BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Terjadinya krisis pada tahun 1996 merupakan faktor perubahan penyelenggaraan pemerintah. Saat itu sebagian wewenang dari pemerintah pusat diberikan kepada sebagian wewenang dari pemerintah pusat diberikan kepada daerah atas pengelolaan keuangan daerah, dengan tujuan agar daerah mampu
untuk
membiayai
pembangunan
dan
pelayanan
atas
dasar
keuangannya sendiri. Perubahan penyelenggaraan pemerintah akibat dari krisis ekonomi ini mengubah
penyelenggaraan
pemerintah
dari
sentralisasi
menjadi
desentralisasi. Desentralisasi yang terjadi sekarang ini mengakibatkan perubahan paragdigma pemerintah di indonesia, karena dengan adanya desentralisasi maka akan muncul yang namanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Jadi, dengan adana desentralisasi maka akan ada dampak positif pada pembangunan daerah dan dapat memajukan pembangunan nasional. Pada Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah
pusat
dengan
daerah
dan
antar
daerah,
potensi
dan
1 Universitas Sumatera Utara
keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya agar tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Adanya evaluasi, monitoring, dan pengukuran kinerja yang sistematis guna mengukur kemajuan yang dicapai pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu juga perlu diterapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 (PP No. 6/2008) tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa salah satu evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Untuk melengkapi PP No. 6/2008, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 (Permendagri No. 73/2009) tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 5 Permendagri No. 73/2009 ini disebutkan bahwa EKPPD menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama yang difokuskan pada informasi capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hasil dari EKPPD tersebut
berupa
Laporan
Hasil
Evaluasi
Pemeringkatan
Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang pertama kalinya diselenggarakan untuk LPPD tahun anggaran 2007. Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting karena akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan. Wood
2 Universitas Sumatera Utara
(1998) mengungkapkan bahwa fungsi dari pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai (1) evaluasi bagaimana program tersebut berjalan; (2) sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan; (3) alat komunikasi dengan publik. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber - sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, Belanja Daerah, Temuan Audit dan Opini Audit. Kekayaan Pemda diproksikan dengan pendapatan asli daerah (PAD). PAD sebagai salah satu penerimaan daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah (Santosa dan Rahayu 2005). Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut sehingga semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan pada pusat dapat diproksikan dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut Darwanto dan Yustikasari (2007) dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan
3 Universitas Sumatera Utara
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lainya. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dikelompokkan dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara itu belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Temuan Audit BPK merupakan merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Opini audit adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa
4 Universitas Sumatera Utara
tahap sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Sebelumnya telah dilakukan penelitian tentang kinerja pemerintah daerah antara lain oleh Azhar (2008) yang meneliti tentang kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum dan setelah otonomi daerah. Dalam penelitian tersebut kinerja diukur dengan desentarisasi fiskal, upaya fiskal, dan tingkat kemampuan pembiayaan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan terdapat perbedaan kinerja pemerintah daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal, upaya fiskal dan kemampuan pembiayaan sebelum dan setelah otonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasari (2012) menggunakan variabel pengungkapan dari laporan keuangan daerah yang diwakili oleh total aset, PAD, DAU, dan total realisasi anggaran pendapatan, serta memerlukan laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2007 untuk mendapatkan jumlah temuan audit. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa semua variabel karakteristik Pemda dan juga temuan audit BPK berpengaruh signifikan terhadap variabel independen dengan arah yang sesuai dengan hipotesis kecuali untuk variabel belanja daerah. Variabel ukuran daerah, kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemda sedangkan variabel belanja daerah dan temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemda. Penelitian Sumarjo (2010) menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah
terhadap
kinerja
keuangan
pemerintah
daerah.
Karakteristik
5 Universitas Sumatera Utara
pemerintah daerah terdiri dari ukuran (size) pemerintah daerah, kemakmuran (wealth) pemerintah
daerah, ukuran
(size) legislatif, leverage,
dan
intergovernmental Revenue. Pengujian data karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari ukuran (size) pemerintah daerah, kemakmuran (wealth), ukuran legislatif, leverage, dan intergovermental revenue terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda menunjukkan hasil bahwa ukuran (size) pemerintah daerah, leverage, dan intergovermental revenue berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemakmuran (wealth) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran legislatif atau dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penelitian ini dinyatakan tidak terpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk leverage berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran (size) pemerintah daerah yang diukur dengan total aktiva berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Intergovermental revenue juga terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Noviando (2015) meneliti tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah
dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja
pemerintah daerah otonomi daerah di indonesia. Penelitian menunjukan bahwa karakteristik pemerintah daerah yang diukur dengan tingkat kekayaan daerah dan ketergantungan kepada pemerintah pusat berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan opini audit dan temuan audit juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah otonomi baru.
6 Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian apakah Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, Belanja Daerah, Temuan Audit dan Opini Audit berpengaruh tehadap kinerja pemerintah daerah untuk mengetahui apakah dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pemerintah daerah tidak hanya memenuhi peraturan hukum yang berlaku melainkan apakah dalam proses pencapaian tujuan tersebut telah dilakukan secara ekonomis dan efisien serta telah mencapai hasil yang diharapkan secara efektif sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”.
1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan
latar
belakang
masalah
yang
telah
dikemukakan
sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian adalah : Apakah karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah ?
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui atau menganalisis adanya pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah.
1.4 Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah :
7 Universitas Sumatera Utara
1. Bagi Akademi Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan mengenai penetapan peringkat dan status kinerja pemerintah daerah terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. 2. Bagi Pemerintah Daerah Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. 3. Bagi Peneliti Penelitian
ini
diharapkan
dapat
meningkatkan
wawasan
dan
pengetahuan tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah di indonesia. 4. Bagi Peneliti Selanjutnya Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh calon peneliti berikutnya.
8 Universitas Sumatera Utara
