BAB I PENDAHULUAN. A. Geografi

BAB I PENDAHULUAN

A. Geografi Provinsi Kalimantan Selatan secara geografis, terletak antara 114 19’ 13” – 116 33’ 28” Bujur Timur dan 1 21’ 49” – 4 10’ 14” Lintang Selatan. Secara administratif, Kalimantan Selatan terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan dengan batas : sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makassar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan sebelah utara dengan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasar letak tersebut, luas wilayah Kalimantan Selatan hanya 6,98 persen dari luas Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Secara adminitratif wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan kota Banjarmasin sebagai ibukotanya, meliputi 11 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu dan Balangan, serta Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Dengan Kabupaten yang paling luas adalah Kabupaten Kotabaru dengan luas 9.422,73 km2 (25,11 %) kemudian Kabupaten Tanah Bumbu dengan luas 5.066,96 km2 (13,50 %). Banjarmasin sebagai ibukota propinsi memiliki luas paling kecil yaitu 72,67 km2 (0,19 %). Bentuk geologi wilayah Kalimantan Selatan sebagian besar berupa Aluvium Muda dan formasi Berai, sedangkan secara morfologi terdiri atas daratan aluvial, daratan, bukit dan pegunungan. Jika dilihat dari persentasenya maka ternyata wilayah ini didominasi oleh bentuk morfologi daratan yaitu 33,89 persen dan pegunungan 33,56 persen. Banyaknya pegunungan di Kalimantan Selatan. Kemiringan tanah dengan 4 kelas klasifikasi menunjukkan bahwa sebesar 43,31 persen wilayah Propinsi Kalimantan Selatan mempunyai kemiringan tanah 0 – 2 %. Rincian luas menurut kemiringan pada tahun 2000 adalah sebagai berikut : 0 – 2 % : 1.625.384 Ha (43,31%), 2 – 15 % : 1.182.346 Ha (31,50%), >

15 – 40 % : 714.127 Ha

(19,02%), > 40 % : 231 195 Ha (6,16%).

Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

1

TABALONG

BALANGAN HS. UTARA

HS TENGAH KOTA BARU HS. SELATAN

TAPIN BARITO KUALA

TANAH BUMBU BANJARMASIN

BANJAR

BANJAR BARU

TANAH LAUT

Gambar 1. Peta Provinsi Kalimantan Selatan


2

Wilayah Kalimantan Selatan juga banyak dialiri sungai. Sungai tersebut antara lain Sungai Barito, Sungai Riam Kanan, Sungai Riam Kiwa, Sungai Balangan, Sungai Batang Alai, Sungai Amandit, Sungai Tapin, Sungai Kintap, Sungai Batulicin, Sungai Sampanahan. Umumnya, sungai-sungai tersebut berpangkal pada pegunungan Meratus dan bermuara di Laut Jawa dan Selat Makassar.Keadaan luas wilayah dan tinggi tempat dari permukaan laut di Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat dalam Tabel 1. Tabel 1. Keadaan Luas Wilayah dan Tinggi Tempat dari Permukaan Laut di Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Luas Tinggi Tempat No Kabupaten/Kota DPL (m) Km2 % 3.729,30 64 Tanah Laut 1 9,94 32 Kotabaru 2 9.422,73 25,10 13 Banjar 3 4.710,97 12,55 9 Barito Kuala 4 2.376,22 6,33 8 Tapin 5 2.174,95 5,79 11 Hulu Sungai Selatan 6 1.804,94 4,82 9 Hulu Sungai Tengah 7 1.472,00 3,92 6 Hulu Sungai Utara 8 951,25 2,53 16 Tabalong 9 3.599,95 9,59 2 10 Tanah Bumbu 5.066,96 13,50 29 11 Balangan 1.819,75 4,85 5 12 Banjarmasin 72,67 0,19 27 13 Banjarbaru 328,83 0,88 Jumlah 37.530,52 100,00 Sumber : Badan Pertanahan Nasional Provinsi KalSel, BPS Provinsi KalSel

B. Penduduk dan Luas Wilayah Berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2012, jumlah penduduk Kalimantan Selatan adalah 3.790.071 jiwa, yang terdiri atas laki-laki1.918.132 jiwa dan perempuan 1.871.939 jiwa. Dari hasil tersebut penyebaran penduduk terbesar di Kalimantan Selatan masih terkonsentrasi di ibukota provinsi yaitu di Kota Banjarmasin yakni sebesar 17,10 persen. Kabupaten/kota dengan penyebaran penduduk terbesar berikutnya adalah Kabupaten Banjar sebesar 13,93 persen, Kabupaten Tanah Laut sebesar 8,15 persen serta Kabupaten Kotabaru sebesar 8,01 persen, sedangkan kabupaten/kota lainnya di bawah 8 persen. Dengan luas Kalimantan Selatan sekitar 37.530,52 kilometer persegi yang didiami oleh 3.790.071 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kalimantan Selatan adalah sebesar 101 orang per kilometer persegi. Kabupaten/kota yang paling Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

3

tinggi kepadatan penduduknya adalah Kota Banjarmasin yakni sebesar 8.917 orang per kilometer persegi. Kabupaten Kotabaru merupakan kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yakni sebesar 32 orang per kilometer persegi. Hal ini karena Kotabaru mempunyai wilayah paling luas dibanding kabupaten lain sedangkan penduduknya tidak terlalu banyak. Tabel 2.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Tahun 2012 Rasio Luas Penduduk Kepadatan Kabupaten/Kota Jenis (Km2) (Jiwa) (Jiwa/Km2) Kelamin 3.729,30 308.818 83 105,5 Kab. Tanah laut 9.422,73 303.459 32 108,8 Kab. Kotabaru 4.710,97 527.997 112 103,0 Kab. Banjar 2.376,22 286.075 120 100,3 Kab. Barito Kuala 2.174,95 174.156 80 101,5 Kab. Tapin 1.804,94 219.211 121 99,2 Kab. Hulu Sungai Selatan 1.472,00 251.063 171 99,7 Kab. Hulu Sungai Tengah 951,25 216.319 227 95,9 Kab. Hulu Sungai Utara 3.599,95 228.051 63 103,1 Kab. Tabalong 5.066,96 295.358 58 108,8 Kab. Tanah Bumbu 1.819,75 117.248 64 101,0 Kab. Balangan 72,67 648.029 8.917 99,9 Kota Banjarmasin 328,83 214.287 652 105,0 Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan

37.530,52

3.790.071

101

102,5

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kalimantan Selatan pertahun selama sepuluh tahun terakhir yakni antara 2000 – 2010 adalah sebesar 1,99 persen. Angka ini jauh di atas LPP nasional pertahun sebesar 1,47 persen. LPP Kabupaten Tanah Bumbu adalah LPP tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Selatan yakni sebesar 6,27 persen. Kabupaten Tanah Laut adalah kabupaten dengan LPP per tahun terendah yaitu sebesar 1,78 persen. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi modal dasar yang efektif bagi pembangunan nasional bila jumlah yang besar tersebut berkualitas baik. Namun dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, sulit untuk meningkatkan mutu. Laju pertumbuhan penduduk secara alami dipengaruhi oleh banyaknya penduduk lahir, mati, dan migrasi.


4

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan 2012/2011

Tanah Laut Kotabaru Banjar Barito Kuala Tapin Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Utara Tabalong Tanah Bumbu Balangan Banjarmasin Banjarbaru

Laju Pertumbuhan Penduduk 2012/2011 1,78 2,18 2,19 2,65 2,16 2,56 2,52 3,02 1,89 6,27 2,84 2,05 2,26

Kalimantan Selatan

2,57

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kabupaten/Kota


C. Potensi Alam Tanah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar berupa hutan (42,99 %), disusul kemudian padang (semak, alang-alang, rumput) sebesar 22,01 % dan tanah perkebunan 11,76 %. Areal persawahan sendiri hanya seluas 11,35 % dari keseluruhan luas Kalimantan Selatan. Secara lengkap luas wilayah menurut jenis penggunaan tanah tiap kabupaten/kota diperlihatkan pada Tabel 4 berikut ini : Luas Wilayah menurut Jenis Penggunaan Tanah di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Penggunaan Tanah Luas Lahan (Ha) Persentase (%) 59.690 Kampung 1,59 Industri 2.489 0,07 Pertambangan 42.611 1,14 Sawah 426.064 11,35 Pertanian Tanah Kering Semusim 60.150 1,61 Kebun Campuran 171.602 4,57 Perkebunan 441.448 11,76 Padang (Semak, Alang-alang, Rumput) 826.130 22,01 Hutan 1.613.431 42,99 Perairan Darat (Danau, Rawa, Kolam) 45.728 1,22 Tanah Terbuka 3.712 0,10 Lain-lain 59.997 1,60 Jumlah 3.753.052 100,00

Tabel 4. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

5

Provinsi Kalimantan Selatan kaya dengan potensi alam. Sektor pertanian adalah salah satunya. Pembangunan ekonomi sektor pertanian adalah untuk meningkatkan produksi pertanian dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani. Sektor pertanian ini dibagi menjadi 5 subsektor yaitu tanaman dan bahan makanan, tanaman perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan. Selain sektor pertanian, sektor pertambangan juga sangat potensial. Potensi hasil tambang diantaranya adalah batubara, mangaan, bijih besi, nikel, dan lain-lain. D. Perekomonian dan Sosial a. Produk Domestik Regional Bruto Tabel 5.

No 1 2 3 4 5

Produk Domestik Regional Bruto (Rp) menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kalimantan Selatan Tahun 2012 Harga Berlaku Harga Konstan (Rp) 2000 (Rp) Lapangan Usaha Pertanian 2012*) 2012*) 6.179.902,94 Tanaman Bahan Makanan 3.419.170,58 Tanaman Perkebunan 3.971.256,48 2.123.065,96 Peternakan dan Hasilnya 1.111.084,83 555.668,87 Kehutanan 582.562,90 338.956,57 Perikanan 2.758.670,51 1.368.410,56 Jumlah 14.603.477,66 7.805.272,54

*) Angka Sementara Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 6. Persentase Produk Domestik Regional Bruto Dengan Migasmenurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2012 No

Lapangan Usaha

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Restoran dan Perhotelan Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa

9.

PDRB

Dengan Migas 2011 2012*) 20,09 19,23 24,43 23,72 9,20 9,04 0,57 0,57 5,86 6,00 15,32 16,33 8,79 8,82 5,04 10,70 100,00

*) Angka Sementara Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

5,17 11,12 100,00

6

Tabel 7. Persentase Produk Domestik Regional Bruto Dengan Migas menurut Lapangan Usaha Pertanian Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2012 Dengan Migas No Lapangan Usaha Pertanian 2011 2012*) 8,75 Tanaman Bahan Makanan 1 8,14 Tanaman Perkebunan 2 5,31 5,23 Peternakan dan Hasilnya 3 1,50 1,46 Kehutanan 4 0,82 0,77 Perikanan 5 3,71 3,63 Jumlah 20,09 19,23 *) Angka Sementara Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tabel 8. Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2006 – 2012 (Persen) Tahun Dengan Migas Tanpa Migas 5,05 4,98 2006 6,08 6,01 2007 6,54 6,45 2008 5,38 5,29 2009 5,68 5,59 2010 6,27 6,12 2011 5,87 5,73 2012*) *) Angka Sementara Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan

c. Nilai Tukar Petani Tabel 9. Indeks Nilai Tukar Petani (NTP), Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB) di Kalimantan Selatan Tahun 2007 – 2013 Tahun NTP IT IB 651,78 633,61 97,22 2007 Rata-rata 112,33 109,52 97,54 2008 Rata-rata 118.13 117.55 99.57 2009 Rata-rata 125.07 132.68 106.09 2010 Rata-rata 130.51 141.48 108.40 2011 Rata-rata 134,58 145,14 107,45 2012 Rata-rata 138,04 145,18 105,09 2013 Rata-rata Ket : NTP : Nilai Tukar Petani IT : Indeks Harga yang Diterima Petani IB : Indeks Harga yang Dibayar Petani Tahun dasar yang digunakan : Tahun 2007 = 100


7

Tabel 10. NTP (Bulanan) Kalimantan Selatan Tahun 2013 No

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

It

Ib

NTP

147,26 148,32 148,21 147,94 147,82 148,32 149,05 149,54 149,47 150,12 149,91 106,19

138,34 138,84 139,53 140,00 139,50 139,48 141,53 143,68 143,36 143,24 143,24 105,72

106,45 106,83 106,23 105,67 105,97 106,34 105,32 104,07 104,26 104,80 104,66 100,44


d. Indeks Pembangunan Manusia Tabel 11. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia di 13 Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan Tahun 2012 No Kabupaten/Kota IPM Peringkat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13.

Banjarbaru Banjarmasin Tanah Laut Kotabaru Banjar Tapin Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Selatan Tanah Bumbu Tabalong Hulu Sungai Utara Barito Kula Balangan

76,28 74,83 72,75 71,43 71,96 71,71 71,67 71,64 71,09 71,05 69,92 68,92 67,71

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Secara faktual Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan menunjukkan peningkatan jika dilihat dari angka absolut dan peningkatan tersebut sejalan dengan IPM nasional. Namun demikian jika dilihat dari peringkat antar provinsi, IPM Kalimantan Selatan masih berada dibawah rata-rata nasional, kondisi ini merupakan gambaran secara komposit yang mencakup tiga bidang sangat mendasar yaitu usia hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent living).


8

BAB II SEKILAS TENTANG KETAHANAN PANGAN

A. Dasar Hukum 1. UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. 2. PP 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. B. Tugas Pokok Dan Fungsi Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan suatu bangsa. Ketahanan Pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem. Sub sistem utamanya adalah ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi pangan serta konsumsi dan keamanan pangan. Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional khususnya dan daerah pada umumnya di Provinsi Kalimantan Selatan, telah dibentuk Sekretariat Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Perda No : 17 tahun 2001 yang selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007 dan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan No 06 tanggal 15 April 2008 menjadi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan. Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemantapan Ketahanan Pangan Daerah. Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

9

1. TUGAS : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan Daerah. Uraian Tugas: a. Merumuskan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan perundangundangan yang berlaku; b. Melaksanakan fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemantapan ketahanan pangan. c. Melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan analisis ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan Daerah; d. Melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan analisis distribusi dan harga pangan Daerah; e. Melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan analisis pola konsumsi keamanan pangan serta pengembangan penganekaragaman pangan Daerah; f. Mengelola kegiatan kesekretariatan; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya. 2. FUNGSI : a. Perumusan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; b. Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah Daerah di bidang pemantapan ketahanan pangan daerah; c. Koordinasi pemantauan, evaluasi dan analisis ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan Daerah; d. Koordinasi pemantauan, evaluasi dan analisis distribusi dan harga pangan Daerah. e. Koordinasi pemantauan, evaluasi dan analisis pola konsumsi dan keamanan pangan serta pengembangan keanekaragaman pangan Daerah. f. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

10

3. UNSUR-UNSUR ORGANISASI a. Sekretariat; - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - Sub Bagian Keuangan - Sub Bagian Program b. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; - Sub Bidang Ketersediaan Pangan - Sub Bidang Penanganan Kerawanan Pangan c. Bidang Distribusi Pangan; - Sub Bidang Analisis Distribusi dan Akses Pangan - Sub Bidang Analisis Harga Pangan d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; - Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman pangan - Sub Bidang Keamanan dan Preferensi Pangan Masyarakat e. Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas masing – masing Bidang Ketahanan Pangan a) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan. b) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan evaluasi produksi, ketersediaan dan cadangan pangan Pemerintah dan masyarakat, deteksi dan inventarisasi serta penenggulangan kerawanan pangan dan gizi masyarakat. c) Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan distribusi dan analisis harga pangan di Daerah. d) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian

dan

evaluasi

terhadap

pola

konsumsi

dan

pengembangan

keanekaragaman pangan masyarakat, keamanan dan pengembangan pangan pilihan serta pembinaan sistem informasi dan kelembagaan pangan daerah. e) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Badan Ketahanan Pangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


11

Struktur Organisasi :

C. Visi Dan Misi Ketahanan Pangan  Visi : Pembangunan Ketahanan Pangan, merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional, karena itu visi pembangunan ketahanan pangan dirumuskan dalam kerangka dan mengacu pada pencapaian visi pembangunan pertanian dan pembangunan nasional. Sejalan dengan itu maka Visi Pembangunan Ketahanan Pangan adalah ’’Mantapnya Ketahanan Pangan yang BERMUNAJAD(Beragam, Bermutu, Nyaman, Sejahtera dan Tersedia)’’. Makna Bermunajad :  Beragam : bermakna meningkatkan penganekaragaman konsumsi melalui pengembangan

pangan

lokal,

dan

produk-produk

pangan

olahan

guna

meningkatkan konsumsi pangan dan sekaligus mendorong penurunan konsumsi beras perkapita.


12

 Bermutu : bermakna meningkatkan mutu dan keamanan makanan yang dikonsumsi melalui sosialisasi, promosi dan advokasi tentang mutu dan keamanan pangan masyarakat.  Nyaman : bermakna menciptakan situasi ketahanan pangan yang nyaman dan kondusif serta menghindari situasi kerawanan dan kerentanan pangan dengan melakukan kewaspadaan pangan dan gizi  Sejahtera :bermakna meningkatkan kemampuan sistem distribusi pangan untuk menunjang penyebaran dan tingkat harga pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat.  Tersedia : bermakna meningkatkan kemampuan membangun ketersediaan dan cadangan pangan dalam jumlah, mutu dan keragaman yang cukup diseluruh wilayah.  Misi : Untuk mewujudkan visi tersebut, maka visi pembangunan ketahanan pangan adalah : 1. Memantapkan ketersediaan dan cadangan pangan nabati dan hewani 2. Meningkatkan aksesibilitas pangan pada setiap rumah tangga setiap saat dan berkelanjutan 3. Mempercepat upaya penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya pangan lokal menuju konsumsi pangan yang cukup beragam, bergizi, seimbang dan aman 4. Menciptakan situasi ketahanan pangan yang nyaman dan kondusif D. Tujuan Kegiatan Program Badan Ketahanan Pangan 1. Tujuan dan Sasaran  Tujuan Sejalan dengan visi dan misi tersebut serta memperhatikan masalah, tantangan, potensi, dan peluang yang tersedia, maka tujuan pembangunan ketahanan pangan dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kemampuan membangun ketersediaan dan cadangan pangan dalam jumlah, mutu, dan keragaman yang cukup di seluruh wilayah. 2. Meningkatkan kemampuan membangun sistem distribusi pangan untuk menunjang penyebaran dan tingkat harga pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.


13

3. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi melalui pengembangan pangan lokal dan produk-produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan dan sekaligus mendorong penurunan konsumsi beras per kapita. 4. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, dan bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan serta budaya lokal.  Sasaran Mengacu pada arahan umum dan tujuan pembangunan ketahanan pangan, maka sasaran pembangunan ketahanan pangan Kalimantan 2011-2015 yang akan dicapai adalah : 1. Dipertahankannya ketersediaan pangan yang cukup, meningkatkan kemandirian masyarakat, pemantapan ketahanan pangan dan menurunnya tingkat kerawanan pangan. 2. Lancarnya distribusi dan stabilisasi harga pangan utama nabati dan hewani di tingkat petani. 3. Percepatan diversifikasi pangan dan keamanan pangan masyarakat. 4. Meningkatnya kelembagaan dan peran Dewan Ketahanan Pangan. E. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran ( Strategi ) Strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Propinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan jaringan dan sistem koordinasi lintas pulau, lintas wilayah dan lintas waktu guna mensinkronisasi dan mensinergikan kebijakan program dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan. 2. Memberdayakan masyarakat dalam pemantapan dengan fokus pada tingkat rumah tangga, dan dikembangkan dengan basis sumberdaya lokal. 3. Ketahanan Pangan diwujudkan bersama oleh masyarakat sebagai pelaku dan pemerintah sebagai fasilitator (pemandu, pemacu dan pemicu). 4. Pengembangan sistem dan usaha agribisnis ketahanan pangan, dengan karakteristik sebagai berikut :


14

 Berdaya saing tinggi, diupayakan melalui : efisien dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi, peningkatan produktivitas dan nilai tambah, serta berorientasi pasar.  Berkerakyatan, diupayakan dengan melibatkan masyarakat secara luas, fokus pada usaha kecil dan menengah (UKM), dan menggunakan sumberdaya yang dikuasai oleh rakyat.  Berkelanjutan, diupayakan melalui peningkatan kapasitas sumberdaya, penggunaan teknologi rumah lingkungan dan distribusi keuntungan yang adil.  Desentralisasi yang berarti: sentra pertumbuhan agribisnis di daerah, meningkatkan kontribusi

agribisnis

terhadap

PDRB,

dan

meningkatkan

pembangunan

infrastruktur di daerah.


15

BAB III SEKRETARIAT

1. PNS dan Non PNS Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah PNS dan CPNS Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2013 berjumlah 54 orang. Selama 2013 terdapat 1 PNS yang mutasi keluar dari Badan Ketahanan Pangan dan 2 PNS yang masuk bergabung dengan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan pegawai honorer (non PNS) yang bekerja di Badan Ketahanan Pangan sebanyak 21 orang. PNS yang menduduki jabatan struktural berjumlah 13 orang, fungsional 6 orang dan staf 35 orang. Tabel 12. Pejabat Struktural Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 NO NAMA/NIP GOL./RUANG JABATAN Ir. Siti Rahmi Fatmawati, MP/ 1 IV/b Pembina Tk.I Kepala Badan 19610819 198903 2 003 Ruhaimi Ruslan,S.Sos, ME/ 2 IV/b Pembina Tk. I Sekretaris 19591117 198003 1 005 Ir. Syarifuddin/ Kabid. Ketersediaan dan 3 IV/b Pembina Tk. I 19591130 198903 1 007 Kerawanan Pangan Ir. Ishak Harun/ 4 IV/b Pembina Tk. I Kabid. Distribusi Pangan 19580920 198503 1 009 Kasanovani Angel SE,MP/ Kabid. Konsumsi dan 5 IV/b Pembina Tk. I 19620818 198503 2 012 Keamanan Pangan Yusran Hasani, S.Sos/ Kasubag Umum dan 6 III/d Penata Tk. I 19640704 198503 1 014 Kepegawaian Halimatus Sa’diah,SE/ 7 III/d Penata Tk. I Kasubag Keuangan 19600912 1985032 010 Sarah Hidayani,SP,MP/ 8 III/d Penata Tk. I Kasubbag. Program 19750703 200003 2 003 Ir. Herliani/ Kasubid. Penaganan 9 III/d Penata Tk. I 1959 1009 199003 2 001 RawanPangan Andi Chariati, SP/ 10 III/d Penata Tk. I Kasubid. Ketersediaan Pangan 19690728 200003 2 005 Ir. Hj. Isnaini Rohayati/ Kasubid. Konsumsi dan dan 11 III/d Penata Tk. I 19590623 199903 2 001 Penganekaragaman Pangan Didi Ardiansyah/ Kabid. Distribusi dan Akses 12 III/c Penata 19580505 198603 1 025 Pangan Apandi, SP Kasubid. Analisis Harga 13 III/c Penata 19620315 198503 1 014 Pangan


16

Tabel 13. Pejabat Fungsional Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 NO NAMA/NIP GOL./RUANG JABATAN Drh.H.Rusliansyah, MM/ Pembina 1 IV/c Fungsional Perencana Madya 19580919 1986031 017 Utama Muda Ir. H. Fauzi Mahfud, MS/ Pembina Fungsional Penyuluh 2 IV/c 19580312 198403 1 011 Utama Muda Pertanian Madya Drs. Suyud Gondowiyono/ Fungsional Penyuluh 3 IV/a Pembina 19541105 197304 1 001 Pertanian Madya Euis Rupine Katryna, SP/ Penata Muda Fungsional Penyuluh 4 III/b 19711228 200604 2 019 Tk. I Pertanian Pertama Agustyni,SP/ Penata Muda Fungsional Penyuluh 5 III/b 19760826 200604 2 021 Tk. I Pertanian Pertama Tini Ariani, SP/ Penata Muda Fungsional 6 III/b 19751116 200604 2 016 Tk. I PenyuluhPertanian Pertama Tabel 14. Staf Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 NO NAMA/NIP GOL./RUANG JABATAN Wahdiah, SP, MS/ Pelaksana Sub Bagian Umum 1 IV/a Pembina 19701210 199803 2 006 dan Kepegawaian Akhmad Yurany, SP Pelaksana Subbid. Keamanan 2 III/d Penata Tk. I 19651230 198702 1 002 dan Preferensi Pangan Hj. Kemala Ellyanoor/ Pengatur Pelaksana Subbid Analisis 3 III/b 19601007 198303 2 019 Muda Tk. I Harga Pangan Hj. Hamdah/ Pengatur Pelaksana Subbid Keamanan 4 III/b 19620215 198303 2 024 Muda Tk. I dan Preferensi Pangan Aina Khairani,SPi/ 19770530 Pengatur Pelaksana Subbid Keamanan 5 III/b 200701 2 015 Muda Tk. I dan Preferensi Pangan H. Arif Hasan, S.Sos/ Penata Muda Pelaksana Subbid Konsumsi 6 III/b 19661020 200801 1 009 Tk. I & Penganekaragaman Pangan Zainun Faridah, S. AP Penata Muda Pelaksana Subbid Konsumsi 7 III/b 19700124 199302 2 002 Tk. I & Penganekaragaman Pangan M. Noor Ikhwanadi, SH/ Penata Muda Pelaksana Sub Bagian Umum 8 III/b 19740721 200903 1 004 Tk. I dan Kepegawaian Noor Istiqosari, SP./ Pelaksana Sub Bagian 9 III/a Penata Muda 19791023 201001 2 001 Program Yuyun Maulida,SE/ Pelaksana Sub Bagian 10 III/a Penata Muda 19810115 201001 2 002 Keuangan Hayatin,SP/ Pelaksana Subbid Distribusi 11 III/a Penata Muda 19781015 201001 2 003 & Akses Pangan Liesa Novianti F, SE/ Pelaksana Sub Bagian 12 III/a Penata Muda 19801120 201001 2 002 Program Wiwin Nur Aini, S.Hut/ Pelaksana Subbid 13 19810119 201001 2 004 III/a Penata Muda Ketersediaan Pangan Erma Lesnawati,SE/ Pelaksana Sub Bagian Umum 14 III/a Penata Muda 19820302 201001 2 002 dan Kepegawaian Rifaniansyah, SE/ Pelaksana Subbid Distribusi 15 III/a Penata Muda 19740626 201001 1 001 & Akses Pangan Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

17

NO 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

NAMA/NIP Erwina Indrawati,SP/ 19800822 201001 2 001/ M. Safriansyah, SE/ 19780131 201001 1 007 Tutuk Munikah, S.Si/ 19790602 201001 2 004 Akyani/ 19650715 198703 1 021 Gt. Reny Kesuma A, A.Md/ 19790124 200801 2 012 Rahdian Noor, A.Md./ 19770110 200903 1 002 Abdul Basit/ 19750710 200003 1 002 Rini Puji Lestari/ 19790123 200701 2 015 Tri Muryanti/ 19690430 200701 2 015 H. Hairul Rahman/ 19720212 200701 1 032 Rusmadi/ 19711104 200801 1 011 Mahliansyah/ 19721109 100701 1 012 Wahyu Nugroho, A.Md/ 19790206 200801 1 012 Agus Salim/ 19810824 200901 1004 Khairufiddinsyah 19761015 200901 1 004 Muliana/ 19851114 201001 2 001 Dewi Aulya, SE/ 19831209 201001 2 001 Sumiyati, SE/ 19841030 201001 2 001 Syarifuddin/ 19670102 199403 1 013 H. Asmuni/ 19600517 199603 1 001

GOL./RUANG III/a

Penata Muda

III/a

Penata Muda

III/a

Penata Muda

III/a

Penata Muda

II/d

Pengatur Tk. I

II/d

Pengatur Tk. I

II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/b II/a II/a II/a II/a II/a

Pengatur Muda Tk. I Pengatur Muda Tk. I Pengatur Muda Tk. I Pengatur Muda Tk. I Pengatur Muda Tk. I Pengatur Muda Tk. I Pengatur Muda Tk. I Pengatur Muda Tk. I Pengatur Muda Tk. I Pengatur Muda Pengatur Muda Pengatur Muda Pengatur Muda Pengatur Muda


JABATAN Pelaksana Sub Bagian Keuangan Pelaksana Sub Bagian Keuangan Pelaksana Sub Bagian Program Pelaksana Subbid Ketersediaan Pangan Pelaksana Sub Bagian Keuangan Pelaksana Sub Bagian Keuangan Pelaksana Subbid Distribusi & Akses Pangan Pelaksana Sub Bagian Keuangan Pelaksana Subbid Penangan Rawan Pangan Pelaksana Subbid Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Pelaksana Subbid Analisis Harga Pangan Pelaksana Subbid Penangan Rawan Pangan Pelaksana Sub Bagian Keuangan Pelaksana Sub Bagian Keuangan Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pelaksana Sub Bagian Keuangan Pelaksana Subbid Analisis Harga Pangan Pelaksana Subbid Penanganan Rawan Pangan Pelaksana Subbid Ketersediaan Pangan Pelaksana Bid. Konsumsi & Penganekaragaman Pangan

18

Tabel 15. Daftar Nama Pegawai Tidak Tetap (Non PNS) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 NO NAMA JABATAN 1

Gerhard H. Mantir, SE

Honorer/ Staf Sub Bagian Program

2

Ryan Andrea, Spi


3

Rahmi Aufa Rusady, SP


4

Siti Hamdanah, SE

Honorer/ Staf Sub Bagian Keuangan

5

Dinny Nisfilla, S.pi

Honorer/ Staf Sub Bagian Umum Kepegawaian

6

Fajar Eza Lazuly


7

Murni Hayati


8

Vikri Raypansyah

Honorer/ Staf Dewan Keamanan Pangan

9

Farah Intisa, SH

Honorer/ Staf Bidang Ketersediaan Pangan

10

Deni Heriana Putra

Honorer/ Staf Bidang Konsumsi Pangan

11

Dhesta Purnamasari, SKM


12

Putri Rahmah H, A.Mg


13

Novy Khairannur


14

Syaiful Bahri


15

Supatmo


16

Aspiani


17

M. ali Sudarto


18

Supriyadi


19

M. Kusairi Abdi


20

Jainudin


21

H. Sugiarto



19

2. PNS yang Naik Pangkat Tabel 16. Kenaikan Pangkat PNS Badan Kalimantan Selatan Tahun 2013 NO 1 2 3 4 5 6

NAMA/NIP

Ketahanan Pangan

Provinsi

GOL/TMT LAMA

BARU

Kasanovani Angel SE,MP/ 19620818 198503 2 012

IV/a

IV/b

M. Noor Ikhwanadi, SH/ 19740721 200903 1 004

III/a

III/b

II/c

II/d

II/a

II/b

II/a

II/b

II/a

II/b

Rahdian Noor, A.Md./ 19770110 200903 1 002 Rusmadi/ 19711104 200801 1 011 Agus Salim/ 19810824 200901 1004 Khairufiddinsyah 19761015 200901 1 004

3. Mutasi Alih Tugas PNS Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Tabel 17. Mutasi Alih Tugas Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 JABATAN NAMA/NIP NO LAMA BARU 1 Ir. Siti Rahmi Fatmawati, MP/ Kepala Bidang Dinas Kepala Badan 19610819 198903 2 003 Perikanan dan Kelautan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Provinsi Kalimantan Selatan Selatan 2 Ir. Arbainsyah, Msi/ Kepala Badan Ketahanan Kepala Dinas Pertanian 19600603 198602 1 005 Pangan Provinsi dan Hortikultura Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Pelaksana Subbid 3 Akhyani / Pelaksana Bandiklat Ketersediaan Pangan 19650715 198703 1 021 Provinsi Kalimantan Badan Ketahanan Selatan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan


20

BAB IV ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN

A. Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Padi dan Tanaman Palawija Produksi, produktivitas padi dan tanaman palawija berdasar Angka Tetap (ATAP) 2012 dan Angka Ramalan (ARAM PROVINSI) Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Produksi padi selama Januari – Desember 2013 berdasar Angka Ramalan (ARAM PROVINSI) tahun 2013 sebesar 1.990.787ton. Jika dibandingkan dengan Angka Tetap (ATAP) tahun 2012 sebesar 2.086.221 ton, turun4,57% atau sebanyak 95.434ton. Penurunan produksi diperkirakan terjadi karena penurunan luas tanam dan panen terutama dilahan sawah. 2. Produksi jagung pada tahun 2013 (ARAM PROVINSI) diperkirakan sebesar 104.401 ton

pipilan

kering,

turun7.647ton

(6,82%)

dibanding(ATAP)

tahun

2012.

penurunanproduksi diperkirakan karena adanya penurunan panen yang disebabkan alih fungsi lahan ke perkebunan kelapa sawit dan karet, terutama di Kabupaten Tanah Laut dan Tapin. 3. Produksi kedelai pada tahun 2013 (ARAM PROVINSI) diperkirakan sebesar 3.609ton biji kering, turun251ton (6,50%) dibanding (ATAP)tahun 2012. Penurunan produksi diperkirakan karena penurunanluas tanam dan panen terutama di Kabupaten Kotabaru dan Tabalong yang diakibatkan alih fungsi lahan ke karet. 4. Produksi kacang tanah pada tahun 2013 (ARAM PROVINSI) diperkirakan sebesar 11.029 ton biji kering, turun 1.347ton (10,88%) dibanding (ATAP)tahun 2012. Penurunan produksi dikarenakan adanya alih fungsi lahan terutama di Kabupaten Tapin Kecamatan Piani dan Hantungun yang menjadi lahan perkebunan (karet). 5. Produksi kacang hijau pada 2013 (ARAM PROVINSI) diperkirakan 788 ton biji kering, turun54 ton (6,41%) dibanding (ATAP)tahun 2012. Penurunan produksi dikarenakan kurangnya luas tanam dan panen. 6. Produksi ubi kayu pada tahun 2013 (ARAM PROVINSI) diperkirakan sebesar 92.343ton ubi basah, naik 2.299ton (2,55%) dibanding (ATAP)tahun 2012. Kenaikan produksikarena adanya peningkatan produktivitas dengan menggunakan varietas Kristal terutama di Kabupaten Kotabaru, Tanah Laut, Banjar dan Barito Kuala. Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

21

7. Produksi ubi jalar pada tahun 2013 (ARAM PROVINSI) diperkirakan sebesar 13.357ton, turun6.250ton (31,87%) dibanding tahun 2012. Penurunan produksikarena adanya penurunan luas panen terutama di Kabupaten Kotabaru, Tanah Laut, Balangan dan Tanah Bumbu. B. Perbandingan Produksi dan Kebutuhan Pangan Pokok di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 dan Tahun 2013 Secara umum komoditas pangan nabati dan hewani tahun 2013 yang mengalami surplus adalah padi (beras), jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, buah-buahan, daging, telur dan ikan. Sedangkan yang masih minus adalah kedelai, sayur-sayuran, minyak goreng, gula dan susu. Meskipun produksi beberapa komoditas masih surplus jika dibandingkan dengan kebutuhan, namun yang patut diperhatikan adalah pertumbuhannya yang menurun jika dibandingkan dengan tahun 2012. Tabel 18. Prediksi Perbandingan Produksi dan Kebutuhan Tahun 2013 (Aram Provinsi) Komoditi

Tahun 2013 Produksi

Kebutuhan

Perimbangan

Keterangan

I. 1.

Pangan Nabati (Ton) Padi

1,990,787

1,156,093

834,694

Surplus

2.

Beras

1,156,093

461,003

695,090

Surplus

3.

Jagung

104,401

37,799

66,602

Surplus

4.

Kedelai

3,609

38,485

-34,876

Minus

5.

Kacang Tanah

11,029

5,963

5,066

Surplus

6.

Ubi Kayu

92,343

26,507

65,836

Surplus

7.

Ubi Jalar

13,357

6,988

6,369

Surplus

8.

Sayur-sayuran

84,996

139,279

-54,283

Minus

9.

Buah-buahan

383,393

111,804

271,589

Surplus

10. Minyak Goreng

-

36,655

-36,655

Minus

11. Gula

-

46,040

-46,040

Minus

72,416

24,776

47,640

Surplus

13. Telur

121,264

42,383

78,881

Surplus

14. Susu

153

8,717

-8,564

Minus

290,035

201,438

88,597

Surplus

II. Pangan Hewani (Ton) 12. Daging

15. Ikan

Sumber Data : Diolah Oleh BKP Provinsi Kalimantan Selatan


22

Tabel 19. Perbandingan Produksi dan Kebutuhan Tahun 2012 (ATAP) Komoditi

Tahun 2012 Produksi

Perimbangan

Kebutuhan

Keterangan

I.

Pangan Nabati (Ton)

1.

Padi

2,086,220

1,211,513

874,707

Surplus

2.

Beras

1,211,513

456,273

755,240

Surplus

3.

Jagung

112,067

38,339

73,728

Surplus

4.

Kedelai

3,860

37,919

-34,059

5.

Kacang Tanah

12,377

5,973

6,404

Surplus

6.

Ubi Kayu

90,044

26,080

63,964

Surplus

7.

Ubi Jalar

19,607

7,659

11,948

Surplus

8.

Sayur-sayuran

55,330

135,929

-80,599

Minus

9.

Buah-buahan

260,805

105,783

155,022

Surplus

10.

Minyak Goreng

-

36,119

-36,119

Minus

11.

Gula

-

45,367

-45,367

Minus

II.

Pangan Hewani (Ton)

12.

Daging

58,006

23,746

34,260

Surplus

13.

Telur

71,373

37,033

34,340

Surplus

14.

Susu

15.

Ikan

Minus

163

8,591

-8,428

Minus

284,313

198,049

86,264

Surplus


Tabel 20.

Perkembangan Produksi Pangan Nabati dan Hewani Tahun 2012 (ATAP) dan Tahun 2013 (Aram Provinsi) Komoditi

I. 1.


2.

Beras

3.

Jagung

4.

Kedelai

5.

Kacang Tanah

6.

Perkembangan Produksi Tahun 2012

Tahun 2013

Pertumbuhan (%)

2,086,220

1,990,787

-4.57

1,211,513

1,156,093

-4.57

112,067

104,401

-6.84

3,860

3,609

-6.50

12,377

11,029

-10.89

Ubi Kayu

90,044

92,343

2.55

7.

Ubi Jalar

19,607

13,357

-31.88

8.

Sayur-sayuran

55,330

84,996

53.62

9.

Buah-buahan

260,805

383,393

47.00

10.

Minyak Goreng

-

-

-

11.

Gula

-

-

-

II.

Pangan Hewani (Ton)

12.

Daging

58,006

72,416

24.84

13.

Telur

71,373

121,264

69.90

14.

Susu

163

153

-6.13

15.

Ikan

284,313

290,035

2.01



23

Tabel 21.

Prediksi Perbandingan Surplus dan Minus Produksi Pangan Pokok Kalimantan Selatan Tahun 2012 (ATAP) dan Tahun 2013 (Aram Provinsi)

Komoditi

Perimbangan (Ton) Tahun 2012

Tahun 2013

Persentase Terhadap 2012

Keterangan

I. 1.


874,707

834,694

95.43

Surplus Menurun

2.

Beras

755,240

695,090

92.04

Surplus Menurun

3.

Jagung

73,728

66,602

90.34

Surplus Menurun

4.

Kedelai

-34,059

-34,876

102.40

Minus Meningkat

5.

Kacang Tanah

6,404

5,066

79.10

Surplus Menurun

6.

Ubi Kayu

63,964

65,836

102.93

Surplus Meningkat

7.

Ubi Jalar Sayur-sayuran

11,948 -80,599

6,369 -54,283

53.31

8.

67.35

Surplus Menurun Minus Menurun

9.

Buah-buahan

155,022

271,589

175.19

Surplus Meningkat

10.

Minyak Goreng

-36,119

-36,655

101.48

Minus Meningkat

11.

Gula

-45,367

-46,040

101.48

Minus Meningkat

II.

Pangan Hewani (Ton)

12.

Daging

34,260

47,640

139.05

Surplus Meningkat

13.

Telur

34,340

78,881

229.71

Surplus Meningkat

14.

Susu

-8,428

-8,564

101.61

Minus Meningkat

15.

Ikan

86,264

88,597

102.70

Surplus Meningkat


C. Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Skor PPH provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 mencapai 95,05persen masih berada di bawah skor maksimal yaitu 100 Persen. Hal tersebut berarti bahwa ketersediaan pangan di provinsi Kalimantan Selatan masih belum beranekaragam. Skor PPH dibawah skor maksimum yaitu terutama pada kelompok pangan umbi-umbian, buah/buji berminyak, kacang-kacangan, serta sayur dan buah. Tahun 2013, terjadi penurunan skor pola pangan harapan jika dibandingkan tahun 2012 yaitu skor PPH menjadi 91,61. Tabel 22. Tingkat Capaian Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 – 2013 Capaian Kinerja Target No Komoditas (Jlh) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ketersediaan Energi 1a 2.200 5.282 4.996 4.864 5.030 5.615 5.503 (kal/kpt/hr) ketersediaan Protein 128 131,6 125,57 137,23 166,04 152,40 (gram/kpt/hr) PPH Tingkat b 89,9 89,6 82,9 90,75 95,05 91,61 Ketersediaan Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013 24

D. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan 2013 Tujuan dari FSVA untuk menyediakan informasi pengambilan keputusan dalam perencanaan program, penentuan sasaran serta intervensi kerawanan pangan dan gizi di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Dengan adanya peta FSVA ini bias menjawab 3 pertanyaan dasar seperti : (1) dimana daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan; (2) berapa jumlah penduduk yang rentan terhadap kerawanan pangan; (3) mengapa daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan. Adapun Karakteristik FIA dan FSVA : Karakteristik

FIA (2005)

FSVA (2009)

FSVA (2013)

Judul

FIA 2005

FSVA 2009

FSVA 2009

Jumlah Indikator

14

13 (kecuali IMR)

13 (kecuali IMR)

Data status gizi (underweight dan stunting) menggunakan data Riskesdas 2010

Data status gizi (underweight dan stunting) menggunakan metode SAE

Timeseries data yang digunakan indikator

2000-2003

2004-2007

2009-2011

Jumlah indikator indeks ketahanan komposit

10

9 (kecuali IMR)

9 (kecuali IMR)

Jumlah Kabupaten dan Provinsi (peta komposit)

265 kabupaten di 30 provinsi

346 kabupaten

398 kabupaten

di 32 provinsi

di 33 provinsi

Jumlah kabupaten prioritas (1-3)

100 (30, 30, 40)

100 (30, 30, 40)

Dibahas di sesi FSVA Komposit

Adapun Indikator FSVA Nasional 2013 : No

Aspek/Indikator

Definisi

Sumber Data

Aspek Ketersediaan Pangan 1.

Rasio Konsumsi normative

Konsumsi normative produksi bersih

Provinsi dalam Angka,

per kapita terhadap

serealia/hari/kapita dibagi dengan ketersediaan

BPS 2009-2011

ketersediaan bersih

bersih serealia (dari produksi)/hari/kapita

serealia

FSVA 2009 : menggunakan sumber data yang SAMA


25

No

Aspek/Indikator

Definisi

Sumber Data

Aspek Akses Pangan 2.

Persentase penduduk hidup

Nilai Rupiah pengeluaran per kapita setiap

Data dan Informasi

dibawah garis kemiskinan

bulan untuk memenuhi standar minimum

Kemiskinan 2011, BPS

kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk hidup secara layak 3.

Persentase desa yang tidak

Persentase desa yang tidak memiliki akses

memiliki akses

penghubung yang dapat dilalui kendaraan roda

penghubung yang

4 atau lebih (atau sarana transportasi air)

memadai

FSVA 2009 : hanya mempertimbangkan

PODES 2011, BPS

akses penghubung kendaraan roda 4 4.

Persentase rumah tangga

Persentase rumah tangga yang tidak memiliki

tanpa akses listrik

akses terhadap listrik dari PLN dan/atau non

SUSENAS 2011, BPS

PLN, misalnya generator Aspek Pemanfaatan Pangan 5.

Angka harapan hidup pada

Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir

saat lahir

dengan asumsi tidak ada perubahan pola

SUSENAS 2011, BPS

mortalitas sepanjang hidupnya 6.

Persentase balita gizi

Anak di bawah lima tahun yang berat badannya

SAE (Small Area

kurang

kurang dari – 2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan

Estimation) ->

indeks berat badan menurut umur (BBU)

RISKESDAS 2010,

FSVA 2009 : menggunakan data

PODES 2011 & SP 2010

RISKESDAS 2007 7. 8.

Persentase perempuan butu

Persentase perempuan di atas 15 tahun yang

huruf

tidak dapat membaca atau menulis huruf latin


% rumah tangga yang tidak memiliki akses ke

tanpa akses ke air bersih

air minum yang berasal dari air ledeng/PAM,

SUSENAS 2011, BPS SUSENAS 2011, BPS

pompa air, sumur atau mata air yang terlindungi dengan mempertimbangkan jarak ke jamban FSVA 2009 : devinisi yang sama tetapi tidak mempertimbangkan jarak kejamban 9.


Persentase rumah tangga yang tinggal lebih dari

yang tinggal lebih dari 5

5 Km dari fasilitas kesehatan

Km dari fasilitas kesehatan

FSVA 2009 : menggunakan data

POLDES 2011, BPS

RISKESDAS 2007


26

Gambar 2.

Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA)

E. Program Aksi Desa Mandiri Pangan Tujuan kegiatan pengembangan desa mandiri pangan adalah meningkatkan ketahanan pangan dan gizi (mengurangi kerawanan pangan dan gizi) masyarakat melalui pendayagunaan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal di perdesaan. Kegiatan pengembangan desa mandiri pangan di Kalimantan Selatan dimulai tahun 2006 dan sampai sekarang masih terus berjalan. Pada tahun 2013 telah terealisasi sebanyak 31 desa di 8 Kabupaten melalui dana APBD I. Dan juga melalui dana APBD II di Kabupaten Tanah Bumbu terealisasi 19 desa. Tabel 23. Desa Mandiri Pangan Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Melalui Dana APBD I No 1 2

Kabupaten Tabalong Hulu Sungai Tengah

Kecamatan Pugaan Batang Alai

Desa

Nama Kelompok

Sungai Rukam II

Subur Makmur

Tamunti

Rakat Beruntung

Muara Rintis

Manuntung

Ilung

Sumber Makmur


27

Limpasu 3

Hulu Sungai Selatan

Hawang

Bina Bersama

Karatungan

Sejahtera

Pantai Ulin

Mekar Subur

Garunggang

Buluh Ketapang

Pekapuran Kecil

Ungu

Hamayung

Mawar

Paramaian

Usaha Maju

Jinggah Habang

Kenanga Muda

Jinggah Habang

Mawar Melati

Pemurus

Harapan Muda

Podok

Karya Bersama

Aluh-Aluh Besar

Usaha Mandiri

Ujung Batu

Rukun Jaya

Panggung Baru

Harapan Bersama

Karya Jadi

Pandan Sari

Teluk Tamba

Karya Bersama

Bantuil

Karya Bersama

Sawahan

Harapan Jaya

Tinggiran Baru

Handil Anang

Tinggiran Darat

Sumber Makmur

Taban Raya

Harapan Kita

Danau

Danau Panggang

Mayang Sari

Panggang

Sungai Panangah

Rahmat Bersama

Palukahan

Bina Usaha

Ha’uwai

Usaha Bersama

Uren

Gunung Meratus

Halong

Makmur Tani

Simpur Daha Utara

4

Banjar

Karang Intan Aluh-Aluh

5 6

Tanah Laut

Pelaihari

Barito Kuala

Tabukan Cerbon Mekar Sari

7

8

Hulu Sungai Utara

Balangan

Halong

Tabel 24. Desa Mandiri Pangan Yang Bersumber Dari Dana APBD II Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2013 No

Nama Desa

Kecamatan

1

Saring Sei Bubu

Kusan Hilir

2

Saring Sei Binjai

Kusan Hilir


28

3

Satiung

Kusan Hilir

4

Kampung Baru

Kusan Hilir

5

Muara Pagatan Ujung

Kusan Hilir

6

Sei Dua Laut

Sei Loban

7

Kerta Buana

Sei Loban

8

Batu Meranti

Sei Loban

9

Sari Utama

Sei Loban

10

Setarap

11

Manuntung

Kusan Hulu

12

Lasung

Kusan Hulu

13

Batulicin Irigasi

Karang Bintang

14

Selaselilau

Karang Bintang

15

Sungai Dua

Simpang Empat

16

Giri Mulya

Kuranji

17

Mentawakan Mulya

Mentewe

18

Gunung Tinggi

Batulicin

19

Danau Indah

Batulicin

Satui

F. Pengelolaan Cadangan Pangan dan Pemberdayaan Lumbung Pangan Cadangan pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.Tujuan pengembangan cadangan pangan masyarakat adalah meningkatkan volume stok cadangan pangan untuk kebutuhan masyarakat; menjamin akses dan kecukupan pangan bagi penduduk miskin dan rawan pangan dan sebagai bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat kondisi darurat. Salah satu kegiatan pengembangan cadangan pangan pemerintah tahun 2013 melalui dana APBD adalah pembelian gabah untuk pengembangan cadangan pangan sebesar 10 ton = Rp. 75.000.000,- , yang diterima oleh 5 Kabupaten yaitu Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Banjar, Tabalong dan Tanah Laut sebanyak 1,5 - 2 ton per lumbung pangan yang terletak di desa mandiri pangan tahap pengembangan. Untuk pemberdayaan lumbung pangan di tahun 2013, Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan pengembangan lumbung pangan masyarakat di 7 kabupaten 29


dengan jumlah 26 unit lumbung pangan yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Barito Kuala, Tanah Laut dan Banjar. Tabel 25. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2013 No

Kabupaten

Jumlah

1.

Hulu Sungai Selatan

3 Unit

2.

Tapin

1 Unit

3.

Hulu Sungai Tengah

1 Unit

4.

Hulu Sungai Utara

5 Unit

5.

Barito Kuala

9 Unit

6.

Tanah Laut

5 Unit

7.

Banjar

2 Unit Jumlah

26

Total lumbung pangan yang dikembangkan sampai tahun 2013 ini sebanyak 81 unit. Salah satu kegiatan pengembangan lumbung pangan desa tahun 2013 melalui dana APBD adalah pembelian gabah untuk pengembangan lumbung pangan sebanyak 10 paket = Rp. 75.000.000,-, di terima oleh 6 Kabupaten yaitu : Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Barito Kuala, Tapin dan Kotabaru masing-masing 1 ton. Untuk penguatan Kelembagaan Lumbung Pangan yang berada pada tahap Kemandirian/Pasca Kemandirian


30

BAB V ASPEK DISTRIBUSI PANGAN A. Perkembangan Harga Pangan Berdasarkan pemantauan terhadap beberapa komoditas pangan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan baik pangan nabati maupun pangan hewani menunjukkan bahwa harga dalam keadaan relatif stabil dan penyediaannya cukup sepanjang tahun 2013. Harga komoditi pangan yang dipantau selama 2013 ditingkat produsen adalah data yang dihimpun oleh petugas pengumpul data harga pangan (enumerator) dari 13 kabupaten/kota se Kalimantan Selatan. Hasil analisis harga pangan yang dilakukan secara periodik dan kontinyu, merupakan bahan masukan penting bagi penentu kebijakan harga dan distribusi pangan. Terjadinya fluktuasi harga pangan dapat menunjukkan adanya permasalahan pada pasokan atau permintaan terhadap bahan pangan tersebut, dan umumnya berkaitan dengan kelancaran arus distribusi pangan. Perkembangan harga pangan juga dapat digunakan untuk menganalisis tentang kemampuan daya beli masyarakat, aksesibilitas pangan oleh masyarakat, kemungkinan terjadinya kerawanan pangan di suatu wilayah, dan sebagainya. Pengamatan dan pencatatan terhadap kondisi harga bahan pangan dapat berguna untuk mengetahui berbagai hal seperti ketersedian pasokan, permintaan, kelancaran distribusi, kondisi perdagangan di pasaran, dampak implementasi kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat serta kesejahteraan petani/produsen. Dengan menganalisis informasi harga pangan, diharapkan dapat menjadi rumusan sebagai masukan dalam rangka pengambilan kebijakan yang diperlukan, untuk mengantisipasi/mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan harga pangan dan ketahanan pangan secara umum. 1. Analisis Harga Pangan Ditingkat Produsen Tahun 2013 Data rata-rata harga pangan untuk berbagai jenis bahan pangan yang diperoleh pada tingkat produsen dari seluruh kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan selama 2013dapat dilihat pada Tabel 26 berikut ini : Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

31

Tabel 26. No. 1

2

3

4 5 6 7 8 9

10 11 12

13

14

15 16

17

18

AnalisisHarga Komoditas Pangan di Tingkat Produsen Tahun 2013

Jenis Bahan Pangan Gabah - Unggul - Lokal Beras - Unggul - Lokal Jagung - Pip ilan - M uda Kedelai Kac. Tanah Kac. Hijau Ubi Kay u Ubi Jalar Cabe - M erah besar - Rawit Bawang M erah Bawang Putih M inyak Goreng - Curah/Non M erk - 620 Gula Pasir - Lokal - Imp or Tep ung Terigu - Semar - Komp as - Bromo Daging Sapi Daging Ay am - Ras - Kamp ung Telur : - Ay am Ras - Ay am Kampung - Itik - Intensif - Gembala Ikan : - Kakap - Kembung - Tongkol - Teri - Bandeng - M as - Nila - Gabus - Patin - Baung - Pap uyu - Tauman - Sep at - Betok - Otek - Bawal

S atuan

Harga Tertinggi (Rp)

Harga Terendah (Rp)

Rata-rata

Kg Kg

3,821 4,860

3,699 4,338

3,754 4,648

Kg Kg

6,987 9,092

6,579 8,568

6,790 8,806

Kg Tongkol Kg Kg Kg Kg Kg

5,520 2,065 10,015 19,421 14,757 2,603 5,385

4,832 1,679 8,242 17,762 13,179 2,398 4,237

5,154 1,788 9,012 18,473 13,911 2,506 4,854

Kg Kg Kg Kg

35,513 61,923 56,865 42,125

20,985 40,577 21,706 13,913

27,228 49,656 33,053 21,062

Liter ml/btl

9,760 10,965

8,385 10,597

9,161 10,790

Kg Kg

12,380 13,073

11,359 12,130

11,873 12,617

Kg Kg Kg Kg

6,761 7,118 8,073 98,660

6,423 6,810 7,667 87,696

6,619 6,985 7,827 93,586

Kg Kg

27,949 51,125

21,788 36,219

24,383 43,126

Kg Biji Biji Biji

18,576 1,825 1,878 1,987

16,712 1,624 1,669 1,784

17,563 1,720 1,761 1,882

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

34,768 29,567 23,853 30,000 21,136 27,744 27,054 43,801 20,174 32,750 52,097 30,650 20,407 42,917 16,900 26,542

26,696 22,340 19,894 23,625 18,773 25,135 23,712 32,596 18,056 29,250 45,269 25,563 18,778 32,688 13,750 23,313

30,336 25,748 21,978 25,819 20,063 26,606 24,965 37,831 18,931 30,980 48,041 27,975 19,501 37,980 15,023 24,628


32

10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 -

Beras Unggul

Beras Lokal

Gambar 3. Rata-rata Harga Beras Unggul dan Beras Lokal Tingkat Produsen Tahun 2013 Harga beras unggul di tingkat produsen selama 2013 relatif stabil dan tidak ada kenaikan atau penurunan harga yang signifikan seperti terlihat pada Gambar 5 di atas. Rata-rata harga beras unggul tingkat produsen selama 2013 mencapai Rp 6.790,-/kg, untuk harga tertinggi mencapai Rp 6.987,-/kg yang terjadi pada bulan September, untuk harga terendah mencapai Rp. 6.579,-/kg yang terjadi pada bulan Januari. Untuk harga beras lokal di tingkat produsen selama 2013 juga relatif stabil dan tidak ada kenaikan atau penurunan harga yang signifikan seperti terlihat pada Gambar 5 di atas. Rata-rata harga beras lokal tingkat produsen selama2013 mencapai Rp 8.806,/kg, untuk harga tertinggi mencapai Rp 9.092,-/kg yang terjadi pada bulan Juli, untuk harga terendah mencapai Rp. 8.568,-/kg yang terjadi pada bulan Januari. Dan harga beras lokal tingkat produsen satu setengah kali lebih mahal jika dibandingkan dengan harga beras unggul.


33

120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 -

Daging Sapi

Daging Ayam

Gambar 4. Rata-rata Harga Daging Sapi dan Daging Ayam Tingkat Produsen Tahun 2013 Harga rata-rata daging sapi tingkat produsen cenderung mengalami kenaikan jika dibandingkan pada awal tahun 2013. Harga rata-rata daging sapi berkisar antara Rp 87.696,- sampai Rp 98.660,- per kilogram.Kisaran harga daging sapi yang terjadi di 13 kabupaten/kota juga cukup bervariatif. Kisaran harga tertinggi terjadi di bulan Agustus terjadi di Kota Banjarbaru, dan kisaran harga terendah terjadi di bulan Januari terjadi di Kabupaten Tapin. Harga rata-rata daging ayam ras tingkat produsen cukup berfluktuasi. Kisaran harga di masing-masing kabupaten/kota juga bervariasi. Kisaran harga daging ayam ras yang terjadi di 13 kabupaten/kota juga cukup bervariatif. Kisaran harga tertinggi terjadi di bulan Agustus terjadi di Kabupaten Tapin dan Kota Banjarbaru, dan kisaran harga terendah terjadi di bulan April terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 2. Analisis Harga Pangan Di Tingkat Konsumen Tahun 2013 Data rata-rata harga pangan untuk berbagai jenis bahan pangan yang diperoleh pada tingkat konsumen dari seluruh kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan selama 2013 dapat dilihat pada Tabel 27 berikut ini : Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

34

Tabel 27. AnalisisHarga Komoditas Pangan di Tingkat Konsumen Tahun 2013 No. 1

2

3

4 5 6 7 8 9

10 11 12

13

14

15 16

17

18

Jenis Bahan Pangan Gabah - Unggul - Lokal Beras - Unggul - Lokal Jagung - Pip ilan - M uda Kedelai Kac. Tanah Kac. Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar Cabe - M erah besar - Rawit Bawang M erah Bawang Putih M inyak Goreng - Curah/Non M erk - 620 Gula Pasir - Lokal - Imp or Tepung Terigu - Semar - Komp as - Bromo Daging Sap i Daging Ay am - Ras - Kampung Telur : - Ayam Ras - Ayam Kamp ung - Itik - Intensif - Gembala Ikan : - Kakap - Kembung - Tongkol - Teri - Bandeng - M as - Nila - Gabus - Patin - Baung - Papuyu - Tauman - Sepat - Betok - Otek - Bawal

S atuan

Harga Tertinggi (Rp)

Harga Terendah (Rp)

Rata-rata

Kg Kg

4,151 5,240

4,046 4,791

4,092 5,067

Kg Kg

7,783 10,017

7,199 9,457

7,502 9,693

Kg Tongkol Kg Kg Kg Kg Kg

6,146 2,661 11,363 21,205 16,500 3,449 6,471

5,396 2,181 9,567 19,644 14,750 3,244 5,285

5,756 2,364 10,330 20,354 15,491 3,350 5,894

Kg Kg Kg Kg

43,391 74,487 64,545 45,705

25,353 48,468 24,125 16,827

32,607 58,347 37,296 23,974

Liter ml/btl

10,525 12,066

9,617 11,505

10,117 11,860

Kg Kg

13,135 14,038

12,094 13,113

12,677 13,611

Kg Kg Kg Kg

7,336 7,767 9,015 108,000

6,906 7,500 8,623 94,221

7,156 7,678 8,787 101,617

Kg Kg

32,465 60,292

25,060 42,708

28,505 50,722

Kg Biji Biji Biji

20,469 2,125 2,122 2,226

18,231 1,897 1,900 1,997

19,237 2,011 1,985 2,122

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg

38,094 34,033 27,352 34,333 23,841 31,942 31,590 49,186 22,986 36,800 61,285 35,063 23,979 49,417 19,650 30,358

30,750 26,050 23,614 27,100 21,523 30,154 28,358 38,500 21,514 33,950 50,775 30,259 22,111 36,500 17,125 26,792

33,985 29,795 25,661 29,628 23,110 31,138 29,487 43,732 22,130 35,114 54,054 32,744 23,113 42,969 18,058 28,369


35

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 -

Beras Unggul

Beras Lokal

Gambar 5. Rata-rata Harga Beras Unggul dan Beras Lokal Tingkat Konsumen Tahun 2013 Harga beras unggul di tingkat konsumen selama 2013 relatif stabil dan tidak ada kenaikan atau penurunan harga yang signifikan seperti terlihat pada Gambar 7 di atas. Rata-rata harga beras unggul tingkat konsumen selama 2013 mencapai Rp 7.502,-/kg, untuk harga tertinggi mencapai Rp 7.783,-/kg yang terjadi pada bulan Agustus, untuk harga terendah mencapai Rp. 7.199,-/kg yang terjadi pada bulan Januari. Untuk harga beras lokal di tingkat konsumen selama 2013 juga relatif stabil dan tidak ada kenaikan atau penurunan harga yang signifikan seperti terlihat pada Gambar 7 di atas. Rata-rata harga beras lokal tingkat konsumen selama 2013 mencapai Rp 9.693,/kg, untuk harga tertinggi mencapai Rp 10.017,-/kg yang terjadi pada bulan Juli, untuk harga terendah mencapai Rp. 9.457,-/kg yang terjadi pada bulan Mei. Dan harga beras lokal tingkat konsumen satu setengah kali lebih mahal jika dibandingkan dengan harga beras unggul. Harga rata-rata daging sapi tingkat konsumen cenderung mengalami kenaikan jika dibandingkan pada awal tahun 2013. Harga rata-rata daging sapi berkisar antara Rp 94.221,- sampai Rp 108.000,- per kilogram. Kisaran harga daging sapi yang terjadi di 13 kabupaten/kota juga cukup bervariatif. Kisaran harga tertinggi terjadi di bulan Agustus, dan kisaran harga terendah terjadi di bulan Januari. Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

36

Harga daging ayam ras tingkat konsumen juga berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan harga pada akhir tahun. Kisaran harga relatif tidak terlalu besar dan cenderung merata di semua kabupaten/kota. Harga rata-rata daging ayam ras berkisar antara Rp 25.060,- sampai Rp 32.465,- per kilogram. Kisaran harga daging sapi yang terjadi di 13 kabupaten/kota juga cukup bervariatif. Kisaran harga tertinggi terjadi di bulan Agustus, dan kisaran harga terendah terjadi di bulan Mei. 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 -

Daging Sapi

Daging Ayam

Gambar 6. Rata-rata Harga Daging Sapi dan Daging Ayam Tingkat Konsumen Tahun 2013 B. Pelaksanaan Kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Provinsi Kalimantan Selatan Pelaksanaan kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Provinsi Kalimantan Selatan dari dana APBD mulai dilaksanakan tahun 2003 dan sampai saat ini masih berlangsung.DPM-LUEP merupakan dana talangan yang harus dikembalikan pada tahun berjalan yang bertujuan pengendalian stabilitas harga gabah di tingkat petani. Tahun 2012 terdapat 21 LUEP pelaksana kegiatan ini yang tersebar di 6 Kabupaten. Tahun 2013 hanya terdapat 20 LUEP yang tersebar di 5 Kabupaten. Dari 5 Kabupatendi Provinsi Kalimantan Selatan yang merealisasikan dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesan (DPM-LUEP) dari dana APBD, yang paling banyak adalah KabupatenBanjardengan jumlah 9 LUEP dan realisasi pencairan Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

37

sebesar Rp 939.500.000,-. Jumlah anggaran yang disediakan untuk Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan tahun 2013 sebesar Rp 5.000.000.000,-, yang berhasil direalisasikan sebesar Rp 3.129.500.000,- atau sebesar 62,59% dari total anggaran. Tabel 28. Realisasi Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) 2013 No Kabupaten Jumlah LUEP Pencairan Dana (Rp) 1

Balangan

4

740.000.000

2

Banjar

9

939.500.000

3

Hulu Sungai Selatan

3

450.000.000

4

Hulu Sungai Utara

3

925.000.000

5

Tanah Laut

1

75.000.000

20

3.129.500.000

Jumlah LUEP Jumlah Anggaran

5.000.000.000

% Realisasi

62,59 (Rp. 3.129.500.000,-)

% Sisa

37,41 (Rp. 1.870.500.000,-)

Sumber : Bidang Distribusi BKP Kalsel

C. Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) Provinsi Kalimantan Selatan Pembiayaan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) bersumber dari APBN dan APBD.Dana APBN tahun 2013disalurkan ke6gapoktan tahap penumbuhan yang tersebar di 4 kabupaten dan 6 gapoktan tahap pengembangan yang tersebar di 5 kabupaten. Gapoktan tahap penumbuhan mendapatkan dana bansos masing-masing sebesar Rp 150.000.000 dan gapoktan tahap pengembangan mendapat bansos masing-masing sebesar Rp 75.000.000. Jumlah dana bansos sebesar Rp 150.000.000 yang disalurkan ke gapoktan tahap penumbuhan dialokasikan untuk distribusi pangan sebesar Rp 120.000.000 dan untuk pembangunan gudang atau lumbung pangan sebesar Rp 30.000.000, ( untuk cadangan pangan diperoleh dari swadaya masing-masing anggota gapoktan ).Sedangkan untuk dana bansos sebesar Rp 75.000.000 yang disalurkan ke gapoktan tahap pengembangan sepenuhnya digunakan untuk distribusi pangan. Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

38

Tabel 29. Gapoktan pelaksana kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Tahap Penumbuhan Tahun 2013 Jumlah No Kabupaten Nama Gapoktan Bansos (Rp) kelompok Tani Surya Indah

6

150.000.000

Karya Membangun

6

150.000.000

Bina Bersama

5

150.000.000

10

150.000.000

Tanjung Serumpun

6

150.000.000

Barakat

5

150.000.000

1 Barito Kuala 2 Tanah Laut

Berkat Mufakat 3 Hulu Sungai Tengah 4 Hulu Sungai Selatan

Tabel 30. Gapoktan pelaksana kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Tahap Pengembangan Tahun 2013 Jumlah kelompok No Kabupaten Nama Gapoktan Bansos (Rp) Tani 1 Hulu Sungai Tengah

Tri Warga

6

75.000.000

2 Tabalong

Bangun Banua

7

75.000.000

3 Tapin

Jambu Habang Jaya

8

75.000.000

Bangun Banua

7

75.000.000

Sinar Harapan

7

75.000.000

Berkat Bersama

6

75.000.000

4 Barito Kuala 5 Kotabaru

Selain bersumber dari dana APBN, tahun 2013 juga terdapat 11poktan /gapoktan yang tersebar di 6 kabupaten pelaksana P-LDPM yang bersumber dari dana APBD. Masing-masing gapoktan mendapat dana yang bervariasi jumlahnya mulai dari Rp 50.000.000,- sampai Rp 100.000.000,- yang seluruhnya digunakan untuk distribusi atau jual/beli gabah/beras. Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

39

Tabel 31. Poktan/Gapoktan Pelaksana Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Sumber Dana APBD No Kabupaten Nama Poktan/Gapoktan Besar Dana Bansos (Rp) 1

Tapin

2

Hulu Sungai Selatan

3

Hulu Sungai Tengah

4 5 6

Barito Kuala Tanah Bumbu Tanah Laut Jumlah

Bina Masta Mutu Usaha Murung Raya Harapan Indah Suka Damai Baharakat Suka Maju Tunas Muda Berkat Karya RantoPute Mekar Sari 11 Poktan/Gapoktan

50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 75.000.000 100.000.000 50.000.000 1.000.000.000

D. Peta Akses Pangan Kalimantan Selatan Tahun 2013

Gambar 7.

Peta Komposit Akses Pangan Kabupaten Provinsi Kalimantan SelatanTahun 2013


40

Hasil analisis situasi akses pangan pedesaan berdasarkan indeks komposit tahun 2012 terdapat semua kabupaten yakni sebanyak 11 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan berada pada kondisi akses pangan cukup tinggi sampai dengan tinggi yang dalam peta ditandai dengan gradasi warna hijau. Rinciannya ; 7 kabupaten berada pada kondisi akses pangan cukup tinggi (hijau muda), yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Banjar, Barito Kuala dan Tanah Bumbu; dan 4 kabupaten berada pada kondisi akses pangan tinggi (hijau), yaitu Kabupaten Tabalong, Balangan, Kotabaru dan Tanah Laut. Berikutnya hasil analisis situasi akses pangan pedesaan berdasarkan indeks komposit tahun 2013 dari 11 kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan semua kabupaten juga berada pada kondisi akses pangan cukup tinggi sampai dengan tinggi yang dalam peta ditandai dengan gradasi warna hijau. Rinciannya ; 5 kabupaten berada pada kondisi akses pangan cukup tinggi (hijau muda), yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Barito Kuala; dan 6 kabupaten berada pada kondisi akses pangan tinggi (hijau), yaitu Kabupaten Tabalong, Balangan, Kotabaru, Tanah Laut, Banjar dan Tanah Bumbu. Tabel 32.

Indeks Komposit/Gabungan Akses Pangan Kabupaten Tahun 2012 dan 2013

Komposit/ Gabungan Akses Pangan

Prioritas

Warna Pada Peta

Jumlah Kabupaten Tahun 2012


> = 0,8

1

Merah Tua

-

-

0,64 - < 0,80

2

Merah

-

-

0,48 - < 0,64

3

Merah Muda

-

-

0 , 3 2 - < 0,48

4

Hijau Muda

7

5

0,16 - < 0,3 2

5

Hijau

4

6

6

Hijau Tua

-

-

< 0,16

Berdasarkan diagram di atas terdapat 2 kabupaten yang mengalami peningkatan akses pangan yakni kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu dari priotas 4 menjadi prioritas 5 atau dari kondisi akses pangan cukup tinggi menjadi akses pangan tinggi.Peningkatan akses pangan di atas terjadi terutama disebabkan oleh perbaikan aspek fisik (sarana pasar Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

41

dan sarana jalan), aspek ekonomi (pendapatan masyarakat) dan perbaikan di aspek sosial (peningkatan pendidikan masyarakat).

Gambar 8. Peta Komposit Akses Pangan Perkotaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Hasil analisis situasi akses pangan perkotaan tahun 2013 menunjukkan bahwa kedua kota yaitu Kota Banjarmasin dan Banjarbaru berada pada kondisi akses pangan tinggi ditandai dengan wilayah warna hijau.


42

Tabel 33. Indeks Komposit/Gabungan Akses Pangan Perkotaan Tahun 2012 dan 2013 Komposit/ Gabungan Akses Pangan

Priorita s

Warna Pada Peta



> = 0,8

1

Merah Tua

-

-

0,64 - < 0,80

2

Merah

-

-

0,48 - < 0,64

3

Merah Muda

-

-

0 , 3 2 - < 0,48 0,16 - < 0,3 2

4 5

Hijau Muda Hijau

2

2

6

Hijau Tua

-

-

<0,16

Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat bahwa di 2 kota yang ada Provinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin dan Banjarbaru) kondisi akses pangan di tahun 2013 masih sama dengan tahun 2012 yakni pada kondisi akses pangan tinggi atau prioritas 5 yang dalam peta ditandai dengan warna hijau. Berdasarkan pengamatan di atas, kondisi akses pangan di Provinsi Kalimantan Selatan untuk wilayah perkotaan dirasakan sudah bagus, namun begitu masih perlu adanya dukungan dari berbagai pihak khususnya pemerintah dalam rangka menciptakan kemajuan diberbagai sektor khususnya sektor yang erat kaitannya dengan masalah akses pangan masyarakat.


43

BAB VI KONSUMSI DAN KEWASPADAAN PANGAN

A. Konsumsi Energi dan Protein Secara kuantitas konsumsi pangan penduduk pada tahun 2013 di tingkat rumah tangga (menurut SUSENAS tahun 2013 Triwulan I) terjadi penurunan dibanding tahun 2012. Demikian juga dari segi kualitas/keragaman (berdasarkan nilai skor PPH); selama periode 2011 - 2013 kualitas konsumsi pangan penduduk mengalami penurunan dari 78,4 pada tahun 2011 menjadi 75,2 pada tahun 2011, pada tahun 2012 tetap 75,2 dan pada tahun 2013 menjadi 74,6. Perubahan skor mutu pangan tersebut disebabkan adanya penurunan dibeberapa kelompok pangan dan ada kenaikan dikelompok pangan lainnya dari segi kuantitas sehingga terjadi penurunan dari segi kualitas . Gambaran situasi konsumsi energi penduduk tahun 2013, sebagai berikut : - Konsumsi

energipenduduk

wilayahperdesaan

&perkotaan

sebesar

1.918

kkal/kap/hari dengan skor PPH sebesar 74,6; mengalami penurunan cukup besar yaitu sebesar 46 kkal/kap/hari dibandingkan konsumsi pada tahun 2012 sebesar 1.964 kkal/kap/hari (Tabel 34). - Wilayah perkotaan, kuantitas dan kualitas konsumsi energi pada tahun 2013 mengalami penurunan dibanding tahun 2012. Konsumsi energi pada tahun 2013 sebesar 1.832 kkal/kap/hari dengan skor PPH sebesar 74,4; mengalami penurunan sebesar 71 kkal/kap/hari dibanding konsumsi tahun 2012 sebesar 1.903 kkal/kap/hari dengan skor PPH sebesar 74,4 (Tabel 35). Penurunan konsumsi energi penduduk terutama dikarenakan terjadinya penurunan konsumsi beberapa kelompok pangan; yaitu kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, gula serta sayur dan buah. Diikuti dengan adanya penurunan relatif kecil pada kelompok padi-padian, umbi-umbian, buakacang/biji berminyak, kacang-kacangan serta gula. - Konsumsi energi penduduk di wilayah perdesaan sebesar 1.972 kkal/kap/hari, mengalami penurunan yang cukup kecil dibanding tahun 2012 (turun 49 kkal/kap/hari). Penurunan konsumsi energi penduduk terjadi terutama pada kelompok pangan padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak, serta gula. Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

44

Akan tetapi keragaman dan keseimbangan konsumsinya naik dibanding tahun 2012, capaian skor PPH tahun 2013 sebesar 73.4 dan skor PPH tahun 2012 sebesar 72.1 . (Tabel 36). Bila dibandingkan dengan kecukupan energi yang dianjurkan sebesar 2.000 kkal/kap/hari dan dengan mengacu pada standar Departemen Kesehatan tahun 1996, maka gambaran konsumsi energi penduduk tahun 2013 : - Wilayah perdesaan + perkotaan, tingkat konsumsi energinya masih dibawah anjuran kecukupan energi, namun masih tergolong normal

(95.9 %); dari sisi

kualitas masih belum memenuhi kaidah konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang karena masih didominasi kelompok padi-padian, dengan kontribusi mencapai 60.8 % naik 0.03 % dibanding tahun 2012 . - Wilayah perkotaan, tergolong normal yaitu 91.6 % AKE, dengan kontribusi konsumsi kelompok padi-padian sebesar 56.1 % naik 1.3 % dibanding tahun 2012. - Wilayah perdesaan tergolong normal (98.6 %). TKE penduduk perdesaan lebih tinggi dibanding penduduk perkotaan, namun ditinjau dari segi mutu dan keanekaragamannya masih dibawah penduduk perkotaan, dengan capaian skor mutu pangan penduduk pedesaan sebesar 73.4; Sebagaimana konsumsi energi yang mengalami penurunan, gambaran konsumsi protein penduduk tahun 2013 juga mengalami penurunan meskipun tidak signifikan dibanding tahun 2012, dengan rincian sebagai berikut : - wilayah perkotaan+perdesaan, konsumsi protein naik 1.7 gram/kap/hari. - wilayah perdesaan, konsumsi protein naik 1.2 gram/kap/hari - wilayah perkotaan, konsumsi protein naik 1.0 gram/kap/hari. Namun bila dibandingkan dengan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 52 gram/kap/hari; maka konsumsi protein tahun 2013 sudah memenuhi anjuran (Tabel 37), masing-masing mencapai : - 113.6 % AKP atau lebih 7.0 gram/kap/hari (perkotaan) - 110.4 % AKP atau lebih 5.4 gram/kap/hari (perdesaan) - 111.2 % AKP atau lebih 5.8 gram/kap/hari (perkotaan + perdesaan)


45

Tabel 34.

Situasi Konsumsi Pangan Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2011, 2012, dan 2013 (Perkotaan + Perdesaaan) serta Konsumsi Pangan Sesuai Anjuran / PPH Ideal Perkotaan + Perdesaan Th. 2011

No

Kelompok Pangan

1.

Padi-padian

2.

Umbi-umbian

3.

Pangan hewani

4.

Minyak dan lemak

5.

Buah/biji berminyak

6.

Gram

Energi

Th. 2012

% AKG

Skor PPH

Th. 2013

Gram

Energi

% AKG

Skor Gram PPH

Energi

PPH NASIONAL

% AKG

Skor PPH

Gram

Energi

% AKG

Skor PPH

287.8

1216

60.8

25.0

287.3

1209

60.5

25.0

286.0

1215

60.8

25.0

275

1000

50.0

25.0

21.7

25

1.3

0.6

19.7

23

1.1

0.6

20.8

24

1.2

0.6

100

120

6.0

2.5

139.9

216

10.8

21.6

127.5

224

11.2

22.4

137.6

215

10.7

21.5

150

240

12.0

24.0

24.3

218

10.9

5.0

26.4

237

11.9

5.0

25.6

202

10.1

5.0

20

200

10.0

5.0

3.9

21

1.1

0.5

3.6

20

1.0

0.5

3.2

18

0.9

0.4

10

60

3.0

1.0

Kacang-kacangan

11.3

32

1.6

3.2

9.1

24

1.2

2.4

9.2

24

1.2

2.4

35

100

5.0

10.0

7.

Gula

35.9

125

6.2

2.5

33.9

121

6.1

2.5

31.2

111

5.6

2.5

30

100

5.0

2.5

8.

Sayur dan buah

173.5

67

3.3

16.7

166.8

68

3.4

16.9

172.4

69

3.4

17.1

250

120

6.0

30.0

9.

Lain-lain

121.0

41

2.1

0.0

117.5

39

1.9

0.0

118.9

40

2.0

0.0

-

60

3.0

0.0

1961

98.0

1964

98.2

1918

95.9

2000

100

Total Skor PPH

75.2

75.2

74.6

100

Sumber : Susenas Panel Modul Konsumsi 2011, 2012, dan 2013, BPS; diolah BKP prov. Kalsel


46

Tabel 35.

Situasi Konsumsi Pangan Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2011, 2012 dan 2013 (Perkotaan) serta konsumsi Pangan Sesuai Anjuran/PPH Ideal Perkotaan Th. 2011

No

Kelompok Pangan

1.

Padi-padian

2.

Umbi-umbian

3.

Pangan hewani

4.

Minyak dan lemak

5.

Gram

Energi

% AKG

Skor PPH

Gram

Th. 2012 % Energi AKG

Skor PPH

Gram

Th. 2013 % Energi AKG

Skor PPH

PPH NASIONAL % Skor Gram Energi AKG PPH

270.7

1161

58.0

25.0

262.0

1097

54.8

25.0

261.1

1122

56.1

25.0

275

20.0

23

1.1

0.6

16.9

22

1.1

0.5

18.3

20

1.0

0.5

100

141.6

258

12.9

24.0

141.4

307

15.3

24.0

144.8

260

13.0

24.0

150

24.6

220

11.0

5.0

26.6

239

11.9

5.0

24.6

193

9.7

4.8

20

Buah/biji berminyak

2.5

14

0.7

0.3

2.4

13

0.6

0.3

2.0

11

0.6

0.3

10

6.

Kacang-kacangan

8.7

23

1.1

2.3

9.2

24

1.2

2.4

10.4

28

1.4

2.8

35

7.

Gula

32.5

111

5.5

2.5

31.0

108

5.4

2.5

28.8

100

5.0

2.5

30

8.

Sayur dan buah

169.6

62

3.1

15.5

151.4

59

3.0

14.9

150.5

58

2.9

14.5

250

9.

Lain-lain

134.7

39

2.0

0.0

130.0

37

1.9

0.0

132.6

39

2.0

0.0

-

1910

95.5

1903

95.1

1832

91.6

Total Skor PPH

75.2

74.5

74.4

1000 120 240 200 60 100 100 120 60 2000

50.0

25.0

6.0

2.5

12.0

24.0

10.0

5.0

3.0

1.0

5.0

10.0

5.0

2.5

6.0

30.0

3.0

0.0

100 100

Sumber : Susenas Panel Modul Konsumsi 2011, 2012 dan 2013 , BPS; diolah BKP prov Kalsel


47

Tabel 36.

Situasi Konsumsi Pangan Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2011, 2012 dan 2013 (Perdesaan) serta konsumsi pangan Pangan Sesuai Anjuran / PPH Ideal Perdesaan Th. 2011

No. Kelompok Pangan

1. Padi-padian

Gram

Energi

% AKG

Th. 2012 Skor PPH

Gram

Energi

Th. 2013

% AKG

Skor PPH

Gram

Energi

PPH NASIONAL

% AKG

Skor PPH

Gram Energi

% AKG

Skor PPH

299.7

1254

62.7

25.0

306.2

1293

64.7

25.0

303.0

1278

63.9

25.0

275

1000

50.0

25.0

27.1

32

1.6

0.8

19.7

24

1.2

0.6

21.5

26

1.3

0.7

100

120

6.0

2.5

141.3

191

9.6

19.1

126.3

175

8.8

17.5

134.0

186

9.3

18.6

150

240

12.0

24.0

26.4

237

11.9

5.0

26.4

237

11.9

5.0

25.1

198

9.9

5.0

20

200

10.0

5.0

4.6

25

1.3

0.6

3.9

22

1.1

0.5

3.9

22

1.1

0.5

10

60

3.0

1.0

6. Kacang-kacangan

11.8

40

2.0

4.0

9.1

24

1.2

2.4

9.7

26

1.3

2.6

35

100

5.0

10.0

7. Gula

38.1

135

6.7

2.5

36.6

131

6.6

2.5

33.8

121

6.1

2.5

30

100

5.0

2.5

8. Sayur dan buah

176.6

68

3.4

17.1

176.7

74

3.7

18.6

188.2

74

3.7

18.6

250

120

6.0

30.0

9. Lain-lain

113.8

43

2.1

0.0

109.1

41

2.0

0.00

112.0

40

2.0

0.0

-

60

3.0

0.0

2021

101.0

1972

98.6

2000

100

2. Umbi-umbian 3. Pangan hewani 4. Minyak dan lemak 5. Buah/biji berminyak

Total Skor PPH

2024 101.2 74.1

72.1

73.4

100

Sumber : Susenas Panel Modul Konsumsi 2011, 2011, dan 2012 , BPS diolah BKP prov Kalsel


48

Tabel 37. Rata-rata Konsumsi Protein per kapita per hari Tahun 2011, 2012, dan 2013 Konsumsi Protein (gram/kap/hari) No Uraian 2011 2012 2013 1.

Perkotaan

57.9 ( 110.5 %)

58.0 (111.6 %)

59.0 (113.6 %)

2.

Perdesaan

57.5 ( 111.4 %)

56.2 ( 108.1%)

57.4 ( 110.4%)

3.

Perkotaan + Perdesaan

57.5 ( 110.5 %)

56.1 ( 107.8%)

57.8 ( 111.2%)

Keterangan : Susenas Panel Modul Konsumsi 2011, 2012 dan 2013, BPS; diolah BKP prov. Kalsel

Perkembangan

konsumsi

energi,

protein,

serta

gambaran

mutu

dan

keanekaragaman pangan penduduk tahun 2013 adalah sebagai berikut : - Konsumsi energi penduduk perdesaan tahun 2013 lebih tinggi dibanding penduduk perkotaan, masing-masing sebesar 1.972 kkal/kap/hari (perdesaan) dan 1.832 kkal/kap/hari (perkotaan). - Konsumsi protein penduduk perkotaan lebih tinggi dibanding penduduk perdesaan (konsumsi protein penduduk perkotaan sebesar 59,0 gram/kap/hari sedangkan di perdesaan 57,4 gram/kap/hari). - Mutu dan keanekaragaman pangan penduduk perkotaan, lebih baik dibandingkan penduduk perdesaan (Skor PPH perkotaan 74,4 sedangkan perdesaan 73,4). Untuk Skor PPH perdesaan terjadi kenaikan dibandingkan skor PPH pada tahun 2012 yang hanya 72,1 (terjadi kenaikan 1.3) Adapun pemantauan konsumsi pangan dilaksanakan dengan menggunakan metode food record (pencatatan) yang diisi masing-masing responden dalam rumah tangga di desa P2KP. Responden mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh setiap anggota rumah tangga, berserta Ukuran Rumah Tangga (URT) atau porsi makanan secara rinci, termasuk makanan dan minuman kemasan atau makanan jadi yang diberi atau dibeli diluar rumah. Pencatatan makanan dilakukan 5 (lima) hari secara berurutan. Pencatatan dilakukan dilembar kertas yang disediakan


49

dengan pendampingan oleh penyuluh pendamping desa P2KP. Hasil pemantauan konsumsi pangan di desa P2KP untuk Periode I dan II adalah sebagai berikut : Tabel 38.

Hasil Pemantauan Konsumsi Pangan di Desa P2KP untuk Periode I Tahun 2013 Konsumsi Perkapita/Hari

No

Kabupaten/Kota

Energi (kkal/kap/hr)

% AKE

Protein (gr/kap/hr)

% AKP

Skor PPH

1.

Tanah Laut

1.246,3

62,3

41,8

80,4

67,9

2.

Barito Kuala

1.884,4

94,2

47,8

92,0

69,9

3.

Tapin

1.533,0

76,6

38,7

74,3

60,7

4.

Banjar

1.158,0

57,9

36,2

69,6

63,1

5.

Tabalong

1.246,3

62,3

41,8

80,4

67,9

6.

Kotabaru

1,785,0

89,2

65,3

125,6

72,4

7.

Hulu Sungai Selatan

1.818,0

90,9

46,8

89,9

65,6

8.

Hulu Sungai Tengah

1.737,0

86,8

59,5

114,4

83,2

9.

Hulu Sungai Utara

1.854,8

92,7

59,1

113,6

71,2

10.

Balangan

1.526,0

76,3

78,7

151,4

51,6

11.

Tanah Bumbu

1.200,2

60,0

36,3

69,7

65,2

12.

Banjarbaru

906,1

45,5

37,3

71,7

56,2

100,0

13.

Banjarmasin

1.439,0

71,9

52,0

Provinsi

1.487,2

74,4

49,3

Ideal

2.000,0

100,0

52,0

P2KP

Tabel 39.

72,3 66,7

94,8

100,0

100,0

95,0

Hasil Pemantauan Konsumsi Pangan di Desa P2KP untuk Periode II Tahun 2013 Konsumsi Perkapita/Hari

No

Kabupaten/Kota

Energi (kkal/kap/hr)

% AKE

Protein (gr/kap/hr)

% AKP

Skor PPH

1.

Tanah Laut

1.603,0

80,2

47,7

91,8

85,2

2.

Barito Kuala

2.060,8

103,0

56,7

109,1

83,3

3.

Tapin

1.946,3

97,3

54,5

104,8

81,9

4.

Banjar

1.309,7

65,5

41,5

79,9

74,6

5.

Tabalong*)

1.246,3

62,3

41,8

80,4

67,9

6.

Kotabaru

2.041,0

102,1

70,7

135,9

89,8

7.

Hulu Sungai Selatan

1.813,0

90,6

46,6

89,6

67,2

8.

Hulu Sungai Tengah

1741,0

87,0

60,0

115,3

84,7

9.

Hulu Sungai Utara

1.915,0

95,8

62,5

120,3

76,9

10.

Balangan

1.783

89,2

56,7

109,1

69,7

11.

Tanah Bumbu*)

1.200,2

60,0

36,3

69,7

65,2

12.

Banjarbaru

1.012,0

50,6

41,8

80,4

70,1

13.

Banjarmasin

1.604,0

80,2

53,1

102,2

76,3

Provinsi

1.636,6

81,8

51,5

99,1

76,4

Ideal

2.000,0

100,0

52,0

94,8

100,0

100,0

95,0

P2KP Ket : *) data Periode I (dalam proses pengentrian data di kabupaten)


50

B. Keamanan Pangan Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan makanan yang sehat, penanganan keamanan pangan menjadi salah satu aspek penting yang menjadi perhatian masyarakat. Merebaknya berbagai kasus keracunan akibat mengkonsumsi pangan olahan dan pangan segar, serta merebaknya permasalahan keamanan pangan lainnya dalam beberapa tahun terakhir, telah menyadarkan dan meningkatkan kepedulian berbagai elemen pemerintah dan masyarakat untuk menelaah dan mengkaji lebih lanjut dan lebih mendalam tentang berbagai penyebabnya. Kasus keracunan karena makanan (foodborne diseases) sering terjadi di berbagai daerah. Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), kasus keracunan pangan terbagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu sumber pangan, tempat/lokasi kejadian, dan penyebab keracunan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penanganan keamanan pangan, kegiatan program Badan Ketahanan Pangan difokuskan pada penanganan keamanan pangan segar melalui : a. Penguatan kelembagaan dan aparat, dengan memfasilitasi pembentukan dan pemantapan kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah/OKKPD b. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparat pelaksana c. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar untuk petani dan pedagang d. Sosialisasi, promosi dan pelatihan tentang keamanan pangan segar bagi produsen dan konsumen Penanganan keamanan pangan selama 2013 telah ditangani 102 sampel dengan perincian sebagai berikut :  Dana APBD  Pengawasan Keamanan Pangan Segar telah ditangani 12 sampel (Sayuran), dengan uji pestisida dan mikroba, dilaksanakan di Kabupaten Tabalong dan Hulu Sungai Utara.  OKKPD (Otoritas Komponen Keamanan Pangan Daerah) telah ditangani 10 sampel (Buah lokal dan sayuran), dengan uji pestisida dan logam berat, dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut dan Kota Banjarbaru.  Untuk buah impor telah ditangani 50 sampel dengan uji formalin, dilaksanakan di Kota Banjarmasin. Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

51

 Dana APBN  Telah dilakukan penanganan keamanan pangan segar sebanyak 20 sampel (Buah lokal dan sayuran), dengan uji pestisida dan logam berat, dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Tabalong.  Telah dilakukan penanganan keamanan pangan segar sebanyak 10 sampel (Buah lokal dan sayuran), dengan uji pestisida, mikroba dan logam berat, dilaksanakan di Kabupaten Tanah Bumbu. C. Hari Pangan Sedunia Ke-33 Tahun 2013 Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) dimulai sejak Food and Agriculture Organization (FAO) menetapkan World Food Day melalui Resolusi PBB No. 1/1979 di Roma Italia, dimana dipilih tanggal 16 Oktober yang bertepatan dengan terbentuknya FAO. Sejak saat itu disepakati bahwa mulai tahun 1981, seluruh negara anggota FAO termasuk Indonesia memperingati HPS secara Nasional pada setiap tahun. Penyelenggaraan HPS di Indonesia dijadikan momentum dalam meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan para stakeholder terhadap pentingnya penyediaan pangan yang cukup dan bergizi, baik bagi masyarakat Indonesia maupun dunia. Rangkaian kegiatan peringatan HPS tersebut diharapkan dapat menstimulasi peningkatan pemahaman dan kepedulian terhadap penyediaan pangan, melalui berbagai kegiatan seperti seminar, pengabdian masyarakat, gelar pengembangan teknologi, perlombaan dan tour diplomatik bagi para Kedubes negara luar negeri bagi Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk, konversi lahan untuk pemukiman dan industri, perubahan iklim menjadi tantangan bagi pengembangan sektor pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan. Namun demikian peningkatan ketersediaan pangan melalui sektor pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan, harus tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan ramah lingkungan serta tidak mengancam keanekaragaman hayati. Disamping itu ketahanan pangan nasional suatu negara berbasis sumberdaya lokal juga menghadapi tantangan di era globalisasi dan perdagangan bebas, dimana produk pangan impor membanjiri pasar konsumen. Apabila hal ini dibiarkan maka kerawanan pangan akan menjadi lebih rentan, bukan hanya diakibatkan oleh bencana alam namun juga faktor lainnya seperti inflasi dan kenaikan harga produk pangan impor yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan dan daya beli masyarakat dalam negeri. Oleh Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

52

karena itu optimalisasi sumber daya lokal sangat diperlukan untuk mencapai kemandirian pangan. Kerjasama dan sinergitas diantara berbagai stakeholder sangat diperlukan, dalam peningkatan produksi pangan yang bergizi dan berkelanjutan, untuk pemenuhan pangan secara nasional, yang pada akhirnya juga dapat berkontribusi terhadap pemenuhan pangan dunia. Sejak pertengahan Tahun 2007 yang lalu, dunia menghadapi berbagai krisis, yang dimulai dari krisis harga pangan dan berkelanjutan adanya krisis inansial dan ekonomi yang hampir melanda semua bangsa. Sebagaimana diketahui bahwa pangan adalah kebutuhan yang paling esensial untuk menjalani kehidupan ini. Kelangkaan BBM di tingkat dunia telah memicu terjadinya krisis pangan global dikarenakan penggunaan hasil pangan untuk membuat energi nabati yang dampaknya adalah penurunan ketersediaan pangan sehingga berpotensi menambah jutaan masyarakat rawan pangan. Kondisi ini merupakan suatu ancaman bagi kelanjutan hidup jutaan manusia disunia terutama yang mempunyai keterbatasan akses terhadap pangan sehingga perlu diantisipasi dengan seksama. Untuk mampu menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan kesatuan kerja multisektor dalam satu kesepahaman yang sama, oleh karena permasalahn pangan yang kompleks memerlukan penanganan yang tepat dan bersifat holistic. Pelibatan seluruh stakeholder merupakan salah satu efektif untuk mengelola peluang atau resiko yang dihadapi, menghindari dan meminimalkan biaya sekaligus optimalisasi pencapaian tujuan. Kerjasama multipihak sangat diperlukan karena diyakini bahwa dengan kondisi semakin kompleks tersebut tidak akan dapat diselesaikan dengan satu sektor saja. Dengan demikian dibutuhkan upaya koordinasi dan komunikasi dengan beragam stakeholder dalam memberikan kontribusi untuk menyelesaikan permasalahan secara inovatif dan berkelanjutan. Pelibatan stakeholder yang efektif juga diyakini memberikan kesempatan untuk mengelola tantangan-tantangan tersebut, sehingga menemukan solusi inovati dan menciptakan nilai tambah bagi siapa saja yang terlibat. Kemampuan setiap negara untuk bertahan dan selamat dari cengkeraman krisis global ditentukan oleh kemampuannya dalam mengelola sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh masyarakat secara berkelanjutan.


53

Adapun Tujuan dari Hari Pangan Sedunia Ke-33 Tahun 2013 : 1. Tujuan Umum Meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan para stakeholder terhadap pentingnyapenyediaan pangan yang cukup dan bergizi, baik bagi masyarakat Indonesia maupun dunia. 2. Tujuan Khusus a. Memperkuat kerjasama dan membangun koordinasi fungsional yang efektif dengan melibatkan b. Seluruh

komponen

pemerintahan

dan

masyarakat

dalam

rangka

mempertahankan ketahanan pangan nasional; c. Menstimulasi dan memotivasi para stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan d. ketahanan pangan dan penyebaran teknologi yang efektif dan efisien untuk peningkatan produksi pangan; e. Penyebaran informasi kepada masyarakat tentang pentingnya optimalisasi sumber daya lokal untuk kemandirian pangan; f. Sebagai ajang promosi dan edukasi dalam rangka kemandirian pangan Dasar pelaksanaan Hari Pangan Sedunia Ke-33 Tahun 2013 : 1.

Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan No. 500/BKP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pameran Hari Pangan Sedunia ke-33 di Provinsi Sumatera Barat.

2.

Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 931/PA-BKP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, tentang Penetapan Besarnya Anggaran Pelaksanaan Pameran Hari Pangan Sedunia ke-33 di Sumatera Barat.

Tema pelaksanaan Hari Pangan Sedunia ke-33 Tahun 2013 : Tema internasional HPS ke -33 tahun 2013 yakni “ Sustainable food system for food security and nutrition” dan selaras dengan tema tersebut telah ditetapkan tema nasional HPS, yakni “Optimalisasi sumberdaya lokal melalui diversifikasi pangan menuju kemandirian pangan dan perbaikan gizi masyarakat”. Pelaksanaan Kegiatan Hari Pangan Sedunia ke-33 Tahun 2013 :


54

a) Seminar Pada peringatan Hari Pangan Sedunia ke-33 Tahun 2013 diselenggarakan seminar dengan tema ” Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal menuju kemandirian pangan menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN 2015”, pada tanggal 21-22 Oktober 2013 di Kota Padang, Sumatera Barat. Seminar tersebut akan melibatkan berbagai institusi baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi, organisasi internasional dan masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan pangan yang mudah dilaksanakan

menghadapi

pasar

BEBAS

ASEAN,

guna

melindungi

masyarakat Indonesia selaku produsen pangan dan konsumen. Produsen pangan lokal yakni petani, peternak dan nelayan perlu didukung dan dipersiapkan agar mampu bersaing di pasar bebas. Hal ini tentu perlu pemikiran dan dukungan dari semua pihak untuk terciptanya atmosfir usaha yang berpihak kepada petani, peternak dan nelayan, misalnya jaminan harga yang memberikan keuntungan usaha dan jumlah permintaan yang mendorong kepastian usaha. b) Pengabdian Masyarakat Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan guna mendukung upaya perwujudan ketahanan pangan oleh masyarakat luas. Kegiatan tersebut berupa bantuan soaial yang ditujukan kepada petani dan nelayan untuk fasilitasi peningkatan produk pangan lokal c) Gelar Teghnologi Gelar teghnologi bertujuan untuk mendiseminasi hasil-hasil penelitian / pengkajian bidang pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan secara langsung kepada pengguna dan masyarakat agar dapat menghasilkan inovasi tegnologi dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan percepatan perbaikan gizi masyarakat. Gelar tegnologi juga akan diwujudkan dalam penanaman berbagai macam macam varietas-varietas unggul pertanian. Selain itu juga akan dibangun model KRPL (kawasan Rumah Pangan Lestari) dan Perternakan rumah lingkungan dalam menjawab perubahan iklim global. Penanaman Varietas unggul, KRPL dan model perternakan ramah lingkungan dimaksud,


55

merupakan kegiatan yang saat ini sedang dikembangkan dimasyarakat secara nasional. Namun demikian tegnologi lintas sektoral bidang pangan tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat yang lebih luas, sehingga dapat lebih mendorong pengembangan pelaksanaanya secara nasional. Oleh karena itu, melalui peringatan Hari Pangan Sedunia ke-33 yang melibatkan berbagai stakeholder lintas sektoral diseluruh provinsi di Indonesia, menjadi salah satu sarana yang tepat untuk mensosialisasikan pengembangan tegnologi di bidang pangan. Gelar tegnologi pada hari pangan seduania ke-33 dikemas menjadi miniature percontohan tegnologi pangan, yang akan dikelola keberlanjutannya sebagai studio alam agro wisata. D. Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) ini merupakan implementasi dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian yaitu Empat Sukses Pertanian, yang salah satunya ialah mengenai Peningkatan Diversifikasi Pangan, yang merupakan salah satu kontrak kerja antara Menteri Pertanian dengan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2009 – 2014, dengan tujuan untuk meningkatkan keanekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik wilayah. Kontrak kerja ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal,

yang

ditindaklanjuti

43/Permentan/OT.140/10/2009

oleh tentang

Peraturan

Menteri

Gerakan

Percepatan

Pertanian

Nomor

Penganekaragaman

Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Peraturan tersebut kini menjadi acuan untuk mendorong upaya penganekaragaman konsumsi pangan dengan cepat melalui basis kearifan lokal serta kerja sama terintegrasi antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Ruang lingkup kegiatan P2KP tahun 2013 terdiri atas : a. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan manfaat pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. 56


Upaya ini dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah serta budidaya ternak dan ikan sebagai tambahan untuk ketersediaan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein bagi keluarga pada suatu lokasi kawasan perumahan/warga yang saling berdekatan. Dengan demikian akan dapat terbentuk sebuah kawasan yang kaya akan sumber pangan yang diproduksi sendiri dalam kawasan tersebut dari optimalisasi pekarangan. Pendekatan pengembangan ini dilakukan dengan mengembangkan pertanian berkelanjutan, antara lain dengan membangun kebun bibit dan mengutamakan sumber daya lokal disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal sehingga kelestarian alam pun tetap terjaga. Implementasi kegiatan ini disebut Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL dengan pendampingan oleh Penyuluh Pendamping P2KP desa dan Pendamping P2KP kabupaten/kota, serta dikoordinasikan bersama dengan aparat kabupaten/kota. Selain pemanfaatan pekarangan, juga diarahkan untuk pemberdayaan kemampuan kelompok wanita membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA), termasuk kegiatan usaha pengolahan pangan rumah tangga untuk menyediakan pangan yang lebih beragam. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep KRPL seharusnya di 171 desa baru tetapi yang memenuhi syarat sesuai Pedoman Umum hanya 160 desa baru (78 desa dari Anggaran Dekonsentrasi pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dan 82 desa dari Anggaran Tugas Pembantuan) pada 13 Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan dan 27 desa lanjutan tahun 2012 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kotabaru, dan Kota Banjarbaru, (Terlampir). b. Model Pengembangan Pangan Lokal (MP3L) Tujuan dari kegiatan MP3L adalah untuk mengembangkan pangan lokal sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang secara khusus dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program pangan bersubsidi bagi keluarga berpendapatan rendah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan berbagai instansi terkait yang bertujuan untuk :  Mengembangkan beras/nasi “ non beras” sumber karbohidrat yang dapat disandingkan dengan beras/nasi, berbahan baku sumber pangan lokal;


57

 Mengembalikan kesadaran masyarakat untuk kembali pada pola konsumsi pangan pokok asalnya melalui penyediaan bahan pangan non-beras/non-terigu dari sumber pangan lokal;  Perbaikan mutu konsumsi pangan masyarakat melalui penurunan konsumsi beras dan peningkatan konsumsi pangan pokok selain beras yang diimbangi dengan konsumsi pangan hewani serta sayur dan buah. Kegiatan Usaha Pengolahan Pangan Lokal berbasis Tepung-Tepungan dilakukan melalui penyaluran bantuan peralatan sederhana kepada kelompok usaha mikro kecil bidang pangan telah dilaksanakan yaitu pengadaan alat penepung sebanyak 10 unit setiap Kabupaten oleh pihak ketiga yang sampai saat ini masih ada beberapa Kabupaten yang masih dalam proses pengadaan dan pendistribusian oleh pihak ketiga. Pemanfaatan alat yang diberikan untuk pembuatan tepung singkong dan tepung ubi jalar. c. Sosialisasi dan Promosi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Kegiatan sosialisasi dan promosi P2KP dimaksudkan untuk memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat melalui upayaupaya penyebarluasan informasi, penyadaran sikap dan perilaku serta ajakan untuk memanfaatkan pangan lokal sebagai sumber gizi keluarga demi terciptanya pola hidup yang sehat, aktif dan produktif. Kegiatan-kegiatan promosi P2KP yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan :  Gerakan atau Kampanye P2KP Pada tahun 2012 yang lalu gerakan atau kampanye ini dilakukan di sekolahsekolah, baik SD, SMP dan SMA di wilayah Kota Banjarbaru dengan bantuan dana APBD Provinsi dengan pemberiaan makanan pangan local non beras non terigu dan promosi “One Day No Rice” pada acara hari Krida Pertaniaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk tahun 2013 APBD I Provinsi Kalimantan Selatan hanya menganggarkan untuk promosi makanan dari pangan lokal dan hibah bagi pengolah pangan lokal yang diterima oleh 5 kabupaten dan 1 kota yaitu, Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut dan Kota Banjarmasin.


58

 Lomba Cipta Menu B2SA Dalam rangka Pameran Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan Semarak PKK ke 41 tingkat nasional, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan ikut berpartisifasi dengan mengadakan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (B2SA) tingkat Provinsi, dengan pemenang pertama yaitu Kabupaten Banjar yang akan mewakili Provinsi Kalimantan Selatan dalam Lomba Cipta Menu B2SA tingkat Nasional pada bulan Oktober 2013 di Padang Sumatera Barat bertepatan dengan perayaan Hari Pangan Sedunia. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan juga mengadakan Lomba Cipta Menu Pangan Lokal Non Beras dan Terigu Tingkat Perguruan Tinggi.  Penayangan Iklan di Media Massa Iklan telah dilakukan dimedia masa cetak maupun elektronik dalam bentuk pemasangan billboard di tempat-tempat umum yang berbunyi “Ayo…….? Kita Manfaatkan Pekarangan Kita Sebagai Sumber Pangan & Gizi Keluarga” dan juga penayangan iklan layanan masyarakat melalui Duta TV Banjarmasin dan himbauan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan tentang pangan beragam bergizi seimbang dan aman.  Pameran P2KP Dengan membagikan makanan pangan lokal non beras non terigu dan baju kaos bertuliskan “Panganku Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman” pada acara Pameran Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan hari Kesatuan Gerak PKK di Kota Banjarbaru.  Sosialisasi Pola Konsumsi Pangan B2SA Sosialisasi pola konsumsi pangan B2SA di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan dalam rangka Promosi P2KP melalui pembagian makanan (kue dari pangan lokal) secara gratis ke pengunjung stand Pameran Badan Ketahanan Pangan yang bertepatan pada acara Pameran Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan hari Kesatuan Gerak PKK di Kota Banjarbaru. Adapun permasalahan dan upaya pemecahan masalah dari Pelaksanaan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) ini :  Sosialisasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (Konsumsi Pangan B2SA) kepada anak sekolah, baik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Atas melalui pemanfaatan kebun sekolah Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

59

sehingga diharapkan siswa dapat menjadi pelopor Konsumsi B2SA bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya.  Ada sebagian kebun sekolah yang menpunyai lahan pekarangan yang sempit, tergenang pada musim hujan serta sekolah yang lahan pekarangannya diatas rawa/air disarankan pembuatan kebun sekolah dapat menggunakan polybag dan memanfaatkan limbah rumah tangga sebagai tempat penanaman (bungkus deterjen/minyak goring, botol aqua dan lain-lain) dan sistem vertikultur.  Lahan untuk kegiatan pengembangan kebun bibit desa dan demplot pekarangan ada yang luasannya tidak sesuai dengan kriteria pada Pedom Umum P2KP, maka disarankan untuk mengoptimalkan kebun bibit dan demplot dengan menggunakan para-para dan rak bertingkat/verticulture sebagai tempat meletakkan potreys/tempat persemaiaan bibit dan pot/polybag percontohan.  Tumbuhnya pengembangan industri pangan lokal oleh pengusaha dan masyarakat perlu difasilitasi dengan baik yang dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan aneka ragam pangan berbasis pangan lokal. Potensi berbagi pangan lokal perlu terus digali dan dikembangkan, baik dari segi produksi maupun teknologi pengolahannya menjadi bahan setengah jadi (tepung, berasan dan mie) dan berbagai makanan olahan siap saji.


60

BAB VII MANAJEMEN KETAHANAN PANGAN A. Pelaksanaan Koordinasi dan Penguatan Kelembagaan DKP Jumlah kekuatan PNS dan CPNS pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 54 orang, terdiri dari :  Golongan II

:16 orang

 Golongan III :29 orang  Golongan IV :9 orang Tabel 40. Rincian Pegawai Negeri Sipil di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Golongan Ruang Jumlah Pendidikan IV D 0 S2 (0) C 2 S2 (2) B 5 S2 (3), S1 (2) A 2 S2 (1), S1 (1) III D 7 S2 (1), S1 (6) C 2 S1 (1), SLTA (1) B 9 S1 (7), SLTA (2) A 11 S1 (11) II D 2 D3 (2) C 0 D3 (1) B 9 SLTA (9) A 5 SLTA (3), SDN (2) JUMLAH 54 54 Sumber : BKP Provinsi Kalimantan Selatan

Selain 54 orang PNS dan CPNS, juga didukung dengan tenaga honorer (pegawai tidak tetap) sebanyak 21 orang. B. Permasalahan Ketahanan Pangan 1.

Produksi dan Kapasitas produksi pangan semakin terbatas karena berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian.

2.

Menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan.

3.

Tingginya kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim serta bencana alam, sehingga kualitas lingkungan dan fungsi perlindungan alamiah semakin berkurang.

4.

Masih tingginya proporsi kehilangan hasil panen pada proses produksi, penanganan hasil panen, dan pengolahan pasca panen panen, yang berdampak pada penurunan kemampuan penyediaan pangan.


61

5.

Jumlah permintaan pangan semakin meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, dan penggunaan pangan.

6.

Kerawanan pangan karena adanya kemiskinan, terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumberdaya pangan yang rendah, rentannya kesehatan masyarakat di daerah terpencil, dan sering terjadinya bencana alam.

7.

Hasil analisis ketersediaan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program.

8.

Pengelolaan kelembagaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat belum berkembang secara optimal.

9.

Rantai distribusi yang masih panjang mengakibatkan ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan.

10. Penurunan harga komoditas pangan pada saat panen raya cenderung merugikan petani, sebaliknya pada saat tertentu pada musim paceklik dan hari-hari besar, harga pangan meningkat tinggi dan menekan konsumen. 11. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah, yang dicirikan pada pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi seimbang, dan aman. 12. Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi. 13. Adanya pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum. 14. Adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.. 15. Masih sedikitnya informasi menu/kuliner berbasis pangan lokal. 16. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan, terutama pada produk pangan segar. 17. Pemahaman dan komitmen pemerintah daerah masih rendah dalam kelembagaan ketahanan pangan sebagai unit kerja daerah dan DKP sebagai lembaga koordinatif dalam penanganan ketahanan pangan di daerahnya. 18. Banyak lembaga/unit kerja ketahanan pangan yang dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota

belum

seragam,

sehingga

gerak

manajemen

kelembagaan

pembangunan ketahanan pangan menjadi tidak optimal. 19. Komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah masih rendah untuk membangun ketahanan pangan berkelanjutan. Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

62

20. Pelaksanaan monitoring dan pemantauan program ketahanan pangan masih perlu ditingkatkan dan berkelanjutan, terutama pada pelaksanaan program di provinsi dan kabupaten/kota. 21. Penyediaan hasil analisis, peta ketahanan pangan serta hasil kajian ketahanan pangan yang akurat, masih terbatas dan belum tersedia secara periodik. 22. Hasil analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program. 23. Teknologi komunikasi dan informasi belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengendalian

program

serta

penyebarluasan informasi tentang ketahanan pangan. 24. Kebijakan yang telah dirumuskan belum mendapat dukungan yang optimal dari berbagai pihak khususnya bagi pemangku kepentingan (stakeholders) 25. Sangat diperlukan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat beserta aparatur pemerintah untuk meningkatkan kapasitasnya dalam implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. C. Potensi dan Tantangan 1.

Masih cukup tersedia potensi sumberdaya alam dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan.

2.

Terkait dengan penyediaan pangan dan perwujudan ketahanan pangan, maka pengelolaan lahan dan air merupakan sumberdaya alam utama yang perlu dioptimalkan untuk menghasilkan pangan.

3.

Lahan terlantar dan lahan di bawah tegakan hutan, sangat potensial untuk menghasilkan bahan pangan.

4.

Dukungan infrastruktur sumberdaya air dalam penguatan strategi ketahanan pangan nasional, dapat ditempuh dengan langkah-langah pengembangan jaringan irigasi, pengelolaan jaringan irigasi, optimasi potensi lahan rawa dan air tanah, peningkatan water efficiency dan pembuatan hujan buatan.

5.

Dengan potensi sumberdaya alam yang beragam dan didukung ketersediaan teknologi di bidang hulu sampai hilir, memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, serta meningkatkan usaha agribisnis pangan.


63

6.

Potensi sumberdaya alam yang mengandung berbagai jenis sumberdaya hayati, dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan masyarakat secara merata dan sepanjang waktu di semua wilayah.

7.

Perkembangan teknologi industri, pengolahan, penyimpanan dan pasca panen pangan serta transportasi dan komunikasi yang sangat pesat hingga ke pelosok daerah, menjadi penunjang penting untuk pemanfaatan ketersediaan pangan, cadangan pangan dan penanganan rawan pangan.

8.

Luas wilayah yang besar dan berkepulauan, menyediakan peluang usaha distribusi pangan yang cukup besar dengan memanfaatkan moda transportasi darat, laut dan udara.

9.

Peran pemerintah menyempurnakan sistem standarisasi dan mutu komoditas pangan, serta melaksanakan perangkat kebijakan yang mampu memberikan insentif dan lingkungan yang kondusif bagi pelaku pasar, dapat meningkatkan potensi dan peluang pengembangan usaha distribusi pangan, yang dapat menjamin stabilitas pasokan pangan di seluruh wilayah dari waktu ke waktu.

10. Potensi sumberdaya alam sebagi sumber bahan pangan yang besar menjamin ketersediaan pangan yang beragam di wilayah da sepanjang waktu, sehingga terbuka peluang untuk pengembangan diversifikasi konsumsi pangan melalui pemanfaatan pangan lokal dan makanan tradisional untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. 11. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pada pelaku usaha di bidang pangan terutama UKM pangan dalam penanganan keamanan pangan, diharapkan dapat meningkatkan penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. 12. Tersedianya berbagai metode analisis ketahanan pangan seperti Neraca Bahan Makanan (NBM), Pola Pangan Harapan (PPH), Food Security and Vurnalibility (FSVA), Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), dan lainnya, untuk membantu melakukan evaluasi dan melakukan kajian yang komprehensif, menghadapi tantangan pembangunan ketahanan pangan yang beragam dan global.


64

D. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan POINTER

-POINTER

KEGIATAN

DEWAN

KETAHANAN

PANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2013. I. BUTIR - BUTIR KESEPAKATAN, SIDANG REGIONAL WILAYAH TIMUR INDONESIA 2013 (TANGGAL 31 MEI TAHUN 2013): a. Pemantapan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 1. Dewan Ketahanan Pangan (DKP) merupakan wadah koordinasi yang penting dan strategis dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program/kegiatan ketahanan pangan, maka peran dan fungsi DKP harus dioptimalkan. 2. Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah diperlukan komitmen yang kuat dari berbagai sektor baik kementerian/lembaga, maupun swasta, dan masyarakat sehingga terbentuk sinergi (synergy) dan saling isi (complimentary) yang efektif dan efisien. Komitmen ini tidak hanya bersifat verbal, tetapi lebih penting bersifat operasional yang didukung oleh program dan anggaran yang memadai. 3. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, Bupati/Walikota selaku ketua DKP Kabupaten/Kota memimpin langsung Rapat Koordinasi DKP Kabupaten/Kota minimal 2 (dua) kali dalam setahun. 4. Kesepakatan bersama yang merupakan hasil rumusan rapat koordinasi DKP harus menjadi bahan kebijakan pemantapan ketahanan pangan di daerah, yang selanjutnya

diwujudkan

dalam

bentuk

langkah

operasional

yang

diimplementasikan oleh seluruh stakeholder. 5. Untuk mendukung kelancaran koordinasi DKP, perlu mengefektifkan fungsi Sekretariat DKP di setiap tingkatan mulai dari pusat, provinsi, sampai dengan kabupaten/kota, sebagai simpul koordinasi kebijakan dengan dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai. 6. Hasil evaluasi kinerja DKP harus ditindaklanjuti oleh gubernur selaku ketua DKP provinsi dan bupati/walikota selaku ketua DKP kabupaten/kota dalam bentuk kebijakan pemantapan ketahanan pangan kemudian diimplementasikan oleh SKPD anggota DKP Provinsi dan Kabupaten/Kota. Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

65

b. Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan 1. Ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah daerah, oleh karena itu diwajibkan bagi setiap provinsi dan kabupaten/kota yang belum dalam bentuk Badan Ketahanan Pangan dan Dewan Ketahanan Pangan agar segera membentuk, yang disertai dukungan sarana prasarana dan SDM yang berkualitas serta alokasi APBD yang memadai. 2. Nama kelembagaan seharusnya mencerminkan visi, misi, tujuan, dan komitmen dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Perlu adanya keseragaman nama kelembagaan ketahanan pangan di provinsi dan kabupaten/kota yaitu Badan Ketahanan Pangan. 3. Badan Ketahanan Pangan yang terbentuk harus mempunyai kemampuan dan kewenangan

yang

kuat

dalam

merumuskan,

mengoordinasikan,

mengintegrasikan, menyinergikan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui

wadah

Dewan

Ketahanan

Pangan

(DKP)

untuk

selanjutnya

dilaksanakan oleh SKPD selaku anggota DKP Provinsi dan Kabupaten/Kota. 4. Pembentukan kelembagaan pangan daerah harus memperhatikan regulasi yang sudah ada seperti UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (perubahan), PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Perpres No 47 tahun 2009 tentang Pembentukan organisasi Kementerian Negara dan Kepres No 3 tahun 2012 tentang Perubahan Ke-7 Kepres No 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian. 5. Pembentukan Badan Ketahanan Pangan daerah tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) yang ditetapkan melalui peraturan daerah sehingga kelembagaan pangan di daerah tidak bersifat vertikal sesuai dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, namun kelembagaan tersebut tetap harus mengacu pada kelembagaan pangan di pusat secara struktur maupun tugas dan fungsi. 6. Sehubungan dengan penerbitan Perda tentang Pembentukan Badan Ketahanan Pangan, diperlukan dukungan Menteri Dalam Negeri untuk menginstruksikan


66

kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk membantu mempercepat penerbitan Perda tersebut. 7. Dalam

penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah,

Gubernur dan

Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan (DKP) di daerah berkomitmen dalam pemantapan ketahanan pangan di wilayahnya masingmasing. c. Dukungan Program dan Anggaran Pusat dan Daerah 1. Kelembagaan Pangan/Badan Ketahanan Pangan dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat berperan secara optimal, perlu didukung program dan anggaran yang memadai, baik dari APBN, APBD dan sumber lain yang tidak mengikat. 2. Perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran pemantapan ketahanan pangan yang terintegrasi antara pusat dan daerah, antarsektor/lembaga perlu dibahas dan disepakati bersama dalam forum DKP yang dipimpin langsung oleh gubernur dan bupati/walikota selaku Ketua DKP provinsi dan kabupaten/kota. 3. Dalam rangka memantapkan ketahanan pangan perlu sinkronisasi dan integrasi program dan anggaran dari seluruh SKPD terkait, yang dikoordinasikan dalam wadah DKP. 4. Implementasi

kebijakan

pemantapan

ketahanan

pangan

berdasarkan

kemandirian dan kedaulatan pangan harus didukung komitmen yang kuat oleh gubernur dan bupati/walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan di provinsi dan kabupaten/kota dalam mengalokasikan program dan anggaran yang bersumber dari APBD. 5. Dalam rangka mendorong penganekaragaman pangan, cadangan pangan daerah yang bersumber dari pangan lokal, pemerintah kabupaten/kota perlu mendukung upaya tersebut dengan memanfaatkan potensi sumberdaya dan kearifan pangan lokal yang dimiliki. 6. Pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan teknologi tepat guna untuk mengolah bahan baku pangan lokal, sehingga dapat disimpan dalam waktu relatif lama dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan. 7. Untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, Pemerintah Daerah wajib mendukung Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis sumber daya pangan lokal dilakukan melalui upaya: Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

67

8. Kampanye, sosialisasi, advokasi dan promosi di berbagai media massa. 9. Pengembangan penganekaragaman pangan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan. 10. Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). 11. Untuk meningkatkan kegiatan distribusi dan akses pangan maka perbaikan infrastruktur, dengan menugaskan SKPD terkait. II. PERAN DALAM TINDAK LANJUT SIDANG (REGIONAL) DEWAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2013 DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH a. Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2013 di Auditorium Kantor Bupati Hulu Sungai Tengah dengan tema“ Pemantapan Ketahanan Pangan Daerah Melalui Dewan Ketahanan Pangan” 1. Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan ini merupakan saturangkaian dengan pelaksanaan Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan. Hal ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti hasil Sidang Regional dan Rapat Koordinasi

Dewan

Ketahanan

Pangan Provinsi

Kalimantan

Selatan,

selanjutnya dijabarkan menjadi Program Aksi Ketahanan Pangan yang silatnya lebih operasional di daerah. Materi yang disampaikan antara lain pemaparan dari: a) Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi KalSel / Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Provinsi mengenai Kebijakan Ketahanan Pangan dan Hasil Rumusan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi KalSel Tahun 2013. b) Ketua Tim Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Provinsi KalSel mengenai Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah. c) Bulog Kepala Sub Divre Wilayah I Barabai mengenai Kebijakan Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Dalam Rangka Pemantapan Ketahanan Pangan. 2. Sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan sangat

penting

dilakukan,

sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

68

Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa

ketahanan pangan

merupakan Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ada 12 (dua belas) lsu Strategis Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan yaitu : 1.

Memantapkan ketahanan pangan dengan paradigma baru a. Menjamin ketersediaan pangan berbasis produksi dalam negeri (mandiri) b. Peningkatan kesejahteraan bagi petani c. Pendekatan insentif petani, bukan pendekatan produktivitas d. Agribisnis dan agroindustry e. Pertanian efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan

2.

Perkembangan infrastruktur pertanian

3.

Sistem inovasi dan diseminasi teknologi

4.

Pengembangan diversifikasi pangan

5.

Membangun dan memperkuat industry pengolahan pangan

6.

Regulasi retail modem

7.

Kebijakan perdagangan yang berpihak kepada kepentingan nasional

8.

Pengembangan sistem pembiayaan yang tepat

9.

Penanganan persoalan konversi lahan pertanian pangan kepenggunaan lahan (perumahan, perkebunan, dll)

10. Peningkatan komitmen otoritas untuk pengembangan ketahanan pangan a. Perluasan areal produksi b. Penelitian dan pengembangan c. Koordinasi, kerjasama dan sinergisme d. Percontohan 11. Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) di lahan basah (diseminasiteknologi sawit dupa) 12. Pengembangan sumberdaya manusia a. Pelatihan petani Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

69

b. Kaji tindak c. Learning by doing d. Pilot roll out Memperhatikan arahan Bupati Hulu Sungai Tengah yang disampaikan oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan pemaparan dari Narasumber serta hasil diskusi dari Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dihasilkan Rumusan sebagai berikut: Sinergisme penanganan pangan dan kelestarian sumberdaya air perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan. Dalam penanganannya periu menekankan sinergisme antara pemerintah pusat dan daerah, dan pihak swasta, serta sinergisme antar sektor seperti dengan PU dan Perdagangan maupun Perbankan. Rencana Aksi : a. Peningkatan kapasitas produksi pangan, melalui : (1) memetakan dan mengembangkan produksi pangan sesuai dengan potensi daerah, (2) meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan dengan teknologi spesifik lokasi baik tanaman pangan, perikanan dan petemakan serta perkebunan, (3) mengembangkan dan menyediakan benih unggul berlabel dan jasa alsintan, (4) mengembangkan system usaha tani kelompok dan kemitraan, (5) meningkatkan pelayanan dan b. pengawasan pengadaan sarana produksi, (6) meningkatkan layanan kredit yang mudah di akses petani; c. Pelestarian sumberdaya lahan dan air, melalui : (1) mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian untuk mewujudkan lahan abadi, (2) mengembangkan sistem pertanian ramah lingkungan (agroforestry dan pertanian organik), (3) memantapkan kelompok pemakai air untuk meningkatkan pemeliharaan saluran irigasi, (4) melakukan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam, (5) melakukan perbaikan dan meningkatkan jaringan pengairan. Pengembangan system cadangan pangan dan distribusi pangan masih perlu dilakukan. Strategi pengembangan cadangan pangan adalah melalui pengembangan cadangan 70


pemerintah daerah, pemerintah desa dan cadangan masyarakat. Pentingnya cadangan dan distribusi pangan yang efisien juga didasarkan atas adanya daerah-daerah dengan akses yang terbatas, serta adanya perubahan iklim yang terjadi. RencanaAksi : a. Pengembangan cadangan pangan pemerintah kabupaten untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam, gejolak harga maupun bencana sosial. b. Mengembangkan cadangan pangan masyarakat, melalui : (1) cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (2) menguatkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat. Dalam rangka mendukung system logistik di daerah yang efisien, maka perlu mengembangkan produksi pangan sesuai dengan potensi ini (berdasarkan keunggulan komparatif daerah). Disamping itu rantai suplaiyang efisien perlu mendapat penanganan yang jelas seperti masalah sistem distribusi, sarana dan prasarana transportasi. RencanaAksi: a. Mengembangkan produksi pangan altematif yang belum dikembangkan; b. Mengembangkan usaha agribisnis pedesaan berbasis sumberdaya lokal; c. Mengembangkan kelembagaan kelompok tani/Gapoktan untuk meningkatkan efisiensi dalam pemasaran dan pengolahan; d. Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas distribusi pangan; e. Mengembangkan sub terminal agribisnis yang terintegrasi dengan pusat pasar induk/atau sub pasar induk. Penanganan masalah stabilitas dan keterjangkauan harga pangan khususnya gabah/beras perlu dilanjutkan dan dikembangkan. Stabilitas harga pada waktu panen perlu dilakukan untuk melindungi dan meningkatkan pendapatan petani, serta stabilitas harga pada waktu tidak panen untuk melindungi konsumen. RencanaAksi: a. Distribusi dana akses pangan, melalui : (1) meningkatkan kualitas standar produk 71


pangan, (2) memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur distribusi, (3) meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pasca panen, (4) mengembangkan jaringan pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah, (5) mengembangkan sistem informasi pasar, (6) memberikan bantuan pangan pada kelompok masyarakat miskin dan yang terkena bencana; b. Stabilitas harga pangan, melalui ; (1) pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah

(HPP) pada komoditas pangan strategis, seperti dana talangan LUEP, (2) mengembangkan Buffer Stock Management (pembelian oleh pemerintah pada waktu panen) pada komoditas pangan strategis, (3) meningkatkan dana talangan pemerintah kabupaten dalam menstabilkan harga komoditas pangan strategis, (4) meningkatkan

peranan lembaga

pembeli

gabah/lembaga

usaha

ekonomi

pedesaan/lembaga distribusi pangan masyarakat, (5) mengembangkan sistem tunda jual komoditas pangan dengan kegiatan sistem resi gudang. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan perlu dilakukan untuk mengurangi konsumsi padi-padian. Kunci utama yang perlu dikembangkan adalah bagaimana mengembangkan penelitian teknologi pangan yang mampu diaplikasikan di masyarakat. Rencana Aksi: a. Intemalisasi penganekaragaman konsumsi pangan, yang dilakukan melalui (1)

advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi tentang konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat, (2) pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan formal dan non formal. b. Pengembangan bisnis dan industry pangan lokal, yang dilakukan melalui : (1)

fasilitasi kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industry bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumberdaya lokal, dan (2) advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama kepada usaha rumah tangga dan UMKM. Dalam rangka menciptakan ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan, maka diperlukan kajian-kajian akademik tentang kebijakanketahanan pangan di daerah yang Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

72

berkaitan dengan stabilitas keseimbangan pasar. Rencana Aksi: 1. Pembuatan peta sentra produksi dan konsumsi berdasarkan komoditas 2. Pembuatan peta distribusi intra dan antar daerah 3. Pembuatan neraca bahan pangan

a.2. Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 11 Desember

2013 di Auditorium

Kantor Bupati Hulu Sungai Tengah. 1.

Pangan salah satu kebutuhan dasar manusia, pemenuhan atas pangan yang cukup, bergizi dan aman merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia

2.

Pembangunan pangan dan gizi perlu diposisikan sebagai Central of Development bagi keseluruhan pencapaian target “Millenium Development Goal’s (MDG’s) yang menjadi komitmen bersama

3.

Ketahanan pangan yang tercapai pada tingkat wilayah belum tentu menjamin ketahanan pangan pada tingkat agregat yang lebih rendah.

4.

Menurut Saliem et al. (2002) walaupun di tingkat wilayah status pangan termasuk tahan, tetapi masih ditemukan rumah tangga yang tergolong rawan pangan dengan proporsi yang cukup tinggi.

5.

Selain pengukuran ketahanan pangan pada tingkat wilayah, juga penting dilakukan pengukuran ketahanan pangan ditingkat rumah tangga.

6.

Persoalan pangan yang dialami pada suatu wilayah hanya dapat dipahami dengan menelaah permasalahan pangan pada tingkat rumah tangga, dimana tingkat rumah tangga merupakan titik berat kondisi ketahanan pangan.

7.

Perubahan nama Peta Kerawanan Pangan (FIA) menjadi Peta Ketahanan dan Kerentanan

Pangan

(FSVA)

dilakukan

dengan

pertimbangan

untuk

memperjelas pengertian mengenai konsep ketahanan pangan berdasarkan tiga dimensi/variabel (ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan). 8.

Pertimbangan yang kedua, FSVA juga bermaksud untuk mengetahui berbagai penyebab kerawanan pangan secara lebih baik


73

9.

FSVA menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan,

10.

investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastuktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

11.

Ketersediaan pangan terdiri dari : a. Produksi domestik bersih (netto), b. Perdagangan pangan serta bantuan pangan, c. Stok yang dimiliki pedagang, d. Cadangan pangan pemerintah, e. Cadangan pangan dari organisasi kemasyarakatan seperti Koperasi, Lumbung Pangan).

12.

Ketahanan Pangan (food security) : terpenuhinya pangan rumah tangga yang sesuai jumlahnya, mutunya, aman, merata dan terjangkau.

13.

Kerawanan pangan : tidak terpenuhinya pangan bagi rumah tangga, sehingga kurang gizi, tidak cukup, tidak mampu mengakses, konsumsi pangan kurang dari jumlah kalori minimum.

14.

Jika kurang dari 70% kekurangan pangan dan gizi selama 2 bulan dan berat badan turun disebut dengan rawan pangan kronis.

15.

Kerentanan pangan : resiko rawan pangan

baik kronis atau transien

(sementara). 16.

Tujuan Umum adalah sebagai informasi bagi pengambil kebijakan (policy maker) dalam perencanaan program, penentuan target serta intervensi kerawanan pangan dan gizi di tingkat Kabupaten.

17.

Tujuan Khusus

untuk Menganalisis derajat ketahanan pangan di setiap

kecamatan/desa berdasarkan indikator yang ditentukan 18.

Menganalisis

sebab-sebab

terjadinya

kerawanan

pangan

disuatu

kecamatan/desa 19.

Keluaran yang diharapkan : a. Peta setiap indikator , berdasarkan indeksnya, b. Peta komposit yang menjelaskan situasi ketahanan dan kerentanan pangan yang merupakan kombinasi dari berbagai indikator dimana dianalisis dengan Principle Component Analysis

(PCA), c. Rangking kecamatan/desa

berdasarkan indeks ketahanan pangan komposit., d. Teridentifikasinya penyebab kerentanan pangan, melalui analisis PCA dan cluster analisis.


74

20.

Strategi peningkatan ketahanan pangan untuk ketersediaan sudah tidak menjadi masalah (perlu usaha untuk mempertahankan dan peningkatannya seiring kenaikan jlh penduduk), yang bermasalah, akses pangan dan pemanfaatannya saja.

21.

Akses dan pemanfaatan

pangan berhubungan erat dengan

kemiskinan

(ekonomi RT), kerawanan pangan dan gizi, serta infrastruktur. 22.

Untuk penurunan angka kemiskinan, untuk HST baru mencapai

sebesar

0,30% per tahun, (kalau tidak ada usaha) angka ini akan naik sementara target 1%/tahun 23.

Penurunan angka kerawanan pangan dan gizi sekitar 1%/tahun.

(ada

usaha/intervensi, agar turun). 24.

Jumlah Balita Gizi buruk, masih ada dan cenderung turun dari 0,03% tinggal 0,007%. Kalau tidak diintervensi angkanya akan naik lagi.

25.

Infrastruktur relatif baik (perlu intervensi/usaha), untuk menjaga dan peningkatan

26.

Angka kematian ibu saat melahirkan cukup tinggi, perlu usaha dan intervensi untuk penurunan.

b. Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kaabupaten Tapin dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2013 di Kantor Bupati Tapin. 1.

Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupten Tapin, dihadiri oleh semua intansi terkat termasuk para camat sekabupaten Tapin. Pemaparan oleh para Nara sumber dengan materi : 1 Kebijakan Ketahanan Pangan dan Hasil Rumusan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Cadangan Pangan Daerah . 3. Penigkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Daerah.

2.

Pangan salah satu kebutuhan dasar manusia, pemenuhan atas pangan yang cukup, bergizi dan aman merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia

3.

Pemantapan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan a. Dewan Ketahanan Pangan (DKP) merupakan wadah koordinasi yang penting, maka peran dan fungsi DKP harus dioptimalkan.


75

b. Diperlukan

komitmen

yang

kuat

dari

berbagai

sektor

baik

kementerian/lembaga, maupun swasta, dan masyarakat sehingga terbentuk sinergi (synergy) dan saling isi (complimentary) yang efektif dan efisien. c. Untuk mendukung kelancaran koordinasi DKP, perlu mengefektifkan fungsi Sekretariat DKP di setiap tingkatan mulai dari pusat, provinsi, sampai dengan kabupaten/kota, sebagai simpul koordinasi kebijakan dengan dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai. 4.

Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan di mana Badan Ketahanan Pangan yang terbentuk harus mempunyai kemampuan dan kewenangan yang kuat dalam merumuskan, mengoordinasikan, mengintegrasikan, menyinergikan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui wadah Dewan Ketahanan Pangan (DKP) untuk selanjutnya dilaksanakan oleh SKPD selaku anggota DKP Provinsi dan Kabupaten/Kota.

5.

Dukungan Program dan Anggaran Pusat dan Daerah, Kelembagaan Pangan/Badan Ketahanan Pangan dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat berperan secara optimal, perlu didukung program dan anggaran yang memadai, baik dari APBN, APBD dan sumber lain yang tidak mengikat.

6.

Dalam rangka memantapkan ketahanan pangan perlu sinkronisasi dan integrasi program dan anggaran dari seluruh SKPD terkait, yang dikoordinasikan dalam wadah DKP.

7.

Kesepakatan

Untuk

Cadangan

Pangan.

Dalam

rangka

mendorong

penganekaragaman pangan, cadangan pangan daerah yang bersumber dari pangan lokal, pemerintah kabupaten/kota perlu mendukung upaya tersebut dengan memanfaatkan potensi sumberdaya dan kearifan pangan lokal yang dimiliki. 8.

Pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan teknologi tepat guna untuk mengolah bahan baku pangan lokal, sehingga dapat disimpan dalam waktu relatif lama dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan


76

9.

Kesepakatan Konsumsi Pangan.Untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, Pemerintah Daerah wajib mendukung Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis sumber daya pangan lokal dilakukan melalui upaya: a. Kampanye, sosialisasi, advokasi dan promosi di berbagai media massa. b. Pengembangan

penganekaragaman

pangan

melalui

optimalisasi

pemanfaatan lahan. c. Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). 10. Kesepakatan Untuk Distribusi Pangan. Untuk meningkatkan kegiatan distribusi dan akses pangan maka dilakukan perbaikan infrastruktur, dengan menugaskan SKPD terkait. 11. Ada dua belas isu strategis ketahanan pangan prov. Kal-sel (Sebagai dasar kebijakan DKP) :1. Memantapkan Ketahanan Pangan dengan paradigma baru.2. Perkembangan infrastruktur pertanian3. Sistem inovasi dan diseminasi teknologi4. Pengembangan diversifikasi memperkuat industri pengolahan pangan.

pangan

5. Membangun

dan

6. Regulasi retail modern. 7.

Kebijakan perdagangan yang berpihak kepada kepentingan nasional. 8. Pengembangan sistem pembiayaan yang tepat, 9.

Penanganan persoalan

konversi lahan pertanian kepegunaan lahan (perumahan dan perkebunanan, dll). 10. Peningkatan

komitment otoritas untuk pengembangan ketahahan

pangan.11. Peningkatan indeks Pertanaman (IP) di lahan basah (diseminasi teknologi sawit dupa). 12. Pengembangan sumberdaya manusia. 12. Rumusan Rapat DKP Kal-Sel(Tahun 2012/2013 adalah

1. Program BKP

adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. 2. DKP memilki peran penting dalam mengarahkan, merumuskan serta mengawal implementasi kebijakan ketahanan pangan. 3. Kal-Sel termasuk 10 besar provinsi

penyanggah beras nasional dan berperan dalam surplus beras

10 juta ton tahun 2014. 4Mendorong penyajian pangan atau buah- buahan lokal bukan import. 5. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan pengurangan konsumsi beras (1,5 persen pertahun). 6.Meningkatkan koordinasi Program antara lain melalui Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).7. . Dilakukan peningkatan koordinasi internal dan eksternal serta Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

77

kelembagaan yang menangani ketahanan pangan. 8. Mendorong penguatan peran Dewan Ketahanan Pangan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).


78

BAB VIII KEUANGAN A. Sumber Dana APBD Evaluasi penerapan kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan program pembangunan ketahanan pangan di Kalimantan Selatan dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pada Pengukuran Kinerja Kegiatan sumber dana APBD terbagi dalam 5 (lima) program yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Pencapaian hasil pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan direncanakan menggunakan dana sebesar Rp. 900.332.500,- untuk dapat menghasilkan output dan outcome 100%. Sampai Desember 2013, telah terealisasi sebesar Rp.824.656.676,- atau 91,59% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). Uraian pencapaian indikator secara rinci adalah sebagai berikut : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Pada indikator input dari kegiatan penyediaan jasa surat menyurat ini untuk menghasilkan output surat terkirim 1 tahun dan outcome tercapainya persentase ratarata surat yang terkirim, rencana menggunakan dana sebesar Rp. 3.900.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 2.700.000,- atau 69,23% (termasuk dalam kategori Cukup). Kurangnya penyerapan anggaran di penyediaan jasa surat menyurat karena sebagian surat menyutar dikirim melalui fax atau e-mail.Dengan realisasi fisik adalah 100%. 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik rencana menggunakan dana Rp. 88.200.000,- untuk dapat menghasilkan output penyebaran melalui telepon/fax serta penyediaan air dan listrik dan outcome terpenuhinya intensitas

kegiatan

dinas.

Sampai

Desember

2013

terealisasi

sebesar

Rp. 58.141.476,- atau 65,92% (termasuk dalam kategori Cukup). Dengan realisasi fisik adalah 100%.


79

3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan rencana menggunakan dana Rp. 117.600.000,- untuk menghasilkan output jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan selama 1 tahun dan pencapaian outcome tercapainya persentase realisasi penyedia jasa administrasi keuangan. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 117.600.000,- atau 100,00% (termasuk dalam kategori Sangat Baik).Dengan realisasi fisik adalah 100%. 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor rencana menggunakan dana sebesar Rp. 62.400.000,-untuk pencapaian output petugas kebersihan kantor dan outcome meningkatnya kebersihan kantor. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 62.400.000,- atau 100,00% (termasuk dalam kategori Sangat Baik).Dengan realisasi fisik adalah 100%. 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor. Pada kegiatan penyediaan alat tulis kantor rencana menggunakan dana Rp. 20.000.000,- untuk terpenuhinya output pemenuhan kebutuhan ATK dan tercapainya outcome terpenuhinya kebutuhan ATK. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 19.986.200,- atau 99,93% (termasuk dalam kategori Sangat Baik).Dengan realisasi fisik adalah 100%. 6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan rencana menggunakan dana Rp. 10.225.000,- untuk tercapainya output pencetakan dan penggandaan dan tercapainya outcome terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 9.728.400,- atau 95,14% (termasuk dalam kategori Sangat Baik).Dengan realisasi fisik adalah 100%. 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor rencana menggunakan anggaran Rp. 5.000.000,- untuk memenuhi output penggantian alat listrik dan penerangan dan outcome meningkatnya kegiatan aparatur. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 4.664.500,- atau 93,29% (termasuk dalam kategori Sangat Baik).Dengan realisasi fisik adalah 100%.


80

8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor rencana digunakan dana Rp. 9.600.000,- untuk pencapaian output adanya peralatan dan perlengkapan kantor dan outcome terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 9.575.000,- atau 99,74% (termasuk dalam kategori Sangat Baik).Dengan realisasi fisik adalah 100%. 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Kegiatan

penyediaan

peralatan

rumah

tangga

rencana

digunakan

dana

Rp. 6.000.000,- untuk pencapaian output perlatan kebersihan dan bahan pembersih dan outcome terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 5.421.200,- atau 90,35% (termasuk dalam kategori Sangat Baik).Dengan realisasi fisik adalah 100%. 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan rencana digunakan dana Rp. 8.000.000,- untuk pencapaian output pembelian bahan bacaan aparatur dan outcome meningkatnya wawasan aparatur. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 7.830.000,- atau 97,88% (termasuk dalam kategori Sangat Baik).Dengan realisasi fisik adalah 100%. 11) Penyediaan Makanan dan Minuman. Kegiatan

penyediaan

makanan

dan

minuman

rencana

digunakan

dana

Rp. 75.080.000,- untuk pencapaian output makanan dan minuman pegawai dan outcome terpenuhinya makanan dan minuman pegawai. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar

Rp. 61.820.000,- atau 82,34% (termasuk dalam kategori

Baik).Kurangnya penyerapan anggaran di penyediaan makanan dan minuman dikarenakan tidak terpakainya dana makanan dan minuman rapat yang akan digunakan untuk acara coffe morning sedangkan acara tersebut pada tahun 2013 tidak jadi dilaksanakan di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan realisasi fisik adalah 100%. 12) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah rencana digunakan dana Rp. 163.317.500,- untuk pencapaian output lancarnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan outcome meningkatnya koordinasi dan konsultasi.


81

Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 141.279.900,- atau 86,51% (termasuk dalam kategori Baik).Dengan realisasi fisik adalah 100%. 13) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. Kegiatan rapat koordinasi dalam daerah rencana digunakan dana Rp. 65.810.000,untuk pencapaian output lancarnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerahdan outcome meningkatnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 61.910.000,- atau 94,07% (termasuk dalam kategori Sangat Baik).Dengan realisasi fisik adalah 100%. 14) Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS. Kegiatan penyediaan jasa pegawai non PNS rencana digunakan dana Rp. 265.200.000,- untuk pencapaian output PTT dan non PNS dan outcome lancarnya tugas-tugas. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 261.600.000,- atau 98,64% (termasuk dalam kategori Sangat Baik).Dengan realisasi fisik adalah 100%. 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pencapaian hasil pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan direncanakan menggunakan dana sebesar Rp. 343.150.000,- untuk dapat menghasilkan output dan outcome 100%. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 282.947.538,- atau 82,46% (termasuk dalam kategori Baik). Uraian pencapaian indikator secara rinci adalah sebagai berikut : 1) Pembangunan Gedung Kantor Pada indikator input dari kegiatan pembangunan gedung kantor menghasilkan output tersediaanya pos jaga dan pembangunan tempat parkir dan outcome adanya pembangunan sarana prasarana kantor rencana menggunakan dana sebesar Rp. 53.560.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesarRp. 53.200.000,- atau 99,33% (termasuk dalam kategori Sangat Baik).Dengan realisasi fisik adalah 100%. 2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Pada indikator input dari kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor menghasilkan output tersedianya perlengkapan gedung kantor dan outcome meningkatnya aktifitas kerja rencana menggunakan dana sebesar Rp. 62.200.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 61.925.000,- atau 99,56% (termasuk dalam kategori Sangat Baik).Dengan realisasi fisik adalah 100%. 3) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


82

Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor rencana menggunakan dana Rp 6.500.000,- untuk menghasilkan output tersediaanya peralatan kantor dan outcome tercapainya kinerja aparatur dalam pengadaan peralatan gedung kantor. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 6.500.000,- atau 100,00% (termasuk dalam kategori Sangat Baik).Dengan realisasi fisik adalah 100%. 4) Pengadaan Mebeleur Kegiatan pengadaan mebeleur rencana menggunakan dana Rp. 12.910.000,- untuk menghasilkan output tersedianya peralatan mebeleur dan tercapainya outcome meningkatnya aktifitas kerja. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 12.900.000,- atau 99,92% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). Dengan realisasi fisik adalah 100%. 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor rencana menggunakan dana Rp. 16.960.000,- untuk menghasilkan output pemeliharaan sarana rutin/berkala gedung kantor dan tercapainya outcome meningkatnya kualitas gedung kantor. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 16.675.000,- atau 98,32% (termasuk dalam kategori Sangat Baik).Dengan realisasi fisik adalah 100%. 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Kegiatan

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

rencana

menggunakan dana Rp. 184.200.000,- untuk tercapainya output perawatan rutin kendaraan dan tercapainya outcome meningkatnya kualitas kendaraan dinas. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 125.047.538,- atau 67,89% (termasuk dalam kategori Cukup). Kurangnya penyerapan anggaran di pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dikarenakan menerapkan efisiensi anggaran.Dengan realisasi fisik adalah 100%. 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor rencana menggunakan dana Rp. 6.820.000,- untuk mencapai output pemeliharaan sarana rutin/berkala peralatan gedung kantor dan tercapainya outcome meningkatnya peralatan gedung kantor. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 6.700.000,- atau 98,24% (termasuk dalam kategori Sangat Baik).Dengan realisasi fisik adalah 100%. 3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


83

Pencapaian hasil pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 (satu) kegiatan direncanakan menggunakan dana sebesar Rp. 48.600.000,- untuk dapat menghasilkan output dan outcome 100%. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 39.497.000,- atau 81,27% (termasuk dalam kategori Baik). Uraian pencapaian indikator secara rinci adalah sebagai berikut : 1) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu. Pada kegiatab pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu menghasilkan output tersediaanya pakaian khusus hari-hari tertentu dan outcome meningkatnya disiplin aparatur SKPD, rencana menggunakan dana sebesar Rp. 48.600.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 39.497.000,- atau 81,27% (termasuk dalam kategori Baik). Dengan realisasi fisik adalah 100%. 4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Pencapaian hasil pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 4 (empat) kegiatan direncanakan menggunakan dana sebesar Rp. 76.150.000,- untuk dapat menghasilkan output dan outcome 100%. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 73.360.000,- atau 96,34% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). Uraian pencapaian indikator secara rinci adalah sebagai berikut : 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Pada kegiatan penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD menghasilkan output tersedianya kinerja dan ikhtisar realisasi kemajuan SKPD dan outcome meningkatnya kinerja dan ikhtisar realisasi kemajuan SKPD, rencana menggunakan dana sebesar Rp. 3.500.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 3.500.000,- atau 100,00% (termasuk dalam kategori Sangat Baik).Dengan realisasi fisik adalah 100%. 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran. Pada kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran menghasilkan output tersedianya laporan keuangan semesteran dan outcome lancarnya laporan keuangan semesteran, rencana menggunakan dana sebesar Rp. 5.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau 100,00% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). Dengan realisasi fisik adalah 100%. 3) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.


84

Pada kegiatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran menghasilkan output tersedianya laporan prognosa realisasi anggaran dan outcome meningkatnya sistem prognosa realisasi anggaran, rencana menggunakan dana sebesar Rp. 65.150.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 62.360.000,- atau 95,72% (termasuk dalam kategori Sangat Baik).Dengan realisasi fisik adalah 100%. 4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Pada kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun menghasilkan output laporan keuangan akhir tahun dan outcome lancarnya laporan keuangan akhir tahun,rencana menggunakan dana sebesar Rp. 2.500.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 2.500.000,- atau 100,00% (termasuk dalam kategori Sangat Baik).Dengan realisasi fisik adalah 100%. 5.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan). Pencapaian hasil pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan terdiri dari 17 (tujuh belas) kegiatan direncanakan menggunakan dana sebesar Rp. 5.663.208.000,- untuk dapat menghasilkan output dan outcome 100%. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar

Rp. 4.473.010.564,- atau 78,98% (termasuk dalam kategori Cukup). Uraian

pencapaian indikator secara rinci adalah sebagai berikut : 1) Penanganan Daerah Rawan Pangan Pada kegiatan penanganan daerah rawan pangan menghasilkan output tertanganinya daerah rawan pangan dan outcome berkembangnya sistem ketahanan pangan, rencana menggunakan dana sebesar Rp. 420.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 311.791.650,- atau 74,24% (termasuk dalam kategori Cukup). Realisasi yang kurang pada anggaran belanja sewa ruang rapat/pertemuan dan perjalanan dinas. Sewa ruang tidak terealisasi karena ditempat pelaksanaan kegiatan menggunakan sistem fullboard, sedangkan perjalanan dinas karena adanya beberapa kegiatan pusat yang di moratorium dan dalam rangka efisiensi perjalanan dinas.Dengan realisasi fisik adalah 94%. 2) Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Pada kegiatan analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan menghasilkan output tersusunnya data pola pangan harapan (PPH) dan terlaksananya pertemuan pola konsumsi dengan outcome meningkatnya kegiatan analisis dan penyusunan pola konsumsi pangan, rencana menggunakan dana sebesar Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

Rp. 85

100.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesarRp. 98.612.800,- atau 98,61% (termasuk dalam kategori Sangat Baik).Dengan realisasi fisik adalah 100%. 3) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan Pada

kegiatan

monitoring

evaluasi

dan

pelaporan

kebijakan

perberasan

menghasilkan output termonitornya dan terevaluasinya ketersediaan pangan dan outcome lancarnya informasi dan pelaporan ketersediaan pangan, rencana menggunakan dana sebesar Rp. 100.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 60.523.800,- atau 60,52% (termasuk dalam kategori Cukup). Mata anggaran yang kurang penyerapannya adalah belanja cetak, belanja makanan dan minuman rapat dan belanja perjalanan dinas. Karena belum terlaksananya rapat evaluasi karena menunggu hasil rakor ketersediaan pangan dari 13 Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan, dimana evaluasi pelaporan kebijakan perberasan didasarkan oleh hasil dari pertemuan 13 Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.Dengan realisasi fisik adalah 90%. 4) Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Pada kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan menghasilkan output dilaksanakannya kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dan outcome meningkatnya kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, rencana menggunakan dana

sebesar Rp. 202.300.000,-.

Sampai Desember 2013 terealisasi sebesarRp. 198.484.585,- atau 98,11% (termasuk dalam kategori Sangat Baik).Dengan realisasi fisik adalah 100%. 5) Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat Pada kegiatan pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat menghasilkan output terpantaunya akses pangan masyarakat dan outcome meningkatnya akses pangan masyarakat, rencana menggunakan dana sebesar Rp. 100.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 74.252.900,- atau 74,25% (termasuk dalam kategori Cukup).Kurangnya penyerapan anggaran di pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat karena honor panitia yang diberikan menyesuaikan dengan SK Gubernur sehingga tidak tercapai seluruhnya. Sedangkan untuk belanja ATK dan komputer suply, belanja cetak, belanja penggandaan dan belanja makanan dan minuman rapat tidak terserap karena pelaporan akses pangan masyarakat ini berada diakhir tahun sehingga tidak sempat dicairkan.Dengan realisasi fisik adalah 90% 6) Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok. Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

86

Pada kegiatan pemantauan dan analisis harga pangan pokok menghasilkan output terpantaunya data hasil pemantauan dan analisis harga pangan pokok dan outcome tersusunnya kegiatan pemantauan dan analisis harga pangan pokok dalam mendukung pengembangan desa mandiri pangan, rencana menggunakan dana sebesar Rp. 157.950.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 133.764.800,- atau 84,69% (termasuk dalam kategori Baik).Dengan realisasi fisik adalah 94% 7) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah. Pada kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah menghasilkan output tertanganinya cadangan pangan dan outcome berkembangnya cadangan pangan, rencana menggunakan dana sebesar Rp. 1.249.698.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 1.089.900.159,- atau 87,21% (termasuk dalam kategori Baik).Dengan realisasi fisik adalah 95% 8) Pengembangan Desa Mandiri Pangan. Pada kegiatan pengembangan desa mandiri pangan menghasilkan output berkembangnya desa mandiri pangan dan outcome terwujudnya desa mandiri pangan, rencana menggunakan dana sebesar Rp. 809.575.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 533.794.640,- atau 65,94% (termasuk dalam kategori Cukup). Mata anggaran yang kurang penyerapannya adalah belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. Hal ini karena adanya beberapa kegiatan pusat yang di moratorium dan pembatasan petugas yang melaksanakan perjalanan dalam rangka efisiensi anggaran. Selain itu ada satu Kabupaten yaitu Hulu Sungai Utara yang tidak melaksanakan kegiatan sekolah lapang desa mandiri pangan karena keterbatasan petugas di Kabupaten. Dengan realisasi fisik adalah 90% 9) Pengembangan Lumbung Pangan Desa. Pada kegiatan pengembangan lumbung pangan desa menghasilkan output tertanganinya lumbung pangan dan outcome berkembangnya lumbung pangan, rencana menggunakan dana sebesar Rp. 460.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 314.011.300,- atau 68,26% (termasuk dalam kategori Cukup). Mata anggaran yang kurang penyerapan adalah honorarium peserta/uang saku peserta karena penyesuaian tarif untuk transport peserta terhadap Pergub No. 15 Tahun 2013 tentang perjalanan dinas. Selain itu, anggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah juga kurang penyerapannya, karena adanya Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

87

pembatasan waktu dan personal untuk perjalanan dinas dalam rangka efisiensi anggaran. Namun secara fisik data base lumbung pangan telah disusun walaupun realisasi keuangan belum tercapai. 10) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan. Pada kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan menghasilkan output dilaksanakan kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan di daerah dan outcome dipercepatnya kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan, rencana menggunakan dana sebesar Rp. 382.500.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp.336.651.730,- atau 88,01% (termasuk dalam kategori Baik).Dengan realisasi fisik adalah 95% 11) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pada

kegiatan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

menghasilkan

output

terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dan outcome terevaluasinya program ketahanan pangan rencana menggunakan dana sebesar Rp. 100.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 77.077.500,- atau 77,08% (termasuk dalam kategori Cukup). Mata anggaran yang penyerapannya kurang adalah belanja sewa gedung karena adanya penyesuaiaan harga pengadaan jasa akomodasi, konsumsi dan sewa ruang pertemuan. Selain itu belanja perjalanan dinas dalam daerah juga rendah penyerapannya, karena jadwal perjalanan dinas tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.Dengan realisasi fisik adalah 90% 12) Peningkatan Manajemen Ketahanan Pangan. Pada kegiatan peningkatan manajemen ketahanan pangan menghasilkan output adanya laporan/dokumen perencanaan dan outcome meningkatnya koordinasi, rumusan, perencanaan serta kebijakan ketahanan pangan, rencana menggunakan dana sebesar Rp. 100.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar

Rp.

75.624.600,- atau 75,62% (termasuk dalam kategori Cukup). Mata anggaran yang penyerapannya kurang adalah perjalanan dinas dalam daerah tidak terserap karena jadwal perjalanan dinas dalam daerah tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah telah ditetapkan.Dengan realisasi fisik adalah 90% 13) Pengembangan Perstatistikan dan Informasi Ketahanan Pangan. Pada kegiatan pengembangan perstatistikan dan informasi Ketahanan Pangan menghasilkan output tersedianya data statistik dan informasi ketahanan pangan dan Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

88

outcome adanya data/informasi ketahanan pangan untuk mendukung pengembangan desa mandiri pangan, rencana menggunakan dana sebesar Rp. 284.060.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 245.314.900,- atau 86,36% (termasuk dalam kategori Baik).Dengan realisasi fisik adalah 95% 14) Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan Pada kegiatan peningkatan peran Dewan Ketahanan Pangan menghasilkan output adanya analisis dan telaahan serta kebijakan ketahanan pangan dan outcome meningkatnya peran dewan ketahanan pangan, rencana menggunakan dana sebesar Rp. 300.725.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesarRp. 228.616.600,- atau 76,02% (termasuk dalam kategori Cukup). Anggaran dana yang kurang penyerapannya adalah belanja cetak dan penggandaan dan belanja makanan dan minuman rapat. Sedangkan belanja jasa dokumen dan publikasi serta belanja sewa ruang rapat/pertemuan tidak terserap. Hal tersebut karena menerapkan efisiensi anggaran/keuangan. Dengan realisasi fisik adalah 90% 15) Pendampingan Operasional DPM-LUEP. Pada kegiatan pendampingan operasional DPM-LUEP menghasilkan output terpantaunya kegiatan DPM-LUEP dan outcome terkendalinya harga gabah/beras, rencana menggunakan dana sebesar Rp. 380.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp.235.311.600,- atau 61,92% (termasuk dalam kategori Cukup). Anggaran dana yang kurang penyerapannya adalah honorarium panitia pelaksana kegiatan karena honor panitia yang diberikan menyesuaikan dengan SK Gubernur dan Bupati untuk Kabupaten/Kota sehingga tidak tercapai seluruhnya. Sedangkan anggaran lainnya yang rendah penyerapannya adalah belanja ATK dan Komputer Suplay, belanja cetak dan penggandaan hal ini karena sebagian saja yang digunakan karena waktu untuk pelaksanaannya tidak sempat lagi dengan berakhirnya tahun anggaran. Dengan realisasi fisik adalah 90%. 16) Percepatan Diversifikasi Pangan. Pada kegiatan percepatan diversifikasi pangan menghasilkan output dilaksanakannya kegiatan percepatan diversifikasi pangan dan outcome meningkatnya SDM, pemahaman dan pendapatan keluarga, rencana menggunakan dana sebesar Rp. 260.400.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 248.475.800,- atau 95,42% (termasuk dalam kategori Sangat Baik).Dengan realisasi fisik adalah 100%. Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

89

17) Pembinaan Pengolah Pangan Lokal Pada kegiatan pembinaan pengolah pangan lokal menghasilkan output adanya pengembangan pengolah pangan lokal dan outcome meningkatnya pengolah pangan lokal, rencana menggunakan dana sebesar Rp. 256.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 210.801.200,- atau 82,34% (termasuk dalam kategori Baik).Dengan realisasi fisik adalah 100%

Tabel 41.Capaian Kinerja Sampai Dengan Bulan Desember 2013 (Dana APBD)


90

NO

Badan / Dinas / Biro / Unit Kerja / Kegiatan

Jumlah Biaya

Realisasi Penyerapan Dana s/d 30 Desember 2013 Rp

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan Jasa Surat-Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4 5

900,332,500

Cakupan Kinerja

91.59

Sangat Baik

3,900,000

2,700,000

69.23

Cukup

88,200,000

58,141,476

65.92

117,600,000

117,600,000

100.00

Sangat Baik

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

62,400,000

62,400,000

100.00

Sangat Baik

Penyediaan Alat Tulis Kantor

20,000,000

19,986,200

99.93

Sangat Baik

6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

10,225,000

9,728,400

95.14

Sangat Baik

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5,000,000

4,664,500

93.29

Sangat Baik

8

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9,600,000

9,575,000

99.74

Sangat Baik

9

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

6,000,000

5,421,200

90.35

Sangat Baik

10

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

8,000,000

7,830,000

97.88

Sangat Baik

11

Penyediaan Makanan dan Minuman

75,080,000

61,820,000

82.34

Baik

12

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

163,317,500

141,279,900

86.51

Baik

13

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

65,810,000

61,910,000

94.07

Sangat Baik

14

Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

Pembangunan Gedung Kantor

53,560,000

2

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

62,200,000

3

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

4

98.64

Sangat Baik

Baik

53,200,000

99.33

Sangat Baik

61,925,000

99.56

Sangat Baik

6,500,000

6,500,000

100.00

Sangat Baik

Pengadaan Mebeleur

12,910,000

12,900,000

99.92

Sangat Baik

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

16,960,000

16,675,000

98.32

Sangat Baik

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

184,200,000

125,047,538

67.89

Cukup

7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

6,820,000

6,700,000

98.24

Sangat Baik

81.27

Baik

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

IV

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

343,150,000

48,600,000 48,600,000

76,150,000

261,600,000

Cukup

82.46

III

265,200,000

824,656,676

%

282,947,538

39,497,000 39,497,000

73,360,000

81.27

Baik

96.34

Sangat Baik

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3,500,000

3,500,000

100.00

Sangat Baik

2

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

5,000,000

5,000,000

100.00

Sangat Baik

3

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Angggaran

65,150,000

62,360,000

95.72

Sangat Baik

4

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

2,500,000

2,500,000

100.00

Sangat Baik

78.98

Cukup

IV

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

1

Penanganan Daerah Rawan Pangan

420,000,000

311,791,650

74.24

Cukup

2

Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

100,000,000

98,612,800

98.61

Sangat Baik

3

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan

100,000,000

60,523,800

60.52

Cukup

4

Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

202,300,000

198,484,585

98.11

Sangat Baik

5,663,208,000

4,473,010,564

5

Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat

100,000,000

74,252,900

74.25

Cukup

6

Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok

157,950,000

133,764,800

84.69

Baik

7

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

1,249,698,000

1,089,900,159

87.21

Baik

8

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

809,575,000

533,794,640

65.94

Cukup

9

Cukup

Pengembangan Lumbung Pangan Desa

460,000,000

314,011,300

68.26

10

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

382,500,000

336,651,730

88.01

Baik

11

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

100,000,000

77,077,500

77.08

Cukup

12

Peningkatan Manajemen Ketahanan Pangan

100,000,000

75,624,600

75.62

Cukup

13

Pengembangan Perstatistikan dan Informasi Ketahanan Pangan

284,060,000

245,314,900

86.36

Baik

14

Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan

300,725,000

228,616,600

76.02

Cukup

15

Pendampingan Operasional DPM-LUEP

380,000,000

235,311,600

61.92

Cukup

16

Percepatan Diversifikasi Pangan

260,400,000

248,475,800

95.42

Sangat Baik

17

Pembinaan Pengolah Pangan Lokal

256,000,000

210,801,200

82.34

Baik

80.97

Baik

Jumlah

7,031,440,500

5,693,471,778

B. Sumber Dana APBN Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

91

Pada pengukuran kinerja kegiatan sumber dana APBN program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Pengukuran kinerja kegiatan sumber dana APBN dana dekonsentrasi terbagi dalam 4 (empat) kegiatan yaitu : 1) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan. Pencapaian hasil pada kegiatan pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan dari dana APBN anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 3.707.800.000,- untuk dapat menghasilkan output dan outcome 100%. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesarRp. 2.989.899.400,- atau 80,64% (termasuk dalam kategori Baik). Uraian pencapaian indikator secara rinci adalah sebagai berikut : 1.

Jumlah Gabungan Kelompok Tani Yang Diberdayakan. Pada kegiatan jumlah gabungan kelompok tani yang diberdayakan, rencana digunakan anggaran Rp. 2.634.000.000,- untuk dapat menghasilkan output dan outcome 100% yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 2.116.824.300,- atau 80,37% (termasuk dalam kategori Baik). Dengan realisasi fisik 90%. Secara rinci per sub kegiatan adalah sebagai berikut : (1.1) Pendampingan Gapoktan LDPM Tahap Penumbuhan Sub kegiatan pendampingan gapoktan LDPM tahap penumbuhan, rencana digunakan anggaran Rp 84.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 48.000.000,- atau 57,14% (termasuk dalam kategori Kurang). Dikarenakan Kabupaten banyak yang tidak melaksanakan kegiatan karena keterlambatan administrasi dan banyak yang menggunakan APBD II. (1.2) Pendampingan Gapoktan LDPM Tahap Pengembangan Sub kegiatan pendampingan gapoktan LDPM tahap pengembangan, rencana digunakan anggaranRp. 143.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 64.037.500,- atau 44,78% (termasuk dalam kategori Kurang). Dikarenakan tidak terlaksanannya pertemuan-pertemuan tahap pengembangan di Kabupaten.

(1.3) Pendampingan Gapoktan LDPM Tahap Mandiri Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

92

Sub kegiatan pendampingan gapoktan LDPM tahap mandiri, rencana digunakan anggaran Rp. 132.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 41.860.000,- atau 31,71% (termasuk dalam kategori Kurang). Dikarenakan Kabupaten banyak yang menggunakan APBD II. (1.4) Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi di Tingkat Provinsi Sub kegiatan pembinaan, pemantauan dan evaluasi di tingkat provinsi, rencana digunakan anggaran Rp. 210.000.000,-.Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 134.226.100,- atau 63,92% (termasuk dalam kategori Cukup). Dikarenakan pelaksanaan di triwulan IV sehingga banyak kegiatan yang tidak sempat dilaksanakan. (1.5) Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi di tingkat kabupaten Sub kegiatan pembinaan, pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten, rencana digunakan anggaran Rp. 715.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 478.700.700,- atau 66,95% (termasuk dalam kategori Cukup). Dikarenakan Kabupaten banyak yang menggunakan APBD II. (1.6) Bansos Gapoktan LDPM Tahap Penumbuhan Sub kegiatan bansos gapoktan tahap penumbuhan rencana digunakan anggaran Rp. 900.000.000,-. Jumlah gapoktan tahap penumbuhan sebanyak 6 gapoktan dan masing-masing gapoktan mendapat dana bansos Rp. 150.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 900.000.000,- atau 100,00% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). (1.7) Bansos Gapoktan LDPM Tahap Pengembangan Sub kegiatan bansos gapoktan tahap pengembangan rencana digunakan anggaran Rp. 450.000.000,-. Jumlah gapoktan tahap pengembangan sebanyak 6 gapoktan dan masing-masing gapoktan mendapat dana bansos Rp. 75.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 450.000.000,atau 100,00% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). 2.

Jumlah Lumbung Pangan Yang Diberdayakan. Pada kegiatan jumlah lumbung pangan yang diberdayakan, rencana digunakan anggaran Rp. 823.800.000,- untuk dapat menghasilkan output dan outcome 100% yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 680.398.000,- atau 82,59% (termasuk dalam kategori Baik). Dengan realisasi fisik 95%. Secara rinci per sub kegiatan adalah sebagai berikut :


93

(1.1) Operasional dan Pembinaan Lumbung DAK Tahap Kemandiriaan Sub kegiatan operasional dan pembinaan lumbung DAK tahap kemandiriaan rencana digunakan anggaranRp. 204.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 155.954.000,- atau 76,45% (termasuk dalam kategori Cukup). Dikarenakan pembatasan petugas yang melaksanakan perjalanan dinas. (1.2) Bansos Lumbung DAK Tahap Kemandirian Sub kegiatan bansos lumbung DAK tahap kemandirian, rencana digunakan anggaran Rp. 480.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 460.000.000,- atau 95,83% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). (1.3) Pemantauan dan Evaluasi Sub kegiatan pemantauan dan evaluasi, rencana digunakan anggaran Rp. 139.800.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 64.435.000,atau 46,09% (termasuk dalam kategori Kurang). Dikarenakan pembatasan petugas yang melaksanakan perjalanan dinas. 3.

Laporan Kondisi Harga Pangan Pokok. Pada kegiatan laporan kondisi harga pangan pokok rencana digunakan anggaran Rp. 250.000.000,- untuk dapat menghasilkan output dan outcome 100% yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 192.686.100,atau 77,07% (termasuk dalam kategori Cukup). Dengan realisasi fisik 95%. Secara rinci per sub kegiatan adalah: (1.1) Hasil Pengendalian Harga Pangan Pokok Tingkat Provinsi Sub kegiatan hasil pengendalian harga pangan pokok tingkat provinsi rencana digunakan anggaran Rp. 250.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 192.686.100,- atau 77,07% (termasuk dalam kategori Cukup). Dikarenakan efisiensin penggunaan anggaran, sedangkan realisasi fisik 100%.

2) Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan. Pencapaian hasil pada kegiatan pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan dari dana APBN anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 734.150.000,- untuk dapat menghasilkan output dan outcome 100%. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 542.947.800,- atau 73,96% (termasuk dalam kategori Cukup). Uraian pencapaian indikator secara rinci adalah sebagai berikut : Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

94

1.

Jumlah Desa Mandiri Pangan yang Diberdayakan. Pada kegiatan jumlah desa mandiri yang diberdayakan, rencana digunakan anggaran Rp. 350.000.000,- untuk dapat menghasilkan output dan outcome 100% yang terdiri dari beberapa sub kegiatan pada 5 Kabupaten. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 300.078.500,- atau 85,74% (termasuk dalam kategori Baik). Dengan realisasi fisik 100%. Secara rinci per sub kegiatan adalah sebagai berikut: (1.1) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sub kegiatan jumlah desa mandiri pangan yang diberdayakan pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan rencana digunakan anggaran Rp. 61.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 44.764.000,- atau 73,38% (termasuk dalam kategori Cukup). Dikarenakan keterbatasan SDM/Petugas sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana. (1.1.1) Pendamping Desa Lama (Desa 2010) Sub kegiatan pendamping desa lama (desa 2010) rencana digunakan anggaran Rp. 15.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 9.550.000,- atau 63,67% (termasuk dalam kategori Cukup). Dikarenakan keterbatasan SDM/Petugas sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana. (1.1.2) Pendamping Desa Lama (Desa 2009) Sub kegiatan pendamping desa lama (desa 2009) rencana digunakan anggaran Rp. 15.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 8.600.000,- atau 57,33% (termasuk dalam kategori Kurang). Dikarenakan keterbatasan SDM/Petugas sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana. (1.1.3) Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Sub kegiatan pembinaan, pemantauan dan evaluasi rencana digunakan anggaran Rp. 31.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 26.614.000,- atau 85,85% (termasuk dalam kategori Baik). (1.2) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Sub kegiatan jumlah desa mandiri pangan yang diberdayakan pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah rencana digunakan anggaran Rp. 61.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 51.392.000,- atau 84,25% (termasuk dalam kategori Baik).


95

(1.2.1) Pendamping Desa Lama (Desa 2010) Sub kegiatan pendamping desa lama (desa 2010) rencana digunakan anggaran Rp. 15.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 13.700.000,- atau 91,33% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). (1.2.2) Pendamping Desa Lama (Desa 2009) Sub kegiatan pendamping desa lama (desa 2009) rencana digunakan anggaran Rp. 15.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 11.800.000,- atau 78,67% (termasuk dalam kategori Cukup). Dikarenakan keterbatasan SDM/Petugas sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana. (1.2.3) Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Sub kegiatan pembinaan, pemantauan dan evaluasi rencana digunakan anggaran Rp. 31.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 25.892.000,- atau 83,52% (termasuk dalam kategori Baik). (1.3) Kabupaten Hulu Sungai Utara Sub kegiatan jumlah desa mandiri pangan yang diberdayakan pada Kabupaten Hulu Sungai Utara rencana digunakan anggaran Rp. 46.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 34.207.500,- atau 74,36% (termasuk dalam kategori Cukup). Dikarenakan keterbatasan SDM/Petugas sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana. (1.3.1) Pendamping Desa Lama (Desa 2009) Sub kegiatan pendamping desa lama (desa 2009) rencana digunakan anggaran Rp. 15.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 14.785.000,- atau 98,57% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). (1.3.2) Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Sub kegiatan pembinaan, pemantauan dan evaluasi rencana digunakan anggaran Rp. 31.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 19.422.500,- atau 62,65% (termasuk dalam kategori Cukup). Dikarenakan keterbatasan SDM/Petugas sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana. (1.4) Kabupaten Balangan Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

96

Sub kegiatan jumlah desa mandiri pangan yang diberdayakan pada Kabupaten Balangan rencana digunakan anggaran Rp. 91.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 90.873.000,- atau 99,86% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). (1.4.1) Pendamping Desa Lama (Desa 2012) Sub kegiatan pendamping desa lama (desa 2012) rencana digunakan anggaran Rp. 15.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100,00% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). (1.4.2) Pendamping Desa Lama (Desa 2011) Sub kegiatan pendamping desa lama (desa 2011) rencana digunakan anggaran Rp. 15.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 14.873.000,- atau 99,15% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). (1.4.3) Pendamping Desa Lama (Desa 2009) Sub kegiatan pendamping desa lama (desa 2009) rencana digunakan anggaran Rp. 30.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 30.000.000,- atau 100,00% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). (1.4.4) Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Sub kegiatan pembinaan, pemantauan dan evaluasi rencana digunakan anggaran Rp. 31.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 31.000.000,- atau 100,00% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). (1.5) Kabupaten Tanah Bumbu Sub kegiatan jumlah desa mandiri pangan yang diberdayakan pada Kabupaten Tanah Bumbu rencana digunakan anggaran Rp. 91.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 78.842.000,- atau 86,64% (termasuk dalam kategori Baik). (1.5.1) Pendamping Desa Lama (Desa 2012)


97

Sub kegiatan pendamping desa lama (desa 2012) rencana digunakan anggaran Rp. 15.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 12.050.000,- atau 80,33% (termasuk dalam kategori Baik). (1.5.2) Pendamping Desa Lama (Desa 2011) Sub kegiatan pendamping desa lama (desa 2011) rencana digunakan anggaran Rp. 15.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 12.050.000,- atau 80,33% (termasuk dalam kategori Baik). (1.5.3) Pendamping Desa Lama (Desa 2009) Sub kegiatan pendamping desa lama (desa 2009) rencana digunakan anggaran Rp. 30.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 28.000.000,- atau 93,33% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). (1.5.4) Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Sub kegiatan pembinaan, pemantauan dan evaluasi rencana digunakan anggaran Rp. 31.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 26.742.000,- atau 86,26% (termasuk dalam kategori Baik). 2.

Lokasi Penanganan Rawan Pangan, SKPG. Pada kegiatan lokasi penanganan rawan pangan/SKPG, rencana digunakan anggaran Rp. 220.900.000,- untuk dapat menghasilkan output dan outcome 100% yang terdiri dari beberapa sub kegiatan pada Provinsi dan 5 Kabupaten. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 143.690.200,- atau 65,05% (termasuk dalam kategori Cukup). Dengan realisasi fisik 80%. Secara rinci per sub kegiatan adalah sebagai berikut: (1.1) Provinsi Sub kegiatan penanganan daerah rawan pangan/SKPG di Provinsi rencana digunakan anggaran Rp. 69.400.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 52.892.200,- atau 76,21% (termasuk dalam kategori Cukup). (1.1.1) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Sub kegiatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi rencana digunakan anggaran Rp. 69.400.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 52.892.200,- atau 76,21% (termasuk dalam kategori Cukup). Dikarenakan belanja honor dan perjalanan luar daerah tidak terealisasi


98

hal tersebut dikarenakan proses administrasi lambat, namun realisasi fisik 100%. (1.2) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sub kegiatan penanganan daerah rawan pangan/SKPG pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan rencana digunakan anggaran Rp. 30.300.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 15.750.000,- atau 51,98% (termasuk dalam kategori Kurang). (1.2.1) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Sub kegiatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi rencana digunakan anggaran Rp. 30.300.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 15.750.000,- atau 51,98% (termasuk dalam kategori Kurang). Dikarenakan keterbatasan SDM/Petugas sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana. (1.3) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Sub kegiatan penanganan daerah rawan pangan/SKPG pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah rencana digunakan anggaran Rp. 30.300.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 25.137.500,- atau 83,08% (termasuk dalam kategori Baik). (1.3.1) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Sub kegiatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi rencana digunakan anggaran Rp. 30.300.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 25.137.500,- atau 83,08% (termasuk dalam kategori Baik). (1.4) Kabupaten Hulu Sungai Utara Sub kegiatan penanganan daerah rawan pangan/SKPG pada Kabupaten Hulu Sungai Utara rencana digunakan anggaran Rp. 30.300.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 23.994.500,- atau 79,19% (termasuk dalam kategori Cukup). (1.4.1) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Sub kegiatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi rencana digunakan anggaran Rp. 30.300.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 23.994.500,- atau 79,19% (termasuk dalam kategori Cukup). Dikarenakan keterbatasan SDM/Petugas sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana. Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

99

(1.5) Kabupaten Balangan Sub kegiatan penanganan daerah rawan pangan/SKPG pada Kabupaten Balangan rencana digunakan anggaranRp. 30.300.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 25.880.000,- atau 85,41% (termasuk dalam kategori Baik). (1.5.1) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Sub kegiatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi rencana digunakan anggaran Rp. 30.300.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 25.880.000,- atau 85,41% (termasuk dalam kategori Baik). (1.6) Kabupaten Tanah Bumbu Sub kegiatan penanganan daerah rawan pangan/SKPG pada Kabupaten Tanah Bumbu rencana digunakan anggaranRp. 30.300.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 00,00% (termasuk dalam kategori Kurang). (1.6.1) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Sub kegiatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi rencana digunakan anggaran Rp. 30.300.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 00,00% (termasuk dalam kategori Kurang). Dikarenakan keterbatasan SDM/Petugas sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana. 3.

Laporan Hasil Penyusunan FSVA. Pada kegiatan laporan hasil penyusunan FSVA rencana digunakan anggaran Rp. 15.000.000,- untuk dapat menghasilkan output dan outcome 100% yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesarRp. 8.925.800,- atau 59,51% (termasuk dalam kategori Kurang). Dengan realisasi fisik 70%. Secara rinci per sub kegiatan adalah sebagai berikut: (1.1) Peta Kerawanan Pangan/FSVA Sub kegiatan peta kerawanan pangan/FSVA rencana digunakan anggaran Rp. 15.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 8.925.800,- atau 59,51% (termasuk dalam kategori Kurang). Dikarenakan adanya efisiensi sehingga pencairan tidak tercapai namun realisasi fisik dapat mencapai 100%.

4.

Laporan Kajian Ketersediaan Pangan, Rawan Pangan dan Akses Pangan. Pada kegiatan laporan kajian ketersediaan pangan, rawan pangan dan akses pangan rencana digunakan anggaran Rp. 100.000.000,- untuk dapat menghasilkan output


100

dan outcome 100% yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 56.165.300,- atau 56,17% (termasuk dalam kategori Kurang). Dengan realisasi fisik 70%. Secara rinci per sub kegiatan adalah sebagai berikut: (1.1) Analisis Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Sub kegiatan analisis ketersediaan pangan dan akses pangan rencana digunakan anggaran Rp. 100.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 56.165.300,- atau 56,17% (termasuk dalam kategori Kurang). Karena ada beberapa Kabupaten yang tidak melaksanakan kegiatan apresiasi analisis ketersediaan pangan Kabupaten/Kota. 5.

Laporan Kegiatan dan Pembinaan (Output Generik). Pada kegiatan laporan kegiatan dan pembinaan (output generik) rencana digunakan anggaran Rp. 48.250.000,- untuk dapat menghasilkan output dan outcome 100% yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 34.088.000,- atau 70,65% (termasuk dalam kategori Cukup). Dengan realisasi fisik 90%. Secara rinci per sub kegiatan adalah sebagai berikut: (1.1) Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Sub kegiatanpembinaan, pemantauan dan evaluasi rencana digunakan anggaran Rp. 48.250.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 34.088.000,- atau 70,65% (termasuk dalam kategori Cukup). Karena belanja honor yang tidak terealisasi akibat keterlambatan administrasi dan perjalanan dinas dalam daerah karena efisiensi penggunaan anggaran.

3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar. Pencapaian hasil pada kegiatan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar dari dana APBN anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 5.060.000.000,- untuk dapat menghasilkan output dan outcome 100%. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 4.853.000.793,- atau 95,91% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). Uraian pencapaian indikator secara rinci adalah sebagai berikut : 1.

Pendampingan P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan). Pada

kegiatan

pendampingan

P2KP

rencana

digunakan

anggaran

Rp.

4.163.000.000,- untuk dapat menghasilkan output dan outcome 100% yang terdiri Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

101

dari beberapa kegiatan di 5 (lima) Kabupaten dan 2 (dua) kota. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 4.089.161.000,- atau 98,23% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). Dengan realisasi fisik 99%. Secara rinci per kabupaten adalah sebagai berikut : (1.1) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sub-sub kegiatan pendampingan P2KP pada kabupaten Hulu Sungai Selatan rencana digunakan anggaranRp. 518.500.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 516.960.000,- atau 99,70% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). (1.2) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Sub-sub kegiatan pendampingan P2KP pada kabupaten Hulu Sungai Tengah rencana digunakan anggaran Rp. 738.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 722.850.000,- atau 97,95% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). (1.3) Kabupaten Hulu Sungai Utara Sub-sub kegiatan pendampingan P2KP pada kabupaten Hulu Sungai Utara rencana digunakan anggaranRp. 423.500.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 417.500.000,- atau 98,58% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). (1.4) Kabupaten Balangan Sub-sub kegiatan pendampingan P2KP pada kabupaten Balangan rencana digunakan anggaran Rp. 724.500.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 707.455.000,- atau 97,65% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). (1.5) Kabupaten Tanah Bumbu Sub-sub kegiatan pendampingan P2KP pada kabupaten Tanah Bumbu rencanadigunakananggaranRp.

621.500.000,-.

Sampai

Desember

2013

terealisasi sebesar Rp. 615.076.000,- atau 98,97% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). (1.6)

Kota Banjarbaru Sub-sub kegiatan pendampingan P2KP pada kota Banjarbaru rencana digunakan anggaran Rp. 618.500.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi


102

sebesar Rp. 598.570.000,- atau 96,78% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). (1.7)

Kota Banjarmasin Sub-sub kegiatan pendampingan P2KP pada kota Banjarmasin rencana digunakan anggaran Rp. 518.500.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 510.750.000,- atau 98,51% (termasuk dalam kategori Sangat Baik).

2.

Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan P2KP. Pada kegiatan pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP rencana digunakan anggaran Rp. 519.500.000,- untuk dapat menghasilkan output dan outcome 100% yang terdiri dari beberapa sub kegiatan pada Provinsi, 5 (lima) Kabupaten dan 2 (dua) Kota. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar

Rp.

424.191.800,- atau 81,65% (termasuk dalam kategori Baik). Dengan realisasi fisik 95%. Secara terperinci adalah sebagai berikut : (1.1) Provinsi Sub kegiatan pendampingan P2KP rencana digunakan anggaran Rp. 169.500.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 150.104.900,atau 88,56% (termasuk dalam kategori Baik). (1.2) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sub kegiatan pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan rencana digunakan anggaran Rp. 40.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 21.808.000,- atau 54,52% (termasuk dalam kategori Kurang). Karena pemantauan dan monitoring dilaksanakan sekaligus dengan kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan; Berhubung Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak memiliki satker sendiri maka kegiatan sosialisasi SAI 2013 Apresiasi Simonev TA 2012 tidak diikuti. (1.3) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Sub kegiatan pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah rencana digunakan anggaran Rp. 60.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 59.926.900,- atau 99,88% (termasuk dalam kategori Sangat Baik).


103

(1.4) Kabupaten Hulu Sungai Utara Sub kegiatan pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP pada Kabupaten Hulu Sungai Utara rencana digunakan anggaran Rp. 60.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 43.536.000,- atau 72,56% (termasuk dalam kategori Cukup). Dikarenakan keterbatasan SDM/Petugas sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa terlaksana. (1.5) Kabupaten Balangan Sub kegiatan pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP pada

Kabupaten Balangan

rencana digunakan

anggaran

Rp.

50.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 41.225.400,- atau 82,45% (termasuk dalam kategori Baik). (1.6) Kabupaten Tanah Bumbu Sub kegiatan pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP pada Kabupaten Tanah Bumbu rencana digunakan anggaran Rp. 40.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 28.829.000,- atau 72,07% (termasuk dalam kategori Cukup). Dikarenakan keterbatasan SDM/Petugas sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa terlaksana. (1.7) Kota Banjarbaru Sub kegiatan pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP pada kota Banjarbaru rencana digunakan anggaran Rp. 60.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 41.979.100,- atau 69,97% (termasuk dalam kategori Cukup). Dikarenakan keterbatasan SDM/Petugas sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa terlaksana. (1.8) Kota Banjarmasin Sub kegiatan pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP pada kota Banjarmasin rencana digunakan anggaran Rp. 40.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 36.782.500,- atau 91,96% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). 3.

Laporan Promosi P2KP. Pada kegiatan laporan promosi P2KP rencana digunakan anggaran Rp. 155.000.000,- untuk dapat menghasilkan output dan outcome 100% yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 153.726.818,-


104

atau 99,18% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). Dengan realisasi fisik 99%. Secara terperinci adalah sebagai berikut : (1.1) Promosi P2KP Sub kegiatan promosi P2KP rencana digunakan anggaranRp. 155.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 153.726.818,- atau 99,18% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). 4.

Situasi Konsumsi Pangan Penduduk. Pada kegiatan situasi konsumsi pangan penduduk rencana digunakan anggaran Rp.85.000.000,- untuk dapat menghasilkan output dan outcome 100% yang terdiri dari beberapa sub kegiatan pada Provinsi dan 2 (dua) Kabupaten. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 55.852.350,- atau 65,71% (termasuk dalam kategori Cukup).Dengan realisasi fisik 80%. Secara rinci sub kegiatan adalah sebagai berikut: (1.1) Provinsi Sub kegiatan analisis pola konsumsi pangan penduduk rencana digunakan anggaran Rp. 53.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 47.613.600,- atau 89,84% (termasuk dalam kategori Baik). (1.2) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sub kegiatan analisis pola konsumsi pangan penduduk pada kabupaten Hulu Sungai Selatan rencana digunakan anggaran Rp. 16.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 2.847.000,- atau 17,79% (termasuk dalam

kategori

Kurang).

Dikarenakan

kegiatan

analisis

konsumsi

dilaksanakan dengan melibatkan tenaga KJF Kabupaten Hulu Sungai Selatan; Pelaksanaan analisis konsumsi dilakukan bersamaan dengan rapat KRPL dan kegiatan penyuluhan yang didanai oleh APBD. (1.3) Kabupaten Hulu sungai Tengah Sub kegiatan analisis pola konsumsi pangan penduduk pada kabupaten Hulu Tengah Selatan rencana digunakan anggaran Rp. 16.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 5.391.750,- atau 33,70% (termasuk dalam kategori Kurang).Dikarenakan keterbatasan SDM/Petugas sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa terlaksana.


105

5.

Hasil Koordinasi Keamanan Pangan Segar. Pada kegiatan hasil koordinasi keamanan pangan segar rencana digunakan anggaran Rp. 137.500.000,- untuk dapat menghasilkan output dan outcome 100% yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 130.068.825,- atau 94,60% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). Dengan realisasi fisik 100%. Secara rinci per sub kegiatan adalah sebagai berikut : (1.1) Koordinasi dan Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Keamanan Pangan Sub kegiatan hasil koordinasi dan analisis kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan pangan digunakan anggaran Rp. 137.500.000,-.Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 130.068.825,- atau 94,60% (termasuk dalam kategori Sangat Baik).

4) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan. Pencapaian hasil pada kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Ketahanan Pangan dari dana APBN anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 857.000.000,- untuk dapat menghasilkan output dan outcome 100%. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 651.786.500,- atau 76,05% (termasuk dalam kategori Cukup). Uraian pencapaian indikator secara rinci adalah sebagai berikut : 1.

Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Keuangan. Pada kegiatan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan keuangan, rencana digunakan anggaran Rp. 435.730.000,- untuk dapat menghasilkan output dan outcome 100% yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 378.994.300,- atau 86,98% (termasuk dalam kategori Baik). Dengan realisasi fisik 95%. Secara rinci per sub kegiatan adalah sebagai berikut : (1.1) Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Sub kegiatan perencanaan program, kegiatan dan anggaran rencana digunakan anggaran Rp. 266.130.000,-.Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 209.649.100,- atau 78,78% (termasuk dalam kategori Cukup). Dikarenakan pembatasan petugas yang melaksanakan perjalanan dinas.


106

(1.2) Pelaporan Keuangan dan Perlengkapan (SAI) Sub kegiatan pelaporan keuangan dan perlengkapan (SAI), rencana digunakan anggaran Rp. 169.600.000,-.Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 169.345.200,- atau 99,85% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). 2.

Hasil Pemantauan dan Evaluasi Program. Pada kegiatan hasil pemantauan dan evaluasi program rencana digunakan anggaran Rp. 224.270.000,- untuk dapat menghasilkan output dan outcome 100% yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 160.402.000,- atau 71,52% (termasuk dalam kategori Cukup). Dengan realisasi fisik 85%. Secara rinci per sub kegiatan adalah sebagai berikut : (1.1) Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Program Sub kegiatan pemantauan, monitoring dan evaluasi program rencana digunakan anggaran Rp. 224.270.000,-.Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 160.402.000,- atau 71,52% (termasuk dalam kategori Cukup). Dikarenakan menerapkan efisiensi anggaran/keuangan.

3.

Dukungan Manajemen dan Evaluasi Pada kegiatan dukungan manajemen dan evaluasi rencana digunakan anggaran Rp. 197.000.000,- untuk dapat menghasilkan output dan outcome 100% yang terdiri dari beberapa sub kegiatan pada Provinsi, 5 (lima) Kabupaten dan 2 (dua) Kota. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 112.390.200,- atau 57,05% (termasuk dalam kategori Kurang). Dengan realisasi fisik 80%. Secara terperinci adalah sebagai berikut : (1.1) Provinsi Sub kegiatan Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara rencana digunakan anggaran Rp. 100.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 42.460.000,- atau 42,46% (termasuk dalam kategori Kurang). Dikarenakan menerapkan efisiensi anggaran/keuangan. (1.2) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sub kegiatan dukungan manajemen dan administrasi pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan rencana digunakan anggaran Rp. 17.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 7.650.000,- atau 45,00% (termasuk dalam kategori Kurang). Dikarenakan Kabupaten tidak mengusulkan kegiatan


107

calon penerima Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara; Dan juga keterbatasan SDM/Petugas. (1.2.1) Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara Sub kegiatan Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan rencana digunakan anggaran Rp. 5.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 00,00% (termasuk dalam kategori Kurang). (1.2.2) Dukungan Manajemen dan Administrasi Sub kegiatan dukungan manajemen dan administrasi pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan rencana digunakan anggaran Rp. 12.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 7.650.000,- atau 63,75% (termasuk dalam kategori Cukup). (1.3) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Sub kegiatan dukungan manajemen dan administrasi pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah rencana digunakan anggaran Rp. 17.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 14.895.000,- atau 87,62% (termasuk dalam kategori Baik). (1.3.1) Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara Sub kegiatan Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah rencana digunakan anggaran Rp. 5.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 3.350.000,- atau 67,00% (termasuk dalam kategori Cukup). (1.3.2) Dukungan Manajemen dan Administrasi Sub kegiatan dukungan manajemen dan administrasi pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah rencana digunakan anggaran Rp. 12.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 11.545.000,- atau 96,21% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). (1.4) Kabupaten Hulu Sungai Utara Sub kegiatan dukungan manajemen dan administrasi pada Kabupaten Hulu Sungai Utara rencana digunakan anggaran Rp. 17.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 11.885.200,- atau 69,91% (termasuk dalam kategori Cukup). Dikarenakan Kabupaten tidak mengusulkan kegiatan


108

calon penerima Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara; Dan juga keterbatasan SDM/Petugas. (1.4.1) Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara Sub kegiatan Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara pada Kabupaten Hulu Sungai Utara rencana digunakan anggaran Rp. 5.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 350.200,atau 7,00% (termasuk dalam kategori Kurang). (1.4.2) Dukungan Manajemen dan Administrasi Sub kegiatan dukungan manajemen dan administrasi pada Kabupaten Hulu Sungai Utara rencana digunakan anggaran Rp. 12.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 11.535.000,- atau 96,13% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). (1.5) Kabupaten Balangan Sub kegiatan dukungan manajemen dan administrasi pada Kabupaten Balangan rencana digunakan anggaran Rp. 17.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 12.810.000,- atau 75,35% (termasuk dalam kategori Cukup). (1.5.1) Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara Sub kegiatan Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara pada Kabupaten Balangan rencana digunakan anggaran Rp. 5.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 4.000.000,- atau 80,00% (termasuk dalam kategori Baik). (1.5.2) Dukungan Manajemen dan Administrasi Sub kegiatan dukungan manajemen dan administrasi pada Kabupaten Balangan rencana digunakan anggaran Rp. 12.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 8.810.000,- atau 73,42% (termasuk dalam kategori Cukup). (1.6) Kabupaten Tanah Bumbu Sub kegiatan dukungan manajemen dan administrasi pada Kabupaten Tanah Bumbu rencana digunakan anggaranRp. 17.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 10.890.000,- atau 64,06% (termasuk dalam kategori Cukup). Dikarenakan Kabupaten tidak mengusulkan kegiatan calon penerima


109

Penghargaan

Adikarya

Pangan

Nusantara;

Dan

juga

keterbatasan

SDM/Petugas. (1.6.1) Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara Sub kegiatan Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara pada Kabupaten

Tanah Bumbu

rencana

digunakan anggaran

Rp.

5.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 00,00% (termasuk dalam kategori Kurang). (1.6.2) Dukungan Manajemen dan Administrasi Sub kegiatan dukungan manajemen dan administrasi pada Kabupaten Tanah Bumbu rencana digunakan anggaran Rp. 12.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 10.890.000,- atau 90,75% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). (1.7) Kota Banjarbaru Sub kegiatan dukungan manajemen dan administrasi pada kota Banjarbaru rencana digunakan anggaran Rp. 6.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 5.800.000,- atau 96,67% (termasuk dalam kategori Sangat Baik). (1.8) Kota Banjarmasin Sub kegiatan dukungan manajemen dan administrasi pada kota Banjarmasin rencana digunakan anggaran Rp. 6.000.000,-. Sampai Desember 2013 terealisasi sebesar Rp. 6.000.000,- atau 100,00% (termasuk dalam kategori Sangat Baik).


110

Tabel 42.Capaian Kinerja Sampai Dengan BulanDesember 2013 (Dana APBN/Dekon) No

Kegiatan

Angaran (Rp)

Realisasi (Rp)

(%)

Cakupan Kinerja

1

2

3

4

5

6

I

1814 Pengembangan Sistem Distribusi & Stabilitas Harga Pangan 1814.001 Jumlah Gabungan Kelompok Tani yang diberdayakan 1814.002 Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan 1814.003 Laporan Kondisi harga pangan pokok

II

1815

Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

1815.001 Jumlah Desa Mandiri Pangan yang diberdayakan 1815.003 Lokasi Penanganan Rawan Pangan, SKPG 1815.005 LAPORAN HASIL PENYUSUNAN FSVA 1815.006

Laporan Kajian Ketersediaan Pangan, Rawan Pangan dan Akses Pangan

3,707,800,000 2,989,899,400

III

1816.001 Pendampingan P2KP ( Percepatan Penganekaragaman 1816.002 Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan 1816.003 Laporan Promosi P2KP 1816.004 Situasi Konsumsi Pangan Penduduk 1816.007 Hasil Koordinasi Keamanan Pangan Segar IV

Baik

2,634,000,000 823,800,000 250,000,000

2,116,824,300 680,389,000 192,686,100

80.37 82.59 77.07

Baik Baik Cukup

734,150,000

542,947,800

73.96

Kurang

350,000,000 220,900,000 15,000,000

300,078,500 143,690,200 8,925,800

85.74 65.05 59.51

Baik Cukup Kurang

100,000,000

56,165,300

56.17

Kurang

48,250,000

34,088,000

70.65

Cukup

1815.009 Laporan Kegiatan dan Pembinaan (Output Generik) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan 1816 Peningkatan Keamanan Pangan Segar

80.64

5,060,000,000 4,853,000,793

95.91 Sangat Baik

4,163,000,000 519,500,000 155,000,000 85,000,000 137,500,000

4,089,161,000 424,191,800 153,726,818 55,852,350 130,068,825

Dukungan M anajemen dan Teknis lainnya Badan Ketahanan Pangan

857,000,000

651,786,500

76.05

Cukup

1817.001 Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Keuangan 1817.002 Hasil Pemantauan dan Evaluasi Program 1817.009 Dukungan Manajemen dan Administrasi

435,730,000 224,270,000 197,000,000

378,994,300 160,402,000 112,390,200

86.98 71.52 57.05

Baik Cukup Kurang

10,358,950,000 9,037,634,493

87.24

Baik

1817

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan M asyarakat

98.23 Sangat Baik 81.65 Baik 99.18 Sangat Baik 65.71 Cukup 94.60 Sangat Baik

Tabel 43. Realisasi Dana Tugas Pembantuan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 No SATKER PAGU REALISASI % TUGAS PEMBANTUAN (TP)

1.

Provinsi

Rp

275.000.000

Rp

271.000.000

98,55

2.

Barito Kuala

Rp

905.300.000

Rp

895.930.000

98,96

3.

Banjar

Rp

843.800.000

Rp

799.610.400

94,76

4.

Tapin

Rp

1.033.300.000

Rp

968.107.000

93,69

5.

Tabalong

Rp

1.018.300.000

Rp

1.015.781.000

99,75

6

Tanah Laut

Rp

1.003.300.000

Rp

970.280.800

96,71

7.

Kotabaru

Rp

918.800.000

Rp

866.941.000

94,36

5.997.800.000 Rp

5.787.650.200

96,50

JUMLAH

Rp


111

BAB IX KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan I.

ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN 1. Secara umum komoditas pangan nabati dan hewani baik pada tahun 2012 maupun tahun 2013 yang mengalami surplus adalah padi (beras), jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, buah-buahan, daging, telur dan ikan. Sedangkan yang masih minus adalah kedelai, sayur-sayuran, minyak goreng, gula dan susu. 2. Produksi padi di Propinsi Kalimantan Selatan tahun 2013 sebesar 1.990.787ton atau setara beras 1.156.093ton dan kebutuhan beras sebesar 461.003ton. Perimbangan beras antara produksidan kebutuhan adalah surplus sebesar 695.090ton. 3. Keadaan tahun 2013 jika dibandingkan tahun 2012 : Surplus Meningkat komoditas : ubi kayu, buah-buahan, daging, telur, dan ikan. Sementara komoditas yang produksinya masihminus meningkatyaitu kedelai, minyak goreng, gula dan susu. 4. Kegiatan program aksi desa mandiri pangan tahun 2013di Provinsi Kalimantan Selatan terealisasi sebanyak 31 desa di 8 Kabupaten melalui dana APBD I. Dan juga melalui dana APBD II di Kabupaten Tanah Bumbu terealisasi 19 desa.

II. ASPEK DISTRIBUSI DAN HARGA 1. Berdasarkan pemantauan terhadap beberapa komoditas pangan yang ada di Propinsi Kalimantan Selatan baik pangan nabati maupun pangan hewani menunjukkan bahwa perkembangan harga dalam keadaan relatif stabil dan penyediaannya terpenuhi selama tahun 2013. 2. Jumlah anggaran yang disediakan untuk Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan tahun 2013 sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan yang telah terealisasi sebesarRp 3.129.500.000,- atau sebesar 62,59% dari total anggaran. 3. Pembiayaan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) bersumber dari APBN dan APBD.Dana APBN tahun 2013disalurkan ke6gapoktan tahap penumbuhan yang tersebar di 4 kabupaten dan 6 gapoktan tahap pengembangan yang tersebar di 5 kabupaten.Selain bersumber dari dana APBN, tahun 2013 juga terdapat 11 poktan/ gapoktan yang tersebar di 6 kabupaten pelaksana P-LDPM yang bersumber dari dana APBD. Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2013

112

4. Hasil analisis akses pangan kabupaten dan perkotaan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013 terdapat 5 kabupaten yang berada pada kondisi akses pangan cukup tinggi,6 kabupaten berada pada kondisi akses pangan tinggi, 2 kota yang berada pada kondisi akses pangan tinggi. III. ASPEK KONSUMSI DAN KEWASPADAAN PANGAN 1. Hasil pemantauan konsumsi pangan di desa P2KP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013, konsumsi energi sebesar 1.636 Kkal/kapita/hari dan protein sebesar 51,5 gram/kapita/hari. Dengan PPH sebesar 76,4. 2. Penanganan keamanan pangan selama 2013 telah ditangani 102 sampel. 3. Hari pangan sedunia ke-33 tahun 2013 yang diadakan di Provinsi Sumatera Barat dengan tema “Optimalisasi suberdaya lokal melalui diversifikasi pangan menuju kemandirian pangan dan perbaikan gizi masyarakat. 4. Program percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas : Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melaui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di 160 desa baru pada 13 Kabupaten/Kota dan 27 desa lanjutan tahun 2012 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kotabaru dan Kota Banjarbaru.. B. Saran 1) Untuk memperlancar tugas fungsi, kegiatan dan peningkatan capaian kinerja diharapkan adanya keterpaduan dan koordinasi antara semua bidang/sekretariat serta instansi terkait (lapangan). 2) Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pengkajian, pemantauan serta evaluasi ketahanan pangan. 3) Meskipun ketersediaan pangan nabati dan hewani secara umum mencukupi, namun bahan pangan/keragamannya belum ideal. Untuk ini disarankan agar lebih meningkatkan ketersediaan pangan hewani, buah/biji berminyak, serta sayur dan buah. 4) Kesinambungan pemantauan harga dan distribusi ke tingkat rumah tangga. Khusus untuk pemantauan bahan pangan yang keluar dari Kalimantan Selatan baik antar propinsi atau antar pulau agar dilakukan secara terorganisasi misalnya dengan


113

adanya pemantauan secara teratur melalui pos-pos pemeriksaan atau check point antar wilayah. 5) Lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui gerakan sadar pangan dan gizi, baik ditingkat rumah tangga maupun instansi.


114

BAB I PENDAHULUAN. A. Geografi

Recommend Documents