1
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Penelitian Dalam
rangka
menyelenggarakan
pemerintahan
di
daerah,
Pemerintah
Daerah
wajib
mengatur
dan
mengurus
sendiri
urusan
pemerintahan di daerahnya dengan menganut asas otonomi dan tugas
pembantuan. Pada pelaksanaannya diarahkan untuk mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan serta peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya
peningkatan
efesiensi
dan
efektivitas
tersebut
harus
memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dengan adanya perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan telah merubah tata pemerintahan yang ada sebelumnya, baik menyangkut perubahan dan pergeseran tata pemerintahan maupun menyangkut hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Paradigma
baru
yang
berkembang
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan saat ini, melalui desentralisasi, berdasarkan pada nilai-nilai -
2
demokratisasi, pemberdayaan dan pelayanan, menuju pada suatu Pemerintah
Daerah yang memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan dan
mampu mengembangkan potensi yang ada, sehingga dapat memberikan
kualitas pelayanan publik yang prima kepada masyarakat di daerah.
Salah satu pengaruh terbesar adalah dengan diterapkannya kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah. Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah semakin meningkatnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan
pembangunan di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibutuhkan peningkatan sinergitas dengan tingkat Pusat, antar SOPD Provinsi, Kabupaten/Kota, Dunia Usaha dan pihak terkait. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah
diamanatkan
bahwa
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya masing-masing. Dengan ditetapkannya pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka muncul hak dan kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga memerlukan pengelolaan keuangan dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.
-
3
Sistem pengelolaan keuangan daerah tersebut merupakan subsistem
dari sistem pengelolaan keuangan Negara yang merupakan elemen pokok dari
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah.
Semua
peraturan
perundang-
undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara maupun
daerah pada prinsipnya ingin agar pengelolaan keuangan dikelola secara efektif dan efisien melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga pilar utamanya yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.
Dalam penyelenggaraan pengeloaan keuangan daerah, Kepala Daerah ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang pada pelaksanaannya dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada para pejabat di daerahnya. Kekuasaan pengelolaan
keuangan
daerah
meliputi
perencanaan,
pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah. Prinsip yang digunakan dalam pendelegasian sebagian atau seluruh kekuasaan pengeloaan keuangan daerah tersebut adalah dengan menggunakan prinsip pemisahan kewengangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima atau yang mengeluarkan uang. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah dibagi dalam 5 (lima) kelompok, yaitu : 1. Penyusunan Rancangan APBD 2. Dokumen Pelaksanaan APBD
-
4
3. Pelaksanaan dan Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran
4. Akuntansi Keuangan Daerah
5. Pelaporan Pelaksanaan APBD
Salah satu upaya dalam meningkatkan efektivitas di bidang
pengelolaan keuangan daerah,
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal
Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri membangun sebuah aplikasi yaitu aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (S.I.P.K.D). Penulis menganggap bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (S.I.P.K.D) merupakan fenomena yang sedang berkembang saat ini khususnya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Sub Direktorat Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat
Pelaksanaan
dan
Pertanggungjawaban
Keuangan
Daerah,
Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (S.I.P.K.D) adalah aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (S.I.P.K.D) juga merupakan fasilitas dari Kementerian Dalam Negeri untuk pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka menguatkan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam -
5
penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-
undangan. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (S.I.P.K.D)
dibangun seiring dengan adanya tuntutan yang sangat besar dari masyarakat
agar organisasi-organisasi sektor publik melakukan kegiatannya dilakukan dengan cara yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial. Selain itu adanya tuntutan
agar memperhitungkan dampak negatif akibat dari aktivitas yang dilakukan. Dengan diterapkannya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (S.I.P.K.D) juga diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Adapun penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah mempunyai maksud dan tujuan yaitu untuk mengetahui aktivitas pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatannya berupa pembangunan dan pelayanan masyarakat yang tertuang dalam laporan keuangan. Penulis memilih objek penelitian pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan alasan bahwa penulis juga merupakan pegawai di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dan melakukan Kerja Praktik di Dinas tersebut. Selain itu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat juga telah menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (S.I.P.K.D) sejak tahun anggaran 2010. Penerapan
Sistem
Informasi
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(S.I.P.K.D) menarik perhatian penulis sehingga penulis ingin mengertahui
-
6
apakah ada pengaruh dari penerapan
Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah (S.I.P.K.D) terhadap kinerja keuangan Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, sehingga penulis memilih judul
“PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH (S.I.P.K.D) TERHADAP KINERJA KEUANGAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA BARAT”.
B.
Perumusan Masalah Penelitian Sesuai dengan judul yang diajukan penulis yaitu “Pengaruh
Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (S.I.P.K.D) Terhadap Kinerja Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat”, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 1.
Bagaimana penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (S.I.P.K.D) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat?
2.
Bagaimana kinerja keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat?
3.
Apakah ada pengaruh dari penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (S.I.P.K.D) terhadap kinerja keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat?
-
7
C.
Batasan Masalah Penelitian Disebabkan adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan teori-teori
serta supaya penelitian ini dapat dilakukan lebih mendalam, maka tidak
semua masalah yang telah dirumuskan akan di teliti. Dengan demikian
penulis memberi batasan, yaitu di mana akan dilakukan penelitian, variable
apa saja yang akan diteliti, dan adakah pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan: 1. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (S.I.P.K.D) 2. Penerapan
Sistem
Informasi
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(S.I.P.K.D) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. 3. Pengukuran kinerja keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan metode value for money. 4. Pengaruh penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (S.I.P.K.D) terhadap kinerja keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
D.
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan suatu
sistem yang dibangun oleh Pemerintah yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (S.I.P.K.D) dalam kaitannya dengan kinerja keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. -
8
E.
Manfaat Penelitian Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat bagi
perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Akuntansi Manajemen
Pemerintahan dan dapat dipergunakan dalam menyelesaikan masalah-
masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu penulis juga berharap supaya penelitian ini dapat bermanfaat
bagi berbagai pihak yang terkait, yaitu :
1. Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media dalam memperdalam ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi khususnya bidang Akuntnasi Manajemen Pemerintahan. Selanjutnya penulis juga berharap dengan dilikukannya penelitian ini dapat mengetahui mengenai
pengaruh
penerapan
Sistem
Informasi
Pengelolaan
Keuangan Daerah (S.I.P.K.D) terhadap kinerja keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. 2. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (S.I.P.K.D) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. 3. Bagi Peneliti Selanjutnya Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan sebagai dasar untuk peneliltian lanjutan, referensi dan pembanding bagi
-
9
mereka yang melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh
-
penerapan
Sistem
Informasi
Pengelolaan
Keuangan
(S.I.P.K.D) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.
Daerah
