BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asurans dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan (Penjelasan UU No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik). Lebih lanjut, UU Akuntan Publik juga menjelaskan jasa asurans adalah jasa Akuntan Publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan berupa opini atas laporan keuangan atau informasi keuangan lainnya dari suatu entitas melalui evaluasi atau pengukuran berdasarkan suatu kriteria yang digunakan oleh pengguna. Jasa asurans meliputi, diantaranya adalah jasa audit dan jasa reviu atas laporan keuangan historis, serta jasa asurans lainnya. Selain jasa asurans, Akuntan Publik juga dapat memberikan jasa lainya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran penting Akuntan Publik diatur oleh sekitar 22 Undang-Undang lainnya, diantaranya adalah UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU politik. Dalam UU Perseroan Terbatas dijelaskan Direksi suatu Perseroan Terbatas wajib menyerahkan laporan keuangannya kepada Akuntan Publik untuk diaudit ketika: (a) kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, (b) Perseoran menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, (c) Perseroan merupakan Perseroan Terbuka, (d) Perseroan merupakan persero, (e) Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
1
Rupiah); atau (f) diwajibkan oleh peraturan perundang-undang. Dalam bidang politik, Akuntan Publik juga berperan melakukan audit dana kampanye peserta Pemilu baik Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah. Oleh karena itu, profesi Akuntan Publik memiliki peran strategis dalam perekonomian dan praktik good governance di Indonesia melalui peningkatan transparansi dan mutu informasi keuangan. UU Akuntan Publik menjelaskan bahwa Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar mampu memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik. UU Akuntan Publik ditetapkan dengan tujuan untuk: (1) melindungi kepentingan publik, (2) mendukung perekonomian yang sehat, efisien, dan transparan, (3) memelihara integritas profesi Akuntan Publik, (4) meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi Akuntan Publik, dan (5) melindungi kepentingan profesi Akuntan Publik sesuai standardan kode etik profesi. Bank Dunia dalam Report on The Observance of Standards and Codes (ROSC) Indonesia (2011) menjelaskan kondisi terkini profesi Akuntan Publik di Indonesia belum sejalan dengan peran sebagaimana diatur dalam UndangUndang, yaitu diantaranya: pertama, banyak entitas berkepentingan publik (public interest entities) diaudit oleh KAP dengan keterbatasan kapasitas dan sumber daya, karena pada umumnya KAP di Indonesia merupakan KAP kecil dengan satu partner. Potensi masalah kualitas audit terjadi pada sektor perbankan, dimana 779 BPR diaudit oleh KAP dengan keterbatasan kapasitas tersebut. Kedua, tingkat kepatuhan terhadap standar auditing berbeda-beda pada KAP dengan ukuran yang
2
berbeda-beda. Hanya beberapa KAP dari 400-an KAP yang menunjukan kepatuhan yang tinggi terhadap standar auditing yang berlaku. KAP kecil mengalami kesulitan ketika harus menanggung biaya pelatihan dan aktivitas lain untuk memastikan kepatuhan terhadap standar auditing. Ketiga, kurangnya sumber daya yang memadai bagi KAP menengah dan kecil untuk menerapkan pengendalian mutu audit. Seorang Akuntan Publik secara rata-rata mengelola lebih dari 100 penugasan audit dan bertanggung jawab terhadap kualitas audit. Secara alamiah, kualitas audit dapat terpengaruh sampai level tertentu karena tidak mungkin seorang Akuntan Publik dapat mengontrol secara efektif penugasan audit yang banyak. Keempat, terdapat persepsi umum bahwa kemampuan praktis dan pelatihan profesional bagi lulusan sarjana akuntansi kurang. Kemudian data PPAJP (2012) juga menunjukan bahwa KAP perorangan pada umumnya lemah pada aspek sistem pengendalian mutu, seperti: inspeksi, konsultasi, supervisi, penerimaan dan keberlanjutan klien dan pengembangan professional personil. Demikian juga hanya 50,37% dari 98 KAP perorangan yang melaksanakan
sistem
(www.akuntanonline.com).
pengendalian Siaran
pers
mutu akhir
tahun
unsur 2012
independensi Bapepam-LK
menyebutkan sebanyak 65 Akuntan Publik yang dikenakan denda yang totalnya sejumlah Rp179,9 juta, satu Akuntan Publik dikenakan sanksi peringatan dan empat Akuntan Publik dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha. Dari aspek demografi, jumlah Akuntan Publik menunjukan 65% dari 1000 Akuntan Publik berusia diatas 50 tahun, dan hanya sekitar 12% yang berusia
3
kurang dari 40 tahun (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, 2011). Dilain pihak, jurusan akuntansi di Indonesia masih termasuk favorit bagi generasi muda di Indonesia. Demikian juga pemegang register Akuntan yang terdaftar di Kementerian Keuangan mencapai 50.000 orang. Namun penelitian Sijabat (2004) menunjukan dari 238 mahasiswa akuntansi pada perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah hanya 42 orang (17,6%) yang memilih untuk berprofesi pada akuntan publik dan sebanyak 196 orang yang memilih berprofesi pada non akuntan publik. Demikian juga penelitian yang dilakukan Setiyani (2005) menemukan hanya 80 mahasiswa (atau 21%) dari 381 mahasiswa di Pulau Jawa yang berminat menjadi Akuntan Publik. Data ini menimbulkan dugaan regenerasi dan minat generasi muda untuk memasuki profesi Akuntan Publik terasa kurang. Kondisi profesi Akuntan Publik tersebut tentu mengkhawatirkan mengingat peran penting profesi Akuntan Publik seperti yang dijelaskan dalam UU. Demikian juga ditinjau dari aspek persaingan global, kondisi profesi Akuntan Publik di Indonesia tersebut tidak menguntungkan. Jumlah Akuntan Publik di Indonesia paling sedikit. Jumlah ini bertolak belakang dengan jumlah penduduk dan PDB, dimana Indonesia adalah negara dengan perekonomian terbesar di ASEAN dan no.16 di dunia. Situasi tersebut semakin tidak menguntungkan mengingat Pemerintah Indonesia sendiri bersama-sama dengan negara-negara ASEAN telah menyepakati jasa akuntansi termasuk salah satu jasa yang akan diliberalisasi pada ASEAN Economic Community pada tahun 2015 mendatang (PPAJP). Demikian juga UU Akuntan Publik juga memberikan peluang bagi Akuntan Publik dari negara lain untuk berpraktik sebagai Akuntan Publik di
4
Indonesia setelah terdapat perjanjian saling pengakuan atau mutual recognition agreement (MRA) antara pemerintah Indonesia dan negara asal Akuntan Publik asing tersebut, serta mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka keterbukaan dalam persaingan global untuk jasa akuntansi akan segera akan terjadi. Menghadapi kondisi tersebut Kantor Akuntan Publik harus melakukan upaya strategis yang cepat, jelas dan terarah untuk membangun profesi untuk menjaga kepercayaan publik, serta untuk membuat keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam rangka persaingan global. Zarei dan Paghaleh (2011) menegaskan bahwa organisasi harus melakukan formulasi strategi yang tepat untuk menghadapi lingkungan internal dan eksternal yang dinamis dan turbulen. Demikian juga Chang dan Huang (2006) menjelaskan bahwa manajemen strategi telah digunakan secara luas oleh banyak perusahaan untuk bertahan dalam persaingan pasar yang ganas. Perencanaan strategis merupakan suatu proses diterapkan oleh suatu organisasi untuk melaksanakan program dan aktivitas yang berorientasi jangka panjang untuk mencapai tujuan dan misi organisasi (Abdolvand &Asadhollahi, 2012). Analisis strenghts (S), weaknesses (W), opportunity (O), threats (T), atau disebut sebagai SWOT, merupakan metode yang sering digunakan untuk menganalisis lingkungan eksternal dan internal untuk mendapatkan pendekatan sistematis dan mendukung pengambilan keputusan (e.g. Kotler, 1998; Wheelen and Hunger, 1995 sebagaimana disebutkan oleh Kurttila et al., 2000). Tujuan akhir analisis SWOT adalah untuk membangun suatu strategi yang sesuai dengan
5
kondisi lingkungan eksternal dan internal, namun demikian analisis SWOT hanya metode yang bersifat kualitatif, kurang lengkap untuk mengidentifikasi faktor eksternal dan internal (Kurttila et al., 2000). Kurttila et al.(2000) juga menjelaskan beberapa metode hasil pengembangan analisis SWOT, seperti: metode TOWS matrix yang diperkenalkan Weihrich (1982) dan metode external factor analysis summary (EFAS) dan internal factor analysis summary (IFAS) yang diperkenalkan Wheelen dan Hunger (1995), namun metode tersebut tidak menyajikan teknik secara sistematis dalam menentukan tingkat kepentingan (prioritas) dalam penentuan suatu strategi.
Kemudian, Kurttila et al. (2000)
memperkenalkan metode penggabungan analisis SWOT dan metode analytical hierarchy process (AHP) untuk memperbaiki basis informasi dalam proses perencanaan strategis dengan contoh kasus sertifikasi hutan di Finlandia. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menyusun tesis dengan judul “Formulasi Strategi Kantor Akuntan Publik Di Indonesia: Penerapan Analisis SWOT dan Analytical Hierarchy Process Dalam Menghadapi Asean Economic Comunity dan Persaingan Global”. Penelitian ini sangat menarik dilakukan mengingat peran penting Akuntan Publik yang diberikan kepercayaan oleh publik melalui ketentuan perundang-undangan untuk memberikan jasa asurans dan jasa lainnya bagi masyarakat. Peran tersebut menunjukan Akuntan Publik menjadi salah satu pilar penting sistem perekonomian dan ketatanegaraan melalui peningkatan kualitas informasi keuangan dan praktik good governance di Indonesia. Selain itu, penelitian strategi kompetitif bagi Kantor Akuntan Publik di
6
Indonesia dengan menerapkan analisis SWOT dan AHP secara bersamaan sepengetahun penulis belum ada. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang tersebut, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah strategi apa yang tepat bagi Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk menjaga kepercayaan publik dan meraih keunggulan kompetitif yang sustainable dalam persaingan dalam AEC 2015 dan global. Penggunaan analisis SWOT dan AHP dalam penelitian ini adalah dalam rangka untuk mendapatkan formulasi strategi yang tepat dengan kondisi Kantor Akuntan Publik di Indonesia. Penelitian sebelumnya yang menggunakan metode SWOT dan AHP diantaranya adalah Osuna dan Aranda (2007) yang menggunakan SWOT dan AHP untuk perencanaan strategis pada perusahaan jasa medik di Venezuela. Alshomrani dan Qamar (2012) menggabungkan analisis SWOT dan AHP pada egovernment Saudi Arabia. Chang dan Huang (2005) menerapkan metode kuantifikasi analisis SWOT yang diterapkan untuk penentuan daya saing beberapa pelabuhan di kawasan Asia Timur. Wickramasinghe dan Takano (2009) menerapkan analisis SWOT dan AHP untuk menyusun perencanaan strategi pemasaran industri pariwisata Srilanka. Fabac dan Zver (2011) menerapkan metode SWOT-AHP yang dimodifikasi untuk mengevaluasi strategi alternatif sektor pariwisata di Gornje Medimurje, Kroasia. Kemudian Rochman et al. (2011) menerapkan analisis SWOT dan AHP untuk menganalisis tingkat
7
kompetitif industri agro di Indonesia dalam perspektif pengembangan teknologi nano. 1.3 Pertanyaan Penelitian Berdasarkan uraian sebelumnya, maka pertanyaan penelitian adalah untuk menentukan: a) Apa faktor-faktor dalam lingkungan eksternal dan internal Kantor Akuntan Publik yang merupakan kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang penting dalam perencanaan strategis Kantor Akuntan Publik di Indonesia? b) Apakah terdapat perbedaan prioritas antara faktor kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang dalam penyusunan rencana strategis Kantor Akuntan Publik di Indonesia? c) Apa faktor-faktor dalam setiap kelompok kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang lebih penting dalam penyusunan rencana strategis Kantor Akuntan Publik di Indonesia? d) Apa dan bagaimana menentukan strategi prioritas yang dapat dipilih untuk diterapkan untuk formulasi strategi Kantor Akuntan Publik? 1.4 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: a) Mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal dan internal yang penting untuk perencanaan strategis Kantor Akuntan Publik di Indonesia; b) Menentukan prioritas antara faktor kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang dalam penyusunan rencana strategis Kantor Akuntan Publik di
8
Indonesia; c) Menentukan faktor-faktor dalam setiap kelompok kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang lebih penting dalam penyusunan rencana strategis Kantor Akuntan Publik di Indonesia; d) Menentukan pilihan strategi prioritas untuk formulasi strategi Kantor Akuntan Publik di Indonesia. 1.5 Manfaat Penelitian Penelitian ini memberikan dua manfaat, yaitu teoritis dan praktis. Manfaat teoritis berupa bukti empiris penerapan analisis SWOT dan AHP pada perencanaan strategi Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang selama ini belum ada, sehingga akan memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan.
Hasil
penelitian ini juga dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk melakukan penelitian sejenis. Sedangkan dari aspek praktis, hasil penelitian ini berupa alternatif strategi dan rekomendasi juga akan bermanfaat bagi regulator dan Asosiasi Profesi akuntan Publik dalam rangka menyusun kebijakan untuk memperkuat daya saing Kantor Akuntan Publik di Indonesia. Hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi praktisi Akuntan Publik dalam rangka mempersiapkan persaingan global. Penelitian ini juga bermanfaat bagi akademisi terutama yang terkait dengan bidang pendidikan profesi Akuntan Publik, yaitu penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dan mempunyai komitmen tinggi terhadap etika yang diperlukan seorang Akuntan Publik. 1.6 Batasan Penelitian
9
Penelitian dilakukan dengan membatasi pada penentuan strategi untuk membangun Kantor Akuntan Publik di Indonesia melalui analisis SWOT dan AHP pada faktor-faktor SWOT. Penelitian juga tidak membahas implementasi dan evaluasi strategi Kantor Akuntan Publik di Indonesia. Data-data yang digunakan berasal dari pemerintah, asosiasi profesi Akuntan Publik, dan hasil wawancara yang dilakukan. Penelitian juga dibatasi dengan penggunaan metode sebagaimana dijelaskan pada bagian metode penelitian. 1.7 Sistimatika Penulisan Agar dapat menjelaskan alur pemikiran secara sistematis, maka penulisan tesis ini disusun dengan kerangka sebagai berikut: BAB I Pendahuluan Penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
ruang lingkup atau batasan
penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II Tinjauan Pustaka Penulis membahas teori-teori yang berkaitan dengan manajemen stratejik, analisis SWOT, analytical hierarchy process (AHP), dan alternatif strategi. Penulis juga memaparkan profesi Akuntan Publik di Indonesia yang mendukung untuk menjelaskan masalah yang ada serta acuan dalam melakukan analisis masalah. BAB III Metoda Penelitian Pada bab ini dibahas tentang profil Kantor Akuntan Publik di Indonesia dan metode penelitian. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan melibatkan berbagai narasumber yaitu: Akuntan Publik, pemerintah selaku
10
regulator, pengguna jasa Akuntan Publik, dan akademisi. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis lingkungan eksternal dan internal Kantor Akuntan Publik guna menentukan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sehingga dapat dilakukan analisis SWOT untuk menentukan strategi yang tepat. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah penerapan metode AHP terhadap faktor-faktor SWOT untuk menentukan prioritas strategi yang tersedia. Peneliti juga melakukan studi literatur yang bersumber pada data-data dari pemerintah dan asosiasi dan laporan pihak ketiga lainya tentang kondisi profesi Akuntan Publik di Indonesia. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Penulis memaparkan hasil pengambilan data, pengolahan data, dan pembahasan hasil penelitian secara umum maupun spesifik. BAB V Simpulan, Keterbatasan dan Implikasi Penulis menyampaikan simpulan penelitian yang merupakan intisari pembahasan yang relevan dan keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian. Penulis juga menyampaikan implikasi dari temuan penelitian yang mencakup dua hal, yaitu: implikasi teoritis dan praktis. Penulis juga menyampaikan rekomendasi untuk membangun profesi Akuntan Publik di Indonesia dan dalam rangka menghadapi AEC 2015 dan persaingan global.
11
