BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Indonesia mempunyai luas hutan negara berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakat (TGHK)
1
seluas 140,4 juta hektar terdiri atas kawasan hutan tetap seluas 113,8 juta
hektar dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 26.6 juta hektar. Sedangkan berdasarkan fungsinya terbagi sebagai hutan lindung seluas 30.7 juta hektar, hutan suaka alam dan wisata seluas 18.8 juta hektar, hutan produksi seluas 64.3 juta hektar, dan hutan yang fungsi khusus sebagai penelitian, pendidikan, dan pusat latihan gajah atau satwa lain yang belum terukur (Arief, 2001: 17). Hutan merupakan kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuhtumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi ini (Arief, 2001: 11). Hutan dapat diartikan pula sebagai suatu asosiasi kehidupan, baik tumbuh - tumbuhan maupun binatang dari yang sederhana sampai yang bertingkat tinggi dan dengan luas yang sedemikian rupa serta mempunyai kerapatan tertentu dan menutupi areal, sehingga dapat membentuk iklim mikro tertentu (Arief, 2001: 11). Salah satu penyumbang terbesar dalam kerusakan lingkungan ini adalah peternakan atau dengan kata lain kegiatan dalam mengkonsumsi daging, menurut laporan Perserikatan Bangsa Bangsa tentang peternakan dan lingkungan yang diterbitkan pada tahun 2006 mengungkapkan bahwa, "industri peternakan adalah penghasil emisi gas 1
TGHK adalah Tata Guna Hutan Kesepakatan. TGHK berfungsi sebagai sistem pembagian peruntukan tata ruang kawasan hutan yang meliputi kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, kawasan hutan areal budi daya.
1
rumah kaca yang terbesar (18%), jumlah ini lebih banyak dari gabungan emisi gas rumah kaca seluruh transportasi di seluruh dunia (13%). " Hampir seperlima (20%) dari emisi karbon berasal dari peternakan. Jumlah ini melampaui jumlah emisi gabungan yang berasal dari semua kendaraan di dunia.2 Di salah satu daerah di Kalimantan Barat yaitu Ketapang bukan perternakan yang menjadi faktor utama perubahan iklim melainkan terdapat banyak perusahaan kelapa sawit dengan jumlah ±67 perusahaan yang tersebar di Kabupaten Ketapang. Terdapatnya perusahaan kelapa sawit yang semakin bertambah inilah menyebabkan kerusakan hutan dan berdampak kepada masyarakat sekitar hutan tersebut (Data BPS, 2010) . Maka dari itu, pemerintah dan lembaga yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup
bekerja sama dengan masyarakat desa tepat nya
enam desa yang ada di
Kabupaten Ketapang antara lain : Desa Sungai Pelang, Desa Sungai Besar, Desa Tanjung Beulang, Desa Beringin Rayo, Desa Laman Satong dan Desa Sebadak Rayo, guna terlaksananya hutan desa. Hutan desa merupakan salah satu aspek yang terdapat dalam program Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD) yang merupakan salah satu program dari LSM Flora dan Fauna Internasional. REDD adalah mekanisme internasional yang dimaksudkan untuk memberikan insentif positif bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Yasman, 2009). Dimana program REDD dimaksudkan untuk menanggulanngi/ mengurangi perubahan iklim yang terjadi. Selain itu juga hutan desa berfungsi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa seutuhnya dan berguna untuk pengembalian fungsi utama hutan sebagai paru- paru dunia, karena semua kegiatan yang dilakukan 2
http// perubahaniklim.wordpress// laporan terbaru dari Fourth Assessment Report, yang dikeluarkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Senin 14 maret 2011 pukul 12.35 WIB
2
dalam hutan desa adalah kegiatan non-kayu, seperti mengambil kulit kayu, getah, damar, bambu, rotan, madu dan buah-buahan hasil dari tanaman yang ada di hutan desa. Dimana semua kegiatan masyarakat bukanlah memperdagangkan atau melakukan jual beli kayu. kegiatan REDD ini sangat tergantung pada masyarakat adat atau masyarakat lokal, terutama yang bermukim didalam dan disekitar kawasan hutan atau ekosistem hutan. Hal ini dapat dikatakan juga sebagai peraktek kehutanan masyarakat. Praktek kehutanan masyarakat adalah sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh individu, komunitas, atau kelompok pada lahan negara, lahan komunal, lahan adat/ lahan milik (individu/rumah tangga) untuk memenuhi kebutuhan individu/rumah tangga dan masyarakat, serta diusahakan secara komersial ataupun sekedar untuk subsistensi (Suharjito, 2000). Hutan kemasyarakatan merupakan suatu sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan meningkatkan daya dukung lahan dan sumber daya alam tanpa mengurangi fungsi pokoknya, misalnya pelaksanaan Agroforestry3 oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) (Arief,2001: 53). Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin atau hak. (Bahan seminar, 2011) Pada kasus tata kelola hutan desa ini harus ada pendampingan dan pelatihan terhadap masyarakat desa, agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta bagaimana tata cara untuk melegalitas hutan desa yang ada didalam wilayah desa mereka.
3
Agroforestry adalah konsep perhutanan sosial yang memadukan antara tanaman hutan dengan tanaman pertanian pada lahsn yang sama. Pada bagian atas berupa tanaman hutan dan dibagian bawah merupakan tanaman muda lainnya seperti jagung, padi, labu , dn lainnya.
3
Masyarakat desa merupakan faktor utama dalam terbentuknya lembaga tata kelola hutan desa. Namun, program hutan desa ini tidaklah mudah untuk dijalani ada saja masalah yang dihadapi. Adapun tantangan/ masalah yang dihadapi antara lain: 1. Semangat penyelenggara kehutanan (pusat, provinsi , kabupaten/ kota) 2. Cara pandang terhadap perhutanan sosial (sebagai paradigma, proyek, dan pencitraan) 3. Jejaring para pemangku kewenangan / kepentingan belum terjalin secara solid 4. Sikap pejabat publik (bupati, gubernur) yang masih beragam 5. Problem teknokratis : Tata kelola yang belum siap Kapasitas institusi yang terbatas Budget yang terbatas Penanganan sistem silvikultur / budidaya pemanfaatan lahan hutan belum optimal 6. Linkage kebijakan berdasarkan isu 7. Inkonsisten kebijakan dari sisi hulu sampai hilir 8. Energi para mitra belum dikonsilidasikan secara efektif dan energik Berdasarkan fakta data muncul pertanyaan, bagaimana peran LSM dalam menyadarkan masyarakat desa tentang pentingnya hutan desa dan menjalankan kewajibannya untuk menjaga kelestarian hutan guna menanggulangi/ mengurangi efek dari perubahan iklim dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Sesuai dengan tema yang diambil yaitu peran LSM Flora dan Fauna Internasional (FFI) dalam mewujudkan hutan desa di Desa Sungai Pelang Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat yang mencangkup bentuk kegiatan dan strategi 4
yang dilakukan FFI untuk mewujudkan hutan desa, faktor penghambat dan pendukung pembentukan hutan desa serta respon dari masyarakat desa terhadap program hutan desa yang dibuat oleh FFI .
1.2
Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah antara lain: 1. Bagaimanakah bentuk Strategi dan kegiatan yang dilakukan FFI dalam mewujudkan hutan desa di Desa Pelang ? 2. Faktor – faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pembentukan hutan desa di Desa Sungai Pelang? 3. Bagaimanakah respon masyarakat desa terhadap program hutan desa yang dibuat oleh FFI?
1.3
Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain: 1. Mendeskripsikan strategi dan kegiatan FFI dalam mewujudkan hutan desa di Desa Sungai Pelang. 2. Menjelaskan faktor penghambat dan pendukung pembentukan hutan desa di Desa Sungai Pelang. 3. Menjelaskan bentuk respon masyarakat desa terhadap program hutan desa yang dibuat oleh FFI.
1.4
Manfaat Penelitian 5
Judul penelitian ini adalah ”Peran LSM Flora dan Fauna Internasional ( FFI) Dalam Mewujudkan Hutan Desa Di Desa Sungai Pelang Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat ”. Penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. a. Secara teoritis, penelitian ini dapat membuka wawasan baru dan menambah pengetahuan yang sudah ada bagi penulis dan pembaca, menjelaskan tentang peran LSM dalam memberi kesadaran kepada masyarakat tentang arti penting hutan desa yang meliputi
strategi, proses dan pelaksanaan dari program hutan desa serta
menjelaskan tentang bentuk partisipasi masyarakat desa terhadap hutan desa . b. Secara praktis, melalui penelitian ini dapat mengetahui realitas yang sebenarnya terjadi pada LSM dan masyarakat di Kalimantan Barat khususnya di Desa Sungai Pelang Kabupaten Ketapang, dalam perjuangan mereka membentuk hutan desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut.
1.5
Konsep Yang Digunakan Dalam era globalisasi dan teknologi saat ini banyak masyarakat di desa maupun di kota kurang menyadari peran dan fungsi hutan. Banyak pepohonan di tebang dan kemudian area hutan di jadikan area pemukiman, padahal dengan adanya hutan kita dapat memperoleh hal yang positif seperti hutan bisa mencegah erosi dan tanah longsor, sebagai sumber ekonomi, mengurangi polusi dan pencemaran udara, oleh karena itu diperlukan peran serta dari berbagai pihak untuk mewujudkan kembali hutan yang bisa menjadi penjaga ekosisten didalamnya, seperti halnya hutan desa. Dalam membentuk hutan desa diperlukan peran pemerintah, LSM dan partisipasi masyarakat supaya hutan desa bisa 6
terwujud, seperti pembentukan hutan desa yang terjadi di Desa Sungai Pelang Kabupaten Ketapang. Dalam Penelitian ini konsep yang digunakan adalah: 1. Hutan Desa Hutan Desa adalah hutan milik Negara yang berada di wilayah administratif desa, yang dikelola sebagai wujud program pembangunan dan pengamanan hutan dengan cara
mengikut
sertakan
masyarakat
dalam
pengelolaannya,
dengan
tujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus perbaikan lingkungan dan menjaga lingkungan. 2. Peran LSM Dalam Mewujudkan Hutan Desa Peran LSM dalam mewujudkan Hutan Desa antara lain melakukan kegiatan seminar, pelatihan pembuatan PerDes serta pengawasan secara berkala terhadap LKHD (Lembaga Kelola Hutan Desa) yang bertanggung jawab menjaga dan mengelola Hutan Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Hutan Desa Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan hutan desa antara lain cara masyarakat memberi respon terhadap program Hutan Desa, serta cara masyarakat mengelola Hutan Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
1.6
Batasan Penelitian Batasan penelitian adalah usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian (Usman, 1996 : 7
23). Adapun pokok bahasan yang telah dipilih oleh penulis hanya memfokuskan pada Peran LSM Flora Dan Fauna Internasional (FFI) Dalam Mewujudkan Hutan Desa Di Desa Sungai Pelang Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Aspek yang akan diteliti meliputi proses pembuatan pogram, strategi yang digunakan LSM serta hambatan dan dorongan yang terjadi selama mewujudkan terbentuknya hutan desa yang digunakan LSM, kegiatan yang dilakukan serta hambatan dan dorongan yang terjadi selama mewujudkan terbentuknya hutan desa.
8
