BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pemanfaatan tenaga nuklir di bidang industri, medis, penelitian dan lain-lain dari hari kehari sudah sangat meluas di Indonesia dan semakin meningkat baik dari segi jumlah maupun jenis peralatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan penggunaan non tenaga nuklir, pemanfaatannya akan dapat menimbulkan bahaya jika faktor keselamatan tidak diperhatikan. Demi keselamatan, keamanan, ketentraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, pemanfaatan tenaga nuklir harus dilakukan secara tepat dan hati-hati. Untuk itu setiap kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir harus diatur dan diawasi dengan sangat ketat mengingat potensi bahaya yang ditimbulkannya baik untuk pekerja radiasi, masyarakat maupun untuk lingkungan hidup. Pengawasan tenaga nuklir di Indonesia untuk pertama kalinya dilakukan pada Tahun 1964 dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Tenaga Atom. Dengan perkembangan zaman dan makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemanfaatan tenaga nuklir, banyak ketentuan dalam Undang-undang tersebut yang sudah tidak sesuai lagi, misalnya wewenang pelaksanaan dan pengawasan atas penelitian pemanfaatan tenaga nuklir yang diberikan dalam satu badan sehingga fungsi pengawasan tidak optimal. Oleh karena itu, dipandang perlu dibuat undang–undang baru tentang ketenaganukliran
1
2
untuk menggantikan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 wewenang pelaksanaan dan pengawasan dipisahkan dalam dua lembaga yang berbeda untuk menghindari tumpang tindih kegiatan pemanfaatan dan pengawasan dan sekaligus mengoptimalkan pengawasan yang ditujukan untuk lebih meningkatkan keselamatan nuklir. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tersebut dibentuk Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebagai badan pengawas. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, BAPETEN melaksanakan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang bertujuan untuk antara lain menjamin kesejahteraan, keamanan dan ketentraman masyarakat, keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap
lingkungan
hidup.
Pengawasan
tersebut
dilakukan
dengan
menyelenggarakan peraturan, inspeksi dan perizinan. Selain mengemban tugas pengawasan, penyelenggaraan perizinan sangat identik dengan tugas pelayanan masyarakat. Di masa keterbukaan informasi publik, dan arah kebijakan pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan, sektor pelayanan masyarakat semakin disorot dan dituntut untuk memberikan pelayanan prima dengan mengedepankan aspek akuntabilitas, keterbukaan, proporsionalitas, dan profesionalitas. Untuk itu, pelayanan perizinan pada umumnya dan pelayanan perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion pada khususnya perlu senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber radiasi pengion di Indonesia. BAPETEN sudah mengembangkan SI/TI dan menerapkannya guna mendukung kegiatan bisnisnya. Salah satu Sistem Informasi yang dibangun oleh BAPETEN
3
adalah BAPETEN Licensing and Inspection System (B@LIS). BAPETEN Licensing and Inspection System (B@LIS) merupakan sistem informasi manajemen pendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir berbasis web dalam jaringan intranet/internet yang terintegrasi dari 2 (dua) Modul utama yaitu Modul Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR) dan Modul Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR), dengan beberapa Modul pendukung lainnya. Penggunaan sistem ini ditujukan untuk beberapa pengguna, seperti para pemegang izin dan pemohon izin pemanfaatan radiasi, staf Direktorat Perizinan FRZR (DPFRZR), para inspektur, staf Direktorat Inspeksi FRZR (DIFRZR), dan staf Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir (DIIBN). Sejak awal berdirinya BAPETEN, tim IT BAPETEN sudah menggunakan Open Source Software (OSS) untuk kebutuhan Sistem Operasi servernya. Dan saat ini, semua sistem informasi yang berkaitan dengan kegiatan kerja di BAPETEN sudah dibuat dalam platform Linux. Sebelumnya BAPETEN pernah menggunakan jasa pengembang luar dalam membangun sistem informasinya, namun dalam prosesnya tidak kunjung selesai karena pengembang tersebut sulit memahami alur kerja di BAPETEN. Produk unggulan BAPETEN yang dibuat berbasiskan platform OSS adalah BAPETEN Licensing and Inspection System (B@LIS) dan Asian Nuclear Safety Network (ANSN). Dalam pengembangan sistem informasi, BAPETEN sudah berkomitmen untuk mengembangkan sistem informasinya berbasis OSS, terintegrasi dalam jaringan intranet dan internet, dan berkesinambungan.
3
4
1.2
Rumusan Masalah Memperhatikan seluruh tantangan yang akan dihadapi BAPETEN di masa
mendatang maka diperlukan suatu perencanaan pengembangan sistem informasi manajemen perizinan yang dapat mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan perizinan yaitu pengawasan dan pelayanan prima. Kegiatan dan perencanaan sistem informasi dan teknologi informasi di BAPETEN saat ini masih bersifat ad-hoc di mana pengembangan sistem informasi dikendalikan oleh kebutuhan yang diusulkan dari user. Organisasi masih belum memiliki perencanaan strategis dalam hal SI/TI yang terintegrasi dengan visi dan misi organisasi secara utuh. Kemampuan memanfaatkan teknologi informasi secara tepat dapat menjadi kekuatan yang menentukan bagi organisasi untuk mewujudkan pelayanan publik dan pengawasan yang lebih baik. Adapun rumusan masalah dari studi kasus ini adalah untuk mengetahui : 1. Bagaimana proses perencanaan strategi sistem informasi manajemen perizinan di BAPETEN selama ini. 2. Bagaimana kondisi, sumberdaya SI/TI secara keseluruhan di BAPETEN saat ini yang telah digunakan dalam rangka mewujudkan layanan e-Government terutama pada Direktorat Perizinan FRZR (DPFRZR). Hal tersebut diperlukan untuk
merumuskan suatu panduan dalam pengembangan dan
perbaikan sistem informasi manajemen pelayanan perizinan di BAPETEN untuk masa mendatang. 3. Potensi pengembangan sistem informasi berbasis Open Source Software
5
1.3 Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dari studi kasus ini adalah :
Melakukan analisa terhadap kondisi sumberdaya SI di BAPETEN saat ini, khususnya yang terkait dengan layanan perizinan, baik infrastruktur TI, bisnis proses, serta sumber daya manusianya.
Merumuskan rekomendasi perbaikan atau penambahan SI/TI dalam strategi perencanaan Sistem Informasi guna mengembangkan dan menerapkan layanan egovernment di BAPETEN berdasarkan hasil analisa yang sudah didapatkan.
Membuat usulan aplikasi atau teknologi yang menunjang sistem informasi
1.4 Manfaat Manfaat yang diperoleh dari studi kasus ini adalah :
Organisasi dapat mengetahui portofolio sumber daya TI dan aplikasi di Direktorat Perizinan FRZR (DPFRZR) di BAPETEN, serta mengidentifikasikan potensi pengembangannya di masa mendatang
Teridentifikasikannya komponen-komponen SI/TI yang belum optimal di dalam strategi sistem informasi organisasi saat ini sehingga dapat diperbaiki dan ditingkatkan agar dapat menunjang proses pelayanan perizinan dengan lebih baik
1.5 Ruang Lingkup Ruang lingkup studi kasus adalah menganalisa kondisi SI/TI yang sudah berjalan saat ini dan proses pengembangannya di Direktorat Perizinan FRZR (DPFRZR), dan Direktorat Inspeksi FRZR (DIFRZR) di BAPETEN, selanjutnya memberikan rekomendasi IS/IT Strategic Planning yang berupa penyusunan langkah-langkah perencanaan strategi sistem informasi yang perlu dilaksanakan
5
6
kedepan untuk dapat menunjang tata kelola layanan perizinan dan pengawasan dalam rangka mencapai visi dan misi BAPETEN. Studi kasus ini akan melakukan pengumpulan data, analisis data dan merekomendasikan portofolio aplikasi yang perlu dikembangkan berbasis Open Source Software (OSS).
