BAB I PENDAHULUAN
1. 1.
Latar Belakang Masalah Perubahan paradigma dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan
dari sentralistik ke desentralistik telah memberikan nuansa baru yang sama sekali berbeda dari situasi sebelumnya. Otonomi Daerah yang juga dapat dimaknai sebagai hak dan wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut, kebijakan, prakarsa dan kemampuan sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat telah membuka peluang dan kesempatan luas bagi daerah untuk merekonstruksikan format penyelenggaraan pemerintahan lokal yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat, karena Otonomi Daerah harus dibarengi dengan basis kultural masyarakat lokal. Format baru dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan lokal yang merupakan reformasi dari sistem sebelumnya semestinya dibangun diatas tatanan budaya, adat-istiadat dan nilai-nilai lokal yang dapat memberikan ruang publik untuk berpartisipasi dan akses dalam politik lokal yang bertumpu pada semangat egaliterian dalam kehidupan masyarakat madani. Kemiskinan bukan hanya permasalahan ekonomi semata, tetapi lebih merupakan hasil akhir dari interaksi faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya. Untuk mengatasi permasalahan ini sangat diperlukan suatu proses pemberdayaan.
Universitas Sumatera Utara
Dengan pemberdayaan akan dapat membentuk suatu kekuatan yang memungkinkan masyarakat dapat bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Provinsi Sumatera Utara yang kaya akan sumberdaya alamnya, dari tahun ke tahun terus terjadi peningkatan yang signifikan terhadap penduduk miskin, dimana kemiskinan di Sumatera Utara bukan disebabkan oleh kemiskinan alami semata, tetapi lebih disebabkan oleh kemiskinan struktural yang multi dimensional, yakni suatu keadaan dimana kebijakan pembangunan yang tidak memihak pada orang miskin. Menurut Mubyarto (1995) kemiskinan struktural merupakan jenis keadaan kemiskinan diwariskan dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Adapun penyebab di Kecamatan Stabat antara lain: 1) masalah rendahnya pendidikan, 2) akumulasi modal yang rendah, 3) kurangnya keterampilan masyarakat. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai
Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan
masyarakat
bertujuan
untuk
peningkatan
pendapatan
masyarakat dengan meningkatnya pendapatan maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Kesejahteraan adalah melalui peningkatan akses pada pemeliharaan kesehatan, program pengentasan kemiskinan dan pelayanan pendidikan. Keduanya
Universitas Sumatera Utara
dimaksudkan
untuk
meningkatkan
kualitas
penduduk
sebagai
sumberdaya
pembangunan. Sasaran pembangunan yang berorientasi pada wilayah tertinggal adalah peningkatan dan pembangunan infrastruktur pedesaan yang diperlukan pada desa-desa tertinggal untuk memperbaiki dan membangun irigasi, jalan umum dan prasarana air bersih. Dewasa ini dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat kecil dalam hal ini adalah masyarakat pedesaan pemerintah telah banyak mengeluarkan progam nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan. Progam nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri dimulai tahun 2007 yang terdiri dari progam nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan, progam nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perkotaan dan progam nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Progam nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dalam hal dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah dan berkelanjutan melalui beberapa
tahapan
yang
berkesinambungan.
Pendekatan
progam
nasional
pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan merupakan pengembangan dari program pengembangan kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan program pengembangan kecamatan (PPK) adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektifitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Progam nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri merupakan kelanjutan
Universitas Sumatera Utara
dari program pengembangan kecamatan (PPK) namun perbedaan diantaranya menyangkut masalah sharing dana antar pusat dan daerah, program pengembangan kecamatan (PPK) murni anggaran dari pusat sedangkan progam nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri sharing pusat dan daerah, serta program pengembangan kecamatan (PPK) tidak tampak pemberdayaannya. Visi progam nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumberdaya di luar lingkungannya, serta mengelola sumberdaya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi progam nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan adalah: 1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; 2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; 3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; 4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; 5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Sedangkan tujuan khusus progam nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan antara lain : meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat,
Universitas Sumatera Utara
melembagakan pengelolaan pembangunan, pengembangan kapasitas pemerintahan desa, menyediakan prasarana sosial, melembagakan pengelolaan dana bergulir, mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa dan mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan. (Depdagri RI, 2008) Progam nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
selaku
Ketua
Tim
25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007
Penanggulangan tentang
Kemiskinan
Program Nasional
No.
Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Pelaksanaan program ini pada seluruh pedesaan di Indonesia, dimana yang menjadi sasarannya adalah masyarakat miskin pedesaan, kelembagaan masyarakat dipedesaan dan kelembagaan pemerintahan lokal. Pendanaan program ini bersumber dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta swadaya masyarakat dan partisipasi dunia usaha. Berikut ini alur tahapan progam nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan yang dilaksanakan sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
ALUR TAHAPAN PNPM MANDIRI PEDESAAN ORIENTASI DAN PENGAMATAN LAPANGAN
MAD Sosialisasi
EVALUASI
Operasional Pemeliharaan Musdes Sosialisasi Musdes Serah Terima Supervisi Pelaksanaan, Kunjungan Antar Desa, Pelatihan Tim Pemeliharaan
Pencairan Dana dan Pelaksanaan Kegiatan
Pelatihan Kader Pemberdayaan Mayarakat Desa/Kelurahan
Form : Survey disusun criteria kesejahteraan pemetaan RTM diagram kelembagaan kalender musim peta sosial
PenggalianGagasan Musdes Pertanggung jawaban Suprvisi Pelaksanaan dan Kunjungan Antar Desa Persiapan Pelaksanaan (Pendaftaran tenaga, pelatihan TKP, UPK, dan pelaku desa lainnya
1.Visi Desa. 2.Peta Sosial Desa 3.Usulan Peta (BI M, ADD, PJM, lainnya 4.PJM (RKP Des, RPJM Des
Musy. Desa Khusus Perempuan
Musdes Perencanaan Pencairan Dana dan Pelaksanaan Kegiatan
Musrembang Kab
Penulisan Usulan dg/tanpa desain RAB
Verifikasi Usulan -Rangkaian Usulan -Renstra Kecamatan Musdes Informasi Hasil MAD
Fonim SKPD
MAD Prioritas Usulan Desain & RAB Verifikasi Teknis SPP
MAD Penetapan Usulan Penetapan Pendanaan Usulan Kecamatan
Sumber: Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan (2008)
Gambar 1.1
Alur Tahapan Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan
Universitas Sumatera Utara
Gambar di atas menjelaskan bahwa tahapan dalam progam nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan dimulai dari perencanaan kegiatan yang terdiri dari sub kegiatan musyawarah antar desa (MAD) sosialiasasi, musyawarah desa (Musdes) sosialisasi, pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan,
penggalian
gagasan,
musyawarah
desa
khusus
perempuan,
musyawarah perencanaan, penulisan usulan desa, verifikasi usulan, musyawarah antar desa prioritas usulan, musyawarah antar desa penetapan usulan, musyawarah desa informasi hasil musyawarah antar desa, pengesahan dokumen surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB). Kemudian pelaksanaan kegiatan meliputi persiapan pelaksanaan, pelaksanaan, musyawarah desa pertanggung jawaban, sertifikasi, revisi kegiatan, dokumentasi kegiatan, penyelesaian kegiatan. Pelestarian kegiatan, meliputi: hasil kegiatan, proses pelestarian, komponen pendukung pelestarian, sistem pemeliharaan dan pelatihan pemeliharaan. Kemudian mekanisme penyaluran dana bantuan ini antara lain dapat dilihat dari gambar berikut: Proses Penyelesaian Tahap Terakhir
UPK
SPPB + RPD + LPD + KW 2 + SKMP tahap akhir
Uang masuk ke Kas TPK
Tahap Pencairan
Penyiapan
Masih
Tahap Pencairan
Habis
Catatan kegiatan yg harus dibayar
Universitas Sumatera Utara
Pembayaran
Buku bukti
Pembukuan
Sumber: (Depdagri RI, 2008)
Gambar 1.2 Mekanisme Penyaluran Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri Pedesaan
Dari gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa proses penyaluran dana dari rekening kolektif BLM yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa, dengan mekanisme 1) pembuatan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), 2) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan dan 3) untuk penyaluran berikutnya dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebelum dilengkapi bukti-bukti yang sah. Berbagai program dari pemerintah tersebut merupakan upaya nyata dalam rangka memberdayakan masyarakat pedesaan agar masyarakat dapat lebih mandiri. Namun berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan khususnya yang terjadi di Kecamatan Stabat ditemukan beberapa fenomena: 1. Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan berdasarkan Juklat diperuntukkan bagi masyarakat miskin sedangkan dalam pelaksanaannya kurang melibatkan masyarakat miskin, hal ini terbukti hampir
Universitas Sumatera Utara
90% dana pada simpan pinjam diperuntukkan bagi pedagang, petani dan mereka yang sudah memiliki usaha, sedangkan masyarakat miskin sulit memperoleh dana tersebut. 2. Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan dikelola oleh tim pengelola yang menguasai permasalahan di lapangan, namun kenyataannya masih terkesan kurang terampilnya unit pengelola kegiatan (UPK) yang mengelola program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan hal ini dapat dilihat dari lambannya setiap penyaluran dana kepada masyarakat. 3. Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan diperuntukkan kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan, namun masyarakat masih kurang respek terhadap program ini, karena mereka merasa kurang diikutsertakan dalam pelaksanannya. 4. Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan dilaksanakan berdasarkan partisipasi masyarakat, namun adanya indikasi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan swadaya dalam rangka pembangunan di pedesaaan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini memfokuskan tingkat partisipasi masyarakat khususnya mengenai kegiatan simpan pinjam dalam sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Stabat” .
Universitas Sumatera Utara
1. 2.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan
yang diajukan sebagai berikut: 1. Apakah
pembiayaan
bantuan
infrastruktur
dari
program
nasional
pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat? 2. Apakah pembiayaan bantuan ekonomi bergulir dari program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat? 3. Apakah pembiayaan bantuan beasiswa perorangan dari program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat?
1. 3.
Tujuan Penelitian Adapun penelitian ini bertujuan :
1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan infrastruktur dari program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan bantuan ekonomi bergulir dari program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
3. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan bantuan beasiswa perorangan dari program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1. 4.
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan, bahan
informasi dan bermanfaat: 1. Bagi Penulis memberikan pengetahuan dan menambah wawasan khususnya dalam bidang penelitian. 2. Bagi Pemerintah Kabupaten Langkat dalam rangka memberdayakan masyarakat di pedesaan, khususnya di Kecamatan Stabat. 3. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat merangsang penelitian lebih lanjut mengenai upaya mewujudkan kemandirian masyarakat pedesaan.
Universitas Sumatera Utara
