BAB 8 TATA KELOLA
8.1.
KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF
Mewujudkan pembangunan industri Kreatif agar mencapai kondisi yang mapan memerlukan dukungan dan kerjasama semua pihak. Konsep dasar dalam mewujudkan cita-cita tersebut adalah dengan memperkuat hubungan antara pelaku pembangunan yang terkait, diantarnya adalah asosiasi, bisnis, komunitas dan pemerintah, dalam hal ini yang dimaksud adalah mewujudkan kerjasama quartet helix. Hubungan quartet helix tentunya didasarkan pada visi dan misi pembangunan yang sama, dimana setiap unsur memiliki fungsi dan peranan yang mendukung dalam mewujudkan visi dan misi yang menjadi bagian dari beban dan tanggungjawab yang akan diwujudkan di masa mendatang. Visi Pembangunan Tujuan pembangunan, untuk mewujudkan industri Kreatif unggulan yang mapan tentunya menjadi dasar dan semangat pelaku pembangunan untuk menjalankan seluruh kegiatan yang didasarkan pada satu persepsi dan referensi yang sama yaitu industri Kreatif unggulan yang mencapai kondisi mapan hingga tahun 2019. Dalam mewujukan industri Kreatif mapan, tentunya pemerintah telah menyediakan berbagai kebijakan dan arahan pembangunan yang telah dirumuskan, hal ini juga yang menjadi koridor bagi seluruh unsur pelaku pembangunan untuk membuat langkah kerja yang tetap berada pada jalurnya. 8|1
Pentingnya persamaan persepsi dan konsolidasi antar pelaku pembangunan untuk memahani dan menghidari kesalahan penafsiran dari visi dan misi yang ingin dicapai dalam mewujudkan cita-cita pembangunan, yaitu fokus pada mewujudkan industri Kreatif unggulan yang mapan. Oleh karena itu, membangun komunikasi antar pelaku pembangunan akan menjadi kunci keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan yang dicita-citakan. Tugas dan Fungsi Setiap unsur dari pelaku pembangunan quartet helix memiliki peranan yang saling mendukung. Memberikan batas dan lingkup pekerjaan dan memberikan penilaian dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, untuk mendapatkan informasi kinerja dan prestasi serta evaluasi bentuk kegiatan yang harus dilakukan demi tercapainya target pembangunan, merupakan bentuk sistem yang harus dipersiapkan dan disepakati bersama. 1.
Bisnis (Pelaku Usaha) Pelaku usaha merupakan obyek dan subyek pembangunan yang menjadi kekuatan terbesar untuk terwujudnya industri Kreatif mapan. Terdapat sedikitnya lingkup fungsi dan tugas yang harus dijalankan oleh pelaku usaha, diantaranya adalah : a. Melaksanakan pembaharuan ide dan gagasaran yang orsinil b. Mengembangkan kemampuan pemasaran c. Memanfaatkan seluruh fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk berkembang dan berpatisipasi dalam pengembangan industri kreatif daerah
2.
Asosiasi/Komunitas Asosiasi adalah lembaga yang dibentuk untuk melindungi pelaku usaha agar memiliki posisi tawar yang cukup baik dan meningkatkan perkembangan industri. Beberapa kelompok industri pada umumnya akan memiliki berbagai kesamaan seperti ide, produksi, pemasaran, pengelolaan dan lain sebagainya. Hal ini tentunya menyebabkan permasalahan yang sama yang dihadapi oleh industri tersebut. Dalam hal keadaan dengan nasib yang sama, maka pelaku bisnis akan membentuk satu komunitas tertentu agar usahanya dapat berjalan dengan baik. Komunitas yang berkembang pada umumnya akan memerlukan satu induk kelembagaan yang dapat menaunginya dan memperkuat legitimasi dan peranannya dalam pembangunan, sehingga sering kali membentuk asosiasi. Tugas dan fungsi asosiasi dalam hal ini, adalah : a. Membantu penciptaan ide, pembaharuan kebudayaan, hingga actualisasi ide dan gagsan menjadi produk b. Jembatan yang menghubugkan komunikasi antara insan kreatif, pemerintah, dan akademisi. c. Memberikan pendampingan dan pelatihan pada insan kreatif d. Melindungi hak paten dari ide-ide dan karya insan kreatif daerah 8|2
3.
Cendekiawan/Akademisi Kabupaten Bandung memiliki akademisi yang siap dalam mendukung perkembangan industri kreatif di daerah. Partisipasi akademisi akan sangat bermanfaat dalam rangka pengembangan industri kreatif Kabupaten Bandung. Tugas dan fungsi Akademisi dalam hal ini, adalah : a. Memberikan bantuan dan kerjasama dalam pengutaan ide dan gagasan b. Bekerjasama dalam pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan c. Menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat mendukung perkembangan industri kreatif di daerah
4.
Pemerintah Posisi dan peran pemerintah telah gamblang, dimana posisi dan peran pemerintah adalah sebagai regulator sekaligus sebagai pelayanan. Oleh karena itu, sudah selayaknya pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik agar visi yang telah dicita-citakan dapat tercapai dengan baik. Tugas dan fungsi pemerintah dalam hal ini, adalah : a. Menyusun pedoman dan standar pengembangan industri kreatif b. Menyusun perencanaan anggaran pengembangan industri kreatif c. Melasanakan program pengembangan industri kreatif d. Melaksanaakn evaluasi dan monitoring terkait keberhasilan dan penyimpangan program industri kreatif.
Bentuk Penghubung Pemerintah memiliki peranan dan fungsi penting dalam menjalin keterhubugan antara pelaku bisnis, asosiasi dan akademisi. Prakarsa utama berada di tangan pemerintah sebagai regulator dan fasilitator. Akan tetapi dukungan dari pihak-pihak lain cukup penting untuk terjalinya kerjasama antara pelaku pembangunan. Quartet helix akan memerlukan bentuk penghubung yang dapat bejalan dengan baik, bentuk perhubung ini pada umumnya adalah sistem yang nantinya akan menggerakan secara otomatis seluruh pelaku pembangunan pada tugas dan fungsi serta peran yang telah menjadi tanggungjawabnya. Hubungan yang kuat terjalin antara seluruh komponen qurtet helix, merupakan prisip utama berjalannya komunikasi dan kerjasama antar pelaku pembangunan. Bentuk penghubung yang diperlukan adanya diawali dengan adanya peraturan yang diterbitkan oleh Kepala Daerah, dalam hal ini dapat berbentuk Surat Keputusan, Peraturan Kepala Daerah, hingga pada Peraturan Daerah yang memberikan araha bentuk dan kerjasama antar pelaku pembangunan tersebut. Masing-masing pihak peru menyepaki adanya kerjasama dan menjalankan tugas dan peran yang telah disepakti. Oleh karena itu, bentuk penghubung yang dapat digunakan adalah MoU antar stakeholder. Bentuk penghubung selanjutnya adalah menyusun 8|3
susunan organisasi dan jadwal kegiatan. Tentunya hal ini akan diikuti oleh sistem pelaporan dan sistem evaluasi. Pembiayaan Hubungan kerjama quartet helix tentunya memerlukan dukungan pembiayaan yang tidak sedikit, oleh karena itu hal sudah sewajarnya memberikan ruang fiskal pada sistem kelembagaan yang ada. Pemerintah dapat menggunakan APBD untuk membiayai program-program yang bersifat memberikan pelayanan terhadap publik, sementara asosiasi membentuk dan memberikan pelayanan dan menjaring anggota, serta terlibat dalam berbagai hal seperti penerbitan sertifikasi, dan perizinan yang memerlukan rekomendasi khusus, hal ini yang akan menjadi sumber ruang fiskal bagi asosiasi, sedangkan akademisi mendapatkan bantuan dari tiga unsur yaitu bisnis, asosiasi dan pemerintah, share masing-masing dapat ditentukan berdasarkan unit dan output yang dihasilkannya.
8.2.
MONITORING DAN EVALUASI
Sistem Monitoring Sistem monitoring adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin terlaksananya program pembangunan yang telah digariskan. Perencanaan dan program pembangunan yang telah memiliki legalitas dan atau kekuatan hukum seperti telah menjadi Perda, atau telah menjadi keputusan pemerintah daerah, maka perencanaan tersebut harus dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan sebagaimana dalam dokumen perencanaan tersebut. Terjadinya kesenjangan antara Perencanaan dan pelaksanaan sering terjadi dalam sistem pembangunan yang ada. Oleh karena itu, monitoring diperlukan untuk memperkecil tingkat kesenjangan antara rencana dan pelaksanaannya. Faktor-faktor yang mengakibatkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara perencanaan dan pelaksanaan, pada umumnya terjadi akibat berbagai hal, seperti : 1.
Tidak jelasnya apa yang menjadi target dan ukuran keberhasilan dari program yang harus dicapai
2.
Program yang dicanangkan masih bersifat umum, sehingga sulit untuk diaplikasikan
3.
Program belum pernah diaplikasikan, dan hanya sebuah wacana yang belum teruji
4.
Pelaksana tugas kegiatan (atau program) belum paham betul dengan apa yang harus dilaksanakan
5.
Adanya perubahan anggaran yang mengurangi kualitas dan kapasitas dari program yang seharusnya dilakukan
6.
Dan lain-lain 8|4
Sistem monitoring berupaya menjawab semua permasalahan dari pelaksanaan rencana dan program yang akan dijalankan, sehingga mekanisme monitoring dan evaluasi menjamin terciptanya program pembangunan yang sesuai dengan rencana. Pada saat terjadinya penyimpangan-penyimpangan akibat hal-hal yang menjadi kendala sebagai mana yang disebutkan diatas, maka lembaga monitoring akan berupaya mencari solusi untuk tetap mencapai target dan ukuran keberhasilan yang seharusnya ditempuh. Fokus Monitoring dan Evaluasi Prioritas pembangunan industri Kreatif, akan menarik perhatian seluruh pihak. Kebudayaan yang lambat dalam mencapai perubahan dan pembaharuan menjadi isu utama yang menjadi perhatian publik, salah satunya disebabkan oleh banyaknya kebudayaan asing yang masuk ke daerah yang menyebabkan penduduk memiliki budaya peniru. Oleh karena itu, program mewujudkan industri Kreatif mapan menjadi fokus pembangunan selama lima tahun kedepan. Fokus program industri Kreatif mapan, tentunya akan berimplikasi pada fokus monitoring dan evalusi. Dimana fokus monitoring dan evaluasi didasarkan pada tipologi program ide dan kreativitas, Kemandian, dan dukungan lingkungan internal dan ekternal industri kreatif. Selain itu, fokus monitoring dan evaluasi adalah pada program yang bersumber dari APBD. Fokus monitoring dan evaluasi program industri Kreatif mapan tentunya akan merujuk pada berbagai komponen evaluasi, diantaranya adalah indikator kinerja, outcome, impact, output dan benefit dari program yang akan dijalankan. Setiap program memiliki ukuran evaluasi seperti indikator kinerja, outcome, impact, output dan benefit. Oleh karena itu, fokus evaluasi adalah dengan membandingkan datadata yang ada menurut kelompok outcome, impact, output dan benefit yang tercantum dalam matrik program dengan data-data yang dihasilan di lapangan. Pelaku Monev Salah satu fungsi Tim Koordinasi Industri Kreatif Daerah (TKIKD) dalam pengendalian pelaksanaan program industri Kreatif mapan adalah mengendalikan kegiatan industri kreatif yang menyimpang dari kaidah industri Kreatif mapan oleh SKPD terkait. Tim Koordinasi Industri Kreatif Daerah (TKIKD) melakukan pemantauan yang dilakukan oleh SKPD terkait yang merupakan bagian unit kerja Tim Koordinasi Industri Kreatif Daerah (TKIKD). Informasi diperoleh secara berkala informasi tentang penerapan kaidah industri Kreatif pada seluruh industri agro yang berada di daerah. Dengan demikian Tim Koordinasi Industri Kreatif Daerah (TKIKD) dapat berperan membantu industri yang belum menjalankan prinsip industri Kreatif. Di samping itu, hasil pemantauan dapat berguna bagi daerah yang bersangkutan dalam menentukan intervensi kebijakan daerah untuk mendukung efektivitas program yang sedang berjalan. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, kepala adaerah perlu mengeluarkan Keputusan daerah Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Industri Kreatif Daerah (TKIKD).
8|5
Tim Koordinasi Industri Kreatif Daerah (TKIKD) melakukan tugas sebagai berikut: a.
Melakukan koordinasi
b. Mengendalikan pelaksanaan Penetapan tentang tugas dan fungsi Tim Koordinasi Industri Kreatif Daerah (TKIKD) pada keputusan daerah, fungsi-fungsi Tim Koordinasi Industri Kreatif Daerah (TKIKD)adalah sebagai berikut: a.
mengkoordinasikan penyusunan SPKD Kabupaten/Kota sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota di bidang industri Kreatif;
b. mengkoordinasikan SKPD atau gabungan SKPD bidang industri Kreatif dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD; c.
mengkoordinasikan SKPD atau gabungan SKPD bidang industri Kreatif dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
d. mengkoordinasikan SKPD atau gabungan SKPD bidang industri Kreatif dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan e.
mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang industri Kreatif.
perumusan
dokumen
rencana
f.
pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan industri Kreatif mapan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
g.
pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program industri Kreatif oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
h. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program industri Kreatif secara periodik; i.
pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan industri Kreatif;
j.
pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang industri Kreatif; dan
k.
penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program industri Kreatif kepada Kepala Daerah.
Metode Monev Monitoring dan evaluasi terdidari dari pemantauan dan pelaporan. Pemantauan dilakukan oleh SKPD atau bagian dari Tim Koordinasi Industri Kreatif Daerah (TKIKD) berupa pemantauan kegiatan program di lapangan. Pelaporan adalah upaya menyusun infomasi tentang tingkat pelaksanaan dan posisi program pembangunan terkait dengan komponen evaluasi, diantaranya adalah indikator kinerja, outcome, impact, output dan benefit.
8|6
Metode monev meliputi survey lapangan, pengumpulan data dari instansi terkait, melakukan analisis pencapaian pelaksanaan program, analisis keberhasilan program, analisis kegagalan pelaksanaan program. Setiap SKPD yang masuk dalam Tim Koordinasi Industri Kreatif Daerah (TKIKD) menyusun buku pelaporan masing-masing, yang akan dibahas dalam rapat evaluasi. Rapat evaluasi pada umumnya dilakukan setiap semenster. Analisis dan pelaporan berisi tingkat pencapaian program, kendala dan hambatan pelaksanaan program serta tingkat pencapaian indikator kinerja dan komponen evaluasi seperti outcome, impact, output dan benefit. Pelaporan juga berisi tentang berbagai rekomendasi dari program yang ada, seperti perbaikan program, peningkatan anggaran, pengurangan anggaran, hingga pada mengganti program karena tidak sesuai dengan indikator kinerja yang ada. Tahapan Pelaksanaan Monev Tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi industri Kreatif Daerah adalah sebagai berikut: 1.
Legalisasi Dokumen industri Kreatif Daerah oleh DPDR dan Kepala Daerah
2.
Kepala Daerah menetapkan Tim Koordinasi Industri Kreatif Daerah (TKIKD), yang terdiri dari SKPD yang terkait
3.
Tim Koordinasi Industri Kreatif Daerah (TKIKD) melakukan penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan sebagai mana yang tertuang dalam dokumen bersama-sama dengan anggota. Dalam hal adanya perubahan program dan anggaran dapat diusulkan dalam forum ini
4.
Rapat koordinasi dan pembahasan, serta rapat anggaran antara kepala daerah dengan Tim Koordinasi Industri Kreatif Daerah (TKIKD)
5.
Pembahasana anggaran oleh Kepala Daerah dan DPRD dalam rapat anggaran dan Daftar Isian Program Anggaran (DIPA), dimana didalamnya telah terakomodasi seluruh program sebagaimana yang telah dicantumkan dalam matrik program SPKD dan hasil pembahasan rapat Tim Koordinasi.
6.
Anggota Tim Koordinasi Industri Kreatif Daerah (TKIKD) melakukan pelaksanaan program pembangunan dan juga pendataan serta pemantauan program yang berjalan
7.
Anggkota TKPKD menyusun pelaporan terkait dengan program dan komponen evaluasi, diantaranya adalah capaian indikator kinerja, outcome, impact, output dan benefit
8.
Rapat pembahasan pelaksanaan program dan evaluasi program oleh Kepala Daerah dan Tim Koordinasi Industri Kreatif Daerah (TKIKD) yang dilaksanakan setiap semester, agenda rapat membahas tingkat capaian indikator program atau target dan komponen outcome, impact, output dan benefit, serta keputusan dan tindakan yang akan dilakukan pada program-program yang ada.
8|7
