BAB I PENDAHULUAN. bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang,

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara. Dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa, sesuai ketentuan yang terkandung dalam pasal 18 undang-undang dasar 1945. Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada masyarakat, seperti pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa diatur dengan undangundang.

1

Ketentuan tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Selama ini pungutan Daerah baik berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Kedua Undang-Undang tersebut kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagai mana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana dimaksudkan merupakan sub sistem dari Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari atas beban pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu yang harus diperhatikan adalah seberapa besar total pendapatan daerah yang

2

didapatkan dalam satu tahun anggaran. Pendapatan Asli daerah merupakan tulang

punggung

pembiayaan

daerah,

oleh

karenanya

kemampuan

melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total APBD. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaran pemerintah kota dan DPRD dan memenuhi atau mencukupi Anggaran Belanja Rutin, sebagai syarat sekaligus kewajiban bagi setiap daerah

seperti yang

tercantum dalam Undang-Undang . Oleh karena itu pendapatan asli daerah dalam konsep ideal seharusnya merupakan tulang punggung bagi pendapatan daerah, sekaligus dijadikan tolak ukur kemampuan daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan otonominya. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) terdiri dari : 1. Pajak daerah 2. Retribusi daerah 3. Hasil pengelolahan kekayaan yang dipisahkan 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efesien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan

dan

mendorong

semakin

meningkatnya

sumber-sumber

3

pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran. Makassar merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia dimana masih banyak terjadi beberapa masalah dalam penerimaan Retribusi Parkir yang belum dikelola secara optimal. Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemarintah daerah salah satunya adalah retribusi parkir. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dilakukan oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar. Permasalahan retribusi parkir khususnya di kota Makassar seakan menjadi permasalahan yang tidak ada bayang ujungnya. Mulai dari masalah penerimaan retribusi parkir yang masih banyak menemukan kendala dalam pengelolaannya dimana masih banyak kawasan parkir yang strategis tetapi tidak terdaftar di PD. Parkir sebagai kawasan perparkiran serta permasalahan retribusi parkir di tepi jalan umum yang aturannya sangat tidak jelas dan sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan momen tersebut untuk meraup keuntungan. Permasalahan Pemungutan Retribusi Parkir Kondisi keuangan PD Parkir Kota Makassar sejak Tahun 2007 sampai 2010 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Namun pada Tahun 2011 target yang meningkat tetapi justru tidak tercapai. Hal ini tergambar dari tabel target dan realisasi pendapatan sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini :

4

Tabel 1 Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Makassar Tahun 2007-2011

No.

Tahun

Target

Realisasi

%

1.

2007

Rp. 2.763.500.500,00

Rp. 2.974.771.875,00

107,65%

2.

2008

Rp. 3.678.292.500,00

Rp. 3.694.486.150,00

100,44%

3.

2009

Rp. 4.369.300.500,00

Rp. 4.585.913.751,00

104,96%

4.

2010

Rp. 5.550.531.000,00

Rp. 5.617.631.630,00

101,21%

5. 2011 Rp. 7.644.300.600,00 Rp. 6.780.341.550,00 Sumber : PD. Parkir Makassar Raya, 29 Maret 2012

88,69%

Namun meskipun target yang telah ditentukan pada tahun 2007 sampai 2010 meningkat tetapi pada tahun 2011 ketika target dinaikkan justru tidak tercapai sesuai dengan tabel di atas. Hal ini dikarenakan masih banyak kawasan perparkiran yang tersebar di beberapa titik di Kota makassar yang tidak masuk sebagai lahan parkir di PD Parkir Makassar Raya. Hal ini banyak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraub keuntungan. Merekalah para juru parkir liar yang tidak memiliki surat izin parkir dari PD Parkir Makassar Raya. Hal ini membuat pemungutan jasa retribusi parkir tidak berjalan efektif. Masalah lain yang menjadi kendala dalam pemungutan jasa retribusi parkir masih belum terlaksana dengan optimal. Sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh beberapa juru parkir bahwa penghasilan parkir tidak diberikan seluruhnya kepada petugas pemkot dan petugas hanya memberikan karcis yang belum tentu dihabiskan oleh juru parkir.

5

Permasalahan Parkir Juru Parkir Liar Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di berbagai tepi jalan umum yang ada di kota Makassar seringkali kita menemui juru parkir liar yang beroperasi di Makassar yang belum tentu berguna dalam hal membantu memarkir kendaraan padahal SK Walikota nomor 935 tahun 2006 tentang sistem perparkiran tepi jalan umum tidak menharuskan juru parker liar, namun para juru parkir liar tetap saja marak dan belum diberi tindakan oleh pihak PD Parkir Makassar. Yang menggelikan adalah para pengguna lahan parkir tetap -secara tidak langsung- menyuburkan praktek-praktek parkir liar dengan memberikan uang kepada mereka. Mungkin saja ini pengaruh rasa takut terhadap juru parkir tersebut. Jika demikian halnya, maka apa bedanya dengan pemalakan terhadap pemilik kendaraan. Lagi-lagi tugas dan tanggung jawab PD Pakir Makassar dan pihak yang berwajib dipertanyakan. Suburnya praktek pemarkiran liar inipun sepertinya dihalalkan oleh para pemilik kendaraan jika melihat banyaknya kendaraan yang terparkir dikawasan tersebut. Mungkin ini disebabkan sistem pembayaran yang dihitung per jam saat ini masih sangat membebani dan terkesan tidak manusiawi. Pembayaran yang tinggi ini juga belum diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan, tanggung jawab mengenai kerusakan dan kehilangan masih saja menjadi beban bagi para pemilik kendaraan. Tentunya fungsi dan tanggung jawab dari pemerintah yang mengurusi masalah parkir dipertanyakan untuk menertibkan oknum-oknum juru parkir liar yang menggunakan tepi jalan di beberapa tempat-tempat keramaian tanpa pernah memperhatikan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk daerah-

6

daerah yang memang menjadi tempat umum/public. Jika kita menilai secara subyektif, tidak mungkin hal tersebut dapat tumbuh dan bertahan subur, jika tidak ada orang dari pihak yang berwenang yang memberikan kebebasan bagi jurujuru parkir tersebut. Tentunya dengan system bagi hasil atau ada uang setoran uang kepada pihak-pihak tertentu. Yang seharusnya hal tersebut masuk ke kas daerah. Dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya diharapakan mampu memberikan kontribusi dari sektor retribusi parkir. Tugas pokok Peusahaan Daerh Parkir Makassar raya adalah merencanakan, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir serta mengkoordinir kebijakan bidang Perparkirkan. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mencoba menganalisis lebih jauh dengan judul: “Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar (Studi Kasus di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya)” I.2. Rumusan Masalah Pokok permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimana pengelolaan retribusi parkir di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya. I.3. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pegelolaan retribusi parkir di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.

7

I.4. Manfaat Penelitian Dari tujuan diatas diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk : 1. Manfaat Akademik Dengan mengetahui pengelolaan retribusi parkir di kota makassar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat memperkaya tentang teori-teori peningkatan dan pengelolahan keuangan daerah khususnya yang berhubungan dengan pengetahuan dalam bidang Administrasi dan Manajemen. 2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengambil kebijakan di daerah maupun kota mengenai aspekaspek yang berhubungan dengan pengelolaan retribusi parkir dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Konsep Pengelolaan Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa : ―Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata ―kelolah‖ (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu‖. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Sukanto (1986:20) mendefinisikan bahwa ―pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengawasan, penggerakan sampai dengan proses pencapaian tujuan. Jadi Sukanto menitiberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengawasan, penggerakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

9

Selanjutnya

mengenai

pengertian

pengelolaan

Pamudji

(1985:7)

mengemukakan sebagai berikut : ―Perkataan pengelolaan berasal dari kata ―kelola‖ yang berarti sama dengan mengurus. Jadi pengelolaan diartikan sebagai pengurusan yaitu merubah nilai-nilai yang lebih tinggi, dengan demikian pengelolaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan, yaitu melakukan usahausaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat‖ Pendapat Pamudji diatas mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan pada dua faktor penting yaitu : a. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi b. Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan Selanjutnya Admosudirjo (2005:160) mendefinisikan bahwa : ―Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu‖. Dari pengertian diatas Admosudirjo menitikberatkan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Lebih lanjut Moekijat (2000:1) mengemukakan pengertian pengelolaan adalah : ―suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain‖. Dengan demikian, Moekijat menitikberatkan pengelolaan pada proses merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai

10

tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain. Sedangkan Terry (2009:9) mengemukakan bahwa : ―Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolahan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pegorganisasian, penggerakan dan pengawasan denganmemanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya‖. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian,

pengendalian,

pengarahan,

dan

pengawasan.

Istilah

manajemen berasal dari kata kerja ―to manage” yang berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis

untuk

menjalankan

suatu

pekerjaan.

Proses

ini

merupakan

serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari beberapa pendapat diatas bahwa pengelolaan sama dengan prinsipprinsip manajemen yang berkaitan dengan aspek perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengawasan serta pemanfaatan sumber daya termasuk sumber daya manusia untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Berdasarkan dari pengertian pengelolaan tersebut, terlihat jelas bahwa untuk mencapai peningkatan efektivitas kegiatan pengelolaan dalam penelitian ini adalah pengelolaan retribusi parkir di Kota Makassar memegang peranan penting karena dengan pengelolaan yang baik akan diperoleh hasil yang baik dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar di sektor Retribusi Parkir.

11

II.2. Fungsi Manajemen Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi manajemen yang dikemukakan George R. Terry dalam bukunya Principles of Management yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan akan dibahas lebih terperinci lagi. II.2.1. Perencanaan (Planning) Perencanaan merupakan fungsi dasar (fundamental) manajemen, karena organizing, staffing, dan controlling harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan programprogram dari alternatif-alternatif yang ada. G.R Terry mengemukakan bahwa : ―Perencanaan (planning) adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa depan dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperukan unruk mencapai hasil yang diinginkan‖. Dengan perencanaan perlu dilakukan dengan cermat dan matang serta berorientasi kedepan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. F.X.Soedjadi

dalam

syatiie

dkk

(1999:76)

memberikan

definisi

perencanaan sebagai suatu proses kegiatan pemikiran, dugaan, dan penentuan prioritas yang harus dilakukan secara rasional sebelum melaksanakan tindakan yang sebenarnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Louis A. Allen menjelaskan bahwa perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang ditentukan.

12

Hasibuan menerangkan dalam bukunya Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah bahwa : ―Perencanaan adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan itu. Jadi, setiap perencanaan mengandung dua unsur, yaitu : tujuan dan pedoman‖. Sementara Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi menjelaskan bahwa : ―Perencanaan (planning) adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan‖. Lebih lanjut Irawan (1997:102) menyebutkan perencanaan sebagai berikut :     

Perencanaan membimbing para pengambil kebijakan untuk menentukan berbagai program dan kegiatan yang secara ketat berhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan membimbing para pengambil keputusan untuk berpikir secara sistematis dan secara terkoordinasi dengan baik dengan seluruh unit di dalam organisasi. Perencanaan akan menghindarkan para pengambil keputusan melakukan perubahan (improvisasi) dalam berbagai program kegiatan secara cobacoba , tidak rasional dan subjektif. Perencanaan pembimbing para pengambil keputusan untuk mendistribusikan beban kerja secara adil, merata dan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab pegawai. Perencanaan menuntut komitmen dari semua pihak untuk melaksanakannya, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai. Dengan

demikian,

suatu

perencanaan

senantiasa

berpijak

pada

kenyataan yang ada sehingga sasaran yang ingin dicapai benar-benar dapat terwujud. Dari uraian teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan dari organisasi atau perusahaan.

13

Proses perencanaan dapat disusun dari tiga segi, dengan perkataan lain bahwa fungsi perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik melalui 3 cara. Cara-cara tersebut yang pertama, mengetahui sifat-sifat atau ciri-ciri suatu rencana yang baik. Setelah ciri-ciri itu diketahui lalu diusahakan agar rencana yang dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut. Kedua, memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab dengan memuaskan. Ketiga, memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah. Dalam menerapkan prinsip-prinsip pemecahan masalah dengan teknik ilmiah, pimpinan dapat pula menciptakan suatu rencana yang baik, dengan perkataan lain pembuatan suatu rencana dapat dipandang sebagai suatu masalah yang harus terpecahkan dengan sistematis. II.2.2. Pengorganisasian Pengorganisasian

merupakan

kegiatan

dasar

dari

Manajemen,

dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber daya yang dimiliki termasuk unsur manusia sehingga tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan kata kerja dari organisasi yang berasal dari kata ―Organism”. Organism berarti suatu susunan yang terdiri dari bagianbagaian yang diarahkan ke satu tujuan. Atau suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang dipadukan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu dengan yang lainnya saling mengikat dan secara keseluruhan merupakan kebulatan yang saling berhubungan, bergantung, saling mempengaruhi dan bekerja untuk satu tujuan tertentu. Menurut Terry (1999:82), pengorganisasian adalah ―pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerja, penentuan hubunga-hubungan pekerjaan diantara mereka dan emberian lingkungan pekerjaan yang sepatutnya‖. 14

Pengorganisasian merupakan fungsi yang harus dijalankan oleh setiap manajer pada semu tingkatan dan jenis kegiatan dan bentuk organisasi, besar atau kecil, bisnis atau negara. Fungsi pengorganisasian dalam manajemen penting sebab : 

Mewujudkan struktur organisasi



Uraian tugas dari setiap bidang atau bagian dalam organisasi menjadi jelas.



Wewenang dan tanggung jawab menjadi jelas.



Memperlihatkan antar tugas atau pekerjaan dari setiap unit organisasi.



Sumber daya manusia dan materiil yang dibutuhkan dapat diketahui. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa

yang dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Dua aspek utama proses susunan struktur organisasi yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja organisasi agar kegiatan-kegiatan sejenis saling berhubungan dan dapat dikerjakan secara bersama. Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak atau ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu pada organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan sekumpulan kegiatan. Kedua aspek ini merupakan dasar proses pengorganisasian suattu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal

15

mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi dapat dicapai dengan efisien. Ada beberapa aspek penting dalam proses pengorganisasian, yaitu : 1. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai, 2. Pemahaman tujuan oleh para anggota organisasi, 3. Penerimaan tujuan oleh para anggota organisasi, 4. Kesatuan arah, 5. Kesatuan perintah, 6. Fungsionalisasi, 7. Deliniasi berbagai tugas, 8. Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, 9. Pembagian tugas, Proses pengorganisasian terdiri dari tiga tahap, yaitu : 1. Perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan setiap individu dalam mencapai tujuan organisasi. 2. Pembagian beban pekerjaan yang menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logika dapat dilaksanakan oleh setiap individu. Pembagian kerja sebaiknya tidak terlalu berat sehingga tidak dapat diselesaikan, atau terlalu ringan sehingga ada waktu menganggur, tidak efisien dan terjadi biaya yang tidak perlu. 3. Pengadaan

dan pengembangan mekanisme kerja

sehingga

ada

koordinasi pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Mekanisme pengorganisasian ini kan membuat

16

para anggota organisasi memahami tujuan organisasi dan mengurangi ketidak efisiensian dan konflik. II.2.3. Pelaksanaan/Penggerakan (Actuating) Pelaksanaan penggerakan di dalam manajemen merupakan fungsi yang paling penting karena berkaitan langsung dengan memanfaatkan sumber daya manusia. Penggerakan adalah mennggerakkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. Masalah penggerakan/pelaksanaan sangat berkaitan dengan manusia dan merupakan suatu masalah yang paling kompleks. Dengan demikian dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, pelaksanaan merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan. G.R Terry (2005:41) menerangkan bahwa penggerakkan adalah : ―Membuat semua anggota kelompok agar mau bekrja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi‖. The Liang Gie (1989:210) mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah : ―Usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulai‖. Lebih lanjut Tjokroamidjojo (1995:98) mendefinisikan pelaksanaan sebagai : ―Suatu proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni yang berawal dari kebijaksanaan guna mencapai suatu tujuan maka kebijaksanaan diturunkan dalam program‖.

17

Dengan demikian dari pengertian tersebut diatas diketahui bahwa pelaksanaan/penggerakan selalu berhubungan dengan sumber daya manusia. II.2.4. Pengawasan (Controlling) Tiitik tolak yang digunakan utnuk membahas pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajemn ialah definisi yang mengatakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai fungsi organik, pengawasan merupakan salah satu tugas yang mutlak diselenggarakan oleh semua orang yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer puncak hingga manajer rendah yang secara langsng mengendalikan kegiatan-kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh semua petugas operasional. Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung ialah apabila pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan terhadap laporan yang disampaikan oleh bawahan, laporan ini dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Riwu Kaho (1996:79) mengemukakan bahwa pengawasan itu adalah ―Pengamatan yang dilakukan untuk mengetahui kegiatan atau pekerjaan apa saja yang telah dilaksanakan agar pekerjaan itu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya‖. Dalam Harold Koontz (2005:241) menyebutkan bahwa :

18

―Pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara‖. Sedangkan menurut G.R Terry (2005:242) mengemukakan bahwa pengawasan adalah : ―Sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar‖.

Dalam buku Siagian yang berjudul Fungsi-Fungsi Manajerial (200:145) pengawasan yang terjadi dalam lingkungan pemerintahaan dibagi menjadi 4 tetapi untuk dalam penelitian hanya digunakan (dua) jenis pengawasan saja yaitu 

Pengawasan Melekat Dalam pengawasan melekat, pelaku pengawasan adalah atasan yang dianggap memiliki kekuasaan (power) dan dapat bertindak bebas dari konflik kepentingan (confict of interest). Dengan demikian pengawasan langsung dilakukan oleh seorang pemimpin organisasi terhadap kegiatan yang sedang dijalankan dimana efektivitas manajerial seseorang yang menduduki jabatan pemimpin sangat tergantung pada kemampuannya melakukan pengawasan melekat disamping kemampuannya menyelenggarakan berbagai fungsi manajerial lainnya.



Pengawasan Fungsional Pengawasan fungsional bisa dilakukan oleh aparat pengawasan yang terdapat dalam satu instansi tertentu . Pengawasan fungsional adalah merupakan setiap upaya pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat yang ditunjuk khusus untuk melakukan audit secara independen terhadap

19

objek yang diawasinya. Aparat pengawasan fungsional tidak hanya bertugas sebagai pemeriksa, akan tetapi juga dapat melakukan tugas yang

lain

seperti

verifikasi,

konfirmasi,

survey

dan

penilaian

(assessment). Pengawasan fungsional dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan mutlak diperlukan agar dalam pelaksanaannya seminimal mungkin dapat dihindari segala ketimpangan dari apa yang telah disusun sebelumnya. Hasibuan menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah ada 4 fungsi pengawasan sebagai berikut : 1. Menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar pengawasan; 2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang dicapai; 3. Membandingkan

pelaksanaan

atau

hasil

dengan

standar

dan

menentukan penyimpangan jika ada; 4. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh manajemen dengan memprgunakan dua macam teknik, yaitu: pengawasan langsung (direct control) dan pengawasan tidak langsung (indirect control). Yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang pemimpin. Penanganan langsung ini dapat berbentuk inpeksi langsung, on the spot observation dan on the spot report. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas seorang pemimpin terutama dalam organisasi yang besar maka seorang pemimpin untuk tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung sehingga pemimpin sering pula melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung. Yang dimaksud dengan

20

pengawasan tidak langsung pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang sampaikan oleh bawahan. Laporan tersebut dapat berbentuk tertulis dan lisan. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan/instansi

diperlukan

aparat

yang

berkompetensi

dibidangnya

sehingga dalam pelaksanaan nantinya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Yang dimaksud pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya yang terfokus pada penataan tempat parkir baik yang legal maupun yang ilegal di Kota Makassar. II.3. Konsep Keuangan Daerah Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hakhak dan kewajiban daerah tersebut (Pasal 1 butir 5 PP No. 58 Tahun 2005) Pengertian keuangan daerah tersebut lebih luas dari pada pengertian keuangan daerah menurut PP No. 105 Tahun 2000 yang hanya beruang lingkup APBD. Sedangkan pengertian Keuangan Daerah menurut PP No. 58 tahun 2005 mempunyai ruang lingkup yang lebih laus yaitu yang meliputi : 

Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.



Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.

21



Penerimaan daerah



Pengeluaran daerah



Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.



Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum. Dalam

pengelolahan

keuangan

daerah

terdapat

empat

asas

pengelolahan keuangan daerah yakni : 

Asas umum Pengelolahan Keuangan Daerah



Asas umum APBD



Asas umum Pelaksanaan APBD



Asas Umum pentausahaan Keuangan Daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar salah satunya

berasal dari retribusi yang berasal dari retribusi parkir. Besarnya retribusi tergantung pada pengelolaan Retribusi Parkir yang efektif, efisien dan maksimal. Tujuan pemerintah mengelolah retribusi parkir adalah selain merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga merupakan salah satu upaya agar penarikan atau pemungutan retribusi parkir dapat terorganisir dengan baik. Atau dengan kata lain, pengelolaan dan pelaksanaan retribusi parkir diharapkan berjalan melalui manajemen yang baik. Manajemen yang baik harus disertai dengan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang matang dan pelaksanaan

di

lapangan

yang

terkoordinasi

serta

pengawasan

dan

pengendalian yang akuntebel dan transparansi.

22

Untuk mengetahui apakah reribusi parkir sudah mencapai sasaran dan tujuan pemerintah, maka perlu dilakukan pengawasan atau pengendalian terhadap pelaksanaan penarikan retribusi parkir tersebut. Pengawasan ini penting untuk diketahui, agar pelaksanaan atau pengelolaannya senantiasa berjalan sesuai denagn harapan pemerintah dan masyarakat. Dalam mengelola retribusi parkir selalu dikaitkan dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Maka dari itu, tidak terlepas dari faktor penunjang dan faktor penghambat yaitu siapa yang mengelolanya (SDM), sistemnya (cara pelaksanaannya), dan teknologi (alat atau media yang digunakan). Jika faktor penunjang lebih besar atau dominan maka sasaran yang dicapai akan mudah terwujud. Sebaliknya jika faktor penghambat lebih dominan, maka sasaran yang dicapai akan jauh dari harapan. II.4. Konsep Pendapatan Asli Daerah Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku yaitu

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang pemerintahan daerah, daerah diberikan kewenangan untuk mencari dan mengembangkan penerimaanpenerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri, yang sering kita sebut dengan pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian menurut Undang-undang nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan daerah pada pasal 6 dijelaskan pula, bahwa

23

―Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dikelolah daerah melalui hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan hasil Pengelolahan kekayaan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah‖. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah Menurut JB. Kristiadi ( 1985;37 ) mengatakan bahwa : ―Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dihasilkan daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang dianggap sah‖. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang sangat penting karena perolahannya dilakukan atas dasar kemampuan potensi yang tersedia

dan

dibenarkan

oleh

undang-undang

maupun

potensi

yang

dimungkinkan sumber daya manusia di setiap daerah. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuanagan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) terdiri dari : 1. Pajak daerah 2. Retribusi daerah 3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 24

II.5. Konsep Retribusi Daerah Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah ―pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakkan iuran itu. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 870 – 893 tahun 1992, tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah disebutkan : ―Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan , usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah‖. Retribusi daerah sesuai dengan peraturan pemerintah R.I nomor 66 tahun 2001, pasal 1 point 1 bahwa yang dimaksud dengan : ―Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian jasa atau pemberian izin tertenru yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan‖. Dalam pasal 37 UU Nomor 22 Tahun 1948 ditegaskan bahwa : ―Retribusi Daerah adalah ―pungutan pendapatan oleh pemerintah sebagai pengganti (kerugian) diensten yang diberikan oleh Daerah kepada siapa saja yang membutuhkan diensten itu‖. ―Retribusi daerah yang selanjutnya di sebut retribusi (2006;71) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan‖.

25

Panitia nastrun retribusi daerah sebagai berikut : ―Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung‖. Dari pendapat para ahli di atas kita dapat menarik kesimpulan retribusi daerah merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan karena jasa yang nyata pemerintah daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, selanjutnya untuk pelaksanaannya di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 antara lain : 1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintaha daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

26

2. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 3. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 4. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip kemersial karena pada dasarnay dapat pula disediakn oleh sektor swasta. 5. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengemndalian dan pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, pengguanaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasiliatas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Demikian pula, dari pendapat-pendapat di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok Retribusi Daerah sebagai berikut : a. Retribusi di pungut oleh Daerah; b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang langsung dapat ditunjuk; c. Retribusi dikenakkan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan Daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

27

1. Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut : a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan disentralisasi; c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus baiorang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum; d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retrubusi; e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya; f.

Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efesien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan

g. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat atau kualitas pelayanan yang lebih baik. Jenis-jenis Retrubusi Jasa Umum Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 ayat 1, sebagaimana di bawah ini: a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;

28

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, dan rumah sakit Umum Daerah. Dalam retribusi Pelayanan Kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran. b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Pelayanan

persampahan/kebersihan

pengangkutan,

dan

pembuangan

meliputi serta

pengambilan,

penyediaan

lokasi

pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, da perdagangan, tidak termasuk pelayanan keberihan jalan umum dan taman. c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; Akta catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan, dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian. d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurungan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan

mayat

yang

dimiliki

atau

dikelolah

pemerintah daerah. e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. f)

Retribusi Pelayanan Pasar; Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan

29

untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta. g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Pelayanan

pengujian

kendaraan

bermotor

adalah

pelayanan

pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Pelayanan pemeriksaan alatt pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengizinan oleh pemerinyah daerah terhadap alat-alat

pemadam

kebakaran

yang

dimiliki

dan/atau

yang

dipergunakan oleh masyarakat. i)

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Peta adalah peta yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

j)

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; Penyediaan

dan/atau

penyedotan

kakus

adalah

pelayanan

penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair; Pengelolaan limbah cair pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau

30

dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. l)

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Pelayanan Tera adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan

pengujian barang dalam

keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. m) Retribusi Pelayanan Pendidikan; Pelayanan pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah. n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Pengendalian menara telekomunikaasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. 2. Retribusi Jasa Usaha Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 126 dengan kriteria sebagai berikut : a. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan tertentu; dan b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komerisial yang seyogyanya disediakan oleh sektoor swasta tetapi belum memadai atau terdadapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

31

Jenis Retribusi Jasa Usaha Jenis-jenis retribusi jasa usaha diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127, sebagaimana di bawah ini. a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan

bangunan,

pemakaian

ruangan

untuk

pesta,

pemakaian

kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir dari berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. c) Retribusi Tempat Pelelangan; Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternal, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijasikan sebagai tempat pelelangan. d) Retribusi Terminal; Pelayanan terminal adalah tempat pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

32

e) Retribusi Tempat Khusus Parkir; Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disedikan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. f)

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalh penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

g) Retribusi Rumah Potong Hewan; Pelayanan rumah potng hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan/atau yang dikelolah oleh pemerintah daerah. h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; Pelayanan pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan oleh pihak swasta. i)

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

j)

Retribusi Penyeberangan di Air;

33

Pelayanan

penyeberangan

di

atas

air

adalah

pelayanan

penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan diatas air yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan oleh pihak swasta. k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah,antara lain, bibit/benih tanaman, bibit ternak, dan bibit/benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha badan milik negara dan badan usaha milik daerah dan pihak swasta. 3. Retribusi Perizinan Tertentu Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut : a. Perizinan

tersebut

termasuk

kewenangan

pemerintah

yang

diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi; b. Perizinan

tersebut

benar-benar

diperlukan

guna

melindungi

kepentingan umum; dan c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 141, adalah sebagaimana di bawah ini:

34

a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantapan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku. b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izn untuk melakuakan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. c) Retribusi Izin Gangguan; Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya,

kerugian,

atau

gangguan,

tidak

termasuk

tempat

usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. d) Retribusi Izin Trayek; Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk mnyediakan pelayanan angkuatn penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masingmasing daerah. e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

35

Izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Dari buku Mardiasmo Objek Retribusi Daerah terdiri dari: 1. Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediiakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 2. Jasa usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakna oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. 3. Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan

untuk

pembinaan,

pengaturan,

pengendalian,

dan

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dari buku Mardiasmo Subjek Retribusi Daerah sebagai berikut: 1. Retribusi

Jasa

Umum

adalah

orang

pribadi

atau

badan

yang

menggunakann/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. 2. Retribusi

Jasa

Usaha

adalah

orang

pribadi

atau

badan

yang

menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. 3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin dari Pemerintah daerah.

36

II.6. Konsep Retribusi Parkir Lalu lintas yang bergerak baik yang bergerak lurus maupun belok pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ketempat tujuan, dan kendaraan yang dibawa akan di parkir atau bahkan akan ditinggal pemiliknya di ruang parkir. Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Menurut Poerwadarmita (1976), parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat. 2.

Pignataro (1973) dan Sukanto (1985) menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.

3. Dijelaskan dalam buku peraturan lalu lintas (1998) pengertian dari parkir yaitu tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung kendaraan dan kebutuhan. 4. Parkir adalah tempat menempatkan/memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu (Warpani,1988). 5. Sedangkan menurut Kepmen Perhub No. 4 Th. 1994, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan parkir merupakan tempat pemberentian sementara kendaraan seperti motor,mobil dan lain-lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pemilik kendaraan.

37

II.6.1. Istilah-Istilah yang Digunakan dalam Parkir Dalam membahas masalah perparkiran, perlu diketahui beberapa istilah penting, yaitu sebagai berikut : 1. Kapasitas Parkir : kapasitas parkir (nyata)/kapasitas yang terpakai dalam satu satuan waktu atau kapasitas parkir yang disediakan (parkir kolektif) oleh pihak pengelola. 2. Kapasitas Normal : kapasitas parkir (teoritis) yang dapat digunakan sebagai tempat parkir, yang dinyatakan dalam kendaraan. Kapasitas parkir dalam gedung perkantoran tergantung dalam luas lantai bangunan, maka makin besar luas lantai bangunan, makin besar pula kapasitas normalnya. 3. Durasi Parkir : lamanya suatu kendaraan parkir pada suatu lokasi. 4. Kawasan parkir : kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk. 5. Kebutuhan parkir : jumlah ruang parkir yang dibutuhkan yang besarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pemilikan kendaraan pribadi, tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan angkutan umum, dan tarif parkir. 6. Lama Parkir : jumlah rata-rata waktu parkir pada petak parkir yang tersedia yang dinyatakan dalam 1/2 jam, 1 jam, 1 hari. 7. Puncak Parkir : akumulasi parkir rata-rata tertinggi dengan satuan kendaraan. 8. Jalur sirkulasi : tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.

38

9. Jalur gang : merupakan jalur dari dua deretan ruang parkir yang berdekatan. 10. Retribusi parkir : pungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya di ruang parkir. Retribusi Parkir Tepi Jalan dan Retribusi Parkir Khusus a) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. b) Retribusi Tempat Khusus Parkir; Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disedikan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. II.7. Retribusi Daerah sebagai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Seperti yang diketahui kegiatan pemerintah semakin meningkatkan baik dalam masyarakat kapitalis maupun sosial. Sebagai konsekwensinya, maka diperlukan pembiayaan-pembiayaan dari pengeluaran pemerintah yang tidak sedikt jumlahnya sesuai dengan semakin luasnya kegiatan itu dapat dipenuhi, maka pemerintah memerlukan penerimaan. Pembangunan

daerah

dan

penyelenggaraan

pemerintah

daerah

membutuhkan dana, dana tersebut dapat digali dari potensi daerah tersebut atau dapat pula berasal dari luar daerah. Untuk peranan pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dengan pendapatan asli daerah harus ditingkatkan dan disempurnakan serta diupayakan agar pemerintah daerah mempunyai sumber dana untuk menyelenggarakan tugasnya. Sehingga

39

pelayanan pemerntah daerah sejalan dengan usaha-usaha pembangunan nasional dan dalam penyelenggaan perencanaan anggaran belanja dan belanja daerah prinsip anggaranberimbang dan dinamis dijalankan. Anggaran berimbang yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran penerimaan daerah dan semakin berkurangnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya endiri dengan sebaik-bsiknya maka perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan dan diwajibkan untuk menggali sumber-sumber tersebut. Sumber-sumber pendapatan tersebut diatur dalm undang-undang No.33 Tahun 2004 Bab V pasal 6, antara lain : 

Hasil pajak daerah adalah pungutan daeraah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk membiayai rumah tangganya sebagai badan hukum publik.



Hasil retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, atau usaha atau milik daerah yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah.



Hasil perusahaan daerah adalah bagian laba dari perusahaan daerah untuk membiayai pembangunan.



Lain-lain usaha daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah yang berasal dari sumber lain dari pajak lainnya. Sumber-sumber pendapatan tersebut yang diterima dari pengelolaan

keuangan merupakan kontribusi dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber tersebut

40

dikelola dengan baik untuk

peningkatan kesejahtraan masyarakat

dan

pembangunan daerah. Kontribusi dalam bentuk retribusi daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah berbeda dengan daerah lainnya tergantung dari potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. II.7. Perbedaan Pajak Dengan Retribusi Dalam

pemikiran

umum

masyarakat,

pungutan

pajak

seringkali

disamakan dengan retribusi. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keduanya merupakan pembayaran kepada pemerintah dan dalam pemungutannya sama sama didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan kuat. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena pada dasarnya terdapat perbedaan yang besar antara pajak dan retribusi. Perbedaan tersebut antara lain : a. Kontra prestasinya. Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung. b. Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum, seluruh rakyat menikmati balas jasa , baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya pada retribusi, balas jasa pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi. c. Sifat pemungutannya. Pajak besifat umum, artinya berlaku untuk semua orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara retribusi

41

hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk. d. Sifat pelaksanaannya. Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan , yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi, sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak, dimana sifat paksaan pada pajak adalah yuridis artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman baik berupa sanksi pidana maupun berupa denda. e. Lembaga atau badan pemungutnya. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Ada berapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pengelolaan penerimaan retribusi yaitu : a. Pengelolaannya Harus Adil Artinya, adil dalam Perundang-undangan dan mampu bersikap adil dalam hal pelaksanaannya. Dimana pembangunan itu bukanlah beban sepihak tapi merupakan bersama yang harus dipikul tanggung jawabnya. b.

Pengelolaanya Harus Berdasaerkan Perundang-undangan Dalam hal pelaksanaan pengelolaan retribusi harus berpatokan pada peraturan yang berlaku untuk memberikan jaminan hukumm pada wajib retribusi. Untuk menjamin keadilan secara tegas, dengan berdasar pada Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2, yang berbunyi : ―pengenaan dan

42

pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluaan Negara hanya boleh terjadi berdasar Undang-undang‖. c. Pengelolaanya Tidak Menunggu Perekonomian Diusahakan adanya keseimbangan dalam hal pengelolaan retribusi untuk membantu jalanya perekonomian. d. Pengelolaan Harus Efisien, Dalam artian bahwa pengelolaan sedapat mungkin cukup untuk menutupi sebagian pengeluaran-pengeluaran Daerah. Untuk pengelolaannya sedapat mungkin memperhatikan efisiensi ekonomi dari segi hasil dan usaha (biaya), serta perlunya penetapan pengelolaan yang sederhana. II.8. Kerangka Konsep Dalam pelaksanaan otonomi, dituntut kemampuan daerah dalam memanfaatkan semua potensi yang ada di daerah dalam rangka melaksanakan pemerintahannya. Salah satunya adalah penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD). Untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maka pemerintah

daerah

harus

berusaha

menggali

semua

sumber-sumber

pendapatan daerah yang lain, salah satunya Retribusi parkir. Akan tetapi penerimaan dari sektor Retribusi Parkir ini belum maksimal terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir. Untuk mengetahui pengelolaan retribusi parkir di Kota Makassar dapat dilihat dengan terlebih dahulu mengidentifikasi setiap permasalahan dalam pengelolaan retribusi parkir yang dalam pengelolaannya dibedakan atas 4 bagian sesuai konsep dari George R. Terry yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan

dan

pengawasan,

kemudian

mengarah

dalam

rangka

mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir.

43

1) Perencanaan (Planning) Perencanaan merupakan landasan pokok dan menjadi salah satu fungsi manajemen

yang

memegang

peranan

penting

dalam

menjamin

tercapainya tujuan yang diinginkan. Dalam penyusunan rencana yang baik, butuh data dan informasi yang akurat dalam penelitian dan pembuktian lapangan. 2) Pengorganisasian (Organizing) Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang kebih kecil. 3) Penggerakkan (Actuating) Penggerakan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. 4) Pengawasan (controlling) Pengawasan

merupakan

fungsi

manajemen

yang

dimaksudkan

untukmengetahui apakan pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, dalam artian pengawasan membandingkan antara kenyataan

dengan

standar

yang

telah

ditentukan

sebelumnya.

Pengawasan juga dimaksudkan untuk mencegah dan mengadakan koreksi atau pembetulan apabila pelaksanaan menyimpang dari rencana yang telah disusun.

44

Di dalam menjawab pokok permasalahan digambarkan kerangka pikir di bawah ini yang menjadi landasan berfikir, sebagai berikut :

Teori pengelolaan George.R. Terry PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR

1.PERENCANAAN 2.PENGORGANISASIAN 3.PENGGERAKAN

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

4.PENGAWASAN

1. PENGAWASAN

Gambar 1. Kerangka Pikir

45

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dari seorang atau lembaga. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, dan kalau dikaitkan dengan pengelolaan retribusi parkir di Kota Makassar, maka metode penelitian yang paling tepat digunakan adalah deskriptif. Penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dilakukan dalam wilayah yang luas mengingat hal yang dicari secara mendalam berada dalam wilayah kegiatan yang berkaitan dengan wilayah administrasi pengelolahan retribusi parkir di Kota makassar. Kecenderungan untuk menggunakan metode penelitian ini berdasarkan kepada metode ini dianggap sangat relevan dengan materi penulisan skripsi, karena penelitian yang dilakukan hanya bersifat deskriptif, yaitu mengambarkan apa adanya dari kejadian yang diteliti. Selain itu, guna memperoleh data yang objektif dan valid dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada. III.2. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

46

III. 3. Tipe Penelitian Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lainnya. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menggambarkan bagaimana adanya

fakta-fakta

menganalisa

dan

yang

ditemukan

menafsirkan

pada

fakta-fakta

masa

sekarang,

tersebut

serta

selanjutnya mengambil

kesimpulannya. Jadi dalam penelitian ini penulis menggambarkan Pengelolahan Retribusi Parkir di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya. III.4. Unit Analisis Desain penelitian yang dikategorikan sebagai studi kasus, ditentukan oleh unit analisisnya, yin (2006). Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan unit analisis Kelompok aktor atau organisasi dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dan Perusahaan Daerah Parkir sebagai aktor yang terlibat dalam Pengelolahan Retribusi Parkir di Kota Makassar. Penentuan unit analisis ini didasarkan pada pertimbangan objektif bahwa berbagai variabel dan indikator dalam kajian ini lebih lanjut dideteksi dengan pendekatan kelompok aktor atau organisasi. III.5. Jenis Sumber Data Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan cara Menurut Lofland (1984;47) sebagaimana yang dikutip Lexi J Moeleong bahwa

47

sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain Penelitian dilakukan pada dua sumber, yaitu penelitian yang dilakukan dalam penelitian lapangan dan dari penelitian akan didapatkan dua jenis data yaitu : III.5.1. Data sekunder Data sekunder yang bersumber dari hasil olahan instansi atau sesuatu lembaga tertentu bukan saja untuk kepentingan lembaganya tetapi juga untuk pihak lain yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh landasan atau kerangka pemikiran yang digunakan untuk membahas hasil penelitian. III.5.2. Data primer Penelitian ini disebut Field Research, dimana penulis langsung berkomunikasi dengan sumber data berupa data primer kemudian untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan menerapkan teknik penggumpulan data yang dapat disebutkan pada uraian selanjutnya. III.6. Informan Penelitian Informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan ini harus banyak pengalaman tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangannya tentang nilai-nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat.

48

Dalam penelitian ini informan yang peneliti maksudkan adalah subyek yang diharapkan dapat memberikan keterangan dan informasi tentang hal-hal yang akan diteliti dan dipandang sebagai para informan adalah terdiri dari : a) Dirut. Utama PD Parkir Makassar b) Dirut. Operasional c) Kepala Bidang Keuangan d) Kepala Bidang Umum e) Kepala Bidang Produksi f)

Kepala Bidang Pengelolaan

g) Kasie Penagihan h) Petugas Pemungut Retribusi i)

Juru Parkir Resmi

III.7. Fokus Penelitian Secara ilmiah Fokus Penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias terhadap data apa yang diambil. Dalam pemakaian praktis, Fokus Penelitian dapat berperan menjadi penghilang bias dalam mengartikan suatu ide/maksud yang biasanya dalam bentuk tertulis. Untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman terhadap konsep-konsep penting yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan Fokus Penelitian sebagai berikut : 1. Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi yang ada di kota makassar yang keberadaannya

dimanfaatkan oleh

pemerintah Kota

Makassar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

49

2. Pengelolaan, merupakan proses yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar dalam usaha mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir yang terdiri atas empat bagian, yaitu:

-

Perencanaan yaitu penentuan pokok-pokok tujuan dan sasaran dalam pemungutan retribusi parkir.

-

Pengorganisasian yaitu pembagian pekerjaan, pembatasan tugas dan tanggung jawab serta penetapan hubungan antara unsur-unsur dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir.

-

Penggerakan yaitu usaha pimpinan atau atasan dalam menggerakkan setiap orang/pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di PD Parkir Makassar Raya dan dalam pelaksanaan kesejahtraan juru parkir di Kota Makassar.

-

Pengawasan, fungsi pengawasan keempat adalah pengawasan (controlling). Fungsi tersebut menyangkut semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer atau pimpinan dalam upayanya memastikan

bahwa

hasil

aktual

sesuai

dengan

hasil

yang

direncanakan. Pengawasan yang dimaksud disini adalah proses pemantauan langsung yang dilakukan oleh Tim Penertiban Parkir. Sedangkan proses pemantauan tidak langsung dilakukan oleh Tim Pengawasan Parkir kemudian di laporkan kepada atasan/pemimpin. III.8. Teknik Pengumpulan Data Guna memperoleh data dan informasi serta keterangan-keterangan bagi kepentingan penulis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen sebagai berikut : 1. Wawancara

50

Penelitian mengadakan tanya jawab dengan para informan untuk memperoleh data mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah pembahasan skripsi ini dalam hal melakukan wawancara digunakan

pedoman

pertanyaan

yang

disusun

berdasarkan

kepentingan masalah yang diteliti. 2. Observasi Pengamatan dilakukan terhadap Pengelolahan Retribusi Parkir. 3. Study Kepustakaan Penelitian kepustakaan atau Library research adalah penelitian yang digunakan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, majalah, peraturan Perundang-undangan dan bahan-bahan lainnya yang erat hubungannya dengan proposal ini. 4. Telaah Dokumen Telaah dokumen yaitu mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan maupun pasal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Telaah dokumen dilakukan dengan cara penelusuran terhadap beberapa dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian guna mendapatkan data sekunder yang akan digunakan dalam menganlisis permasalahan, yaitu yang berhubugan dengan teori-teori, undang-undang dan dokumen tentang Retribusi Parkir. III.9. Teknik Pengelolahan Data dan Analisis Data Teknik analisa dilakuakan secara kualitatif, yang dibantu dengan data angka yang dikualifikasikan melalui tabel frekwensi. Menurut Bogdan dan Biken (1982), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja

51

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Di dalam melakukan analisis data penelitian mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain : 1. Pengumpulan Informasi melalui wawancara terhadap key informan yang comportable terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan

untuk

menunjang

penerimaan

yang

dilakukan

agar

mendapatkan sumber data yang diharapkan. 2. Reduksi Data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyerdehanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan. 3. Penyajian data (data display), yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan. 4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verivication), yang mencari pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya.

52

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian IV.1.1. Profil Kantor Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Penelitian ini hanya mengambil satu lokasi yang dijadikan tempat penelitian yang merupakan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya sebagai lokasi yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini. Lokasi penelitian ini diharapkan dapat mewakili keadaan pengelolaan perparkiran di Kota Makassar. Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Makassar didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kotamadya DATI II Ujung Pandang No. 5 Tahun 1999, tentang: pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang No.19 Tahun 1999, Seri D, Nomor 6, kemudian diubah dengan Perda Kota Makassar, No.16, Tahun 2006. Pemikiran Pemerintah Kota Makassar untuk membentuk Perusahaan Parkir Makassar Raya didasari atas prinsip-prinsip efesiensi dan efektivitas pencapaian tujuan pelayanan dari sektor perparkiran kepada masyarakat Kota Makassar. Di samping itu kegiatan perparkiran di kota Makassar juga merupakan salah satu objek yang mempunyai prospek untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar. Jadi dengan kehadiran Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, selain diharapkan menunjang pelaksanaan otonomi daerah juga dapat meningkatkan PAD Kota Makassar. Lewat pertimbangan dan evaluasi mendalam, baik dari segi potensi kendaraan, daya dukung ruas jalan sebagai lahan parkir tepi jalan, manajemen pengelolaan Badan Pengelola Perparkiran yang selama ini menjalin kerjasama

53

dengan pihak ketiga, serta hakekat UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah yang memerlukan adanya upaya penggalian sumber potensi riil daerah sebagai sumber PAD, amak pada bulan April 1999 Pemerintah Kota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah PD Parkir Makassar Raya kepada DPRD Kota Makassar. Rancangan ini kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1999, dan Lembaran Daerah No. 19/1999 Seri D. No.6. PD Parkir Makassar Raya mulai disahkan pada 23 Agustus 1999. Sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan di lapangan, maka berdasarkan SK Walikota Makassar, No 7040 Tahun 1999, struktur Organisasi PD Parkir Kota Makassar berubah menjadi masing-masing terdiri dari 3 Direktur, 4 Kepala Bagian, dan 12 Kepala Seksi. Perusahaan Daerah ini secara efektif mulai beroperasi pada tanggal 1 September 2000. Saat ini, daerah operasional pelayanan retribusi perparkiran yang meliputi tugas dan tanggung jawab PD Parkir Kota Makassar meliputi seluruh wilayah Kota Makassar yang terdiri dari 14 Kecamatan, 143 Kelurahan, 971 RW dan 4789 RT, dengan luas 175,77 Km². Dari total luas tersebut, hingga saat ini yang terlayani pelayanan jasa retribusi parkir PD Parkir Kota Makassar baru sekitar 67% (117,76 km²). IV.1.2. Visi dan Misi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya PD Parkir Makassar Raya sebagai salah satu badan usaha dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar merupakan manifestasi dan perpanjangan tangan Pemerintah Kota dalam mengelola sektor perparkiran. Untuk itu perusahaan ini telah merumuskan visi dan misi sebagai berikut :

54

-

Visi Menjadikan PD. Parkir Kota Makassar sebagai perusda terbaik dalam memberikan

pelayanan

kepada

masyarakat

dan

terbesar

dalam

memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Makassar. -

Misi Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan ke dalam 4 misi utama

sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (pegawai) di lingkungan PD. Parkir Kota Makassar pada semua tingkatan dan jabatan; 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perparkiran guna menunjang kinerja perusahaan. 3. Menggali areal kawasan perparkiran baru yang potensial secara terus menerus, seiring dengan arah perkembangan Kota Makassar menuju kota maritim dan perdagangan dunia; 4. Meningkatkan kesejahtraan karyawan PD. Parkir Kota Makassar sebgai stimulan dalam rangka meningkatkan motivasi. Loyalitas, kreativitas dan responsibilitas karyawan terhadap perusahaan. Misi merupakan dan perwujudan dari visi yang telah dirumuskan PD Parkir Makassar Raya. Untuk mencapai misi telah dirumuskan diatas, PD Parkir Makassar Raya perlu untuk membuat langkah-langkah yang dituangkan dalam misi perusahaan. Visi dan misi harus sejalan sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan. Visi dan misi ini dirumuskan setelah perusahaan mengetahui kekuatan, kelemahan serta lebih dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan.

55

PD Parkir Makassar Raya meyakini bahwa untuk menjadi salah satu perusahaan daerah yang terbaik kinerjanya, maka perusahaan harus melkukan langkah-langkah sebagai berikut : Mengembangkan kemampuan SDM sebagai aset strategis perusahaan, menerapkan prinsip-psrinsip Good Governance

dan menerapkan budaya-

budaya perusahaan secara konsekuen dan terus menerus pada semua level organisasi yang ada dilingkungan internal perusahaan. Disadari bahwa implementasi misis yang telah dirumuskan idak mungkin berjalan tanpa adanya hambatan maupun tantangan. IV.1.3. Nilai dan Sasaran Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan fungsi sebagai sebuah perusahaan daerah, PD Parkir Makassar Raya senantiasa menganut prinsipprinsip nilai budaya perusahaan (corporate culture) dengan berlandaskan budaya kualitas (quality culture), budaya bisnis (business culture). Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan Perusahaan Daerah yang mampu memberikan pelayanan jasa perparkiran kepada masyarakat secara optimal dan memuaskan. 2. Mengoptimalkan pendapatan dalam rangka upaya untuk menjadikan perusahaan daerah yang terbesar dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Makassar. 3. Meningkatkan mutu fasilitas, prasarana, sarana dan teknologi perparkiran 4. Menertibkan

kawasan-kawasan/areal

perparkiran

di

seluruh

Kota

Makassar Raya menjadi lebih mana, nyaman dan memuaskan 5. Melakukan penertiban juru parkir liar

56

6. Memupuk dan mengembangkan kerjasam kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan lebaga-lembaga iptek baik di dalam maupun diluar

negeri

dalam

rangka

pengembangan

organisasi

perusda

perparkiran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. IV.1.4. Tugas dan Fungsi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya PD Parkir Makassar Raya sebagai salah satu badan usaha dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar merupakan manifestasi dan perpanjangan tangan Pemerintah Kota dalam mengelola sektor perparkiran. PD. Parkir Makassar raya diharapkan dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah juga dapat meningkatkan PAD Kota Makassar. 1. Badan Pengawas Badan pengawas bertugas mengawasi dan membina perusahaan secara terus menerus baik secara langsung maupun tidak langsung, baik diminta maupun tidak diminta. Fungsi dari badan pengawas PD Parkir Makassar Raya adalah sebagai berikut : -

Merumuskan kebijaksanaan untuk perusahaan secara terarah dalam bidang penanaman modal untuk penggunaan dana sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah baik jangka pendek maupun jangka panjang;

-

Meneliti dan mengevaluasi lebih lanjut atas laporan perhitungan usaha Perusahaan Daerah.

-

Membuat kebijaksanaan dan menetapkan kedudukan kepegawaian Perusahaan daerah dan penghasilannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

57

-

Melaksanakan fungsi lain yang dianggap perlu oleh Badan Pengawas dalam mengembangkan Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Direktur Utama PD. Parkir Direktur utama mempunyai tugas untuk mengkoordinir dalam bidang teknik operasional perparkiran bidang umum termasuk pengelolaan keuangan dana administrasi untuk mencapai tujuan. Direktur Utama juga bertugas untuk memberika laporan kepada Badan Pengawas terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, Laporan keuangan dan Operasi Fungsi dari Direktur Utama PD. Parkir Makassar Raya adalah sebagai berikut : -

Merumuskan

strategi

kebijaksanaan

yang

Perusahaan ditetapkan

Daerah

oleh

dan

Badan

menjalankan

Pengawas

dalam

melaksanakan operasi Perusahaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -

Secara

berkala

meninjau

kembali

dan

menilai

berbagai

fungsi

Perusahaan Daerah; -

Secara berkala mengadakan penilaian terhadap manfaat dan efisiensi dari sistem dan prosedur administrasi yang berlaku;

-

Sebagai pengambil inisiatif dalam penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai serta menetukan batas ganti rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

58

3. Direktur Umum PD. Parkir Direkrut umum mempunyai tugas dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan

kegiatan

di

bidang

administrasi

umum,

keuangan

dan

kesekretariantan. Direktur umum PD. Parkir Makassar Raya mempunyai fungsi sebagai berikut : -

Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan, serta mengatur penggunaan kekayaan perusahaan;

-

Mengendalikan pendapat dar hasil penagihan baik dari tarif perparkiran maupun iuran usaha perparkiran;

-

Sebagai pengawas dan mengusahakan penagihan retribusi secara intensif dan efektif;

-

Sebagai pengawas penyususnan anggaran belanja/menetapkan modal kerja

perusahaan

meruumuskan

dan

menetapkan

kebijaksanaan

perusahaan keuangan lebih baik dan efektif bersama dengan direktur lainnya. -

Mengadakan penyelenggaraan pembukuan yang “up to Date” dan menilai laporan keuangan untuk menyusulkan perbaikan pada posisi keuangan dan persedian barang kepada Direktur Utama.

-

Menetapkan kebijaksanaan dan menandatangani surat edaran dan pengunguman mengenai tata tertib perusahaan daerah dan kepegawaian yang dapat memperlancar kegiaan dan meningkatkan efisiensi kerja kepada karyawan atas persetujuan Direktur Utama.

59

4. Direktur Operasional PD. Parkir Direktur operasional mempunyai tugas dalam hal merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan bagian produksi dan bagian pengelolaan. Adapun fungsi dari Direktur operasional PD. Parkir Makassar Raya adalah sebagai berikut : -

Menetapkan kebijakan teknis pngelolaan dan kegiatan operasi lebih efisien, efektif dan murah;

-

Merencanakan dan melaksanakan sistem pengelolaan parkir pada unitunit parkir dan pelataran parkir yang dikelola swasta;

-

Mengatur tata cara pelayanan perparkiran sebaik-baiknya bagi pemakai jasa

(masyarakat)

serta

menyusun

kegiatan

pembinaan

teknik

operasional perparkiran -

Menyusun

rencana

dan

program

kerja

pelayanan

Operasioanl

Pengelolaan Perparkiran. -

Melaksanakan pengendalian, pengawasan segala bentuk peralatan operasional dan peralatan kerja/alat pelindung diri milik Perusahaan Daerah.

IV.1.5. Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Susunan organisasi pegawai PD. Parkir Kota Makassar berdasarkan SK Walikota Makassar, No 7040 Tahun 1999 masing-masing terdiri dari : a. Badan Pengawas b. Direktur Utama c. Direktur Operasional 1. Kabag. Umum

60

-

Kasie. Administrasi dan Kepegawaian

-

Kasie. Perlengkapan

-

Kasie. Humas

2. Kabag. Keuangan -

Kasie. Anggaran

-

Kasie. Pembukuan

-

Kasie. Kasir

d. Direktur Operasional 1. Kabag. Produksi -

Kasie. Penetapan

-

Kasie. Penagihan

-

Kasie. Peralatan

2. Kabag. Pengelolaan -

Kasie. Pendataan

-

Kasie. Peralataran Umum

-

Kasie. Insidentil

Struktur organisasi pegawai PD. Parkir Kota Makassar berdasarkan SK Walikota Makassar, No 7040 Tahun 1999 dapat dilihat pada bagan dihalaman lampiran. IV.1.6. Keadaan Pegawai Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Pegawai adalah pelaksana tugas perkantoran baik dari segi fisik maupun dari segi materialnya. Dalam hal ini pegawai adalah manusia yang mempunyai sifat keterbatasan pikiran, waktu, tenaga, dan lain-lain. Dari keterbatasanketerbatasan yang ada kiranya perlu mendapat suatu bentuk pembinaanpembinaan, seperti pelatihan kerja dan sebagainya.

61

Efektif tidaknya suatu organisasi tetap tergantung pada orang-orang yang membantu dalam menyukseskan pengelolaan retribusi parkir yang ada dalam kantor tersebut. Kualitas dan kemampuan dari para pegawai tentunya menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kerja yang optimal sehingga mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dapat dilihat keadaan pegawai pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya sebagai berikut : Tabel 2 Keadaan Pegawai Negeri Sipil pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Berdasarkan Jenis Kelamin No

Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai

Persentase

1

Laki-Laki

78

60

2

Perempuan

25

40

103

100%

JUMLAH

Sumber : Diolah dari data sekunder bagian umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar, 29 Maret 2012

Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 78 orang. Sedangkan perempuan hanya berjumlah 25 orang.

62

Tabel 3 Keadaan Pegawai Negeri Sipil pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Berdasarkan Usia Pegawai Tetap

No

Usia

Jumlah

Persentase

1.

17 – 35

9

25

2.

36 – 45

35

57

3.

46 – 58

7

18

Jumlah 51 100% Sumber : Diolah dari data sekunder bagian umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar, 29 Maret 2012 Tabel 4 Keadaan Pegawai Negeri Sipil pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Berdasarkan Usia Pegawai Kontrak/Honorer

No

Usia

Jumlah

Persentase

1.

17 – 35

33

67

2.

36 – 45

13

23

3.

46 – 58

6

10

52

100%

Jumlah

Sumber : Diolah dari data sekunder bagian umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar, 29 Maret 2012 Pada tabel 3 dan 4 menjelaskan bahwa faktor usia berpengaruh terhadap kecepatan/ketangkasan kerja seseorang. Usia pegawai lebih dari 17 tahun sampai dengan 35 tahun akan lebih gesit daripada pegawai yang berusia 46 tahun sampai dengan 58 tahun akan bekerja lebih lamban.

63

Baik dilihat dari pegawai tetap maupun pegawai kontrak (Honorer). Dengan demikian diharpakn terjalin komunikasi dan koordinasi dengan baik sehingga target dan perencanaan yang ditetapkan akan tercapai dengan optimal. Selanjutnya penulis akan memberikan gambaran tentang keadaan pegawai berdasarkan golongan kepangkatan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 5 Keadaan Pegawai Negeri Sipil pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Berdasarkan Golongan

No.

Pangkat/Golongan

Jumlah Pegawai

Persentase

1.

I/CII

6

12%

2.

BI

14

27%

3.

CIII

11

21,5%

4.

I/BIV

2

8%

5.

BIII

7

10,5%

6.

I/BII

8

15%

7.

BI

3

6%

Jumlah 51 100% Sumber : Diolah dari data sekunder bagian umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar, 29 Maret 2012 Pada tabel 5 bahwa golongan pegawai juga pada kinerja seseorang sehingga dengan demikian diharapkan dapat terjalin dengan baik antara atasan dan bawahan sehingga terjalin koordinasi dan terbina kerjasama yang baik dan target yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai.

64

Selanjutnya pada tabel dibawah ini, diuraikan keadaan tingkat pendidikan yang dimiliki aparat yang ada pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya sebagai berikut : Tabel 6 Keadaan Pegawai Negeri Sipil pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Berdasarkan Tingkat Pendidikan No

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Persentase

1

S2

4

5,7

2

S1

33

34

3

Diploma

7

7,6

4

SLTA

46

47,4

5

SLTP

5

5,3

95

100 %

JUMLAH

Sumber : Diolah dari data sekunder bagian umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar, 29 Maret 2012 Dari tabel diatas yang ditinjau dari strata pendidikannya, pegawai di lingkungan PD Parkir Kota Makassar llebih didominasi tenaga lulusan SLTA sebanyak 46 orang (47,4%), selebihnya terdiri dari: 33 oarng tenaga lulusan Sarjana S1 (34%), 7 orang tenaga lulusan Diploma (7,6%) dan 5 orang tenaga lulusan SLTP (5,3%) dan 4 orang tenaga lulusan Magister S2 (5,7%). Dari persentase tersebut menggambarkan bahwa latar belakang pendidikan yang dimiliki pegawai pada PD. Parkir Makassar Raya sudah proporsional karena sebagian besar berpendidikan SLTA dan Strata 1 (S1), semakin tinggi pendidikan seseorang akan menggambarkan tingkat kemampuan dan kecakapan seseorang dalam berperilaku, bertindak dalam pelaksanaan tugas pekerjaan yang telah ditentukan dan sesuai dengan kemampuan yang

65

dimiliki. Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menunjang pekerjaan seseorang dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. IV.2. Hasil dan Pembahasan IV.2.1. Pengelolaan Retribusi Parkir Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses tersebut merupakan kaitan antara fungsi dari manajemen menurut George R. Terry yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Demikian pula pada pengelolaan retribusi parkir di Kota makassar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya yang senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuannya. Dalam pengelolaan retribusi parkir di PD Parkir Kota Makassar masih menemui beberapa kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Adapun hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengelolaan retribusi parkir

yang

dideskripsikan sebagai berikut : IV.2.2. Perencanaan (planning) Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Rencana meliputi sumbersumber yang dibutuhkan, tugas yang diselesaikan, tindakan yang diambil dan jadwal yang diikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota

66

makassar maka perlu adanya perumusan perencanaan dari Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Target penerimaan merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang seyogyanya harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Makassar. Yang dimaksud disini adalah tahapan-tahapan atau proses penentuan target penerimaan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, yaitu terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. PD Parkir Makassar Raya menyusun target penerimaan jasa retribusi parkir dengan cara memperhitungkan potensi setiap jenis penerimaan khusunya penerimaan retribusi parkir dimana PD Parkir melakukan penambahan dan perluasan terhadap areal/kawasan/titik lokasi perparkiran. Diharapkan dengan hal itu dapat memungkinkan dicapai dalam satu tahun anggaran serta juga memperhatikan analisis realisasi penerimaan retribusi parkir tahun lalu dengan menambah presentasi yang memungkinkan akan dicapai. Selanjutnya

setelah

dilakukan analisis terhadap target maka pihak eksekutif membuat suatu Rancangan APBD dimana didalamnya telah ditetapkan target penerimaan yang dianggap rasional untuk dicapai dalam tahun anggaran berikutnya. Untuk itu target penerimaan yang telah ditetapkan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota untuk dilakukan pemungutan. Kemudian menurut keterangan Zulfahri, SE selaku Kepala Bidang Keuangan bahwa : ―Penentuan target pertahun didasarkan pada penentuan dan perluasan titik-titik kawasan yang dapat dijadikan sebagai lahan parkir dan dengan melihat realisasi yang dapat dicapai tiap tahunnya serta menambah presentase jenis penerimaan yang memungkinkan untuk dicapai itulah yang menjadi acuan kami untuk menetapkan target penerimaan retribusi parkir pertahun disetiap kawasan perparkiran, penentuan target pertahun

67

juga ditinjau dari peningkatan efisiensi biaya operasional dan biaya-biaya tak terduga lainnya‖. (Wawancara 30 Maret 2012) Lebih lanjut Zulfahri, SE menerangkan bahwa : ―Persoalan mendasar kami dalam penentuan target pertahunnya adalah masih ada kawasan perparkiran yang tersebar di bebarapa titik di Kota Makassar yang tidak masuk dalam pendataan di PD Parkir sehingga terjadi perbedaan antara target yang ditetapkan dengan realisasinya pada tahun 2011. Pendataan yang kurang akurat menghambat penentuan terget retribusi parkir pertahun‖. (Wawancara 30 Maret 2012) Pernyataan lain yang ungkapkan oleh bapak Aryanto Dammar selaku dirut utama PD Parkir bahwa : ―Dalam menentukan target pertahunya kami juga melihat kondisi perkembangan kota yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sehingga penentuan target retribusi parkir harus lebih tinggi dari tahuntahun sebelumnya dengan melihat potensi-potensi yang ada sesuai dengan perkembangan kota makassar 5 tahun terakhir‖. (Wawancara 30 Maret 2012) Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam hal penentuan target senantiasa mengacu kepada jumlah titik-titik kawasan perparkiran yang akan semakin bertambah dengan melihat arah perkembangan kota, jumlah penduduk dan jumlah kendaraan khusunya dalam 5 tahun terakhir. Penentuan target jasa retribusi parkir juga sangat bergantung terhadap realisasi pertahun yang dapat tercapai. Namun pada tahun 2011 target yang ditentukan PD Parkir tidak tercapai karena bertambah kawasan perparkiran yang tidak masuk dalam pendataan di PD Parkir. Target pada Tahun 2011 tidak optimal karena hasil pemungutan retribusi parkir di kawasan perparkiran yang tidak memiliki legalitas tentu saja tidak diserahkan kepada PD Parkir dan hal ini mengurangi penerimaan retribusi jasa parkir di Kota Makassar yang seharusnya masih dapat bertambah dan meningkatkan

pendapatan

asli

daerah

(PAD)

terutama

dalam

bidang

Perparkiran. PD Parkir perlu meningkatkan sistem pendataan agar supaya

68

kawasan parkir liar dapat terdeteksi secara keseluruhan sehingga akan menambah penerimaan retribusi parkir dan target dapat tercapai sesuai dengan yang telah dianggarkan. IV.2.3. Pengorganisasian (Organizing) Pengorganisasian

merupakan

kegiatan

dasar

dari

Manajemen,

dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber daya yang dimiliki termasuk unsur manusia sehingga tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan kata kerja dari organisasi yang berasal dari kata ―Organism”. Organism berarti suatu susunan yang terdiri dari bagianbagaian yang diarahkan ke satu tujuan. Atau suatu susunan yang terdiri dari bagian-bagian yang dipadukan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu dengan yang lainnya saling mengikat dan secara keseluruhan merupakan kebulatan yang saling berhubungan, bergantung, saling mempengaruhi dan bekerja untuk satu tujuan tertentu. Pengorganisasian (organizing) merupakan suatu fungsi manajemen yang dipandang sebagai alat yang dipakai oleh orang-orang atau anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Dalam fungsi ini orang-orang atau anggota organisasi tersebut dipersatukan melalui pekerjaan masing-masing yang pekerjaan-pekerjaan tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam suatu organisasi bagian-bagian tersebut adalah orang atau anggota-anggotanya yang satu sama lain mempunyai hubungan yaitu melakukan pekerjaan masing-masing demi tercapainya tujuan bersama. Dua aspek utama proses susunan struktur organisasi yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi adalah pengelompokkan kegiatan-kegiatan kerja organisasi agar kegiatankegiatan sejenis saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal ini akan

69

tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak atau ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu pada organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan sekumpulan kegiatan. Kedua aspek ini merupakan dasar proses pengorganisasian suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif karena hasil yang diharapkan dalam suatu pengorganisasian adalah agar dapat menggerakkan pegawai/karyawan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan. Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi maka diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan seperti sumber daya manusia yang merupakan salah satu fungsi pengorganisasian dalam manajemen yaitu petugas pemungut dan pengawas, methode yang digunakan dalam pemungutannya yaitu standar kerja petugas serta sarana dan prasarana penunjang. Kesemua unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir. -

Unsur Manusia (man) Unsur manusia merupakan unsur yang paling mendasar dan memegang

peranan penting dalam pengorganisasian. Kualitas pegawai dalam melakukan tugasnya seyogyanya harus menguasai apa yang dikerjakannya agar tujuan dari pelaksanaan tugasnya dapat dikerjakan dengan baik dan secara kuantitas, semestinya dalam suatu organisasi jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah pekerjaan dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak kurang agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Dari jumlah pegawai dalam

70

pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dari bapak Syarifuddin B, S.Pd selaku Kabag. Produksi yang mengatakan bahwa : ― Secara kuantitas jumlah personil kita dilapangan sudah cukup memadai, sampai saat ini jumlah kolektor PD. Parkir Makassar berjumlah 10 orang yang setiap hari melakukan pemungutan retribusi kepada para juru parkir yang berjumlah 1.126 orang yang tersebar di 14 kecamatan dan 740 titik kawasan perparkiran yang ada di wilayah Kota Makassar dan saya rasa jumlah kolektor kita sudah cukup untuk melakukan pemungutan retribusi‖ (Wawancara 2 April 2012) Dari

wawancara

diatas

penulis

menyimpulkan

bahwa

jumlah

pegawai/kolektor yang bertugas melaksanakan pemungutan jasa retribusi parkir di kawasan perparkiran di Kota Makassar tidak seimbang dengan wajib retribusi yaitu juru parkir yang berjumlah 1.126 orang dengan demikian pemungutan retribusi parkir masih belum berjalan efektif dan efisien. Sehingga terjadi beberapa kendala dalam pemungutan retribusi parkir yang menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target yang ditentukan. Dan bisa saja terjadi penyelewengan yang dilakukan kolektor karena keterbatasan personel yang tidak sesuai dengan jumlah juru parkir yang berjumlah 1.126 orang. Kemudian penulis melakukan konfirmasi kepada juru parkir, apakah pemungutan retribusi parkir berjalan efektif atau tidak. Dg. Awing salah satu juru parkir di jl. cendrawasih menegaskan bahwa : ―Setiap hari kolektor datang untuk menagih hasil retribusi parkir namun biasanya yang datang hanya satu orang untuk kawasan perparkiran di jl.cendrawasih dan pada saat menagih saya menuding beberapa kolektor melakukan manipulasi jika melihat dari gerak geriknya yang melakukan tawar menawar dalam penagihan setoran tiap harinya‖. (Wawancara 2 April 2012) Lebih lanjut Dg.Awing Menerangkan bahwa : ―Pengumpulan setoran yang dilakukan PD Parkir tidak akuntabel. Kami curiga ada permainan yang terjadi karena sering terjadi tawar menawar dengan kolektor terkait jumlah setoran. Sehingga setoran menjadi tak menentu dan selalu berubah-ubah‖. (Wawancara 2 April 2012)

71

Namun pernyataan lain yang disampaikan oleh bapak Aryanto Dammar selaku Dirut Utama PD Parkir Makassar Raya menegaskan bahwa : ―Sistem pemungutan retribusi parkir telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, memang kami mengakui bahwa di bagian kasie.penagihan kami mengalami kendala dalam jumlah personel tetapi mengenai penyimpangan yang terjadi dalam pemungutan retribusi itu tidak benar. Keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan fakta dilapangan karena kami selalu melakukan pengawasan terhadap para kolektor secara langsung‖. (3 April 2012) Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa salah satu juru parkir membenarkan tidak efektifnya penagihan retribusi parkir karena persone kasie.penagihan tidak sesuai dengan jumlah juru parkir yang lebih banyak. Selain itu juru parkir menuding terjadinya mark up dalam sistem penagihan retribusi parkir tetapi tidak adanya bukti dilapangan mengenai manipulasi dan sistem tawar menawar dalam penagihan retribusi parkir secara jelas dan transparan keran hal tersebut hanya duungkapkan oleh satu orang pihak. Sistem penagihan retribusi parkir berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak adanya koordinasi yang baik antara kolektor dan juru parkir sehingga mengakibatkan tudingan-tudingan yang melenceng sehingga sistem penagihan tidak berjalan efektif, inilah salah satu penyebab tidak tercapainya terget yang telah ditentukan. Kerjasama yang baik dan sistem penagihan yang akuntebel perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kolektor dengan juru parkir dan jumlah personel yang perlu ditambah sehingga sistem penagihan dan pemungutan retribusi parkir berjalan efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang ada. -

Metode Pelaksanaan Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Makassar dilakukan setiap hari. Adapun metode pelaksanaan pemungutan retribusi

72

parkir di Kota Makassar seperti yang dikatakan oleh Kasie. Penagihan bahwa : ―Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang berjalan selama ini, para petugas/kolektor mendatangi langsung para juru parkir di kawasan parkir tempat meraka memungut retribusi parkir sehingga para juru parkir tidak perlu mendatangi Kantor untuk menyetor retribusi parkir‖. (Wawancara 3 April 2012) Sejalan dengan pendapat diatas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Budi salah satu juru parkir di depan toko Agung Jalan Ratulangi mengatakan bahwa : ―Selama ini proses pembayaran retribusi parkir yang kami lakukan sangatlah mudah dimana dalam hal ini kolektor datang langsung ketempat kami menarik retribusi parkir untuk menagih dan kami memberikan sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan‖. (Wawancara 3 April 2012) Sedangkan menurut Pardi salah satu juru parkir di Kantor Ratulangi Medical Center mengatakan bahwa : ―Metode pemungutan retribusi parkir sudah sangat baik karena mereka langsung mendatangi kami sehingga kita para juru parkir tidak perlu lagi datang ke Kantor PD. Parkir untuk memberikan hasil dari retrribusi parkir yang telah terkumpul ‖. (Wawancara 3 April 2012) Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa metode pemungutan tarif retribusi parkir kepada para juru parkir dilakukan dengan cara mendatangi para juru parkir di kawasan perparkiran mereka masing-masing. Ini dilakukan agar pelaksanaan retribusi parkir terkoordinir dengan baik agar para juru parkir tidak perlu mendatangi kantor PD Parkir untuk menyerahkan penghasilan mereka dan memastikan bahwa tidak ada juru parkir yang tidak menyerahkan penghasilanya dari retribusi parkir. Dengan demikian tidak terjadi penyelewengan dalam pemungutan retribusi parkir sehingga semua hasil dari pemungutan retribusi parkir masuk ke kas PD Parkir yang kemudian PD Parkir

73

akan menyerahkan ke daerah yakni Dispenda sebagai kantor yang mengelola Pendapatan Asli Daerah. Agar pelaksanan tugas berjalan dengan baik maka harus ada pembagian tugas yang baik agar dalam pelaksanaan pemungutan dapat berjalan dengan efektif dan lancar sehingga pemungutan retribusi parkir di Kota Makassar akan terkoordinir dengan baik seperti yang dikatakan oleh bapak Andi Djuanda selaku Kasie. Penagihan bahwa : ―Untuk lebih memudahkan pekerjaan kolektor kami membagi 2 orang kolektor untuk 1 wilayah parkir. Misalnya 2 orang kolektor bertugas melakukan penagihan di jalan ratulangi, dan yang lainnya di wilayah pasar sentral, namun adapun kendala yang dihadapi dalam sistem penagihanini adalah kurangnya jumlah personel yang tidak sesuai dengan jumlah juru parkir‖. (Wawancara 3 April 2012) Sejalan dengan pendapat di atas pak Jahudis salah satu kolektor retrribusi parkir mengatakan bahwa : ―Dalam melakukan pemungutan retribusi kami di tugaskan berdasarkan kawasan perparkiran yang telah dibagi sebelumnya, ini sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas karena dengan itu kami mengetahui dengan jelas kawasan perparkiran tempat kami dalam melakukan pemungutan, misalnya saya dan 2 anggota saya ditugaskan untuk menagih pemungutan retribusi parkir di kawasan perparkiran di jalan Ratulangi wilayah IV makassar.‖(Wawancara 3 April 2012) Sedangkan pak Tahir yang juga merupakan salah seorang kolektor retribusi parkir mengatakan bahwa : ―Kami di bagi dua wilayah pemungutan 2 orang kolektor di kawasan parkir bagian jalan wahidin sudirohusodo dan sekitarnya, dengan pembagian tugas ini sangat memudahkan kami dalam melakukan pemungutan retribusi parkir.‖ (wawancara 3 April 2012) Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa untuk lebih memudahkan para kolektor dalam melakukan pemungutan retribusi maka Kasie. Penagihan membagi personilnya sesuai dengan wilayah perparkiran yang telah ditentukan kepada setiap kolektor. Ini dilakukan agar kolektor mengetahui

74

dengan jelas wilayah dan kawasan perparkiran yang dimana akan dilakukan penagihan retribusi parkir. Sehingga para kolektor mengetahui dengan jelas bahwa seluruh juru parkir di Kota Makassar yang tersebar sebanyak 760 titik telah memberikan retribusi parkir kepada Kolektor. -

Standar Kerja Dalam upaya pencapaian target penerimaan maka dibuatlah standar

kerja bagi para pemungut/kolektor retribusi parkir agar dapat melaksanakan pemungutan seefektif mungkin. Hal ini diungkapkan Kasie. Penagihan yang mengungkapkan bahwa : ―Untuk kolektor pemungutan retribusi parkir dibuatkan suatu standar kerja yaitu dalam sehari melakukan penagihan dan harus semuanya terpenuhi, jangan sampai ada kawasan parkir yang terlewatkan dan tidak didatangi oleh Kolektor untuk menagih hasil parkir. Waktu untuk melakukan penagihan telah ditentukan yaitu pukul 15.00 para kolektor sudah harus menyerahakan hasil retribusi parkir ke kas PD. Parkir Makassar Raya‖. (Wawancara 3 April 2012) Selain itu ia menambahkan bahwa : ―Terkadang juga ketidakdisiplinan para kolektor yang datang terlambat untuk datang menagih penerimaan retribusi parkir, sehingga para koordinator jukir biasanya telah pulang dan shif jukir terganti. Hal ini membuat hasil dari retribusi parkir tidak diserahkan dan ditunggu sampai esok hari ketika bertemu lagi dengan koordinator jukir. Ini sangat mempengaruhi pengasilan retribusi parkir per harinya‖. (Wawancara 3 April 2012) Setelah dikonfirmasi pada IB seorang kolektor ia mengatakan bahwa : ―Jam kerja yang sangata padat karena harus dalam satu hari seluruh wilayah parkir yang ditugaskan harus ditagih semuanya, namun biasanya kami mengalami kendala ketika beberapa juru parkir tidak ada ditempat sehingga kami harus bolak-balik untuk menagih retribusi parkir. Hal ini menyebabkan kami biasanya tidak menyetorkannya sesuai dengan hari yang ditentukan‖. Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa PD Parkir telah memberikan standar kerja kepada para kolektor untuk melakukan penagihan dari pagi sampai pukul 15.00 sudah harus diberikan ke Kas PD Parkir

75

namun bebapa kendala sering dihadapi mulai dari ketidak disiplinan kolektor dan para juru parkir tidak berada ditempat pada saat kolektor datang untuk melakukan penagihan, sehingga kolektor harus bolak-balik untuk melaksanakan tugasnya

dan

akhirnya

para

kolektor

mengalami keterlambatan dalam

penyetoran. Standar kerja yang ditentukan mengalami hambatan karena keterlambatan penyetoran. -

Sarana dan Prasarana Penunjang Sarana dan prasarana penunjang juga merupakan bagian yang

menunjang dalam pengorganisasian namun dikatakan oleh H. Mustafa selaku Dirut Operasional PD Parkir Makassar bahwa : ―Sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas sangat perlu karena para kolektor harus berkeliling dalam melakukan penagihan retribusi parkir, ada 4 unit kendaraan operasional (mobil) dan 4 unit kendaraan Operasional (motor). Sarana dan prasarana itu sangat membantu untuk mengefektifkan penagihan retrbusi parkir‖. (Wawancara 5 April 2012) Ia menambahkan adapun beberapa sarana dan prasarana lainnya untuk membantu para pegawai dalam melaksanakan tugasnya di Kantor PD. Parkir sebagai berikut : ―Dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan kawasan perparkiran dan pencapaian target pendapatan dalam 5 tahun kedepan, beberapa fasilitas kerja yang ada di Kantor PD. Parkir Makassar yaitu 5 unit komputer (PC), 5 buah printer, 3 buah laptop, 3 unit GPS, jaringan Internet dan wireless LAN, 2 unit radio Orari, 10 buah pesawat handy talky, 1500 seragam (rompi dan topi) JUKIR, 1 set perangkat Sound system, 1 buah LCD, 25 kursi meja karyawan. Semua saran dan prasana itu sebagai penunjang untuk mengefektifkan kinerja pegawai PD. Parkir Makassar Raya‖. (Wawancara 5 April 2012) Dari

penjelasan

diatas

penulis

menyimpulakan

bahwa

dalam

melaksanakan pemungutan retribusi parkir di kota makassar, sarana dan prasarana sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pemungutan karena para kolektor harus berkeliling dalam melakukan penagihan retribusi parkir meskipun

76

kawasan dan wilayah parkir telah dibagi namun sarana dan prasaran sangat dibutuhkan terutama kendaraan. Sehingga pihak PD Parkir telah menyiapkan kendaraan berupa 4 unit kendaraan Operasional (mobil) dan 4 unit kendaraan Operasional (motor). Dengan adanya kendaraan tersebut maka mempermudah para kolektor dalam menjalankan tugasnya. Bukan hanya sarana dan prasarana untuk kepetingkan operasional tetapi PD Parkir juga menyiapkan sarana dan prasaran di kantor untuk mengefektifkan pelakasanaan kerja pegawai PD Parkir Makassar Raya. Beberapa fasilitas telah disediakan untuk memberikan kenyamanan para pegawai dalam bekerja melaksanakan tugasnya. IV.2.4. Penggerakkan (Actuating) Penggerakan atau actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi actuating artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Penggerakan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Di dalam manajemen, penggerakan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah lakunya yang berbeda-beda. Adapun bentuk penggerakan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar sesuai dengan keterangan Kepala Bidang Operasional H. Mustafa yang mengatakan bahwa :

77

―sebulan sekali kami turun ke lapangan disamping melakukan pengawasan pada proses pemungutan retribusi parkir kami juga memberikan arahan kepada para kolektor agar menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab serta mensosialisasikan setiap kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah..‖ (Wawancara 9 April 2012) Selain itu pihak PD Parkir juga memberikan arahan terhadap juru parkir liar yang ada di Kota Makassar, seperti yang diungkapkan kabag.operasional bahwa : ―Kami melakukan penertiban kepada para juru parkir yang tidak memiliki legalitas dalam memungut retribusi parkir, juga menertibkan kawasan perparkiran tempat dimana mereka meraup keuntungan. Juru parkir liar ini dinilai merugikan masyarakat dan pihak kami operasional PD. Parkir‖. (Wawancara 9 April 2012) Dari

hasil

wawancara

pengarahan/penggerakkan

yang

diatas

penulis

dilakukan

kepala

menyimpulkan bidang

bahwa

penerimaan

Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya kepada para kolektor hanya sebulan sekali, pengarahan ini masih harus ditambah intensitas waktunya karena mengingat masih ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para kolektor seperti keterlambatan jam kerja yang sangat berpengaruh pada jumlah penerimaan retribusi yang dapat terealisasi. Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu juru parkir resmi yang letak lokasinya di depan Toko Jamsons Makassar yang terletak di jalan Dr.wahidin sudirohusodo. Juru parkir resmi adalah mereka yang menggunakan seragam resmi dan karcis yang berisi 20 lembar yang diberikan oleh PD Parkir. Selain itu penggerakan yang dilakukan oleh PD Parkir yakni mengenai penertiban juru parkir liar yang meraup keuntungan dan sangat merugikan masyarakat dan pihak Operasional PD Parkir. Pihak PD Parkir tentunya harus menertibkan pula titik parkir yang tidak memiliki legalitas sehingga para juru parkir liar tidak dengan leluasa memanfaatkan lahan untuk dijadikan tempat parkir liar.

78

Pernyataan lain yang diungkapkan bapak Agus Margono selaku juru parkir yang terdaftar di Perusahaan Daerah parkir menjelaskan bahwa : ―setiap sebulan sekali pegawai dari pemerintah daerah khususnya dari Perusahaan daerah parkir datang melakukan pengawasan terhadap penerimaan parkir dan kondisi letak parkir agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan oleh pihak PD Parkir‖. (Wawancara 9 April 2012) Kemudian ia menambahkan bahwa : ―selain itu bapak agus juga menjelaskan pendapatan parkir yang diperoleh tidak menetap namun rata-rata perhari ia mendapatkan sekitar 80.000 – 100.000 ribu/hari dan pendapatan ini langsung diserahkan kepada Pemerintah daerah khususnya PD Parkir sebagai yang mengelola perparkiran di Makassar namun pendapatan tersebut tidak diserahkan seluruhnya, bapak agus selaku koordinator juru parkir mengambil sebanyak 60% sisanya 40% diberikan kepada PD Parkir sebagai perusahaan daerah yang mengelola penerimaan di bidang retribusi parkir. Di lokasi perparkiran tersebut ada 3 orang juru parkir dan mereka melakukan sistem shif dalam pelaksanaan tugas parkir‖. (Wawancara 9 April 2012)

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa selain pengarahan tentang penerimaan retribusi parkir yang diserahkan langsung kepada kolektor tetapi pemerintah juga memberikan pengarahan tentang kondisi letak parkir agar tidak melebihi batas. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan penggunaan jalan yang melebihi batas parkir yang biasanya menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Menurut penulis penerimaan retribusi parkir masih perlu diselidik lebih dalam oleh petugas PD Parkir karena penghasilan dari retribusi parkir tidak menetap dan hal ini dapat mengakibatkan penyelewengan retribusi parkir apabila tidak diaudit hasil dari penerimaan retribusi parkir. Bentuk penggerakan yang lain juga bisa dilihat dari asuransi yang diberikan kepada para juru parkir yang resmi terdaftar di PD Parkir Makassar

79

Raya. PD Parkir memberikan asuransi kepada para jukir demi peningkatan kesejahtraan. Bapak H. Mustafa selaku Dirut Operasional menegaskan bahwa : ―Program asuransi bagi juru parkir adalah terobosan peningkatan kesehatan, agar tumbuh kesadaran di kalangan juru parkir bahwa pekerjaan mereka dihargai dan bisa tenang dalam bekerja serta para juru juga memiliki semangat kerja yang lebih besar‖. (Wawancara 10 April 2012) Selain itu ia menambahkan bahwa : ―Kami melakukan kerjasama dengan PT. Jamsostek untuk program asuransi ini. Mulai dari tahun 2007 sampai sekarang, sedikitnya 850 orang juru parkir yang telah diikut sertakan dalam asuransi, yang terbukti sangat membantu mereka selain itu kami juga memberikan sosialisasi mengenai asuransi yang diberikan karena ada sebagian juru parkir yang belum mengerti dalam hal itu‖. (Wawancara 10 April 2012) Setelah dikonfirmasi pada salah satu juru parkir yang bernama pardi dan ia mengatakan bahwa : ―Memang PD Parkir Makassar Raya telah memberikan asuransi kepada juru parkir yang terdaftar di PD Parkir namun masih ada beberapa juru parkir yang terdaftar tetapi belum mendapatkan asuransi. Kalau saya tidak salah juru parkir yang ada di Kota Makassar ini berjumlah sekitar 1000 orang lebih, namun masih banyak para jukir yang belum mendapatkan asuransi dari PD Parkir. Ini sama halnya pemberian asuransi tidak menyeluruh‖. (Wawancara 10 April 2012) Kemudian hasil konfirmasi yang penulis lakukan kepada bapak H. Mustafa yang mengatakan bahwa : ―Memang masih ada juru parkir yang belum terdata dan mereka belum menerima asuransi dari PT. Jamsostek sebagai mitra PD Parkir dalam program asuransi. Kami baru akan melakukan pendataan ulang juru parkir yang terdaftar di PD Parkir, namun ada beberapa kendala yang dialami dalam pendataan tersebut, karena ada sebagaian juru parkir yang berpindah kawasan parkirnya sehingga kami sedikit sulit mengidentifikasi kepindahan kawasan parkir. Tetapi kami akan berusaha mendata agar semua juru parkir yang ada di kota makassar mendapatkan asurasi kecuali mereka yang tidak memiliki rompi dan karcis sebagai tanda bahwa jukir telah terdaftar di PD Parkir Makassar Raya‖. (Wawancara 10 April 2012)

80

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa penggerakan lainnya yang dilakukan oleh PD Parkir Makassar Raya yaitu memberikan asuransi kepada para Juru Parkir untuk meningkatkan kesehatraan para juru parkir dan hal ini pula dapat memicu semangat kerja para juru parkir untuk mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. PD Parkir telah memberikan asuransi kepada 850 juru parkir yang terdaftar sebagai jukir resmi PD Parkir. Namun seperti yang dikatakan pak pardi selaku juru parkir masih ada juru parkir resmi yang belum mendapatkan asuransi. Hal ini dibenarkan oleh dirut operasional PD Parkir yang memberikan terobosan dalam program asuransi ini. Dengan demikian PD Parkir harus mendata kembali para Juru Parkir resmi yang belum mendapatkan asuransi dan melakukan sosialisasi kepada juru parkir yang belum mengerti tata cara pengurusannya. Agar program ini berjalan optimal dan mencapai tujuan yang diinginkan. Sistem pendataan PD Parkir perlu ditingkatkan dalam mengefektifkan program asuransi ini sebagai yang pertama di Indonesia yang memprogramkan asuransi bagi juru parkir. IV.2.5. Pengawasan Fungsi manajemen yang ke empat yaitu pengawasan (controlling). Fungsi tersebut menyangkut semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer atau pemimpin dalam upayanya memastikan bahwa hasil actual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan dimaksudkan disini yaitu proses pemantauan yang dilakukan oleh tim perparkiran. Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi merupakan hal yang sangat urgen. Tak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai

upaya

dalam

meminimalisir

ketimpangan-ketimpangan

dalam

pemungutan retribusi. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang

81

dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi parkir bisa diminimalisir. Demikian halnya dalam pemungutan retribusi parkir di Kota Makassar yang dilakukan oleh pemerintah Daerah menghindari menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin saja terjadi. Sebab dalam pengelolaan retribusi parkir di kota makassar tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi parkir di Kota Makassar. Dengan pengawasan yang baik maka kecendrungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi parkir dapat ditekan seminimal mungkin. Pengawasan penerimaan retribusi parkir dan pelaksanaan perencanaan di lapangan perparkiran di Kota Makassar dilakukan dalam 2 bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung di lakukan oleh Kabag.Produksi dan pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Direktur Utama PD Parkir Makassar Raya dan Badan Pengawas yang mengawasi Kantor PD Parkir Makassar Raya. -

Pengawasan Langsung Pengawasan langsung dalam hal ini dilakukan oleh Kabag.Produksi yang langsung mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan di lapangan yang berhubungan dengan pemungutan retribusi parkir dan peninjauan letak parkir yang sesuai dengan aturan dan tidak

82

melewati batas. Seperti yang dijelaskan oleh Kabag.Produksi PD Parkir bahwa : ―Setiap 3 kali dalam seminggu saya turun kelapangan untuk mengecek kolektor, apakah sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur serta memastikan bahwa semua pungutan retribusi parkir sudah disetor kepada para kolektor yang bertugas.‖(Wawancara 12 April 2012) Selain itu ia menambahkan bahwa : ―Pengawasan yang dilakukan tidak hanya mengenai pungutan retribusi tetapi juga mengenai letak parkir yang tidak melewati batas yang telah ditentukan, sehingga tidak menghambat jalannya kendaraan di jalan raya dan juga dilakukan pengecekan terhadap benda berharga (karcis) setiap selesai memungut retribusi parkir, hal ini dilakukan agar bisa mengetahui kolektor mana yang melakukan kelalaian bisa dilihat dari jumlah setoran pungutan retribusi‖.(Wawancara 12 April 2012) Hasil wawancara diatas dibenarkan oleh juru parkir bapak agus margono yang mengjelakan bahwa : ―Pihak PD Parkir melakukan pengecekan setiap 3 kali dalam seminggu untuk memastikan bahwa kami memberikan setoran pungutan retribusi parkir kepada para kolektor dan dipotong sesuai dengan yang telah ditentukan. Mereka juga mengecek keadaan titik parkir yang sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar atau memperlebar titik parkir sehingga tidak menghambat lalu lintas serta karcis yang telah diberikan sebelumnya‖. (Wawancara 12 April 2012) Dari

hasil

wawancara

diatas

penulis

menyimpulkan

bahwa

kabag.produksi sebagai penanggung jawab penagihan retribusi parkir setiap 3 kali dalam seminggu turun ke lapangan

mengawasi para personilnya dalam

melaksanakan pemungutan retribusi parkir untuk menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan sebagainya yang dapat menghambat pencapaian penerimaan retribusi parkir di Kota Makassar. Selain itu kabag.produksi juga melakukan pengawasan terhadap letak titik parkir yang tidak melampui batas dan jika melampui batas dapat menggangu kelancaran lalu lintas disekitarnya.

83

Adapun bentuk sanksi yang diberikan kepada para kolektor yang lalai dalam melaksanakan tugasnya serta para juru parkir yang melewati titik batas parkir sesuai dengan penjelasan Kabag. Produksi bahwa : ―Untuk para kolektor yang melakukan kesalahan kecil kami hanya memberikan pengarahan agar kolektor tersebut tidak mengulangi kesalahannya dan lebih bertanggungjawab pada tugas yang diberikan, namun kami tidak segan-segan memberikan sanksi yang tegas pada kolektor yang selalu mengulangi kelalaiannya.‖ (Wawancara 12 April 2012) Selain itu ia menambahkan bahwa : ―kami mempunyai aturan bagi mereka yang melanngar titik parkir yang telah ditentukan, bagi juru parkir yang melanggar maka akan dikenakan sanksi untuk tidak melakukan parkir selama tiga hari dan diberikan pengarahan yang lebih jelas agar tidak mengulangi kesalahannya‖. (Wawancara 12 April 2012) Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa sanksi yang tegas akan diberikan kepada para kolektor yang melakukan kelalaian dalam memungut retribusi dan juga sanksi yang diberikan kepada juru parkir yang telah melakukan kesalahan dalam hal titik kawasan parkir yang sesuai dengan yang telah ditentukan. Pengawasan juga dilakukan untuk tempat-tempat yang tidak terdaftar sebagai titik parkir di Kota Makassar namun dijadikan sebagai tempat untuk meraub keuntungan bagi juru parkir liar yang menggunakan kesempatan tersebut untuk memungut retribusi. Sesuai yang diungkapkan Aryanto Dammar sebagai berikut : ―Banyak juru parkir yang tidak mendapat legalitas dari PD Parkir tetapi memungut retribusi parkir, padahal juru parkir yang resmi terdaftar adalah mereka yang mendapatkan baju seragam dan mendapatkan karcis serta tanda pengenal‖. (Wawancara 12 April 2012) Berkaitan dengan hal tersebut ia menambahkan bahwa : ―Pihak PD Parkir bersama instansi terkait melakukan patroli untuk menertibkan juru parkir liar dan melakukan pengawasan terhadap tempat-

84

tempat yang tidak seharusnya dijadikan tempat parkir tetapi dijadikan lahan parkir dan tidak terdaftar di PD Parkir Makassar, bukan hanya melakukan patroli tetapi penertiban data petugas juru parkir salah satu cara untuk meminimalisasi petugas parkir liar‖. (Wawancara 12 April 2012) Senada dengan yang diterangkan oleh pihak PD Parkir diatas, Juru parkir liar yang penulis wawancarai menegaskan bahwa : ―Tiga hari dalam seminggu selalu ada patroli dari PD Parkir untuk menertibkan kami jukir liar, namun salah satu keuntungan adalah mereka menertibkan tanpa memberikan sanksi sehingga para jukir kembali meraub keuntungan dengan mengambil tarif retribusi parkir dan masyarakat pula tidak menuntut‖. (Wawancara 12 April 2012) Dari wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa para juru parkir liar bisa mengambil tarif parkir dengan leluasa, meskipun telah dilakukan patroli tetapi masih banyak para juru parkir yang bandel dan tetap melancarkan aksinya. Dan dalam hal ini masyarakat sebagai pihak yang dirugikan bersikap autis dan menerima hal itu. Penertiban dan pengawasan yang dilakukan PD Parkir dengan melakukan patroli setiap 3 hari dalam seminggu dinilai belum cukup untuk membrantas para juru parkir liar. Seharusnya diberikan sanksi tegas agar mereka jera dan pihak PD Parkir harus mewajibkan masyarakat untuk mengambil karcis setelah menggunakan jasa parkir, sehingga diketahui jika para juru parkir liar tidak memiliki karcis dan masyarakat tidak perlu memberikan retribusi. Pendataan terhadap juru parkir juga telah berusaha dioptimalkan oleh PD Parkir sehingga meminimalisir petugas juru parkir liar. -

Pengawasan Tidak Langsung Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan-laporan secara tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagai

85

mana mestinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Aryanto Dammar selaku Dirut Utama PD Parkir Makassar Raya bahwa : ―kami melakukan pengawasan dengan meminta laporan penerimaan retribusi kepada Kabag.keuangan perbulannya dan melakukan evaluasi pertahunya guna melihat letak kekurangan dalam proses penerimaan pemungutan retribusi parkir. Kami juga melakukan pengawasan terhadap benda berharga (karcis) perbulannya.‖ (Wawancara 12 April 2012) Pelaksanaan kegiatan pengawasan pada dasarnya diupayakan untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya pada retribusi parkir, sehingga dengan upaya mengefektifkan kegiatan pengawasan terhadap mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dan meningkatkan target yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran serta dapat tercapai seperti tahun-tahun sebelumnya. Adapun mekanisme pengawasan ini adalah sebagai berikut : 1. Kegiatan penagihan retribusi parkir yang dilakukan oleh petugas penagihan jasa retribusi parkir/kolektor terhadap para juru parkir kemudian di setor ke kasie.kasir dan selanjutnya disetor kepada Kabag.Keuangan PD Parkir Makassar Raya. 2. Kabag keuangan membuat laporan penerimaan retribusi parkir kedalam buku pendataan dan dicatat sebagai buku penerimaan pada buku kas umum dari hasil retribusi parkir setiap hari kemudian laporan tersebut dikelola oleh Kasie.Pendataan setelah itu diajukan kepada Dirut Utama PD Parkir Makassar Raya untuk ditanda tangani dan disahkan. Selanjutnya setiap akhir bulan kabag.keuangan menjumlahkan dalam buku kas umum kemudian membuat laporan realisasi penerimaan kemudian disetorkan kepada Dirut Utama PD Parkir untuk disetujui dan badan pengawas, setelah itu dibuatkan proposal untuk disetujui di

86

Walikota sebagai pemerintah daerah yang menaungi PD Parkir Makassar Raya. Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Dirut Utama dan Badan Pengawas PD Parkrir Makassar Raya hanya mengandalkan laporan-laporan semata untuk itu perlu melakukan pengawasan yang rutin kepada para pegawai terutama di Kasie.Penagihan dan terjun langsung ke kawasan perparkiran guna melihat secara langsung pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dan menilai apakah pelaksanaan retribusi parkir telah berjalan efektif dan telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Tidak hanya terfokus terhadap pengawasan laporan keuangan yang telah masuk. IV.2.6. Optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir dan Kontribusinya Terhadap PAD Dalam pelaksanaan pungutan terhadap retribusi parkir sebagai sumber PAD Kota Makassar masih mengalami berbagai hambatan, baik hambatan dari dalam yaitu pihak petugas pemungut (Kolektor) maupun dari luar yakni masyarakat selaku obyek pungutan tersebut. Untuk mengoptimalisasikan pemungutan retribusi parkir Kota makassar maka pengelolaan retribusi parkir harus berjalan efektif dan efisien, karena dengan pengelolaan yang baik akan menghasilkan pemungutan retribusi parkir yang optimal sebagai akibat dari efisiensi dan efektivitas dari pengelolaan retribusi parkir tersebut. Sehingga target penerimaan retribusi parkir dapat terealisasi. Jika pemungutan retribusi parkir berjalan optimal maka kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat. Peningkatan pendapatan asli daerah secara keseluruhan tiap tahunnya dapat diikuti dengan

87

pencapaian realisasi secara konsisten terhadap target yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah secara keseluruhan sejak tahun 2007 sampai tahun 2011. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 7 Perkembangan Realisasi PAD Kota Makassar Tahun 2007-2011

Tahun

Target

Realisasi

2007

Rp. 125.936.173.075

Rp. 120.904.263.931

2008

Rp. 145.466.209.400

Rp. 136.626.469.085

2009

Rp. 176.628.387.000

Rp. 154.911.819.959

2010

Rp. 1.582.687.783.960

Rp. 1.471.774.687.783

2011

Rp. 1.932.532.417.500

Rp. 1.750.641.782.818

Sumber: DISPENDA Makassar (2 Mei 2012) Berdasarkan tabel 7 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar secara keseluruhan dalam 5 tahun terakhir dapat dikatakan mengalami peningkatan. Pada Tahun 2007 pendapatan asli daerah menghasilkan Rp. 120.904.263.931 meningkat

menjadi Rp. 136.626.469.085 pada tahun 2008.

Kemudian kembali meningkat pada tahun 2009 sebesar Rp. 154.911.819.959 peningkatan cukup drastis pada tahun 2010 dimana realisasi penerimaan PAD mencapai Rp. 1.471.774.687.783 dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.750.641.782.818 meskipun realisasi pendapatan asli daerah

88

meningkat setiap tahunnya namun target yang telah dianggarkan setiap tahunnya belum tercapai. Dari data diatas penulis menyimpulkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun jika ditinjau dari target PAD secara keseluruhan yang ditentukan sebelumnya oleh dispenda belum dapat terealisasi. Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki khususnya untuk retribusi parkir. Retribusi parkir yang merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Dimana retribusi parkir menjadi salah satu retribusi daerah yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Makassar. Retribusi parkir memberikan kontribusi yang cukup besar jika dilihat dari potensi yang dimiliki. Penerimaan retribusi parkir yang di kelola PD Parkir Makassar Raya sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 menunjukkan peningkatan yang cukup

signifikan,

berikut

ini

data

grafik

realisasi

retribusi

parkir

:

Grafik Target dan Realisasi pendapatan Retribusi Parkir Kota Makassar tahun 2007-2011 6 5 4 3

Target Realisasi

2 1 0 2007

2008

2009

2010

2011

Sumber : PD Parkir Makassar Raya (2 Mei 2012)

89

Berdasarkan data neraca keuangan perusahaan, PD Parkir Makassar Raya dalam 5 Tahun terakhir mengalami peningkatan pendapatan sebesar 3,32% dari target setiap tahun. Pencapaian target terbesar pada tahun 2007, dari target sebesar RP. 2.763.500.000,00 realisasi tercapai Rp. 2.974.771.875,00 (107%) atau over target sebesar 7%. Dari gambaran data diatas, penulis menyimpulkan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir setiap tahunnya mengalami peningkatan, meskipun target pada Tahun 2011 tidak tercapai secara optimal namun secara keseluruhan realisasi penerimaan retribusi parkir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Selanjutnya untuk mengetahui kontribusi retribusi parkir terhadap penerimaan retribusi daerah di Kota Makassar pada tahun 2007-2011 dapat di lihat pada tabel berikut ini : Tabel 8 Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Kota Makassar Pada Tahun 2007-2011 No

Tahun

Realisasi Retribusi Parkir

Realisasi Retribusi Daerah

Kontribusi (%)

1

2007

Rp. 2.974.771.875

Rp. 37.972.419.441

7,83 %

2

2008

Rp. 3.678.292.500

Rp. 40.966.229.794

8,97 %

3

2009

Rp. 4.369.300.500

Rp. 39.161.122.319

11,15 %

4

2010

Rp. 5.550.531.000

Rp. 59.728.106.724

9,92 %

5

2011

Rp. 7.644.300.600

Rp. 73.066.084.009

10,46 %

Sumber data : PD.Parkir Makassar Raya dan DISPENDA Kota Makassar, 2012

90

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah di Kota Makassar pada Tahun 2007-2011 tidak mengalami banyak penurunan bahkan mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 kontribusi retribusi parkir mencapai 7,83%. Sedangkan pada tahun 2008 kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah mengalami peningkatan menjadi 8,97%. Pada tahun 2009 kontribusi parkir terhadap retribusi daerah meningkat menjadi 11,15%. Namun pada tahun 2010 mengalami penurunan dan kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah sebesar 9,92%. Selanjutnya pada tahun 2011 kontribusi retribusi parkir kembali meningkat menjadi 10,46%. Besarnya

kontribusi

retribusi

parkir

terhadap

total

penerimaan

Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 9 Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2007-2011 No

TAHUN

Realisasi Retribusi Parkir

Total Realisasi PAD

Kontribusi (%)

1

2007

Rp. 2.974.771.875

Rp.120.904.263.931

2,46 %

2

2008

Rp. 3.678.292.500

Rp. 136.626.469.085

2,69 %

3

2009

Rp. 4.369.300.500

Rp. 154.911.819.959

2,82 %

4

2010

Rp. 5.550.531.000

Rp. 1.471.774.687.783

0,37 %

5

2011

Rp. 7.644.300.600

Rp. 1.750.641.782.818

0,43 %

Sumber data : PD.Parkir Makassar Raya dan DISPENDA Kota Makassar, 2012

91

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah cenderung mengalami pasang surut. Pada tahun 2007 kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah sebesar 2,46%. Sedangkan pada tahun 2008 meningkat lagi menjadi 2,69% dan meningkat lagi pada tahun 2009 menjadi 2,82%. Namun pada tahun 2010 kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah cenderung mengalami penurunan yakni sebesar 0,37%. Selanjutnya pada tahun 2011 meningkat menjadi 0,43%. Jika dilihat dari kedua tabel diatas Kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami naik turun sama halnya dengan kontribusi

retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi retribusi parkir setiap tahun meningkat namun kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah Kota Makassar dan terhadap Pendapatan Asli Daerah cenderung mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir ini. Meskipun retribusi parkir memiliki potensi yang cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah namun hal itu tidak menjamin kontribusi yang diberikan terhadap retribusi daerah dan pendapatan asli daerah juga meningkat setiap tahunnya. Oleh sebab itu PD Parkir Makassar Raya perlu meningkatkan pengelolaan retribusi parkir yang mengarah ke optimalisasi pemungutan retribusi parkir. Sehingga penerimaan retribusi parkir dapat meningkat dan realisasi dari target yang telah ditentukan dapat tercapai serta dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap retribusi daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) secara keseluruhan.

92

Selanjutnya peringkat kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 10 Peringkat Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2007-2011

N o

Jenis-jenis Retribusi Daerah

R.P. 2007

R

R.P 2008

R

R.P. 2009

R

R.P. 2010

R

R.P 2011

R

1

Retribusi Pasar

87,78

III

89,0 4

III

96,2 7

III

101, 35

I

98,3 5

I

2

Retribusi Terminal

97,57

II

101, 05

I

97,5 8

II

94,9 2

III

93,7 2

III

3

Retribusi Rumah Potong Hewan

76,47

V

80,1 5

IV

90,0 0

IV

61,9 2

V

80,4 0

IV

107,6 5

I

100, 44

II

104, 96

I

101, 21

II

98,1 8

II

80,45

IV

77,6 1

V

75,5 V 72,4 IV 71,0 V 9 0 5 Hasil Olahan Data Sekunder

4

Retribusi Parkir

5

Retribusi Sampah Keterangan :

R.P. = Realisasi Penerimaan R

= Rangking Berdasarkan tabel diatas penulis menyimpulkan bahwa peringkat

kontribusi retribusi parkir menempati peringkat ke I pada tahun 2007 dan 2009. Sedangkan pada tahun 2008, 2010 dan 2011 retribusi parkir menempati peringkat ke II. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi parkir memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan retribusi daerah lainnya seperti retribusi sampah, retribusi

rumah

potong

hewan,

retribusi

terminal

dan

retribusi

pasar.

Keberhasilan PD Parkir Kota Makassar dalam menjalankan fungsi dan tugas utamanya sebagai perusahaan daerah yaitu memberikan kontribusi sebesar-

93

besarnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Namun meskipun Retribusi Parkir memberikan kontribusi yang besar jika dilihat dari peringkat retribusi daerah, tetapi kontribusi terhadap retribusi daerah belum optimal. Hal ini dikarenakan pengelolaan retribusi parkir yang belum optimal terutama dalam sistem pemungutan retribusi parkir yang masih menemukan berbagai hambatan. Sistem pemungutan retribusi parkir yang optimal akan mengoptimalkan pula pengelolaan retribusi parkir di Kota Makassar sehingga realisasi dari target yang ditentukan dapat tercapai dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

94

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan Berdasarkan

urain

dari

bab-bab

sebelumnya

yang

menyangkut

pegelolaan retribusi parkir di Kota Makassar dapat ditarik kesimpulan sebagai barikut : 1. Pengelolaan retribusi parkir sudah cukup baik tetapi belum optimal, dapat dilihat dari penerimaan retribusi tiap tahunnya terutama dalam 5 tahun terakhir yang meningkat tetapi kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat pengelolaan retribusi parkir yang dihadapi PD Parkir Makassar Raya terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir yaitu : -

Perencanaan dalam hal ini penentuan target retribusi parkir pertahunnya masih belum efektif karena tidak didukung oleh data-data yang

akurat

mengenai

kawasan-kawasan

parkir

liar

yang

dimanfaatkan orang-orang untuk meraub keuntungan. Sehingga masih ada kawasan parkir di kota makassar yang tidak memiliki legalitas yang seyogyanya jika kawasan parkir tersebut terdaftar di PD Parkir akan menambah penerimaan retribusi parkir di Kota Makassar. -

Pengorganisasian

dalam

hal

ini

standar

kerja

sikap

dari

petugas/kolektor pungutan retribusi parkir yang mengalami kendala dalam jumlah personel sehingga masih ada beberapa petugas yang

95

belum memenuhi aturan-aturan dalam pelaksanaannya. Seperti aturan jam kerja. -

Penggerakan dalam hal pemberian arahan mengenai tata cara perparkiran dan mensosialisasikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan pemungutan retribusi parkir. Selain itu PD Parkir juga melakukan penertiban terhadap juru parkir liar dan juga pemberian asuransi terhadap para juru parkir serta memberikan sosialisasi mengenai asuransi tersebut.

-

Pengawasan yang dilakukan oleh atasan dalam hal ini Direktur PD Parkir Makassar Raya masih sangat kurang dan bertumpu pada laporan-laporan hasil penerimaan retribusi perbulannya.

V.2. Saran Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pengelolaan retribusi parkir dengan melihat kesimpulan diatas adalah sebagai berikut : -

Proses perencanaan, untuk memperoleh data yang akurat mengenai kawasan-kawasan perparkiran liar yang sebenarnya harus intensif dilakukan pendataan terutama kawasan parkir liar dan juru parkir liar yang tidak memiliki legalitas dari PD Parkir Makassar Raya.

-

Kepada

kolektor/petugas

pemungutan

retribusi

agar

dapat

melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab serta sesuai dengan aturan-aturan yang ada sehingga tidak ada keluhan dari juru parkir.

96

-

Kepada Direktur PD Parkir harus lebih memperhatikan kesejahtraan kolektornya karena hal ini dapat berpengaruh terhadap kinerja para kolektor pemungut retribusi parkir.

-

Kepada Kepala Bidang Keuangan dan Produksi agar dapat mengefektifkan meminimalisir

pengawasan

langsung

kecurangan-kecurangan

di

ataupun

lapangan

untuk

penyelewengan-

penyelewengan yang terjadi dalam pemungutan Retribusi parkir di Kota Makassar.

97

DAFTAR PUSTAKA

BUKU TEKS Bratakusumah, Deddy Supriady, Ph.D dan Dadang Solihin, M.A. 2003. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Cet.4. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Handayaningrat, Soewarno. 1985. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Edidi keenam. Jakarta : Gunung Agung. Handoko, T. Hani. 1986. Manajemen, Edisi II. Yogyakarta : BPFE. Hasibuan, Malayu S.P., Haji. 2008. Manajemen: dasar, pengertian, dan masalah/--Ed. Revisi, Cet. 7.—Jakarta : Bumi Aksara. Kesit, Bambang Prakosa. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. cetakan kedua. Yogyakarta : UII Press. Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi Offset. Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : C.V Andi Offset. Nugroho. 2003. Good Governance. Bandung : Mandar Maju. Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Simamora, Hendry. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : STIE YPKN Press. S.H Basuki. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. cetakan pertama. Yogyakarta : Kreasi Wacana. Sumarsono, Sonny. 2010. Manajemen Keuangan Pemerintahan-Ed.1,Cet.1. Yogyakarta : Graha Ilmu. Sulaiman, Anwar. 2000. Pengantar Keuangan Negara dan Daerah. Jakarta : STIA-LAN Press Sutrisno, Edy. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. The Liang Gie. 1989. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta : Andi Offset. Yani, Ahmad. 2009. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers. Wijayanti, Irine Diana Sari Se,Mm. 2008. Manajemen. Jogyakarta : MITRA CENDIKIA offset.

98

BUKU METODOLOGI Nawawi, Hadari. 2007. Metode Penelitian Social. Yogyakarta: Gajahmada university press. Sabarguna, Boy S., Haji. 2004. Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif. Jakarta : Universitas Indonesia Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. Tim Penyusun. 2010. Pedoman Penulisan dan Penilaian Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Fisip Unhas Makassar: Due-like. Usaman, Husaini,dan Purnama Setiady. 2006. Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: PT BUMI AKSARA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Ruang Lingkup APBD Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Ruang Lingkup APBD Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah SK Walikota nomor 935 tahun 2006 tentang sistem perparkiran tepi jalan umum REFERENSI LAIN 1. Diunduh dari internet, (http://www.antara-sulawesiselatan.com/daerah), diakses pada tanggal 27 februari 2012 pukul 20.16 WITA 2. Diunduh dari internet, (http://www.cakrawalaberita.com/provinsi), diakses pada tanggal 8 Maret 2012 pukul 11.55 WITA 3. Diunduh dari internet, (http://www.bugis-pos.com/warkop-di-sul-sel), diakses pada tanggal 27 Februari 2012 pukul 11.26 WITA

99

4. Diunduh dari internet, (http://beta.beritakota.com/), diakses pada tanggal 16 Maret 2012 pukul 20.33 WITA 5. Diunduh dari internet, (http://www.kompasiana.com/feed), diakses pada tanggal 9 Maret 2012 pukul 17.53

100