BAB I PENDAHULUAN. Negara merupakan faktor terjadinya perubahan makro struktur sistem

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Perubahan struktur keuangan global dan pergantian pemerintahan suatu

Negara merupakan faktor terjadinya perubahan makro struktur sistem internasional. Gaya kepemimpinan dan segenap kebijakan yang muncul pada masa pemerintahan tersebut merupakan faktor lajunya denyut nadi suatu kehidupan bernegara. Dunia global melaju ke arah mana sangat tidak terlepas dari kehidupan bernegara negara-negara di dunia, yang kesemua itu tergabung dalam organisasi badan dunia yaitu PBB, dengan finansial di bawah IMF dan World Bank. Keterkaitan antara kepentingan ekonomi, politik maupun keamanan dalam hubungan internasional sangat erat. Sifat kerjasama regional ada yang bersifat lebih longgar dan ada yang telah mendekati negara serikat, seperti uni Eropa sekarang ini. Sejarah masing-masing lembaga regional ternyata juga tidak dapat terlepas dari perkembangan masing-masing negara anggota maupun situasi global. Lima manfaat yang diharapkan dari integrasi ekonomi regional, yaitu:1 1. Mendorong terjadinya peningkatan efisiensi melalui spesialisasi produksi dari masing-masing anggota. 2. Adanya pasar yang lebih luas akan meningkatkan produksi total serta pemanfaatan kapasitas produksi yang ada secara lebih optimal. 3. Meningkatkan bargaining position negara-negara yang ekonominya terintegrasi di forum-forum internasional dan di pasar global. Ini juga akan 1

Dochak Latief, Pembangunan ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Global, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), hal. 210.

Universitas Sumatera Utara

memungkinkan meningkatnya nilai tukar (terms of trade) produk yang dihasilkan negara-negara anggota terhadap produk dari non-anggota. 4. Sebagai stimulus investasi yang lebih tinggi di kawasan yang terintegrasi itu sebagai akibat daya tarik pasar yang luas. 5. Berkembangnya teknologi produksi sebagai akibat adanya inovasi-inovasi untuk menghasilkan output yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Kebijakan perdagangan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dilakukan dengan memerhatikan gejala dan perkembangan yang terjadi di negara lain yang berpengaruh pada perekonomian nasional. Di Indonesia, sejak pertengahan tahun 1980-an, telah melakukan proses pembangunan yang menguntungkan dan ekspor sebagai penggeraknya. Dapatlah dikatakan bahwa keberhasilan perdagangan luar negeri semakin menentukan proses pembangunan nasional. 2 Dalam

rangka

memantapkan

kebijakan

neo-liberalisme,

para

pendukungnya secara gencar, mengampanyekan mitos-mitos berkaitan dengan neo-liberalisme dan lebih lanjut tentang pasar bebas. Lebih lanjut dijelaskan oleh Mansour Fakih, 3 bahwa mitos-mitos itu diantaranya adalah : 1.

2.

3.

perdagangan bebas akan menjamin pangan murah dan kelaparan tidak akan terjadi. Kenyataan yang terjadi bahwa perdagangan bebas justru meningkatkan harga pangan. WTO dan TNC akan memproduksi pangan yang aman. Kenyataannya dengan penggunaan pestisida secara berlebih dan pangan hasil rekayasa genetik justru membahayakan kesehatan manusia dan juga keseimbangan ekologis. kaum perempuan akan diuntungkan dengan pasar bebas pangan. Kenyataannya, perempuan petani semakin tersingkir baik sebagai produsen maupun konsumen. 2

Syahmin AK, Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 11. 3 Ekosuwono, Perdagangan Bebas, Pasar Bebas, Free Trade, Pasar Bebas Antara ASEAN dan China,http://ekosuwono.wordpress.Diakses pada 13 Januari 2011.


4.

5.

bahwa paten dan hak kekayaan intelektual akan melindungi inovasi dan pengetahuan. Kenyataannya, paten justru memperlambat alih teknologi dan membuat teknologi menjadi mahal. perdagangan bebas di bidang pangan akan menguntungkan konsumen karena harga murah dan banyak pilihan. Kenyataannya justru hal itu mengancam ketahanan pangan di negara-negara dunia ketiga. Globalisasi dan pasar bebas memang membawa kesejahteraan dan

pertumbuhan, namun hanya bagi segelintir orang karena sebagian besar dunia ini tetap menderita. Ketika budaya lokal makin hilang akibat gaya hidup global, tiga perempat penghuni bumi ini harus hidup dengan kurang dari dua dollar sehari. Satu miliar orang harus tidur sembari kelaparan setiap malam. Satu setengah miliar penduduk bola dunia ini tidak bisa mendapatkan segelas air bersih setiap hari. 4 Sudah menjadi hal yang diketahui bersama bahwa kebutuhan hidup seharihari terpenuhi ketika melakukan hubungan sosial satu sama lain. Begitu juga di bidang perdagangan, tidak semua komoditi kebutuhan pokok dapat terpenuhi. Tentunya membutuhkan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Hal ini telah dimulai sejak tempo dulu, adanya jalur perdagangan terbuka luas baik jalur darat maupun laut. Indonesia dengan rempah-rempahnya bertukar komoditi industri tekstil Cina ataupun benda-benda seni lainnya. Yang terkadang transaksi perdagangan tersebut lebih berharga dari nilai tukar yang diperdagangakan. Dari daratan Eropa, komoditi dari bahan wol dan bahan makanan dingin adalah komoditi unggulannya. Begitu juga dengan Timur Tengah dan India berupa bahan makanan baik itu bahan baku maupun setengah jadi.

4

Ibid.


Dengan semakin rumitnya institusi sosial, hukum yang berlaku dengan adanya deregulasi sebagai satu kebutuhan untuk mengatur pola-pola perdagangan di setiap abadnya. Dan dewasa ini, hukum diharapkan mampu menciptakan berartinya dan memberikan manfaat dari mekanisme perdagangan yang dilakukan antar bangsa-bangsa di dunia. Kerjasama ekonomi Free Trade Area, merupakan perdagangan di sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi anggota masyarakat dan antar bangsa. Faktor penting bagi setiap negara adalah hubungan perdagangan yang tertib dan adil. Mewujudkan ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan internasional, diperlukan aturan-aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak-hak dan kewajiban para pelaku perdagangan internasional. Manfaat

yang

diharapkan

mendukung

pengaturan

perdagangan

internasional yang tegas adalah terbukanya pasar yang lebih luas bagi negaranegara lain. Kemudahan-kemudahan tersebut berkurangnya tarif dan hambatan non-tarif, khususnya bagi negara-negara berkembang, dinikmatinya special and differential treatment sampai tertentu dan bantuan teknis negara maju. Perangkat hukum internasional yang mengatur hubungan dagang antarnegara ditemukan dalam dokumen GATT (General Agreement on Tarriff and Trade) yang ditandatangani negara-negara tahun 1947, dan mulai diberlakukan sejak tahun 1948. Dari waktu ke waktu ketentuan GATT disempurnakan lewat berbagai putaran perundingan, terakhir lewat perundingan-perundingan putaran Uruguay (1986-1994) yang berhasil membentuk sebuah organisasi perdagangan dunia yaitu World Trade Organization (WTO). Badan inilah yang selanjutnya


akan melaksanakan dan mengawasi aturan-aturan perdagangan internasional yang telah dirintis GATT sejak tahun 1947. Aturan-aturan GATT 1947 diintegrasikan ke dalam sistem WTO, yang tidak hanya mengatur perdagangan barang, tetapi juga perdagagan jasa, masalah hak milik intelektual, dan aspek-aspek penanaman modal yang terkait. GATT (General Agreement on Tarriff and Trade) tidaklah dapat mengatur iklim atau keseluruhan pola sosial melalui persetujuan internasional. Setiap negara pasti akan mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu dibanding mitra-mitra dagangnya. Akan tetapi, secara keseluruhan GATT bertujuan menghasilkan kondisi-kondisi yang seperti tercantum di dalamnya, yaitu bersifat timbal balik dan saling menguntungkan sehingga semua negara mendapatkan manfaat darinya. Hal yang ingin dicapai pada perjanjian Putaran Uruguay ini adalah upaya untuk membendung gejala proteksionisme yang semakin tumbuh dan semakin muncul dalam berbagi variasi. Adapun tujuan putaran Uruguay adalah: 5 a. Menciptakan perdagangan bebas yang akan memberi keuntungan bagi semua negara, khususnya negara-negara berkembang, selain itu juga bertujuan untuk memberi peluang bagi produk-produk ekspor dalam rangka memasok pasar (acces to market) melalui upaya penurunan dan penghapusan tarif, pembatasan kuantitatif, dan tindakan-tindakan non-tarif lainnya; b. Meningkatkan peranan GATT dan memperbaiki sistem perdagangan multilateral berdasarkan prinsip-prinsip GATT dan memperluas cakupan produk perdagangan dunia; c. Meningkatkan kesigapan sistem GATT terhadap perkembangan situasi perekonomian dunia dan high technology; d. Mengembangkan suatu bentuk kerjasama pada tingkat nasional dan internasional untuk mempererat hubungan antar kebijaksanaan ekonomi lain.

5

Syahmin AK., Op-Cit., hal. 62.


GATT dilihat dari segi yuridis merupakan suatu perjanjian internasional atau international treaty. GATT dapat dilihat sebagai serangkaian “atau permainan” di bidang perdagangan internasional yang tercatum dalam suatu dokumen utama, yakni General Agreement on Tarriff and Trade. Sebagai suatu perjanjian internasional atau multilateral treaty, perjanjian GATT merupakan suatu kontrak. Kontrak tersebut merupakan dasar yuridis untuk menegakkan disiplin multilateral berdasarkan aturan yang disepakati bersama. Sejauh ada masalah dalam kegiatan perdagangan, dan sejauh ada langkah atau keputusan bersama yang diperlukan, GATT menjadi forum untuk mengambil langkah tersebut. Integrasi ekonomi yang diberlakukan oleh berbagai kelompok negara seperti terlihat dengan semakin banyaknya terbentuk customs unions, free trade area, common markets dewasa ini di seluruh dunia. Juga sebagai instrument yang digunakan oleh negara kecil untuk meningkatkan kemampuan tawar-menawar dalam perundingan dengan

negara-negara mitra dagang yang lebih besar.

Terkadang bila kelompok-kelompok negara ini menggunakan posisi bersama dalam perundingan, biasanya konsensus lebih mudah dicapai. Dalam kasus-kasus tertentu bahkan pengelompokan sengaja dibentuk untuk bisa mencapai kompromi dan mengatasi kemacetan bahkan untuk semakin gigih mempertahankan posisi bersama mereka masing-masing. Integrasi ekonomi yang lebih ringan tingkatannya yang sejauh ini telah diberlakukan oleh sejumlah Negara anggota WTO adalah Association of South East Asian Nations (ASEAN) yang terdiri dari Brunai Darussalam, Indonesia,


Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Terlepas dari tingkat ekonomi yang mereka impikan, mereka memiliki banyak kepentingan dagang yang sama dan acapkali bisa mengkoordinasikan posisi mereka dan berbicara sebagai satu suara. Jabatan juru bicara dipegang secara bergantian di antara negara-negara anggota ASEAN selama waktu tertentu dan dapat dilakukan bersama-sama sesuai dengan topik diskusi. 6 Berawal dari The Kamboja,

Greater Mekong Subregion yang beranggotakan

Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam dan Cina yang berada di

Semenanjung perairan sungai Mekong dengan jumlah penduduk berkisar 243 juta jiwa. Dimana ASEAN dan GMS ini mengadakan program bersama agar adanya pertumbuhan ekonomi yang sinergis di kawasan Asia. Pada perundingan Uruguay Round yang dilaksanakan untuk memperbaiki rule of law di bidang perdagangan internasional, negara berkembang dan negara ASEAN lainnya, sangat menyadari bahwa untuk menjaga keterbukaan pasar internasional diperlukan kelanjutan momentum dalam proses liberalisasi. Proses liberalisasi di negara maju memerlukan dukungan politis dari pihak yang menghendaki kelanjutan liberalisasi. Annual report ASEAN pada tahun 2002-2003 telah menjadikan prioritas Framework Agreement ASEAN dengan Negara China, Kanada, Uni Eropa, India, Jepang, Korea, Selandia Baru, Rusia dan Amerika Serikat. Kerjasama ini

6

Ibid. hal. 111.


difokuskan sebagai sarana akselerasi dan implementasi perdagangan regional dan liberalisasi investasi dalam mempersempit kesenjangan ekonomi di ASEAN. 7 Untuk memastikan implementasi perdagangan bebas dengan efektif, suatu perjanjian mengenai kepabeanan, the ASEAN customs agreement, ditandatangani. Aneka tarif akan diseragamkan, dan begitu halnya dengan prosedur sistem penilaian dan kepabeanan. Suatu sistem baru ditetapkan, yaitu The Green Lane System, guna mempercepat pengurusan produk-produk yang berada dibawah CEPT (common effective preferential tarriff). 8 Agenda AFTA (ASEAN Free Trade Area) adalah kawasan investasi ASEAN (AIA) dan kawasan industri co-operative (AICO) sebagaimana telah tersebut dalam framework Agreement on Intelectual Property Co-operation. Tidak terlepas dari agreement GATT/WTO dan kerjasama regional, multilateral lainnya yang diistilahkan dengan Closer Economic Relations yang bisa dalam bentuk MNC (multi natinal corporation) yang setidaknya mampu meningkatkan kualitas hidup di semua aspek kehidupan 9 . Beberapa alasan terjadinya investasi langsung luar negeri yang dilakukan lewat MNC, yaitu: (1). MNC memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) dan keunggulan khas yang dimiliki oleh suatu perusahaan (Firms Specific

Advantage);

(2).Keunggulan

lokasi

(location

advantage);

(3).

Internalisasi, termasuk pemilikan modal yang tidak terlihat dengan kasat mata (intangiable assets) seperti keahlian di bidang pemasaran, manajemen dan

7

Annual Report ASEAN 2002-2003, www.digilib.usu.ac.id, diakses pada 20 Mei 2010. Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal.

8

137. 9

Kenneth S. Ferber, Corporation Law, (New Jersey: Prentice Hall, 2002), hal. 50.


tekhnologi, adanya dukungan pemerintah, dan pemilik modal yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal dalam bisnis dan kelompok-kelompok industri. 10 Pertemuan Kepala Negara di Penang pada tahun 2008 mengkaji perkembangan signifikan tentang system hukum di tiap Negara anggota; isu pendidikan hukum di tiap Negara; pelaksanaan arbitrase internasional; memberikan evaluasi atas hukum investasi sebagai tool of social engineering, permasalahan yang dihadapi pengadilan; dan informasi tekhnologi (IT). 11 Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat berkepentingan agar hukum yang mengatur lalu lintas perdagangan internasional benar-benar dapat berjalan. Untuk itu, Indonesia sendiri harus terlebih dahulu menyiapkan norma-norma hukumnya yang sangat mendasar bagi kegiatan ekonomi yang menyangkut hak milik dan lain-lain, hak-hak kebendaan, hukum kontrak, di samping bidang hukum sektoral lainnya. 12 Bagaimana

Indonesia

terhadap

perdagangan

bebas

dapat

dicari

landasannya dari analisis akan kekuatan, kelemahan, kesempatan, serta ancamanancaman yang dihadapi oleh Indonesia sendiri. Kekuatan Indonesia yang terletak pada kekayaan potensial, baik dalam sumberdaya alam maupun manusia. Seperti negara berkembang pada umumnya Indonesia masih kekurangan tenaga ahli di berbagai bidang kegiatan ekonomi dan tertinggal jauh dari negaranegara maju di bidang teknologi system perdagangan bebas sebagaimana ingin diciptakan dalam sistem GATT dan WTO menawarkan kesempatan bagi semua

10

Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hal. 21. ASEAN Law Association, Governing Council Meetings, www.digilib.usu.ac.id, diakses pada 30 April 2010. 12 Ibid., hal.31. 11


negara untuk meningkatkan taraf hidup di bawah disiplin multilateral. Kelemahan-kelemahan Indonesia jika dilihat secara positif dapat merupakan peluang untuk terus meningkatkan pangsa pasar komoditi Indonesia dalam perdagangan internasional sebagaimana diatur WTO yang sedemikian jauh telah mendatangkan hasil yang positif bagi semua anggotanya. Kerjasama ekonomi ini dapat bersifat kerjasama ataupun dalam bentuk integrasi ekonomi regional (regional economic integration). Adapun bentukbentuk kesepakatan regional ini antara lain adalah kerjasama dengan GATT, WTO, NAFTA (North America Free Trade Area), ME (Europen Community), AFTA (Asean Free Trade Area) yang kerjasama itu, kebijakannya dapat berpengaruh kepada dunia bisnis. Keberadaan kesepakatan tersebut semuanya mendorong terjadinya perdagangan bebas, baik dalam skala global atau regional. Hal ini berarti meningkatkan tingkat kompetisi di dalam negeri, yang berarti bisa menjadi ancaman bagi Indonesia. Tetapi di sisi lain, hal tersebut ini dapat juga membuka kesempatan untuk berekspansi usaha ke negeri lain, yang dilaksanakan oleh Indonesia sebab Indonesia telah memiliki komitmen untuk ikut serta dalam perdagangan bebas, bahkan mempeloporinya, oleh karena itu tentunya harus mengikuti aturan main yang telah disepakati. Suatu perubahan dalam sistem pasar, dari yang terproteksi menjadi pasar terbuka (bebas) tanpa rintangan. Tentu akan menciptakan tantangan dan peluang seperti halnya ancaman dan kendala bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Dari sisi tantangan atau peluang, bagi para pengusaha Indonesia terutama yang terkait dengan kegiatan ekspor, terbukanya pasar merupakan peluang yang sangat besar.


Hal ini memungkinkan perkembangan usaha dengan pesat yang menguntungkan secara ekonomi. Akan tetapi, di lain pihak pasar yang tadinya terproteksi akan terintegrasi. Dengan sendirinya tingkat persaingan regional pun akan lebih ketat. Para pengusaha Indonesia tidak lagi menghadapi persaingan dari pengusaha dalam negeri, melainkan menghadapi semua pengusaha dari luar negeri seperti pengusaha ASEAN (AFTA). Data terakhir dari World Bank menunjukkan bahwa dalam ekspor barang, Indonesia berada di posisi ke-26 dengan pangsa pasar hanya satu persen. Sementara itu, Cina menduduki posisi teratas dari kelompok negara Asia dengan harapan mencapai empat persen. Walaupun perdagangan barang (merchandise trade) tetap penting dan akan terus berkembang di masa depan perdagangan jasa (commercial services) juga akan mendominasi dunia. Dalam hal ini, Indonesia tampak masih lemah sehingga tidak termasuk ke dalam kategori negara pengekspor produk jasa menurut World Bank. Di pasar Asia (termasuk Australia), setelah Jepang, Cina merupakan eksportir terbesar untuk kategori barang. Indonesia dengan penduduk lebih dari 200 juta jiwa berada di peringkat ke-10 dengan nilai US $49 miliar atau 3,5% dari total nilai ekspor barang di pasar Asia pada tahun 1999. Di kelompok ASEAN, kontribusi Indonesia dalam total ekspor dari 10 negara anggota ASEAN hanya 1,8%. Sementara Malaysia 6% dan Singapura 9,4%. Pada tahun 1999 pangsa Indonesia naik menjadi 2,3%. 13 Apabila nantinya Indonesia tidak siap menghadapi pasar bebas, semua produk akan tersisihkan di pasar ekspor. Sebaliknya semua produk impor akan

13

Ibid., hal.125.


mengusai pasar dalam negeri. Hal ini selanjutnya dapat mengakibatkan di satu pihak, banyak perusahaan nasional tutup dan berarti pengangguran meningkat. Di sisi lain, Indonesia akan mengalami kesulitan devisa sehingga akan semakin tergantung pada utang luar negeri. Dan perangkat peraturan seperti apakah yang dapat dijadikan sebagai proteksi dalam negeri dari investor asing yang kondisinya memang tidaklah pernah terlepas dalam keadaan krisis seperti dewasa seperti ini. Setidaknya ada dua hal yang sebaiknya dilakukan pemerintah dalam menghadapi pasar bebas ini, yaitu: 14 1. Pemerintah harus menyiapkan sebaik-baiknya berbagai fasilitas dasar (public guards) sesuai fungsinya seperti pendidikan, pengembangan teknologi dan informasi, kesehatan, keamanan dan infrastruktur fisik umum, misalnya jalan, telekomunikasi, keuangan, pelabuhan darat dan laut, terutama peraturan yang mengantisipasi perdagangan bebas tersebut. 2. Pemerintah harus merumuskan kebijakan ekonomi (termasuk industri, investasi, pertanian, moneter, dan fiskal), kebijakan pendidikan, kebijakan teknologi, dan kebijakan nonekonomi lain yang sepenuhnya mendukung persaingan dunia usaha menghadapi era perdagangan bebas yang pertama yakni AFTA. Dalam menangani substansi perundingan Uruguay Round, Indonesia seperti juga halnya dengan banyak negara berkembang lainnya, harus mempersiapkan kegiatan tersebut dari tahap yang paling awal. Dari serangkaian substansi yang tercakup dalam perundingan Uruguay Round, ada beberapa bidang dan masalah yang menjadi perhatian Indonesia karena pentingnya hal-hal tersebut untuk Indonesia. Agar penanganan proses perundingan yang sedang berjalan waktu itu dapat dikaitkan dengan kepentingan Indonesia secara eksplisit, sebagai pedoman pada waktu perundingan. 15

14

Ibid., hal.125. Ibid.

15


Berdasarkan kerangka AFTA, Indonesia juga aktif dalam kerjasama ekonomi sub-regional IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle), IMT-GT (Indonesia, Malaysia, Thailand Growth). BIPM-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina East ASEAN Growth Area). Konsekuensi dari kegiatan ini, Indonesia telah menjadi pasar yang terintegrasi dengan pasar dunia. Hal ini berarti pasar domestik Indonesia terbuka lebar bagi pasar dunia, dan ini merupakan peluang dan sekaligus harapan positif bagi ekonomi Indonesia, terutama adanya jaminan kepastian hukum terhadap berbagai masalah sehingga investasi dapat berkembang secara baik dengan ketentuan yang berlaku. Menghadapi berbagai hal yang bersifat global dan perubahan di lingkungan internasional adalah bagaimana memperkuat homefront sehingga potensi yang dimiliki bisa dieksploitasikan secara optimal. Untuk mencapai kondisi ideal ini, sekurang-kurangnya ada empat faktor yang harus diperhatikan, yaitu: 16 1. 2. 3. 4.

Kelengkapan infrastruktur; Hukum; Proses; dan Kelengkapan kelembagaan (institusi). Untuk menjamin kebebasan berusaha atas dasar kesempatan yang sama

dalam melakukan kegiatan

usaha (equal opportunity to have fair share in

business) perilaku usaha memerlukan landasan hukum yang memberi jaminan kebersamaan dan keadilan. Perilaku bisnis yang bersifat negatif dan tidak wajar dan tidak adil perlu dilarang atau dibatasi perilaku usaha yang masuk dalam kategori ini antara lain mencakup ketentuan tentang persekongkolan dalam

16

Ibid., hal. 123.


penetapan harga (price fixing), keharusan mengikuti harga jual yang ditetapkan produsen (resale price maintance), diskriminasi harga, keharusan membeli produk ikutan

dari

produk

tertentu,

melakukan

transaksi

bisnis

hanya

pada

pengusaha/pihak tertentu, melakukan transaksi bisnis dengan pengusaha/pihak tertentu, segmentasi pasar, dan pengalokasian wilayah pasar, serta perilaku bisnis yang mematikan usaha pesaing lainnya. 17 Selain itu, di bidang struktur pasar juga perlu diatur ketentuan

yang meliputi peraturan perundangan mengenai

konsentrasi pengusaan pasar, tata niaga, monopoli, serta oligopoly, dan lain-lain. Aspek kelembagaan bagi eksistensi pelaku ekonomi juga memerlukan landasan hukum. Hukum yang memberi landasan kelembagaan usaha sesuai dengan UUD 1945, yaitu swasta, koperasi dan BUMN, beberapa di antaranya telah ditetapkan dalam undang-undang, seperti Undang-Undang Perseroan, Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, namun tidak tetutup kemungkinan diperlukan peraturan perundangan yang mengatur bentuk konglomerasi pelaku ekonomi, seperti pelaku usaha dalam bentuk group, perusahaan multinasional, dan sebagainya. Aspek kelembagaan pelaku bisnis memerlukan landasan hukum yang menegaskan hak dan kewajibannya sebagai entitas bisnis serta ketentuan hukum yang memberi pengaturan pada pengelolaaannya. 18 Hukum yang mengatur lapangan usaha sektoral mengikuti pembagian sektor-sektor ekonomi perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk ketentuan hukum berupa Undang-Undang mengenai lapangan usaha. Pranata hukum 17

Ibid., hal. 25. Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal.

18

132.


sektoral akan dapat membedakan lapangan usaha mana yang hanya dilakukan oleh Negara, lapangan usaha mana yang hanya dilakukan oleh swasta pada sektorsektor pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa. Masing-masing sektor diberi landasan hukum, seperti undang-undang perikanan, kehutanan, peternakan, perbankan, asuransi, dan sebagainya. 19 Hal lain, adalah diperlukannya hukum yang mengatur perlindungan konsumen yang menyangkut hak dan kewajiban masyarakat konsumen serta memberikan perlindungan Dikarenakan

sistem

bagi terjaminnya hak dan kewajiban tersebut.

perekonomian

Indonesia

bersifat

terbuka,

sebagai

konsekuensinya perekonomian nasional harus peka terhadap perkembangan yang terjadi pada perekonomian dunia, terutama terhadap gejolak yang ditimbulkan oleh perekonomian Negara mitra kerja dan yang berpengaruh terhadap hubungan ekonomi, perdagangan, dan moneter antarnegara. Berbagai kebijakan perdagangan selama ini telah menciptakan ekonomi nasional yang lebih beragam dan berdaya saing. Setelah upaya peningkatan daya saing ekonomi nasional menampakkan hasilnya, ekonomi nasional telah mampu menghasilkan produk-produk yang makin beragam dalam jumlah dan kualitas yang semakin meningkat. Keadaan seperti ini, menjadikan kepentingan utama ekonomi nasional telah mampu menghasilkan produk-produk yang makin beragam dalam jumlah dan kualitas yang semakin meningkat, serta sistem penyelenggaraan perdagangan antarbangsa yang mendorong untuk itu seperti faktor dari luar serta kebijakan pemerintah yang menciptakan iklim yang sehat

19

Ibid., hal.138.


dan keaktifan dunia untuk mencari dan memanfaatkan peluang yang terbuka oleh perkembangan eksternal dan iklim usaha yang baik. Adanya penyempurnaan dalam aturan permainan di berbagai bidang, maka untuk sektor-sektor manufaktur maupun pertanian, yang sering menghadapi ketidakpastian akibat-akibat langkah unilateral yang diambil alih negara yang lebih kuat, terdapat peningkatan kepastian usaha sehingga dapat mengurangi hambatan dalam perdagangan yang dapat akibat penyalahgunaan aturan GATT yang ada. Berkenaan dengan adanya hambatan yang dihadapi integrasi pasar, terlebih lagi dengan adanya pasar bebas, apakah kebijakan di bidang perdagangan selama ini baik oleh negara maju ataupun negara berkembang telah salah arah? Lalu, seperti apakah kebijakan yang nantinya mampu mengurangi distorsi pasar dan menjaga stabilitas ekonomi tetap berjalan? B. Perumusan Masalah Dari uraian latar belakang diatas, adapun rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah suatu kebijakan dinyatakan tanggap terhadap perubahan makrostruktur sistem internasional? 2. Bagaimanakah Kesiapan Hukum di Indonesia menghadapi liberalisasi perdagangan berdasarkan China-AFTA Free Trade Agreement? 3. Bagaimanakah hambatan-hambatan yang dihadapi industri nasional yang dapat menurunkan daya saing dalam menghadapi liberalisasi perdagangan berdasarkan China-AFTA Free Trade Agreement?


C. Tujuan Dari Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagi berikut: 1. Untuk mengetahui

suatu kebijakan dinyatakan tanggap terhadap

perubahan makrostruktur sistem internasional. 2. Untuk mengetahui kesiapan hukum Indonesia menghadapi liberalisasi perdagangan berdasarkan China-AFTA Free Trade Agreement. 3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi industri nasional yang dapat menurunkan daya saing dalam menghadapi liberalisasi perdagangan berdasarkan China-AFTA Free Trade Agreement. D. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Secara Teoritis Dapat mengetahui suatu kebijakan yang tanggap terhadap perubahan makrostruktur sistem internasional, kemudian

kesiapan hukum di

Indonesia menghadapi liberalisasi perdagangan dan hambatan-hambatan yang dapat menurunkan daya saing industri dalam negeri dalam menghadapi liberalisasi perdagangan berdasarkan China-AFTA Free Trade Agreement. 2. Secara Praktis Dapat mengetahui harmonisasi hukum dari berbagai produk hukum perubahan makrostruktur sistem internasional yang ada, khususnya Agreement AFTA Cina-Indonesia ke dalam hukum nasional, dan kesiapan


hukum Indonesia menghadapi liberalisasi perdagangan, serta berbagai hambatan yang dapat menurunkan daya saing industri dalam negeri menghadapi liberalisasi perdagangan berdasarkan China-AFTA Free Trade Agreement E. Keaslian Penulisan Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Kebijakan Di Bidang Perdagangan Yang Tanggap Terhadap Perubahan Makrostruktur Sistem Internasional (Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian AFTA Cina-Indonesia)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama. Jadi penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1. Kerangka Teori Perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara akan menimbulkan hubungan interdependensi dan integrasi dalam bidang investasi atau ekonomi Indonesia ataupun Negara lain, dimana lalu lintas perdagangan akan bebas tanpa hambatan tarif bea masuk maupun non tarif dalam arti substansi berbagai undangundang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas Negara. Dengan


sebuah tawaran hak untuk hidup dan mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. 20 Peran Negara dalam hal ini menurut Smith; pertama adalah tugas untuk melindungi masyarakat dari kekerasan dan serbuan negara lain. Kedua, untuk melindungi sejauh mungkin setiap warga masyarakat dari ketidakadilan dan pemaksaan/pemerasan yang dilakukan oleh warga negara lain, atau tugas menyelenggarakan secermat mungkin tata keadilan. Ketiga adalah tugas untuk mengadakan serta mempertahankan prasarana publik dan berbagai lembaga publik yang ada bukan hanya untuk kepentingan orang-orang atau kelompok tertentu. 21 Peran pemerintah yang patut-tapi terbatas dilakukan dengan intervensi pemerintah diperlukan kalau mekanisme pasar gagal, dengan membuat hukum untuk mengarahkan kegiatan ekonomi dan menghindari timbulnya distorsi. John Rawls berpendapat bahwa institusi-institusi sosial dan hukum janganlah

dipandang

sebagai

penghambat

perkembangan

hidup

ketika

berdasarkan dua prinsip berikut: 22 1. Prinsip Kesamaan Tiap-tiap pribadi mempunyai hak akan suatu system total kebebasan, dan dapat disesuaikan dengan system kebebasan yang sama besar bagi orang lain. Menurut prinsip ini keseluruhan keuntungan masyarakat dibagi rata di antara angota-anggota masyarakat yang sama. Pemerataan ini mencakup pemerataan dalam kebebasan dalam peluang untuk berkembang ataupun dalam pendapatan dan kekayaan. 20

Bismar Nasution, Implikasi AFTA Terhadap Kegiatan Investasi dan Hukum Investasi Indonesia,www.digilib.usu.ac.id.diakses pada 18 Maret 2010. 21 Mahmul Siregar, Perdagangan dan Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Kesiapan Hukum di Indonesia dalam Menghadapi Persetujuan Perdagangan Multilateral Yang Terkait Dengan Peraturan Penanaman Modal, Disertasi Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum USU Medan, 2005 22 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan sejarah, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hal. 200.


2.Prinsip Ketidaksamaan Prinsip ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga berpihak pada golongan masyarakat yang paling lemah dengan berlakunya suatu peraturan hukum sebagi system pengadilan yang dilakukan melalui sanksi-sanksi. Menurut George Scwarenberger, ada prinsip perjanjian internasional yang memiliki arti penting, yaitu sebagai berikut: 23 1. Prinsip Minimum Standar Prinsip ini bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan kepada pedagang atau pengusaha asing dan harta miliknya. Dalam perkembangaannya kemudian, prinsip ini banyak dicantumkan dalam berbagai perjanjian internasional. Adanya pencantuman prinsip standar minimum ini menjadi suatu aturan hukum kebiasaan internasional dan penerapannya berlaku pula terhadap semua negara, bukan saja pedagang. 2. Prinsip Perlakuan Sama (Identical Treatment) Berkenaan dengan perlakuan yang sama demikian biasanya tertuang dalam suatu perjanjian, baik yang sifatnya multilateral maupun bilateral. 3. Prinsip Perlakuan Nasional (National Treatment) Prinsip perlakuan nasional atau disebut juga sebagai klausul perlakuan nasional merupakan salah satu pengejewantahan dari prinsip nondiskriminasi. Klausul ini ditemukan dalam berbagai pejanjian termasuk dalam GATT dan perjanjian-perjanjian persahabatan, perdagangan dan navigasi. Klausul ini mensyaratkan suatu negara untuk memperlakukan hukum yang sama-sama diterapkan terhadap barang-barang, jasa atau modal asing yang telah memasuki pasar dalam negerinya dengan hukum yng diterapkan terhadap produk-produk atau jasa yang dibuat dalam negeri. 4. Prinsip Dasar atau Klausul Most Favoured-Nation (MFN) Klausul MFN ini adalah prinsip non-diskriminasi diantara negara-negara. Prinsip ini mensyaratkan, suatu negara harus memberikan hak serupa kepada negara ketiga. Negara-negara menganggap prinsip MFN ini sebagai suatu perlakuan khusus.

23

Huala Adolf, Loc-cit., hal. 31.


5. Prinsip Menahan Diri Untuk Tidak Merugikan negara lain Prinsip hukum ekonomi internasional lain yang sifatnya tambahan adalah kewajiban menahan diri untuk merugikan negara lain. Dalam perjanjianperjanjian mengenai masalah-masalah ekonomi telah mengakui adanya suatu kewajiban kepada negara-negara untuk tidak menimbulkan beban ekonomi kepada negara lain karena adanya kebijaksanaan ekonomi domestik negara yang bersangkutan. Di era globalisasi dewasa ini, kebijaksanaan perekonomian nasional tidak dapat lagi berdiri eksklusif terlepas dari kepentingan-kepentingan negara lain, maka sesuai dengan prinsip kewajiban menahan diri untuk tidak merugikan negara lain, maka seyogyanya pemerintah perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang berkepentingan. 6. Standard of Preferential Treatment Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip yang memberikan hak yang sama kepada semua pihak. 7. Standard of Equitable Treatment Prinsip yang memberikan jalan keluar dalam keadaan terdapat ketidakseimbangan mata uang atau perubahan struktur ekonomi negara yang telah memaksa negara mengambil kebijakan pembatasan impor. Prinsip ini merupakan satu-satunya cara untuk memberlakukan MFN dan mendapatkan keadilan proporsional diantara negara-negara. Peran Cina di Asia Tenggara, dapat dilihat baik dari jumlah penduduknya maupun terutama di bidang ekonomi. Menurut Paul Krugman, bahwa dinamika pertumbuhan ekonomi di Asia secara bersama-sama terjadi, selain karena segisegi

sosial-ekonomi

yang

merupakan

faktor

terpenting

yang

harus

dipertimbangkan yang merupakan fondasi perekonomian negara, termasuk stabilitas manajemen makro, tingkat investasi yang tinggi dalam human capital, khususnya pendidikan, keamanan sistem keuangan, distorsi harga yang relatif serta keterbukaan terhadap teknologi luar negeri dan perdagangan antar negara Asia Timur, yang kesemuanya membuat Asia lebih menarik dibandingkan bagian dunia yang lain. Sedangkan menurut Gary Gereffi, adanya pertumbuhan ekonomi


yang dinamis, terletak pada fundasi kelembagaan mikro yang mempengaruhi tingkat pembangunan lokal (Asia), yang terkait dengan budaya. Masyarakat etnik Cina yang secara luas berada di seluruh daerah dan telah membentuk jaringan ekonomi dan sosial antar mereka, keberadaan ini merupakan salah satu pilar kelembagaan mikro dari proses pembangunan, yang memfasilitasi inovasi-inovasi secara organisasional, dan kajian-kajian teknologi di dalam negeri, jaringan tersebut lebih penting dari kewarganegaraan dan perbedaan budaya. 24 Dalam integrasi pasar dikenal adanya standar evaluasi statis atas kriteria terhadap penciptaan pasar dan pengalihan pasar. Penciptaan pasar terjadi ketika keadaan umum hambatan-hambatan eksternal dan internal perdagangan bebas terarah pada perubahan produksi dari harga produksi tinggi ke rendah di tiap negara anggota. Misalnya, sebelum integrasi pasar, negara A dan B penghasil produk tekstil untuk pasar lokal. Negara A boleh jadi lebih rendah biaya produksinya, tetapi kemudian di ekspor ke negara B dengan tarif yang tinggi. Apabila negara A dan B membentuk sebuah Customs Union dengan menghilangkan segala hambatan pada internal pasar, produksi negara lebih efisien sebagai pembentuk pasar. 25 Di Cina, berinvestasi dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: 26 1. Perusahaan yang sepenuhnya dimilki oleh pihak asing ( A Wholly Foreign Owned Enterprises). 2. Kerjasama dalam permodalan ( An Equity Joint Venture). 3. Kerjasama dalam menjalankan bisnis ( A Corporative Joint Venture).

24

Ibid., hal. 139. Michael P. Todaro, Economic Development, (England: Addison Wesley Longman Limited, 1997), hal. 482. 26 Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hal. 268. 25


Dalam konteks pembaharuan hukum di era AFTA 2003 upaya untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum di Indonesia semakin penting untuk dikaji. Oleh karena itu, kebijaksanaan pembaharuan hukum di Indonesia dalam era AFTA hendaknya berorientasi kepada jaminan dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan AFTA. Di samping itu, yang harus menjadi perhatian dalam pembaharuan hukum itu, adalah sarana yang dapat memperlancarnya jalan perekonomian. Menurut studi yang dilakukan Burg’s mengenai hukum dan pembangunan terdapat 5 (lima) unsur yang harus dikembangkan supaya tidak menghambat ekonomi, yaitu stabilitas (stability), prediksi (predictability), keadilan (fairness), pendidikan (education), dan pengembangan khusus dari sarjana hukum (the special development abilities of the lawyer). 27 Selanjutnya Burg’s mengemukakan unsur pertama dan kedua di atas ini merupakan persyaratan supaya sistem ekonomi berfungsi. Di sini stabilitas berfungsi untuk megakomodasi dan menghindari kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Sedangkan prediksi merupakan kebutuhan untuk bisa memprediksi ketentuanketentuan yang berhubungan dengan ekonomi suatu negara. Hal ini sesuai dengan J. D. Ny. Hart yang juga mengemukakan konsep hukum sebagai dasar pembangunan ekonomi seperti, predictability, procedural capability, codification of

goals,

aducation,

balance,

defenition and clarity of status serta

27

Bismar Nasution, Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi, Gelanggang Mahasiswa USU, 17 April 2004.


accomodation. 28 Dengan mengacu pada pendekatan hukum dalam pembangunan ekonomi tadi, maka hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 29 Pertama, hukum harus dapat membuat prediksi (predictability), yaitu apakah hukum itu dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku dalam memprediksi kegiatan apa yang dilakukan untuk proyeksi pengembangan ekonomi. Kedua, hukum

mempunyai kemampuan prosedural (procedural

capability) dalam penyelesaian sengketa. Misalnya dalam mengatur peradilan tribunal (court of administrative tribunal), penyelesaian sengketa diluar pengadilan (alternative dispute resolution) dan sengketa. Ketiga, pembuatan, pengkodifikasian hukum (codification of goals) oleh pembuat hukum bertujuan untuk pembangunan Negara. Keempat, hukum setelah mempunyai keabsahan, agar mempunyai kemampuan maka harus dibuat pendidikannya (education) dan selanjutnya disosialisasikan. Kelima, hukum itu dapat berperan menciptakan keseimbangan (balance). Karena hal ini berkaitan dengan inisiatif pembangunan ekonomi. Keenam, hukum itu berperan dalam menentukan defenisi dan status yang jelas bagi kepentingan individu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Terakhir, tidak kalah pentingnya dan harus ada dalam pendekatan hukum sebagai dasar pembangunan adalah unsur stabilitas. Gejala multinational corporation ini begitu kuatnya dirasakan oleh para ekonom dari Negara-negara Barat sendiri, sehingga sulit bagi kita untuk mengenyampingkannya begitu saja. Sebenarnya tidak diketahui secara pasti berapa persen dari PMA yang memasuki Indonesia yang masuk kategori raksasa. 28

Bismar Nasution, Implikasi AFTA Terhadap Kegiatan Investasi Dan Hukum Investasi Indonesia, Digilib PPS USU, 18 Maret 2010. 29 Ibid.


Tetapi diduga bahwa persentase ini memang setinggi yang diduga Dr. Panglaykim mengingat bahwa operasi raksasa ini mengambil berbagai bentuk, mulai dari direct investment, contracts, atau licenses, hingga production sharing guaranted demand contracts, technical assistance, atau portfolio capital, suatu range PMA yang cukup wah dan bervariasi. 30 Berdasarkan data yang ada betapa PMA Amerika Serikat yang berbentuk multinational corporation meningkat dengan cepatnya di Asia dan Afrikakenaikan sebesar 90,36 persen dalam 10 tahun. Trend ini nampak pula untuk PMA dari Jepang dan Negara-negara di Eropa Barat. Melihat semua data yang secara sederhana tersebut, bisa kita duga bahwa: 31 1. Derasnya arus masuk PMA dari berbagai Negara ke Indonesia, terutama dari USA, Jepang, dan Eropa Barat, banyak hubungannya dengan perkembangan-perkembangan yang tepat dari multinational corporation di Negara-negara tersebut; dan 2. Mengingat operasi perusahaan-perusahaan itu bisa mengambil berbagai variasi bisa diduga bahwa persentase PMA yang dikuasai oleh perusahaan besar dan mungkin akan terus bertambah terutama dengan semakin banyaknya merger di antara perusahaan-perusahaan dari blok barat. Berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan kerjasama (jointventure) yang dilakukan antara modal asing dengan modal nasional. Dimulai sejak permulaan suatu usaha kerjasama sampai pada pengelolaan perusahaan. Hal yang perlu dipahami oleh para pihak khususnya pemodal nasional bahwa kerjasama (joint venture) yang dilakukan antara modal dilihat dari segi ekonomi adalah perimbangan modal kedua belah pihak, pembagian kepentingan, pembagian kerja (manajemen), masalah alih tekhnologi (know-how) serta masalah

30

Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 12. 31 Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Mau Kemana Pembangunan Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal.276.


Indonesianisasi. Ketiga aspek atau segi mendasar harus diperhatikan oleh kedua belah pihak bilamana akan melaksanakan suatu usaha kerjasama (joint venture) dalam bentuk usaha patungan dengan mempertimbangkan adanya conflict of interest ataupun baik buruknya suatu penanaman modal asing bagi negara sedang berkembang. 2. Kerangka Konsepsi Untuk menghindari perbedaan penafsiran tentang konsep-konsep hukum yang dipergunakan dalam tesis ini, defenisi operasionalnya adalah sebagai berikut: 1. Pasar bebas adalah kegiatan-kegiatan perniagaan dari suatu Negara asal (country of origin) yang melintasi perbatasan menuju suatu Negara tujuan (country of destination) yang dilakukan oleh perusahaan multinational corporation (MNC) untuk melakukan perpindahan barang dan jasa, perpindahan modal, perpindahan tenaga kerja, perpindahan teknologi (pabrik) dan perpindahan merk dagang. 32 2. AFTA (Asean Free Trade Area) adalah organisasi kerjasama ekonomi perdagangan regional yang anggotanya terdiri atas sepuluh Negara ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, yang bertujuan meningkatkan arus/kegiatan perdagangan dan mendorong masing-masing Negara anggota untuk mengadakan spesialisasi dinamis, mendorong

32

Harry Walluyo, Ekonomi Internasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal. 3.


peningkatan

investasi,

peningkatan

employment,

dan

peningkatan

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. 33 3. Iklim usaha adalah koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatikan kestabilan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi antarwilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yang mengedepankan kepastian dan penegakan hukum. 34 4. Free Trade Area adalah suatu organisasi ekonomi internasional yang berupaya secara bertahap menghapuskan semua tarif-tarif internal dan pembatasan kuantitatif, termasuk penghapusan rintangan atau hambatan kuota perdagangan terhadap negara-negara anggota lainnya, dan setiap negara dalam kawasan perdagangan bebas ini tetap memiliki kebebasan untuk mengenakan tarif terhadap produk-produk yang berasal dari negara ketiga (non-anggota). 35 5. Perusahaan multinasional adalah sekelompok perusahaan dari berbagai negara yang tergabung menjadi satu oleh ikatan pemilikan bersama dan tanggap terhadap satu strategi manajemen bersama, menjalankan keseluruhan usaha dan operasinya dalam bentuk suatu strategi dunia yang terkoordinasi mulai dari pembelian bahan baku, produksi, pemasaran, riset, dan development, pengembangan teknologi, modal yang siap pakai

33

Hamdy Hadi, Ekonomi Internasional-Teori dan Kebijakan Perdagangan Nasional, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 97. 34 Sentosa Sembiring, Op-Cit., hal. 420. 35 Huala Adolf, Op-Cit., hal. 95.


dalam usahanya mencapai sasaran pertumbuhan perusahaan jangka panjang. 36 6. Perjanjian (Agreement) adalah suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrument tunggal atau berupa dua atau lebih instrument yang saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya. 37 7. Makro Struktur Sistem Internasional adalah suatu situasi global dimana terdapat pertemuan kepentingan yang dituangkan dalam politik luar negeri bangsa-bangsa dunia. 8. CAFTA adalah bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dengan Cina di bidang perdagangan yang dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabel dengan mengedepankan keutuhan dan kedaulatan masingmasing negara anggota. 9. Industri nasional adalah pilar-pilar perekonomian Indonesia, didasarkan kepada penggarisan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disingkat dengan UUD 1945 melalui satuan unit-unit usaha baik itu dengan keberadaan usaha swasta ataupun koperasi yang mempunyai peran yang menentukan dalam palaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang perekonomian. 38

36

Aminuddin Ilmar,Op-Cit., hal.12. I Wayan Parthiana, Hukum perjanjian Internasional Bagian 1, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 12. 38 Pariata Westra, Administrasi Perusahaan Negara Perkembangan & permasalahan, (Ciawi: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 1. 37


G. Metode Penelitian 1. Jenis dan Sifat Penelitian Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu melakukan analisis ilmiah terhadap bahan hukum dengan memperbolehkan penggunaan analisis ilmiah ilmu-ilmu lain untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang diteliti dengan cara kerja ilmiah serta cara berpikir yuridis yang terkait untuk kepentingan analisis bahan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk melukiskan permasalahan yang ada berdasarkan data awal yang akan diteliti dengan menggunakan teori-teori dan hipotesa yang relevan dengan penelitian ini. 2. Sumber Bahan Hukum Pada penelitian ini sumber bahan hukumnya berupa: a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan berupa konvensi internasional di tingkat global, bilateral ataupun regional yang

mengatur aktivitas bisnis internasional,

yang berkenaan dengan investasi dan jasa. b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri atas buku-buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para ahli, makalah-makalah dan media internet yang berbicara mengenai structure, substance, dan legal culture nya. 39

39

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hal. 159.


30

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, bibiliografi, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah. 3. Metode Pengumpulan Data Pada penelitian kepustakaan (library research) metode pengumpulan sumber bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan bahan hukum berupa buku rujukan pendapat para sarjana hukum yang relevan dengan penelitian ini dan pendekatan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer baik berupa legislation maupun regulation. Bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu tersebut. 40 4. Analisis Data Bahan hukum yang dikumpulkan tersebut diklasifikasikan serta dianalisis secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi sehingga terlihat pola kecenderungan dan modus operandi dari AFTA China-Indonesia sehingga dapat membantu sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam pembuatan kebijakan hukum secara tepat.

40

Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2008), hal.393.


BAB I PENDAHULUAN. Negara merupakan faktor terjadinya perubahan makro struktur sistem

Recommend Documents