BAB 7 KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI
7.1
Kesimpulan Berdasarkan hasil Internal Control Questionnaire (ICQ) mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga, diperoleh hasil skor sebagai berikut: Tabel 7.1 Skor Internal Control Questionairre (ICQ) Unsur Pengendalian Internal Lingkungan Pengendalian Penilaian Risiko Aktivitas Pengendalian Informasi dan Komunikasi Pemantauan
Skor 69,44% 61,11% 86,96% 90,91% 85,19%
Skor Internal Control Questionairre (ICQ) di atas merupakan persentase kesesuaian unsur pengendalian internal yang ada dalam objek penelitian dengan unsur pengendalian internal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Skor tersebut menjadi pertimbangan untuk penilaian desain dan fungsi setiap unsur pengendalian internal, sebagaimana dipaparkan berikut ini: a. Lingkungan Pengendalian Unsur lingkungan pengendalian memiliki skor sebesar 69,44% sehingga menjadi
pertimbangan
untuk
144
dinilai
memiliki
desain
sistem
pengendalian yang belum memadai tetapi fungsi unsur lingkungan pengendalian yang ada telah efektif. Desain unsur lingkungan pengendalian dinilai belum memadai karena tidak terpenuhinya beberapa point unsur lingkungan pengendalian yang telah diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008, seperti mengenai belum adanya sistem pemberian penghargaan untuk meningkatkan penegakan integritas dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika; tidak adanya kewenangan untuk menata pegawai dalam hal pemilihan pegawai maupun penempatan pejabat struktural karena dikelola oleh Badan Kepagawaian Daerah (BKD); BPPT dan PM selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak memiliki kewenangan untuk membuat, mengevaluasi, dan menyesuaikan struktur
organisasi
karena
hal
tersebut
kewenangan
bagian
kesekertariatan Pemerintah Kota Salatiga; penilaian kinerja belum dijadikan dasar untuk penentuan promosi, remunerasi, dan pemindahan pegawai. Fungsi unsur lingkungan pengendalian dinilai telah efektif karena pedoman internal tentang sikap dan perilaku terkait dengan etika pegawai dalam bekerja serta aturan tata tertib disiplin pegawai telah diterapkan dengan baik di BPPT dan PM; kebijakan atas kompetensi pegawai
telah
dijalankan
dengan
baik
terbukti
dengan
rutin
dikirimkannya pegawai untuk mengikuti diklat atau kursus, serta telah ada program orientasi untuk pegawai baru; kepemimpinan yang kondusif terwujud melalui peran pimpinan yang telah memiliki sarana-sarana
145
untuk mengontrol operasional instansi; pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah diatur dan dikomunikasikan dengan baik melalui kartu uraian Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) yang dimiliki masingmasing pegawai; peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah efektif terbukti melalui kunjungan pemeriksaan rutin setiap tahun oleh Inspektorat Kota Salatiga dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). b. Penilaian Risiko Unsur penilaian risiko memiliki skor sebesar 61,11% sehingga menjadi pertimbangan untuk dinilai memiliki desain sistem pengendalian yang belum memadai dan fungsi unsur penilaian risiko yang ada belum efektif. Desain unsur penilaian risiko dinilai belum memadai karena tidak terpenuhinya beberapa point unsur penilaian risiko yang telah diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008, seperti mengenai belum dimilikinya struktur baku mengenai pengendalian penanganan risiko; identifikasi risiko di BPPT dan PM bukan merupakan sistem formal yang menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif; Renstra BPPT dan PM tidak memuat bagian mengenai identifikasi risiko; analisis risiko di BPPT dan PM belum mengklasifikasikan risiko menjadi risiko rendah, menengah, atau tinggi; mekanisme untuk mengantisipasi ataupun mengidentifikasi risiko yang diakibatkan oleh perubahanperubahan
dalam
pemerintahan,
146
ekonomi,
industri,
peraturan,
operasional atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan instansi belum ada. Fungsi unsur penilaian risiko dinilai belum efektif karena penilaian risiko belum mampu mengidentifikasi risiko pencapaian tujuan dengan baik serta belum menjadi dasar dalam menentukan pengelolaan risiko. Hal ini terlihat melalui cara suatu risiko diidentifikasi, diperingkat, dianalisis, dan diatasi tidak dikomunikasikan secara khusus ke pegawai yang berkepentingan dan pembahasannya tidak dilakukan pada rapat tingkat pimpinan; serta cara terbaik untuk mengelola atau mengurangi risiko dan tindakan khusus yang harus dilaksanakan belum ditetapkan. c. Aktivitas Pengendalian Unsur aktivitas pengendalian memiliki skor sebesar 86,96% sehingga menjadi pertimbangan untuk dinilai telah memiliki desain sistem pengendalian yang cukup memadai tetapi fungsi unsur aktivitas pengendalian yang ada telah efektif. Desain unsur aktivitas pengendalian dinilai cukup memadai karena kegiatan pengendalian di BPPT dan PM telah ditetapkan dan diterapkan dengan baik; pimpinan pada setiap tingkatan
kegiatan
mereviu
laporan
kinerja,
menganalisis
kecenderungan, dan mengukur hasil dibandingkan target, anggaran, prakiraan, dan kinerja periode yang lalu melalui laporan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK); pembinaan sumber daya manusia telah diatur dan dijalankan dengan baik; telah ada insentif dan program kesejahteraan lain untuk mendorong pegawai melakukan tugas dengan
147
kemampuan maksimal; pengendalian atas pengelolaan sistem informasi di BPPT dan PM dilaksanakan secara periodik dan komprehensif melalui kegiatan perawatan sistem informasi yang sudah dianggarkan melalui APBD; pengendalian fisik atas asset telah dilakukan melalui penetapan kebijakan dan prosedur pengamanan fisik atas asset; penetapan dan review indikator dan ukuran kinerja telah ditetapkan untuk tingkat instansi pemerintah, tingkat kegiatan, maupun tingkat pegawai; pemisahan fungsi di BPPT dan PM telah diatur melalui penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI). Tetapi, desain unsur aktivitas pengendalian
hanya
dinilai
cukup
memadai
karena
rencana
komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga (contingency plan) belum diatur; rencana pemulihan setelah bencana (disaster recovery plan) belum diatur; penilaian pengukuran kinerja belum dijadikan dasar untuk pemberian insentif kepada pegawai; dokumentasi tertulis secara khusus mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah belum ada. Sedangkan fungsi unsur aktivitas pengendalian dinilai telah efektif karena kegiatan pengendalian yang ada telah membantu memastikan bahwa instruksi manajemen untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan telah dilakukan. d. Informasi dan Komunikasi Unsur informasi dan komunikasi memiliki skor sebesar 90,91% sehingga menjadi pertimbangan untuk dinilai telah memiliki desain sistem pengendalian yang memadai dan fungsi unsur informasi dan komunikasi
148
yang ada telah efektif. Kondisi di BPPT dan PM adalah sebagai berikut: informasi internal yang penting dalam mencapai tujuan instansi telah diidentifikasi
dan
dilaporkan
secara
teratur
kepada
pimpinan;
komunikasi mengenai aspek pengendalian internal telah disampaikan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP); komunikasi internal yang efektif dilakukan melalui buku pedoman kebijakan dan prosedur, surat edaran, memorandum, papan pengumuman, arahan lisan, situs internet, intranet, ataupun email; komunikasi eksternal misalnya dengan pemohon ijin dilakukan melalui telepon, email, kotak saran, meja pengaduan, kotak pengaduan, banner-banner informasi, pajangan informasi di ruang pelayanan, mesin anjungan infromasi, ataupun melalui website resmi BPPT dan PM. Sedangkan fungsi unsur informasi dan komunikasi dinilai telah efektif karena telah mampu mendukung fungsi lain dari pengendalian internal dalam rangka pencapaian tujuan entitas. e. Pemantauan Unsur pemantauan memiliki skor sebesar 85,19% sehingga menjadi pertimbangan untuk dinilai memiliki desain sistem pengendalian yang cukup memadai tetapi fungsi unsur lingkungan pengendalian yang ada telah efektif. Desain unsur pemantauan dinilai cukup memadai karena strategi pemantauan telah dilakukan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV); evaluasi terpisah dilakukan oleh tim MONEV; pimpinan melakukan reviu dan mengevaluasi temuan audit, hasil penilaian, dan reviu lainnya segera setelah mendapatkan Laporan Hasil
149
Temuan (LHP). Tetapi, desain unsur pemantauan hanya dinilai cukup memadai salah satunya karena BPPT dan PM belum memanfaatkan rapat pegawai sebagai sarana untuk meminta masukan tentang efektivitas pengendalian internal. Sedangkan untuk fungsi unsur pemantauan dinilai telah efektif karena telah membantu memastikan bahwa masing-masing komponen pengendalian internal yang telah ada berfungsi dengan baik.
7.2
Keterbatasan Pada pelaksanaan penelitian mengenai evaluasi keefektifan sistem pengendalian internal di BPPT dan PM Kota Salatiga, keterbatasan yang ditemui adalah peneliti tidak dapat mengendalikan gangguan dari lingkungan sekitar ketika melakukan wawancara. Kesepakatan yang dicapai bersama responden bahwa proses wawancara hanya dapat dilakukan pada saat jam kerja, sehingga sebagian besar wawancara dilakukan di sela-sela aktivitas responden dan berlokasi di sekitar kantor objek penelitian. Kondisi ini membuat proses wawancara rentan terganggu dengan kunjungan pegawai lain kepada responden dalam kaitannya dengan urusan pekerjaan, ataupun ditengah wawancara harus ditinggal sejenak oleh responden karena hal mendesak dalam kaitannya dengan pekerjaan. Hal yang demikian kemudian akan mengganggu konsentrasi peneliti ataupun responden, dan suasana yang kondusif untuk wawancara menjadi tidak terwujud.
150
7.3
Rekomendasi Rekomendasi yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian mengenai evaluasi keefektifan sistem pengendalian internal di BPPT dan PM Kota Salatiga adalah sebagai berikut: 1. Rekomendasi untuk BPPT dan PM Kota Salatiga Rekomendasi yang dapat penulis berikan untuk BPPT dan PM Kota Salatiga selaku objek penelitian adalah: a. BPPT dan PM sebaiknya memiliki sistem pemberian penghargaan dalam kaitannya dengan kepatuhan atas kode etik dan penegakan integritas untuk memotivasi pegawai agar lebih meningkatkan penegakan integritas dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika di lingkungan BPPT dan PM. b. BPPT dan PM sebaiknya memiliki struktur baku mengenai pengendalian penanganan risiko dalam nama manajemen risiko. Sehingga BPPT dan PM dapat memiliki sistem formal untuk identifikasi risiko yang menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif dan dicantumkan dalam Rencana Strategis BPPT dan PM. c. BPPT
dan
PM
sebaiknya
menetapkan
mekanisme
untuk
mengantisipasi ataupun mengidentifikasi risiko yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional, atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan instansi. Selain itu juga perlu ditetapkan rencana pemulihan setelah bencana (disaster recovery
151
plan) untuk membuat instansi lebih siap apabila sewaktu-waktu terjadi bencana di luar kendali instansi. d. BPPT dan PM sebaiknya memiliki rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga (contingency plan) dalam kaitannya dengan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi. e. BPPT dan PM sebaiknya mejadikan penilaian kinerja sebagai dasar untuk menentukan pemberian insentif kepada pegawai, promosi, remunerasi, dan pemindahan pegawai. f. BPPT dan PM sebaiknya memiliki dokumentasi tertulis secara khusus mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di BPPT dan PM. Selain itu, BPPT dan PM perlu melaksanakan rekomendasi Inspektorat Kota Salatiga mengenai penunjukan pejabat yang menjadi Pengendali Internal di BPPT dan PM. g. BPPT dan PM sebaiknya memanfaatkan rapat pegawai sebagai sarana untuk meminta masukan tentang keefektifan pengendalian internal agar sistem yang ada dapat menjadi lebih baik lagi. 2. Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya Rekomendasi untuk penelitian mengenai evaluasi sistem pengendalian internal instansi pemerintah selanjutnya sebaiknya memilih objek penelitian yang telah memiliki dokumentasi tertulis secara khusus mengenai sistem pengendalian internalnya sehingga peneliti dapat melakukan evaluasi keefektifan atas keberadaan dokumen tersebut apakah telah menyajikan informasi yang efektif dan memadai. Selain itu,
152
apabila peneliti memiliki waktu yang cukup panjang untuk melakukan penelitian maka peneliti dapat melakukan wawancara mendalam tidak hanya ke personil-personil kunci saja tetapi juga wawancara ke staf pelaksana agar memperoleh informasi yang lebih lengkap dan dapat membandingkan antara jawaban responden satu dengan yang lain untuk memperkuat kebenaran informasi yang diperoleh.
153
