BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di
dunia (Syarief, 2011). Jumlah penduduk Indonesia diprediksi akan menjadi 275 juta orang pada tahun 2025. Sebagian besar penduduk Indonesia hidup dari hasil produksi pertanian dengan makanan pokoknya antara lain beras. Untuk memenuhi produksi bahan makanan pokok tersebut, sangat diperlukan adanya jaringan irigasi (Salim, 2005). Irigasi telah mendapat perhatian pemerintah.
Menurut Peraturan
Pemerintah nomor 20 tahun 2006 tentang irigasi pada ketentuan umum bab I pasal 1, irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, rawa, air bawah tanah, pompa, dan tambak. Jaringan irigasi diperlukan untuk mengalirkan air irigasi sampai pada areal persawahan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari pengelolaan air irigasi. Pengelolaan sumberdaya air irigasi diperlukan untuk melakukan intensifikasi dalam meningkatkan produktivitas usahatani guna melestarikan ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan petani. Oleh karena itu, alokasi air irigasi harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air (Saptana dkk., 2001). Pengelolaan sumberdaya air irigasi dilakukan oleh lembaga pengelola air irigasi. Lembaga pengelola air irigasi di Bali dikenal dengan istilah subak. 1
2
Subak merupakan lembaga irigasi dan pertanian yang bercorak sosioreligius terutama bergerak dalam pengelolaan air untuk produksi tanaman setahun khususnya padi berdasarkan prinsip Tri Hita Karana (Sutawan, 2008). Falsafah THK mengandung arti bahwa kebahagiaan manusia akan dapat dicapai apabila manusia mampu menjaga keharmonisan hubungan antara tiga unsur dari THK, yaitu (1) unsur ketuhanan (parhyangan), (2) unsur manusia (pawongan), dan (3) unsur alam (palemahan) (Windia dkk., 2005; Sutawan, 2008). Unsur ketuhanan (parhyangan), maksudnya hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pengejawantahan unsur ini dalam subak antara lain diwujudkan dengan adanya (1) pura subak (parhyangan), (2) anggapan bahwa air sangat bernilai dan dihormati, serta merupakan ciptaan Tuhan YME (Windia dkk., 2005; Sutawan, 2008). Unsur manusia (pawongan), maksudnya hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Pengejawantahan unsur ini dalam subak antara lain diwujudkan dengan adanya: (1) semua anggota subak (krama subak) mengadakan musyawarah mufakat di dalam subak dalam rangka melakukan segala aktivitas yang berhubungan dengan pertaniannya, (2) pengelolaan air irigasi dengan konsep harmoni dan kebersaman, (3) organisasi subak yang strukturnya fleksibel, (4) awig-awig subak, (5) kegiatan gotong royong dan pembayaran iuran untuk mensukseskan kegiatan subak (Windia dkk., 2005; Sutawan, 2008). Unsur alam (palemahan), maksudnya hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Pengejawantahan unsur ini dalam subak antara lain diwujudkan dengan adanya: (1) tempat melakukan aktivitas sebagai petani berupa
3
areal persawahan, (2) bangunan dan jaringan irigasi yang sesuai dengan kebutuhan petani setempat, (3) topografi lahan subak pada dasarnya miring, (4) konsep tektek untuk dapat mendistribusikan air irigasi secara adil dan proporsional, (5) bangunan-sadap dan saluran irigasi dalam setiap komplek persawahan milik petani dengan one inlet and one outlet system (Windia dkk., 2005; Sutawan, 2008). Subak pada prinsipnya memiliki lima fungsi, yaitu (1) pencarian dan distribusi air irigasi; (2) operasi dan pemeliharaan fasilitas; (3) mobilisasi sumberdaya dan penggalian dana; (4) penanganan persengketaan; dan (5) kegiatan ritual dan rapat-rapat subak untuk pengambilan keputusan. Pelaksanaan kelima fungsi tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan subak, yaitu memberikan kesejahteraan lahir batin (moksa artham jagathita) bagi para anggotanya (Sutawan, 2008). Sementara itu, UNESCO menilai bahwa subak sebagai sistem irigasi telah mampu mempertahankan budaya asli bahkan menjadi perekat sosial masyarakat Bali. Sistem subak di Bali disahkan sebagai Situs Warisan Budaya Dunia oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Budaya
atau
United
Nation
Education
Scientific
and
Cultural
Organization (UNESCO) pada Sidang ke-36 di St. Petersburg – Rusia, hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 (UNESCO, 2012). Terkait dengan hal ini, Nagaoka (2012) berpendapat bahwa penetapan tersebut bukan tujuan akhir, tetapi sebuah awal bahwa masyarakat Indonesia berjanji pada dunia untuk melestarikan situs yang tercantum.
4
Di pihak lain, tingginya alih fungsi lahan irigasi untuk kepentingan bukan pertanian mengakibatkan sebagian saluran irigasi diputus oleh bangunan. Akibatnya, sebagian anggota subak kesulitan memperoleh air irigasi untuk usahatani khususnya pada musim kemarau. Musim kemarau merupakan puncak kebutuhan air irigasi untuk usahatani. Sementara itu, pada musim hujan terjadi kesulitan membuang air irigasi yang berlebih, sehingga mengakibatkan sawah terendam (Dewi, 2011). Arthanegara (2008) berpendapat bahwa masalah kekurangan air lebih dirasakan pada subak yang terletak di daerah hilir, khususnya pada musim kemarau. Selain itu, alih fungsi lahan sawah untuk kegiatan non-pertanian juga mengakibatkan penurunan luas lahan sawah. Luas lahan sawah di Bali tahun 2004 sd 2013 mengalami penurunan sebesar 134,33 ha (0,16%) per tahun (Tabel 1.1). Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa luas lahan sawah dalam sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali berfluktuasi. Penurunan luas lahan sawah terbesar adalah di Kabupaten Tabanan sebesar 49,11 ha/tahun, kemudian urutan kedua adalah Kota Denpasar sebesar 34,22 ha/tahun, dan yang ketiga Kabupaten Gianyar sebesar 19,11 ha/tahun. Penurunan luas lahan antara lain disebabkan oleh adanya sistem pembagian warisan lahan pertanian dan harga lahan relatif tinggi. Sementara itu, Tabel 1.1 juga menunjukkan adanya peningkatan luas lahan sawah di beberapa kabupaten dalam beberapa waktu. Peningkatan luas lahan sawah antara lain disebabkan oleh perubahan penggunaan tanah tegal dan tanah yang sementara tidak digunakan. Pada tahun 2006 sd 2009 terjadi penurunan luas lahan tegal di Kabupaten Jembrana sebesar 649 ha; di Kabupaten Buleleng
5
sebesar 1.607 ha; dan di Kabupaten Karangasem sebesar 964 ha. Penurunan luas lahan tegal tersebut akibat adanya perubahan penggunaan lahan tegal antara lain menjadi sawah, perkebunan, bangunan, dan tambak (BPS Provinsi Bali, Bali Dalam Angka, 2006 sd 2009). Luas lahan sawah per kabupaten di Bali tahun 2004 sd 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.1. Tabel 1.1. Luas Lahan Sawah Provinsi Bali per Kabupaten Tahun 2004 sd 2013 (ha) Tahun 1
Buleleng Jembrana Tabanan Badung Denpasar 2
3
4
5
6
Gianyar Bangli Klungkung Karangasem 7
8
9
10
Bali 11
2004
10867
6793
22626
10299
2814
14878 2888
3903
7027
82095
2005
10618
6559
22490
10118
2768
14856 2888
3888
7022
81207
2006
10580
6510
22413
10109
2717
14894 2890
3873
7011
80997
2007
10741
6576
22479
10125
2717
14787 2890
3884
7036
81235
2008
10913
6477
22562
10230
2717
14747 2890
3876
7070
81482
2009
11067
6820
22465
10237
2693
14743 2890
3876
7140
81931
2010
11042
6836
22455
10227
2632
14790 2890
3876
7140
81908
2011
10992
6836
22435
10243
2597
14732 2890
3845
7154
81744
2012
11039
6836
22388
10195
2519
14729 2890
3843
7166
81625
2013
10904
6811
22184
10144
2506
14706 2890
3843
7157
80886
4,11
2,00
-49,11
-17,22
-34,22
-19,11 0,22
-6,67
Rata-rata perubahan per tahun
14,44 -134,33 (0,16%)
Sumber : BPS Provinsi Bali, Bali Dalam Angka (2004 sd 2014) Penurunan luas lahan sawah dapat menyebabkan kerawanan ketersediaan air irigasi dan mengancam eksistensi subak. Bila lahan sawah terus berkurang maka keberadaan subakpun akan menurun. Hasil penelitian Sedana dkk. (2003) menunjukkan bahwa selama satu dekade (1993 sd 2003) di Kota Denpasar terjadi penurunan jumlah subak sebanyak empat unit, yaitu dari 45 unit tahun 1993 menjadi 41 unit pada tahun 2003. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh
6
(1) beralih fungsinya lahan sawah menjadi lahan non-pertanian, yang ditunjukkan oleh penyusutan lahan sawah produktif sebesar 50,37% (2.898 ha) dari 5.753,43 ha pada tahun 1993 menjadi 2.856 ha pada tahun 2003 dan (2) terganggunya jaringan irigasi subak sebagai akibat pembangunan untuk permukiman serta peruntukan lainnya. Untuk melestarikan subak maka perlu diwujudkan suatu pola pengelolaan fungsi subak yang optimal yang diharapkan dapat dijadikan salah satu pegangan dalam pengelolaan fungsi subak. Selain itu, pola pengelolaan fungsi subak yang optimal tersebut dapat memiliki peluang untuk dijadikan pegangan dalam pengelolaan sistem irigasi lainnya. Hal tersebut mengacu pada hasil penelitian Windia (2002) yang mengungkapkan bahwa sistem irigasi subak merupakan teknologi sepadan, sehingga sistem irigasi subak bersifat memiliki peluang untuk ditransformasi ke wilayah lain, sejauh nilai-nilai kesepadanan teknologi yang dimiliki
dapat
terpenuhi.
Prinsip-prinsip
teknologi
sepadan,
adalah
(1) kegiatannya berdasarkan pada usaha swadaya dan tidak tergantung pada ahli; (2) bersifat desentralisasi; (3) kegiatannya berdasarkan pada kerjasama dan bukan pada persaingan; dan (4) merupakan teknologi yang sadar pada tanggung jawab sosial dan ekologis. Pada dasarnya transformasi sistem irigasi subak ke wilayah lain telah terjadi, antara lain di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan (Roth, 2011). Subak-subak di Bali tersebar dalam beberapa daerah irigasi. Salah satu daerah irigasi di Bali adalah DI Kedewatan. DI Kedewatan merupakan satu dari dua daerah irigasi di Provinsi Bali yang pemeliharaannya dilakukan oleh
7
pemerintah pusat. Keberadaan DI Kedewatan sudah relatif lama dan memiliki luas potensial pada tahun 2012 sebesar 3.012,63 ha (Pengamat DI Kedewatan, 2012). DI Kedewatan dibangun oleh Belanda pada tahun 1927 dan telah direnovasi pada tahun 1985. DI Kedewatan mengairi subak terbanyak, yaitu 76 unit yang tersebar dari bagian hulu hingga bagian hilir. Sementara itu, debit air di Bendung Kedewatan mengalami fluktuasi dengan rata-rata penurunan debit air antara 16,87% sd 47,15%, tertinggi terjadi pada bulan September setiap tahunnya selama 12 tahun, yaitu tahun 2001 sd 2012 (Pengamat DI Kedewatan, 2012). Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang optimalisasi pengelolaan fungsi subak di subak yang berada di hulu (Subak Lodtunduh) dan hilir (Subak Padanggalak) di DI Kedewatan, Provinsi Bali. Hal tersebut perlu dilakukan karena terdapat perbedaan kemiringan dan letak subak di DI Kedewatan yang memungkinkan terjadi perbedaan pengelolaan fungsi subak.
1.2
Rumusan Masalah. Subak sangat berperan dalam pembangunan pertanian beririgasi.
Sementara itu, subak dinilai oleh UNESCO telah mampu mempertahankan budaya asli bahkan menjadi perekat sosial masyarakat Bali, sehingga subak perlu dilestarikan. Namun permasalahan-permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut. 1. Pembangunan terjadi di berbagai bidang yang membawa konsekuensi antara lain luas lahan sawah semakin menurun dan penggunaan air untuk sektor non pertanian semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan ketersediaan kedua sumberdaya subak tersebut semakin terbatas. Keterbatasan sumberdaya subak
8
dapat mempengaruhi pengelolaan fungsi subak. Berdasarkan fenomena tersebut maka masalah yang perlu dikaji adalah bagaimana merancang pola pengelolaan fungsi subak yang optimal dalam satu daerah irigasi, khususnya di subak yang berada di daerah hulu dan di daerah hilir DI Kedewatan, Provinsi Bali? 2. Kecukupan air irigasi sangat berperan dalam keberhasilan usahatani. Sementara itu, debit air di Bendung Kedewatan mengalami fluktuasi dengan rata-rata penurunan debit air antara 16,87% sd 47,15%, tertinggi terjadi pada bulan September setiap tahunnya selama 12 tahun (2001 sd 2012). Permasalahannya adalah bagaimana respon pola pengelolaan fungsi subak yang optimal jika terjadi penurunan suplai air irigasi sesuai dengan persentase penurunan debit air di Bendung Kedewatan? 3. Pengelolaan air irigasi sangat menentukan kecukupan air irigasi bagi usahatani. Aktivitas ini merupakan fungsi utama subak dalam memenuhi kebutuhan air anggota subak dalam usahatani. Permasalahannya adalah bagaimana respon pola pengelolaan fungsi subak yang optimal jika subak tidak berperan dalam pengelolaan air irigasi khususnya dalam distribusi dan pinjam air irigasi pada saat defisit air irigasi?
1.3 Tujuan Penelitian Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk merancang pola pengelolaan fungsi subak yang optimal. Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut.
9
1. Untuk menemukan pola pengelolaan fungsi subak yang optimal di subak yang terletak di bagian hulu dan hilir dalam satu daerah irigasi. 2. Untuk mengetahui respon pola pengelolaan fungsi subak yang optimal jika terjadi penurunan suplai air irigasi. 3.
Untuk mengetahui respon pola pengelolaan fungsi subak yang optimal jika subak tidak berperan dalam distribusi dan peminjaman air irigasi pada saat defisit air irigasi.
1.4 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang dapat memperkaya dunia pustaka dalam pengelolaan fungsi sistem subak, khususnya dalam (1) menemukan pola pengelolaan fungsi sistem subak yang optimal dengan sumberdaya subak yang terbatas atau memaksimalkan produktivitas subak serta (2) menemukan indikator dalam mentransformasi subak. Manfaat secara teoritis yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Peningkatan pemahaman pentingnya mengetahui optimalisasi pengelolaan fungsi sistem subak dalam rangka peningkatan produktivitas subak. 2. Dengan memahami proses perancangan pola pengelolaan fungsi sistem subak yang optimal maka dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para pengelola sistem subak dalam melakukan pengendalian pengelolaan subak di lapangan.
10
Manfaat bagi masyarakat dan praktisi yang diperoleh dari hasil penelitian ini, antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai pedoman teknis dalam melaksanakan pengelolaan subak dan dapat dipakai sebagai acuan dalam memonitor dan mengevaluasi secara periodik pelaksanaan fungsi subak dan kegiatan usahatani di subak. 2. Sebagai pedoman kebijakan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kualitas pengelolaan subak.
