Bab 6 Kesimpulan dan Implikasi

Bab 6 Kesimpulan dan Implikasi Pada bab 6, merupakan intisari dan rangkuman dari pembahasan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan dalam Bab 4 dan Bab 5, yang disajikan dalam bentuk kesimpulan, implikasi teori dan implikasi kebijakan dari hasil penelitian tentang Pengembangan Bank Lokal dengan Merger Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Di samping itu terdapat beberapa saran yang terkait dengan hasil temuan dalam penelitian untuk penelitian mendatang. 6.1. Kesimpulan Berdasarkan perumusan permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini, setelah dilakukan proses analisis, penulis merangkum hasil analisis serta menyimpulkannya sebagai berikut: 1. Motivasi merger BPR BKK karena lemahnya kualitas SDM, lemahnya permodalan, terjadinya inefisiensi, dan tidak efektifnya pengawasan. 2. Peran Stakeholder : a. Peran Pemegang Saham, pasca merger Bank Jateng tidak lagi sebagai pemegang saham, sehingga pemegang saham PD BPR BKK adalah Pemda Kabupaten (49%) dan Pemda Provinsi (51%). Secara umum, dalam proses merger, pemegang saham berperan untuk menambah setoran modal sebagai wujud pertanggungjawaban atas faktor kecukupan modal minimal yang harus dipenuhi. Dalam realita, khusus untuk PD BPR BKK Ungaran kedua pemegang saham telah menambah setoran modal meskipun Provinsi Jawa Tengah telah menyetor modal sesuai dengan porsinya, tetapi Pemerintah Kabupaten Semarang belum menyetor modal sesuai dengan porsinya. Pemegang saham PD BPR BKK secara umum merupakan investor yang rasional, lebih mudah atau terdorong menambah modal dengan harapan mendapat dividen lebih besar. Sebelum merger Bupati menjadi pemegang tunggal penentu pengelolaan BPR BKK Ungaran sehingga RUPS tidak dapat berjalan dengan baik karena Propinsi yang juga menjadi pemegang saham tidak diberi peran. Setelah merger,

187

Pengembangan Bank Lokal dengan Merger

b.

c.

d.

e.

f.

188

pemegang saham baik Kabupaten maupun Propinsi dapat berperan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2008. Peran Bank Indonesia, peran Bank Indonesia sangat menentukan sekali dalam proses merger, diantaranya melakukan pengawasan terhadap BPR BKK yang akan melakukan merger, harus dalam kondisi kecukupan modal, serta unsur-unsur kesehatan bank yang meliputi kualitas aktiva produktif, manajemen, kemampuan bank mendatangkan keuntungan (earning), dan likuiditas bank. Bank Indonesia berperan menjadi mediator antara pengurus BPR BKK Ungaran dengan pemegang saham agar ada pemahaman yang sama mengenai merger. Bank Indonesia selama enam bulan membimbing dalam menyelesaikan rancangan merger. Peran Badan Pengawas, sebelum merger Badan Pengawas BPR BKK se Kabupaten Semarang perannya belum maksimal, lebih mengutamakan tugasnya sebagai birokrat (Kabag Perekonomian atau Camat). Dalam proses merger Badan Pengawas sebagai inisiator dalam penandatanganan rancangan merger. Setelah merger Badan Pengawas berperan aktif, dan dimonitor secara langsung oleh Bank Indonesia. Anggota Badan Pengawas yang tidak aktif akan terancam fit and proper test ulang. Badan Pengawas dibantu oleh direksi dan karyawan berperan dalam proses merger BPR BKK Ungaran, menandatangani rancangan merger dan pengumuman merger, serta melakukan konversi modal. Peran direksi, sebelum merger direksi BPR BKK Ungaran hanya berperan memimpin bank secara mandiri di tingkat kecamatan, dalam proses merger mempunyai peran sebagai inisiator yang menanda tangani rancangan merger, pengumuman merger, dan setelah merger direksi berperan secara maksimal memimpin bank hasil merger. Peran Karyawan, Karyawan BPR BKK mendukung pengurus dalam mempersiapkan merger, menyiapkan bussiness plan, mendukung kinerja dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pemegang saham, serta meningkatkan pelayanan kepada para pemakai jasa bank dalam peningkatan operasional bank dan memperkuat lembaga. Peran Nasabah, Peran nasabah BPR BKK sangat diperlukan dalam melakukan merger, khususnya dalam menyangga dana, tanpa dukungan dan kepercayaan dari masyarakat lembaga tidak bisa besar, sehat, dan berkelanjutan.

Bab 6 | Kesimpulan dan Implikasi

3. Dalam proses merger ada beberapa proses yang harus ditempuh yang tidak bisa lepas dari dinamika yang terjadi, a. Sebelum proses merger Sebelum proses merger dalam tubuh BPR BKK se Kabupaten Semarang sudah terjadi dinamika kelembagaan mulai dari proyek percontohan Badan Kredit Kecamatan bernama BKK menjadi BUMD BKK dan mulai tahun 1992 menjadi BUMD BPR BKK. b. Proses merger Proses merger BPR BKK se Kabupaten Semarang ke BPR BKK Ungaran melalui beberapa tahapan dimulai dari inisiatif merger, dilanjutkan dengan sosialisasi rencana merger, melakukan studi banding ke bank yang telah melakukan merger, pengumuman merger, pembuatan rancangan merger, pengajuan perijinan merger ke Bank Indonesia pusat, realisasi merger, selanjutnya membuat perubahan anggaran dasar bank, pengangkatan pengurus baru, penyusunan rencana kerja baru, konsolidasi neraca, konversi modal. Dalam proses merger disepakati pula oleh para pemegang saham bahwa hasil merger BPR BKK Ungaran tetap berbadan hukum Perusahaan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Perda nomor: 11 tahun 2008 dan berkantor pusat di kabupaten/kota setempat. c. Kesepakatan Pemegang Saham Dalam proses merger ada kesepakatan yang sama dari seluruh pemegang saham BPR BKK Ungaran yang dituangkan dalam RUPS. Menambah modal karena CAR nya kurang dari 8 persen, melakukan penataan status karyawan dan menyelesaikan hak dan kewajiban karyawan. d. Dinamika Kepegawaian Dalam proses merger terjadi beberapa dinamika diantaranya penolakan merger, dampak psikologis pejabat yang tidak terakomodasi, pemberhentian pegawai karena melakukan penyimpangan finansial, terjadinya peningkatan kinerja, dan perkembangan bank. e. Dinamika Konversi Saham Terjadi satu dinamika yang tidak lazim berlaku di badan usaha yang lain, yaitu terjadi pembagian porsi saham yang telah

189


ditetapkan dalam Perda, pasca penjualan saham milik BPD Jateng yang 7,5 persen terjadi dinamika pembagian saham antara pemerintah Kab.Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 51 persen dan Pemerintah Kabupaten Semarang sebesar 49 persen. Dalam RUPS pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi pemegang kunci dalam mengambil keputusan tentang penempatan pengurus dan kebijakan yang lain, karena secara hirarki pemerintahan, pemerintah provinsi lebih tinggi dari pada pemerintah kabupaten/ kota. Dari aspek penguasaan saham pemerintah provinsi sebagai pemegang saham mayoritas. 4. Pada awal merger diketahui adanya penyelewengan di beberapa BPR BKK yang melakukan merger. Implikasinya kalau tadinya tingkat kesehatan gabungan sebelum merger dinyatakan sehat, setelah diteliti dan dihitung ulang pada awal merger masuk klasifikasi tidak sehat. Perkembangan bank pasca merger semakin meningkat, adapun indikator yang meningkat diantaranya asset bank, kredit yang diberikan, dana pihak ketiga dan laba. atau dapat dikatakan bahwa dengan merger bank berkembang semakin membaik. 5. Pasca merger semua unsur CAMEL bank semakin meningkat semakin sehat, atau dapat disimpulkan bahwa BPR BKK Ungaran sebelum merger tidak sehat dan setelah dilakukan merger menjadi sehat. Perbandingan tingkat kesehatan dari semua unsur CAMEL setelah dilakukan penjumlahan nilai tingkat kesehatannya dapat disimpulkan bahwa dengan merger BPR BKK Ungaran menjadi lebih sehat. Sedangkan untuk yang gabungan dari seluruh Jawa Tengah tingkat kesehatannya juga menjadi sehat, atau dapat disimpulkan bahwa merger antar BPR yang sehat akan menjadi bank sehat. 6. Tren perkembangan semua unsur CAMEL di BPR BKK Ungaran semakin berkembang dan menunjukkan tren tingkat kesehatan BPR BKK yang semakin sehat. Dibandingkan dengan angka gabungan BPR BKK Jawa Tengah lebih baik dibanding dengan BPR BKK Ungaran, kecuali untuk pertumbuhan kredit. 7. Kelemahan Merger BPR BKK Ungaran a. Proses setoran modal tidak dapat cepat karena setelah Bupati dan Gubernur setuju masih harus menunggu keputusan DPRD

190


b. c. d.

e. f.

Provinsi dan DPRD Kabupaten Semarang. Adanya monopoli kebijakan yang dilakukan oleh direksi, sehingga kepentingan pribadi dapat ikut mempengaruhi keputusan. Penumpukan kredit bermasalah karena gabungan kredit yang macet yang dapat meningkatkan angka NPL. Tingkat kesehatan bank dihitung berdasarkan data konsolidasi, sehingga cabang yang baik akan menjadi korban dari cabang yang tidak baik. Kewajiban pajak semakin besar karena pengaruh tarif progresif. Masih melekatnya citra lama BPR BKK yang kurang baik. Citra kurang baik diantaranya: pelayananan, lokasi dan suasana kantor yang tidak nyaman masih tetap dirasakan.

8. Bentuk dan Peran Trust Relation yang Mendukung Kinerja Bank Secara Financial dan Non Financial a. Secara non finansial merger menimbulkan hubungan kepercayaan (trust relation) baru dari masyarakat untuk mendukung perkembangan bank. b. Secara finansial bank berkembang karena ada kepercayaan baru yang berdampak pada pertumbuhan dana dari masyarakat, meningkatnya kredit yang diberikan kepada masyarakat, dan meningkatnya jumlah laba. Merger dapat meningkatkan kredit yang disalurkan kepada masyarakat untuk mendorong investasi dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dengan merger meningkatnya laba yang berdampak positif pada setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), secara finansial bank menjadi semakin besar dan semakin sehat. Setelah dilakukan merger perkembangan baki debet tumbuh semakin pesat atau dapat dikatakan bahwa pertumbuhan baki kredit pasca merger lebih baik dibanding sebelum merger. Dengan merger dana pihak ketiga tumbuh dengan baik, pertumbuhan dana semakin meningkat berarti dengan merger BPR BKK Ungaran semakin dipercaya masyarakat. Dengan merger laba bank semakin meningkat, bank semakin produktif dan efisien.

191


6.2. Implikasi 1. Implikasi Teori Implikasi teoritis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut, Motivasi melakukan merger BPR BKK Ungaran adalah untuk meningkatkan kualitas SDM dengan cara mengirim SDM ketempat pelatihan, menguatkan modal bank dengan cara mendorong pemegang saham untuk menyetorkan modal, melakukan efesiensi dengan cara penyederhanaan pengurus, dan pengefektifan pengawas dengan cara mengganti dan membubarkan badan pengawas dan badan Pembina yang tidak efektif. Dalam proses merger terjadi beberapa dinamika kelembagaan, dinamika kepegawaian dan kompetisi penyetoran modal. Hal ini dilakukan dalam rangka merasang peran pemegang saham dan stakeholder yang lain aktif dan mendukung merger bank. Trust relation berdampak positif dalam pengembangan bank dan kesehatan bank. Karena dengan hubungan kepercayaan bank semakin berkembang, semakin sehat, pelayanan modal kepada masyarakat semakin meningkat. Secara singkat, pasca merger PD BPR BKK Ungaran menajdi makin menciptakan nilai bukan saja secara ekonomis dalam bentuk peningkatan laba karena tercipta sinergi 9 PD BPR BKK yang bergabung, peningkatan kesehatan bank, dan peningkatan aset bank, tetapi juga meningkatkan daya saing yang mempercepat pertumbuhan usaha PD BPR BKK Ungaran. Hal ini konsisten dengan temuan penelitian Healy (1992) yang menemukan bank yang beraset besar dan labanya meningkat secara signifikan, juga penelitian Sarwono (2007) tentang merger Bank Mandiri, telah meningkatkan laba bank dan pajak dari bank, serta kompilasi penelitian oleh Weston, Mitchell et al (2004), dampak merger kategori pertama dalam hal meningkatkan nilai dari perusahaan yang merger. Merger merupakan keputusan investasi yang berdampak jangka panjang yang merupakan strategi berkembang, seperti halnya yang ditemukan oleh Mahmud, Z (2010) dalam mencapai tujuan jangka panjang dengan cara mentranformasikan batas perusahaan perbankan. Dengan demikian penelitian ini memperkuat teori terjadinya sinergi dalam Merger antar bank lokal dalam berbagai indikator kinerja seperti

192


meningkatkan kesehatan bank, meningkatkan transparansi bank, bank menjadi lebih strategis dan lebih sehat karena peran stakeholder serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank (trust relationship), dan pada akhirnya dapat membuktikan bahwa PD BPR BKK sebagai bank lokal makin meningkatkan daya saing. 2. Implikasi Kebijakan Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, maka dapat dirumuskan implikasi kebijakan dalam pembangunan dunia perbankan sebagai berikut. Pemerintah Kabupaten dan Provinisi selaku pemegang saham PD BPR BKK merupakan investor yang makin rasional, dimana investor akan tertarik pada PD BPR BKK yang kinerja dan prospek yang bagus dan akan lebih mudah menambah setoran modal dengan harapan memperoleh dividen dan peningkatan pajak lebih besar, dan dapat lebih berbangga PD BPR BKK miliknya karena lebih memberdayakan masyarakatnya. Dengan kata lain, Pemda sebagai pemegang saham akan enggan menambah modal setor jika kinerja PD BPR BKK miliknya tidak baik. Dengan demikian, kebijakan terbaik adalah meningkatkan kinerja PD BPR BKK dengan mendorong tim manajemen (direksi) bekerja lebih profesional. PD BPR BKK hasil merger terbukti mampu meningkatkan modal secara absolut yang lebih besar karena akumulasi laba ditahan dan jangkauan pelayanan lebih luas mendekati nasabah. Dengan makin luasnya layanan, masyarakat tidak harus pergi jauh untuk mencari bank yang besar, karena di daerah setempat sudah ada bank lokal (PD BPR BKK) hasil merger yang cukup besar. Makin besar bank lokal menunjukkan makin besar kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, implikasi kebijakan adalah memperkuat kebijakan pertumbuhan bank lokal sebagai upaya makin memberdayakan ekonomi masyarakat seperti citacita awal pendirian BPR BKK tahun 1970. Dari sisi proses perkembangan PD BPR BKK yang telah melalui berbagai gejolak dan dinamika baik ekonomi, sosial dan politik lebih dari 30 tahun terhitung mulai berdiri sebagai lembaga keuangan yang sederhana belum berbadan hukum pada tahun 1970an yaitu sebagai BKK (Badan Kredit Kecamatan), kini PD BPR BKK makin membuktikan jati dirinya, teguh dalam melayani masyarakat tingkat bawah dan UMKM dan

193


mampu bersaing bukan saja dengan sesama lembaga keuangan mikro tetapi juga dengan bank umum yang telah rame rame memasuki segmen pasar keuangan mikro. Dengan tebentuknya badan hukum dan merger beranti PD BPR BKK telah menyesuaikan diri dengan peraturan perundangan yang beralku. Dengan demikan, Pemda Kabupaten dan Provinsi sebagai pemegang saham makin bisa menyaksikan PD BPR BKK sebagai lembaga keuangan yang makin dewasa dan mampu menjalankan good corporate (banking) governance. 6.3. Saran Untuk Penelitian Mendatang Sebagaimana telah ditulis dalam bab 2, sudah banyak peneliti terdahulu melakukan kajian masalah merger bank. Penelitian ini telah memperkaya dan memberi sumbangan dari sisi pengembangan kelembagaan khususnya peningkatan peran lembaga keuangan mikro dalam memberdayakan ekonomi masyarakat bawah dan UMKM. Dalam proses merger dan pemberdayaan masyarakat, peneliti yang juga eksektif PD BPR BKK memiliki pengetahuan mendalam tentang dinamika PD BPR BKK dan masyarakat yang dilayani, namun demikian masih ada peluang untuk penelitian lebih lanjut. Unsur hubungan relasional dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat (trust relation) dengan PD BPR BKK dapat diteliti lebih lanjut. Seperti halnya penelitian Sunarto, H.(2007) menekankan bahwa makin lama menciptakan relasi bank-nasabah, makin rendah biaya transaksi yang berarti menguntungkan nasabah dan bank, tetapi juga ada risiko nasabah berpindah karena persaingan. Persoalannya, adalah apakah PD BPR BKK setelah besar dalam arti kekuatan modal dan aset melalui merger mampu memelihara nasabahnya untuk tidak lari ke lembaga keuangan lainnya. Setelah merger, PD BPRK BKK memiliki SDM yang berkualitas dan kinerjanya meningkat. Namun demikian perjalanan waktu masih akan menghadapi berbagai tantangan dalam melayani masyarakat sebagai lembaga intermediasi karena perubahan lingkungan sekitar, baik dari segi tuntutan pemegang saham, hubungan politik legislatif dan eksekutif, serta meningkatnya persaingan. Dengan demikian persoalan penelitian yang dapat diangkat adalah tentang perkembangan daya saing PD BPR BKK dalam segmen keuangan mikro.

194

Bab 6 Kesimpulan dan Implikasi

Recommend Documents