BAB I Pendahuluan 1.1
Latar Belakang Peran industri asuransi dalam perekonomian Indonesia, tidak diragukan lagi sangat besar dan sangat luas. Asuransi dapat dikategorikan sebagai suatu produk yang dapat ditawarkan kepada konsumen. Kotler dan Amstrong Pmenjelaskan di dalam bukunya bahwa sebuah produk dapat berupa apa saja yang dapat ditawarkan kepada masyarakat, digunakan atau dikonsumsi dan dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat, sebagaimana dikutip: “A product as anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use or consumption and that might satisfy a want or need.”1 Sebagai suatu produk, jasa perkembangan asuransi relatif lambat karena menurut beberapa pakar, produk-produk asuransi kurang diminati konsumen (un-sought goods), akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa sejumlah aktivitas industri dan perdagangan tidak mungkin berlangsung tanpa
dukungan
produk
jasa
asuransi.2
Suatu
perusahaan
1 Kotler, P., Armstrong, G., Brown, L., and Adam, Marketing. Pearson Education Australia/Prentice Hall. . (2006) 2 Mulyadi Nitisusastro, Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia, Penerbit Alfabeta, Bandung,2013, hlm 3
yang
mengalihkan
resikonya
melalui
perjanjian
asuransi
akan
dapat
meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar.3 Konsep pengalihan resiko, sebagaimana yang dikemukaan oleh Tarsius Tramudji adalah sebagai berikut: “Suatu resiko yang dialihkan kepada pihak lain secara ekonomis mempunyai arti yang sangat penting. Artinya, apabila seseorang karena suatu hal menderita kerugian, maka ia tidak sedemikian saja jatuh. Dengan bantuan pihak yang bersedia mengambil alih resikonya tadi maka orang tersebut dapat berdiri kembai dan dapat dengan mudah untuk mulai usahanya kembali.” Menurut James M Carson, resiko asuransi ditanggung oleh perusahaan asuransi, yang kemuadian perusahaan asuransi tersebut yang akan meanggung resiko-resiko, sebagaimana dikutip: "Insurance risk is often taken by insurance companies, who then bear a pool of risks including market risk, credit risk, operational risk, interest rate risk, mortality risk, longevity risks.4 Beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa pengalihan resiko di dalam jasa asuransi, memberikan manfaat kepada masyarakat, perusahaan dan juga pembangunan negara. Hal tersebut tentunya semakin mendorong perkembangan bisnis asuransi. Perkembangan bisnis asuransi di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menjadi salah satu peluang bisnis yang menjanjikan.Sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa asuransi bukan Man Suparman Sastrawidjajadan Endang, Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, Penerbit Alumni, Bandung, 2013, hlm 1 4 James M. Carson; Elyas Elyasiani; Iqbal Mansur(December 2008), "Market Risk, Interest Rate Risk, and Interdependencies in Insurer Stock Returns, The Journal of Risk and Insurance, , 12/2008, Volume 75 3
2
hanya untuk melindungi diri dari resiko yang akan dialami, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang. Hal tersebut berbanding lurus dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk berasuransi yang semakin besar. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi dengan berbagai fenomena empiris yang terjadi, menunjukkan bahwa perkembangan industri asuransi di Indonesia masih sangat tergantung dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi bukan berarti industri asuransi nasional tidak mampu memberikan kontribusi apapun dalam pembangunan perekonomian di Indonesia.5 Berbagai perusahaan asuransi kemudian berlomba-lomba menawarkan program dan produk asuransi baik bagi masyarakat maupun perusahaan, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat pertumbuhan bisnis asuransi jiwa di Indonesia selama lima tahun terakhir tumbuh sekitar 30% (tiga puluh persen) setiap tahun.6 Berdasarkan Laporan Perasuransian tahun 2011, perusahaan asuransi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Pertumbuhan tersebut ditunjukkan oleh peningkatan jumlah premi bruto industri asuransi pada tahun 2011 mencapai Rp.125,1 Triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 17,5% dari tahun sebelumnya (2010) sebesar Rp.106,4 Triliun. Kontribusi terbesar premi bruto industri asuransi tahun 2010 berasal dari sektor asuransi kerugian dan reasuransi Hendrisman Rahim, “Optimisme Pertumbuhan Asuransi Indonesia: Proyeksi Perkembangan Lima Tahun (2014-2018)”, Jurnal Asuransi dan Manajemen Resiko. Volume 1. Nomor 2, September 2013, hlm 3 6 Arif Budianto, “Bisnis Asuransi Jiwa Tumbuh 30% Per Tahun”, diakses dari http://ekbis.sindonews.com/read/754322/34/bisnis-asuransi-jiwa-tumbuh-30-per-tahun, pada tanggal 26 Juni 2013 5
3
sebesar 25,6%, penyelenggara program asuransi PNS dan TNI/Polri sebesar 9,4% serta penyelenggara program asuransi sosial dan jaminan har tua sebesar 4,6% (Laporan Perasuransian, 2011).7 Laporan perasuransian tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat menggunakan jasa perasuransian semakin meningkat. Tidak hanya perorangan secara pribadi yang menggunakan jasa perasuransian, tetapi perusahaan juga yang menginginkan adanya pengalihan resiko terhadap usahanya agak tidak mengalami kerugian yang besar yang diakibatkan hal-hal diluar kendalinya. Seiring dengan meningkatnya perkembangan asuransi di Indonesia tidak menjadikan lepas dari permasalahan di dalamnya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setidaknya secara akumulasi Asuransi masih memegang porsi dominan dari banyaknya aduan yang mampir ke OJK.8 Berbagai alasan yang diadukan pemegang polis mulai dari pengajuan klaim hingga permasalahan keagenan. Terutama dalam transparansi klaim kepada nasabah. Sejalan dengan banyaknya aduan tersebut, OJK mengungkapkan dalam majalah
Edukasi
Konsumen
edisi
Desember
2014
sebagaimana
disimpulkan bahwa saat ini asuransi masih menjadi produk keuangan yang belum dipahami oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Oleh karena iu OJK banyak melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya Op.cit, hlm 3 Arif Wicaksono, “Aduan Ke OJK Didominasi Nasabah Asuransi”, diakses darihttp://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/18/2120013/Aduan.ke.OJK.Didominasi.Na sabah.Asuransi;, pada tanggal 18 November 2013 pukul 21.20 WIB 7 8
4
berasuransi dan OJK berharap insurance awareness masyarakat dapat meningkat.9 Penyempurnaan peraturan mengenai asuransi juga dilakukan untuk menanggapi perkembangan dan juga bertujuan untuk dapat lebih melindungi masyarakat sebagai nasabah asuransi.Pada tanggal 17 Oktober 2014, Pemerintah melakukan pengesahan terhadap Undang-Undang No. 40
Tahun
2014
tentang
Perasuransian
(“Undang-undang
Perasuransian”). Sejak tanggal tersebut, Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.Wakil Ketua Komisi XI DPR Andi Rahmat mengatakan bahwa undang-undang
ini
(Undang-undang
Perasuransian)
lahir
karena
pertumbuhan industri perasuransian baik secara nasional maupun global mengalami
perkembangan
yang
pesat.Hal
ini
ditandai
dengan
meningkatnya volume usaha dan layanan jasa perasuransian yang semakin bervariasi.Sejalan dengan itu, keberadaan Undang-undang Perasuransian penting karena sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan risiko dan investasi yang semakin tidak terpisahkan.10 Ketentuan di dalam Undang-undang Perasuransian juga mengatur lebih detail mengenai perlindungan masyarakat yang dalam hal ini merupakan nasabah asuransi. Salah satu ketentuan tersebut adalah tentang penjaminan dana nasabah yang dalam Undang-undang Perasuransian terdapat _______, “Berasuransi di Usia Produktif, Ini Produknya!”, Edukasi Konsumen, Edisi Desember 2014 10 ________, “RUU Perasuransian Dorong Perusahaan Asuransi untuk IPO”, diakses dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542141a611f7c/ruu-perasuransian-dorong-perusahaanasuransi-untuk-ipo, tanggal 23 September 2014 9
5
ketentuan mengenai kewajiban perusahaan asuransi memiliki dana jaminan, dimana ketentuan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap nasabah pengguna jasa asuransi. Definisi dana jaminan dalam pasal 1 ayat 18 Undang-undang Perasuransian sebagai berikut: “Dana Jaminan adalah kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang merupakan jaminan terkahir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilikuidasi.” Dalam diskusi yang dilakukan oleh OJK menunjuk salah satu contoh kasus terkait betapa pentingnya dana jaminan di dalam Perusahaan Asuransi yaitu terkait dengan pencabutan ijin usaha PT Asuransi Bumi Asih Jaya ("PT BAJ"). OJK mencabut ijin usaha perasuransian dari PT BAJ melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No.KEP112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha dibidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya ("SK Pencabutan"). Pencabutan ijin usaha ini disebabkan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya oleh tidak lagi mampu untuk memenuhi ketentuan terkait kesehatan keuangan dengan risk based capital mereka jauh di bawah standar 120 persen dan rasio perimbangan investasi terhadap cadangan teknis dan utang klaim11, dimana sesuai dengan pasal 15 dan pasal 16 dari Ririn Agustia,"Izin Dicabut, Utang Asuransi Bumi Asih Rp 85,6 M", diakses dari http://bisnis.tempo.co/read/news/2013/10/24/090524372/izin-dicabut-utang-asuransi-bumi-asih-rp85-6-m pada tanggal 24 oktober 2013 11
6
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangaan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi yaitu: "Pasal 15 Liabilitas yang diperhitungkan dalam perhitungan Tingkat Solvabilitas wajib meliputi semua Liabilitas Perusahaan, termasuk cadangan teknis." "Pasal 16 (1) Liabilitas dalam bentuk cadangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi: a. cadangan premi untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (non renewable) pada setiap ulang tahun polis; b. cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan untuk produk yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (renewable) pada setiap ulang tahun polis; c. cadangan akumulasi dana untuk produk atau bagian dari produk yang memberikan manfaat berupa akumulasi dana; dan d. cadangan klaim." Ketentuan mengenai cadangan teknis memberikan pengaruh kepada penempatan dana jaminan di dalam Perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 53/PMK.010/2012, yaitu: "Menteri dapat memerintahkan Perusahaan untuk menambah jumlah Dana Jaminan paling tinggi sebesar jumlah cadangan teknis, dalam hal: a. Perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai Tingkat Solvabilitas dan sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha; atau b. Perusahaan memiliki Tingkat Solvabilitas kurang dari 40% (empat puluh per seratus)." Terhadap SK Pencabutan tersebut, PT BAJ melakukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") yang dalam salah satu permohonan dalam gugatannya, PT BAJ meminta pembatalan terladan SK 7
Pencabutan tersebut. Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hakim, hakim PTUN memutuskan melalui Putusan No. 210/S/2013/PTUN-JKT tanggal 13 Mei 2014 yaitu menolak gugatan PT BAJ seluruhnya, dan kemudian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui Putusan No 220B/2014/PT.TUN.JKT.menguatkan putusan tersebut. Mengingat
betapa
pentingnya
dana
jaminan
sebagi
bentuk
perlindungan terhadap nasabah asuransi, penulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai ketentuan tentang dana jaminan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perasuransian. Penulisan ini juga meninjau dan menggunakan beberapa peraturan terkait sebagai dasar hukum penelitian dan pembahasan. 1.2
Perumusan Masalah Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penulis pada Latar Belakang, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Bagaimana efektivitas pelaksanaan penjaminan dana nasabah pada perusahaan asuransi berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian?
2.
Apa faktor penghambat dan solusi terkait dengan implementasi dana jaminan pada Perusahaan Asuransi berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian?
8
1.3
Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Untuk
mengetahui
dan
menganalisis
efektivitas
pelaksanaan
penjaminan dana nasabah pada perusahaan asuransi berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. 2.
Untuk mengetahui faktor penghambat dan solusi terkait dengan implementasi dana jaminan di Perusahaan Asuransi berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
1.4
Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Untuk dapat menjadi bahan masukan dan informasi tentang penjaminan dana nasabah apabila Perusahaan Asuransi Undangundang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2.
Untuk melengkapi literatur dan bahan diskusi tentang penjaminan dana nasabah di Perusahaan Asuransi berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang tertarik pada tema yang sama.
1.5
Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian tesis yang ada pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada ditemukan satu judul tesis terkait dengan penjaminan dana nasabah di perusahaan asuransi
9
yaitu tesis atas nama Noordyana Kusuma Wardani dengan judul Keberadaan Lembaga Penjamin Pemegang Polis Asuransi di dalam Hal Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit. Penelitian ini dibuat untuk melengkapi tesis tersebut. Tesis di atas membahas tentang lembaga penjamin polis ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan peraturan pelaksananya.Sedangkan dasar hukum yang melatarbelakangi penelitian ini adalah berlakunya Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Oleh karena itu, keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penerlitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang sifatnya membangun.
10
