BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang. Pembayar pajak tidak mendapat imbalan secara langsung, tetapi pajak yang disetorkan oleh warga Negara ke kas Negara digunakan untuk keperluan Negara dan bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (Undang – Undang nomor 28 tahun 2007 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan). Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan memberlakukan reformasi perpajakan dengan menerapkan Self Assessment System dalam pemungutan pajak. Self Assessment System memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Self Assessment System menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut (Tarjo dan Indra Kusumawati, 2008). Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan Negara. Dalam struktur penerimaan APBN, kita mengenal dua pos penerimaan, yaitu pertama pos penerimaan perpajakan dan kedua pos penerimaan Negara bukan pajak. Penerimaan Negara tahun 2007-2011 dari sektor perpajakan berasal dari : 1. Penerimaan pajak dari dalam negeri berasal dari Pajak Penghasilan (PPh),
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Cukai
1
2
2. Penerimaan pajak perdagangan internasional yang berasal dari bea masuk,
pajak atas impor Berikut ini disajikan tabel perkembangan pendapatan Negara tahun 2007-2011 Tabel 1.1 Perkembangan Pendapatan Negara, 2007-2011 (triliun rupiah) Uraian 2007 2008 2009 2010 Real.
Real.
Real.
Real.
I Penerimaan Dalam Negeri 706,1 979,3 847,1 992,2 1. Penerimaan Perpajakan 491,0 658,7 619,9 723,3 a. Pajak Dalam Negeri 470,1 622,4 601,3 694,4 1) Pajak Penghasilan 238,4 327,5 317,6 357,0 a) Migas 44,0 77,0 50,0 58,9 b) Nonmigas 194,4 250,5 267,6 298,2 2) Pajak pertambahan nilai 154,5 209,6 193,1 230,6 3) Pajak Bumi & Bangunan 23,7 25,4 24,3 28,6 4) BPHTB 6,0 5,6 6,5 8,0 5) Cukai 44,7 51,3 56,7 66,2 6) Pajak lainnya 2,7 3,0 3,1 4,0 b. Pajak Perdagangan Inter20,9 36,3 18,7 28,9 nasional 1) Bea Masuk 16,7 22,8 18,1 20,0 2) Bea Keluar 4,2 13,6 0,6 8,9 2. Penerimaan Negara 215,1 320,6 227,2 268,9 Bukan Pajak a. Penerimaan SDA 132,9 224,5 139,0 168,8 1) Migas 124,8 211,6 125,8 152,7 a) Minyak bumi 93,6 169,0 90,1 111,8 b) Gas bumi 31,2 42,6 35,7 40,9 2) Non Migas 8,1 12,8 13,2 16,1 a) Pertambangan umum 5,9 9,5 10,4 12,6 b) Kehutanan 2,1 2,3 2,3 3,0 c) Perikanan 0,1 0,1 0,1 0,1 d) Panas bumi 0,0 0,9 0,4 0,3 b. Bagian Laba BUMN 23,2 29,1 26,0 30,1 c. PNBP Lainnya 56,9 63,3 53,8 59,4 d. Pendapatan BLU 2,1 3,7 8,4 10,6 II Penerimaan Hibah 1,7 2,3 1,7 3,0 Jumlah 707,8 981,6 848,8 995,3 Sumber: Kementerian Keuangan Nota Keuangan dan RAPBN 2013
2011 Real. 1.205,3 873,9 819,8 431,1 73,1 358,0 277,8 29,9 0,0 77,0 3,9 54,1 25,3 28,9 331,5 213,8 193,5 141,3 52,2 20,3 16,4 3,2 0,2 0,6 28,2 69,4 20,1 5,3 1.210,6
Dilihat dari Tabel 1.1 di atas Pajak yang berasal dari dalam negeri lebih besar pada penerimaan pajak perdagangan internasional maupun Penerimaan
3
Negara Bukan Pajak (PNPB). Maka dari itu, Indonesia akan berusaha untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan Negara dari dalam negeri, dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan Negara (Nota Keuangan dan RAPBN 2013). Dari data di atas terlihat jelas bahwa Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempunyai andil besar dalam penerimaan negara, tetapi PPh hanya bisa dikenakan kepada mereka yang telah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hal ini berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai, karena PPN dapat dilimpahkan kepada orang lain dan seperti yang kita ketahui bahwa hampir semua barang atau jasa yang dikonsumsi di Negara ini adalah Barang Kena Pajak. Setelah dilihat dari adanya PTKP bagi seluruh Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penghasilan (PPh) pun tidak menjalankan sepenuhnya sistem pemungutan pajak Self Assessment System, ada sebagian nya menggunakan Withholding System, menurut Siti Resmi (2009) Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada pihak ketiga dalam memotong pajak nya, contoh nya dengan PPh pasal 21 yang memotong pajak nya itu langsung dari pemberi kerja nya. Beda hal nya dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjalankan semua pelaksanaan Self Assessment System dari mulai mendaftar di KPP, Menghitung, Memperhitungkan, Menyetorkan pajak nya ke Bank, dan Melaporkan SPT ke KPP dengan sendiri. Saat ini pemerintah mengutamakan sistem pemungutan pajak menggunkaan Self Assessment System untuk meningkatkan voluntary compliance atau bisa disebut tingkat kepatuhan sukarela. Setelah dilihat dari data di atas Pajak Penghasilan (PPh) terbagi dua kelompok menjadi PPh migas, dan PPh non migas. Pajak Pertambahan Nilai pun terbagi atas dua kelompok menjadi PPN dan PPnBM. Berikut tabel perkembangan penerimaan PPN dan PPnBM tahun 20072011.
4
Tabel 1.2 Perkembangan Penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2007-2011 (triliun rupiah) 2007 Uraian
Real.
% thd
2008 Real.
total a. PPN
% thd
2009 Real.
total
% thd
2010 Real.
total
% thd
2011 Real.
total
% thd total
147,4
95,4
198,2
94,5
184,2
95,4
218,2
94,6
264,4
95,2
93,3
60,3
116,7
55,7
120,4
62,4
133,9
58,1
157,2
56,6
53,9
34,9
81,1
38,7
63,4
32,9
84,2
36,5
107,0
38,5
0,3
0,2
0,3
0,1
0,3
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
b. PPnBM
7,1
4,6
11,5
5,5
8,9
4,6
12,4
5,4
13,4
4,8
PPnBM
4,7
3,0
7,5
3,6
6,1
3,2
7,6
3,3
8,0
2,9
2,4
1,6
4,0
1,9
2,8
1,5
4,8
2,1
5,4
1,9
0,021
0,01
0,012
0,01
0,015
0,01
0,00
0,002
0,008
0,003
154,5
100,0
209,6
100,0
193,1
100,0
230,6
100,0
277,8
100,0
PPN DN PPN impor PPN lainnya
DN PPnBM impor PPnBM lainnya Jumlah (a+b)
Sumber: Kementerian Keuangan Nota Keuangan RAPBN 2013 Dari data tabel 1.2 dapat di simpulkan bahwa Penerimaan PPN dalam periode 2007—2011 meningkat rata-rata sebesar 15,8 persen per tahun. Dalam periode tersebut, penerimaan PPN memberikan kontribusi rata-rata 95,0 persen. Penerimaan PPN dibedakan menjadi dua, yaitu penerimaan PPN dalam negeri serta penerimaan PPN impor. Penerimaan PPN dalam negeri meningkat rata-rata 12 persen per tahun, sedangkan penerimaan PPN impor meningkat rata-rata 12,9 persen per tahun (Nota Keuangan dan RAPBN 2013). Dengan melihat nominal-nominal di atas, kenaikan PPN yang terjadi tiap tahun nya masih belum membuat pemerintah puas atas penerimaan negara Indonesia dari sektor pajak, karena sebenarnya Jumlah penerimaan pajak yang sangat dominan di dalam penerimaan dalam negeri dalam hal ini PPN tersebut sebetulnya masih bisa lebih besar jumlahnya. Nyatanya secara nominal jumlah tersebut masih jauh dari potensi yang sebetulnya bisa digali. Hal ini bisa disebabkan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dinilai belum baik.
5
Pernyataan diatas dipicu Menurut catatan ditjen pajak per 31 Desember 2011 dari 680.000 nomor pokok wajib pajak (NPWP) badan yang terdaftar, cuma 290.000 pengusaha yang aktif melaporkan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN), Artinya cuma 42% yang patuh lapor. Catatan Ditjen Pajak, jumlah PKP terus meningkat. Per 31 Desember 2011, jumlah PKP sekitar 700.000, meningkat dari posisi April 2011 yang sebanyak 684.000 PKP. Dari jumlah PKP yang melakukan penyerahan SPT per April 2011 tercatat penerimaan negara mencapai Rp 300 triliun (Komite pengawas perpajakan Indonesia). Berikut di sajikan tabel jumlah wajib pajak yang terdaftar dan SPT yang melaporkan tahun 2007-2011 di KPP Pratama Bandung Karees.
Tahun 2007 2008 2009 2010 2011
Tabel 1.3 Jumlah Laporan PKP yang terdaftar dan SPT Yang Lapor di KPP Pratama Bandung Karees PKP yang Terdaftar SPT yang Melaporkan 13420 9256 13662 9456 15203 12972 17078 13001 19266 13201
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kenaikan PKP yang melaporkan SPT tahunannya befluktuatif, dimana tiap tahun nya angka SPT yang melaporkan masih di bawah angka PKP yang terdaftar, dengan ini dapat di simpulkan bahwa tingkat kepatuhan nya belum optimal (KPP Pratama Bandung Karees). Dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan kemungkinan Negara Indonesia akan menghadapi kendala terutama terkait kemauan masyarakat untuk membayar pajak. Dalam hal ini akan mencul perilaku tax avoidance dan tax evasion dari masyarakat sebagai wujud dari keengganannya dalam membayar pajak yang dibebankan oleh Negara kepadanya, upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, dihadapkan pada kondisi masih belum optimalnya sistem perpajakan dijalankan. Indonesia menganut tiga sistem dalam pemungutan pajak yaitu Official Assessment System, Self Assessment System dan Withholding System. Sistem pengenaan pajak Self Assessment System memiliki peranan yang lebih dominan
6
karena dapat diterapkan pada sistem pemungutan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta sebagian pada Pajak Bumi dan Bangunan (Siti Resmi, 2008). Self Assesment System umumnya diterapkan pada jenis pajak yang dimana wajib pajak tersebut cukup mampu untuk diserahi tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan utang pajaknya sendiri. Dalam hal ini dikenal sebagai 5 M, yakni mendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk mendapatkan
NPWP
(Nomor
Pokok
Wajib
Pajak),
menghitung
dan
memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak tersebut ke Bank Presepsi / Kantor Giro Pos dan melaporkan penyetoran tersebut kepadaDirektur Jendral Pajak, serta terutama menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar. Peranan fiskus dalam hal ini yakni mengamati dan mengawasi pelaksanaannya dan melakukan pemeriksaan dan mengenakan sanksi perpajakan sesuai peraturan perundangan perpajakan yang berlaku (Siti Resmi, 2008). Agar Self Assessment System berjalan sesuai dengan ketentuan, Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan 3 fungsi, yaitu penyuluhan (disseminations), pelayanan (service) dan pengawasan (law enforcement). Di bidang pengawasan terdapat 3 pilar yaitu pemeriksaan (audit), penyidikan (investigation) dan penagihan pajak (tax collection) (Waluyo, 2011). Berkaitan dengan permasalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian
mengenai:
“PENGARUH
SELF
ASSESSMENT
SYSTEM TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)”.
7
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, dapat
diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana
penerapan
Self
Assessment
System
terhadap
Pajak
Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Bandung Karees tahun 2008 - 2012. 2. Bagaimanakah penerimanaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Bandung Karees tahun 2008 - 2012. 3. Seberapa besar pengaruh Self Assessment System terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Bandung Karees tahun 2008 2012.
1.3
Tujuan Penelitian Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 1. Untuk mengetahui penerapan Self Assessment System terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Bandung Karees tahun 2008 - 2012. 2. Untuk mengetahui penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Bandung Karees tahun 2008 - 2012. 3. Untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh penerapan Self Assessment System terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2008 2012.
1.4
Kegunaan Penelitian 1. Bagi Penulis Penelitian ini merupakan pengalaman berharga dimana penulis dapat memperoleh gambaran yang nyata mengenai bagaimana penerapan teoriteori yang telah dipelajari di bangku kuliah terutama dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan keilmuan di bidang Perpajakan khususnya tentang Self Assessment System terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
8
2. Bagi Instansi KPP Pratama di Wilayah Bandung Hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan dan masukan untuk KPP Pratama di Wilayah Bandung mengenai Self Assessment System dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. 3. Bagi Peneliti Lain Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dokumentasi untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan studi bagi pihak yang membutuhkan dan menjadi sumber informasi dan referensi dalam penelitian yang sejenis.
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bandung Karees Jl. Ibrahim Adjie (d/h Jl. Kiara Condong) No.372 Bandung. Telepon : 7333355,733318 Fax : 7337015. Penelitian ini dilakukan dari bulan September 2013 sampai dengan selesai.
