BAB I PENDAHULUAN I.1
Latar Belakang Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, Usaha Kecil Menengah
(UKM) digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting. Hal ini dapat dilihat karena Usaha Kecil Menengah (UKM) mampu menopang kehidupan sebagian besar jumlah penduduk Indonesia yang rata-rata berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu solusi masyarakat untuk tetap bertahan dalam menghadapi krisis. Peran Usaha Kecil Menengah (UKM) sangat besar dan telah terbukti menyelamatkan perekonomian bangsa pada saat dilanda krisis ekonomi tahun 1997. Usaha Kecil Menengah (UKM) hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat dan merupakan salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat bertahan pada badai krisis karena struktur keuangan mereka tidak dapat bergantung pada perbankan. Sebagian besar pelaku UKM mengandalkan seluruh permodalannya sendiri yang bersumber pada tabungan pribadi, pinjaman dari bank, kerabat atau tetangga bahkan tak jarang perolehannya melalui pinjaman ke lembaga keuangan bukan bank. Disamping itu, fakor yang membuat UKM mampu bertahan adalah karena bahan baku yang digunakan untuk kegiatan usahanya merupakan produk lokal yang harganya tidak
Universitas Sumatera Utara
terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dollar. 1
Dengan bukti ini, jelas bahwa UKM dapat diperhitungkan dalam
meningkatkan kekompetitifan pasar dan stabilisasi sistem ekonomi yang ada. Menurut pendapat ahli ekonomi yaitu Gunawan 2bahwa untuk mencapai sasaran
penurunan
Penanggulangan
angka
Kemiskinan
kemiskinan, harus
pemerintah
menetapkan
melalui
strategi
Komite
pemberdayaan
masyarakat, yaitu mengurangi beban pengeluaran konsumsi kelompok miskin dan meningkatkan
produktivitas
masyarakat
miskin
untuk
meningkatkan
pendapatannya. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui pengembangan usaha masyarakat terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Keberadaaan
Usaha
Kecil
dan
Menengah
(UKM)
juga
dapat
diperhitungkan dan sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap perekonomian di Indonesia dapat memulihkan pembangunan Indonesia. Berdasarkan data BPS 2009 jumlah Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) berkembang menjadi 51,26 juta dan mampu memberikan kontribusi pada total PDB nasional sebesar 52,7 persen, atau sekitar Rp 2,609,4 triliun dari total
1
Eti Wahyuni,dkk, 2005, Lilitan Masalah Usaha Mikro,Kecil,Menengah (UMKM) & Kontroversi Kebijakan, Medan : Bitra Indonesia, hal.2
2
Sumodiningtrat, Gunawan.2003. Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Menanggulangi Kemiskinan Terkait dengan Kebijakan Otonomi Daerah, Jurnal Ekonomi Rakyat, Th II. No1. Maret, Bogor: Yayasan Agro Ekonomika.
Universitas Sumatera Utara
PDBRp 4.954 triliun. Sektor UKM juga mampu menyerap tenaga kerja 90,9 juta orang atau 94,4 persen dari total tenaga kerja nasional. 3 Namun, pada kenyataannya para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sering diabaikan dan kurang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut pengamat ekonomi UGM Revrisond Baswirsulitnya pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk mengembangkan usahanya diakibatkan sulitnya untuk mendapatkan permodalan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jikalau ada, harus lah melalui pinjaman dari bank dan untuk mengembalikan pinjaman dari bank pelaku UKM mengalami kesulitan disebabkan besarnya bunga yang dibebankan. Terlebih lagi, pemberian bunga pinjaman didasarkan atas selisih margin penjualan produk,tanpa memperhatikan pengeluaran yang terjadi dalam intern pelaku UKM seperti depresiasi, transportasi, penggunaan rumah sebagai tempat usaha. Akibatnya, beberapa UKM banyak yang gulung tikar karena dalam beberapa tahun atau beberapa kali putaran pengusaha kehabisan modal. 4 Sulitnya akses permodalan bagi UKM telah memberi peluang berkembangnya rentenir. Pelaku UKM kerap mengalami kesulitan permodalan, karena tidak punya pilihan, akhirnya lebih
3
Kompas, 2010. UKM Solusi Bertahan dalam Krisis, http://nasional.kompas.com/read/2010/01/11/20152012/diakses pada 22/02/2012 pukul 14.23
4
Kompas, 2008. Besarnya Bunga Pinjaman UKM Banyak Gulung Tikar. http://nasional.kompas.com/read/2008/12/22/22130180/besarnya.bunga.pinjaman.uk m.banyak.gulung.tikar, diakses pada tanggal 08/01/ 2012 pukul 15.40
Universitas Sumatera Utara
memilih meminjam dari rentenir dengan bunga yang mencekik leher bias mencapai 15-20 persen per bulan. 5 Disamping masalah permodalan, izin merupakan faktor yang paling penting bagi pelaku UKM untuk menembus akses atau jaringan usaha. Permohonan permodalan ke pihak perbankan hanya bisa dipenuhi kalau memiliki perizinan. Namun pengurusan izin pun ternyata tidak sesederhana kedengarannya. Pengurusan izin sering kali harus melalui prosedur yang bertele-tele dan biaya yang tidak sedikit. Pada umumnya untuk memperoleh perizinan usaha, seorang pengusaha harus mengeluarkan biaya sekitar 3 atau 4 kali dari biaya perizinan yang ditentukan. Surat ijin harus diperbaharui dan memerlukan beberapa klarifikasi dari beberapa pejabat yang berwenang, yang biasanya menyebabkan perlunya biaya tambahan. Hal ini terjadi karena tidak transparan, mahal, berbelitbelit, diskriminatif, lama, dan tidak pasti serta tumpang tindih vertial (antara pusat-daerah) dan horizontal (antara instansi di daerah). Akibatnya minat pengusaha terlambat untuk mengembangkan usahanya. 6 Permasalahan yang terjadi pada pelaku UKM juga terjadi disekitar wilayah Sumatera Utara. Menurut Cahyo para pelaku Usaha Kecil Menengah diMedan merasa kesal dan mengeluh sering menjadi korban pungli dan penyisiran. Tidak hanya di Medan, oknum polisi juga melakukan sweeping ke tempat usaha UKM di Deli Serdang, Binjai, Serdang Bedagai,Tebing Tinggi, Asahan, Pematang Siantar, Karo hingga Dairi dimana aksi sweeping, pungli dan pemerasan tersebut 5
Eti Wahyuni,dkk, Hal.5
6
Ibid. Hal 28
Universitas Sumatera Utara
sangat meresahkan pelaku UKM dan dapatmengancam kelangsunganhidup pelaku UKM di Sumut. 7 Salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utarayang merasakan ketidaknyamanan dan keresahan dari tindakan pungli dan penyisiran adalah pelaku UKM di Kabupaten Serdang Bedagai. Kabupaten Serdang Bedagai adalah salah satu kabupaten yang memiliki pasar yang sangat terkenal oleh penduduk Sumatera Utara yang mampu memproduksi jajanan dan kerajinan tangan yang sebagian besar terbuat dari bahan baku sederhana dan hasil karya tangan masyarakat sendiri.Di Pasar Bengkel, tidak kurang dari 99 pedagang dengan menggunakan kios kecil di pinggir kanan kiri jalan menyemarakkan dengan dagangan hampir sejenis, seperti keripik ubi, rengginang, mie yeye, opak, keripik pedas, keripik ubi rambat/ubi jalar, dan berbagai macam jajanan lain, dan juga kerajinan tangan yang khas dari daerah setempat. Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu kabupaten yang masih terlalu muda usianya dimana kabupaten ini adalah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang yang resmi berdiri pada tanggal 7 Januari 2004 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003. 8 Pemekaran daerah secara intensif berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sebagai 7
News.detik.com, Sering Diperas Polisi Pelaku UKMDemo Polda SUMUThttp://news.detik.com/read/2008/03/25/134018/912970/10/sering-diperaspolisi-pelaku-ukm-demo-polda-sumut diakses pada tanggal 5 Maret 2012, pukul 18.18
8
Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai. www.bpkp.go.id.diaksespada 08/01/2012 pukul 15.23
Universitas Sumatera Utara
daerah otonom, maka Kabupaten Serdang Bedagai harus mampu mencapai tujuan otonomi yaitu mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, harus mampu menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. 9 Dalam kaitan dengan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM), mekanisme pembentukan modal dan perizinan yang benar yaitu dengan prosedur serta bantuan fasilitator dari sebuah instansi seperti Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi yang merupakan kunci bagi ekonomi rakyat untuk tumbuh berkembang. Adapun Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi merupakan fasilitator yang dapat mempermudah modal tersebut dikeluarkan oleh bank maupun badan peminjam modal lainnya. Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka melihat bagaimana Peranan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Serdang Bedagai.
I.2 Fokus Penelitian Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi dalam pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan 9
HAW, Wijaya, 2005, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Hal.17
Universitas Sumatera Utara
pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi dalam pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam hal permodal, perizinan dan lain-lain. Pihak-pihak yang terkait dalam Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai akan dimintai pendapat dan tanggapan tentang upaya dan tindakan apa saja yang sudah dilakukan untuk mengembangkan UKM.
Beberapa anggota masyarakat juga akan dimintai
pendapat atau tanggapan tentang program dan tindakan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Koperasi, yaitu apakah masyarakat mendapatkan kemudahan dalam memperoleh modal dan perizinan usaha, apakah program-program yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi untuk mengembangkan Usaha Kecil Menengah sudah tercapai dengan baik.
I.3
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah maka dirumuksan permasalah dari
penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana peranan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi dalam pengembangan Usaha Kecil Mengengah (UKM) di Kabupaten Serdang Bedagai? 2.
Hambatan-hambatan apa yang dihadapi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi dalam mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Serdang Bedagai?
3. Bagaimana respon masyarakat terhadap pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi dalam pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM)?
Universitas Sumatera Utara
I.4 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki tujuan yang hendak dicapai. Isi dan rumusan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi dalam pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Serdang Bedagai. 2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi dalam mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Serdang Bedagai. 3. Untuk mengetahui respon atau tanggapan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasidalam pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM)
I.5
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat diantaranya adalah
sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan mampu melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari Ilmu Administrasi Negara.
Universitas Sumatera Utara
2. Manfaat Praktis Manfaat Institusi, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi institusi yang terkait dalam menetapkan kebijakan bagi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi dalam mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) Manfaat bagi masyarakat, yaitu penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan dan masukan dalam memperoleh pelayanan yang baik dan benar dalam mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi.
I.6
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
BAB I
:PENDAHULUAN Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
BAB II
:TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi teori-teori dan referensi lain yang dipakai selama penelitian. dan defenisi konsep. Teori-teori disini tidak berfungsi untuk membangun kerangka berpikir, tetapi lebih berfungsi sebagai bekal peneliti untuk memahami situasi sosial yang diteliti.
BAB III
:METODE PENELITIAN
Universitas Sumatera Utara
Bab ini berisikan bentuk penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data. BAB IV
:TEMUAN PENELITIAN Bab ini berisikan gambaran lokasi penelitian berupa sejarah singkat, visi dan misi, serta struktur organisasi.
BAB V
:ANALISIS TEMUAN Bab ini berisi penjelasan dan penguatan terhadap temuan dengan cara mengutip pendapat-pendapat dari informan yang dianggap kredibel.
BAB VI
:PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dan saran, bagian kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan. Pemecahan masalah dinyatakan dalam bentuk saran
Universitas Sumatera Utara
