BAB I PENDAHULUAN. yang tinggi. Sebagaimana tujuan dari negara Indonesia juga dapat sama-sama kita

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Tugas Akhir Pajak memegang peranan penting terhadap penerimaan negara dan bertujuan untuk pembangunan nasional serta kemakmuran rakyat. Dengan adanya pajak maka pemerintah bisa menjadikan negara ini menjadi negara yang maju, negara yang bisa terbebas dari utang, dan negara yang memiliki tingkat perekonomian yang tinggi. Sebagaimana tujuan dari negara Indonesia juga dapat sama-sama kita lihat dalam pembukaan UUD 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum Pajak juga bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa penyempurnaan

terhadap

kebijakan

perpajakan

dan

sistem

administrasi

perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Pajak memiliki beberapa fungsi yang sangatlah penting untuk sama-sama kita pahami. Fungsi pajak yang pertama yakni fungsi budgetair (sumber keuangan negara) artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Yang kedua yakni

1

Universitas Sumatera Utara

2

fungsi regularend (pengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Menurut Siti Resmi (2011) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU No.7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No.7 Tahun 1991, UU No.10 Tahun 1994, UU No.17 Tahun 2000, UU No.36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Dalam konteks orang pribadi, penghasilan dapat berasal kegiatan usaha, pekerjaan bebas ataupun penghasilanpenghasilan lainnya. Dalam hal orang pribadi menjalankan kegiatan usaha dan melaksanakan pembukuan, penghasilan neto dihitung dengan mengurangkan peredaran usaha dengan harga pokok penjualan dan biaya usaha. Penghasilan neto dari kegiatan usaha selanjutnya akan dilakukan beberapa penyesuaian fiskal baik positif maupun negatif. Penyesuaian ini adalah penyesuaian penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang Undang


3

Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, yang dapat bersifat menambah maupun mengurangi penghasilan kena pajak. Dalam hal wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas namun peredaran usahanya atau peredaran brutonya kurang dari Rp4,8 miliar setahun maka Wajib Pajak dapat menggunakan Norma penghitungan penghasilan Neto Selain itu Wajib Pajak yang memiliki pekerjaan bebas seperti dokter pengacara, notaris, akuntan, konsultan, penilai, aktuaris dan arsitek juga wajib melaporkan penghasilan brutonya dan Pajak Penghasilannya. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan Negara, salah satu upaya yang telah dilakukan pihak Direktorat Jenderal Pajak dengan menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak. Perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi pajak terjadi di awal tahun 2005 yaitu dilaksanakannya pelayanan kepada Wajib Pajak yang baru untuk menfasilitasi penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan elektronik (e-Filing). Electronic Filing System (e-Filing) yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real time. Fasilitas e-Filing ini merupakan terobosan yang dilakukan DJP untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak dalam hal kemudahan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam Keputusan

Direktur

Jenderal

Pajak

Nomor

KEP-88/PJ./2004

tentang


4

Penyampaian SPT secara elektronik dilakukan melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Untuk pengaturannya lebih lanjut maka dikeluarkanlah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (eFiling) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Penyampaian SPT yang dilakukan Wajib Pajak juga tidak lepas dari berbagai masalah teknis yang dihadapi Wajib Pajak seperti dibutuhkan waktu yang lama untuk merekam data SPT di Kantor Pelayanan Pajak khususnya data lampiran SPT, input data sangat banyak sehingga proses pembuatan SPT lama, pemborosan kertas, dan bila terjadi kehilangan data misalnya kebakaran tidak ada backup data. Masalah-masalah diatas dapat memperlambat pelayanan. Maka dari itu Direktorat Jenderal Pajak memberi kemudahan untuk mengatasi masalahmasalah tersebut dengan penggunaan e-Filing sebagai fasilitas pendukung. Tujuan e-Filing ini bagi Aparat pajak yaitu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital. Selain itu mengurangi beban administrasi yang besar bagi DJP dalam melakukan penerimaan, pengolahan, dan pengarsipan SPT di sepanjang tahun. iii Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan unit kerja dari Direktorat Jendral Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jendral Pajak (Wikipedia, 2015). Dari sekian banyak Kantor Pelayanan Pajak,


5

Dengan adanya sistem ini, para Wajib Pajak diharapkaan lebih mudah melaksanakan kewajibannya terutama dalam pelaporan SPT tanpa harus mengantri di Kantor Pelayanan Pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama (24 jam dalam 7 hari), dimana data akan dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet yang disalurkan melalui website DJP. Namun pada kenyataannya proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui fasilitas e-Filing ini tidak semudah yang dibayangkan, misalnya kesulitan yang dialami WP untuk entry data dokumen perpajakannya karena belum memahami sepenuhnya mengenai mekanisme penyampaian SPT pajak secara elektronik tersebut. Untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai permasalahan tersebut maka Penulis bermaksud untuk membuat sebuah tulisan dari hasil penelitian yang dilakukan

dalam

bentuk

Tugas

Akhir

dengan

judul

“PEMENUHAN

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI MELALUI SISTEM E-FILING DAN MANUAL DI KANTOR PELAYANAN PAJAK

(KPP)

PRATAMA

MEDAN

POLONIA”


6

1.2 Tujuan dan Manfaat Penulisan Tugas Akhir Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah : a) Untuk melihat perkembangan dan perbandingan SPT melalui E-filing dan manual yang dilaporkan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia b) Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kewajiban pelaporan SPT orang pribadi Melalui sistem E-filing Adapun manfaat penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut : 1.Bagi Mahasiswa a. Menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan mengenai sistem penyampaian pajak melalui sistem E-filing dan Manual 2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia a. Sebagai

sarana

menciptakan hubungan

yang

baik dengan

Universitas Sumatera Utara khususnya program studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP USU). b. Sebagai bahan masukan atau bahan pembelajaran mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap sistem pelayanan pajak modern c. Sebagai sarana untuk mempromosikan citra Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia


7

3

Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP

USU) a. Dapat menambah informasi praktis bagi lembaga pendidikan mengenai sistem penyampaian e-filing dan manual khususnya penyampaian/pelaporan SPT. b. Merupakan tambahan informasi bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir yang ada kaitanya dengan penulisan ini. c. Untuk Menjalin Kerjasama FISIP USU dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia untuk mempromosikan sumber daya 1.3 Uraian Teoritis A Pengertian Pajak Menurut Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Djajadiningrat yang ditulis oleh Siti Resmi (2007:1), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.


8

Menurut Adriani, Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Dari beberapa defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa : 1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang 2. Sifatnya dapat dipaksakan 3. Tidak ada kontraprestasi secara langsung yang dirasakan pembayar pajak 4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 5. Pajak

digunakan

untuk

membiayai

pengeluaran-pengeluaran

pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.


9

B Fungsi Pajak 1. Fungsi Budgetair (Anggaran), suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. 2. Fungsi Regulerend (Pengatur), Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. C Jenis Pajak Terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, menurut lembaga pemungutannya. 1. Menurut golongannya pajak dikelompokan menjadi dua yaitu : A. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain. B. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. 2. Menurut sifatnya pajak dikelompokan menjadi dua yaitu : A. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. B. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.


10

3. Menurut lembaga pemungutannya pajak dikelompokan menjadi dua yaitu: A. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. B. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. D. Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak 1 Subjek Pajak Penghasilan A. Orang Pribadi Orang Pribadi sebagai subjek dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia B. Warisan yang belum terbagi Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti,menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris,penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan C. Badan Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer,perseroan


11

lainnya,badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentukapapun,firmakongsi,koperasi,danapensiun,persekutuan,perkump ulan,yayasan,organisasi

massa,organisasi

politik

,atau

organisasi

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap. D. Bentuk Usaha Tetap Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinngal di Indonesia,orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangkan waktu dua belas bulan dan badan yang tidak didirikan yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia.Untuk menetapkan perhitungan wajib pajak orang pribadi maka diperlukan sebuah wadan untuk melaporkan pajak yang terutang tersebut yaitu Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). E. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak,objek pajak dan/atau bukan objek pajak,dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. F. Fungsi SPT Fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang .


12

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak 2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak 3. Harta dan kewajiban 4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . G. Jenis SPT Jenis SPT meliputi : 1.SPT Tahunan Pajak Penghasialan yang terdiri atas: A. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (1771Rupiah) B. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan

dalam Bahasa

Inggris dan mata uang Dollar Amerika (1771-US) C. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto dari satu atau lebih pemberi kerja yang dikenakan Pph final dan/atau bersifat final dari prenghasilan lain (1770)


13

D. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya dikenakan Pph final dan/atau bersifat final (1770S) E. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja

dengan

penghasilan

bruto

yang

tidak

melebihi

Rp.60.000.000 (1770SS)

1.SPT Masa yakni: A. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) B. SPT Masa PPh Pasal 15 C. SPT Masa PPh Pasal 21dan Pasal 26 D. SPT Masa PPh Pasal 22 E. SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26 F. SPT Masa PPN dan PPnBM G. SPT Masa PPN dan PPnBM bagi pemungut


14

H. e-filing e-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan tahunan secaraelektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia layanan SPT elektronik atau application service provider (ASP) Latar Belakang dari peluncuran e-filing 1. Banyaknya antrian Wajib Pajak dilokasi Penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) 2. Beban pengarsipan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) yang semakin meningkat 3. Semakin mudahnya dalam mengakses internet saat ini serta semakin banyak penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari 4. Wajib Pajak yang semakin terbuka dalam kemajuan teknologi sehingga memudahkan dalam penggunaannya 5. Program pemerintah yang telah dikeluarkan tentang Go Green dapat diterapkan dalam bidang perpajakan ini. 6. Penghematan waktu dan biaya dalam menggunakan sistem online yang dapat dilaporkan setiap waktu maupun tempat 7. Pegawai Pajak yang melayani Wajib Pajak tidak sebanyak dalam melakukan pelaporan manual.


15

I. Jenis-jenis layanan e-filing 1. Melalui Application Service Provider (ASP) e-filing melalui ASP dapat digunakan untuk semua jenis pajak saat ini dapat digunakan melalui 4 ASP yaitu : A. www.pajakku.com B. www.laporpajak.com C. www.spt.co.id D. www.online-pajak.com 2. Melalui situs pajak.go.id Yaitu dengan cara mengisi SPT melalui website http://efilling.pajak.go.id namun saat ini baru digunakan pada formulir 1770S dan formulir 1770SS

J. Dasar Hukum Menurut Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor.6 tahun 1983 dalam hal penyampaian atau pelaoran SPT dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang penyampaian Surat Pemberitahuan melalui e-filing ,PMK -152/ PMK .03/2009 tentang bentuk dan isi Surat Pemberitahuan,sertatata cara pengembalian,pengisian,penandatanganan

dan

penyampaian

Surat

Pemberitahuan .


16

1.4 RUANG LINGKUP TUGAS AKHIR Adapun yang menjadi ruang lingkup dari Tugas Akhir ini antara lain : a. perkembangan serta perbandingan SPT melalui sistem E-filing dan manual b. Kendala yang dihadapi dengan diberlakukannya sistem E-filing dan manual

1.5 METODE TUGAS AKHIR Dalam melakukan Tugas Akhir ini dilakukan secara berikut : 1Persiapan Dalam tahap ini penulis melakukan tahapan berikut : A. Memilih jenis pajak yang akan dijadikan judul yang akan dibahas B. Mengajukan judul kepada ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik C. Persetujuan penentuan judul tempat Praktik Kerja Lapangan Mandiri oleh ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan D. Penyusunan Proposal Praktik Kerja Lapangan Mandiri E. Seminar Proposal Praktik Kerja Lapangan Mandiri F. Memohon surat pengantar Praktik Kerja Lapangan Mandiri dari pihak Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan


17

2 Studi Literatur Merupakan dasar teori yang mendukung laporan ini menyangkut masalah yang dibahas yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan perpajakan, artikel ilmiah, catatan-catatan maupun bahasa tertulis yang berhubungan dengan Laporan Tugas akhir. 3 Observasi Lapangan Pada tahapan ini penulis telah melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan sesuai sistematis terhadap data yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota 4 Pengumpulan Data Yaitu kegiatan mengumpulkan data-data yang diperlukan oleh penulis untuk menyusun laporan akhir, baik data-data yang diperoleh dari tempat objek PKLM maupun data yang diperoleh melalui studi literatur. 5 Analisis Data dan Evaluasi Yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengelompokan data-data yang diperoleh selama pelaksanaan Riset untuk dianalisa dan dievaluasi sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan secara jelas dan sistematis.


18

1.6 METODE PENGUMPULAN DATA Dalam melakukan pengumpulan data digunakan 3 metode: a. Dokumentasi Yaitu menggunakan dokumen-dokumen resmi atau arsip-arsip yang dianggap penting bukti otentik yang berhubungan dengan pelaksanaan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) terhadap wajib pajak orang pribadi b. Wawancara (Interview) Dalam metode ini penulis melakukan tanya jawab kepada para pegawai kantor setempat yang mengetahui hal-hal yang diperlukan dalam penulisan laporan Tugas Akhir. c. Metode Observasi Dalam metode ini penulis langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan

terhadap data-data di Kantor Pelayanan Pajak Binjai di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dan data lain yang berhubungan dengan objek pembahasan.


19

1.7.SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN TUGAS AKHIR Adapun yang menjadi sistematis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut : BAB I

:PENDAHULUAN Pada bab ini dibahas mengenai Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat, Uraian Teoritis, Ruang Lingkup, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan Laporan.

BAB II

:GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI RISET Pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, seperti sejarah singkat berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap bagian dalam instansi tersebut.

BAB III

:GAMBARAN DATA TUGAS AKHIR Dalam bab ini menjelaskan secara rinci pengertian – pengertian secara teoritis dan teori – teori yang berkaitan dengan Sistem pajak secara e-filing dan manual

BAB IV

:ANALISA DAN EVALUASI Pada bab ini penulis mengemukakan tentang analisa dan evaluasi terhadap data-data yang berhubungan dengan judul laporan.


20

BAB V

:KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan mengenai hal-hal yang telah dikemukakan dan beberapa saran yang merupakan inti pokok permasalahan yang dibahas dalam laporan ini.


BAB I PENDAHULUAN. yang tinggi. Sebagaimana tujuan dari negara Indonesia juga dapat sama-sama kita

Recommend Documents