BAB I Pendahuluan 1. Latar Belakang Permasalahan
1.1 Penjelasan Umum Sebagai individu maupun makhluk sosial, manusia tidak terlepas dari peraturan dan hukum yang berlaku di sekitarnya. Dalam hubungannya sebagai individu, manusia memiliki peraturan yang dibuat dan diberlakukan untuk dirinya sendiri ataupun lingkungan kecil yang ada di sekitarnya (seperti keluarga misalnya). Pada sisi yang lain sebagai makhluk sosial, manusia merupakan anggota dalam suatu masyarakat yang harus menerapkan hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan tertinggi pada sistem pemerintahannya. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa baik sadar atau tidak, pada setiap segi kehidupannya manusia berhubungan dengan peraturan dan hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan peraturan sebagai tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur1. Pada sisi yang lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hukum sebagai2:
1.
Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas.
2.
Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
3.
Patokan, kaidah, ketentuan mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu.
4.
Keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan.
Dilihat dari pengertian tentang peraturan dan hukum di atas, sangat jelas terlihat bahwa hukum memiliki kekuatan untuk mengikat yang lebih kuat jika dibandingkan dengan peraturan. Peraturan dapat dibuat oleh seseorang dalam hubungannya dengan dirinya sendiri ataupun sekelompok kecil orang, sedangkan hukum memiliki cakupan yang lebih seperti suatu komunitas besar, bahkan negara sekalipun. Selain itu, peraturan hadir karena ada kesepakatan bersama antar anggota masyarakat, sedangkan
hukum hadir karena ada satu pemegang
kekuasaan tertinggi yang menghadirkan hukum tersebut.
1 Tim Penulis Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonedia:Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka,1995) p.65 2 Tim Penulis Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Ibid, p. 359.
Pada dasarnya, antara peraturan dan hukum memiliki tujuan yang relatif sama. Keduanya sama-sama ingin menciptakan suatu keadaan yang lebih baik dan teratur. Peraturan dan hukum bisa saja dibuat berdasarkan pengalaman yang terjadi di lapangan. Karena ada kekacauan yang terjadi, maka peraturan dan hukum hadir untuk membereskan kekacauan tersebut. Dengan tujuan mulia ini, seharusnya setelah peraturan dan hukum hadir maka situasi yang terjadi akan lebih baik. Pada kenyatannya, tidak jarang ditemui dengan hadirnya peraturan dan hukum bukannya membuat situasi menjadi lebih baik namun yang terjadi sebaliknya. Untuk menyingkapi hal ini tentu saja hukum memiliki peranan yang lebih besar, dikarenakan sifatnya yang juga lebih mengikat dari pada peraturan.
Dalam ruang lingkup keluarga, baik peraturan maupun hukum dapat ditemukan secara bersamaan. Sebagai contoh, peraturan tampak dalam
suatu keluarga yang memutuskan
bersama bahwa pada setiap jam makan malam tiap anggota keluarga harus berkumpul bersama dan makan di meja makan. Hukum dalam ruang lingkup keluarga tampak dalam suatu situasi ketika seorang ayah mengharuskan setiap anggota keluarganya untuk makan malam bersama tanpa alasan apapun. Makan malam bersama menjadi peraturan karena merupakan suatu kesepakatan bersama, sedangkan ketika seluruh anggota keluarga yang diwajibkan untuk makan malam bersama setiap harinya bukanlah suatu kesepakatan bersama karena hanya diputuskan oleh sang ayah dalam fungsinya sebagai seorang kepala rumah tangga. Dapat dilihat bahwa seorang ayah yang memberlakukan hukum tersebut mungkin memiliki tujuan yang baik supaya terjalin keharmonisan antar anggota keluarga, namun pada sisi yang lainnya, sang ayah membatasi hak anggota keluarga untuk memiliki kepentingan lain pada saat makan malam.
Dalam lingkup yang lebih besar seperti suatu pemerintahan, pada umumnya cenderung ditemukan adanya hukum meskipun tentu saja terdapat juga peraturan di dalamnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran suatu hukum menentukan arah dan tujuan dari pemerintahan tersebut. Sebagai contoh, dalam lingkup Kerajaan Babilonia terdapat suatu hukum yang disebut sebagai Undang-Undang Hammurabi (atau yang dikenal dengan istilah Codex Hammurabi, dan selanjutnya akan disebut sebagai CH oleh penulis). CH merupakan suatu peraturan yang mengikat sifatnya, karena dikukuhkan oleh Raja Hammurabi yang memerintah di Kerajaan Babilonia saat itu. Sebagai suatu kerajaan sudah pasti membutuhkan hukum untuk mengatur pola hidup bersama, namun tidak dapat ditutupi juga kemungkinan terjadinya penyelewengan terhadap hak para anggota masyarakatnya.
Tidak hanya ditemui dalam kehidupan bermasyarakat, ternyata peraturan dan hukum juga ditemukan dalam kitab suci.3 Secara umum dapat dikatakan bahwa masing-masing agama menginginkan agar setiap pemeluknya hidup di jalan yang benar. Untuk menghindari adanya kemungkinan umat yang hidup melenceng dari jalan yang benar, maka peraturan dan hukum yang terdapat dalam kitab suci dapat digunakan sebagai pengaman atau pembatas antara tindakan yang benar dan tindakan yang salah. Dalam Alkitab, secara jelas diperlihatkan bahwa bangsa Israel sebagai suatu kumpulan masyarakat memiliki hukum tertentu yang harus dijalankan. Hukum yang harus dijalankan itu adalah hukum yang dikukuhkan oleh pemegang kekuaasaan tertinggi bagi bangsa Israel yaitu Tuhan. Sebagai contohnya adalah peraturan dalam Keluaran 20:22-23:33 yang seringkali dikenal dengan istilah Kitab Perjanjian (yang selanjutnya akan disebut sebagai KP oleh penulis). Peraturan yang terdapat dalam KP ini, bersifat wajib dilakukan karena adanya keterangan pada Keluaran 20:21-22 (“21Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada.
22
Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa:
"Beginilah kaukatakan kepada orang Israel: Kamu sendiri telah menyaksikan, bahwa Aku berbicara dengan kamu dari langit”) bahwa yang memberikan KP ini adalah Tuhan Allah melalui perantaraan Musa di Gunung Sinai.
Secara umum penulis melihat bahwa antara CH dan KP memiliki persamaan. Adapun persamaan umum yang dilihat oleh penulis antara lain, kecenderungan pola hukum yang digunakan sama yaitu pola hukum kasuistik, sejarah pemberian hukum yang hampir sama, juga tujuan umum yang ingin dicapai. Selain itu, kedua hukum ini sama-sama merupakan kumpulan hukum kuno yang dalam penerapannya pada konteks masyarakat masing-masing memiliki kemampuan untuk mempengaruhi masyarakatnya.
Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa antara peraturan dan hukum yang berlaku di kalangan masyarakat umum hampir sama sifatnya dengan peraturan dan hukum yang terdapat dalam kitab suci. Pada konteks masyarakat secara umum, peraturan menjadi lebih mengikat dan memaksa sifatnya jika menjadi peraturan resmi atau hukum yang 3 Penulis lebih cenderung menggunakan istilah “kitab suci” dikarenakan adanya kesadaran bahwa bukan hanya Alkitab saja yang berisi peraturan dan hukum yang tujuannya untuk mengatur kehidupan umat, namun juga menyadari bahwa kitab suci dari berbagai macam agama yang ada juga memuat peraturan dan hukum-hukum untuk mengatur kehidupan para pemeluknya.
dikukuhkan oleh pemerintah. Dalam kitab suci, peraturan yang ada dapat menjadi hukum karena dikukuhkan oleh Tuhan yang adalah pencipta bumi dan segala isinya. Bukan bermaksud ingin menyamakan antara pemerintah dan Tuhan, namun keduanya memiliki otoritas yang sama dalam konteksnya masing-masing, yaitu sebagai yang memiliki kekuasaan untuk mengatur.
1.2 Undang-Undang Hammurabi Mesopotamia dan Asia Minor merupakan daerah tempat lahirnya berbagai macam hukum kuno. Daerah - daerah ini terkenal dengan hasil kebudayaan mereka yang berupa hukum atau codex tua yang mempengaruhi pola hidup bermasyarakat. Tiga daerah penghasil kebudayaan bagi Mesopotamia yaitu Sumeria, Babilonia dan Asyur yang menghasilkan berbagai macam koleksi hukum-hukum kuno. Hukum-hukum kuno tersebut ada 6 macam, salah satu diantaranya yang paling terkenal adalah CH yang ditulis oleh Raja Hammurabi dari Babilonia dan CH pun berlaku di tengah kehidupan masyarakat Babilonia. Menurut Percy Handcock, pada bagian atas batu yang menuliskan tentang Hukum Hammurabi ini dituliskan bahwa Raja Hammurabi menerima hukum ini dari Shamash atau Dewa Matahari.4 Adapun alasan pemilihan CH dikarenakan CH merupakan kumpulan hukum yang paling lengkap, luas, serta yang dikemas dan disajikan dengan sangat baik.5
Dikatakan terkenal karena CH merupakan kumpulan hukum yang paling lengkap serta mencakup setiap segi kehidupan dalam ruang lingkup Kerajaan Babilonia, jika CH dibandingkan dengan serangkaian hukum kuno lainnya maka CH adalah yang terlengkap. CH dikategorikan sebagai hukum yang sukses dikarenakan kewibawaan Raja Hammurabi pada masa pemerintahannya berhasil membuat warganya memiliki keinginan untuk menjaga keharmonisan antar anggota dengan jalan menerapkan CH dalam pola kehidupan bermasyarakatnya. Hal ini terbukti dengan CH yang tidak hanya diberlakukan pada masa pemerintahan Raja Hammurabi saja, namun juga dalam pemerintahan-pemerintahan selanjutnya setelah Raja Hammurabi.6
4
Percy Handcock, The Code of Hammurabi (New York:The Macmillan Company,1920) p. 3. Nahum M Sarna, Exploring Exodus:The Origins of Biblical Israel (New York: Schocken Books,1986) p. 164. 6 Saat Raja Hammurabi membuat CH, ia memberikan kekuasaan kepada pemegang kekuasaan kerajaan selanjutnya untuk memberlakukan CH dalam pola hidup bermasyarakat di Kerajaan Babilonia. [Nahum M Sarna,Exploring Exodus:The Origins of Biblical Israel(New York: Schocken Books,1986) p. 165] 5
CH membahas berbagai macam hal yang berkaitan dengan pola kehidupan masyarakat Babilonia yang saat itu memiliki bentuk pemerintahan Kerajaan. Dengan adanya CH, diharapkan akan tercipta ketentraman dan kenyamanan dalam pola hidup bermasyarakat dalam ruang lingkup Kerajaan Babilonia.
1.3 KP dalam Keluaran 20:22-23:33 Dalam Kitab Keluaran sendiri terdapat kumpulan hukum yang fungsinya untuk mengatur kehidupan bangsa Israel. Kumpulan hukum tersebut terdapat dalam Keluaran 20:22-23:33 yang seringkali disebut dengan istilah KP. Disebut sebagai KP karena adanya penjelasan dalam Keluaran 24:7 yang mengatakan “Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata: segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan”. Istilah “kitab perjanjian” mengacu pada Keluaran 20:22-23:33.
Adanya KP sendiri mengingatkan bahwa setelah peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir, mereka hidup di tengah padang belantara tanpa ada aturan apapun yang mengatur pola kehidupan mereka. Sementara, saat bangsa Israel berada di Mesir mereka terbiasa dengan aturan-aturan yang diberikan oleh Kerajaan Mesir yang memperlakukan mereka sebagai budak. KP dibuat sehingga bangsa Israel dapat kembali mengatur pola kehidupan mereka, yang bukan lagi menjadi budak orang Mesir melainkan sebagai orang merdeka.
Alasan pemilihan KP ini karena penulis melihat bahwa hukum ini merupakan hukum tertua dalam Alkitab Perjanjian Pertama.7 Selain itu, penulis menemukan bahwa KP ini diberikan oleh Tuhan melalui perantaraan Musa yang hampir sama dengan proses pemberian CH yang juga diberikan oleh Dewa Shamash / Dewa Marduk (merupakan dewa tertinggi dalam masyarakat Babilonia) kepada Raja Hammurabi yang adalah raja yang terkenal saat itu. Pada sisi yang lainnya, penulis melihat secara umum komposisi dari KP mencakup segala segi kehidupan bermasyarakat mulai dari masalah yang tergolong sederhana sampai pada masalah yang penting.
7
Beberapa hukum yang terdapat dalam Perjanjian Pertama antara lain KP dalam Keluaran 20:22-23:33, Hukum Ulangan dalam Ulangan pasal 12-26, Hukum Imamat dalam Imamat 17-26. Dari ketiga hukum ini, yang paling tua adalah KP yang dibuat pada tahun 9-7 SM pada jaman kerajaan Israel [Reinhard Achenbach, Hukum Taurat Perjanjian Lama dan Undang-Undang Timur Tengah Kuno (Pematang Siantar: Sekolah Tinggi Theologia HKBP, 1993)]
1.4 Catatan mengenai kedua teks CH merupakan sebuah hukum kuno yang dapat digolongkan dalam hukum yang lengkap dan berjaya. Pada jamannya, CH memiliki kekuatan untuk mengikat dan mempengaruhi para anggotanya untuk menerapkan hukum ini dalam pola hidup keseharian. CH semakin mempengaruhi masyarakat karena pembuat hukum ini (Raja Hammurabi) merupakan seorang raja yang terkenal dengan pemerintahannya yang sukses dan adil. CH dipercaya berasal dari Dewa Shamash / Dewa Marduk yang diberikan kepada masyarakat Babilonia melalui perantaraan Raja Hammurabi.8 KP merupakan hukum tertua dalam koleksi hukum pada Perjanjian Pertama9. Hukum ini merupakan pemberian Tuhan kepada bangsa Israel melalui perantaraan Musa di Gunung Sinai. Fungsi dari hukum ini secara umum adalah untuk mengatur pola hidup bangsa Israel setelah keluar dari tanah perbudakan Mesir.
Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis mengenai teks CH dan KP secara umum, penulis merasa kedua teks ini layak untuk dibandingkan karena: a.
Diantara berbagai macam hukum kuno yang ada, CH merupakan yang terlengkap dan isinya mencakup setiap segi kehidupan masyarakat. Dalam CH sendiri bukan hanya membahas satu masalah saja, namun mulai dari masalah sederhana seperti menampar pipi orang sampai pada masalah membunuh orang lain juga dibahas. Dalam teks Alkitab, KP merupakan hukum tertua dalam
Perjanjian Pertama yang di dalamnya juga
memberikan perhatian secara luas terhadap setiap segi dalam pola kehidupan bangsa Israel setelah keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Oleh karena adanya persamaan bahwa kedua hukum ini sama-sama meletakkan perhatian yang besar pada setiap segi kehidupan bermasyarakat inilah, maka penulis merasa kedua teks ini dapat dibandingkan. b.
Penulis melihat adanya konteks masyarakat yang hampir sama pada kedua teks. Konteks masyarakat yang dimaksud penulis di sini adalah konteks masyarakat dalam bidang mata pencaharian yang dominan digeluti oleh anggota masyarakat sekitar. Penulis menyadari bahwa jika tidak ditemukan adanya persamaan konteks sosial yang dibayangkan oleh teks maka tertutup kemungkinan untuk melihat hubungan antara kedua teks tersebut. Ketika penulis menemukan persamaan dalam hal konteks sosialnya, maka penulis dapat
8
George E. Mendenhall, Law and Covenant in Israel and Ancient Near East, (Pennsylvania: The Biblical Colloquium,1955) p.8 9 Hans Jochen Boecker, Law and The Administration of Justice in The Old Testament and Ancient East, (Minneapolis: Ausburg Publishing House,1980) p. 135.
membayangkan mengenai cita-cita atau tujuan apa yang ingin dicapai oleh kedua teks tersebut. Dalam konteks CH (yang dibayangkan oleh teks CH), sebagian besar masyarakat mengusahakan hidupnya dengan bergantung pada sektor pertanian, peternakan, menjadi seorang ahli bangunan dan lain sebagainya. Dalam konteks KP (yang dibayangkan oleh teks KP), hal yang sama juga ditemukan oleh penulis meskipun memang tidak semuanya sama persis.
2. Rumusan Masalah Pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini adalah mengenai persamaan dan perbedaan antara CH dan KP dalam Keluaran 20:22-23:33. Dari kedua hukum ini, penulis akan mencoba melihat beberapa hal antara lain: 1.
Apakah ada persamaan antara kedua hukum tersebut ?
2.
Apakah ada perbedaan antara kedua hukum tersebut ?
Setelah membahas mengenai persamaan dan perbedaan yang ditemukan penulis pada kedua teks, penulis akan mencoba menarik satu benang merah dan menghubungkannya dengan HAM baik yang terjadi dalam ruang lingkup negara, gereja maupun sumbangsihnya bagi ilmu Teologi. Penulis mengaitkan CH dan KP dalam kaitannya dengan HAM, karena kecenderungan yang seringkali terjadi adalah peraturan dan hukum yang berlaku kebanyakan berbicara tentang HAM. Pertanyaannya apakah teks yang berbicara tentang HAM memang sungguh-sungguh memperlihatkan bahwa peraturan dan hukum yang ada juga menjunjung tinggi HAM atau tidak.
3. Batasan Masalah Dalam upaya melihat ada-tidaknya persamaan dan perbedaan antara CH dan KP, maka penulis hanya akan melihat persamaan dan perbedaan yang diperlihatkan dari segi isi hukum yang terdapat di dalamnya. Penulis tidak akan sampai kepada masalah bagaimana penerapan kedua hukum ini dalam konteks masyarakatnya masing-masing. Sangat disadari bahwa ke dua hukum ini memiliki masa yang berbeda.10 Namun karena adanya perbedaan masa inilah membuat penulis ingin memperlihatkan apakah memang hukum yang muncul kemudian ternyata memiliki persamaan dan perbedaan dengan hukum terdahulu, 10
CH kurang lebih di buat tahun 1600SM, sedangkan KP sekitar tahun 500SM
meskipun kedua hukum tersebut memiliki sasaran dan jaman yang berbeda. Jika CH ditujukan kepada masyarakat Babilonia yang saat itu tidak mengenal Tuhan dan menyembah dewa-dewa, sedangkan KP ditujukan kepada bangsa Israel yang sudah mengenal Tuhan apakah mungkin masih terdapat hubungan jika dilihat dari segi isi hukumnya?
4. Pemilihan Judul Berdasarkan permasalahan pokok dan batasan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis memilih judul : ”Persamaan dan Perbedaan Antara Undang Undang Hammurabi dan Hukum dalam Keluaran 20 : 22 – 23 : 33’’
5. Tujuan Penulisan Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan terlebih dahulu, maka tujuan dari penulisan skripsi ini menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan antara keduanya serta melihat relevansinya dalam kehidupan saat ini. Dari persamaan dan perbedaan yang ditemukan, penulis akan mencoba menarik satu benang merah, yang dalam hal ini menurut penulis berkaitan dengan masalah HAM dalam kehidupan saat ini. Sangat disadari bahwa peraturan dan hukum yang ada mencita-citakan suatu masyarakat yang harmonis, namun di dalamnya tidak tertutup kemungkinan terdapat juga kelompok-kelompok yang malahan tidak mendapatkan keadilan tersebut. Permasalahan seperti ini bukan saja dialami pada jaman dulu saja, melainkan sampai saat ini sepertinya hal tersebut masih dapat dirasakan. Peraturan dan hukum yang banyak membicarakan HAM di dalamnya, belum tentu menjunjung tinggi dan mengusahakan adanya keadilan HAM. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mencoba untuk melihat apakah memang peraturan dan hukum yang tertulis tersebut dapat dikategorikan ke dalam peraturan dan hukum yang menjunjung terciptanya keadilan HAM dalam pola hidup keseharian atau yang terjadi malahan sebaliknya.
6. Metode Penulisan Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan pendekatan literer dengan menggunakan metode komparatif atau perbandingan antara teks CH dan teks KP.
Dalam membandingkan kedua teks ini, pendekatan literer yang dimaksud adalah dengan lebih meletakkan perhatian terhadap apa yang ada pada teks atau apa yang dibayangkan oleh teks.
Penulis memilih menggunakan pendekatan literer dengan pertimbangan bahwa pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah untuk melihat persamaan dan perbedaan dari segi isi kedua teks tersebut. Dengan adanya penekanan pada masalah teks dalam pendekatan literer, maka penulis melihat bahwa pendekatan ini cocok untuk digunakan dalam penulisan skripsi. Selain itu, menurut penulis, dari kedua teks dapat dilihat konteks sosial yang dibayangkan oleh teks saat itu. Yang dimaksudkan oleh penulis di sini adalah melalui kedua teks dapat dilihat situasi yang saat itu dibayangkan oleh teks terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Jika tidak terjadi kasus pencurian, maka tidak mungkin ada hukum atau peraturan mengenai pencurian, jika tidak terjadi kasus pelanggaran terhadap hak para budak maka tidak mungkin ada hukum atau peraturan mengenai masalah perbudakan. Secara tidak langsung, hukum atau peraturan yang ada menggambarkan situasi yang terjadi di tengahtengah kehidupan bermasyarakat saat itu.
Alasan lain yang menguatkan penulis untuk menggunakan pendekatan literer, dikarenakan secara umum penulis melihat adanya pola hukum kasuistik yang dominan digunakan. Dalam pola hukum kasuistik sendiri menawarkan adanya suatu pemecahan masalah setelah melihat suatu tindak kejahatan yang dilakukan terlebih dahulu. Melalui pola hukum ini penulis melihat bahwa konteks sosial yang terjadi ditengah teks CH dan KP dapat dibayangkan.
Dalam analisa pembandingan kedua teks ini, penulis akan menggunakan beberapa pertanyaan kunci seperti: 1.
Apa makna dari setiap persamaan atau perbedaan yang ditemukan?
2.
Tujuan yang ingin dicapai dari hukum tersebut apa?
3.
Relasi sosial seperti apa yang dibayangkan oleh kedua teks tersebut?
Dari pertanyaan-pertanyaan ini penulis berharap akan menemukan benang merah dari setiap persamaan dan perbedaan yang ditemukan dalam kedua teks tersebut.
7. Sistematika Penulisan
7.1 Bab I Pendahuluan Dalam pendahuluan, penulis akan menjelaskan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penulisan, dan kemudian sistematika penulisan.
7.2
Bab II Undang-Undang Hammurabi dan KP dalam Keluaran 20:22-23:33
Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai apa itu CH dan KP. Hal ini dimaksudkan supaya pembaca dapat mengerti apa yang akan dibahas oleh penulis selanjutnya dalam rangkaian penulisan skripsi ini. Beberapa pokok bahasan yang akan dibahas lebih lanjut dalam bab ini antara lain : 1.
Undang-Undang Hammurabi Bagaimana konteks yang dibayangkan oleh teks CH,
komposisi hukumnya,
kecenderungan pola hukum seperti apa yang digunakan, serta strata sosial yang ada. 2.
KP dalam Keluaran 20:22-23:33 Bagaimana konteks yang dibayangkan oleh teks KP, komposisi hukumnya, kecenderungan pola hukum seperti apa yang digunakan, serta srata sosial yang ada.
7.3 Bab III Analisa terhadap Persamaan dan Perbedaan antara Undang-Undang Hammurabi dan KP dalam Keluaran 20:22-23:33 Beberapa hal yang akan dibahas lebih lanjut oleh penulis dalam bab ini adalah: 1.
Persamaan antara Undang-Undang Hammurabi dan KP dalam Keluaran 20:22-23:33 disertai dengan analisa penulis dan kesimpulan.
2.
Perbedaan antara undang-Undang Hammurabi dan KP dalam Keluaran 20:22-23:33 disertai dengan analisa penulis dan kesimpulan
3.
Kesimpulan umum dari seluruh analisa.
7.4 Bab IV Penutup Bab IV merupakan relevansi antara hasil analisa dengan konteks masyarakat di masa kini.
