BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sejalan tuntutan Reformasi tahun 1998 yang merupakan kehendak seluruh lapisan masyarakat Indonesia, maka keluarnya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan cerminan adanya kesadaran rakyat akan perlunya suatu tata pemerintahan yang baik (good Governance). Adapun pemerintahan yang baik ditandai dengan profesionalisme, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai yang digariskan pada UUD 1945. Diperlukannya pemerintahan yang baik (good Governance) merupakan suatu tuntutan masyarakat agar tercipta kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen yakni pemerintah (government), rakyat (citizen) atau civilsociety, dan usahawan atau sektor swasta (busines). Kondisi ini terwujud manakala masing-masing komponen dapat melakukan perannya sesuai ciri-ciri suatu pemerintahan yang baik. Sebagai implementasi dan karakteristik pemerintahan yang demikian ini adalah diperlukan mekanisme agar masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah sebagai upaya menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan ke masyarakat sesuai mandat politik yang diberikan rakyat melalui perundang-undangan, baik pada level nasional maupun daerah. Paradigma pemerintahan yang sebelumnya berorientasi pada kekuasaan sekarang telah mengalami perubahan dengan berorientasi pada keinginan dan kepentingan rakyat. Konsekuensi dan paradigma ini adalah ditempatkannya rakyat pada posisi yang utama dalam mengukur keberhasilan pelayanan birokrasi pemerintahan. Selaras dengan hal tersebut diatas dikeluarkannya Undang-Undang Nomor
13
tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga status keistimewaan Yogyakarta diakui secara lebih jelas, lebih formal, dan lebih utuh. Bila hal tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, provinsi sebagai daerah otonom mempunyai beberapa kewenangan diantaranya kewenangan perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro. Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan daerah yang mantap dan berkesinambungan maka diperlukan
suatu
perencanaan
pembangunan
daerah
yang
terpadu
dengan
mempertimbangkan kemampuan sumber daya nasional, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan regional. 1
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom telah memiliki konsep pembangunan daerah dalam jangka panjang yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disesuaikan dengan materi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Adapun RPJMD 2012 – 2017 Pemerintah Daerah Daerah Istimewsa Yogyakarta, memiliki visi “Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyonsong Peradaban Baru “. Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih berkarater dimaknai sebagai kondisi masyarakat
yang lebih
memiliki
kualitas
moral
tertentu
yang positif,
mamanusiakan manusia sehingga mampu membngun kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Pengertian lebih berkarakter sebenarnya berkorelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbudaya, karena karakter akan terbentuk melalui budaya. 2. Masyarakat yang berbudaya dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal mampu menyerap unsur-unsur budaya asing, serta mampu memperkokoh budaya lokal, yang kemudian juga mampu menambah daya tahan serta mengembangan identitas budaya masyarakat setempat dengan kearifan lokal (local wisdom) dan keunggulan lokal (local genius). Berbudaya juga dimaknai sebagai upaya pemberadaban melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Inkulturasi adalah proses internalisasi nilai-nilai tradisi dan upaya keras mengenai budaya sendiri, agar berkar kuat pada setiap pribadi, agar terakumulasi dan terbentuk menjadi ketahanan budaya masyarakat. Sedangkan akulturasi adalah proses sintesa budaya lokal dengan budaya luar, karena sifat lenturnya budaya lokal, sehingga secara selektif mampu menyerap unsur-unsur budaya luar yang memberi nilai tambah dan memperkaya khasanah budaya lokal. 3. Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih merata. Peningkatan kualitas kehidupan adalah kondisi dimana terjadi peningkatan mutu kehidupan masyarakat dari berbagai aspek atau ukuran dibanding daerah lain. Lebih merata dimaknai sebagai menurunnya ketimpangan antar penduduk dan menurunnya ketimpangan antar wilayah.
2
Daerah Istimewa Yogyakarta yang mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya (self-help), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkonstibusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat Mandiri juga ditandai dengan civil society yang kuat, agar mampu menjalankan sebagai jembatan antara rakyat dengan negara. Civil society yang mampu mencegah otoritas negara tidak memasuki domainsociety secara berlebihan, dan yang mampu menjalankan peran sebagai suplemen dan komplemen dari negara. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 4(empat) misi pembangunan daerah melalui beberapa pelaksanaan yaitu: 1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan, 2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, 4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah. Sejalan dengan arahan RJPMD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan realitas perkembangan politik dan demokrasi yang berkembang cukup pesat serta tahun politik pada tahun 2014, yaitu adanya perhelatan akbar nasional dengan akan digelarnya Pemilihan Umum maka Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan SKPD setrategis sesuai perannya dalam mendukung program dan indikator misi ketiga RJPMD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun tugas yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta harus mengacu misi ketiga Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu meningkatkan efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintah yang berbasis Good Governance. Mengacu dengan tugas yang diampu pada misi tersebut Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kebijakan dan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan dengan program “Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah,” hal tersebut sesuai arah kebijakan yang telah digariskan pada RJPMD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan pada Visi dan Misi serta tugas yang diampu oleh Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Renstra Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencapai tujuannya dijabarkan dalam program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
3
B. Landasan Hukum Dalam Penyusunan Rencana Strategis sesuaitugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD DIY, landasan hukum yang digunakan sebagai rujukan adalah : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 4
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (LembaranDaerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3); 14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 5
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11); 15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5); 16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2); 17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017; 18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwkilan Rakyat Daerah 19. Keputusan DPRD Provinsi DIY Nomor 62/K/DPRD/2008 Tahun 2008 tentang Mitra Kerja Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
C. Maksud dan Tujuan
1. Maksud Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan sesuai tugas yang diampu pada misi ke 3 RPJM DIY adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintah yang berbasis Good Governance. Dengan program “Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Program Kerjasama Informasi Dprd Dengan Mass Media.”
2. Tujuan a) Menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran Sekretariat DPRD dan DPRD DIY selama lima tahun pada periode Renstra tahun 2012 sampai dengan 2017. b) Sebagai dasar monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD DIY setiap tahun selama periode Renstra. c) Menjadi tolok ukur dalam pengukuran capain kinerja Sekretariat DPRD DIY. 6
d) Menjamin terlaksananya program dan kegiatan dapat dilakukan secara berjenjang, bertahap dan terstruktur.
D. Sistematika
Sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :
Bab I
Pendahuluan
Bab II
Gambaran Umum Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
Bab III
Isu-Isu Setrategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi
Bab IV
Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Setrategis Dan Kebijakan
Bab V
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Bab VI
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
7
BAB II KONDISI UMUM SEKRETARIAT DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kedudukan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta adalah unsur fasilitasi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta serta dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya mempunyai fungsi pelayanan administrasi kepada DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah : “Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah”. Adapun fungsi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Pasal 172 Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2008 adalah: 1.
Penyusunan program Sekretariat DPRD
2.
Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan
3.
Penyelenggaraan rapat-rapat
4.
Penyiapan serta pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
5.
Penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD
6.
Penyiapan bahan pertimbangan teknis kepada pimpinan DPRD mengenai kebijakan alat-alat kelengkapan DPRD
7.
Pelaksanaan legislasi dan pengkajian informasi
8.
Pelaksanaan urusan rumah tangga, peerjalanan dinas DPRD, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan hubungan masyarakat
9.
Pengaturan keamanan dan ketertiban di lingkungan DPRD
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya Adapun Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2008 sebagai berikut : 1. Sekretaris DPRD; 2. Bagian dan Subbagian, terdiri dari : 8
a) Bagian Umum, terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu : 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 2) Sub Bagian Rumah Tangga 3) Sub Bagian Humas dan Protokol b) Bagian Legislasi dan Pengkajian, terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu : 1) Sub Bagian Legislasi 2) Sub Bagian Pengkajian dan Pengembangan 3) Sub Bagian Perpustakaan, Data dan Teknologi Informasi c) Bagian Persidangan, terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu : 1) Sub Bagian Risalah dan Rapat 2) Sub Bagian Pelayanan Alat Kelengkapan Dewan 3) Sub Bagian Dokumentasi d) Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, terdiri dari 3 subbagian yaitu : 1) Sub Bagian Penyusunan Program 2) Sub Bagian Keuangan 3) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Peraturan Gubernur Nomer 37 Tahun 2008 adalah : Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Sekretariat DPRD DIY
Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan
Bagian Persidangan
Bagian Legislasi dan Pengkajian
Bagian Umum
Subbag Penyusunan Program
Subbag Risalah dan Rapat
Subbag Legislasi
Subbag TU dan Kepegawaian
Subbag Pelayanan Alat Kelengkapan Dewan
Subbag Pengkajian & Pengembangan
Subbag Rumah Tangga
Subbag Dokumentasi
Subbag Perpustakaan Data dan TI
Subbag Humas dan Protokol
Subbag Keuangan
Subbag Monev
Kelompok jabatan fungsional
9
B. Sumber Daya Sekretariat DPRD Sumber daya manusia yang ada di Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta bisa diuraikan berdasarkan Golongan, Pendidikan, Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 1. Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jenjang Pendidikan 2 Sarjana S2 Sarjana S1 Sarjana S2 Sarjana S1 Diploma IV Diploma III SLTA (Sederajat) Diploma III SLTA (Sederajat) SLTP (Sederajat) SD (Sederajat) SLTP (Sederajat) Jumlah
Golongan 3 IV IV III III III III III II II II II I
Jumlah Pegawai 4 5 1 2 23 1 4 18 2 14 7 4 1 86
Keterangan 5
Sumber Data : Subbag TU dan Kepegawaian Sekretariat DPRD DIY Tahun 2015
Diberlakukannya moratorium penerimaan PNS oleh Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pada tahun 2012 merupakan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap kinerja DPRD DIY. Hal tersebut berdasarkan realitas ketersediaan formasi jabatan SDM Sekretariat DPRD DIY menurut Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2012 tentang kualifikasi jabatan fungsional umum dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2008 tentang jabatan fungsional tertentu,kebutuhan pegawai yang diisyaratkan sejumlah 117 orang namun realitasnya pada tahun 2010 jumlah pegawai berjumlah 102 orang dan mengalami penurunan karena pensiun/ purna tugas sampai dengan tahun 2013 menjadi tinggal sejumlah 89 orang dan akan berkurang lagi sampai dengan tahun 2017 menjadi 65 orang PNS, hal ini akan menjadi permasalahan dan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan
10
pelayanan terhadap DPRD dan berbagai lapisan masyarakat serta Instansi terkait baik Pemerintah maupun Swasta. Realitas ini terjadi pada komposisi pegawai yang seharusnya terdapat : 1) Tenaga Legal Drafter yang bersertifikasi, 2) Tenaga fungsional Notulen, 3) Tenaga fungsional Perencana dan Tenaga Fungsional Arsiparis yang menangani kearsipan di Sekretariat DPRD DIY pada ketiga point tersebut realitasnya belum tersedia, 4) Tenaga Driver dan Pramuladi juga akan mengalami hal sama karena pada tahun 2015 akan mengalami pengurangan pegawai karena purna tugas / pensiun, seharusnya tenaga Driver berjumlah 12 orang realitasnya pada tahun 2012 berjumlah 10 orang dan berkurang sampai dengan tahun 2015 menjadi berjumlah 8 orang, hal tersebut juga akan dialami pada bagianbagian pelayanan yang lainnya di lingkungan Sekretariat DPRD DIY. Adapun peluang yang bisa didapat oleh pengurangan pegawai karena Purna tugas atau Pensiun adalah berlakunya penambahan pegawai melalui Outsourching, namun itupun masih pada penambahan pegawai tertentu seperti Driver dan Pramuladi, akan tetapi pada kompetensi khusus seperti Tenaga Legal Drafter, Notulen, Fungsional Perencana dan Arsiparis hal tersebut masih menjadi permasalahan tersendiri bila pelayanan terhadap DPRD DIY akan ditingkatkan secara optimal. Sedangkan pada struktur organisasi Sekretariat DPRD dengan jumlah pegawai 89 orang PNS, dengan komposisi Jabatan Struktural yang ada sesuai Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2012, adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan Jabatan Struktural No
Jenis Eselon
Jumlah
1
II/a
1
2
III/a
4
3
IV/a
12
Jumlah
Keterangan
17
Sumber Data : Subbag TU dan Kepegawaian Sekretariat DPRD DIY Tahun 2015
Berdasarkan realitas ketersediaan SDM Sekretariat DPRD DIY menurut Peraturan Gubernur Nomo 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2008 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural, diisyaratkan bahwa komposisi kebutuhan pegawaiSekretariat DPRD DIY adalah sejumlah 117 PNS dengan jumlah pegawai Struktural sebanyak 17 orang, komposisi ini akan mengalami pengurangan pegawai yang duduk di Jabatan Struktural adalah pada tahun awal tahun 2014 berkurang 11
2 orang pada Kepala Bagian dan pada akhir tahun 2014 berkurang 3 orang pada Kepala Sub Bagian. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dalam upaya pengkaderan pegawai yang memenuhi syarat secara kepangkatan, kemampauan leadershipnya. Sehingga upaya penambahan pegawai sebagai pengganti karena pensiun dan karena menduduki jabatan baru untuk mendapat penambahan pegawai sesuai kebutuhan pada bidang dan kompetensinya. Selanjutnya berdasarkan ketugasan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas fasilitasi dan dukungan administrasi pada DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi pada 4 Bagian dan 12 Sub Bagian, adapun komposisi pembagiannya bisa disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.
Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Ketugasan pada Bagian, Subbagian bisa dijelaskan pada tabel di bawah berikut :
NO
STRUKTUR
Golongan I
II
III
1 Sekretaris
IV
Keterangan
1
2 Bagian Umum
1
24
15
1
3 Bagian Legislasi dan
0
1
9
1
4 Bagian Persidangan
0
1
15
3
5 Bagian Penyusunan
0
3
12
0
1
29
51
6
Pengkajian
Program dan Keuangan Jumlah
Sumber Data : Subbag TU dan Kepegawaian Sekretariat DPRD DIY Tahun 2015
Adapun peluang yang bisa didapat oleh pengurangan pegawai karena Purna Tugas atau Pensiun adalah berlakunya penambahan pegawai melalui Outsourching, namun itupun masih pada penambahan pegawai tertentu seperti Driver dan Pramuladi, akan tetapi pada kompetensi khusus seperti Tenaga Legal Drafter, Notulen, Fungsional Perencana dan Arsiparis hal tersebut masih menjadi permasalahan tersendiri bila pelayanan terhadap DPRD DIY akan ditingkatkan secara optimal. Sejalan tuntutan aturan penyelenggaraan kesekretariatan sesuai dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
12
Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengisyaratkan bahwa Sekretariat DPRD harus memfasilitasi 1) Tenaga ahli fraksi, 2) Tim Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD, dan 3) Tenaga Staf Administrasi Fraksi. Namun hal ini bukan menjadi barang yang mudah karena khusus Tenaga Staf Administrasi Fraksi mekanismenya pengadaan pegawai melalui Outsourching atau Penyedia Jasa yang belum tersedia aturan mainnya atau payung hukum yang jelas, Sedangkan terkait dengan Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD, sesuai aturan yang ada seperti SHBJ belum dapat memenuhi kebutuhan Anggota DPRD sesuai bidang tugas masing-masing. C. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD DIY Adapun kinerja Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan fungsi fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun anggaran 2014 bisa disampaikan dengan memperhatikan laporan kinerja pemerintah atau LAKIP Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penjelasan pada tabel berikut. Tabel 4. Kinerja Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2014 No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
1.
Terfasilitasinya penyusunan Raperda Inisiatif dan Pembahasan Peraturan Daerah oleh DPRD
1 Prosentase prolegda yang terselesaikan
93 %
88,9%
95.59
2.
Terfasilitasinya Peningkatan wawasan, DPRD DIY
1 Jumlah keikutsertaan Anggota DPRD dalam peningkatan kemampuan dan wawasan
220 orang
143orang
65
3.
Koordinasi dan komunikasi, delegasi dan konsultasi serta kunjungan kerja DPRD dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD DIY
1 Jumlah Rekomendasi kunjungan kerja sebagai bahan kebijakan DPRD
246 buah
117buah
47,56
13
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
4.
Meningkatnya kualitas bahan penyusunan produk hokum, kajian kebijakan,pengemb ngan hasil penelitian, layanan informasiDPRD dalam meningkatkan kinerja DPRD
1 Prosentase kajian/makalah/research brief yang dimanfaatkan oleh DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD
100 %
103,16%
103,16
5.
Meningkatnya kualitas dokumen kegiatan DPRD kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD
1 Prosentase kegiatan dan kebijakan DPRD yang terdokumentasikan
100 %
105,81%
105,81
6.
Terfasilitasinya hearing/dialog dan koordinasi dengan semua stakeholder kegiatan Reses dan terjalinnya kemitraan dengan media massa serta publikasi kegiatan DPRD
1 Jumlah Aspirasi dari Masyarakat yang diterima
212 kali
136kali
64,15
2 Frekuensi sosialisasi kegiatan DPRD kepada masyarakat
72 kali
72kali
100
Tersedianya tenaga ahli/narasumber/ kelompok pakar dan bahan raperda Inisitatif serta kajian kebijakan untuk pembahasan Program Legislasi Daerah
1 Prosentase rekomendasi/ masukan Tenaga Ahli/ Pakar DPRD
100 %
87,62%
87,62
7.
Target
Realisasi
%
Sumber Data : LAKIP Sekretariat DPRD DIY Tahun 2014
Kinerja Sekretariat DPRD DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sangat bergantung pada kinerja DPRD DIY, hal ini bisa dijelaskan bahwa Pelaksanaan fasilitasi dan dukungan terhadap kinerja dan hasil kerja DPRD DIY banyak ditemukan berbagai permasalahan-peremasalahan dan berbagai kesulitan tersendiri di banding dengan institutisi pelayanan SKPD lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini disebabkan Sekretariat DPRD harus memberikan dukungan dan fasilitasi tidak hanya kepada 4 orang Pimpinan DPRD namun juga pada 51 14
Anggota DPRD yang secara perorangan maupun kolektif dalam alat kelengkapan DPRD, namun kenyataanya bahwa kedudukan antara Pimpinan dan Anggota DPRD fasilitasinya diperlakukan sama satu dengan yang lainnya, sehingga dari sisi kebijakan/pengambilan keputusan sangat tergantung hasil keputusan kolektif. Fasilitasi Sekretariat DPRD juga sangat dibutuhkan oleh stakeholder yang berkepentingan dengan Anggota DPRD sebagai Wakil Rakyat sekaligus representasi dari Partai Politik di DIY dengan karakteristik yang berbeda-beda maka Sekretariat DPRD dituntut harus sigap, tanggap dan responsif terhadap semua aspirasi baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak kepada para wakil rakyat. Sedangkan pencapaian target kinerja dan anggaran serta realisasi pendanaan pada Renstra Periode 2009 s/d 2013, dapat kami sajikan pada Tabel 5: Evaluasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Renstra Tahun 2009 s/d 2013 dan Tabel 6: Evaluasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Renstra Tahun 2009 s/d 2013, adapun rincian realisasi dan capaian yang telah dilaksanakan pada Tabel 5 dan Tabel 6 dimaksud, bisa dilihat pada halaman selanjutnya.
15
Tabel 5
:
Evaluasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa YogyakartaPada Renstra Tahun 2009 s/d 2013
Target Target Renstra SKPD Indikator Kinerja sesuai Target Target Tahun keNO Indikator Tugas dan Fungsi SKPD SPM IKK Lainnya 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1. Jumlah Produk Hukum 16 26 25 38 32 DPRD yang dibahas 2. Jumlahn Risalah / 630 412 377 800 546 Rekomendasi Rapat 3. Jumlah Keputusan Dewan 0 0 0 153 153 / Peraturan Dewan / Keputusan Pimpinan DPRD 4. Jumlah keikutsertaan 220 165 275 275 220 Anggota DPRD dalam peningkatan kemampuan dan wawasan 5. jumlah rekomendasi 196 246 243 192 218 kunjungan kerja 6. Prosentase rekomendasi/ 0 0 100 100 100 masukan Tenaga Ahli/Pakar DPRD 7. jumlah jasa layanan 1 1 1 1 1 jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Anggota DPRD 8. Jumlah Aprirasi 207 212 212 210 186 Masyarakat yang diterima
Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun keke1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 16 24 23 37 100 92 92 97 307 318 228 560
-
49
77
60
70
-
158
-
100
100
100
103
-
218 165 275 275
-
99
100
100
100
-
129 238 163 163
-
66
96
67
85
-
-
100
100
100
100
-
-
100
100
100
100
-
-
66
47
49
66
-
0
0
0
0
1
1
0
100 100
1
1
156 100 103 138
16
Target Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun keIndikator Kinerja sesuai Target Target Tahun kekeNO Indikator Tugas dan Fungsi SKPD SPM IKK Lainnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 9. Jumlah kajian / makalah / 243 235 182 143 131 186 207 182 262 77 88 100 183 Research Brief yang dimanfaatkan oleh Anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi dewan 10. Frekuensi sosialisasi 160 93 75 80 78 120 96 80 86 75 103 111 108 kegiatan DPRD kepada masyarakat Sumber Data : DPA dan LAKIP Sekretariat DPRD DIY Tahun 2009 s/d 2013
17
Tabel 6 :
Evaluasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Renstra Tahun 2009 s/d 2013 Dalam Jutaan Rupiah (1.000.000) 1 (2)
2 (3)
3 (4)
4 (5)
5 (6)
Rasio antara Realisasi dan Rata-rata Realisasi Anggaran pada Tahun keAnggaran Tahun ke- (%) Pertumbuhan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
4.142,
2.419,
3.037,
2.927,
2.569,
3.263,
2.010, 1.956,
2.168,
-
79
83
64
74
-
3.019,
1.879,
1.752,
4.685,
4.303,
6.906,
3.482,
1.562,
4.181, 3.738,
4.394,
-
89
89
87
64
-
4.226,
2.775,
845,
399,
385,
390,
384,
503,
334,
356,
375,
-
60
84
92
96
-
481,
313,
199,
162,
233,
236,
100,
170,
155,
215,
212,
-
86
95
92
90
-
186,
150,
65,
101,
133,
127,
132,
37,
94,
129,
101,
-
58
93
97
80
-
112,
72,
-
68
69
70
73
-
28.513,
14.969,
Anggaran pada Tahun ke-
Uraian (1) 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Kapasitas Aparatur
Peningkatan Sumberdaya
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga 16.968, 24.342, 30.560, 34.166, 36.528, 11.554, 16.858, 21.327 25.107, Perwakilan Rakyat Daerah
Sumber Data : DPA dan LAKIP Sekretariat DPRD DIY Tahun 2009 s/d 2013
18
D. Tantangan dan Peluang serta Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD DIY
Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT analisis, selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasa. Ilustrasi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam menjalankan fasilitasi dan dukungan pada Anggota DPRD Daerah
Istimewa Yogyakarta, bisa digambarkan melalui fasilitasi
penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta serta dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dan issue-issue strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika komplek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya, adapun dampaknya berpengaruh pada (1) makin meningkatnya tuntutan akan partisipasimasyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik, dan (2) meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan ilustrasi di atas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta selama beberapa waktu kedepan dengan kondisi internal dan eksternal sebagai berikut: 1.
Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan : a.
Kekuatan (strengths) Pada sisi kekuatan terdapat faktor-faktor strategisantara lain : 1) eksistensi lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan; 2) dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD;
19
3) kemandirian dalam rangka optimalisasi fasilitasi terhadap Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Publik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; 4) dukungan Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar, staf sekretariat fraksi. b.
Kelemahan (weaknesses) Pada sisi kelemahan, terdapat faktor-faktor antara lain : 1) belum optimalnya penataan ruang/prasarana gedung kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2) kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan; 3) belum tersedianya SOP/Juklak/Juknis, Database kesekretariatan dalam penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan; 4) kurangnya kualitas/kompetensi dan kuantitas tenaga operator komputer, tenaga notulis penyusun risalah rapat/persidangan dan belum adanya tenaga arsiparis, tenaga Legal Drafter yang tidak sebanding dengan ruang lingkup tugas fasilitasi penyelenggaraan kedewanan.
2.
Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan : a.
Peluang (Opportunities) Pada sisi peluang, terdapat faktor-faktor strategisantara lain: 1) dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan
peningkatan
kompetensi
SDM
Aparatur
Sekretariat
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah; 2) tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan publik ke depan; 3) terbukanya
peluang
pengembangan
Teknologi
Informasi
dan
Pengembangan Penelitian serta kajian kebijakan;
20
4) terbentuknya jejaring kerja dengan stakeholder, perguruan tinggi, Institusi Pemerintah, NGO, Media masa dan elektronik. b.
Tantangan/ ancaman/ hambatan (Threats) Pada sisi tantangan/ ancaman/ hambatan, terdapat faktor-faktor strategisantara lain: 1) cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat; 2) makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas Kedewanan secara berkesinambungan; 3) Lambannya pengisian pegawai sejalan semakin berkurangnya pegawai karena pensiun/ purna tugas; 4) Lokasi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terbuka dan berada di kawasan Malioboro; Meningkatnya tuntutan akan partisipasimasyarakat dalam pengambilan keputusan
dan perumusan kebijakan publik dan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi institusi/ lembaga DPRD sebagai Lembaga Wakil Rakyat. Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta mengeliminir kelemahan dan ancaman,
maka Sekretariat DPRD Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 s/d 2017 akan mengupayakan terwujudnya tujuantujuan yang akan dicapai pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis SWOT terhadap faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal, dilakukan untuk mendapatkan asumsi-asumsi yang akan digunakan untuk menentukan faktor keberhasiflan dan ancaman kegagalan. Bentuk matriks, diuraikan sebagai berikut;
21
Tabel 7. Hubungan (Strengths) Kekuatan dan (Opportunities) Peluang NO 1
2
3
4
Kekuatan / Strengths Peluang/Opportunities NO Hubungan Strategi (S) (O) Eksistensi lembaga 1 Komitmen organisasi S1 O1 Peningkatan kompentensi SDM Sekretariat DPRD dalam pembinaan dan Sekretariat DPRD sebagai sebagai bagan integral peningkatankompetensi penunjang penataan dari manajemen SDM Aparatur manajemen penyelenggaraan penyelenggaraan Sekretariat DPRD Pemerintah Daerah pemerintahan daerah. Dukungan anggaran 2 Tuntutan masyarakat S2 O2 Peningkatan partisipasi masyayang mencukupi dalam untuk ikut berpartisipasi rakat dalam pengambilan fasilitasi DPRD DIY dalam pengambilan keputusan dan perumusan keputusan, perumusan kebi-jakan publik dalam kebijakan publik rangka mencipta-kan menciptakan penyeleng penyelenggaraan pemerin-tah -garaan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, yang bersih dan bebas dengan dukungan anggaran KKN. dan peralatan kerja yang mencukupi dalam fasilitasi DPRD DIY Kemadirian dan 3 Terbukanya peluang S3 O3 Peningkatan pengembangan TI optimali-sasi pelayanan peng-embangan dan Fungsi Kepustakaan serta terhadap lembaga Teknologi In-formasi pengembangan penelitian dan DPRD dan Publik dan Pengembangan kajian kebijakan dengan mengberdasarkan Peraturan Penelitian serta kajian optimalkan pelayanan terhadap Per-undang-undangan kebijakan DPRD dan pelayanan public Dukungan tenaga ahli 4 Terbentuknya jejaring S4 O4 Peningkatan jejaring kerja Fraksi, Kelompok Pakar, kerja dengan perguruan dengan Perguruan tinggi, Staf Sekretariat Fraksi tinggi, Institusi PemerinInstitusi Pemerintah, Media tah, Media masa dan Massa dan Elektroknik dengan elektronik. dengan memaksimalkan SDM dan sarana dan prasarana penunjang fasilitasi yang ada. S1 O2 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dengan memanfaatkan Eksistensi lembaga Sekretariat DPRD sebagai bagian integral dari manajemen penyeleng garaan pemerintahan daerah. S1 O3 Peningkatan pengembangan Teknologi Informasi dan Kepustakaan serta pengembangan penelitian dan kajian kebijakan, dengan memanfaatkan Eksistensi lembaga Sekretariat DPRD sebagai bagian integral dari manajemen penyeleng- garaan pemerintahan daerah.
22
NO
Kekuatan / Strengths (S)
NO
Peluang/Opportunities (O)
Hubungan
Strategi
S2 O1
Peningkatan kompetensi SDM Sekretariat DPRD dengan dukungan anggaran yang memadahi Peningkatan pengembangan Teknologi Informasi serta pengembangan penelitian dan kajian kebijakan, dengan dukungan anggaran yang memadahi Peningkatan jejaring kerja dengan perguruan tinggi, Institusi Pemerintah, Media masa dan elektronik, dengan dukungan anggaran yang memadahi Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pelayanan terhadap DPRD dan pelayanan public Peningkatan pengembangan TI dan Kepustakaan serta pengembangan penelitian dan kajian kebijakan dengan memaksimalkan SDM dan sarana dan prasarana penunjang fasilitasi yang ada
S2 O3
S2 O4
S3 O2
S4 O3
Tabel 8. Hubungan (Strengths) Kekuatan dan (Threats) Ancaman Hubu NO Kekuatan (Strengths) (S) NO Ancaman (Threats) (T) ngan 1 Eksistensi lembaga Sekre- 1 cepatnya perubahan ins- S1 T1 tariat DPRD sebagai bagitrumen penyelenggaraan an integral dari pemerintahan daerah manajemen dengan sering berubahpenyelenggaraan ubahnya peraturan-pepemerintahan daerah. raturan dari Pemerintah Pusat 2 Dukungan anggaran yang 2 Makin tingginya tuntutan S2 T2 mencukupi dalam fasilitasi terhadap peningkatan DPRD DIY pro-fesionalisme aparatur Sekretariat DPRD 3 Kemadirian dan optimali- 3 Lambannya pengisian S3 T3 sasi pelayanan terhadap pe-gawai sejalan lembaga DPRD dan Publik semakin ber-kurangnya berdasarkan Peraturan pegawai karena pensiun Per-undang-undangan / purna tugas 4 Dukungan tenaga ahli 4 Lokasi kantor DPRD S4 T4 Fraksi, Kelompok Pakar, yang terbuka dan berada Staf Sekretariat Fraksi di kawasan Malioboro.
Strategi Peningkatan percepatan perubahan Instrumen penyelenggaraan Pemda dengan menyesuaikan manajemen pelayanan mengikuti perubahan peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat Peningkatan Profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dengan dukungan anggaran yang cukup memadai Peningkatan analisis dan data kebutuhan pegawai dengan mengoptimalkan pelayanan terhadap DPRD dan pelayanan public Peningkatan mutu pengamanan dengan memaksimalkan SDM serta menggunakan
23
NO
Kekuatan (Strengths) (S)
NO
Ancaman (Threats) (T)
Hubu ngan
Strategi sarana dan prasarana kerja penunjang fasilitasi pada DPRD DIY
S2 T1
Peningkatan percepatan perubahan Instrumen penyelenggaraan Pemda dengan dukungan anggaran yang cukup memadai S2 T4 Peningkatan mutu pengamanan pada anggota DPRD dengan memaksimalkan du-kungan anggaran dan pe-ralatan kerja yang tersedia. S3S4T1 Peningkatan percepatan perubahan Instrumen penyelenggaraan Pemda, dengan mengoptimalkan pelayanan terhadap DPRD dan pelayanan publik serta menggunakan SDM dan sarana prasarana penunjang yang cukup memadai. S3 T2 Peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dengan mengoptimalkan pelayanan terhadap DPRD dan Pelayanan Publik. S3S4T3 Peningkatan antisipasi berku-rangnya pegawai karena pensiun dengan mengoptima-kan SDM didukung sarana, prasarana kerja yang cukup memadahi dalam profession-nalisme pelayanan terhadap DPRD dan pelayanan public Tabel 9. Hubungan Kelemahan (weaknesses) dan Peluang(Opportunities) Hubu NO Kelemahan(weaknesses) (W) NO Peluang(Opportunities)(O) Strategi ngan 1 Minimnya fasilitas ruang/ 1 Komitmen organisasi W1 O1 Manfaatkan komitmen orgaprasarana gedung kantor dalam pembinaan dan nisasi dalam pembinaan dan Sekretariat DPRD, peningkatankompetensi peningkatan SDM Aparatur SDM Aparatur Sekretariat Sekretariat DPRD dalam DPRD menanggulangi minimnya fasilitas ruang/ prasarana gedung kantor Sekretariat DPRD,
24
Hubu ngan W2 O2
NO Kelemahan(weaknesses) (W) NO
Peluang(Opportunities)(O)
2
Kelemahan sumber daya 2 aparatur Sekretariat DPRD dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan perundangan
Tuntutan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
3
Belum tersedianya SOP/ 3 Juklak/Juknis dalam penyelenggaraan tugastugas kedewanan
Terbukanya peluang peng- W3 O3 embangan Teknologi Informasi dan Pengembangan Penelitian serta kajian kebijakan
4
Kurangnya tenaga 4 operator komputer, penyusun risalah rapat/ persidangan dan tenaga Legal Drafter
Terbentuknya jejaring W4 O4 kerja dengan perguruan tinggi, Institusi Pemerintah, Media masa dan elektronik.
W2 O1
W3 O2
Strategi Manfaatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik untuk menciptakan penyelenggaraan pe-merintahan yang bersih dan bebas KKN, sehingga perbaikan adanya kelemahan SDM dapat mengibangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan yang ada, Manfaatkan terbukanya peluang pengembangan TI dan Kepustakaan serta pengembangan penelitian dan kajian kebijakan, dalam penataan SOP/Juklak /Juknis dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan Manfaatkan terbentuknya jejaring kerja dengan perguruan tinggi, Institusi Pemerintah, Media masa dan elektronik dalam mendukung kurangnya tenaga operator komputer, penyusun risalah rapat/ persidangan dan tenaga Legal Drafter Manfaatkan komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan SDM Aparatur Sekretariat DPRD guna mengupayakan perbaikan SDM Sekretariat DPRD, sehingga dapat mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan de-teksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan perundangan Memanfaatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dalam penataan standar/ manual/ pedoman aplikasi pelayanan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan
25
NO Kelemahan(weaknesses) (W) NO
Peluang(Opportunities)(O)
Hubu ngan W3 O4
W4 O2
W4 O3
Strategi Manfaatkan terbentuknya jejaring kerja dengan perguruan tinggi, Institusi Pemerintah, Media masa dan elektronik dalam mendukung penataan standar/ manual/ pedoman aplikasi pelayanan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan Memanfaatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dalam mendukung kurangnya tenaga operator komputer, penyusun risalah rapat/ persidangan dan tenaga Legal Drafter Manfaatkan terbukanya peluang pengembangan TI dan Kepustakaan serta pengembangan penelitian dan kajian kebijakan, dalam mendukung kurangnya tenaga operator komputer, penyusun risalah rapat/persidangan dan tenaga Legal Drafter
Tabel 10. Hubungan Kelemahan (weaknesses) dan Peluang(Opportunities) Hubu NO Kelemahan (weaknesses) (W) NO Ancaman (Threats) (T) Strategi ngan 1 Minimnya fasilitas ruang/ 1 cepatnya perubahan ins- W1 T1 Peningkatan percepatan peprasarana gedung kantor trumen penyelenggaraan rubahan Instrumen penyeSekretariat DPRD, pemerintahan daerah lenggaraan Pemerintahan dengan sering berubahDaerah dengan penyesuaian ubahnya peraturanmanajemen pelayanan peraturan dari meng-ikuti perubahan Pemerintah Pusat peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat dengan upaya penataan fasilitas ruang/ prasarana gedung kantor Sekretariat DPRD, 2 Kelemahan sumber daya 2 Makin tingginya tuntutan W2 T2 Peningkatan Profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD terhadap peningkatan aparatur Sekretariat DPRD dalam mengimbangi kemapro-fesionalisme dengan upaya menanggujuan teknologi informasi dan aparatur Se-kretariat langi kelemahan sumber deteksi dini terhadap DPRD daya aparatur dalam perubahan-perubahan atas mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan
26
NO Kelemahan (weaknesses) (W) NO
Ancaman (Threats) (T)
Hubu ngan
peraturan-peraturan perundangan 3
Belum tersedianya SOP/ 3 Juklak/Juknis dalam penyelenggaraan tugastugas kedewanan
Lambannya pengisian pegawai sejalan semakin ber-kurangnya pegawai karena pensiun / purna tugas
W3 T3
4
Kurangnya tenaga operator 4 komputer, penyusun risalah rapat/ persidangan dan tenaga Legal Drafter
Lokasi kantor DPRD yang terbuka dan berada di kawasan Malioboro.
W4 T4
W2 T1
W3 T2
W4 T3
Strategi deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan Peningkatan analisis dan data kebutuhan pegawai dengan menyesuaikan tersedianya SOP/Juklak/Juknis pelayanan dalam rangka penyelengga- raan tugastugas kedewanan Peningkatan mutu pengamanan pada anggota DPRD dalam penanggulangan kurangnya tenaga operator komputer, penyusun risalah rapat/ persidangan dan tenaga Legal Drafter Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan perundangan sebagai tuntutan cepatnya perubahan instrumen penye-lenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubahubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat Mewujudkan ketersediaan SOP/Juklak/Juknis pelayanan pada tugas-tugas kedewanan sebagai akibat tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme apara-tur Sekretariat DPRD Peningkatan pengisian operator computer, penyusunan risalah rapat / persidangan dan legal drafer dengan pengisian pegawai akibat pensiun / purna tugas
Adapun asumsi dan konklusi atau kesimpulan yang dihasilkan dalam analisis SWOT tentang faktor-faktor lingkungan serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, 27
ataupun pengaruh terhadap hubungan internal dan eksternal Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap asumsi-asumsi tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan dan menyusun perencanaan strategis.
BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD DIY Adanya Zero Growth dan Moratorium dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, serta realitas cepatnya perubahan peraturan-peraturan Pemerintah dan Kedudukan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta adalah unsur fasilitasi DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya dan mempunyai fungsi pelayanan administrasi kepada DPRD. Merupakan tantangan dan permasalahan sendiri bagi Institusi Sekretariat DPRD DIY, disamping letak kantor DPRD dan Sekretariat DPRD DIY berada di Malioboro yang termasuk daerah terbuka dan rawan dari sisi keamanan, maka permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi akan muncul dan menjadi tantangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah : 1.
Kualifikasi SDM tidak merata dan pegawai pensiun yang tidak diimbangi dengan penambahan pegawai baru serta belum adanya Tenaga Legal Drafter, Notulen, Arsiparis dan Penyusun Program. Disamping belum adanya aturan perekrutan bagi tenaga administrasi fraksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 walaupun Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2010 mengisyaratkan pemenuhan pegawai dimaksud.
2.
Belum optimalnya penyelesaian kinerja di Setwan yang disebabkan penempatan PPTK yang belum proporsional dan belum adanya juklak / juknis / SOP disetiap kegiatan Alat Kelengkapan Dewan, disamping adanya penggabungan pengelolaan keuangan antara Setwan dengan DPRD yang tidak menguntungkan dalam pengukuran kinerja Sekretariat DPRD.
3.
Penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi terhadap lapisan masyarakat belum sesuai harapan, hal ini disebabkan jejaring kerjasama yang di 28
fasilitasi Sekretariat DPRD belum terintergrasi dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dewan. 4.
Belum optimalnya fungsi fasilitasi Legeslasi terhadap Perda Perda yang dihasilkan pada Program Legislasi Daerah melalui pembahasan Panitia Khusus, penyelesaiannya belum sesuai harapan hal ini terjadi pada Perda yang dibahas kadang tidak sesuai judul, berkurangnya penyelesaian jumlah Perda di Prolegda serta penundaan pembahasan disebabkan belum siapnya naskah akademik
5.
Tata Ruang dan Tata Letak Ruang Pegawai, Perpustakaan, IT, Ruang Kesehatan, dan Ruang Sekretariat DPRD serta Ruang Kerja Fraksidan petugas keamanan yang belum menciptakan kenyamanan Kerja. Disamping belum adanya ruang rapat Pimpinan DPRD yang memadai.
B. Penentuan Isu-Isu Strategis Isu strategis yang dihadapi pada pelaksanaan fasilitasi pada DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya , meliputi : 1.
Perlunya peningkatan pengkajian kebijakan dan pengembangan hasil penelitian, tersedianya bahan penyusunan produk hukum DPRD, serta meningkatkan fungsi kepustakaan dan kearsipan DPRD
2.
Perlunya peningkatan kualitas dan efektifits persidangan, risalah dan kesimpulan hasil rapat/sidang, serta terdokumentasinya kegiatan rapat/persidangan DPRD dan peningkatan fasilitasi kegiatan alat kelengkapan dewan
3.
Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan ketatausahaan dan kompentnsi SDM penyelenggara urusan rumah tangga dan kehumasan serta keprotokolan.
4.
Perlunya standar pelayanan penyusunan program, evaluasi keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efisien dan ankutabel
29
BAB IV VISI, MISI. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SERTA KEBIJAKAN
A. Visi Dan Misi SKPD
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kearah mana Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Visi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan adalah ”Menjadi Institusi yang profesional, antisipatif dan responsif dalam mendukung serta memfasilitasi kinerja dan hasil kerja DPRD” Pernyataan visi tersebut diatas bermakna sebagai berikut : 1.
Profesional adalah kemampuan khusus untuk tugas pelayanan/perbantuan bagi pegawai kesekretariatan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jalan meningkatkan kemandirian
2.
Antisipatif adalah tanggap terhadap sesuatu yang telah (akan) terjadi pada perkembangan pemerintahan dan politik di Indonesia umumnya dan Yogyakarta Khususnya.
3.
Resposif adalah kesiapan, peka dan tanggap terhadap arus dinamika perubahan politik dan peraturan yang berlaku.
4.
Fasilitasi adalah usaha perbantuan/dukungan kepada Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Masyarakat.
5.
Kinerja adalah tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan sesuai indikator, target dan sasaran yang telah ditetapkan.
6.
Hasil Kerja adalah tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan/dikerjakan sesuai indikator, target dan sasaran yang telah ditetapkan.
Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh aparat dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta serta mengetahui peran dan fungsi serta program-program yang dijalankannya dan hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang selama 5 (lima) tahun kedepan.
30
Adapun proses perumusan misi organisasi harus memperlihatkan masukan dari pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai perkembangan yang dihadapi, misi yang akan dilaksanakan adalah; 1. Meningkatkan kompetensi SDM, sarana dan prasarana instansi serta peningkatan peran kehumasan dan protokoler bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan DPRD, 2. Meningkatkan kualitas penyusunan program, keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efisien serta ankutabel, 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian dan layanan informasi DPRD serta peningkatan fungsi kepustakaan. 4. Mewujudkan kualitas Dokumen kegiatan DPRD, kualitas rapat- rapat, persidangan dan kualitas risalah rapat DPRD, serta mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
B. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tugas yang diampu Sekretariat DPRD DIY adalah menyelenggarakan kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, maka tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD pada tahun 2012 s/d 2017, adalah : 1. Mewujudkan kualitas dan kompetensi SDM sesuai jumlah dan kualifikasinya, mewujudkan sarana dan prasarana instansi sesuai kebutuhannya serta kualitas fasilitasi kehumasan dan protokoler bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan DPRD, 2. Mewujudkan kualitas penyusunan program, keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efisien dan ankutabel pada penyelenggaraan kegiatan kegiatan Sekretariat DPRD dan DPRD DIY, 3. Mendorong Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, 4. Mewujudkan bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian, layanan informasi DPRD dalam mendorong terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, serta meningkatkan fungsi kepustakaan. 31
5. Mewujudkan kualitas dokumen kegiatan DPRD, kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD. 6. Mewujudkan Tenaga Ahli Fraksi, kelompok pakar serta narasumber yang dibutuhkan dalam mendukung kinerja dan hasil kerja DPRD. 7. Mewujudkan jejaring kerja antara, DPRD, Partai Politik, Stakeholder, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Adapun sasaran yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD DIY baik dalam pencapaian tata kelola tugas-tugas kesekretariatan dan fungsinya pada fasilitasi dan dukungan amdinistrasi terhadap DPRD DIY, maka sasaran yang ditetapakan antara lain; 1.
Terwujudnya peningkatan kualitas dan penambahan SDM sesuai jumlah dan kualifikasinya, serta sarana dan prasarana perkantoran dalam peningkatan kompetensi pegawai dan peningkatan disiplin aparatur.
2.
Terwujudnya administrasi keuangan, rencana program dan kegiatanserta monitoring dan evaluasi kegiatan untuk penyempurnaan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
3.
Terfasilitasinya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Keputusan Dewan/Nota Kesepakatan dalam Produk Hukum serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur.
4.
Terfasilitasinya penyusunan RKT dan Anggaran serta pembahasan Pokok Pokok pikiran DPRD.
5.
Terfasilitasinya Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan semua stakeholder, kegiatan Reses dan terjalinnya kemitraan dengan media massa serta publikasin kegiatan DPRD
6.
Tersedianya tenaga ahli/narasumber/ kelompok pakar dan bahan raperda Inisitatif serta kajian kebijakan untuk pembahasan Program Legislasi Daerah
7.
Terfasilitasinya kegiatan kaukus Parlemen serta Forum Diskusi bidang tugas DPRD.
8.
Terfasilitasinya Peningkatan wawasan, koordinasi dan komunikasi, delegasi dan konsultasi serta kunjungan kerja DPRDdalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD DIY.
9.
Terdokumentasinya kegiatan dan kebijakan DPRD dalam dokumen soft copy dan bentuk digital
10. Terfasilitasinya pakaian dinas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 11. Tersedianya layanan informasi website, jaringan dan aplikasi intranet Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
32
Tahapan Perencanaan Pembangunan pada Periode Tahun 2013-2017 yang disusun dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ketahun sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi baik faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya maka dengan memperhatikan hasil evaluasi setiap aspek yang dapat memperngaruhi tersebut dan berdasarkan arahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan hasil diskusi dan masukan dari semua stakholder yang ada maka beberapa hal yang telah ditetapkan dalam Renstra perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18/KEP/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Pengesahan Perubahan rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat daerah pemerintah daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017 Rencana Strategis yang telah disusun berdasarkan RPJMD DIY dan Perubahannya serta adanya penyesuaian terhadap Perubahan target Pencapian sasaran Tahunan Rencanan jangka panjang Menengah Kebijakan Umum dan Program pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Tahun 2012-2017 maka beberapa target dan indikator kinerja dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD DIY Tahun 2012-2017 juga perlu diselaraskan dan disesuaikan dengan perubahan yang telah ditetapkan. Adapun beberapa perubahan yang telah dilakukan terhadap Rencana Strategis Sekretariat DPRD DIY Pada Pencapaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2012 s/d 2017 selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Tabel 11.
33
Tabel 11 . Rencana Strategis Sekretariat DPRD DIY Pada Pencapaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2012 s/d 2017 NO
Tujuan
1
2
1
1 5 93 %
Target Kinerja Pada Tahun Ke 2 3 4 6 7 8 93 % -
Meningkatnya kapasitas DPRD Persentase fasilitasi 70 % dalam penyelesaian agenda legislatif penyelesaian agenda DPRD tepat waktu Terfasilitasinya Peningkatan Jumlah keikutsertaan 220 org 220 org 165 org wawasan DPRD DIY Anggota DPRD dalam peningkatan kemampuan dan wawasan Koordinasi dan komunikasi, delegasi Jumlah Rekomendasi 280 buah 246 buah dan konsultasi serta kunjungan kerja kunjungan kerja sebagai DPRD dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD bahan kebijakan DPRD DIY
3
4
6
Indikator Kinerja
3 4 Mendorong Peningkatan Terfasilitasinya penyusunan Raperda Prosentase prolegda yang Kapasitas Lembaga Perwakilan Inisiatif dan Pembahasan Peraturan terselesaikan Rakyat Daerah Daerah oleh DPRD
2
5
Sasaran
Mewujudkan bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian dan layanan informasi DPRD dalam mendorong terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, serta meningkatkan fungsi kepustakaan. Mewujudkan kualitas dokumen kegiatan DPRD, kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD
Meningkatnya kualitas bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan,pengembangan hasil penelitian, layanan informasiDPRD dalam meningkatkan kinerja DPRD
80%
165 org
5 9
-
90%
165 org
-
-
Prosentase kajian/makalah/research brief yang dimanfaatkan oleh DPRD untuk melaksanakan fungsi DPRD
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Meningkatnya kualitas dokumen Prosentase kegiatan dan kegiatan DPRD kualitas persidangan kebijakan DPRD yang dan kualitas risalah hasil rapat-rapat terdokumentasikan DPRD
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
34
NO
Tujuan
Sasaran
Indikator Kinerja
1
2 Mewujudkan Jejaring kerja antara DPRD, Pemerintah Daerah, partai politik, stakeholder dan masyarakat.
3 Terfasilitasinya hearing/dialog dan koordinasi dengan semua stakeholder kegiatan Reses dan terjalinnya kemitraan dengan media massa serta publikasi kegiatan DPRD
4 Jumlah Aspirasi dari Masyarakat yang diterima
7
Meningkatnya penyelenggaraan kehumasan DPRD DIY 8
Mewujudkan adanya Tenaga Ahli Fraksi, kelompok pakar serta narasumber yang dibutuhkan dalam mendukung kinerja dan hasil kerja DPRD
Frekuensi sosialisasi kegiatan DPRD kepada masyarakat
kualitas Persentase pengakses pelayanan informasi aktivitas DPRD
Tersedianya tenaga ahli/narasumber/ Prosentase rekomendasi/ kelompok pakar dan bahan raperda masukan Tenaga Ahli/ Inisitatif serta kajian kebijakan untuk Pakar DPRD pembahasan Program Legislasi Daerah
1 5 186 kali
Target Kinerja Pada Tahun Ke 2 3 4 6 7 8 186 kali 188 kali 190 kali
78 kali
78 kali
134 kali
-
-
-
-
-
80 %
90 %
100 %
100 %
-
-
-
5 9 186 kali
Sumber Data : Penyusunan Program Sekretariat DPRD DIY Tahun 2015
35
C. Strategi dan Kebijakan
Stategi merupakan hal yang sangat menentukan untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran di Sekretariat DPRD adalah melalui: 1. Peningkatan Kinerja Organisasi Sekretariat DPRD melalui peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, 2. Peningkatan analisa kebutuhan pegawai, serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan fasilitasi terhadap DPRD DIY, 3. Penyusunan dan pembuatan Uraian Tugas masing-masing personil Setwan 4. Pengembangan system dan prosedur pelayanan keuangan serta system dan prosedur pelayanan DPRD, 5. Menata ulang petugas PPTK sesuai tugas, fungsi dan beban kerjanya 6. Peningkatan Peran AKD DPRD dan Sekretariat DPRD dalam perumusan perencanaan dan Evaluasi kebijakan 7. Peningkatan kualitas koordinasi dengan anggota DPRD serta membuka jajaring kerja dengan Perguruan Tinggi, Institusi Pemerintah, Mas media elektronika dan Radio, Televisi serta pengembangan system jaringan dan website, 8. Peningkatan mutu produk hukum, pengembangan kebijakan dan kajian kebijakan serta peningkatan mutu dan kualitas tenaga ahli / narasumber / kelompok pakar 9. Pengembangan kualitas informasi dan layanan publik beserta peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyampaian informasi dalam rangka penyedian informasi kegiatan kedewanan, 10. Peningkatan mutu pelayanan kepustakaan dalam rangka pengembangan fungsi kepustakaan disamping perlunya meningkatkan sarana dan prasrana penunjangnya. 11. Peningkatan mutu keamanan kerja dan jaminan kesehatan bagi anggota DPRD DIY.
Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Prewitt (1973), Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena Kebijakan itu). Dari uraian tersebut dan dalam menuju tercapainya sasaran, tujuan, misi dan visi yang ditetapkan Sekretariat DPRD DIY kebijakan yang ditetapkan adalah : “Penataan kembali kelembagaan dan peningkatan aparatur sesuai kemampuan dan kebutuhan”. 36
Adapun dalam penjabaran pelaksanaan dari kebijakan pokok tersebut akan ditempuh beberapa kebijakan sebagai berikut : 1. Melaksanakan validasi inventarisasi asset, SDM dan Sarana Prasara melalui Master Plan 2. Melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah sesuai ketentuan yang berlakudan berdasarkan ASB (SBK-SBU) dan SHBJ dengan mengembangkan kajian perencanaan, monitoring dan evaluasi 3. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan DPRD dan stakeholder 4. Semua Fasilitasi kegiatan Alat Kelengkapan DPRD harus berdasarkan SOP atau Juklak dan Juknis 5. Melaksanakan fasilitasi Produk Hukum, pengembangan kebijakan dan kajian kebijakan serta peningkatan mutu dan kualitas tenaga ahli / narasumber / kelompok pakar 6. Meningkatkan
fasilitasi
penyelenggaraan
rapat,
pembuatan
risalah
dan
mendokumentasi hasil kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD 7. Meningkatkan ketersediaan layanan informasi dan Infrastruktur data base dengan meningkatkan peran serta admin dalam layanan informasi melalui IT. 8. Pengembangan fungsi kepustakaan, dengan memaksimalkan asset yang ada. 9. Menyelenggarakan dan mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan pegawai Setelah ditetapkannya Strategi dan Kebijakan, maka selanjutnya menghubungkan antara VISI, MISI, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD DIY Pada Periode Tahun 2012 S/D 2017.
Untuk mengetahui
koneksitas antara satu dan lainnya bisa dijelasakan pada Tabel 12 pada halaman selanjutnya.
37
Tabel 12 : Hubungan Antara VISI, MISI, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD DIY Pada Periode Tahun 2012 S/D 2017 No VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 1. Menjadi 1. Meningkatkan 1. Mewujudkan 1. Terwujudnya 1. Peningkatan 1. Melaksanakan validasi Institusi yang kom petensi SDM, kualitas dan peningkatan kualitas Kinerja Organisasi inventarisasi asset, SDM profesional, sarana dan kompetensi SDM dan penambahan SDM Sekretariat DPRD dan Sarana Prasara antisipatif dan prasarana instansi sesuai jumlah dan sesuai jumlah dan melalui peningkatan melalui Master Plan responsif serta peningkatan kualifikasinya, kualifikasinya, serta kuantitas dan 2. Menyelenggarakan dan dalam peran kehumasan mewujudkan sarana dan prasarana kualitas SDM, mengirimkan peserta mendukung dan protokoler sarana dan perkantoran dalam 2. Peningkatan analisa pendidikan dan pelatihan serta bagi prasarana instansi peningkatan kebutuhan pegawai, pegawai memfasilitasi penyelenggaraan sesuai kompetensi pegawai serta sarana dan kinerja dan kegiatan-kegiatan kebutuhannya serta dan peningkatan prasarana hasil kerja DPRD kualitas fasilitasi disiplin aparatur penunjang kegiatan DPRD kehumasan dan fasilitasi terhadap protokoler bagi DPRD DIY, penyelenggaraan 3. Penyusunan dan kegiatan-kegiatan pembuatan Uraian DPRD Tugas masingmasing personil Setwan 2. Meningkatkan 2. Mewujudkan 2. Terwujudnya 4. Pengembangan 3. Melaksanakan Standar kualitas kualitas administrasi keuangan, system dan prosedur Akuntansi Pemerintah penyusunan penyusunan rencana program dan pelayanan keuangan sesuai ketentuan yang program, program, keuangan kegiatanserta serta system dan berlakudan berdasarkan keuangan serta serta monitoring monitoring dan prosedur pelayanan ASB (SBK-SBU) dan monitoring dan dan evaluasi yang evaluasi kegiatan DPRD, SHBJ evaluasi yang lebih efektif, untuk penyempurnaan 5. Menata ulang denganmengembangkan lebih efektif, efisien dan sistem pelaporan petugas PPTK kajian perencanaan, efisien serta ankutabel pada capaian kinerja dan sesuai tugas, fungsi monitoring dan evaluasi ankutabel penyelenggaraan keuangan dan beban kerjanya kegiatan-kegiatan Sekretariat DPRD dan DPRD DIY
38
No
VISI
MISI 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian dan layanan informasi DPRD serta peningkatan fungsi kepustakaan
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 3. Mewujudkan bahan 3. Tersedianya tenaga 6. Peningkatan mutu 4. Melaksanakan fasilitasi penyusunan produk ahli/narasumber/ produk hukum, Produk Hukum, hukum, kajian kelompok pakardan pengembangan pengembangan kebijakan kebijakan, bahan raperda Inisitatif kebijakan dan dan kajian kebijakan serta pengembangan serta kajian kebijakan kajian kebijakan peningkatan mutu dan hasil penelitian, untuk pembahasan serta peningkatan kualitas tenaga ahli / layanan informasi Program Legislasi mutu dan kualitas narasumber / kelompok DPRD dalam Daerah tenaga ahli / pakar mendorong 4. Terfasilitasinya narasumber / 5. Meningkatkan terwujudnya kegiatan kaukus kelompok pakar ketersediaan layanan Rancangan Parlemen serta Forum 7. Pengembangan informasi dan Peraturan Daerah Diskusi bidang tugas kualitas informasi Infrastruktur data base Inisiatif DPRD, DPRD. dan layanan publik dengan meningkatkan serta meningkatkan 5. Tersedianya layanan beserta peningkatan peran serta admin dalam fungsi kepustakaan. informasi website, sarana dan layanan informasi melalui 4. Mewujudkan jaringan dan aplikasi prasarana IT. adanya Tenaga intranet Dewan penunjang 6. Pengembangan fungsi Ahli Fraksi, Perwakilan Rakyat penyampaian kepustakaan, dengan kelompok pakar Daerah informasi dalam memaksimalkan asset serta narasumber rangka penyedian yang ada. yang dibutuhkan informasi kegiatan dalam mendukung kedewanan, kinerja dan hasil 8. Peningkatan mutu kerja DPRD. pelayanan 5. Mewujudkan kepustakaan dalam jejaring kerja rangka antara, DPRD, pengembangan Partai Politik, fungsi kepustakaan Stakeholder, disamping perlunya Pemerintah Daerah meningkatkan dan Masyarakat. sarana dan prasrana penunjangnya
39
No
VISI
MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 4. Mewujudkan 6. Mendorong 6. Terfasilitasinya 9. Peningkatan Peran 7. Meningkatkan koordinasi, kualitas Dokumen Peningkatan pembahasan AKD DPRD dan kerjasama dan kemitraan kegiatan DPRD, Kapasitas Lembaga Rancangan Peraturan Sekretariat DPRD dengan DPRD dan kualitas rapatPerwakilan Rakyat Daerah/Rancangan dalam perumusan stakeholder rapat, persidangan Daerah, Keputusan Dewan/ perencanaan dan 8. Semua Fasilitasi kegiatan dan kualitas 7. Mewujudkan Nota Kesepakatan Evaluasi kebijakan Alat Kelengkapan DPRD risalah rapat kualitas dokumen dalam Produk Hukum 10. Peningkatan harus berdasarkan SOP DPRD, serta kegiatan DPRD, sertaLaporan kualitas atau Juklak dan Juknis mewujudkan kualitas Keterangan koordinasi dengan 9. Meningkatkan fasilitasi peningkatan persidangan dan Pertanggungjawaban anggota DPRD penyelenggaraan rapat, kapasitas Lembaga kualitas risalah Gubernur. serta membuka pembuatan risalah dan Perwakilan Rakyat hasil rapat-rapat 7. Terfasilitasinya jajaring kerja mendokumentasi hasil Daerah DPRD. penyusunan RKT dan dengan Perguruan kinerja DPRD dan Anggaran serta Tinggi, Institusi Sekretariat DPRD pembahasan Pokok Pemerintah, Mas Pokok pikiran DPRD. media elektronika 8. Terfasilitasinya dan Radio, Hearing/ Dialog dan Televisi serta Koordinasi dengan pengembangan semua stakeholder, system jaringan kegiatan Reses dan dan website. terjalinnya kemitraan Peningkatan mutu dengan media massa keamanan kerja serta publikasin dan jaminan kegiatan DPRD kesehatan bagi 9. Terfasilitasinya anggota DPRD Peningkatan wawasan, DIY koordinasi dan komunikasi, delegasi dan konsultasiserta kunjungan kerja DPRDdalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD DIY.
40
No
VISI
MISI
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
10. Terdokumentasinya kegiatan dan kebijakan DPRD dalam dokumen soft copy dan bentuk digital 11. Terfasilitasinya asuransi kesehatan, pakaian dinas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sumber Data : FGD Sekretariat DPRD DIY Awal Mei Tahun 2013
41
D. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat DPRD Terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1. Adapun faktor penghambat yang berpengaruh pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari aspek kinerja pelayanan Sekretariat DPRD DIY dari hasil pemetaan permasalahan, isu strategis dan arah kebijakan yang diambil Sekretariat DPRD DIY bisa dipetakan melalui pendekatan SWOT analisis, yaitu Faktor Penghambat yang sangat berpengaruh pada kinerja Sekretariat DPRD adalah : a. Minimnya fasilitas ruang/prasarana gedung kantor Sekretariat DPRD yang dapat mempengaruhi kinerja dan keoptimalan pelayanan/fasilitasi Sekretariat DPRD kepada DPRD b. Lambannya pengisian pegawai yang disebabkan berkurangnya pegawai purna tugas tidak seimbang dengan regenerasi (recruitmen Pegawai baru) c. Kurangnya ketersediaan SDM yang memadai terutama untuk tenaga SDM yang membutuhkan kompetensi khusus seperti Legal Drafter, Notulen, Fungsional Perencana dan Arsiparis untuk mengimbangi ruang lingkup ketugasan sebagai fasilitator penyelenggaraan kedewanan, Faktor - faktor penghambat dimaksud perlu mendapatkan prioritas penanganan dan perencanaan secara berkesinambunagan serta penyelesaiannya melibatkan berbagai unsur yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebab bila permasalahan yang menjadi penghambat dimaksud tidak ditangani dan difasilitasi secara baik bukan tidak mungkin akan menjadi permasalahan atau penghambat terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terutama pada Misi ke 3 yaitu tidak tercapainya peningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan Misi ke 4 pada tercapainya pemantapan prasarana dan sarana daerah.
2. Sedangkanfaktor pendorong yang bisa berpengaruh pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari aspek kinerja pelayanan Sekretariat DPRD DIY dari hasil pemetaan permasalahan, isu strategis dan arah kebijakan yang diambil Sekretariat DPRD DIY hasil pemetaan melalui pendekatan SWOT analisis, yaitu ; a. Dukungan anggaran yang cukup memadai dalam memfasilitasi kegiatan DPRD; b. Terbukanya peluang pengembangan Teknologi Informasi dan pengembangan penelitian serta kajian kebijakan
42
c. Terbentuknya jejaring kerja dengan dengan stakeholder, perguruan tinggi, Institusi Pemerintah, NGO, Media masa dan elektronik Faktor - faktor pendorong dimaksud perlu mendapatkan apresiasi atau keterbukaan kerjasama yang saling menguntungkan demi membantu hambatan, penyelesaian permasalahan dan tantangan pelayanan terhadap DPRD ke depan, bila hal tersebut bisa disikapi dan digunakan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta bukan tidak mungkin optimalisasi pelayanan yang baik dalam fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta bukan tidak mungkin akan mempengaruhi keberhasilan akan Visi dan Misi ke 3 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mencapai Peningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
43
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagai penjabaran Misi dan Visi yang ditetapkan dan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan, maka untuk mencapai tujuan yang telah digariskan tersebut perlu disusun Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatir, bisa dijelaskan sebagai berikut : A. Program – Program Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2012 – 2017 Sekretariat DPRD DIY, pada tahun 2015 telah dilaksanakan review sejalan dengan adanya redesain perencanaan pemerintah daerah dengan menghasilkan / menetapakan 7 program yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 7. Program Kerjasama Informasi DPRD Dengan Mass Media
B. Kegiatan Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan berdasarkan ke 7 program tersebut diatas, maka masing-masing program dijabarkan dalam kegiatankegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :
1. Program 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran, didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
44
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pengiriman dan penerimaan surat yang tepat sasaran dalam menunjang dan meningkatkan kinerja sekretariat DPRD. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air, listrik dan telephon sebagai penunjang kelancaran tugas. 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya surat-surat ijin kendaraan dinas dan kepatuhan terhadap pembayaran Pajak Kendaraan 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah kelancaran pengelolaan administrasi keuangan melalui pembayaran honor pengelola keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya ruang kerja yang bersih dan nyaman. 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor penunjang kelancaran tugas. 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah tercapainya ketersediaan bahan hasil kerja yang dicetak dan digandakan sesuai kebutuhan. 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya penerangan pada bangunan perkantoran. 9. Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan wawasan bagi anggota DPRD dan Pegawaimelalui pengadaan buku perpustakaan dan langgaran surat kabar harian dan majalah.. 10. Penyediaan Makanan dan Minuman Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan makanan dan minuman penyelenggaraan rapat-rapat sekretariat DPRD dalam menunjang koordinasi.
45
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Hasil yang akan dicapai dan pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam mendukung kinerja SKPD. 12. Penyediaan Jasa administrasi kepegawaian Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya tertib administrasi kepegawaian bagi PNS di Sekretariat DPRD dan terpenuhinya ketertiban arsip arsip sekretariat DPRD. 13. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor. Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka terwujudnya ketertiban dan keamanan Kantor DPRD melalui jasa outsourching pengamanan (Satpam) 14. Penyediaan retribusi sampah Hasil kegiatan ini dimaksudkan memenuhi ketentuan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Yogyakarta berupa jasa retribusi daerah setiap bulan
2. Program 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, didukung dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Pengadaan Mobil Jabatan Hasil yang dicapai dari pelaksanaan ini adalah terwujudnya kelancaran kegiatan pimpinan dewan dewan. 2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Hasil yang dicapai dari pelaksanaan ini adalah terwujudnya kelancaran kegiatan alat kelengkapan dewan. 3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Hasil yang dicapai dari pelaksanaan ini adalah terwujudnya sarana prasana kedung kantor untuk kelancaran kegiatan alat kelengkapan dewan. 4. Pengadaan peralatan gedung kantor Hasil yang dicapai dari pelaksanaan ini adalah terwujudnya sarana prasana kedung kantor untuk kelancaran kegiatan alat kelengkapan dewan. 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor DPRD.
46
6. Pemeliliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional DPRD. 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan peralatan kantor. 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan perlengkapan kantor.
3. Program 3 Peningkatan Disiplin Aparatur didukung dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Hasil yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Terwujudnya peningkatan disiplin dan pelayanan aparatur pakaian dinas anggota DPRD dan Sekretariat DPRD. 2. Pengadaan Pakaian kerja lapangan Hasil yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Terwujudnya peningkatan disiplin dan pelayanan aparatur Sekretariat DPRD.
4. Program 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur didukung dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kesekretariatan Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan, antara lain adalah peningkatan pengetahuan dan wawasan aparatur kesekretariatan dan pengembangan SDM.
5. Program 5 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan didukung dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Penyusunan laporan merupakan kegiatan untuk melaporkan Kinerja Program Kegiatan untuk menyusun laporan kinerja SKPD (LAKIP, Konsep LKPJ, Konsep LPPD)
47
2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan laporan merupakan kegiatan untuk melaporkan status perkembangan pengelolaan keuangan atau pertanggungjawaban keuangan dan menghasilkan laporan SKPD (Laporan bulanan, triwulanan, smesteran, prognosis dan laporan akhir tahun). 3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan atau penyusunan program merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penyusunan program dan kegiatan yang menentukan atau mempengaruhi keberlangsungan hidup (eksistensi) dan kesinambungan (konsistensi) SKPD dengan tujuan menyusun dokumen perencanan bagi SKPD yang bersangkutan (RKT, RKA, PK, DPA, ROPK, Renja, Renstra) 4. Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Program / Kegiatan Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk melihat secara dekat dan mengevaluasi program dan kegiatan teknis yang telah dilakukan untk mengendalikan agar program dan kegiatan SKPD tersebut dapat mencapai hasil sesuai yang diharapkan dengan tujuan melakukan monitoring dan evaluasi program pada setiap SKPD oleh SKPD yang bersangkutan
6. Program 6 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Hasil yang akan dicapai dengan kegiatan ini terwujudnya pembahasan rancangan peraturan daerah/Nota kesepakatan/keputusan DPRD/ Peraturan DPRD dan Rekomendasi DPRD DIY. Kegiatan ini dilaksanakan melalui rapat konsultasi, rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dengan eksekutif, public hearing, kunjungan kerja dan konsultasi ke pemerintah pusat, yang dilaksanakan oleh panitia Khusus dan atau alat kelengkapan dewan lainnya Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 dan mulai tahun anggaran 2015 termasuk kegiatan yang mengalami regruping/redesign 2. Hearing/ Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama (Pada Tahun 2015 diregruping)
48
Hasil yang akan dicapai dengan kegiatan ini terfasilitasinya penyampaian aspirasi masyarakat di gedung DPRD melalui kegiatan hearing dengar pendapat, penerimaan demonstrasi dan unjukrasa serta penyelenggaraan sarasehan dan penerimaan tamu alat kelengkapan DPRD Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 dan mulai tahun anggaran 2015 termasuk kegiatan yang mengalami regruping/redesign 3. Rapat-Rapat Paripurna Hasil yang akan dicapai dengan kegiatan ini terfasilitasinya kegiatan rapat paripurna istimewa Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 dan mulai tahun anggaran 2015 termasuk kegiatan yang mengalami regruping/redesign 4. Kegiatan Reses Hasil yang akan dicapai dan pelaksanaan kegiatan ini adalah terjaringnya aspirasi masyarakat pada 5 Kabupaten / Kota yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil reses. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kunjungan ke daerah, identifikasi permasalahan ke Kabupaten / Kota, pertemuan / konsultasi / diskusi dengan masyarakat /dinas/instansi terkait di Kabupaten / Kota. Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 dan mulai tahun anggaran 2015 termasuk kegiatan yang mengalami regruping/redesign 5. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas SDM dewan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu legislasi, penganggaran dan pengawasan di dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Kegiatan ini dilaksanakan melaui workshop/ seminar/ bimbingan teknis. 6. Fasilitasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Hasil yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah agar proses pergantian antar waktu bagi anggota DPRD atas usulan Partainya dapat berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 dan mulai tahun anggaran 2015 termasuk kegiatan yang mengalami regruping/redesign 7. Layanan Informasi Pendukung Kegiatan DPRD melalui Website Hasil kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana informasi dan data melalui website dan peralatan Teknologi Informasi dapat mendukung kinerja DPRD dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepetingan 49
Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 dan mulai tahun anggaran 2015 termasuk kegiatan yang mengalami regruping/redesign 8. Fasilitasi Penyelenggaraan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Hasil dari kegiatan ini untuk memberikan dukungan kajian dan pengembangan kebijakan yang dapat digunakan oleh DPRD dalam pengambilan keputusan. 9. Penerbitan Majalah Mimbar Legislatif, Pembuatan Booklets DPRD DIY Kegiatan penerbitan majalah mimbar dan pembuatan booklet DPRD dimaksudkan untuk menyebarluarkan informasi kegiatan DPRD DIY ke seluruh Indonesia serta publikasi profil dan identitas DPRD DIY melalui buku dan majalah kepada masyarakat yang berkunjung ke DPRD DIY. Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 dan mulai tahun anggaran 2015 termasuk kegiatan yang mengalami regruping/redesign 10. Penyelenggaraan Publikasi Kegiatan DPRD Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi yang seimbang kepada masyarakat tentang kinerja dan hasil kerja DPRD melalui berbegai media massa cetak maupun elektronik yang dikemas dalam berbagai acara dan kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 dan mulai tahun anggaran 2015 termasuk kegiatan yang mengalami regruping/redesign 11. Penyusunan Dokumentasi Kegiatan Dan Kebijakan DPRD Kegiatan ini diharapkan untuk membuat dan menyusun dokumen proses secara kronologis terhadap pembahasan bahan acara di DPRD DIY yang dapat dipergunakan sebagai dokumen/arsip. 12. Penyusunan Info Kajian Kegiatan info kajian dimaksudkan untuk mempermudah DPRD dalam memperoleh informasi dalam bentuk ringkasan hasil penelitian maupun hasil kajian yang disusun oleh sekreariat DPRD berupa research brief Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 dan mulai tahun anggaran 2015 termasuk kegiatan yang mengalami regruping/redesign 13. Fasilitasi Pembahasan Raperda Inisiatif, Rancangan Nota Kesepakatan, Rakepwan Kegiatan ini merupakan salah satu dukungan kepada DPRD DIY dalam menyiapkan draft Naskah Akademik dan draft raperda yang menjadi inisiatif DPRD melalui jasa konsultan dan forum diskusi dan workshop yang hasilnya setelah disetujui oleh Badan Legislasi Daerah akan bahas oleh Panitia Khusus DPRD bersama eksekutif 50
Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 dan mulai tahun anggaran 2015 termasuk kegiatan yang mengalami regruping/redesign 14. Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan jaminan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD DIY beserta keluarganya Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 111 Tahun 2013 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 37 Tahun 2014 kegiatan ini sudah tidak diperbolehkan untuk dianggarkan dalam APBD karena semua asuransi kesehatan bagi penyelenggara negara diwajibkan untuk mengikuti program BPJS 15. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum DPRD Kegiatan penyusunan produk hukum DPRD merupakan dukungan anggaran dalam menyiapkan keputusan dewan, peraturan dewan dan keputusan pimpinan dewan. Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 dan mulai tahun anggaran 2015 termasuk kegiatan yang mengalami regruping/redesign 16. Fasilitasi Kegiatan Kaukus Parlemen Perempuan DPRD DIY Kegiatan ini merupakan fasilitasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Perempuan dalam melaksanakan kegiatan forum komunikasi dengan anggota parlemen perempuan dengan DPRD Kabupaten Kota maupun dalam rangka mengikuti forum kaukus parlemen perempuan nasional Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 dan mulai tahun anggaran 2015 termasuk kegiatan yang mengalami regruping/redesign 17. Penyusunan Laporan Kegiatan DPRD Kegiatan penyusunan laporan kegiatan DPRD memuat laporan hasil kerja semua alat kelengkapan DPRD yang telah dilaksanakan selama satu tahun yang akan dikompilasi menjadi laporan akhir masa jabatan pada tahun terakhir periode keanggotaan DPRD Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 dan mulai tahun anggaran 2015 termasuk kegiatan yang mengalami regruping/redesign 18. Fasilitasi Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY Hasil yang diinginkan dengan pelaksanaan kegiatan ini adalah dokumen keputusan dewan yang berisi pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan intisari dari kumpulan aspirasi yang diperoleh anggota DPRD dari berbagai sumber dengan memaksimalkan fungsi Tenaga Ahli Fraksi dan Narasumber Pakar Alat 51
Kelengkapan Dewan yang akan disampaikan kepada eksekutif sebagai salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berikutnya. 19. Penyelenggaraan Tugas Pimpinan DPRD Hasil yang ingin diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/ rekomendasi alat kelengkapan pimpinan dewan yang diperoleh dari hasil rapatrapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing 20. Penyelenggaraan Tugas Badan Musyarawarah Hasil yang ingin diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/ rekomendasi alat kelengkapan badan musyawaran yang diperoleh dari hasil rapatrapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing 21. Penyelenggaraan Tugas Komisi-Komisi DPRD Hasil yang ingin diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/ rekomendasi alat kelengkapan Komisi-komisi yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing 22. Penyelenggaraan Tugas Badan Pembentukan Perda dan atau Perdais Hasil yang ingin diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/ rekomendasi alat kelengkapan Badan Pembentukan Perda dan atau Perdais yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing 23. Penyelenggaraan Tugas Badan Kehormatan Hasil yang ingin diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/ rekomendasi alat kelengkapan Badan Kehormatan yang diperoleh dari hasil rapatrapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing. 24. Penyelenggaraan Pembahasan Pansus/Tim/AKD 52
Kegiatan ini merupakan salah satu hasil redesign kegiatan pada tahun 2014 yang berisi kegiatan penyelenggaraan fungsi panitia khusus yang membahasn bahan acara diantaranya raperda-raperda, LKPJ, LHP BPK, dalam rapat-rapat, kunjungan kerja dan konsultasi ke pemerintah pusat untuk menjadi keputusan dewan dan persetujuan bersama raperda. 25. Penyelenggaraan Tugas Kegiatan Badan Anggaran Hasil yang ingin diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/ rekomendasi alat kelengkapan Badan Anggaran yang diperoleh dari hasil rapatrapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing 26. Pengembangan Dokumentasi Kinerja DPRD Kegiatan Penataan Dokumen berupa dokumen pembahasan Raperda/Raperdais, dokumen rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD, dokumen risalah rapat paripurna dan dokumen pembahasan produk hukum DPRD lainnya, perlu disusun sedemikian rupa sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD DIY bisa terdokumentasi dengan baik 27. Penyelenggaraan Tugas Fraksi-fraksi Kegiatan ini adalah terwujudnya fasilitasi terhadap administrasi dan staf fraksi dalam menyiapkan Rekomendasi/Kebijakan Fraksi baik dalam bentuk surat ataupun naskah pidato pemandangan umum fraksi maupun pendapat akhir fraksi dan dokumen lainnya yang menjadi kewenangan fraksi. 7. Program 7. Kerjasama Informasi DPRD Dengan Mass Media didukung dengan kegiatan sebagai berikut : 1. Penyebarluasan Kinerja dan Produk Kerja DPRD Merupakan hasil kegiatan Redesain pada Tahun Anggaran 2015, dimana substansi kegiatan tersebut bersifat publikasi aktivitas maupun hasil kerja DPRD DIY. 2. Pengembangan Kemitraan Kehumasan Merupakan kegiatan yang bersifat kehumasan, 3. Penyelenggaraan Reses, Public Hearing dan Konsultasi Publik Merupakan kegiatan yang bersifat penyaluran aspirasi masyarakat, dilakukan untuk menjaring aspirasi dan koordinasi dengan pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat melalui Reses dan Hearing sebagai bahan referensi pengambilan keputusan. Kegiatan ini merupakan hasil dari redesain Tahun 2015, yaitu hasil 53
regrouping kegiatan Reses serta Hearing dialog.
C. Indikator Kinerja Untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis perlu dirumuskan Indikator Kinerja, karena indikator kinerja adalah sebagai alat ukur apakah Program dan Kegiatan yang dituangkan pada Renstra Instansi telah sesuai dan telah mengacu pada misi serta Indikator Kinerja Gubernur yang di tuangkan pada Rencana Strategis Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diRPJMD periode 5 (lima) tahunan. Selanjutnya Indikator Kinerja di pakai masing – masing SKPD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai yang diemban, sedangkan sesuai Pasal 172 Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Kelembangaan maka salah satu fungsi Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta adalah menyusun program dan kegiatan Sekretariat DPRD guna fasilitasi dan pelayanan administrasi bagi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengacu hal tersebut serta hubungannya dengan Indikator Kinerja, maka Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta wajib merencanakan Program dan Kegiatan dengan menghubungkan Tujuan dan Sasaran yang telah di tetapkan pada Rencana Strategis Periode 2012 s/d 2017. Adapun gambaran target kinerja dan pendanaan indikatif selama Periode Tahun 2012 s/d 2017 Rencana Strategis Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, bisa dijelaskan pada Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada Tabel 13 di halaman selanjutnya.
54
Tabel 13 : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rencana Strategis Periode Tahun 2012 s/d 2017 Dalam Ribuan Rupiah (1.000) Kode
Tujuan
Sasaran
Indik ator Sasa Program ran
1
2
3
1.Mewujudk an peningkatan kualitas dan penambaha n SDM sesuai jumlah dan kualifikasiny a, tersedianya sarana dan prasarana instansi sesuai kebutuhann ya serta peningkatan peran Kehumasan dan protokoler bagi penyelengg araan kegiatankegiatan DPRD,
1.Terwujudn ya peningkatan kualitas dan penambaha n SDM sesuai jumlah dan kualifikasiny a, serta sarana dan prasarana perkantoran dalam peningkatan kompetensi pegawai dan peningkatan disiplin aparatur
Menin gkatk an kualit as SDM
4
Kegiatan
5
PROGRA M PELAYAN AN ADMINIST Penyediaan Jasa RASI Surat Menyurat PERKANT ORAN Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Data Indikator Capaia Kinerja n Pada Program Tahun (Outcome) Awal dan Perenc Kegiatan anaan (Out put) (%) 6
Peningkatan Kualitas Pelayanan Internal Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan informasi, sumber daya air&listrik Penyediaan Jasa Kelancaran Pemeliharaan Dan Pelayanan Perizinan Kendaraan Mobilitas Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi pelayanan Keuangan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Kenyamana Kebersihan Kantor n dan keindahan lingkungan Penyediaan Alat Kelancaran Tulis Kantor pelayanan administrasi perkantoran
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1
Target
Rp.
Tahun 2
Target
Rp.
Tahun 3
Target
Tahun 4
Rp.
Target
Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Tahun 5
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
100
100%
2.594.660
100%
2.609.511
100%
2.653.830
100%
2.861.870
100%
2.769.078
100%
13.314.596
48.28
1500 surat
5.500
1500 surat
6.000
1500 surat
6.000
1500 surat
6.250
1500 surat
6.500
7.500 surat
30.250
Unit Kerja SKPD Lok Penan asi ggung jawab 20
21
DIY 100
100
100
12 bln/ 4 pkt
846.080
32 mobil 7 mtr
35.188
16 org
40.200
12 bln/ 4 pkt
950.000
32 mobil 6 mtr
35.188
16 org
40.200
12 bln/ 4 pkt
950.000
32 mobil 6 mtr
37.000
16 org
41.000
12 bln/ 4 pkt
970.000
32 mobil 6 mtr
37.000
16 org
41.000
12 bln/ 4 pkt
970.000
34 mobil 6 mtr
37.250
16 org
41.250
12 bln/ 4 pkt
4.686.080
34 mobil 6 mtr
181.626
16 org
203.650
DIY
DIY
DIY 100
2 pkt
222.650
2 pkt
230.650
2 pkt
232.000
2 pkt
235.000
2 pkt
236.000
2 pkt
1.156.300 DIY
100
80 ATK
150.231
80 ATK 55 x 4 set Papan Nama DPRD
160.000
23 ATK
165.000
80 ATK
175.000
81 ATK
185.000
81 ATK 55 x 4 set Papan Nama DPRD
835.231 DIY
55
Kode
Tujuan
1
Sasaran
2
Indik ator Sasa Program ran 3
4
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Out put)
Data Capaia n Pada Tahun Awal Perenc anaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1
Target
Rp.
Tahun 2
Target
Rp.
Tahun 3
Target
Tahun 4
Rp.
Target
Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Tahun 5
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Penyediaan komponen instaliasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Kelancaran pelayanan sarana kerja
100
17 macam
25.000
17 macam
20.000
17 macam
22.000
17 macam
24.000
17 macam
26.000
17 macam
117.000
Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan penyediaan bahan bacaan & referensi Kelancaran pelaksanaan koordinasi
89.85
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan Dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kelancaran pelayanan dewan dan kegiatan dewan
Unit Kerja SKPD Lok Penan asi ggung jawab 20
21 DIY
100
32.46
100
44 cetak dan 8 mcm FC
107.040
8 SKH 11 Majala 5 pkt Buku
151.154
4.500 os Rakor setwan, 1296 osTamu Setwan. 3600 os Unjuk Rasa 5.040 os. Rapat Internal Fraksi 4 kali Kab/ Kota, 5 kali Konsultasi dan koordinasi di dalam Jawa 5 kali Koordinasi /Kunjunga
242.400
295.820
44 cetak dan 8 mcm FC
107.040
9 SKH 11 Majala 5 pkt Buku
151.854
4.500 os Rakor setwan, 1.296 osTamu Setwan. 1.296 os Unjuk Rasa
248.700
4 kali Kab/ 315.750 Kota, 5 kali Konsultasi dan koordinasi di dalam Jawa 3 kali Koordinasi /Kunjunga
44 cetak dan 8 mcm FC
110.060
9 SKH 11 Majala 5 pkt Buku
153.630
4.500 os Rakor setwan, 1.296 osTamu Setwan. 1.296 os Unjuk Rasa
252.600
4 kali Kab/ Kota, 5 kali Konsultasi dan koordinasi di dalam Jawa 3 kali Koordinasi/Ku njungan ke luar Jawa
322.840
44 cetak dan 8 mcm FC
112.080
9 SKH 11 Majala 5 pkt Buku
154.740
4.500 os Rakor setwan, 1.296 osTamu Setwan. 1.296 os Unjuk Rasa
255.800
4 kali Kab/ Kota, 5 kali Konsultasi dan koordinasi di dalam Jawa 3 kali Koordinasi/Ku njungan ke luar Jawa
332.750
44 cetak dan 8 mcm FC
113.470
9 SKH 11 Majala 5 pkt Buku
156.350
4.500 os Rakor setwan, 1.296 osTamu Setwan. 1.296 os Unjuk Rasa
263.800
4 kali Kab/ Kota, 6 kali Konsultasi dan koordinasi di dalam Jawa 5 kali Koordinasi/Ku njungan ke luar Jawa
420.550
44 cetak dan 8 mcm FC
549.690
9 SKH 11 Majala 5 pkt Buku
767.728
4.500 os Rakor setwan, 1.296 osTamu Setwan. 1.296 os Unjuk Rasa
1.263.300
20 kali Kab/ Kota, 26 kali Konsultasi dan koordinasi di dalam Jawa 19 kali Koordinasi/ Kunjungan
1.687.710
DIY
DIY
DIY
DIY
56
Kode
Tujuan
1
Sasaran
2
Indik ator Sasa Program ran 3
4
Kegiatan
5
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Out put)
Data Capaia n Pada Tahun Awal Perenc anaan (%)
6
7
Penyeediaan Jasa Administrasi Kepegawaian
Kelancaran pelayanan administrasi kepegawaia n Penyediaan Jasa Kenyamana Keamanan n dan Kantor/Gedung/Tem keamanan pat Kerja kantor Penyediaan Kelancaran Retribusi Sampah pelayanan keindahan lingkungan& kesehatan PROGRA Peningkatan M kualitas PENINGK sarana dan ATAN prasarana SARANA kerja DAN Pengadaan Mobil Menunjang PRASARA Jabatan kelancaran NA tugas-tugas APARATU dewan R Pengadaan Kebutuhan Kendaraan sarana Dinas/Operasional prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi
100
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Tahun 5
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
8 n ke luar Jawa
9
10 n ke luar Jawa
11
12
13
14
15
16
17
18 ke luar Jawa
19
-
-0
-
2 org x 12 bln
65.647
2 org x 12 bln
72.212
2 org x 12 bln
79.433
2 org x 12 bln
12 bulan
472.103
12 bulan
12 bulan
634.441
12 bulan
697.885
12 bulan
767.673
12 bulan
490.210
Unit Kerja SKPD Lok Penan asi ggung jawab 20
21
2.579.383 DIY
100
12 bulan
1.200
12 bulan
1.440
12 bulan
1.440
12 bulan
1.800
12 bulan
2.100
12 bulan
8.140 DIY
100
100%
3.482.102
100%
5.172.712
100%
5.664.673
100%
4.729.000
100%
5.000.000
100%
23.586.449 DIY
-
-
--
-
---
5 Unit
2.130.000
-
--
-
-
5 unit
2.130.000 DIY
100
2 Unit Motor Dinas Roda 2
34.135
-
-
4 unit mobil operasional komisi
1.716.663
2 Mobil dan 2 Motor
780.000
-
-
8 mobil & 4 Motor
-
DIY
57
Kode
Tujuan
1
Sasaran
2
Indik ator Sasa Program ran 3
4
Kegiatan
5 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Out put)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1
Target
Tahun 2
Rp.
Target
Rp.
Tahun 3
Target
Tahun 4
Rp.
Target
Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Tahun 5
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Kebutuha n sarana prasarana aparatur (perlengka pan gdg kantor) terpenuhi
80.00
1 pkt
200.000
1 pkt
150.000
1 pkt
408.272
1 pkt
400.000
1 pkt
300.000
5 pkt
1.200.000
Kebutuhan sarana prasarana aparatur (Peralatan gdg kantor) terpenuhi
100
Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
Fungsi gedung/kant or tetap terjaga Pemeliharaan Rutin/ Fungsi Berkala Kendaraan kendaraan Dinas/ Operasional dinas/operas ional tetap terjaga Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Data Capaia n Pada Tahun Awal Perenc anaan (%)
Kebutuhan pemeliharaa n prasarana aparatur (perlengkap an gedung kantor) terpenuhi
Unit Kerja SKPD Lok Penan asi ggung jawab 20
21
DIY
1 pkt
305.033
10 pkt
100.000
9 pkt
71.933
3 pkt
130.000
4 pkt
250.000
22 pkt
915.033 DIY
100
-
-
2 pkt
430.000
-
-
-
-
-
-
2 pkt
430.000
100
7 pkt
1.567.550
7 pkt
1.240.500
2pkt
192.894
7 pkt
500.000
7 pkt
520.000
7 pkt
4.458.050
DIY DIY
100
33 mobil 7 mtr
974.149
33 mbl 6 mtr
875.000
40 unit
884.537
44 unit
930.800
44 unit
960.045
44 unit
4.649.994 DIY
86.78
10 macam
214.983
10 macam
180.983
7 macam
188.473
10 macam
210.983
10 macam
214.983
10 macam
1.007.672
DIY
58
Kode
Tujuan
1
Sasaran
2
Indik ator Sasa Program ran 3
4
Kegiatan
5
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Out put) 6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kebutuhan pemeliharaa n prasarana aparatur (Peralatan gedung kantor) terpenuhi Rehabilitasi Kebutuhan sedang/berat sarana Gedung Kantor prasarana aparatur terpenuhi PROGRA Peningkatan M Disiplin PENINGK Aparatur ATAN Pengadaan Pakaian Kelancaran DISIPLIN Dinas Beserta peningkatan APARATU Perlengkapannya disiplin R aparatur
Pengadaan Pakaian Kelancaran Kerja Lapangan peningkatan disiplin aparatur
Data Capaia n Pada Tahun Awal Perenc anaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1
Target
Rp.
7
8
9
70.83
9 jenis alat kantor dan 7 jenis alat studio
186.250
100
100%
384.591
100
PSR 55 stel, PSH 110 stel, PSL PAW 10 stel, PSL Setwan 25 stel, PDH 55 stel,
372.821
5 potong Jaket, 10 stel Pramuladi , 5 stel Petugas Keamana n.
11.770
100
Tahun 2
Target
Rp.
10
11
Tahun 3
Target
Tahun 4
Rp.
Target
Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Tahun 5
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
12
13
14
15
16
17
18
19
9 jenis alat 210.750 kantor dan 7 jenis alat studio
7 jenis alat kantor dan 5 jenis alat studio
67.000
9 jenis alat kantor dan 7 jenis alat studio
215.650
9 jenis alat kantor dan 7 jenis alat studio
220.950
9 jenis alat kantor dan 7 jenis alat studio
1.044.450
R. 2.847.003 Sekretaria t 1 Paket
-
-
Penataan R. Rapat DPRD 1 pkt
980.000
100%
397.116
100%
397.116
100%
397.116
100%
2.332.189
PSR 55 stel, PSH 110 stel, PSL PAW 10 stel, PSL Setwan 30 stel, PDH 55 stel
374.609
PSR 55 stel, PSH110 stel, PSL PAW 10 stel, PSL Setwan 25 stel, PDH 55 stel, 5 PIN, 5 KTA
430.650
PSR 55 stel, PSH 110 stel, PSL PAW 10 stel, PSL Setwan 25 stel, PDH 55 stel, 5 Pin, 5 KTA
440.554
PSR 55 stel, PSH 110 stel, PSL PAW 10 stel, PSL Setwan 25 stel, PDH 55 stel, 5 Pin, 5 KTA
2.074.925
4 potong Jaket, 10 stel Pramuladi, 6 stel Petugas Keamanan.
13.270
5 potong Jaket, 10 stel Pramuladi, 5 stel Petugas Keamanan.
14.770
5 potong Jaket, 10 stel Pramuladi, 5 stel Petugas Keamanan.
15.470
5 potong Jaket, 10 stel Pramuladi, 5 stel Petugas Keamanan.
67.480
100%
528.379
PSR 55 410.200 stel, PSH 110 stel, PSL PAW 10 stel, PSL Setwan 25 stel, PDH 55 stel, 55 buah Pin/insiny e, 55 KTA 5 potong 12.200 Jaket, 10 stel Pramuladi, 5 stel Petugas Keamana n.
Unit Kerja SKPD Lok Penan asi ggung jawab 20
21
DIY
2 pkt
DIY
DIY
DIY
59
Kode
Tujuan
1
Sasaran
2
Indik ator Sasa Program ran 3
4
Kegiatan
5
PROGRA M PENINGK ATAN KAPASITA S Pendidikan Dan SUMBER Pelatihan Teknis DAYA Kesekretariatan APARATU
2.Mewujudk an pelayanan penyusunan program, keuangan serta monitoring
2.Terwujudn ya administrasi keuangan, rencana program dan kegiatan serta
Penin gkata n tertib admin istrasi keuan gan,
PROGRA M PENINGK ATAN PENGEM BANGAN SISTEM PELAPOR
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Out put)
Data Capaia n Pada Tahun Awal Perenc anaan (%)
6
Terwujudnya peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kapasitas sumber daya aparatur bertambah/ meningkat
Terwujudnya akuntabilitas pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Tahun 5
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
100
100%
100.000
100%
236.720
100%
258.750
100%
276.862
100%
250.000
100%
1.073.440
Unit Kerja SKPD Lok Penan asi ggung jawab 20
21
DIY 100
100
Pengirima n 14 Ok peserta pelatihan
100%
100.000
Pengirima 180.000 n 22 peserta diklat Kesekreta riatan, kegiatan Pengemb angan SDM Sekretaria t DPRD 50 peserta,M C& Protokoler 30 org 1.326.622 100% 152.776
Pengiriman 20 peserta diklat Kesekretariat an, kegiatan Pengembang an SDM Sekretariat DPRD 50 peserta
258.750
100%
181.415
Pengiriman peserta diklat kesekretariata n 22 orang, Peersidangan 30 org, MC 30 org dan Pengembang an SDM 50 peserta
290.000
100%
181.415
Pengiriman peserta diklat kesekretariata n 22 orang, notulensi 30 org, MC 30 org dan Pengembang an SDM 50 peserta
290.000
100%
160.000
102 Org BIMTEk
720.000
DIY
100%
1.969.954
DIY
60
Kode
Tujuan
Sasaran
Indik ator Sasa Program ran
1
2
3
4
dan evaluasi yang lebih efektif, efisien dan ankutabel pada penyelengg araan kegiatankegiatan Sekretariat DPRD dan DPRD DIY
monitoring dan evaluasi kegiatan untuk penyempurn aan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
renca na progr am dan kegiat an serta monit oring dan evalu asi kegiat an
AN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGA N
3.Mendoron g Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
3.Terfasilitas inya pembahasa n Rancangan Peraturan Daerah/Ran cangan Keputusan Dewan/ Nota Kesepakata n dalam Produk Hukum serta Laporan Keterangan Pertanggun
Peni ngkat an Kapa sitas lemba ga perwa kilan rakyat daera h
PROGRA M PENINGK ATAN KAPASITA S LEMBAGA PERWAKI LAN RAKYAT DAERAH
Kegiatan
5 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Out put)
Data Capaia n Pada Tahun Awal Perenc anaan (%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1
Target
Rp.
Tahun 2
Target
Rp.
Tahun 3
Target
Tahun 4
Rp.
Target
Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Tahun 5
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Penyusuna n laporan kinerja SKPD tepat waktu Pelaporan keuangan dan aset Kelancaran pelaksanaan penyusuna laporan kinerja SKPD Penyusuna n laporan kinerja SKPD
66.34
3 dok
6.677
3 dok
6.900
3 dok
8.305
3 dok
8.475
3 dok
9.775
3 dok
39.077
Persentase prolegda yang terselesaikan
92,30
Unit Kerja SKPD Lok Penan asi ggung jawab 20
21
DIY 100
4 dok
29.764
4 dok
31.876
4 dok
59.819
4 dok
65.801
4 dok
79.620
4 dok
164.718
100
8 dok
80.300
8 dok
81.800
8 dok
100.817
8 dok
110.899
8 dok
121.989
8 dok
417.160
DIY
DIY
80.00
1 dok
15.880
1 dok
16.200
1 dok
12.473
1 dok
17.800
1 dok
18.500
1 dok
85.630 DIY
93%
36.526.22 4
93%
24.540.54 1
95%
36.559.21 4
97,50%
45.615.82 5
100%
45.615.82 5
100%
136.457.324
DIY
61
Kode
Tujuan
1
4.Mewujudk an bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengemban gan hasil penelitian dan layanan informasi DPRD dalam mendorong terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, serta meningkatka n fungsi kepustakaan 5.Mewujudk an kualitas dokumen kegiatan DPRD, kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD.
Sasaran
2 gjawaban Gubernur. 4.Terfasilitas inya penyusunan RKT dan Anggaran serta pembahasa n Pokok Pokok pikiran DPRD.
Indik ator Sasa Program ran 3
4
Kegiatan
5
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Out put)
Data Capaia n Pada Tahun Awal Perenc anaan (%)
6
7
Dasar pelaksanaan dan kepastian hukum
99.17
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1
Hearing/ Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
72.99
Tahun 3
Tahun 4
Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Tahun 5
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
-
8.800.000
-
9.300.000
-
9.800.000
6 Raperda APBD, 8 Nota Kesp. KUA/ PPAS, 2 Rekomend asi Evaluasi APBD dan
45.180.671
3 Raperda 9.130.671 3 Raperda 8.150.000 APBD, 4 APBD, 4 Nota Nota Kesp. Kesp. KUA/ KUA/ PPAS, 1 PPAS, 1 Rekomen Rekomen dasi dasi Evaluasi Evaluasi APBD dan APBD dan 15 Hasil Kerja Pansus
5.Terfasilitas inya Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan semua stakeholder, kegiatan Reses dan terjalinnya kemitraan dengan
Tahun 2
60 kali audiensi 48 kali Unjuk rasa 72 kali Tamu 3 kali sarasehan
60 kali 365.000 audiensi 48 kali Unjuk rasa 72 kali Tamu 3 kali sarasehan
20
25 Hasil Kerja Pansus
10 Hasil Kerja Pansus
337.480
Unit Kerja SKPD Lok Penan asi ggung jawab
390.500
410.800
420.750
300 kali audiensi 240 kali Unjuk rasa 360 kali Tamu 15 kali Sarasehan
21
DIY
1.924.530
DIY
62
Kode
Tujuan
Sasaran
Indik ator Sasa Program ran
1
2 media massa serta publikasin kegiatan DPRD
6.Tersedian ya Tenaga Ahli Fraksi, kelompok pakar serta narasumber yang dibutuhkan dalam mendukung kinerja dan hasil kerja DPRD.
6.Tersedian ya tenaga ahli/narasu mber/ kelompok pakar dan bahan raperda Inisitatif serta kajian kebijakan untuk pembahasa n Program Legislasi Daerah 7.Terfasilitas inya kegiatan kaukus Parlemen serta Forum Diskusi bidang tugas DPRD.
Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi
8.Terfasilitas inya Peningkatan wawasan, koordinasi dan
Kegiatan Reses
7.Terwujudn ya jejaring kerja antara, DPRD, Partai Politik, Stakeholder, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
3
4
Kegiatan
5
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Out put)
Data Capaia n Pada Tahun Awal Perenc anaan (%)
6
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Tahun 5
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
56.45
642 rapat AKD 2 rapur
943.577
642 rapat AKD 4 rapur
963.577
-
983.577
-
1.058.000
-
1.123.580
-
5.072.311
Unit Kerja SKPD Lok Penan asi ggung jawab 20
21
-
DIY
Rapat-Rapat Paripurna (ISTIMEWA)
100
4 kali
108.509
8 kali
116.509
128.507
132.850
133.595
27 kali
619.970
DIY
96.97
3 kali
2.889.119
3 kali
1.745.000
1.796.500
2.939.119
3.057.500
6 kali
12.427.238 DIY
63
Kode
Tujuan
1
Sasaran
2 komunikasi, delegasi dan konsultasi serta kunjungan kerja DPRD dalam rangka menghimpu n bahan kebijakan DPRD DIY. 9.Terdokum entasinya kegiatan dan kebijakan DPRD dalam dokumen soft copy dan bentuk digital 10. Terfasilitasin ya asuransi kesehatan, pakaian dinas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 11. Tersedianya layanan informasi website, jaringan dan
Indik ator Sasa Program ran 3
4
Kegiatan
5
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Out put)
Data Capaia n Pada Tahun Awal Perenc anaan (%)
6
Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Tahun 5
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
46.88
133 kunker
410.040
133 kunker
410.040
-
410.040
-
410.040
-
410.040
266 kunker
2.050.200
Unit Kerja SKPD Lok Penan asi ggung jawab 20
21
DIY
Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD
Kapasitas sumber daya apaatur bertambah/ meningkat
100
5 kali
2.875.540
5 kali
2.875.540
3 kali
997.256
3 kali
997.256
3 kali
997.256
23 kali
13.127.620
DIY
Fasilitasi Pergantian Antar Waktu (P A W) Anggota D P R D Provinsi Dan Kabuoaten/Kota
24.00
3 kali
132.720
3 kali
132.720
132.720
132.720
132.720
6 kali
663.600 DIY
64
Kode
Tujuan
1
Sasaran
2 aplikasi intranet Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Indik ator Sasa Program ran 3
4
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Out put)
Data Capaia n Pada Tahun Awal Perenc anaan (%)
6
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Tahun 5
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Koordinasi Dan Komunikasi Pimpinan Dan Sekretaris D P R D DIY
50.00
36 kali
1.327.159
27 kali
820.000
-
860.500
-
920.850
-
960.504
63 kali
4.889.013
Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan D P R D D I Y Ke Luar Daerah Layanan Informasi Pendukung Kegiatan D P R D Melalui Website Fasilitasi Penyelenggaraan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Pembahasan L K P J Gubernur D I Y Penerbitan Majalah Mimbar Legislatif, Pembuatan Booklets DPRD DIY
94.84
Penyelenggaraan Publikasi Kegiatan DPRD
95.76
5
Unit Kerja SKPD Lok Penan asi ggung jawab 20
21
DIY
100
53 kunker 11.530.48 44 kunker 10.408.06 8 0 7 pkt
603.401
4 pkt
603.401
-
-
10.625.75 0
-
603.401
-
10.927.54 0
-
603.401
-
11.730.48 8
97 kunker
603.401
24 pkt
55.222.326 DIY 3.017.005 DIY
100
124 makalh dan 1 pkt kajian
198.485
124 makalh dan 1 pkt kajian
199.585
100
1 laporan
100
-
503.283
1 laporan
515.507
-
530.875
-
560.500
-
4 edisi ML dan 1000 eks Booklet
111.539
4 edisi ML dan 1000 eks Booklet
117.507
-
120.155
-
127.450
-
17 kali media Cetak,45 kali media elect, 1 pentas seni, 5
949.320
17 kali media Cetak,47 kali media elect, 1 pentas seni, 5
960.450
-
208.485
975.005
-
-
210.750
995.750
-
-
215.505
620 makalah dan 5 pkt kajian
1.032.810
580.075
2 laporan
2.690.240
135.500
20 edisi ML dan 5000 booklet
612.151
85 kali media Cetak,228 kali media elect, 5 pentas seni, 25
4.905.025
1.024.500
DIY
DIY
DIY
DIY
65
Kode
Tujuan
1
Sasaran
2
Indik ator Sasa Program ran 3
4
Kegiatan
5
Penyusunan Dokumentasi Kegiatan Dan Kebijakan D P R D Penyusunan Info Kajian
Fasilitasi Pembahasan Raperda Inisiatif, Rancangan Nota Kesepakatan, Rakepwan Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Bagi Pimpinan Dan Anggota D P R D Penyusunan Laporan Kegiatan DPRD Fasilitasi Penyusunan RKT DPRD DIY Fasilitasi Tenaga Ahli untuk Fraksi dan Kelompok Pakar untuk Alat Kelengkapan Dewan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Out put)
Data Capaia n Pada Tahun Awal Perenc anaan (%)
6
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Tahun 5
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
7
8 wartawan, 1 OR
9
10 wartawan, 1 OR
11
12
13
14
15
16
17
18 wartawan, 5 OR
19
100
21 BA
86.273
21 BA
92.750
-
94.500
-
96.450
-
98.850
105 BA
468.823
Unit Kerja SKPD Lok Penan asi ggung jawab 20
21
DIY 100
100
20 RB, 2 info kajia
4 draf
148.613
845.833
20 RB, 2 info kajia
3 draft
148.613
670.250
-
4 draf
148.613
763.027
-
4 draf
148.613
870.400
-
4 draf
148.613
920.500
208 RB, 10 info kajian
743.065
15 drat
4.027.543
DIY
DIY
90.91
220 jiwa
1.764.447
220 jiwa
1.784.447
-
1.824.447
-
1.864.447
-
1.895.447
220 jiwa
9.133.235 DIY
100
1 pkt
82.507
2 pkt
90.007
-
78.885
-
82.750
-
86.650
3 pkt
420.799
100
2 dok
393.607
2 dok
396.607
-
403.600
-
410.587
-
420.750
4 dok
2.025.151
DIY DIY
100
22 org
543.942
22 org
560.555
-
570.570
-
580.554
-
585.450
22 org
2.841.071 DIY
66
Kode
Tujuan
1
Sasaran
2
Indik ator Sasa Program ran 3
4
Kegiatan
5
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Out put) 6
Penyusunan Prolegda DIY Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum DPRD Fasilitasi Kegiatan Kaukus Parlemen Perempuan DPRD DIY Penyusunan PokokPokok Pikiran DPRD
Penyelenggaraan Tugas Pimpinan DPRD
Penyelenggaraan Tugas Badan Musyarawarah
Penyelenggaraan Tugas Komisi-Komisi DPRD
Data Capaia n Pada Tahun Awal Perenc anaan (%)
Tahun 1
Target
Tahun 2
Rp.
Target
Tahun 3
Rp.
Target
Tahun 4
Rp.
Target
Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Tahun 5
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
100
3 dok
141.800
3 dok
144.750
-
148.550
-
152.575
-
162.057
6 dok
749.732
100
153 dok 10 buku
226.330
153 dok 10 buku
230.330
256.250
765 dok 10 buku
1.196.210
1 rekomend asi/kebijak an 1 rekomend asi/kebijak an
244.234
1 rekomend asi/kebijak an 1 rekomend asi/kebijak an
248.235
2 rekomenda si/kebijaka n 5 rekomenda si/kebijaka n
1.261.164
-
-
-
-
100
-
Terpenuhiny a bahan/refere nsi pengambilan keputusan pimp DPRD Terpenuhiny a bahan/refere nsi pengambilan keputusan banmusy
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
-
-
-
80.000
-
43.302.79 5
-
85.000
236.550
246.750
249.750
1 keputusan
tugas dinas/undang an 10x; 34 risalah rapat; 9 kajian forkom
135.726
1.413.565
254.545
1 keputusan
tugas dinas/undang an 10x; 36 risalah rapat; 9 kajian forkom
120.000
1.554.922
264.400
1 keputusan
tugas dinas/undang an 10x; 36 risalah rapat; 9 kajian forkom
120.000
Unit Kerja SKPD Lok Penan asi ggung jawab 20
21 DIY DIY
DIY 450.000
DIY
1.710.414
tugas dinas/unda ngan 30x; 108 risalah rapat; 27 kajian forkom 12 review 495.363 12 review 544.899 12 review 599.389 36 review jadwal kgt; 5 jadwal kgt; 5 jadwal kgt; 5 jadwal kgt; kajian hasil kajian hasil kajian hasil 15 kajian kunker; 2 kep kunker; 2 kep kunker; 2 kep hasil RKT; 50 RKT; 50 RKT; 50 kunker; 6 risalah risalah risalah kep RKT; rapat/rekome rapat/rekome rapat/rekome 150 risalah ndasi ndasi ndasi rapat/reko mendasi 39.997.88 6 delegasi; 16 39.052.25 6 delegasi; 16 42.568.53 6 delegasi; 16 44.464.45 18 209.385.915 1 unker komisi 4 unker komisi 3 unker komisi 2 delegasi; Luar Daerah; Luar Daerah; Luar Daerah; 48 unker 8 kunker 8 kunker 8 kunker komisi Luar Komisi Mitra Komisi Mitra Komisi Mitra Daerah;
DIY
DIY
DIY
67
Kode
Tujuan
1
Sasaran
2
Indik ator Sasa Program ran 3
4
Kegiatan
5
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Out put)
Data Capaia n Pada Tahun Awal Perenc anaan (%)
6
7
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Tahun 5
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
12 Kerja; 8 kordinasi pelaksanaan tugas; 444 risalah rapat/rekome ndasi; 3 raperda APBD; 4 rancangan nota kesepakatan; evaluasi prognosis; 4 x 36 rekomendasi pengawasan; 3 Masa Sidang laporan hasil kerja komisi pd pimp dewan
13
14 Kerja; 8 kordinasi pelaksanaan tugas; 444 risalah rapat/rekome ndasi; 3 raperda APBD; 4 rancangan nota kesepakatan; evaluasi prognosis; 4 x 36 rekomendasi pengawasan; 3 Masa Sidang laporan hasil kerja komisi pd pimp dewan
15
16 Kerja; 8 kordinasi pelaksanaan tugas; 444 risalah rapat/rekome ndasi; 3 raperda APBD; 4 rancangan nota kesepakatan; evaluasi prognosis; 4 x 36 rekomendasi pengawasan; 3 Masa Sidang laporan hasil kerja komisi pd pimp dewan
17
18 24kunker Komisi Mitra Kerja; 24 kordinasi pelaksanaa n tugas; 1332 risalah rapat/reko mendasi; 9 raperda APBD; 12 rancangan nota kesepakata n; evaluasi prognosis; 4 x 108 rekomenda si pengawasa n; 3 Masa Sidang laporan hasil kerja komisi pd pimp dewan
19
Unit Kerja SKPD Lok Penan asi ggung jawab 20
68
21
Kode
Tujuan
1
Sasaran
2
Indik ator Sasa Program ran 3
4
Kegiatan
5 Penyelenggaraan Tugas Badan Pembentukan Perda dan atau Perdais
Penyelenggaraan Tugas Badan Kehormatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Out put)
Data Capaia n Pada Tahun Awal Perenc anaan (%)
6
7
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1
Tahun 2
Target
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
Tahun 3
Target
Tahun 4
Rp.
Target
Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Tahun 5
Rp.
Target
Rp. 17
12
13
14
15
16
55 risalah rapat/rekome ndasi; 7 kajian hasil kunker; 13 kajian raperda; 1 kep prolegda
467.521
55 risalah rapat/rekome ndasi; 7 kajian hasil kunker; 13 kajian raperda; 1 kep prolegda
514.273
55 risalah rapat/rekome ndasi; 7 kajian hasil kunker; 13 kajian raperda; 1 kep prolegda
12 risalah rapat/rekome ndasi; 6 kajian hasil kunker; 3 laporan pada masa sidang;
156.730
12 risalah rapat/rekome ndasi; 6 kajian hasil kunker; 3 laporan pada masa sidang;
354.795
390.274
Penyelenggaraan Pembahasan Pansus/Tim/AKD
Jumlah 6.182.735 Jumlah 7.553.679 Jumlah produk produk produk Hukum DPRD Hukum DPRD Hukum DPRD yang dibahas yang dibahas yang dibahas 57 Kepwan, 8 perda 8 perda 93 Kepim, 4 2 perwan 2 perwan Nota 57 kepwan 57 kepwan Kesepakatan 93 kepim 93 kepim 4 Nota 4 Nota Kesepkatan Kesepkatan
8.30.047
Penyusunan Kajian dan Pengembangan Produk Hukum
12 bh hasil Forum Diskusi,12 bh
803.343
12 bh hasil Forum Diskusi,12 bh
730.312
12 bh hasil Forum Diskusi,12 bh
Rp.
18
19
20
165 risalah rapat/reko mendasi; 21 kajian hasil kunker; 39 kajian raperda; 3 kep prolegda
12 risalah rapat/rekome ndasi; 6 kajian hasil kunker; 3 laporan pada masa sidang;
623.920
Target
Unit Kerja SKPD Lok Penan asi ggung jawab 21
DIY
36 risalah rapat/reko mendasi; 18 kajian hasil kunker; 9 laporan pada masa sidang;
DIY
Jumlah produk Hukum DPRD yang dibahas 8 perda 2 perwan 57 kepwan 93 kepim 4 Nota Kesepkat an 12 bh hasil Forum Diskusi,12
69
Kode
Tujuan
1
Sasaran
2
Indik ator Sasa Program ran 3
4
Kegiatan
5
Penyelenggaraan Tugas Badan Anggaran
Pengembangan Dokumentasi Kinerja DPRD
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Out put)
Data Capaia n Pada Tahun Awal Perenc anaan (%)
6
7
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Tahun 5
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
12 makalah seminar 100 bk hasil penelitian/ kajian, 2 terbitanInfo Kajian 20 judul Research Brief, 120 Hasil kerja Tenaga Ahli AKD
13
14 makalah seminar 100 bk hasil penelitian/ kajian, 2 terbitanInfo Kajian 20 judul Research Brief, 120 Hasil kerja Tenaga Ahli AKD
15
16 makalah seminar 100 bk hasil penelitian/ kajian, 2 terbitanInfo Kajian 20 judul Research Brief, 120 Hasil kerja Tenaga Ahli AKD
17
Target
18 bh makalah seminar 100 bk hasil penelitian/ kajian, 2 terbitanInfo Kajian 20 judul Research Brief, 120 Hasil kerja Tenaga Ahli AKD 1 bh Raperda 1.062.509 150 risalah 1.786.706 150 risalah 1.965.376 450 risalah PertanggjbnP rapat/rekome rapat/rekome rapat/reko elaks APBD ndasi; 3 perda ndasi; 3 perda mendasi; 9 2014,2 bh APBD; 4 Nota APBD; 4 Nota perda KUA-PPAS P Kesepakatan Kesepakatan APBD; 12 2015, 2 bh KUA PPAS; KUA PPAS; Nota KUA-PPAS Kesepakat 2016, 1 bh an KUA RAPBD P PPAS; 2015,1 bh RAPBD 2016, 150 bh Risalah Rapat & atau Rekomendasi 1 pkt Aplikasi 319.050 1 pkt Aplikasi 427.605. 1 pkt Aplikasi 470.365 1 pkt Kesekretariat Kesekretariat Kesekretariat Aplikasi an,1 laporan an,1 laporan an,1 laporan Kesekretari Laporan hasil Laporan hasil Laporan hasil atan,1 kerja DPRD, kerja DPRD, kerja DPRD, laporan 21 bh 21 bh 21 bh Laporan Dokumentasi Dokumentasi Dokumentasi hasil kerja Bahan Acara, Bahan Acara, Bahan Acara, DPRD, 21 1 pkt 1 pkt 1 pkt bh
Rp. 19
Unit Kerja SKPD Lok Penan asi ggung jawab 20
21
DIY
70
Kode
Tujuan
1
Sasaran
2
Indik ator Sasa Program ran 3
4
Kegiatan
5
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Out put)
Data Capaia n Pada Tahun Awal Perenc anaan (%)
6
7
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1
Tahun 2
Target
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
Tahun 3
Target
Rp.
12
13
Audio Visual DPRD
Penyebarluasan Kinerja dan Produk Kerja DPRD
Tahun 4
Target
Rp.
14
15
Audio Visual DPRD
Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Tahun 5
Target
Rp.
Target
Rp.
16
17
18
19
Unit Kerja SKPD Lok Penan asi ggung jawab 20
Audio Visual DPRD
Dokumenta si Bahan Acara, 1 pkt Audio Visual DPRD layanan 1.567.251 layanan 1.587.369 layanan 1.896.374 layanan internet DPRD internet DPRD internet DPRD internet DIY 1 th, DIY 1 th, DIY 1 th, DPRD DIY siaran televise siaran televise siaran televise 1 th, 17 kl, 17 kl, 17 kl, siaran siaran radio13 siaran radio13 siaran radio13 televise 17 kl kl kl kl, Media Cetak/ Media Cetak/ Media Cetak/ siaran advertorialb10 advertorialb10 advertorialb10 radio13 kl kl, kl, kl, Media Suplemen Suplemen Suplemen Cetak/ Media Cetak Media Cetak Media Cetak advertorial 5 kl, 5 kl, 5 kl, b10 kl, Booklets Booklets Booklets Suplemen DPRD 750 bk, DPRD 750 bk, DPRD 750 bk, Media Majalah Majalah Majalah Cetak 5 kl, Mimbar Mimbar Mimbar Booklets Legislasi 4 Legislasi 4 Legislasi 4 DPRD 750 edisix800 eks, edisix800 eks, edisix800 eks, bk, Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Majalah Hardware&So Hardware&So Hardware&So Mimbar ftware ftware ftware Legislasi 4 perlengkapan perlengkapan perlengkapan edisix800 IT 4 macam,3 IT 4 macam,3 IT 4 macam,3 eks, pkt pkt pkt Pemelihara Operator Operator Operator an Aplikasi Aplikasi Aplikasi Hardware& Software perlengkap an IT 4 macam,3 pkt
71
21
Kode
Tujuan
1
Sasaran
2
Indik ator Sasa Program ran 3
4
Kegiatan
5
Pengembangan Kemitraan Kehumasan
Penyelenggaraan Reses, Public Hearing dan Konsultasi Publik
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Out put)
Data Capaia n Pada Tahun Awal Perenc anaan (%)
6
7
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Tahun 5
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Target
Rp.
18
19
Unit Kerja SKPD Lok Penan asi ggung jawab 20
Operator Aplikasi 15 forum diskusi wartawan, 5
1 pkt 1.406.612 5 kl Forum 1.547.273 5 kl Forum 1.702.001 Pementasan diskusi diskusi Seni Budaya, wartawan, wartawan, 3 pkt 4 kl hasil FD 4 kl hasil FD Konferensi Parlemen Parlemen Pers, pereempuan, pereempuan, Press Tour 1 2 kali Hasil 2 kali Hasil kl, seminarparle seminarparle Forum diskusi men men Wartawan 5 perempuan, 3 perempuan, 3 kl, paket paket 4 kl Hasil konferensi konferensi Forum Diskusi pers, 1 paket pers, 1 paket Parelemen pementasan pementasan Perempuan, budaya budaya 2kl Hasil Seminar Parlemen Perempuan, 99 kl Penerimaan Tamu DPRD, 1kl Penyelenggar aan Forkom setwan seDIY, 1 kl Penyelenggar aan Forkom setwan seIndonesia 495 Laporan 2.325.848 Laporan hasil 2.558.432 Laporan hasil 2.814.276 Laporan hasil penyerapan penyerapan hasil penyerapan aspirasi masy aspirasi masy penyerapa aspirasi 295 bh, 22 295 bh, 22 n aspirasi masyarakat laporan laporan masy 2085 (hasil Reses), penerimaan penerimaan bh, 66
72
21
Kode
Tujuan
1
Sasaran
2
Indik ator Sasa Program ran 3
4
Kegiatan
5
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Out put)
Data Capaia n Pada Tahun Awal Perenc anaan (%)
6
7
Penyelenggaraan TugasFraksi-fraksi
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 1
Tahun 2
Target
Rp.
Target
Rp.
8
9
10
11
Tahun 3
Tahun 4
Target
Rp.
12
13
22 aspirasi Laporan penerimaan dengar pendapat, hearing, audiensi, demo/unjukra sa, 1 kl Sarasehan/ Coffee Morning 18 x 7 PU Fraksi; 18 x 7 PA Fraksi; 7 org TAF; 14 Usulan Pansus; 48 Risalah x 7 Fraksi
Target
Rp.
14
15
engar pendapat, hearing audiensi demo
980.886
18 x 7 PU Fraksi; 18 x 7 PA Fraksi; 7 org TAF; 14 Usulan Pansus; 48 Risalah x 7 Fraksi
Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra
Tahun 5
Target
Rp.
16
17
engar pendapat, hearing audiensi demo
485,100
18 x 7 PU Fraksi; 18 x 7 PA Fraksi; 7 org TAF; 14 Usulan Pansus; 48 Risalah x 7 Fraksi
Target
Rp.
18
19
Unit Kerja SKPD Lok Penan asi ggung jawab 20
21
laporan penerimaa n engar pendapat, hearing audiensi demo
533.610
54 x 7 PU Fraksi; 54 x 21 PA Fraksi; 21 org TAF; 42 Usulan Pansus; 144 Risalah x 7 Fraksi
DIY
Sumber Data : Peyusunan Program Sekretariat DPRD DIY Tahun 2015
73
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM
A. Indikator Kinerja SKPD Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan pada Peraturan Daerah DIY Nomor 8 Tahun 2014 pada Pasal 1 disebutkan bahwa terjadi perubahan pada Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur. Hal tersebut kemudian diamanatkan dalam Peraturan Gubernur nomor 104 Tahun 2014 untuk melakukan Perubahan Perubahan Target Sasaran Tahunan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan, IKU Gubernur menjadi dasar SKPD untuk melakukan perubahan Rencana Strategis SKPD. Dalam rangka penyelarasan antara IKU Gubernur dengan IKU SKPD tersebut maka dilakukan beberapa perubahan IKU SKPD untuk mempertajam sasaran dan indikator yang dapat disampaikan sebagaimana tabel dibawah diberikut. Tabel 14. Target Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat &DPRD DIY pada Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2017
No
1
Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
2 URUSAN WAJIB
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 0
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 1 2 3 4 5
3
4
5
6
7
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
8
9
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1
Persentase prolegda yang terselesaikan
2
Persentase fasilitasi penyelesaian agenda DPRD tepat waktu
92,30%
93%
93%
-
-
-
-
-
-
-
70 %
80%
90%
90%
74
No
1 3
Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
2 Persentase pengakses informasi aktivitas DPRD
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 0
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 1 2 3 4 5
3 -
4 -
5 -
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
6
7
8
9
-
80 %
90 %
90 %
Sumber Data : RPJMD DIY Tahun 2015 Pada tabel 14 tersebut bisa sampaikan, bahwa capaian kinerja Program Legeslasi Daerah oleh DPRD DIY pada tahun anggaran 2012 di Programkan dalam Prolegda sebanyak 17 Raperda yang akan dibahas, namun anggaran pada tahun 2012 yang tersedia hanya sebanyak 13 Raperda yang akan di bahas DPRD DIY, jadi ketersediaan pendanaan belum memenuhi kebutuhan Prolegda yang direncanakan akan dibahas tahun anggaran 2012. Akan tetapi Sekretariat DPRD dalam merencanakan anggaran tahun berjalan tidak saja memenuhi keinginan dan kemauan berbagai pihak yang berkepentingan, namun juga menggunakan laporan evaluasi dan monitoring dan perkembangan tahun-tahun DPRD DIY mulai bekerja. Hal ini perlu dipahami dan di mengerti oleh perencana anggaran dalam penyusunan anggaran Sekretariat DPRD DIY pada pengusulan-pengusulan anggaran tidak hanya sekedar menerima semua usulan anggaran namun juga perlu menggunakan evaluasi dan monitoring serta LAKIP dan laporan kinerja keuangan pada tahun-tahun anggaran berjalan. Pada permasalahan penyusunan anggaran tahun 2012 tersebut Sekretariat DPRD pada usulannya hanya mengusulkan 13 Raperda yang dibahas dan tidak 17 Raperda, karena dalam pelaksanaannya dana yang terserap hanya untuk 12 Raperda dan 1 Raperda yang akhirnya tidak terbahas dalam tahun anggaran 2012. Selain beberapa hal tersebut berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun kedua renstra, diselaraskan dengan karakteristik kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD dan Sekretariat DPRD yang menjadi fasilitator dan dukungan kepada DPRD maka indikator kinerja utama juga dilakukan penyesuaian dengan perubahan indikator dalam RPJMD DIY 2012-2017 Selanjutnya dalam merencanakan anggaran pada RENSTRA Sekretariat DPRD DIY periode tahun 2012 s/d 2017, usulan pembahasan Raperda yang dibahas melalui 75
Panitia Khusus adalah 10 Raperda sampai maksimal 15 Raperda dengan melihat tahuntahun kinerja DPRD dan tahun politik yang sedang berjalan. Sehingga dengan berdasarkan laporan keuangan, laporan monitoring dan evaluasi Sekretariat DPRD diharapkan capaian kinerja baik fisik maupun keuangan secara bertahap dapat dicapai 100% sampai tahun anggaran 2017.
76
