Pendahuluan 1975: 135 juta penduduk Indonesia
•
2014: 247 juta penduduk Indonesia. • Korupsi di Indonesia bersifat struktural • Banyak urusan administratif masih dilakukan secara manual.
2
Permasalahan di Indonesia Indonesia
Negara Maju Kapitalis
Negara Maju Sosialis
Pengelolaan sumberdaya umum diserahkan kepada pasar
Pengelolaan sumberdaya umum diatur ketat oleh pemerintah
Pengelolaan sumberdaya umum diatur ketat oleh pemerintah
Perencanaan pembangunan berjangka ultra pendek
Perencanaan pembangunan jangka panjang
Perencanaan pembangunan jangka panjang
Single Identity Number (SIN) SIN sangat extensive sedang dibangun dan belum digunakan sempurna
SIN sangat extensive digunakan
Berbagai aspek kehidupan dibebaskan/tidak diatur
Berbagai aspek kehidupan diatur ketat oleh pemerintah
Berbagai aspek kehidupan diatur ketat oleh pemerintah
Minder dengan budaya sendiri Sangat bangga dengan budaya sendiri
Sangat bangga dengan budaya sendiri 3 3
Nomor Induk Kependudukan (NIK) • NIK sedang dibangun oleh Kemendagri, namun belum sempurna • Informasi dari beberapa sumber mengindikasikan NIK sudah mencakup minimal 70% dari seluruh masayarakat Indonesia • Kekurangan pencatatan terjadi di wilayah pedesaan dan wilayah terpencil • Terlepas dari belum sempurnanya NIK yang ada di Kemendagri, namun upaya untuk memanfaatkan NIK akan menciptakan manfaat yang besar bagi bangsa Indonesia
• Di Indonesia banyak sekali database yang dibangun oleh K/L, namun database-database tersebut belum optimal dilakukan interface • Berbagai database baru bisa diciptakan dari proses data sharing dan data interfacing antar berbagai database yang ada di Indonesia • Database baru dapat digunakan untuk meningkatkan peran pemerintah dalam melindungi WNI, menjaga sistem pemerintahan, dan mencegah dan menanggulangi korupsi beserta kejahatan lain. 4 4
Database Transaksi Keuangan (DTK) • DTK dapat dibangun dengan melakukan data interfacing antara database NIK, database SIDBI dan database yang ada di OJK • Asumsi: database OJK merupakan database pelimpahan dari Bappepam dan Kementerian KUKM (jika ada) • DTK nantinya dapat digunakan untuk memonitor transaksi keuangan di sektor keuangan formal • DTK nantinya dapat dimanfatkan oleh PPATK dan KPK untuk mendukung penyelidikan TPPU dan kelengkapan LHKPN
NIK
Database Transaksi Keuangan
Data OJK
SID BI 5 5
Database Kriminalitas (DK)
• DK dapat dibentu melalui data interfacing antara NIK, database Kepolisian (database kejahatan, SIM dan kepemilikan kendaraan), database Menkumham, database BNN, database KPK dan PPATK, database Komisi Perlindungan Anak (KPA), dan database TNI/Polisi Milite. • Jika DK kemudian digabungkan dengan GIS (geographical information system) maka akan diperoleh database yang lebih komprehensif dan akan diketahui tipologi berbagai kejahatan. • Strategi pencegahan kejahatan dengan mudah disusun dari DK ini dan kesahihan SKCK dapat dipertanggungjawabkan.
NIK Data TNI/PM
Data KPA
Data Kepolisian
Database Kiminalitas Data Menkumham
Data KPK & PPATK
Data BNN 6 6
Database Kejahatan (lanjutan) • DK dapat bersifat stratifikasi: • Database kejahatan umum • Database kejahatan seksual • Database kejahatan terhadap anak-anak • Database extra ordinary crime • Pembentukan DK akan meningkatkan detection rate dan kemampuan penegak hukum dalam mencegah kejahatan
Kejahatan
Kejahatan Seksual
Kejahatan Thd Anak
7 7
Database Aset (DA) • DA dapat dibentuk melalui interface antara NIK, database kendaraan bermotor, database pertanahan, database kepemilikan usaha (Menkumham), database pajak, dan database bea cukai. • DA akan mempermudah KPK dalam melakukan crosscheck terhadap LHKPN • DA akan mempermudah PPATK dan KPK dalam melacak property para koruptor • Penggabungan DA dan GIS akan mepermudah pendeteksian kepemilikan aset.
NIK Data bea cukai
Data Pajak
Data Kendaraan Bermotor
Database Aset
Data Perdagangan
Data Pertanahan
Data Menkumham
8 8
Database LHKPN (D-LHKPN) • D-LHKPN merupakan turunan kedua dari data interfacing, yaitu terdiri dari: • Database transaksi keuangan • Database aset • Database PNS • Dengan penyusunan D-LHKPN maka verifikasi terhadap LHKPN yang diisi oleh pejabat negara (sekitar 250ribu dokumen) dapat dilakukan serentak dan menyeluruh (bukan uji petik).
Database Aset Database Transaksi Keuangan
Database PNS Database LHKPN
9 9
Database BPJS (D-BPJS) • D-BPJS disusun dengan melakukan interfacing terhadap: database NIK, database rekam medis di RS, database rekam medin di Puskesmas. • D-BPJS sangat bermanfaat untuk mendukung program BPJS maupun program lain berbasis kesehatan
NIK
Database Kesehatan Nasional Data Rekam Medis (Puskesmas)
Data Rekam Medis (RS)
10 10
D-BPJS (Lanjutan) • Seperti halnya database kejahatan, D-BPJS dapat digunakan untuk mengidentifikasi sebaran penderita penyakit tertentu. • Fakta menunjukkan banyak penyakit menular yang belum ada obatnya, membuat D-BPJS akan sangat bermanfaat bagi Pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang kesehatan
Penyakit biasa
Penyakit akut tidak menular Penyakit akut menular
HIV/AIDS
11 11
