BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Beberapa tahun terakhir reformasi keuangan di Indonesia terus
berkembang. Transparansi dan akuntabilitas publik telah menjadi tujuan terpenting dari reformasi sektor publik. Komitmen terhadap perbaikan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas publik mulai disuarakan sejak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yaitu perlunya pemerintah daerah melakukan pembenahan sistem akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah atas pengelolaan uang publik. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah pusat dengan
terus
memperbaiki
peraturan
dan
perundang-undangan
dalam
mengimplementasikan sistem anggaran kinerja dan sistem akuntansi keuangan daerah di tanah air ini. Pemerintah mulai melakukan revisi peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah dimulai dari Kepemendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang mengatur tentang sistem akuntansi pemerintah daerah (basis kas modifikasian) dan pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (basis akrual modifikasian) hingga keluarnya PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. SAP merupakan standar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyajikan laporan keuangan, bagaimana perlakuan akuntansi, pengakuan akuntansi serta kebijakan akuntansi. Keempat pendekatan tersebut pada dasarnya
Universitas Sumatera Utara
bersifat continuum dari basis kas sampai basis akrual. Perbedaan keempat basis akuntansi tersebut berkaitan dengan penetapan waktu pengakuan dan pengukuran suatu transaksi (timing of recognition). Basis kas tidak mencatat piutang dan utang aktiva secara komprehensif. Terkait dengan penggunaan anggaran, akuntansi basis kas memiliki beberapa kelemahan dan mulai ditinggalkan di banyak negara. Kelemahan mendasarnya adalah basis kas menghasilkan laporan keuangan yang kurang
komprehensif
untuk
pengambilan
keputusan
serta
tidak
dapat
menggambarkan kinerja organisasi secara lebih baik. Sedangkan tujuan pengaplikasian basis akrual dalam akuntansi sektor publik adalah untuk menentukan cost of service dan charging for service yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Informasi biaya yang dimaksudkan mengenai biaya operasi dan biaya pemulihan atas penyediaan suatu pelayanan dan sejauh mana biaya pelayanan tersebut dapat ditutup oleh pendapatan dalam periode tertentu. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual diharapkan mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik bagi pemangku kepentingan baik dan pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan basis kas menuju akrual yang selama ini dianut. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu pengungkapan full disclosure. Sesuai dengan kerangka waktu implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka tahun 2014 merupakan tahun terakhir
Universitas Sumatera Utara
pemerintah diperkenankan menggunakan basis kas menuju akrual (cash toward accrual). Tahun 2015 pemerintah pusat dan daerah harus sudah menggunakan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan. Penerapan PP Nomor 71 ini mulai diterapkan sejak tahun 2015 hingga hari ini. Melengkapi peraturan perundangan pengelolaan keuangan negara/ daerah, pemerintah
juga
mengeluarkan
UU
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaaan Negara pasal 51 yang menyatakan bahwa akuntansi untuk menyusun laporan keuangan harus sesuai SAP. Peraturan ini secara lebih detail mengatur tentang peran dan fungsi Bendahara Umum Negara dan Bendahara Umum Daerah. SAP juga sebagai salah satu
persyaratan yang mempunyai
kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dengan dikeluarkannya PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual semakin memantapkan pemerintah daerah dalam membuat laporan keuangan sebagai pedoman dalam penyajian laporan keuangan serta menghindari terjadinya persepsi dan pemahaman antara pemerintah daerah sebagai penyaji laporan dengan pengguna laporan serta pemeriksa laporan (auditor). Beberapa alasan mengapa pemerintah perlu membuat laporan keuangan, dilihat dari sisi internal sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja dan unit kerja pemerintah daerah. Sementara itu jika dilihat dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban
Kepala
Daerah
kepada
pihak-pihak
yang
berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik (external accountibilty). Oleh karena itu laporan keuangan pemerintah
Universitas Sumatera Utara
harus disajikan secara relevan dan reliabel serta perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai (disclosure) mengenai informasi- informasi yang dapat mempengaruhi keputusan. Pemerintah daerah perlu membangun sistem informasi akuntansi yang terintegrasi sehingga bisa melakukan konsolidasi laporan semua unit kerja yang ada di pemerintah daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2011 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Konsolidasi Laporan Keuangan Atas Realisasi Dana, laporan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus dikonsolidasikan agar menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan sebagai pendukung pembuatan keputusan untuk a) membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, b) menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi pemerintah daerah, c) membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, d) mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah dan e) menentukan tingkat risiko investasi didaerah. Dari penjelasan diatas jelas dipaparkan bahwa kualitas laporan keuangan sangat berperan penting dalam kinerja baik pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik sebagai bukti pertanggungjawaban (accountibility)
Universitas Sumatera Utara
dan pengelolaan (stewardship) serta memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Pemerintah selaku pengelola dana publik diharapkan harus mampu menyediakan informasi keuangan yang berkualitas secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya bagi kalangan masyarakat. Oleh karena berbagai tanggungjawab tersebut, pemerintah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang terus berkembang. Berbagai hal dilakukan untuk mendukung proses yang semakin memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah daerah. Pemerintah mengembangkan sistem informasi akuntansi pemerintahan demi mensukseskan penerapan SAP Akrual. Hal ini juga sejalan dengan semangat diterapkannya e-government di pemerintah Indonesia, yaitu penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah. Kementerian Keuangan mengembangkan aplikasi akuntansi yang selama ini telah digunakan dalam basis kas menuju akrual (cash toward accrual) yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAl) menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) untuk digunakan setiap Kementerian Negara/Lembaga.Sistem ini diterapkan secara paralel dengan implementasi sistem aplikasi keuangan terintegrasi sesuai dengan pentahapannya. Oleh karena itu sebagai Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (UABUN) dibawah naungan Menteri Keuangan, Kantor Perbendaharaan Pelayanan Negara (KPPN) Pematangsiantar dituntut harus mengikuti aturan dalam bidang keuangan yang ditetapkan dan memberi pertanggungjawaban atas laporan keuangan wilayah Siantar – Simalungun kepada Menteri Keuangan mengingat Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK 05/2011 tentang Pedoman
Universitas Sumatera Utara
Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, laporan yang dihasilkan pemerintah adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah. Laporan keuangan yang disusun KPPN harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan yang dihasilkan SKPD akan dikonsolidasikan dengan KPPN untuk kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk itu, berhasilnya penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini pada penyajian kualitas laporan keuangan daerah di KPPN Pematangsiantar harus didukung oleh beberapa faktor diantaranya adalah kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah daerah. Apabila dalam sebuah instansi pemerintahan memiliki kualitas sumber daya manusia yang handal serta didukung oleh teknologi informasi tentu menunjang penerapan SAP Berbasis Akrual tersebut . Sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut Hasibuan (2003:3).
Jika dilihat dari sebuah instansi pemerintahan, pegawai KPPN
merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan penting di dalam pencapaian tujuan organisasi. Tentunya, aparatur pemerintahan seharusnya dibekali dengan pengetahuan yang cukup khususnya terkait dengan PP No. 71 sehingga implementasi aturan tersebut dapat berjalan sebagaimana seharusnya. Sejalan dengan hal tersebut diatas, penelitian yang pernah dilakukan oleh
Universitas Sumatera Utara
Mohammad Azwan (2015) menemukan bukti empirik bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan SAP Akrual. Selain sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, sebagai penunjang di dalam penerapan basic accrual adalah sistem informasi. Sistem adalah suatu entitas yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sistem yang relevan dengan tugas akuntansi adalah computer based system, yang dapat diartikan integrasinya peralatan, program, data dan prosedur untuk menjalankan satu tugas pada suatu komputer. Suatu sistem yang beroperasi dengan baik akan menjadi penunjang dalam sebuah instansi beroperasi dengan efektif dan efesien. Teknologi informasi akan memfasilitasi dan mendukung pengenalan akuntansi akrual di sektor publik. Sistem infomasi yang digunakan dalam mendukung kinerja pemerintahan dalam menyiapkan laporan keuangan pemerintah saat ini adalah SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual). Selain penerapan SAP Akrual berperan terhadap kualitas laporan keuangan penulis juga ingin mengetahui adakah pengaruh variabel lain yaitu peran hasil rekonsiliasi data satuan kerja terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh KPPN Pematangsiantar turut memberi pengaruh terhadap penyajian kualitas laporan keuangan di instansi tersebut. Sebagai Bendahara Umum Negara, KPPN tentu perlu melakukan rekonsiliasi data dengan bagian satuan kerja wilayah Siantar Simalungun untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah.
Universitas Sumatera Utara
Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.213/ PMK.05 /2013 tentang Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementrian Negara atau Lembaga dimana rekonsiliasi adalah proses mencocokkan data transaksi keuangan dengan beberapa sistem/ subsistem berdasarkan dokumen sumber yang sama. Permasalahan yang sering terjadi pada hasil rekonsiliasi KPPN dengan satker yaitu keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan tingkat kesalahan dalam proses rekonsiliasi data satuan kerja. Peneliti ingin mengetahui bagaimana indikator ketepatan waktu penyelesaian dan komitmen organisasi berperan mendukung hasil rekonsiliasi data satker. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana penerapan dari Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mempengaruhi laporan keuangan didukung dari segi SDM dan Sistem informasi apakah sudah mencapai tujuan dari penyajian laporan keuangan yang diharapkan oleh pemerintah pusat dan bagaimana kendala yang terdapat selama proses pelaksanaannya dilihat dari berbagai indikator yang mendukung. Penelitian ini juga ingin mengetahui adakah pengaruh hubungan hasil rekonsiliasi data satuan kerja sebagai variabel pemoderasi antara Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Mohammad Azwan (2015) yang meneliti penerapan SAP Akrual sebagai sebuah penelitian deskriptif. Mohammad menemukan bukti bahwa Sumber Daya Manusia dan sistem informasi hal penting yang mendukung penerapan PP No 71 tahun 2010.
Universitas Sumatera Utara
Evans dan Mohammad (2014) yang meneliti faktor pendukung atas keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan solo. Dan penelitian dari Saiful Anuar (2012) meneliti analisis proses rekonsiliasi pada KPPN Banjarmasin dengan faktor letak jauh satker dan sumber daya manusia mempengaruhi pembentukan laporan keuangan yang akuntabel. Dedye Wibowo (2013) meneliti analisis faktor yang mempengaruhi waktu penyelesaian rekonsiliasi data satuan akuntansi instansi pada KPPN Malang. Faktor kapasitas sumber daya manusia dan ukuran satker dan komitmen organisasi secara bersama-sama memiliki korelasi kuat terhadap waktu penyelesaian rekonsiliasi data Satuan Akuntansi Instansi atau satuan kerja. Astrid Patricia (2014) faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah pusat KPPN Palangkaraya yaitu sumber daya manusia, teknologi informasi dan letak jauh satker berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah pusat. Perbedaan penelitian ini adalah penambahan variabel pemoderasi dan sampel lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di kantor KPPN Pematangsiantar. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka topik penelitian ini berjudul: “Evaluasi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Hasil Rekonsiliasi Data Satuan Kerja sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada KPPN Pematangsiantar)”. 1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan merujuk pada penelitian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
Universitas Sumatera Utara
1. Apakah
implementasi SAP berbasis akrual berpengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan? 2. Apakah hasil rekonsiliasi data satuan kerja berperan memoderasi hubungan antara implementasi SAP berbasis akrual dengan kualitas laporan keuangan? 1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui
pengaruh implementasi SAP berbasis akrual
terhadap kualitaslaporan keuangan. 2. Untuk mengetahui hasil rekonsiliasi data satuan kerja berperan memoderasi hubungan SAP berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. 1.4
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat, baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis, serta bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. 1.4.1 Manfaat Teoritis Dalam aspek teoritis, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan
referensi pengetahuan, bahan diskusi dan bahan kajian
Universitas Sumatera Utara
lanjutan bagi pembaca terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 2. Bagi penulis sendiri, dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan. 1.4.2 Manfaat Praktis Dalam aspek praktis, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Manfaat praktis penelitian ini sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat memberikan masukan terhadap instansi pemerintah yang menggunakan SAP berbasis akrual. 2. Bagi KPPN Pematangsiantar, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan dalam meningkatkan kinerja maupun relasi dengan satuan kerja di instansi tersebut.
Universitas Sumatera Utara
