BAB I PENDAHULUAN. mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap

BAB I PENDAHULUAN 1. 1.

Latar Belakang Masalah Pembangunan adalah sebagai sebuah proses multidimensional yang

mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping, tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2000 : 20). Dan pada hakekatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih serba baik, secara material maupun spritual. Dan pembangunan nasional pada hakekatnya adalah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur. Dan pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan. Artinya, pelaksanaan pembangunan baru akan berhasil secara optimal apabila melibatkan seluruh masyarakat. Sebagai suatu proses, pembangunan dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan. Kegiatan pembangunan dilakukan secara berencana, baik yang dilaksanakan pemerintah maupun dari masyarakat. Pembangunan meliputi segala aspek kehidupan dalam negara seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan

Universitas Sumatera Utara

pertahanan keamanan nasional baru akan berhasil bila semua pihak baik itu masyarakat, pemerintah dan setiap elemen dan badan dalam pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat untuk mencapai cita-cita kemerdekaan

yang

tercantum dalam

Pembukaan UUD

1945

haruslah

diselenggarakan dengan seksama, efektif, efisien, dan terpadu. Tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut adalah untuk (1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) Memajukan kesejahteraan umum; (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dari keempat tujuan ini, tiga di antaranya secara eksplisit menyatakan kualitas kehidupan yaitu butir pertama, kedua, dan ketiga yaitu kehidupan masyarakat yang terlindungi, sejahtera, dan cerdas. Sedangkan untuk distribusi dan pemerataan kualitas hidup tersebut dirumuskan dalam sila Kelima Pancasila yaitu “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya adalah keterlindungan, kesejahteraan, dan kecerdasan masyarakat, haruslah terdistribusi secara adil. Ada dua arahan yang tercakup dalam perencanaan. Pertama, arahan dan bimbingan bagi seluruh elemen bangsa untuk mencapai tujuan bernegara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Arahan ini dituangkan dalam rencana pembangunan nasional sebagai penjabaran langkah-langkah untuk mencapai masyarakat yang terlindungi, sejahtera, cerdas dan berkeadilan dan dituangkan dalam bidang-bidang kehidupan bangsa: politik, sosial, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kedua, arahan bagi pemerintah dalam menjalankan


fungsinya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional baik melalui intervensi langsung maupun melalui pengaturan masyarakat/pasar. Dan di dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan guna merealisasikan berbagai kebijaksanaan dan program yang secara formal merupakan tugas pokok pemerintah. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antar sektor dan antar lembaga. Di dalam melakukan pembangunan, setiap pemerintah daerah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukan. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikatorindikator pembangunan yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat kabupaten/kota. Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Kunci utama keberhasilan sebuah pembangunan terletak pada kualitas perencanaan pembangunan tersebut. Seorang pembuat rencana harus mampuuntuk merumuskan pembangunan di berbagai sektor. Dengan demikian seorang pembuat rencana pembangunan dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam pembangunan sebuah daerah berdasar segala potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Sektor yang harus memperoleh perhatian dari seorang pembuat rencana mencakup sektor sumber daya alam yang terkandung di daerah tersebut, sektor sosial ekonomi serta sektor fisik dan infrastruktur.


Ketiga sektor ini haruslah dapat dikembangkan secara bersama atau setidaknya berurutan berdasar atas skala prioritas yang ditetapkan oleh pembuat rencana. Dalam pengembangan ketiga sektor tersebut, seorang perencana pembangunan dituntut untuk mampu melakukan analisa wilayah, manajemen prospek pembangunan, merencanakan serta membuat program yang layak untuk dijalankan,

dan

melaksanakan

rencana,

mengawasi

serta

mengevaluasi

pelaksanaan rencana tersebut. Sejak diberlakukannya UU 32 Tahun 2004 maka pemerintahan serta pembangunan yang sentralistik atau top down berubah menjadi suatu sistem yang desentralisasi. Dimana menurut UU tersebut daerah mempunyai kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan salah satunya kewajiban tersebut adalah mengurus dan mengatur masalah pembangunan. Dimana pembangunan merupakan proses perubahan dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik dan atau dari yang belum ada menjadi ada. Perencanaan pembangunan di Indonesia didasarkan pada suatu undangundang tersendiri, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan yang berdasarkan pada undang-undang merupakan suatu keadaan baru bagi Indonesia karena sebelumnya dasarnya adalah suatu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, tetapi setelah ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia, maka terjadi pula perubahan pada dasar hukum perencanaan pembangunan. Sistem Perencanaan ini diharapkan dapat


mengkoordinasikan seluruh upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai pelaku pembangunan sehingga menghasilkan sinergi yang optimal dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Di dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diatur bahwa sistem perencanaan pembangunan memiliki 4 tahapan pokok sebagai siklus perencanaan yaitu : penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrembang, penyusunan rancangan akhir dan penetapan rencana. Sebagai suatu kesatuan proses perencanaan yang mencakup berbagai perubahan yang mendasar atas struktur sosial, pembangunan juga merupakan proses untuk melakukan perubahan sikap-sikap masyakat dan institusi-institusi masyarakat ke arah yang lebih baik, dengan meminimalisir terjadinya ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Pada era manajemen strategis seperti sekarang ini, perencanaan di daerah harus didahului dengan penetapan visi terlebih dahulu. Kepala daerah memberikan visi pembangunan didepan DPRD, namun visi kepala daerah belum tentu akan menjadi visi pembangunan daerah otonom. Hal ini disebabkan DPRD yang menjadi wakil rakyat harus melihat apakah visi pembangunan yang direncanakan oleh kepala daerah sesuai dengan keadaan masyarakat dan didukung oleh sumber daya manusia yang baik atau tidak. Selain itu juga dampak pembangunan akan menguntungkan masyarakat luas atau hanya sebagian


golongan saja. Jadi untuk menentukan visi pembangunan daerah otonom belum tentu sama dengan masa jabatan Kepala Daerah. Dalam perencanaan pembangunan mempunyai tugas pokok dan fungsi yang vital yaitu : menyiapkan rancangan RPJP Daerah, menyelenggarakan Musrembang RPJPD, menyusun rancangan akhir RPJP Daerah, menyiapkan Rancangan Awal RPJM Daerah, menyusun Rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD, menyelenggarakan Musrembang RPJM Daerah (2 bulan setelah Kepala Daerah dilantik), menyusun Rancangan Akhir RPJM Daerah (3 bulan setelah Kepala Daerah dilantik), menyiapkan Rancangan Awal RKPD, mengkoordinasikan penyusunan Rancangan RKPD dengan menggunakan Renja SKPD, menyelenggarakan Musrembang penyusunan RKPD, menyusun Rancangan Akhir RKPD (dengan peraturan Kepala Daerah), menghimpun pembangunan

dan

menganalisis

berdasarkan

hasil

hasil

pemantauan

evaluasi

kinerja

pelaksanaan pelaksanaan

rencana recana

pembangunan dari masing-masing SKPD, menyusun evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD, membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah. Dan pada tanggal 19 Juli 2010 dilaksanakannya pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Medan Terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Medan putaran ke II dengan visi “kota metropolitan yang berdaya saing, nyaman, peduli, dan sejahtera. Misinya, meningkatkan kualitas pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan, dan akuntabel”( http://batakpos-online.com/content/view/14173/58/). Maka apa yang visi ini


nantinya yang akan disinkronisasikan dalam perencanaan pembangunan Kota Medan dan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Salah satu badan yang mempunyai peran sangat penting dalam perencanaan pembangunan adalalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dimana badan inilah yang akan membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Hal ini merupakan peranan yang sangat penting dalam setiap perencanaan pembangunan setiap daerah. Disamping itu, adapun yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setelah revisi UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan terbitnya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

diantaranya

adalah

melaksanakan

koordinasi

dan

sinkronisasi

perencanaan pembangunan kabupaten/kota terutama pada lintas batas untuk mencapai keserasian pembangunan daerah sesuai dengan tujuan rencana pembangunan jangka panjang, mengah dan tahunan. ([email protected],) Mekanisme Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan dikoordinasikan oleh Bappeda sebagai koordinator tunggal yang mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugasnya membantu

Kepala Daerah dalam

menentukan

kebijaksanaan dalam perencanaan pembangunan. Dan hal ini adalah hal yang paling penting dalam pembangunan suatu daerah untuk mencapai apa yang menjadi tujuan daerah tersebut.


Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “ Peranan BAPPEDA dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Medan.”

1. 2.

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang

menjadi perhatian penulis dalam penelitian adalah : “Bagaimana Peranan BAPPEDA dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan ?”

1. 3.

Tujuan Penelitian Setiap penerlitian dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai

atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya tidak jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 1.

Untuk mengetahui bagaimana penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan.

2.

Untuk mengetahui peranan Bappeda dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan.


1. 4.

Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

a)

Secara Subjektif Sebagai suatu sarana dalam melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir secara elmiah, sistematis dan metodologi dalam menyusun karya ilmiah.

b)

Secara Akademis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakan

c)

Secara Praktis Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang peran Bappeda dalam RPJMD bagi yang membaca.

1. 5.

Kerangka Teori Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, defenisi, dan

proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep (Singarimbun, 2006:37). Kerangka teori adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub variabel atau pokok masalah yang ada dalam penelitian (Arikunto, 2000:92). Sebagai landasan berfikir dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah yang ada, perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu dan sebagai bahan


referensi dalam penelitian. Kerangka teori ini diharapkan memberikan pemahaman yang jelas dan tepat bagi peneliti dalam memahami masalah yang di teliti.

1. 5. 1. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1. 5. 1. 1.

Peranan

Dalam pengertian umum, peranan dapat diartika sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian (Poerwadarminta, 1987:768). Menurut Soerjono Soekamto (1997:54) peranan adalah pertama, perilaku seseorang atas kedudukan tertentu dan hubungannya dengan masyarakat. Kedua, peranan adalah suatu kelompok penghargaan manusia terhadap cara bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi social. Ketiga, peranan adalah pola tingkah laku yang didasarkan atas kedudukan tertentu dalam kolektivitas dari keadaan social tertentu. Dan menurut Miftah Thoha (1990:25) peranan dirumuskan suatu rangkaian perilaku yang tujuan ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Dengan demikian, suatu peranan paling sedikit mencakup tiga hal, yaitu : 1.

Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat.


2.

Peranan adalah suatu konsep atau perihal apa yang didapat oleh individu di dalam masyarakat dan di dalam organisasi tertentu.

3.

Peranan juga dapat dikatakan perilaku individu dalam struktur sosial tertentu. Sehingga dalam disimpulkan peranan adalah aspek dinamis kedudukan

(status) yang di dalamnya melekat unsur hak dan

kewajiban, tugas dan

wewenang, serta fungsi seseorang atau kelompok di dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.

1. 5. 1. 2.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini jelas diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah/perangkat daerah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. “BAPPEDA”, adalah akronim dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan unsur pemerintahan di daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur, Kepala Daerah, dalam menentukan kebijaksanaan bidang


perencanaan, penyelenggaraan pembangunan, serta penilaian atas pelaksanaannya yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah staf yang bertugas membantu kepala daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan serta memberikan penelitian atas pelaksanaan pembangunan di daerah. Dan Badan perencanaan adalah sebuah organisasi yang terpisah, dengan kantor dan badan stafnya sendiri. Tanggung jawab secara kemitraan untuk badan tersebut berbeda-beda disetiap negara. Sering badan tersebut bekerja di bawah Kementerian Keuangan. Ini bukan pemecahan terbaik, karena pandangan pejabatpejabat keuangan dan pejabat-pejabat perencanaan tidak sama. Seorang pejabat perencanaan harus lebih tertarik dengan pembuatan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan menetapkan tujuan-tujuan baru.( W. Arthur Lewis, 1994:316). Menurut

Permen

Nomor

54

Tahun

2010

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas

dan

mengkoordinasikan

penyusunan,

pengendalian,

dan

evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Berdasarkan Permendagri 57/2007 tentang Juknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan tugas : 1.

Perumusan kebijaksanaan perencanaan daerah,


2.

Koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Untuk pencapaian sasaran dengan baik yang nantinya akan menjadi hasil

akhir, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus memiliki tahapan yang harus dilaksanakan. Adapun yang menjadi tahapan Bappeda adalah sebagai berikut : 1.

2.

Penyusunan rencana a.

Penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah.

b.

Musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

c.

Rancangan akhir rencana pembangunan daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana Pada tahap ini Kepala Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

3.

Evaluasi pelaksanaan rencana a.

Kepala

Bappeda

menyusun

evaluasi

rencana

pembangunan

berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD. b.

Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sangat berperan dalam manjalankan otonomi daerah. Dalam menjalankan fungsinya sebagai badan perencanaan pembangunan di daerah Bappeda dituntut untuk berperan secara


aktif, efektif dan efisien dalam meletakan kerangka dasar pembangunan di daerah yang kokoh untuk dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan. Maka dapat dikatakan bahwa Bappeda merupakan hal yang sangat berperan penting dalam pembangunan dan hal yang menentukan arah kebijaksanaan pemerintah daerah dalam bidang perencanaan pembangunan di daerah.

1. 5. 2. Perencanaan Pembangunan Daerah 1. 5. 2. 1.

Perencanaan

Pengertian perencanaan sangat

beraneka ragam.

Keanekaragaman

pengertian dan defenisi perencanaan dipengaruhi pandangan dari sudut-sudut pandangan tertentu sesuai kepentingan yang diharapkan. Dalam arti sempit perencanaan merupakan kegiatan persiapan dalam perumusan kebijaksanaan; sedang dalam arti yang luas perencanaan itu mencakup perumusan

kebijaksanaan,

penetapan

kebijaksanaan

dan

pelaksanaan

kebijaksanaan tersebut. Pemikiran demikian timbul dari adanya bermacam teori perencanaan. Dan juga defenisi sangat sederhana mengatakan bahwa perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut George R. Terry “Planning is the selection and relating of facts and making and using of assumption regarding the future in the visualization and formulation of proposed activities believed necessary to achieve desired result.” Artinya, perencanaan adalah “suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan


berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa yang akan dating.” (Tarigan, 2003:6). Dan menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Atau perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dan menurut defenisi di atas ada 4 dasar perencanaan, yaitu : 1.

Perencanaan berarti memilih,

2.

Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya,

3.

Perencanaan merupakan alat pencapaian tujuan, dan

4.

Perencanaan berorientasi ke masa depan. Serta menurut Friedman mengatakan bahwa perencanaan merupakan

“suatu strategi untuk pengambilan keputusan sebelumnya sebagai suatu aktivitas tentang keputusan dan implementasi.” (Hadi, 2001:19). Menurut Sondang P. Siagian ciri-ciri rencana yang baik (Nasution, 2008:22-23) adalah : 1.

Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2.

Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami tujuan organisasi.

3.

Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mendalami teknik-teknik perencanaan.


4.

Rencana harus disertai oleh suatu perincian yang diteliti.

5.

Rencana tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan.

6.

Rencana harus bersifat sederhana.

7.

Di dalam rencana terdapat tempat pengambilan resiko.

8.

Rencana harus bersifat praktis (pragmatis).

9.

Rencana harus merupakan forecasting. Dan dalam pencapaian suatu tujuan tersebut perencanaan menjadi pondasi

yang sangat penting untuk dijadikan landasan dalam melakukan segala kebijakan yang telah dirumuskan. Sebab jika dalam penyusunan rencana salah, maka apa yang akan dicapai atau dihasilkan juga akan salah dan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

1. 5. 2. 2.

Pembangunan

Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan yang lain, negara yang satu dengan melakukan perubahan. Dan penting bagi kita untuk dapat memiliki defenisi sama dalam mengartikan pembangunan. Menurut Sondang P. Siagian pembangunan adalah “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa (nation building). Sedangkan menurut Ginanjar Karta Sasmita memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu


proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.” (Riyadi dan Bratakusumah, 2005:4). Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga Negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasi yang paling manusiawi. Sedangkan menurut Hadi (2001:21) pembangunan memiliki makna ganda, yaitu : 1.

Tipe pembangunan yang pertama lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dimana fokusnya adalah pada masalah kuantitatif dari produksi dan penggunaan sumber daya.

2.

Tipe kedua, pembangunan yang lebih memperhatikan pada perubahan dan pendistribusian barang-barang dan peningkatan hubungan sosial. Dan fokusnya ada pada kualitatif dan pendistribusian perubahan dalam struktur dari masyarakat yang diukur dari berkurangnya diskriminasi dan eksploitasi dan meningkatnya kesempatan yang sama dan distribusi yang seimbang dari keuntungan pembangunan seluruh masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.


Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, social. Budaya, politik yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (community/group). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Beberapa aspek penting yang dihadapi tersebut adalah penentuan kebutuhan yang dihadapi oleh daerah serta pengembangan daerah yang akan dituju. Dengan kata lain, analisa yang tepat memungkinkan daerah untuk melakukan pembangunan sesuai dengan visi dan misi daerah tersebut baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek serta keterbatasan yang dimiliki daerah tersebut. Analisa yang dilakukan terhadap informasi yang diperoleh yang kemudian diwujudkan dengan program pengembangan daerah akan sulit untuk dirasakan oleh penduduk daerah mengingat program yang dibuat oleh pemerintah daerah pada umumnya merupakan program jangka panjang. Kondisi ini memberikan konsekuensi kepada pemerintah mampu merumuskan model pengembangan daerah yang tepat, di mana satu sisi model yang dirumuskan melakukan usaha pembangunan (terutama dalam jangka panjang) dan pada sisi lain menjaga motivasi masyarakat untuk tetap melakukan upaya pembangunan daerah dan bahkan mampu mendorong


masyarakat agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dan tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah :

1.

Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).

2.

Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

3.

Menciptakan atau menambah lapangan kerja.

4.

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

5.

Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat

bagi

generasi

sekarang

dan

generasi

masa

datang

(berkelanjutan).

1. 5. 2. 3.

Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam perencanaan maupun pembangunan mempunyai arti yang berbeda. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatankegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan pembangunan adalah suatu proses perubahan dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik dan atau dari yang belum ada menjadi ada. Dengan demikian perencanan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksana kegiatan pembangunan (action plan). Karena itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). (Riyadi & Bratakusumah, 2005:6).


Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap dan tetap berpegang pada asas prioritas. Menurut Soekartawi (1990:77-78), Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemikiran dan penentuan yang menyeluruh yang sudah dipertimbangkan sedemikian rupa, dibuat secara sistematik untuk mencapai tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan untuk masa mendatang. Secara umum, unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan terdiri dari enam unsur, yaitu sebagai berikut: 1.

Adanya kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan, yang sering pula disebut tujuan, arah, dan prioritas pembangunan. Pada unsur ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana;

2.

Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel dalam pembangunan dan implikasinya;

3.

Adanya perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan;

4.

Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi, seperti kebijaksanaan fiskal, moneter, anggaran, sektoral, dan pembangunan daerah;

5.

Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain; dan


6.

Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaanya sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2008 perencanaan

pembangunan daerah mempunyai prinsip : 1.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

2.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masingmasing.

3.

Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

4.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi Perencanaan Pembangunan Daerah

menurut pendapat yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Deutsche Stiftung fur Internationale entwicklung (DSE) yang dituangkan dalam Modul Diklat Perencanaan Pembangunan Wilayah (1991) adalah : a.

Kestabilan politik dan keamanan dalam negeri

b.

Dilakukan oleh orang-orang yang ahlu di bidangnya

c.

Realistis, sesuai dengan kemampuan sumber daya dan dana

d.

Koordinasi yang baik

e.

Top down dan Buttom Up Planning


f.

Sistem pemantauan dan pengawasan yang terus menerus

g.

Transparansi dan dapat diterima oleh masyarakat

Dalam praktek, proses pemikiran dan penentuan recana tersebut perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut (Soekartawi, 1990:78) : 1.

Keadaan sumber daya dan sumber dana yang tersedia, misalnya factor alam, tenaga kerja dan pendapatan masyarakat.

2.

Keadaan atau aspirasi masyarakat dari segala lapisan, apakah lapisan masyarakat bawah, menengah atau atas. Dan berdasarkan kerangka teoritis yang dibangun dari teori perencanaan

pembangunan nasional dan teori perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan berdasarkan cakupan wilayahnya secara umum dapat di defenisikan sebagai (Wrihatnolo & Nugroho, 2006:70-71) 1.

Perencanaan pembangunan nasional, yaitu perencanaan yang mencakup pembangunan semua sektor secara kompetitif dalam wilayah suatu negara untuk kepentingan seluruh warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah nasional.

2.

Perencanaan pembangunan daerah, yaitu perencanaan yang mencakup pembangunan semua sektor secara komprehensif dalam wilayah suatu daerah (provinsi atau kabupaten/kota) untuk kepentingan seluruh warga negara di suatu daerah tertentu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tertentu saja.


3.

Perencanaan pembangunan regional, yaitu perencanaan yang mencakup pembangunan semua sektor secara komprehensif dalam wilayah lebih dari satu daerah (beberapa provinsi atau beberapa kabupaten/kota) untuk kepentingan seluruh warga negara di daerah-daerah yang menjadi cakupan perencanaan yang diselenggarakan oleh beberapa pemerintah tertentu saja, atau koordinasi dengan pemerintah nasional.

4.

Perencanan pembangunan kawasan, yaitu perencanaan yang mencakup pembangunan sektor tertentu saja dalam wilayah satu daerah atau lebih (beberapa provinsi atau beberapa kabupaten/kota) untuk sebagian warga negara di daerah-daerah yang menjadi cakupan perencanaan yang diselenggarakan oleh beberapa pemerintah daerah tertentu saja atau dikoordinasikan oleh pemerintah nasional.

Sedangkan dilihat dari segi waktunya, maka perencanaan pembangunan adalah : 1.

Rencana pembangunan jangka panjang Diwujudkan dalam visi dan misi jangka panjang, yang mencerminkan citacita kolektif yang akan dicapai oleh masyarakat beserta strategi untuk mencapainya. Kurun waktu jangka panjang dapat 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun. (Wrihatnolo & Nugroho, 2006:165-166).

2.

Rencana pembangunan jangka menengah Adalah perencanaan yang dibuat dalam jangka waktu lima tahunan, baik skala nasional maupun regional. (Soekartawi, 1990:79).

3.

Rencana pembangunan tahunan


Adalah perencanaan yang dibuat jangka waktu setahun atau kurang dari setahun.Biasanya program kegiatan yang dilakukan bersifat “proyekproyek” pembangunan yang mendesak untuk dilakukan. (Soekartawi, 1990:79). Sesuai dengan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk : 1.

Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan,

2.

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

3.

Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

4.

Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan

5.

Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan ini terdapat tahapan-

tahapan yang tentunya sangat menunjang dan membantu kelancaran suatu perencanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik dan lancer serta tepat sasaran yang diharapkan. Sesuai dengan UU No 25 Tahun 2004 maka Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi : 1.

Penyusunan rencana,

2.

Penetapan rencana,

3.

Pengendalian pelaksanaan rencana,


4.

Evaluasi pelaksanaan rencana.

1. 5. 3. Peranan Bappeda dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud. Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk: 1.

Meningkatkan konsistensi antarkebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;

2.

Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;

3.

Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;


4.

Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;

5.

Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan. Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 RPJM Daerah merupakan penjabaran

dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Materi utama RPJMD Visi dan Misi Kepala Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum serta Program Kepala Daerah yang sudah dijabarkan dalam format Program SKPD dan Program Lintas SKPD, program Kewilayahan dan rencana-rencana kerja dalam pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan merupakan penjabaran visi dan misi dan program Walikota Medan dengan tetap mengacu pada RPJM Nasional sebagai landasan dan dokumen perencanaan nasional secara menyeluruh berdasarkan kondisi daerah Kota Medan. Dimana dapat dilihat dalam gambaran berikut :


Gambar 1. Penyusunan dan Penetapan RPJM

Maksud dan tujuan penetapan Rencana Pembangunan Kota Medan adalah untuk memberikan arah dan pedoman penyelenggaranaan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat di Kota Medan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis, berkeadilan sosial, serta melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hokum dalam tatanan masyarakat yang beragama, beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera dalam prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota disusun dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem


Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana tahunan. Penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut dilakukan melalui proses koordinasi administrasi pemerintah

dalam

suatu

forum

Musyawah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrembang). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan pedoman dan acuan bagi Dinas, Badan, Biro dan Kantor dalam menyusun Rencana Strategis Dinas, Badan, Biro dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga merupakan

acuan Pemerintah Daerah di dalam menyusun Rencana Kerja

Pemerintah Daerah setiap tahunnya atau yang disebut dengan RKPD. Sejalan dengan Undang-Undang 25/2004 maka penyusunan RPJMD perlu memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: 1.

Startegis Dokumen RPJMD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis. Kualitas dokumen RPJMD sangat ditentukan oleh seberapa jauh RPJMD dapat mengemukakan secara sistematis proses pemikiran strategis


tersebut. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Alur pemikiran strategis (strategic thinking process) pada dasarnya mencakup elemen-elemen sebagai berikut: a. Ada rumusan isu dan permasalahan pembangunan yang jelas b. Ada rumusan prioritas isu sesuai dengan urgensi dan kepentingan dan dampak isu terhadap kesejahteraan masyarakat banyak c. Ada

rumusan

tujuan

pembangunan

yang

memenuhi

kriteria

SMART(specific, measurable, achievable, reliable, time bound) d. Ada rumusan alternatif strategi untuk pencapaian tujuan e. Ada rumusan kebijakan untuk masing-masing strategi f. Ada pertimbangan atas kendala ketersediaan sumber daya dan dana (kendala fiskal daerah) g. Ada prioritas program h. Ada tolok ukur dan target kinerja capaian program i.

Ada pagu indikatif program

j.

Ada kejelasan siapa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran, dan hasil, dan waktu penyelesaian termasuk review kemajuan pencapaian sasaran

k. Ada kemampuan untuk menyesuaikan dari waktu ke waktu terhadap perkembangan internal dan eksternal yang terjadi


l.

Ada evaluasi terhadap proses perencanaan yang dilakukan

m. Ada komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dari dokumen yang dihasilkan n. Ada instrumen, metodologi, pendekatan yang tepat digunakan untuk mendukung proses perencanaan

2.

Demokratis dan Partisipatif Ini bermakna bahwa proses penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan: a. Ada identifikasi stakeholder yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan b. Ada kesetaraan antara government dan non government stakeholder dalam pengambilan keputusan c. Ada transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan d. Ada keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal e. Ada sense of ownership masyarakat terhadap RPJMD f. Ada pelibatan dari media g. Ada konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas issues dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan, dan prioritas program


3.

Politis Ini bermakna bahwa penyusunan RPJMD melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politis terutama Kepala Daerah Terpilih dan DPRD: a. Ada konsultasi dengan KDH Terpilih untuk penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah b. Ada keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan RPJMD c. Ada pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RPJMD d. Ada naskah akademis untuk mendukung proses pengesahan RPJMD e. Ada review dan evaluasi dari DPRD terhadap rancangan RPJMD f. Ada review, saran dan masukan Gubernur Provinsi berkaitan terhadap rancangan RPJMD g. Ada pembahasan terhadap Ranperda RPJMD h. Ada pengesahan RPMJD sebagai Peraturan Daerah yang mengikat semua pihak untuk melaksanakannya dalam lima tahun ke depan.

4.

Perencanaan Bottom- Up Ini bermakna bahwa proses penyusunan RPJMD perlu memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat: a. Ada penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih b. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah


c. Memperhatikan hasil proses penyusunan Renstra SKPD

5.

Perencanaan Top- Down Ini bermakna bahwa proses penyusunan RPJMD perlu bersinergi dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen pemerintahan atasan berkaitan: a. Ada sinergi dengan RPJP dan RPJM Nasional b. Ada sinergi dan konsistensi dengan RPJPD c. Ada sinergi dan konsistensi dengan RTRWD d. Ada sinergi dan komitmen Pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan Sustainable

global

seperti

Development,

Millenium

pemenuhan

Development Hak

Asasi

Goals, Manusia,

pemenuhan air bersih dan sanitasi, dsb. (Modul Bahan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, USAID LGSP, Jakarta, 2008)

Dan dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan tahapan atau proses dan jadwal sebagai berikut : Dan perencanaan pembangunan daerah itu menggunakan pendekatan : 1.

Politis Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan


masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Dalam pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (publik choice theory of planning). Dan nantinya akan menjabarkan visi dan misi dalam RPJM. 2.

Teknokratis Perencanaan

dengan

pendekatan

teknokratik

dilaksanakan

dengan

menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan. Dan dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana. 3.

Partisipatif Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang.

4.

Buttom-up dan Top-down Sedangkan pendekatan atas-bawah dan, bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.


Dan tahapan penyusunan RPJMD adalah : 1.

Penyiapan Rancangan Awal RPJM Daerah Kegiatan ini menjadi tanggung jawab kepala Bappeda, dilakukan guna mendapatkan gambaran awal arti jabaran visi, misi dan program kepala daerah

terpilih,

dengan

masukan

berupa

RPJPD

dan

RPJM

Nasional/Provinsi. Sewaktu mengalokasikan program dan kegiatan indikatif menurut SKPD dilakukan dengan konsultasi atau rapat kerja bersama para kepala SKPD. 2.

Penyiapan Rancangan Renstra-SKPD Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh di bawah koordinasi masing-masing SKPD yang bersangkitan sekaligus merupakan langkah awal SKPD menyusun Renstra SKPDnya. Penyusunan rencana Renstra SKPD bertujuan untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, agar selaras dengan program prioritas Kepala daerah terpilih. Dalam kesempatan ini pula kepal SKPD merincikan kegiatan dan program strandar pelayanan minimum yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan ke dalam RPJM serta semua kegiatan yang diperlukan untuk mempertahankan kinerja pelayanan yang sudah tercapai pada periode sebelumnya. Dengan demikian RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang berkesinambungan, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat.

3.

Penyusunan Rancangan RPJM Daerah


Tahap ini merupakan tanggung jawab kepala Bappeda, merupakan upaya mengintegrasikan rancangan awal rpjm daerah dengan rancangan renstra SKPD, yang menghasilkan rancangan RPJM Daerah. Rancangan rpjmd diharapkan sudah menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah menjadi program dan kegiatan indikatif jangka menengah yang berisi rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. RPJMD juga merincikan program dan kegiatan indikatif dalam selang tahunan selama lima tahun. Diharapkan integrasi tersebut membuat RPJMD mengakomodasikan : 1. Kepentingan visi, misi dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, 2. Maksud mempertahankan

hasil

pembangunan

melalui

program/kegiatan

mempertahankan kinerja pelayanan yang dicapai pada periode sebelumnya dan, 3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan SPM yang sudah ditetapkan oleh kementrian/lembaga pada tingkat nasional. 4.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Jangka Menengah Daerah Kegitan ini dilaksankan dalam koordinasi kepala bappeda. Kegiatan ini dilaksanakan guna memperoleh berbagai masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan atas rancangan RPJM Daerah


5.

Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah Kegitan ini menjadi tanggung jawab kepala Bappeda. Seluruh masukan dan komitmen hasil Musrembang jangka menengah daerah menjadi masukan utama penyempurnaan rancangan RPJMD, menjadi rancangan akhir RPJM DAERAH. Rancangan akhir RPJM Daerah disampaikan oleh kepala Bappeda Kepada Kepala daerah terpilih

6.

Penetapan

peraturan

daerah

tentang

RPJM

Daerah

di bawah koordinasi kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hokum. Rancangan akhir rpjm daerah beserta lampirannya disampaikan kepada dprd sebagai inisiatif pemerintah daerah, untuk diproses lebih lanjut menjadi peraturan daerah tentang rpjm daerah (Modul Bahan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, USAID LGSP, Jakarta, 2008)


Gambar 2. Bagan Alir Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD

Telaahan terhadap RPJPD Kabupaten/ kota

VISI, MISI dan Program KDH Penelaahan RJPMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD kab/ kota lainnya

Persiapan Penyusunan RPJMD Kab/ Kota

Perumusan Penjelasan visi dan misi

Analisis isu-isu strategis Pembangunan jangka menengah Kabupaten/Kota

Pengolahan data dan informasi

Hasil evaluasi capaian RPJMD

Penelaahan RTRW Kab/ Kota & RTRW Kab/Kota lainnya

Analisis Gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota

Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan

Perumusan Tujuan dan Sasaran

Perumusan Strategi dan arah kebijakan Perumusan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten/Kota Perumusan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Rancangan Awal RPJMD • Pendahuluan • Gambaran umum kondisi daerah • Gambaran pengelolan keuangan daerah serta kerangka pendanaan • Analisis isu-isu srategis,visi, misi, tujuan dan sasaran • Strategi dan arah kebijakan • Kebijakan umum dan program pembangunan daerah • Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan • Penetapan indikator kinerja Daerah • Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

MUSRENBANG RPJMD

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Pembahasan dengan DPRD utk memperoleh masukan dan saran

Penyelarasan Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Rancangan Perda ttg RPJMD beserta Rancangan akhir RPJMD Kabupaten/ Kota

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Rancangan Awal Renstra SKPD

Pembahasan Rancangan Akhir RPJMD

Penyusunan SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD

Penyiapan data dan kegiatan

Verifikasi Rancangan RENSTRA SKPD

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD Perumusan hasil Musrenbang

Penyajian Rancangan RPJMD

Pembahasan dengan SKPD kabupaten/kota Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota

PENETAPAN RPJMD

PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RPJMD

Rancangan RPJMD • Pendahuluan • Gambaran umum kondisi daerah • Gambaran pengelolan keuangan daerah serta kerangka pendanaan • Analisis isu-isu srategis,visi, misi, tujuan dan sasaran • Strategi dan arah kebijakan • Kebijakan umum dan program pembangunan daerah • Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan • Penetapan indikator kinerja Daerah • Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Naskah Kesepakatan Musrenbang RPJMD

Penyampaian Rancangan Akhir RPJMD

Persetujuan Rancangan akhir RPJMD oleh Bupati/Walikota Konsultasi rancangan akhir RPJMD ke PemProv

Konsultasi rancangan akhir RPJMD

Penetapan Perda tentang RPJMD kabupaten/kota

Penyempurnaan rancangan akhir RPJMD

Perda tentang RPJMD

Rancangan Akhir RPJMD • Pendahuluan • Gambaran umum kondisi daerah • Gambaran pengelolan keuangan daerah serta kerangka pendanaan • Analisis isu-isu srategis, • visi, misi, tujuan dan sasaran • Strategi dan arah kebijakan • Kebijakan umum dan program pembangunan daerah • Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan • Penetapan indikator kinerja Daerah • Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

RPJMD • Pendahuluan • Gambaran umum kondisi daerah • Gambaran pengelolan keuangan daerah serta kerangka pendanaan • Analisis isu-isu srategis, • visi, misi, tujuan dan sasaran • Strategi dan arah kebijakan • Kebijakan umum dan program pembangunan daerah • Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan • Penetapan indikator kinerja Daerah • Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

Sumber : Permen No 25 Tahun 2004


1. 6.

Defenisi Konsep Adapun defenisi konsep yang penulis kemukakan dalam penelitian ini

adalah : 1.

Peranan adalah rangkaian perilaku yang tujuan ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

2.

Badan Perencanaan Pembanganan Daerah adalah staf yang bertugas membantu kepala daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan serta memberikan penelitian atas pelaksanaan pembangunan di daerah.

3.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencanarencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.


1. 7.

Sistematika Penulisan Sistematika

penulisan

yang

disusun

dalam

rangka

memaparkan

keseluruhan hasil penelitian ini secara singkatdapat diketahui sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakng masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, hipotesa, defenisi konsep, defenisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II

: METODE PENELITIAN

Bab ini memuat bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik penentuan skor, dan teknik analisa data.

BAB III

: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini memuat gambaran umum tentang gambaran atau karakteristiklokasi penelitian berupa sejarah singkat, visi dan misi, kedudukan, tugas dan fungsi.

BAB IV

: PENYAJIAN DATA

Bab ini memuat penyajian data yang diperoleh selama penelitian dilapangan atau berupa dokumen-dokumen yang akan diteliti.

BAB V

: ANALISA DATA

Bab ini memuat pembahasan dari data-data yang telah diperoleh kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan korelasi hubungan antar variabel.


BAB VI

: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA


BAB I PENDAHULUAN. mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap

Recommend Documents