BAB I PENDAHULUAN. berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial sikap-sikap masyarakat, dan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pembangunan adalah sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, peranggaran ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan juga diartikan sebagai suatu proses keperubahan sosial dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk mencapai kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. 1 Pada hakekatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan total secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada didalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik, secara material maupun spritual. 2 Untuk proses pembangunan yang senantiasa menunjukkan gejala yang meningkat, maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan disetiap daerah melalui perencanaan daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit yang

1 2

Rogers, The Inpact of Communication, (New York : Rinehart, 1998) hlm. 25 Todoro Michael, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, (Jakarta : Erlangga, 2000),

hlm. 20

Universitas Sumatera Utara

didalamnya terdapat unsur yang berinteraksi satu sama lain. Perencanaan daerah pada dasarnya adalah perencanaan yang membentuk sistem masyarakat terhadap kondisi yang dihadapi daerah ini, merupakan perencanaan yang berorientasi kedepan dan berupaya membangun masyarakat dengan perencanaan jangka panjang dan berskala besar. sekaligus juga adanya kesadaran bahwa perencanaan harus mengantisipasi dampak dan bukan bereaksi atas dampak yang muncul atas inisiatif dan partisipasi rakyat disetiap daerah 3 . Partisipasi Pembangunan di setiap daerah dalam pelayanan dan fasilitas sosial yang ditawarkan selalu seragam karena keputusan tentang perencanaan dan proyek telah terjadwal dan terinci. Rencana tersebut dirumuskan oleh suatu badan perencanaan yang kuat dan memiliki otoritas mengalokasikan sumber-sumber pembangunan publik dan mempunyai kewenangan mengalokasikan proyek-proyek yang dianggap penting 4 . Pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia, dalam pelaksanannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan (partisipasi pembangunan). Karena hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program, maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kesesuaian ini maka

3

Mudrajat Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan Strategi dan Peluang, (Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2004), hlm 46 4 T. Moeljarto, Politik Pembangunan, (Yogjakarta: PT. Tiara Wacana, 1999), hlm. 92


hasil pembangunan akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat 5 . Namun tidak dapat juga disangkal bahwa perencanaan dengan melibatkan masyarakat dianggap tidak efektif dan cenderung menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Ada beberapa pertimbangan untuk kemudian tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yaitu waktu yang lebih lama, serta kemungkinan besar akan banyak sekali pihak-pihak yang menentang pembangunan itu. Menurut Soetrisno: hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan proses pembangunan yang partisipatif adalah belum dipahaminya sebenarnya dari konsep partisipasi yang berlaku dikalangan lingkungan aparat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah 6 . Begitu juga disentralisasi menjadi sebuah keputusan pemerintah yang artinya peluang potensi daerah membuat semakin besarnya kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Otonomi daerah harus dipandang sebagai peluang untuk keberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah sebaiknya menjadikan momentum ini sebagai peluang untuk dapat memperkuat jaringan dan dapat mengintegrasikan

5

Supriatna Tjahya, Strategi Pembangunan dan Kemiskinan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000),

6

Soetrisno Loekman, Menuju Masyarakat Partisipatif, (Yogyakarta : Kanisisus, 1995),

hlm. 65 hlm. 48


seluruh jaringan kelompok yang ada dalam masyarakat kesebuah wujud kerjasama saling menguntungkan (Simbiosis mutualisme). Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana menurut pasal 13 UU N0. 32 tahun 2004, daerah provinsi disebutlah bahwa urusan dalam skala provinsi yang meliputi : a. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. d. Penyediaan sarana dan prasarana umum. e. Penanganan bidang kesehatan. f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. g. Penanggulangan masalah sosial. h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan. i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah. j. Pengendalian lingkungan hidup. k. Pelayanan pertanahan. l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil. m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan. n. Pelayanan administrasi penanaman modal. o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan.


p. Utusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 7 Sejalan dengan hal tersebut, dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab II pasal 2 ayat 4 disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk : 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. 3. Menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencana,

penggangaran

pelaksanaan dan pengawasan 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat 5. Menjamin

tercapainya

penggunaan

sumber

daya

secara

efisien,efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan. Undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa salah-satu tujuan dari sistem perencanaan pembangunan adalah dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, artinya adalah bahwa sistem perencanaan pembangunan menekankan pendekatan partisipatif masyarakat atau yang biasa disebut perencanaan partisipatif. 8 Sejalan dengan hal tersebut, dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab VII Pasal 152 ayat (1) disebutkan bahwa perencanan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat 7

Pasal 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 8


dipertanggung-jawabkan. Ayat (2) data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. Penyelenggaraan pemerintahan daerah. b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah. c. Kepala daerah, DPRD, Perangkat Daerah, dan PNS Daerah. d. Keuangan daerah. e. Potensi sumber daya daerah. f. Produk hukum daerah. g. Kependudukan h. Informasi dasar kewilayahan, dan i. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kaitannya, sistem perencanaan pembangunan daerah, pasal 153 disebutkan bahwa tujuan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan. Mengingat pentingnya pembangunan daerah terdapat suatu pembagian urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan : Urusan pemerintahan dimaksud meliputi : 1. Politik luar negeri dalam arti menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional dan menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri 2. Pertahanan,

misalnya

mendirikan

dan

membentuk

angkatan

bersenjata,

menyatakan damai dan perang, membangun dan mengembangkan sistem


pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara. 3. Keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional. 4. Moneter, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya. 5. Yustisi, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa mendirikan lembaga permasyarakatan dan lain-lain. 6. Agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama. Kemudian disisi lain terasa adanya tumpang tindih (overlapping) yang menyulitkan koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan terdiri dari proses Top- Down dan Bottom-Up. Namun dalam kenyatannya masih banyak dominasi oleh pendekatan Top-Down, dimana pemerintah pusat memainkan peran dalam menentukan alokasi anggaran untuk daerah tanpa banyak memperhatikan prioritas lokal. Progam pembangunan nasional yang disebut PROPENAS, memberikan arahan strategi pembangunan yang terperinci untuk seluruh tingkatan pemerintahan, yang menentukan alokasi sektoral pembelanjaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Diharapkan Pemerintah daerah mempertimbangkan strategi pembangunan nasional dalam proses perencanaan daerahnya. Secara prinsip, koordinasi antar tingakatan pemerintah yang berbeda dilakukan melalui konsultasi dalam pertemuan


koordinasi perencanaan pembangunan dimulai ketika setiap tingkat pemerintahan memberikan acuan dan keputusan tingkat pemerintahan dibawahnya. Dalam praktik, pelaksanaan pembangunan di daerah berdasarkan pola perencanaan diatas melibatkan berbagai instansi di Provinsi oleh BAPPEDA Provinsi, Biro Pembangunan Daerah, Biro Keuangan dan Dinas Daerah Provinsi, DPRD provinsi. Untuk menampung keinginan masyarakat dalam pembangunan ditempuh sistem perencanaan dari bawah ke atas. Tahap yang paling bawah dalam rapat koordinasi pembangunan daerah yang akan diusulkan pada tingkat yang lebih tinggi. 9 Rapat koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Provinsi, dapat dilihat dari hasil Rumusan dari Rakorbang kabupaten/kota dan usulan proyek-proyek pembangunan dibahas bersama-sama dengan Biro Pembangunan dan Biro Bina Keuangan, Sekretariat Wilayah atau provinsi serta Direktorat Provinsi mengkoordinasikan usulan rencana program dan proyek untuk dibahas dalam Rakorbang Provinsi yang dihadiri lembaga vertikal dan BAPPEDA Provinsi. Kepala daerah untuk Provinsi disebut Gubernur merupakan penguasa tunggal yaitu pemegang kuasa di daerahnya yang berarti berperan sebagai pemimpin pemerintahan daerah dan berperan sebagai pemimpin

pemerintah, koordinator

pembangunan dan membina kehidupan masyarakat disegala bidang. 10

9

Kunarjo, Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, (Jakarta: UI-Press,2002),

hlm. 23. 10

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Penjelasan Umum, ke-

4


Gubernur dalam kapasitasnya sebagai kepala wilayah maka ia berhak mengawasi kegiatan-kegiatan instansi vertikal di daerahnya dan sebagai kepala daerah berkewajiban membimbing dinas-dinas daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan di daerah. Dalam melaksanakan tugas pembangunan daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, BAPPEDA sebagai badan staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Badan ini berfungsi membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Begitu pentingnya peranan badan ini dalam mengkoordinasikan masing-masing program pembangunan antara dinas-dinas daerah. Sehingga menjadi suatu program dan rencana pembangunan yang terarah dan terpadu. Peranan

dan

fungsi

Bappeda

ini

menjadi

sangat

penting

dengan

dikembangkannya, hal inilah yang menyebabkan penulis bertekad untuk mengadakan penelitian agar dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dengan mengajukan judul tesis sebagai berikut : “Kedudukan dan Peranan Bappeda dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan” (Studi Kasus pada Bappeda Propinsi Sumatera Utara).

B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :


1. Bagaimanakah

pentingnya

perencanaan

pembangunan

daerah

dalam

penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daerah? 2. Bagaimanakah koordinasi Bappeda Provinsi Sumatera Utara dengan instansi vertikal lainnya dalam perencanaan dan proses pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara? 3. Bagaimanakah kedudukan dan peranan BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas wewenangnya?

C. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu : 1. Untuk mengetahui pentingnya perencanaan pembangunan daerah dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daerah. 2. Untuk mengetahui koordinasi Bappeda Provinsi Sumatera Utara dengan instansi vertikal lainnya dalam perencanaan dan proses pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara. 3. Untuk mengetahui kedudukan dan peranan BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas wewenangnya.

D. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dibedakan dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu : 1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut :


a. Memberikan manfaat dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang penyusunan perencanaan pembangunan di daerah demi meningkatkan peran serta masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. b. Masukan bagi penegak hukum yang ingin memperdalam/mengembangkan dan menambah pengetahuan tentang perencanaan pemerintah dan pembangunan di daerah. c. Menambah khasanah perpustakaan 2. Manfaat Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut : a. Memberikan informasi dan menambah wawasan pemikiran bagi masyarakat tentang penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. b. Sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan perundang-undangan nasional khususnya yang berhubungan dengan masalah perencanaan pembangunan daerah. c. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam menangani masalah penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

E. Keaslian Penelitian Berdasarkan informasi yang ada dan dari penelusuran yang dilakukan di kepustakaan Universitas Sumatera Utara dan kepustakaan Sekolah Pasca Sarjana Univesitas Sumatera Utara, maka penelitian dengan Judul “Kedudukan dan Peranan BAPPEDA dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah Propinsi Sumatera Utara”. Belum pernah ada yang melakukan penelitian


sebelumnya,sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini dapat dijamin keasliannya dan dapat saya pertanggung-jawabkan dari segi isinya. F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1. Kerangka Teori Dalam penulisan tesis yang berjudul kajian yuridis terhadap kedudukan dan peranan Bappeda dalam penyelenggaraaan pemerintahan dan pembangunan (studi pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara) adalah merupakan landasan teori, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini digunakan pendekatan tiga macam teori : 1. Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah Menurut Hanif Nurcholis, dalam sistem negara kesatuan ditemukan adanya dua cara yang dapat menghubungkan pemerintahan pusat dan daerah. Cara pertama disebut sentralisasi, dimana segala urusan, tugas, fungsi dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan pada pemerintah pusat. Cara kedua dikenal sebagai desentralisasi, dimana urusan, tugas dan wewenang pelaksanaan pemerintah diserahkan seluas-luasnya kepada daerah. 11 Desentralisasi dan otonomi daerah mempunyai tempatnya masing-masing, Istilah Desentralisasi cenderung pada aspek administrasi negara (Administrative aspect), sedangkan otonomi daerah lebih mengarah pada aspek politik/kekuasaan negara (Political Aspect), namun jika dilihat dari konteks berbagai kekuasaan

11

Hanif Nurcholis, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta : PT Grasindo, 2007), hlm 39-42


(Sharing of Power ), kedua istilah tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu “de” yang berarti lepas dan “centrum” yang berarti pusat, dengan demikian desentralisasi berarti melepaskan diri dari pusat. Dari sudut ketatanegaraan yang dimaksud dengan desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. 12 Menurut Faisal Akbar Nasution, Sentralisasi mungkin saja merupakan pilihan yang tepat untuk menggerakkan roda organisasi negara bagi suatu negara yang memiliki wilayah yang sangat kecil dan dikategorikan sebagai negara kota. Akan tetapi bagi negara yang memeiliki wilayah yang sangat luas seperti Indonesia, sentralisasi kekuasaan akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dan sukar untuk dilaksanakan. 13 Desentralisasi menurut Amrah Muslimin adalah pelimpahan kewewenangan pada badan-badan dan golongan-golongan masyarakat dalam daerah-daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. 14 Desentralisasi mengandung 2 (dua) elemen pokok yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara hukum dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus bagian dari urusan pemerintahan tertentu. Pelaksanaan desentralisasi dalam negara kesatuan berarti memberikan hak 12

M.Victor Situmorang dan Sitanggang, Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah, (Jakarta : Singar Grafika, 1990), hlm 40 13 Faisal Akbar Nasution, Pemerintah Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah, (Jakarta : Sof Media, 2009) hlm. 7 14 Amrah Muslimin, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, (Bandung : Alumni, 1990), hlm. 5


untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat, tetapi tidak dimungkinkan adanya daerah yang bersifat negara yang dapat mendorong lahirnya negara. Menurut pendapat Cohen dan Peterson tentang Desentralisasi sebagai alat untuk pembangunan; maka posisi Desentralisasi tergantung pada pembangunan, pembangunan adalah sebuah kegiatan yang kolosal, memakan waktu yang panjang, melibatkan seluruh negara Indonesia 15 , sesuai Pasal 1 UUD 1945 negara Indonesia adalah Negara kesatuan dan kemudian dibangun pula berbagai daerah melalui Pasal 18 UUD 1945 untuk memungkinkan

otonom

terdapatnya kebijakan dan

implementasi sesuai dengan kondisi riil masyarakat yang bersangkutan. Pembentukan daerah otonomi melalui desentralisasi pada hakikatnya adalah untuk menciptakan efisiensi dan inovasi dalam pemerintah. Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Desentralisasi sangat berkaitan erat dengan pembangunan di Indonesia secara sungguh-sungguh dimulai sejak era orde baru. Dalam perkembangannya, untuk memahami perencanaan pembangunan di Indonesia lebih fokus dapat dilakukan pada perencanaan pembangunan serta

15

Cohen dan Peterson menurut kutipan Kirman, Pegangan Memahami Desentralisasi dan Beberapa Pengertian Tentang Desentralisasi, (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2005), hlm. 9


penilaian dan pelaksanaan. 16 Secara konsepsual, suatu perencanaan pembangunan yang baik harus didukung oleh pembagian dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, desentralisasi dan otonomi daerah menimbulkan konsekuensi yang mengharuskan adanya hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam suatu konsep utuh, terutama menyangkut urusan dan kewenangan pemerintahan serta cara menyusun dan menyelenggarakan organisasi pemerintahan daerah. Prinsip desentralisasi dan otonomi secara tegas dinyatakan dalam konstitusi UUD 1945, khususnya Pasal

18

ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang. Pemerintahan daerah dimaksud dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan desentralisasi. Desentralisasi juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kapasitas lokal kekuasaan. Jika suatu badan lokal khususnya Bappeda diberi tanggng jawab dan sumber daya, maka kemampuan untuk mengembangkan pemerintahan daerah menjalankan

otonomi daerah akan meningkat 17 . Jika otonomi

seluas-luasnya, kecuali urusan

16

Riant Nugroho, Reinventing Pembangunan (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2003),

hlm. 76 17

Tetapi demikian ada penulis yang berpendapat bahwa demokrasi kurang erat hubungannya dengan otonomi daerah. Dikatakan bahwa demokrasi bisa berjalan dengan baik meskipun tidak ada otonomi/sentralisasi. Lihat M. Hadin Muhjad, “Otonomi dan Pembangunan Nasional” dalam beberapa pemikiran tentang otonom daerah, editor : Abdurrahman, Jakarta : Media Sarana Press , 1987), hlm. 105-106


pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah18 . 2. Teori Pemerintahan Yang Baik (Good Gouverment) Menurut PP No. 41 Tahun 2007 tentang tugas dan fungsi Badan Perencanan Pembangunan

Daerah

pada

dasarnya

merupakan

bentuk

penyelenggaraan

pemerintahan yang baik khususnya pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah. 19 Sejalan dengan hal itu, dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dinyatakan sebagaimana dimaksud diatas adalah (a) pemerintahan daerah provinsi, dan (daerah) pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Sedangkan yang dmaksud dengan pemerintah daerah adalah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah 20 . Oleh sebab itu, ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tersebut dalam Bab IV tentang penyelenggaraan pemerintahan (daerah), mulai dari pasal 19 sampai dengan pasal 128, berlaku umum baik bagi daerah Provinsi maupun daerah kabupaten dan 18

Jimly Asshiddigie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 428 19 Penjelasan Umum PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 20 Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah


kota. Bahkan, pasal 10 sampai dengan pasal 18 juga berlaku umum untuk seluruh tingkatan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Ketentuan yang berlaku khusus bagi daerah provinsi berupa tercantum dalam pasal 10 ayat (5) huruf daerah, pasal 12 ayat (2) dan pasal 13. sedangkan pasal 14 hanya berlaku bagi daerah kabupaten dan kota. Dalam pasal 37 dan pasal 38 juga diatur tersendiri mengenai tugas gubernur selaku wakil pemerintah pusat selebihnya adalah ketentuan yang berlaku umum, baik bagi provinsi maupun kabupaten dan kota. Dengan demikian, sepanjang berkenaan dengan pembagian urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan

berlaku

prosedur-prosedur normatif yang secara umum sama antara setiap satuan pemerintah daerah provinsi daerah kabupaten, dan daerah kota diseluruh Indonesia. Oleh karena itu, secara umum ada kesamaan normatif pengaturan mengenai daerah Provinsi maka sebagian besar ketentuan yang diuraikan diatas yang berlaku bagi daerah Provinsi, juga berlaku bagi daerah kabupaten dan kota yang dibahas pada bagian ini. Karena itu, hal tersebut dipandang tidak perlu dibahas secara tersendiri dalam bagian ini. Pemerintah daerah dimaksud dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, dan daya saing daerah. Kemudian dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004

21

, pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan

pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan 21

Ibid, Pasal 10 ayat (1)


yang menjadi kewenangan

daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi

seuluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Urusan pemerintah, menurut pasal 10 ayat (3) UndngUndang Nomor 32 Tahun 2004 meliputi : 22 a. Politik Luar Negeri b. Pertahanan c. Keamanan d. Peradilan atau Yustisi e. Moneter dan Fiskal nasional, dan f. Agama. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tersebut diatas, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan

kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah yang ada di

daerah atau dapat menugaskan atau

memberi penugasan kepada pemerintahan

daerah dan/atau pemerintahan desa untuk melaksanakannya. Dalam urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah diluar urusan pemerintahan tersebut, pemerintah pusat dapat : (1) Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan (2) Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau

22



(3) Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas Desentralisasi. Penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

dibagi

berdasarkan

kriteria

eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Penyelenggaran urusan pemerintahan

dimaksud

merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis pemerintahan

urusan pemerintahan

sebagai

satu sistem

yang menjadi kewenangan

pemerintahan

daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria tersebut, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintahan. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan,pengalihan

saran

dan

prasaran,

sesuai

dengan

urusan

yang

didesentralisasikan. Artinya, kebijakan Desentralisasi itu diikuti dengan kebijakan berkenaan dengan sumber dana, sarana dan prasarana, serta kepegawaian, sedangkan kebijakan dekonsentrasi diikuti dengan pedanaan saja. Urusan-urusan yang ditentukan bersifat wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi meliputi: 23 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan 2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. 3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 23



4) Penyediaan sarana dan prasarana umum 5) Penanganan bidang kesehatan 6) Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. 7) Penanggulangan masalah sosial 8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan. 9) Fasilitasi pengembangan koperasi usaha kecil, dan menengah 10) Pengendalian lingkungan hidup. 11) Pelayanan peternakan. 12) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil. 13) Pelayanan adminstrasi untuk pemerintahan. 14) Pelayanan administrasi penanaman modal. 15) Penyelenggaran pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan. 16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Titik berat penyelenggaraan pemerintahan diletakkan pada prinsip penggunan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, maka memberikan kewenangan yang lebih banyak kepada daerah provinsi dan kabupaten kota yang didasarkan atas asas Desentralisasi. Kewenangan otonomi luas, nyata dan bertanggung-jawab sebagaimana dimaksud dalam pejelasan umum Undang-undang No. 32 Tahun 2004 adalah: a. Otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang kecuali kewenangan

politik luar

negeri, pertahaan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan


bidang lainnya, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Disamping itu keleluasaan otonomi daerah mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan

mulai dari dilaksanakan perencanaan pembangunan

daerah oleh Bappeda yang mempunyai peranan penting dalam perencanaan pembangunan pelaksanaan, pengawasan, pengadilan dan evaluasi. b. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang tertentu yang secara nyata dan diperlukan serta tumbuh dan berkembang di daerah. c. Otonomi yang bertanggung jawab adalah merupakan perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan berkembang di daerah. Dalam konteks otonomi daerah, mengacu pada pemerintah daerah dalam tingkatan yang sama (antara provinsi atau antara kabupaten/kota). 24 Oleh karena itu, menempatkan otonomi secara utuh pada daerah provinsi, kabupaten .kota berkedudukan sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. 25 Adapun manfaat dari otonomi daerah adalah untuk pemberian dan pelaksanaan otonomi daerah adalah sangat tergantung pada kemauan, kemampuan aparatur

dalam mengelola dan memperoleh

daftar serta mengorganisasikan

manusianya sebagai aktor dalam membiayai kegiatan dan manusia sebagai aktor

24

Syamsuddin Haris, Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Jakarta: LIPI Press, 2005), hlm.

165 25

Harry Alexander, Panduan Rancangan Peraturan Daerah di Indonesia, (Jakarta : Solusidno, 2004), hlm. 26


dalam proses pelaksanaan otonomi daerah dan untuk pelaksanaan Desentralisasi diharapkan daerah dalam mengalokasikan dana pembangunan daerah serta tepat berdasarkan karakteristik dan potensi daerah masing-masing, sehingga diharapkan hasilnya akan lebih optimal,

26

dimana tujuannya untuk lebih meningkatkan

pemerataan pembangunan daerah melalui bidang pembangunan yang diteruskan kepada Bappeda tingkat provinsi, namun bukan pemekaran daerah. 27 3. Teori Pembangunan Teori pembangunan dalam pelaksanaan Bappeda pada masa reformasi dalam perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan secara Top-Down dalam hal ini yaitu perencanaan memperhatikan kebijakan pemerintahan pusat yang dapat dipedomani dalam perencanaan sedangkan Bottom-Up dalam hal ini yaitu perencanaan

memperhatikan

aspirasi

dari

masyarakat

dalam

perencanaan

pembangunan daerah dan bertanggung-jawab demi kepentingan pembangunan masyarakat secara menyeluruh. 28 Kuncoro mengatakan perencanaan pembangunan daerah dari atas ke bawah (top down planning) diartikan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau sasaran-sasarannya ditetapkan dari tingkat daerah. Sedangkan perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning) dibuat oleh pemerintah tingkat mikro/proyek. Berdasarkan apa yang dkemukakan Kunarto daerah/departemen dalam, dapat

26

Sujanto, Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung-jawab, (Jakarta: Gahalia Indonesia, 1990), hlm. 19 27 Andi A. Malarangeng, Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis,( Malang:Bigraf Publishing, 2000), hlm. 62-63 28 M. Masoed, Negara, Bisnis dan KKN. (Yogyakrta: Aditya Media, 1994), hlm. 58


disimpulkan bahwa top down planning

bersifat makro dan bottom up planning

bersifat mikro. 29 Menurut Ginanjar Kartasasmita mengatakan perencanaan dari atas kebawah (top down palnning) dan perencanaan dari bawah keatas (bottom up planning) termasuk kelompok perencanaan menurut proses/hirarki penyusunan. Pandangan ini timbul karena perencanaan dari bawah keatas ini dimulai prosesnya dengan pelaksanaan. 30 Anggapan bahwa mereka yang memperoleh pengaruh atau dampak langsung pembangunan seyogyanya terlihat langsung sejak

tahap perencanaan,

menjadi dasar pembenaran sektoral sebagai perencanaan dari atas kebawah, (bersifat makro), dan perencanaan rinci meruapakan contoh dari perencanaan dari bawah ke atas (bersifat mikro), 31 Pada pendapat kedua ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dikatakan perencanaan dari atas ke bawah (top-down planning) itu adalah perencanaan pembangunan yang dibuat oleh Badan, lembaga atau institusi pemerintah dipusat atau di tingkat atas yang sifatnya makro, khususnya mengenai bottom-up planning sering dimaksudkan perencanaan yang dibuat oleh masyarakat secara langsung. Mengacu pada pendapat kedua ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dikatakan perencanaan dari atas ke bawah (top down planning) itu adalah perencanaan pembangunan yang dibuat oleh lembaga atau institusi pemerintah di 29

Mudrajat Kuncoro, Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah, (Jakarta : PT. Erlangga, 2004), hlm. 15 30 Ginanjar Kartasasmita, Perdagangan Masyarakat Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat (Jakarta: Cides, 1997), hlm. 113 31 Ibid, hlm. 114


pusat atau tingkat atas yang sifatnya makro atau menyeluruh, sedangkan perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning) adalah perencanaan yang dibuat oleh lembaga atau institusi pemerintah di tingkat bawah yang sifatnya mikro. Hal ini sering terjadi salah pengertian dan penafsiran dibanyak kalangan terhadap isitilah top down planning dan bottom up planning. Khususnya mengenai bottom up planning sering dimaksudkan perencanaan yang dibuat oleh masyarakat secara langsung 32 .

2. Konsepsi Pada

bagian kerangka konsepsi akan dijelaskan hal-hal yang berkenan

dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian Tesis, ini yang merupakan defenisi operasional untuk memberikan pegangan bagi penulis, sebagai berikut : a. “Kedudukan dan Peranan”, merupakan unsur baku dalam struktur suatu organisasi. Pembedaan antara kedudukan dan Peranan adalah untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, kedua-duanya tidak dapat dipisah-pisahkan oleh karena yang satu tergantung kepada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada kedudukan tanpa peranan atau peranan tanpa kedudukan. “Kedudukan” diartikan sebagai tempat atau posisi suatu badan atau lembaga dalam struktur suatu organisasi sehubungan dengan badan atau lembaga lainnya dalam organisasi tersebut atau tempat suatu badan (lembaga) diantara lembaga-lembaga (badan-badan) lainnya dalam satu organisasi yang lebih besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa “kedudukan” mengandung pengertian sebagai

32

Ibid, hlm. 115


tempat suatu badan (lembaga) dalam struktur organisasinya dalam arti lingkungan kerjanya, prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. “Kedudukan” mempunyai dua arti yaitu secara abstrak kedudukan sebagai tempat dalam suatu pola tertentu dan sebagai suatu kumpulan hak-hak serta kewajiban-kewajiban jika dipisahkan dari badan (lembaga)nya. “Peranan” merupakan aspek yang dinamis dari “Kedudukan”. Apabila hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ada telah dijalankan sesuai dengan kedudukannya maka dikatakanlah bahwa “Peranan” telah dijalankan. Suatu “Peranan” paling sedikit mencakup tiga hal, yaitu : a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat badan (lembaga) dalam struktur suatu organisasi. Peranan dalam hal ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang mengatur badan (lembaga) dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada struktur suatu organisasi. b. Peranan adalah konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh badan (lembaga) dalam suatu organisasi. c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai cara bertindak badan (lembaga) yang penting bagi struktur organisasi. b. “BAPPEDA”, adalah akronim dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan unsur pemerintahan di daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur, Kepala Daerah, dalam menentukan kebijaksanaan bidang perencanaan, penyelenggaraan pembangunan, serta penilaian atas pelaksanaannya yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. c. Pemerintahan Daerah dalam rangka melancarkan pembangunan yang tersebar di pelosok negara dan dalam membina ketertiban politik serta kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan diarahkan pada pelaksanaan Otonomi Daerah


yang nyata dan bertanggungjawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah serta dilaksanakan bersama-sama dengan Desentralisasi. d. Pelaksanaan pembangunan dalam hal ini diperlukan suatu perencanaan yang matang, agar pembangunan tersebut tidak sia-sia,baik setelah selesai ataupun kelak dibelakang hari. Pembangunan yang dimaksud disini adalah pembangunan pada scope yang luas dari suatu daerah. Pada dasarnya pembangunan dari suatu daerah berjalan berkesinambungan, ini dapat tercapai apabila adanya suatu koordinasi, terutama dalam perencanaannya. Menyadari akan hal ini, Pemerintah melalui “Kepres No. 27 tahun 1980” membuat suatu keputusan tentang pembentukan badan perencanaan pembangunan daerah dan disusul oleh Surat Keputusan Mendagri No. 185 tahun 1980 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Bappeda, dan khusus untuk Daerah Sumatera Utara dikeluarkan lagi suatu keputusan dari Mendagri Nomor 061.13.4.22-281 tanggal 20 April 1981 tentang pengesahan Perdasu No. 2 tahun 1981. e. “Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” maksudnya dalam tulisan ini adalah ruang lingkup pelaksanaan kekuasaan dan urusan pemerintahan di daerah menurut garis politik dan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang memberi pengertian bahwa pemerintah

di

daerah

yang

dimaksud

Undang-undang

tersebut

ialah

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. f. “Pembangunan Daerah”, adalah suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perobahan yang berencana di daerah dan dilakukan secara sadar oleh suatu masyarakat hukum dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dari dahulu sampai kini. g. “Provinsi Sumatera Utara”, maksudnya adalah nama atau sebutan bagi wilayah Negara Republik Indonesia yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dimana wilayah Republik Indonesia dibagi atas Wilayah-wilayah Administratif dan Daerah Otonom. Wilayah-wilayah Administratif terdiri atas Provinsi dan Ibu Kota Negara, Kabupaten dan Kecamatan. Sedangkan daerah otonom terdiri atas Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. G. Metode Penelitian Metode penelitian yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam tesis ini adalah sebagai berikut : 1. Tipe atau Jenis Penelitian Tipe atau jenis penelitian ini digunakan adalah bersifat deksriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan tentang pemasalahan yang berkaitan dengan kedudukan dan peranan Bappeda dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam penelitian ini tidak hanya untuk mendeskripsikan gejala atau keadaan, baik pada tatanan hukum positif maupun hukum empiris, menganalisa permasalahan yang ada, tetapi juga ingin memberikan


pengaturan yang seharusnya dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan kedudukan dan peranan Bappeda dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dilihat dari segi pendekatan penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai penelahan dalam tataran konseptional tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional yang berkaitan dengan kedudukan dan peranan Bappeda dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian ini bertitik tolak dari pemasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu dari para pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau narasumber seperti Kepala Kantor Wilayah Bappeda Propinsi Sumatera Utara Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tertier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan seperti undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti


hukum adat, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti Kitab Undang-undangHukum Pidana. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian hukum, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus (hukum) ensiklopedia dan lain-lain. 33 3. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah : a. Studi Kepustakaan (Library Research) Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsikonsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan yang dilakukan meliputi penelitian tentang dokumentasi yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai peraturan-peraturan, kasus-kasus dan dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian. b. Wawancara Agar data yang dikumpulkan nantinya menjadi lebih lengkap dan terjamin validitasnya, maka dianggap perlu diadakan wawancara dengan berpedoman kepada daftar wawancara yang telah tersusun.

33

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 116-117


4. Analisa Data Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan komplkes. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). 34 Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.35 Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deksriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. 36 Data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian disusun secara berurutan dan sistematis untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Berfikir secara deduktif yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal yang umum untuk selanjutnya menarik hal-hal yang khusus sebagai kesimpulan dan selanjutnya dipresentasikan dalam bentuk deskriptif.

34

Burhan Bungi, Analisa Data Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 53 35 Lexy J. Moleong, Metode Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 103 36 Ibid., hlm. 3


BAB I PENDAHULUAN. berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial sikap-sikap masyarakat, dan

Recommend Documents