UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN PERUBAHANNYA Oleh: MAHIFAL, SH., MH. Buku Pegangan: PANCASILA dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi Oleh: H. Subandi Al Marsudi, SH., MH.
PENGERTIAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN SIFAT UUD 1945 UUD 1945 sebelum mengalami perubahan
Terdiri atas 3 bagian:
Bagian Pembukaan, terdiri atas 4 alinea Bagian Batang Tubuh, terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan Bagian Penjelasan, meliputi Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal
Bersifat singkat dan supel
Undang-Undang Dasar (UUD)
UUD merupakan hukum dasar tertulis (UUD 1945)
Konvensi
Merupakan aturan-aturan pelengkap yang mengisi kekosongan yang timbul dalam praktik kenegaraan yang tidak terdapat dalam UUD
TIGA KONSEP PENDAPAT DALAM PERUBAHAN UUD 1945
Pertama: UUD 1945 sama sekali tidak boleh dirubah
Keberadaannya terkait dengan keberadaan negara didasarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan hasil jerih payah para pendiri negara (founding father)
Pandangan dari Orde Lama dan Orde Baru
Kedua: UUD 1945 boleh dirubah, kecuali terhadap Pembukaan UUD 1945
UUD 1945 tidak lagi dianggap suci/sakral dan tabu untuk diadakan perubahan
Perubahan merupakan kehendak sejarah Sebagai bagian dari dinamika kehidupan bangsa yang menghendaki adanya perbaikan
Didasarkan pada pengalaman pahit atas penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya yang dipandang otoriter dengan menginterpretasikan UUD 1945 bagi keuntungan penguasa semata
Perubahan hanya diberlakukan pada Batang Tubuh UUD 1945
Keterkaitan dengan keberadaan negara didasarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
Pandangan dari Orde Reformasi
TIGA KONSEP PENDAPAT DALAM PERUBAHAN UUD 1945 (lanjutan) Ketiga: UUD 1945 boleh dirubah secara total
UUD 1945 bukan merupakan sesuatu yang sakral dan tabu untuk diubah dan dipertahankan selama-lamanya
UUD merupakan karya manusia/anak bangsa yang berlaku dalam kurun waktu tertentu, sehingga sesuai kebutuhan, tuntutan waktu dan perkembangan bangsa di masa depan, UUD 1945 dapat dirubah
Perubahan secara total dengan memperhatikan bagian-bagian terpenting yang masih relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman
Tanpa harus dibatasi oleh adanya larangan mengubah bagian-bagian tertentu dari UUD 1945, misalnya melarang untuk diadakan perubahan terhadap Pembukaan UUD 1945
Pandangan dianut oleh Organisai-Organisasi Non Pemerintah (Non Government Organization, NGO)
LSM, KONTRAS, PBHI, dll
EMPAT HAL MENDASAR DALAM PERUBAHAN UUD 1945 Pertama:
Batang Tubuh 1945 pada dasarnya sama terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan
Tetapi isinya telah mengalami banyak perubahan, terdiri atas 20 bab, 73 pasal, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan
Amandemen UUD 1945 ini membuat UUD 1945 tidak lagi bersifat singkap dan supel (cenderung rigid/kaku)
Kedua:
Penjelasan UUD 1945 ditiadakan (diadakan pencabutan secara diam-diam/implicit)
Pasal II Aturan Tambahan:
“Dengan ditetapkannya perubahan UUD ini, UUD Negara RI Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal”
Materi Penjelasan sebagian ditampung dalam Perubahan UUD 1945 dalam nuansa dan alasan yang berbeda
Penegasan tentang negara hukum (lihat Pasal 1 ayat (3)) Pembatasan jabatan Presiden dan Wakil Presiden (lihat Pasal 7, maksimum hanya dua periode) Pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir (lihat Pasal 7A, 7B, Pasal 8, Pasal 24C ayat (2))
EMPAT HAL MENDASAR DALAM PERUBAHAN UUD 1945 (lanjutan)
Ketiga:
Lahirnya lembaga-lembaga baru
Dewan Perwakilan Daerah (lihat Bab VIIA Pasal 22C dan 22D)
Komisi Yudisial (lihat Pasal 24B)
Mahkamah Konstitusi (lihat Pasal 24C)
Hapusnya lembaga lama
Dewan Pertimbangan Agung (lihat Bab IV)
Keempat:
Berkurangnya kekuasaan, wewenang dan berubahnya kedudukan lembaga tertinggi negara (MPR)
Kekuasaannya tidak lagi tidak terbatas
Tidak lagi menetapkan GBHN (lihat Pasal 3 ayat (1))
Tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden (lihat Pasal 6A ayat (1))
MPR tidak lagi sebagai lembaga Tertinggi negara, melainkan lembaga negara biasa
Hanya merupakan gabungan dua kamar/bica-meral
Hanya sebagai Joint Session antara lembaga DPR dan lembaga DPD
MATERI PERUBAHAN UUD 1945 Perubahan Pertama terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999:
Tidak merubah Pembukaan UUD 1945
Pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang berubah
10 pasal: Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20 dan Pasal 21
Perubahan Kedua terjadi pada tanggal 18 Agustus 2000
Tidak merubah Pembukaan UUD 1945
Pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang berubah
22 pasal dan 5 bab: Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B dan Pasal 36C
MATERI PERUBAHAN UUD 1945 (lanjutan)
Beberapa Bab dan Pasal Yang Berubah
Bab IXA – berjudul Wilayah Negara, dengan muatan pasal baru
Bab X – berjudul Warga Negara dan Penduduk, dengan muatan pasal
Pasal 28A sampai dengan 28J
Bab XII – berjudul Pertahanan dan Keamanan Negara, dengan muatan pasal
Pasal 26 ayat (2) dan (3), Pasal 27 ayat (3)
Bab XA – berjudul Hak Asasi Manusia, dengan muatan pasal
Pasal 25E: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang”
Pasal 30 ayat (1) sampai (5)
Bab XV – berjudul Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dengan muatan pasal
Pasal 36A: “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika” Pasal 36B: “Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya” Pasal 36C: “Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan Undang-Undang”
KETETAPAN MPR No.VI/MPR/2001 TANGGAL 9 NOPEMBER 2001 Pertimbangan
Perlunya pencerahan dan pemahaman etika kehidupan berbangsa bagi seluruh bangsa Indonesia
Kemunduran etika berbangsa akibat krisis multidimensi
Sistematika Naskah Lampiran Ketetapan
Bab I - Pendahuluan
Bab II – Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa
Bab III – Arah Kebijakan
Bab IV – Kaidah Pelaksanaan
Bab V - Penutup
KETETAPAN MPR No.VI/MPR/2001 TANGGAL 9 NOPEMBER 2001 (lanjutan)
Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa
Kejujuran Amanah Keteladaan Sportifitas Disiplin Etos Kerja Kemandirian Sikap Toleransi Rasa Malu Tanggung Jawab Menjaga Kehormatan dan Martabat Diri sebagai Warga Bangsa
Etika Kehidupan Berbangsa
Etika Sosial dan Budaya Etika Politik dan Pemerintahan Etika Ekonomi dan Bisnis Etika Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Etika Keilmuan Etika Lingkungan
KETETAPAN MPR No.VI/MPR/2001 TANGGAL 9 NOPEMBER 2001 (lanjutan) Etika Politik dan Pemerintahan
Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif
Menumbuhkembangkan suasana politik yang demokratis, bercirikan:
Keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa
Menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk sebesar-besarnya kemajuan bangsa dan negara
Mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan publik jika terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat
Diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan terpuji lainnya
KETETAPAN MPR No.VI/MPR/2001 TANGGAL 9 NOPEMBER 2001 (lanjutan) Etika Ekonomi dan Bisnis
Melahirkan kondisi dan realitas ekonomi bercirikan Persaingan yang jujur dan berkeadilan
Mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan berdaya saing
Terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan
Mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, diskriminasi yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan sehat dan berkeadilan
Menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan
Selamat Siang ……………….
