BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Pembangunan industri dan perdagangan nasional yang dilaksanakan saat

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pembangunan industri dan perdagangan nasional yang dilaksanakan saat ini merupakan bagian pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berlangsung di dalam era perdagangan dan investasi dunia makin bebas. Keadaan demikian menimbulkan peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan industri dan perdagangan nasional. Kebijaksanaan dan upaya pemerintah khususnya dari sub sektor perdagangan dalam negeri diarahkan sistem dan tata perdagangan yang didukung oleh peraturan perundangan, pemantapan lembaga perdagangan, pembinaan dunia usaha termasuk penciptaan kondisi persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, mewujudkan pola/tata perdagangan dan sistem distribusi yang mantap, dengan tetap memperhatikan berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi utamanya memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas dunia. Satu pihak kegiatan ekonomi meliputi usaha individu-individu, perusahaan-perusahaan

dan

perekonomian

secara

keseluruhan

untuk

memproduksi barang dan jasa yang mereka butuhkan. Lain pihak, kegiatan ekonomi meliputi pula kegiatan untuk menggunakan barang dan jasa yang diproduksikan dalam perekonomian. Dengan demikian kegiatan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau suatu perusahaan ataupun suatu

1 Universitas Sumatera Utara

2

masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi (menggunakan) barang dan jasa tersebut.1 Sejalan dengan perkembangan perdagangan dunia dan upaya peningkatan efisiensi pemasaran dalam memenangkan persaingan, telah berkembang sistem usaha penjualan langsung (direct selling) yang lebih dikenal dengan multi level marketing (selanjutnya disebut sebagai MLM). Sistem usaha penjualan langsung (direct selling) ini sudah cukup lama berkembang di Indonesia. Namun karena kurang tersosialisasi, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami perdagangan dengan menggunakan sistem penjualan langsung tersebut. Tidak heran banyak masyarakat yang sangat awam mengenai usaha MLM ini, akibatnya banyak bermunculan di media-media mengenai berita wanprestasi maupun tindak pidana penipuan yang berkedok sistem MLM tersebut yang dilakukan oleh orangorang yang tidak bertanggungjawab. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) Bagian Kedua, mengenai distribusi barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung (direct selling) kepada konsumen dapat dilakukan melalui pelaku usaha distribusi.2 Distribusi barang secara tidak langsung dilakukan dengan menggunakan rantai distribusi yang bersifat umum distributor dan jaringannya, agen dan jaringannya atau

waralaba.3 Distribusi barang secara langsung dilakukan dengan

1

Sadono Sukino, Mikro Ekonomi Teori Pengantar (edisi ketiga) (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada,1994), hlm. 4. 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 7 ayat (1) 3 Ibid., Pasal 7 ayat (2)

Universitas Sumatera Utara

3

menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung (direct selling) secara single level atau multilevel.4 Menurut penjelasan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) UU Perdagangan bahwa yang dimaksud dengan “distribusi tidak langsung” adalah kegiatan pendistribusian barang yang dilakukan oleh pelaku usaha distribusi kepada konsumen melalui rantai distribusi yang bersifat umum sehingga setiap pelaku usaha distribusi dapat memperoleh margin (distributor, subdistributor, produsen pemasok, pengecer dan pedagang keliling ); dan/atau komisi (agen, sub-agen dan pedagang keliling). Yang dimaksud dengan “distribusi langsung” adalah kegiatan pendistribusian barang

dengan

sistem

penjualan

langsung

atau

menggunakan

sistem

pendistribusian secara khusus. Yang dimaksud dengan “pelaku usaha distribusi” adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan distribusi barang di dalam negeri dan ke luar negeri, antara lain distributor, agen, eksportir, importir, produsen pemasok, subdistributor, sub-agen dan pengecer. Yang dimaksud dengan “penjualan langsung” (direct selling) adalah sistem penjualan barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran. Yang dimaksud dengan “penjualan langsung (direct selling) secara single level” adalah penjualan barang tertentu yang tidak melalui jaringan pemasaran berjenjang. Yang dimaksud dengan “penjualan langsung (direct selling) secara multilevel” adalah penjualan barang tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas

4

Ibid., Pasal 7 ayat (3)


4

dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan barang kepada konsumen. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 32/MDAG/PER/8/2008 Pasal 1 angka 1 menyebutkan tentang pengertian penjualan langsung (direct selling) adalah metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang berkerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen diluar lokasi eceran tetap. Pelaksanaan usaha penjualan langsung ini, tidak terlepas dari adanya hubungn hukum yang terjadi dibalik itu semua, hubungan hukum antara perusahaan dengan mitra usaha ataupun dengan calon mitra usaha atau konsumen. Hubungan hukum tersebut timbul karena adanya perjanjian antara para pihak, yaitu pihak perusahaan sebagai pemilik usaha penjualan langsung dan pihak mitra usaha/member yang menjalankan kegiatan usaha penjualan langsung. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain. 5 Kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara perusahaan dan mitra usaha/member dengan memperhatikan kode etik dan peraturan perusahaan (Pasal 4 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 32/MDAG/PER/8/2008).

Perkembangan

usaha

penjualan

langsung

ini

telah

memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional melalui penciptaan 5

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta : PT.Pradny Paramita, 2001), hlm. 338.


5

kesempatan kerja/lapangan usaha baru. Namun di sisi lain, juga dapat menimbulkan dampak

negatif yang merupakan penyimpangan-penyimpangan

atas sistem usaha penjualan langsung itu sendiri yang dilakukan oleh pengusaha yang menjalankan

usaha dengan berkedok sistem usaha penjualan langsung

melalui kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang yang disebut “jaringan pemasaran terlarang”. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 32/MDAG/PER/8/2008 Pasal 1 angka 12 menyebutkan tentang pengertian jaringan pemasaran terlarang adalah kegiatan usaha dengan nama atau istilah apapun dimana keikutsertaan mitra usaha berdasarkan pertimbangan adanya peluang untuk memperoleh imbalan yang berasal atau didapatkan terutama dari hasil partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau sesudah bergabungnya mitra usaha tersebut dan bukan dari hasil kegiatan penjualan barang dan/atau jasa. Sisi lain, kondisi ini akan memaksa para pelaku usaha untuk mencari metode pemasaran yang efektif guna menambah minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang mereka tawarkan. Metode-metode yang kurang bijak pun sering kali digunakan yang dimana hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dengan demikian, upaya-upaya untuk melindungi konsumen merupakan sesuatu hal yang dianggap penting dan mutlak harus segera dicari solusinya. Melihat permasalahan ini, Indonesia pun meresponnya dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UUPK). UUPK ini diharapkan dapat mengatasi sedemikian kompleksnya permasalahan konsumen yang ada di


6

Indonesia dan dapat menjadi landasan hukum bagi

pemerintah dan lembaga

perlindungan konsumen. Pelaku usaha begitu dengan mudahnya mengabaikan atau melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UUPK, seperti mengabaikan kewajibankewajiban pelaku usaha dan melanggar hak-hak konsumen. Kewajiban-kewajiban yang masih dilanggar yaitu kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku dan kewajiban untuk memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan. Sedangkan pelanggarannya yaitu pelanggaran atas hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang akan dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan. Ketentuan mengenai jaminan /garansi diatur dalam Pasal 25 UUPK yang isinya sebagai berikut: 1. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. 2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut; a.

tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;


7

b.

tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi

yang

diperjanjikan. Sehubungan dengan substansi dari pasal ini, maka ditarik suatu kesimpulan bahwa kewajiban menyediakan suku cadang atau fasilitas purna jual yang dimaksud tidak tergantung ada atau tidaknya ditentukan dalam perjanjian. Artinya meskipun para pihak tidak menentukan hal ini dalam perjanjian mereka, konsumen tetap memiliki hak menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha yang bersangkutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, apabila kewajiban menyediakan suku cadang atau fasilitas purna jual tersebut diabaikan pelaku usaha.

Sedangkan

ketentuan

mengenai

jaminan

atau

garansi,

UUPK

menggantungkan pada substansi perjanjian para pihak.6 Kemitraan sebagaimana tersebut di atas, mengandung makna bahwa tanggung jawab moral pengusaha menengah/besar untuk membimbing dan membina pengusaha kecil mitranya agar mampu mengembangkan usahanya sehingga mampu menjadi mitra yang handal untuk menarik keuntungan dan kesejahteraan bersama. Tanggung jawab kemitraan terhadap pemberian garansi memberikan tuntutan ganti rugi yang telah ditentukan lebih dahulu dalam suatu perjanjian. Sehingga dalam hal ini, permasalahan jaminan yang sering didengar dengan kata garansi pun merupakan salah satu permasalahan dibidang perlindungan konsumen yang wajib ditangani oleh pemerintah. Berangkat dari adanya kesenjangan antara harapan (das sollen) dengan kenyataan (das sein) sebagaimana uraian di atas dan mengingat

betapa pentingnya kartu jaminan/garansi purna jual dalam upaya

6

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 157-158.


8

untuk melindungi kepentingan konsumen. Maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai “Pertanggungjawaban Mitra Usaha Dalam Perusahaan Berbasis Penjualan Langsung Terhadap Pemberian Garansi Atas Produk Yang Diperdagangkan”.

B. Perumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah: 1.

Bagaimana pengaturan perjanjian kemitraan dalam hukum Indonesia?

2.

Bagaimana pengaturan hukum terhadap garansi produk dalam usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung ?

3.

Bagaimana perlindungan dan pemberian garansi terhadap perusahaan oleh mitra usaha dalam kegiatan usaha perdagangan berbasis penjualan langsung?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Penulisan ini dilakukan dengan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai, yaitu: 1.

Tujuan penulisan Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas

maka tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: a.

Untuk mengetahui pengaturan perjanjian kemitraan dalam hukum Indonesia.

b.

Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap garansi produk dalam usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung.


9

c.

Untuk mengetahui perlindungan dan pemberian garansi terhadap perusahaan oleh mitra usaha dalam kegiatan usaha perdagangan berbasis penjualan langsung.

2.

Manfaat penulisan Mengenai manfaat akan hasil penelitian skripsi ini terhadap rumusan

permasalahan yang sudah diuraikan dapat dibagi menjadi dua jenis manfaat, yaitu: a.

Manfaat teoritis 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan teoritis bagi pembaca untuk menambah pengetahuan beserta pemahaman mengenai pertanggungjawaban mitra usaha dalam perusahaan berbasis penjualan langsung terhadap pemberian garansi atas produk yang diperdagangkan 2) Merupakan bahan untuk penelitian lanjutan, baik sebagai bahan dasar maupun bahan perbandingan bagi penelitian yang lebih luas.

b.

Manfaat praktis 1) Bagi pemerintah, agar menyadari peran tanggung jawab mengenai permasalahan dunia

usaha

sebagai

penunjang pembangunan

pertumbuhan ekonomi. 2) Bagi pelaku usaha, agar memahami peran sebagai pelaku usaha dalam perjanjian kemitraan menurut sistem hukum di Indonesia

D. Keaslian Penulisan Pembahasan skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Mitra Usaha Dalam Perusahaan Berbasis Penjualan Langsung Terhadap Pemberian Garansi


10 Atas Produk Yang Diperdagangkan”, merupakan karya ilmiah yang belum pernah diangkat menjadi judul skripsi di lingkungan Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Analisa perjanjian kemitraan dan garansi dalam skripsi memang telah sering diangkat. Misalnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sendiri beberapa diantaranya yaitu : Jaminan Produk Dalam Jual Beli Barang Elektronik Laptop (Hasibuan, Rotua H. S. 110200194); Layanan Purna Jual Dalam Kerangka Hukum Perlindungan (Nasution, Anggi Iskandarsyah, 110200252); Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Produknya (Studi Kasus PT. Indofood Medan) (Khori Tifani Lubis, 090200138);. Kesamaan skripsi-skripsi tersebut adalah mengangkat permasalahan dari UndangUndang No.37 Tahun 2004 namun substansi yang dibahas tidaklah sama. Skripsi ini memang akan dibahas juga mengenai perlindungan konsumen, namun pembahasan tersebut hanya merupakan sub bab dari permasalahan utama tepatnya akan dibahas dalam terjadinya pertanggungjawaban mitra usaha dalam perusahaan berbasis penjualan langsung terhadap pemberian garansi atas produk yang diperdagangkan. Selain itu masing-masing skripsi di atas juga membahas mengenai Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan di Perpustakaan Pusat Universitas Sumatera Utara dan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara maka diketahui bahwa belum pernah dilakukan penulisan yang serupa mengenai “Pertanggungjawaban Mitra Usaha Dalam Perusahaan Berbasis Penjualan Langsung Terhadap Pemberian Garansi Atas Produk Yang Diperdagangkan”. Adanya alasan tersebut diatas maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini


11

dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang yang ada, dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat judul yang sama dan permasalahan yang sama maka penulis akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap skripsi ini.

E. Tinjauan Pustaka 1.

Kemitraan Kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan

hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.7 Kemitraan juga diartikan sebagai suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.8 Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalma menjalanan etika bisnis. Hal demikian sesuai dengan pendapat Ian Linton yang mengatakan bahwa Kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis di mana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.9 7

http://lalightsman.blogspot.co.id/2013/02/pola-pola-kemitraan-dalam-pengembangan. html, (diakses tanggal 19 Maret 2016). 8 Muhammad Jafar Hafsah, Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2000), hal 43 9 Ibid., hlm. 12.


12

Bisnis Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan atau menguntungkan. Bisnis kemitraan ini untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi kuat dan juga mandiri, dengan pemanfaatan dana bergulir dari Perseroan. Bisnis kemitraan sendiri terdiri dari lima pola, yaitu bisnis inti plasma (usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil dan menengah yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, sarana produksi, pemeberian

bimbingan),

pola

subkontrak

(usaha

kecil

dan

menengah

memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha besar sebagai bagian dari produksinya), pola dagang umum (usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil dan menengah), pola keagenan (usaha kecil dan menengah diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha besar sebagai mitranya), pola waralaba (pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merk dagang dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba). Dari kelima pola bisnis kemitraan di Indonesia lebih banyak yang menggunakan bisnis kemitraan pola keagenaan dan pola waralaba. Di samping banyaknya jenis bisnis yang bisa dipilih, modal untuk memulai bisnis kemitraan pola ini juga tidak terlalu besar 10 Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompokkelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan 10

http://www.miung.com/2014/10/bisnis-kecil-yang-menguntungkan-dengan.html, (diakses tanggal 19 Maret 2016).


13

tertentu. Ada berbagai pengertian kemitraan secara umum (Promkes Depkes RI) meliputi: 11 a. kemitraan mengandung pengertian adanya interaksi dan interelasi minimal antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak merupakan ”mitra” atau ”partner”. b. Kemitraan

adalah

proses

pencarian/perwujudan

bentuk-bentuk

kebersamaan yang saling menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela untuk mencapai kepentingan bersama. c. Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing. d. Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana seseorang, kelompok atau organisasi

untuk

bekerjasama

mencapai

tujuan,

mengambil

dan

melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa

resiko

maupun

keuntungan,

meninjau

ulang

hubungan

masingmasing secara teratur dan memperbaiki kembali kesepakatan bila diperlukan. Konsep kemitraan merupakan terjemahan kebersamaan (partnership) atau bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya sesuai dengan konsep manajemen berdasarkan sasaran atau partisipatif. Karena sesuai dengan konsep manajemen partisipatif, perusahaan besar harus juga bertanggung 11

Notoatmodjo, S., Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku (Jakarta: Rineka Cipta. 2007), Hlm. 45.


14

jawab mengembangkan usaha kecil dan masyarakat pelanggannya, karena pada akhirnya hanya konsep kemitraan (partnership) yang dapat menjamin eksistensi perusahaan besar, terutama untuk jangka panjang.12 Mirza dan Sulistiyarini (1997:42) mengemukakan bahwa perusahaan disebut bertanggungjawab secara sosial, ketika manajemennya memiliki visi atas kinerja operasional yang tidak hanya sekedar merealisasikan profit, tapi juga suatu keharusan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi setiap pihak yang bermitra usaha baik sebagai pionir maupun sebagai mitra, tidak hanya dilakukan hanya sekedar belas kasihan oleh yang kuat terhadap yang lemah, tetapi kemitraan seyogyanya terjalin kinerja karena kehendak bisnis yang dibarengi dengan rasa tanggungjawab sosial yang kuat. 2. Perusahaan Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD), namun KUHD sendiri tidaklah memberikan penafsiran maupun penjelasan resmi tentang apakah perusahaan itu. Dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, maka perusahaan didefenisikan sebagai “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”13

12

B.N, Marbun, Kamus Politik (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 34-35. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 1. 13


15

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern karena perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi kehidupannya. Selain itu perusahaan juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak dan wadah bagi penyaluran tenaga kerja. Oleh karena itu, eksistensi dan peran perusahaan di dalam masyarakat sangat besar.14 Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.15 Perusahaan didirikan mempunyai maksud dan tujuan yang hendak dicapai, yang utamanya adalah untuk memperoleh laba /keuntungan. Maksud dan tujuan tersebut dirumuskan oleh para pendiri yang nantinya merupakan pemegang saham perseroan itu. Perusahaan melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana terperinci dalam anggaran dasar untuk mencapai maksud dan tujuan masing-masing perseroan tersebut. Berangkat dari pembahasan mengenai perusahaan sebelumnya, maka dapat diartikan unsur-unsur perusahaan adalah sebagai berikut :16 a.

Badan usaha. Badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian itu mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan

14

Sri Rejeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Perusahaan (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm. 2. 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Pasal 1 angka 1. 16 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 10-12.


16

Dagang, Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Perusahaan Perseroan, dan Koperasi. b.

Kegiatan dalam bidang perekonomian. Kegiatan ini meliputi perindustrian, perdagangan, dan jasa.

c.

Terus-menerus. Kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara terus-menerus, artinya sebagai mata pencaharian, tidak insidential, bukan pekerjaan sambilan.

d.

Bersifat tetap. Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat melainkan juga dalam jangka waktu yang lama atau panjang.

e.

Terang-terangan. Terang-terangan artinya ditunjukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.

f.

Keuntungan atau laba Setiap kegiatan menjalankan kegiatan perusahaan tentu menggunakan sejumlah modal. Dengan modal perusahaan, keuntungan (profit) atau laba dapat diperoleh. Hal ini merupakan tujuan utama suatu perusahaan menjalankan kegiatan usahanya.

g.

Pembukuan Pembukuan merupakan catatan mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa perusahaan merupakan bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus atau jangka panjang. Setiap perusahaan memiliki tujuan yaitu memperoleh keuntungan sebesar-besarnya atau laba. Perusahaan tersebut


17

memiliki unsur-unsur perusahaan yang wajib dipenuhi oleh setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian yang mempunyai bentuk badan hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang, Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Perusahaan umum, Perusahaan perseroan dan Koperasi. 3. Garansi Kata garansi berasal dari bahasa inggris guarantee yang berarti jaminan atau tanggungan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, garansi mempunyai arti tanggungan, sedang dalam ensiklopedia Indonesia, garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan. Pada dasarnya jaminan produk adalah bagian dari hukum jaminan. Hukum jaminan sendiri meliputi dua pengertian yaitu hukum jaminan kebendaan dan hukum jaminan perorangan. Jaminan kebendaan meliputi piutang-piutang yang diistimewakan, gadai dan hipotek. Sedangkan jaminan perorangan meliputi penanggungan utang (borgtoch) termasuk juga perikatan tanggung menanggung dan perjanjian garansi.17 Jaminan produk yang pada dasarnya bila dikaitkan dengan KUHPerdata merupakan bagian dari hukum jaminan. Jaminan yang dimaksud adalah jaminan produk dalam jual beli produk elektronik yang biasa dikenal dengan istilah garansi.

17

Rachmadi, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm 24-25.


18

Dalam KUHPerdata garansi termasuk pada bagian jaminan perorangan, yang diatur pada buku III KUHPerdata. Garansi adalah bagian dari suatu perjanjian, maka termasuk didalam buku ke III KUHPerdata mengenai perikatan (van verbintenissen). Perjanjian garansi diatur dalam Pasal 1316 KUHPerdata. Garansi ini sangat berharga sebab dengan adanya garansi, selain jaminan kualitas produk tersebut juga mempengaruhi harga jual dan minat pembeli suatu produk. Dengan adanya garansi, nilai jual suatu produk akan bertambah dan keberadaan garansi tersebut dapat meningkatkan minat konsumen untuk membelinya. Suatu produk yang sejenis akan sangat berbeda dari segi harga bila yang satu memilki garansi dan yang lain tidak. Harga produk yang tidak bergaransi biasanya lebih rendah dari yang bergaransi, namun demi keamanan dan terjaminnya kualitas suatu produk, konsumen biasanya memilih produk yang bergaransi. 4. Penjualan langsung (direct selling) Sistem penjualan langsung mulai dikembangkan oleh Henry Heinz di perusahaan Heinz Company yang ia dirikan di Sharpsburg, Pennsylvania, AS pada tahun 1869.18 Heinz membangun sebuah organisasi penjualan beranggotakan 400 orang salesman untuk menjual secara langsung berbagai produk sayuran seperti kecap, saus dan acar kepada orang-orang yang tidak membuatnya untuk kebutuhan sendiri.19

18

http://www.articlesnatch.com/Article/Marketing-Multilevel, diakses tanggal 13 Januari 2016. (Diakses tanggal 5 Januari 2016). 19 http://www.articlesnatch.com/, (Diakses tanggal 5 Januari 2016)


19

Di Indonesia, ketentuan mengenai penyelenggaraan penjualan langsung diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) No.

32/M-DAG/PER/8/2008.

Adapun

definisi

dari

penjualan

langsung

berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Permendag No. 32/M-DAG/PER/8/2008 adalah sebagai berikut: “Penjualan langsung (direct selling) adalah metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap.”

F. Metode Penelitian Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami segala kehidupan, atau lebih jelasnya penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, menguji, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.20 Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penulisan yang digunakan antara lain: 1.

Spesifikasi penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif disebut juga dengan

penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang memusatkan pada analisis hukum baik hukum yang tertulis dalam buku (law in books) maupun

20

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : Universitas Indonesia (UI) Pers, 1986), hlm. 250.


20

hukum yang diputuskan oleh hakim melalui putusan pengadilan (law is decided by the judge through the judicial process).21Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat individu suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu. Deskriptif analitis berarti bahwa penelitian ini menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya serta menganalisis fakta secara cermat tentang perjanjian kemitraan dan garansi atas produk yang diperdagangkan berbasis penjualan langsung. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yang merupakan pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah maupun azas dengan tahapan berupa studi kepustakaan dengan

pendekatan

menggabungkan

dari

dengan

berbagai studi

literatur.

kepustakaan

Metode (library

penelitian research)

juga dengan

menggunakan media literatur yang ada maupun jurnal ilmiah elektronik lainnya seperti internet dan tinjauan yuridis. 2.

Sumber data Penyusunan skripsi ini, data dan sumber data yang digunakan adalah data

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. 22 Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan, antara lain:

21

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Gratifi Press, 2006), hlm.118. 22 Ibid., hlm. 30.


21

a.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

b.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

d.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 32/MDAG/PER/8/2008

tentang

Penyelenggaraan

Kegiatan

Usaha

Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung e.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, pendapat-pendapat sarjana, yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

f.

Bahan hukum tersier atau bahan penunjang yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yakni kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.

Teknik pengumpulan data Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library

reaseacrh) yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca,

menelaah,

mengklarifikasi,

mengidentifikasi

dan

dilakukan

pemahaman terhadap bahan-bahanhukum yang berupa peraturan perundangundangan serta buku-buku literatur yang adarelevansinya dengan permasalahan penelitian. Hasil dari kegiatan pengkajian tersebutkemudian dibuat ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori,


22

pendapat-pendapat

atau

penemuan-penemuan

yang

berhubungan

dengan

permasalahan penelitian.23 4.

Analisis data Data yang berhasil dikumpulkan, data sekunder, kemudian diolah dan

dianalisa dengan mempergunakan teknik analisis metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas dengan mempertautkan bahan hukum yang ada. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan serta memaparkan kesimpulan dan saran, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yakni kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.24

G. Sistematika Penulisan Penulisan ini dibuat secara terperinci dan sistematis, agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

23

Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar, Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 24. 24 Ibid., hlm. 24-25.


23

BAB I merupakan pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan, manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan dan sistematika penulisan. BAB II merupakan pembahasan terhadap perjanjian-perjanjian dalam hubungan kemitraan dalam hukum di Indonesia. Pada bab ini dibahas hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian pada umumnya, perjanjian kemitraan, perjanjian kemitraan dalam hukum di Indonesia BAB III merupakan pembahasan terhadap tinjauan hukum terhadap garansi produk dalam usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung. Bab ini memberikan penjelasan mengenai kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung dan garansi atas produk BAB IV merupakan pembahasan terhadap perlindungan dan pemberian garansi terhadap perusahaan oleh mitra usaha dalam kegiatan usaha perdagangan berbasis penjualan langsung. Bab ini berisikan tentang tanggung jawab mitra usaha dalam pemberian garansi, perlindungan terhadap perusahaan atas pemberian garansi , akibat hukum terlanggarnya kewajiban pemberian garansi. BAB V merupakan kesimpulan dan saran. Pada bab terakhir ini, akan dikemukakan kesimpulan dari bagian awal hingga bagian akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari subtansi penulisan skripsi ini, dan saran-saran yang berikan dengan masalah yang dibahas.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Pembangunan industri dan perdagangan nasional yang dilaksanakan saat

Recommend Documents