BAB I LATAR BELAKANG
1.1 PENDAHULUAN Setelah jatuhnya rezim Orde baru yaitu pada tahun 1998, pers benar-benar memperoleh kebebasan dalam melakukan peran dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Pada masa pemerintahan Presiden Baharuddin Jusuf Habibie, yang dengan Mentri Penerangannya yaitu Letjen TNI Yunus Yoswiah, menerapkan sistem kebijakan pers yang lebih liberal. Secara yuridis, UU Pokok Pers No. 21/1982 pun diganti dengan UU Pokok pers No. 40/1999. Dengan UU dan pemerintahanm baru, siapapun bias menerbitkan dan mengelola dan menerbitkan pers. Siapapun bisa menjadi wartawan dan masuk dalam organisasi manapun. Tak ada lagi kwajiban hanya menginduk kepada satu organisasi pers. Seperti ditegaskan pasal 9 Ayat (1) UU Pokok Pers No. 40/1999, setiap warga Negara Indonesia dan Negara berhak mendirikan perusahaan pers. Pada pasal (2) ditegaskan lagi, setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia (Sumadiria, 2005:25). Sementara itu pada masa kekuasaan presiden K.H. Abdurahman Wahid, Pers benar-benar menemukan kebebasan yang substansial. Adapun langkah yang di tempuh oleh presiden K.H. Abdurahman Wahid adalah dengan menghapus Departemen Penerangan (Deppen) merupakan “puncak
1
proses keterbukaan” dan demokratisasi kehidupan pers di Indonesia. Bersama penghapusan Deppen, maka hilang pula lembaga SIUPP yang selama Orde Baru menjadi penghalang terwujudnya kebebasan pers. Pers dapat mengemban fungsi sebagai pengawas terhadap pemerintah dan masyarakat (watchdog function). Disini pers akan senantiasa “menyalak” ketika berbagai penyimpangan dan ketidak adilan dalam suatu masyarakat atau Negara. Dengan fungsi kontrol sosial (social control) yang dimiliki, pers biasa disebut sebagai institusi sosial yang tidak pernah tidur (Sumadiria, 2005:33). Dalam teori jurnalistik, disebutkan bahwa pers mempunyai fungsi sebagai;
memberi
pendidikan
(education),
memberi
informasi
(information), memberi koreksi (to influence), memberi mediasi (to mediated) dan memberi hiburan (entertainment) (Sumadiria, 2005:32). Oleh karena itu, peranan peranan pers sangat besar dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Pers dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah, memberikan informasi tentang kegiatan dan dinamika masyarakat, memberikan hiburan kepada masyarakat ditengah-tengah berbagai krisis. Dalam melakukan fungsi-fungsi tersebut, pers membentuk pendapat umum, sehingga sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan negara. Informasi yang disajikan oleh pers merupakan apa yang sedang ramai diperbincangkan orang. Pers menyuplai dan menyebarluaskan informasi yang dibutuhkan untuk penentuan sikap dan memfasilitasi
2
pembentukan pendapat umum. Menurut (Meinenda, 1981:56) informasi yang disebarluaskan kepada khalayak melalui media merupakan suatu bentuk berita. Berita menduduki tempat terpenting dalam bidang jurnalistik. Hampir 90 prosen dari surat kabar adalah berita, demikian pula pada media-media lainnya, berita mempunyai kedudukan penting. Berkaitan dengan masalah kebebasan, pers menempatkan diri sebagai wadah yang independen pada saat isu umum dapat diperdebatkan. Artinya adalah segala pemberitaan oleh pers yang berkaitan dengan isu tersebut haruslah bersifat netral dan objektif tanpa ada tekanan atau pengaruh dari pihak manapun baik itu pemerintah ataupun kelompokkelompok yang lebih kuat, sehingga beritanya tidak menjadi alat untuk mengendalikan suara ataupun sebagai alat propaganda bagi pihak yang memiliki kepentingan didalamnya. Berbagai peristiwa mengenai gerakan masa sering kali terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik itu yang dilatarbelakangi oleh masalah sosial, politik, ekonomi ataupun budaya yang terjadi mulai dalam lingkup pemerintahan nasional Indonesia sampai dengan lingkup pemerintahan paling bawah yaitu kelurahan atau pemerintahan Desa. Nampaknya masing-masing peristiwa tersebut selalu menjadi sorotan utama oleh banyak media massa baik media cetak maupun media elektronik. Seperti halnya yang juga terjadi di Kota Salatiga, dimana ada sekelompok atau organisasi masyarakat yang menamakan dirinya sebagai
3
Forum
Kerukunan
Masyarakat
Pamot,
disingkat
FOKERMAPA
melakukan suatu gerakan yaitu dengan membuat aksi protes terhadap kebijakan pemerintah daerah terkait dengan proyek pendirian Stasiun Pengisisan Bulk “tabung gas” Elpiji oleh PT Capital Realm Indonesia (CRI) diwilayah mereka, yaitu di daerah Dukuh Pamot Kelurahan Nobo Rejo, Kecamatan Argomulya Salatiga. Didalam hal ini, warga masyarakat memohon kepada Pemerintah Kota Madya Salatiga terlebih kepada Walikota untuk meninjau ulang dan membatalkan pembangunan SPBE tersebut yang karena demi ketenangan dan ketenteraman warga Dusun Pamot dan sekitarnya. Berdasarkan keterangan dari salah seorang anggota masyarakat yang tergabung dalam FOKERMAPA menyatakan bahwa aksi protes yang mereka lakukan tersebut didasarkan atas beberapa alasan sebagai berikut : 1. Bahwa pada saat dimulainya pembangunan tersebut, warga Masyarakat Dusun Pamot Kelurahan Noborejo dan sekitarnya tidak diberitahu terlebih dahulu, baik secara lisan maupun secara tertulis. Baru setelah dipertanyakan oleh masyarakat kepada penanggung jawab pelaksana pembangunan dan pembangunan telah berjalan 15 hari, kami diundang oleh kepala Kelurahan Noborejo untuk menerima penjelasan tentang pembangunan tersebut. Dan warga masyarakat baru tahu bahwa industri tersebut bergerak dibidang SPBE yang dikelola oleh CRI.
4
2. Setelah masyarakat mengetahui bahwa proyek tersebut untuk Stasiun Pengisian Bulk (tabung gas) Elpiji disingkat SPBE, masyarakat merasa ketakutan dan was-was kalau terjadi bencana (meledak) mengingat kapasitas yang ditampung 6 ton x 6 tangki (sesuai sosialisasi) apalagi letak SPBE tersebut berada ditengah pemukiman, dekat dengan sarana pendidikan (SD Noborejo 1 ) dan berdekatan dengan bengkel las konstruksi. 3. Seperti halnya berita yang diterima oleh masyarakat baik melalui media cetak, elektronik, maupun wilayah terdekat, tabung gas 3 kg meledak dapat meratakan satu rumah apalagi ini yang 36 ton. 4. Selayaknyalah sebelum melakukan pembangunan industri, apalagi industri yang beresiko tinggi masyarakat diberitahu dan dimintai persetujuan/ijin. Dan sampai saat ini warga masyarakat Dusun Pamot dan sekitarnya merasa belum pernah memberikan tanda tangan untuk kepentingan pabrik tersebut. Kecuali tanda tangan daftar hadir pada waktu sosialisasi dan tanda tangan beberapa warga yang tanahnya dibeli oleh PT. CRI sebagai bukti pelepasan hak atas tanah tersebut dan tanda tangan batas-batas atas tanah tersebut. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang sudah dipaparkan diatas, Warga Dusun Pamot meminta dengan sangat kepada Pemerintah secara khusus adalah Walikota untuk segera memberikan tanggapan dan tindak lanjut.
5
Tetapi dalam kenyataannya, bahwa apa yang dikehendaki oleh masyarakat tersebut ternyata tidak mendapatkan respon seperti apa yang mereka harapkan. Dengan kata lain, pihak pemerintah Kota Madya Salatiga justru mengeluarkan pernyataan untuk tetap melanjutkan proyek pembangunan SPBE tersebut, yaitu dengan alasan bahwa secara prosedur PT
Capital
Realm
Indonesia
(CRI)
sudah
memenuhi
segala
persyaratannya. Berbagai upaya untuk menolak serta menggagalkan proyek pembangunan SPBE tersebut terus dilkukan oleh warga masyarakat dukuh pamot Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo Salatiga, pertama kalinya adalah muncul dalam aksi demo yang dilakukan lokasi SPBE dengan diikuti kurang lebih sekitar 150 orang. Mereka membawa spanduk, poster, dan keranda, yang intinya menolak keberadaan pengisian bahan bakar elpiji tersebut. Kemudian Warga memblokade jalan masuk SPBE menggunakan kayu dan bambu. Di sela-sela aksi tersebut, warga juga membubuhkan tanda tangan penolakan pada kain putih sepanjang 10 meter, yang telah disediakan. (Suara Merdeka 20 Juli 2010). Tidak puas dengan sikap pemerintah yang dirasa kurang serius dan tidak mendengarkan apa yang menjadi keinginan masyarakat akhirnyapun warga menggelar aksi demonstrasi lagi yang diadakan di depan Balai Kota Salatiga, meski tidak bisa bertemu dengan wali Kota mereka tetap melakukan orasi dan menabur bunga, mereka juga membawa keranda yang bertuliskan “Pak Wali Inikah Yang kau Mau”, dan menggelar doa
6
serta tahlilan di kompleks Balai Kota. Sebelum ke Balai Kota, mereka juga menggelar aksi di depan Kantor Kecamatan Argo Mulyo. Warga menganggap camat melecehkan dan merendahkan warga Pamot pada saat mereka meminta perlindungan kepada Camat. (Suara Merdeka, 6 Agustus 2010) Sampai pada saat ini konflik masih terus berlanjut dan belum ada titik temu pemecahannnya sehingga masih banyak lagi aksi lain yang dilakukan oleh masyarakat, dalam hal ini dikarenakan bahwa PT Capital Realm Indonesia (CRI) dengan masyarakat sama-sama merasa berada pada posisi yang benar dan juga ingin saling mempertahankan dan memperebutkan kepentingannya masing-masing. Pihak pengelola PT. CRI sendiripun merasa telah memenuhi prosedur perizinan, baik perizinan kepada seluruh pihak yang berkaitan dilingkup Pemerintahan Kota Madya Salatiga ataupun mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga hal tersebutlah yang menimbulkan proses penyelesaian menjadi relatif lama. Kontroversi tentang pendirian Stasiun Pengisian Bulk (tabung gas) Elpiji (SPBE) di Dukuh Pamot Kelurahan Nobo Rejo, Kecamatan Argomulya Salatiga seperti yang dijelaskan diatas tidak terlepas dari pemberitaan media massa khususnya yang berskala lokal. Media massa menyampaikan segala bentuk informasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya zaman, media menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Keberadaan media massa nasional maupun lokal merupakan suatu bentuk tuntutan untuk
7
memenuhi kebutuhan masyarakat. Perbedaan mendasar dari keduanya adalah jangkauan wilayah yang berdampak pada berita yang dihasilkan. Seperti yang diungkapkan oleh Harold D Laswell, media massa memiliki fungsi penting ditengah kehidupan masyarakat, yaitu pertama, menginformasikan kepada masyarakat luas mengenai segala kejadiankejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Kedua, adalah membangun hubungan-hubungan
dalam
masyarakat
(korelasi).
Ketiga,
untuk
mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan khusus (subculture) serta perkembangan budaya baru (kesinambungan). Keempat untuk menyediakan hiburan, pengalihan perhatian, dan sarana relaksasi serta meredakan ketegangan sosial. (Dennis McQuail 1987 : 69) Pers sebagai media informasi haruslah lebih spesifik dan proporsional dalam melihat persosalan sehingga mampu menjadi media edukasi dan media informasi sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Selain itu ketika memotret sebuah realitaspun, pers harus fokus pada realitas masyarakat bukan pada potret kekuasaan yang ada pada masyarakat itu, sehingga informasi tidak menjadi propaganda kekuasaan, potret figur kekuasaan. Ketika pers dapat melakukan peranannya seperti ini, maka dapat menjadi suatu bukti bahwa pers dapat menunjukan keindependensian dan keobjektifitasnya. Independen dan objektifitas merupakan dua kata kunci yang menjadi kiblat dan klaim setiap jurnalis di Dunia. Seorang jurnalis selalu menyatakan dirinya telah bertindak objektif, seimbang dan tidak berpihak
8
pada pada kepentingan apa pun kecuali keprihatinan atas hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran. Meskipun sikap independen dan objektif menjadi kiblat setiap jurnalis, pada kenyataannya kita sering kali mendapatkan suguhan berita yang beraneka warna dari suatu peristiwa yang sama. Berangkat dari sebuah peristiwa yang sama, media tertentu mewartakannya dengan cara berbeda, media yang satu menonjolkan sisi atau aspek tertentu, sedangkan media lainnya meminimalisir, memelintir, bahkan menutup sisi atau aspek tersebut. Atau lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa pada pemberitaan dalam peristiwa yang sama, namun disajikan berbeda antara media yang satu dengan yang lain. 1.2 Rumusan Masalah Dalam penulisan ini akan membuat suatu kajian dengan menggunakan analisis wacana kritis model Van Dijk terhadap pemberitaan soal kontroversi didirikannya Stasiun Pengisian Bulk (tabung gas) Elpiji (SPBE) di Dukuh Pamot Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulya Salatiga, oleh harian Suara Merdeka. Alasan mengapa memilih Harian Suara Merdeka sebagai objek penelitian adalah : 1. Dari beberapa media yang ada di Salatiga Suara Merdeka yang paling banyak memberitakan kasus tersebut bila dibanding dengan media-media cetak yang lain. 2. Setelah membaca beberapa berita yang ditampilkan oleh Suara Merdeka, penulis berasumsi bahwa Suara Merdeka kurang objektif dan memihak pemerintah dan pihak investor.
9
Maka dari itu agar dalam penelitian ini mencapai sasaran yang diharapkan, masalah dalam penelitian ini dirumuskan pada hal-hal berikut ini. 1. Bagaimanakah teks pemberitaan kasus SPBE di Salatiga, yaitu yang terdiri dari struktur makro, superstruktur dan struktur mikro teks berita? 2. Bagaimanakah kognisi sosial teks berita kasus SPBE di Salatiga? 3. Bagaimanakah konteks sosial teks berita kasus SPBE di Salatiga? 1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut : 1. Teks pemberitaan kasus SPBE di Salatiga, yaitu yang terdiri dari struktur makro, superstruktur dan struktur mikro teks berita 2. Kognisi sosial teks berita kasus SPBE di Salatiga 3. Konteks sosial teks berita kasus SPBE di Salatiga 1.4 Manfaat Penelitian Ada dua manfaat yang bisa diperoleh dalam penelitian ini : 1. Manfaat Akademis Memberikan sumbangsih bagi ilmu komunikasi khususnya penelitian dengan menggunakan metode analisis wacana yang menjelaskan bahwa media massa mempunyai tujuan dan kepentingan yang berbeda – beda dalam setiap pemberitaannya.
10
2. Manfaat Praktis •
Untuk media, diharapkan agar lebih objektif, berimbang dan netral dalam penyusunan berita.
•
Untuk masyarakat, agar mengetahui bagaimana sebuah berita diproduksi sehingga diharapkan dapat lebih kritis dan selektif dalam memahami berita yang disajikan oleh sebuah media tidak selalu bersifat netral.
11
