BAB 5 PERANCANGAN BALANCED SCORECARD
5.1 Tahap Perancangan Balanced Scorecard Pada penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka berdasarkan kerangka balanced scorecard, perancangan balanced scorecard terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut : 1. Penerjemahan strategi Kementrian BUMN ke dalam sasaran-sasaran strategis 2.
Menentukan ukuran dari tiap sasaran strategis yang terdiri dari lag indicator (ukuran hasil) dan lead indicator (ukuran pemacu kinerja).
3. Merumuskan inisiatif strategis yang perlu dilakukan Agar sasaran-sasaran strategis yang dibuat sesuai dengan kerangka balanced scorecard, maka penelaahan strategi Kementrian BUMN tersebut harus didasarkan pada keempat
perspektif
balanced
scorecard.
Oleh
karenanya
perlu
dilakukan
pengelompokan hasil-hasil analisis strategi Kementrian BUMN ke dalam perspektif balanced scorecard. Penelaahan seperti ini memungkinkan Kementrian BUMN untuk menghasilkan perencanaan strategis yang komprehensif, koheren dan seimbang. Komprehensif berarti bahwa strategi yang dihasilkan telah mencakup seluruh aspek dalam Kementrian BUMN. Koheren berarti ada keselarasan antara masing-masing perspektif dengan visi dan misi Kementrian.
42 5.2. Penelahaan Analisis Perumusan Strategi Kementrian BUMN Balanced Scorecard didesain berdasarkan strategi yang dibuat oleh Kementrian BUMN. Untuk mempermudah dalam menerjemahkan strategi dalam sasaran-sasaran strategis tiap perspektif balanced scorecard, maka sebelumnya perlu dilakukan penelaahan analisis perumusan strategi ke dalam perspektif balanced scorecard. Analisis perumusan strategi Kementrian BUMN terdiri dari Analisis visi, misi serta tujuan Kementrian BUMN.
5.2.1 Penelaahan Visi, Misi dan Tujuan Kementrian BUMN dengan Perspektif Balanced Scorecard Penelaahan visi, misi dan tujuan Kementrian BUMN ke dalam kerangka perspektif balanced scorecard akan membantu memudahkan Kementrian BUMN dalam menentukan strategi yang terkait untuk mewujudkannya. Bila visi, misi dan tujuan tersebut sudah dikelompokkan dalam tiap perspektif balanced scorecard maka untuk menentukan strategi sesuai dengan perspektif tersebut juga akan lebih mudah. Visi Kementrian BUMN adalah “Membangun BUMN yang berdaya saing dan tangguh dalam persaingan global serta berdaya cipta tinggi sehingga mampu memenuhi harapan stakeholders”. Bila ditelaah dalam keempat perspektif balanced scorecard visi tersebut bisa dilihat pada tabel 5.1. Pada tabel tersebut terlihat bahwa semua frase dalam visi Kementrian BUMN masuk dalam tiap perspektif balanced scorecard. Hal ini dikarenakan, setiap frase yang ada dalam visi berkaitan erat dengan perspektif stakeholders, keuangan, proses operasi internal, maupun pembelajaran dan pertumbuhan.
43 Tabel 5.1 Penelaahan Visi Kementrian BUMN dalam Perspektif Balanced Scorecard Perspektif
Visi
Stakeholders
Keuangan “Membangun BUMN yang berdaya saing dan tangguh Proses Operasi Internal
dalam persaingan global serta berdaya cipta tinggi sehingga mampu memenuhi harapan stakeholders”
Pembelajaran dan Pertumbuhan
Selain dari pemaparan visi, Kementrian BUMN juga memiliki pemamparan misi untuk mencapai visi yang telah digariskan. Adapun misi Kementrian BUMN itu dipaparkan ke dalam beberapa poin-poin penting, yaitu: 1.
Meningkatkan intensitas dan efektifitas pembinaan BUMN.
2.
Meningkatkan intensitas dan efektifitas koordinasi baik secara internal di lingkungan Kementerian BUMN maupun secara eksternal dengan pihak regulator dan BUMN.
3.
Meningkatkan fungsi pengawasan BUMN oleh publik melalui media internet yang dapat secara langsung diakses tanpa adanya hambatan dimensi waktu dan tempat, sekaligus melakukan building acceptence kepada masyarakat atas kebijakan yang ditempuh Kementerian BUMN dan adanya umpan balik secara langsung dari publik melalui jajak pendapat menggunakan media elektronika.
4.
Penunjukan Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN didasarkan atas pertimbangan
profesionalisme,
pengembangan kinerja BUMN.
dedikasi
dan
komitmen
terhadap
44 5.
Meningkatkan kontribusi BUMN pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
6.
Menjamin terlaksananyan seluruh prinsip-prinsip Good Corporate Governance (transparancy, fairness, accountability dan responsibility) pada seluruh lini kegiatan BUMN.
7.
Meningkatkan pertumbuhan kinerja BUMN, peningkatan efisiensi dan keuntungan guna menunjang pemulihan ekonomi nasional serta meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan BUMN kepada masyarakat.
Penelaahan misi Kementrian BUMN dengan balanced scorecard bisa dilihat pada tabel 5.2. Tabel 5.2 Penelaahan Misi Kementrian BUMN dalam Perspektif Balanced Scorecard Perspektif Stakeholders
Misi •
Meningkatkan fungsi pengawasan BUMN oleh publik melalui media internet yang dapat secara langsung diakses tanpa adanya hambatan dimensi waktu dan tempat, sekaligus melakukan building acceptence kepada masyarakat atas kebijakan yang ditempuh Kementerian BUMN dan adanya umpan balik secara langsung dari publik melalui jajak pendapat menggunakan media elektronika
•
Meningkatkan
kontribusi
BUMN
pada
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Keuangan
•
-
Proses Operasi Internal
•
Penunjukan Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN didasarkan atas pertimbangan profesionalisme, dedikasi dan komitmen terhadap pengembangan kinerja BUMN
•
Menjamin terlaksananyan seluruh prinsip-prinsip Good Corporate
Governance
(transparancy,
fairness,
45 accountability dan responsibility) pada seluruh lini kegiatan BUMN •
Meningkatkan
intensitas
dan
efektifitas
pembinaan
intensitas
dan
efektifitas
koordinasi
BUMN •
Meningkatkan
eksternal dengan pihak regulator dan BUMN •
Meningkatkan pertumbuhan kinerja BUMN, peningkatan efisiensi dan keuntungan guna menunjang pemulihan ekonomi nasional serta meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan BUMN kepada masyarakat
Pembelajaran dan Pertumbuhan
•
Meningkatkan
intensitas
dan
efektifitas
koordinasi
internal di lingkungan Kementerian BUMN
Berdasarkan tabel 5.2 dapat dilihat bahwa tidak terdapat poin di dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan di dalam misi Kementrian BUMN mengenai peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka peningkatan kualitas kerja, hal ini merupakan gambaran dimana masih banyak yang perlu diperbaiki dalam pembuatan misi Kementrian BUMN. Karena pada kenyataannya, para pegawai kementrian tetap diberikan pelatihan-pelatihan. Selain itu di dalam misi Kementrian BUMN juga tidak menjelaskan bagaimana Kementrian tersebut dapat melakukan kontrol biaya dan optimalisasi anggaran, yang di dalam sektor non-profit di masukkan ke dalam perspektif keuangan. Kedua hal tersebut semakin menjelaskan bahwa diperlukan perbaikan misi untuk mendukung terwujudnya visi Kementrian BUMN. Setelah visi dan misi, selanjutnya
adalah tujuan Kementrian BUMN yang
dikelompokkan dalam perspektif balanced scorecard. Hasil penelaahan tujuan Kementrian BUMN dalam perspektif balanced scorecard ini seperti terlihat pada tabel 5.3.
46 Tabel 5.3 Penelaahan Tujuan Kementrian BUMN dalam Perspektif Balanced Scorecard Perspektif Stakeholders
Tujuan •
Meningkatkan peranan BUMN dalam perekonomian nasional
•
Terciptanya hubungan kemitraan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara BUMN, koperasi dan usaha kecil terutama di lingkungan sekitar BUMN
Keuangan
•
Optimalisasi pemanfaatan/pengelolaan kekayaan Badan Usaha Milik Negara
Proses Operasi Internal
•
Meningkatkan profesionalisme pembinaan BUMN
•
Meningkatkan kemudahan akses data dan informasi BUMN serta peraturan BUMN
Pembelajaran dan
•
-
Pertumbuhan
5.3 Penerjemahan Strategi Kementrian BUMN dalam Sasaran-Sasaran Srategis Tahap selanjutnya dari perancangan balanced scorecard, setelah Kementrian BUMN merumuskan dan mengidentifikasi strateginya, adalah penerjemahan strategi ke dalam sasaran strategi. Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah menentukan sasaran-sasaran strategis Kementrian BUMN ke dalam keempat perspektif balanced scorecard. Dalam menentukan sasaran strategis tiap perspektifnya selain berdasarkan pemikiran yang mendalam, dilakukan juga penyusunan kuesioner yang kemudian disebarkan di dalam lingkup Sekretariat Kementrian di Kementrian BUMN yang materinya didapatkan dari hasil analisis strategi, dan dari berbagai sumber sebagai bahan perbandingan. Kuesioner digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan sasaran strategis tiap perspektifnya.
47 5.3.1 Sasaran Strategis Perspektif Stakeholders Dalam perspektif ini, yang dimaksud dengan stakeholders adalah semua yang terkait dengan BUMN, baik dari Kementrian itu sendiri, BUMN, pemerintah atau masyarakat. Setelah melakukan penelaahan strategi Kementrian yang dilanjutkan dengan penyebaran kuesioner kepada para kepala bagian/seksi dalam lingkup Sekretariat Kementrian BUMN, maka hasil yang didapat untuk perspektif ini adalah: 1. Meningkatkan peranan BUMN dalam perekonomian nasional 2. Meningkatkan pengawasan publik terhadap BUMN 3. Meningkatkan citra kementrian BUMN
5.3.2 Sasaran Strategis Perspektif Keuangan Sebelumnya Kementrian BUMN belum memiliki sebuah strategi yang berkaitan dengan perspektif keuangan. Kementrian BUMN selain bersifat sebagai organisasi nonprofit yang dalam perspektif ini biasanya menekankan kepada optimalisasi anggaran, juga bertanggung jawab terhadap peningkatkan pendapatan negara melalui kebijakankebijakannya. Berdasarkan hal tersebut, maka disertakan juga sasaran-sasaran strategis yang biasanya digunakan untuk organisasi profit ke dalam pembuatan kuesioner. Setelah pengolahan kuesioner, selanjutnya didapatkan sasaran strategis Kementrian BUMN untuk perspektif keuangan. 1. Meningkatkan kontrol atas output dan rincian biaya setiap program 2. Meningkatkan optimalisasi biaya operasi 3. Meningkatkan pengembalian investasi pemerintah 4. Meningkatkan pengembalian modal pemegang saham
48 5.3.3 Sasaran Strategis Perspektif Proses Operasi Internal Strategi Kementrian BUMN yang berhubungan dengan proses operasi internal ini adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk tercapainya visi dari Kementrian BUMN. Berdasarkan hal tersebut dan hasil kuesioner yang telah diolah, selanjutnya didapatkan sasaran strategis untuk perspektif ini adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan intensitas pembinaan ke BUMN 2. Meningkatkan pelaksanaan Good Corporate Government (GCG) pada BUMN 3. Memperketat sistem seleksi calon direksi BUMN 4. Meningkatkan pelayanan di bidang hukum 5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain yang terkait 6. Meningkatkan kualitas pengembangan teknologi untuk menunjang transparansi informasi BUMN 7. Meningkatkan sosialisasi kebijakan Kementrian BUMN
5.3.4 Sasaran Strategis Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Tujuan dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan faktor pendorong
berhasilnya
tiga
perspektif
scorecard
sebelumnya.
Perspektif
ini
mengidentifikasi tiga aspek utama pertumbuhan dan pembelajaran Kementrian BUMN yaitu manusia, sistem dan prosedur. Berdasarkan tiga aspek tersebut dan sumber lainnya yang didapatkan berdasarkan hasil observasi, selanjutnya disusunlah materi kuesioner. Dari hasil pengolahan data kuesioner, maka didapatkan sasaran strategis untuk perspektif ini, yaitu: 1. Meningkatkan kapabilitas pegawai Kementrian BUMN 2. Meningkatkan fungsi sistem informasi internal
49 3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur serta meningkatkan kinerja administrasi 4. Meningkatkan koordinasi dalam lingkungan internal 5. Meningkatkan fungsi perpustakaan Kementrian BUMN
5.4 Penentuan Ukuran Pencapaian Sasaran Strategis Setelah sasaran strategis dirumuskan, tahap selanjutnya dari perancangan balanced scorecard adalah penentuan ukuran pencapaian sasaran strategis. Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan pada bab tiga, ada dua macam ukuran hasil yaitu: ukuran hasil (lag indicator) dan ukuran pemacu kinerja (lead indicator). Setelah melakukan diskusi dengan beberapa staf yang kompeten di bagian perencanaan Kementrian BUMN, maka selanjutnya didapatkan rumusan ukuran hasil dan ukuran pemacu kinerja untuk balanced scorecard di Kementrian BUMN.
5.4.1 Ukuran Pencapaian Sasaran Strategis Perspektif Stakeholders Ukuran hasil dan ukuran pemacu kinerja perspektif stakeholders Kementrian BUMN seperti terlihat pada tabel 5.4. Untuk mengukur kinerja pada perspektif ini, indikatorindikator yang bisa digunakan adalah jumlah dividen yang dapat disetorkan ke dalam APBN untuk setiap tahunnya, jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengawasan terhadap BUMN dan indeks kepuasan wakil rakyat terhadap kinerja BUMN.
50 5.4.2 Ukuran Pencapaian Sasaran Strategis Perspektif Keuangan Sasaran-sasaran strategis perspektif keuangan pada Kementrian BUMN selanjutnya diterjemahkan dalam ukuran-ukuran hasil dan ukuran pemacu kinerja. Ukuran hasil dan ukuran pemacu kinerja tersebut seperti terlihat pada tabel 5.5.
5.4.3 Ukuran Pencapaian Sasaran Strategis Perspektif Proses Operasi Internal Pada tabel 5.6 tersajikan ukuran hasil dan ukuran pemacu kinerja perspektif proses operasi internal Kementrian BUMN. Ukuran-ukuran yang digunakan pada perspektif ini adalah ukuran yang berhubungan dengan proses operasi Kementrian BUMN yang memiliki core business sebagai regulator dan fasilitator terhadap BUMN.
5.4.4 Ukuran Pencapaian Sasaran Strategis Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Hasil penentuan ukuran hasil dan ukuran pemacu kinerja untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan Kementrian BUMN seperti terlihat pada tabel 5.7. Seperti diungkapkan pada bab tiga bahwa perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ini mencakup tiga aspek yaitu manusia, sistem dan prosedur Kementrian BUMN.
51 Tabel 5.4 Ukuran Hasil dan Ukuran Pemacu Kinerja Perspektif Stakeholders Kementrian BUMN
Sasaran Strategis Meningkatkan peranan
Ukuran Hasil
Ukuran Pemacu Kinerja
(Lag Indicator)
(Lead Indicator)
• Meningkatnya perolehan
BUMN dalam perekonomian
dividen pemerintah dari
nasional
BUMN • Meningkatnya perolehan pajak BUMN
• Meningkatkan kinerja BUMN • Memberikan formulasi kebijakan dividen yang tepat
• Meningkatnya efektifitas BUMN melalui privatisasi serta kontribusinya terhadap APBN • Meningkatnya penyisihan laba untuk program bina lingkungan • Meningkatnya peran BUMN dalam pengembangan kemitraan dengan usaha kecil dan koperasi Meningkatkan pengawasan publik terhadap BUMN
• Jumlah masyarakat yang mengirim sms • Jumlah masyarakat yang akses ke website
Peningkatan jumlah sosialisasi mengenai kebijakan pengawasan publik terhadap BUMN
Kementrian BUMN Meningkatkan citra Kementrian BUMN
• Indeks kepuasan wakil rakyat
• Perbaikan kinerja Kementrian BUMN
• Jumlah penghargaan dari • Kecermatan dalam lembaga-lembaga audit
menentukan kebijakan yang efektif dan efisien
52 bagi BUMN dengan memperhatikan kepentingan rakyat
Tabel 5.5 Ukuran Hasil dan Ukuran Pemacu Kinerja Perspektif Keuangan Kementrian BUMN Ukuran Hasil
Ukuran Pemacu Kinerja
(Lag Indicator)
(Lead Indicator)
Meningkatkan kontrol atas
Penjabaran output program
Pencatatan output dan biaya
output dan rincian biaya
dan rincian biayanya
setiap program
Meningkatkan optimalisasi
Rasio Operasi (Cost to
Pelaksanaan program yang
biaya operasi
Contribution Ratio)
berjalan baik
mendekati 100%
Penyusunan anggaran yang
Sasaran Strategis
setiap program
tepat • Penunjukan direksi yang
Meningkatkan pengembalian
ROI (Return On
investasi pemerintah
Investment) yang
profesional dan
meningkat
kompeten di bidangnya • Peningkatan pembinaan ke BUMN
Meningkatkan pengembalian
ROE (Return On Equity)
Peningkatan penerapan
modal pemegang saham
yang meningkat
program Good Corporate Governance ke BUMN
53 Tabel 5.6 Ukuran Hasil dan Ukuran Pemacu Kinerja Perspektif Proses Operasi Internal Kementrian BUMN Sasaran Strategis
Ukuran Hasil
Ukuran Pemacu Kinerja
(Lag Indicator)
(Lead Indicator)
Meningkatkan intensitas
Jumlah BUMN yang
Bertambahnya jumlah
pembinaan ke BUMN
dikunjungi
kunjungan ke setiap BUMN
Meningkatkan pelaksanaan
Jumlah sosialisasi,
Bertambahnya jumlah
Good Corporate
assesment dan review
sosialisasi, assesment dan
Government (GCG) pada
program GCG kepada
review GCG ke setiap
BUMN
BUMN
BUMN
Memperketat sistem seleksi
Jumlah temuan
Meningkatkan sistem
calon direksi BUMN
permasalahan hukum yang
koordinasi dengan Komisi
melibatkan calon direksi
Pemberantasan Korupsi
BUMN
(KPK)
Meningkatkan pelayanan di
Jumlah permasalahan
Memberikan bantuan
bidang hukum
hukum yang telah
kepada BUMN-BUMN
terselesaikan
yang terlibat permasalahan hukum
Meningkatkan koordinasi
Jumlah Memorandum of
Bertambahnya jumlah
dengan instansi lain yang
Understanding (MoU) yang
penandatanganan
terkait
ditanda tangani setiap
Memorandum of
tahunnya
Understanding (MoU)
• Teknologi distance
• Update teknologi
Meningkatkan kualitas pengembangan teknologi untuk menunjang
controlling • Jumlah administrator
informasi • Bertambahnya jumlah
transparansi informasi
BUMN yang melakukan
administrator BUMN
BUMN
update secara kontinyu
yang melakukan update secara kontinyu
Meningkatkan sosialisasi
Jumlah iklan yang dibuat
Bertambahnya jumlah iklan
kebijakan Kementrian
setiap tahunnya
yang dibuat setiap tahunnya
54 Tabel 5.7 Ukuran Hasil dan Ukuran Pemacu Kinerja Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Kementrian BUMN Sasaran Strategis Meningkatkan kapabilitas pegawai Kementrian
Ukuran Hasil
Ukuran Pemacu Kinerja
(Lag Indicator)
(Lead Indicator)
• Jumlah training/pendidikan pertahun • Jumlah sertifikasi
• Bertambahnya jumlah training/pendidikan • Bertambahnya jumlah sertifikasi pegawai
pegawai pertahun Meningkatkan fungsi sistem informasi internal
• Jumlah record BUMN pada database Kementrian • Jumlah keluhan
• Bertambahnya jumlah record BUMN • Perawatan komputer secara berkala
pengguna komputer berkurang Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur serta meningkatkan kinerja administrasi
• Persentase pemanfaatan program • Jumlah temuan pelanggaran
Penyempurnaan program untuk memperbaiki ketepatan dan keakurasian laporan
Meningkatkan koordinasi
Jumlah Standart Operating
Penyempurnaan Standart
dalam lingkungan internal
Procedure yang ditanda
Operating Procedure
tangani Meningkatkan fungsi
Jumlah koleksi buku
Bertambahnya jumlah
perpustakaan Kementrian
pertahun
koleksi buku
BUMN
5.5 Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan sasaran-sasaran strategis yang telah ditentukan lag indicatornya. Indikator-indikator (lag indicator) tersebut, nantinya diukur
55 untuk mengetahui kinerja Kemetrian BUMN. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut maka selanjutnya bisa ditentukan inisiatif strategis untuk mencapai strategi.
5.5.1 Perspektif Stakeholders Agar lebih sistematis, penilaian kinerja pada perspektif ini, dan perspektif-perspektif lainnya, akan dilakukan sesuai urutan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. 1. Meningkatkan Peranan BUMN dalam Perekonomian Nasional Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur capaian sasaran strategis ini berupa kontribusi BUMN dalam meningkatkan penerimaan APBN pemerintah dan kontribusi BUMN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung melalui program-programnya. a. Meningkatnya perolehan dividen pemerintah dari BUMN Pencapaian Perolehan Dividen BUMN
15
Nilai (Triliun Rupiah)
10 5 0
2004
2005
Target
10.2
8.9
Realisasi
9.8
12.835 Tahun
Gambar 5.1 Grafik Pencapaian Perolehan Dividen Tahun 2004-2005 Sumber : Kementrian BUMN
56 Dibandingkan tahun 2004, perolehan dividen pemerintah pada tahun 2005 mengalami peningkatan yang signifikan. Jika pada 2004 realisasinya hanya Rp 9.8 triliun, maka pada 2005 meningkat secara signifikan menjadi Rp 12.8 triliun. Pada tahun 2005, realisasi pemerintah dalam perolehan dividen BUMN sebenarnya dapat lebih besar dari jumlah yang tersebut diatas, hal ini dikarenakan Pertamina belum menyetorkan dividen untuk tahun 2005 yang rencananya baru akan disetorkan pada tahun 2006, selain itu jumlah dividen 2005 juga dapat ditambah dengan memperhitungkan juga dividen interim Pertamina yang belum disetor. b. Meningkatnya perolehan pajak BUMN
Kontribusi Pajak BUMN Untuk APBN
400 Nilai (Triliun 200 Rupiah) 0
2004
2005
Penerimaan perpajakan pada APBN
280.9
346.8
Kontribusi pajak BUMN
39.66
42 Tahun
Gambar 5.2 Grafik Kontribusi Pajak BUMN pada APBN Tahun 2004-2005 Sumber : Kementrian BUMN
Realisasi penerimaan perpajakan pada APBN Tahun 2004 mencapai Rp 280.9 triliun. Dari jumlah tersebut, kontribusi BUMN mencapai Rp 39.66
57 triliun (atau sekitar 14 %). Sedangkan pada 2005, dari realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 346.8 triliun, kontribusi pembayaran pajak oleh BUMN mencapai sebesar Rp 42 triliun atau sekitar 12 %. Tingginya kontribusi pajak yang dibayar oleh BUMN tersebut menunjukkan bahwa secara ekonomi keberadaan BUMN juga memberikan kontribusi bagi pajak negara. c. Meningkatnya efektifitas BUMN melalui privatisasi serta kontribusinya terhadap APBN Penerimaan APBN dalam Bentuk Hasil Privatisasi
6 Nilai (Triliun Rupiah)
4 2 0
Target Realisasi
2004
2005
5
3.5
3.455
0 Tahun
Gambar 5.3 Grafik Kontribusi Privatisasi pada BUMN Tahun 2004-2005 Sumber : Kementrian BUMN
Pada tahun 2004, privatisasi menghasilkan kontribusi sebesar Rp 3.455 triliun untuk APBN dan di tahun 2005 realisasi dari privatisasi tidak ada karena pada tahun tersebut keadaan iklim ekonomi Indonesia
secara
keseluruhan tidak kondusif, sehingga dampaknya terhadap delusi saham
58 pemerintah akan sangat tinggi. Perusahaan yang diprivatisasi selama tahun 2004 dapat dilihat dalam halaman lampiran. d. Meningkatnya penyisihan laba untuk program bina lingkungan Kementrian negara BUMN membuat sebuah program bina lingkungan yang dimana mengatur tentang penyisihan laba perusahaan setelah pajak maksimum 1 % untuk menjalankan program ini. Yang dimaksud dengan program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Berikut adalah grafik yang menunjukkan jumlah dana yang terkumpul untuk program bina lingkungan dari tahun 2004 sampai tahun 2005. Jumlah Dana Untuk Program Bina Lingkungan
300 Nilai (Milyar Rupiah)
200 100 0
Target Realisasi
2004
2005
176
241
127.8
242 Tahun
Gambar 5.4 Grafik Jumlah Dana Program Bina Lingkungan Tahun 2004-2005 Sumber : Kementrian BUMN
Dalam grafik diatas dapat terlihat bahwa pada tahun 2004 jumlah dana yang terkumpul untuk program bina lingkungan adalah Rp 127.8 milyar yang
59 berarti hanya sekitar 72.61 % dari target yang sebesar Rp 176 milyar, sedangkan untuk tahun berikutnya jumlah dana yang terkumpul adalah sekitar Rp 242 milyar atau 0.41 % di atas target yang sebesar Rp 241 milyar. e. Meningkatnya peran BUMN dalam pengembangan kemitraan dengan usaha kecil dan koperasi Pengembangan kemitraan dengan usaha kecil dan koperasi telah dilaksanakan sejak tahun1989 didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan nomor :1232/KMK.013/1989 yang mengatur mengenai pembinaan usaha kecil dan koperasi oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN sebesar 1-5 %. Setelah beberapa kali terjadi perubahan ketentuan, sekarang program kemitraan dilaksanakan dengan memanfaatkan dana dari penyisihan laba BUMN setelah pajak sebesar 1-3 %. Grafik berikut menunjukkan target dan realisasi dana yang terkumpul untuk program kemitraan dari tahun 2004 sampai tahun 2005. Jumlah Dana Untuk Program Kemitraan
1500 Nilai (Milyar Rupiah)
1000 500 0
2004
2005
Target
865.8
1064
Realisasi
603.61
610 Tahun
Gambar 5.5 Grafik Jumlah Dana Untuk Program Kemitraan 2004-2005 Sumber : Kementrian BUMN
60 Dapat terlihat dalam gambar 5.5 bahwa untuk tahun 2004, seluruh BUMN berhasil mengumpulkan dana untuk program kemitraan sebesar Rp 603.61 milyar, walaupun jumlah ini masih jauh dibawah target yang Rp 865.8 milyar, tingkat pencapaian rencana untuk tahun 2004 tersebut sekitar 69,72 %. Sedangkan untuk tahun 2005, jumlah dana program kemitraan yang di targetkan untuk seluruh BUMN sekitar Rp 1.064 milyar, tetapi dana yang terkumpul hanya sekitar 610 milyar, dengan demikian realisasi dana hanya 57,33 % dari rencana. Alokasi dana dari setiap BUMN di setiap provinsi untuk program kemitraan ini lebih lengkapnya dapat dilihat di halaman lampiran.
2. Meningkatkan pengawasan publik terhadap BUMN Kementrian BUMN bekerja sama dengan operator GSM, dalam menyediakan layanan SMS Centre 2866. SMS Centre 2866 merupakan layanan yang dikelola oleh Kementrian BUMN untuk mengakomodir keluhan, kritik, masukan atau pujian terhadap kinerja BUMN. Layanan ini merupakan layanan satu arah dari masyarakat kepada Kementrian BUMN. Pesan yang dikirim akan diterima Kementrian BUMN, yang kemudian diteruskan kepada BUMN yang dimaksud. Pesan yang akan diteruskan akan disaring terlebih dahulu di Kementrian BUMN. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ini adalah jumlah SMS yang masuk ke Kementrian BUMN. SMS Centre 2866 ini baru berlaku tanggal 16 November 2006, jadi belum ada data yang dapat dipergunakan untuk mengetahui pencapaian sasaran ini. Selain SMS Centre 2866, publik juga dapat mengawasi kinerja BUMN melalui website www.bumn-
61 ri.go.id, karena di dalam website yang berupa portal untuk seluruh BUMN tersebut masyarakat dapat melihat laporan keuangan setiap BUMN, indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ini adalah jumlah masyarakat yang akses ke dalam website Kementrian BUMN tersebut. Tabel 5.8 akan menunjukkan data statistik berupa jumlah masyarakat yang akses ke dalam website sampai akhir tahun 2006. Tabel 5.8 Jumlah Pengunjung BUMN OnLine Sampai Akhir Tahun 2006 Jumlah Pengunjung
370431
Pengguna Terdaftar
7388
Terdaftar Hari Ini
0
Sumber : Kementrian BUMN
3. Meningkatkan Citra Kementrian BUMN Untuk mencapai sasaran strategis ini digunakan indeks kepuasan wakil rakyat atas kinerja Kementrian BUMN yang didapat dari hasil survey terhadap wakil rakyat. Namun saat ini Kementrian BUMN belum melakukan survey pada wakil rakyat. Untuk tahap selanjutnya diharapkan Kementrian BUMN melakukan survey pada wakil rakyat untuk mengetahui tingkat kepuasan wakil rakyat atas kinerja Kementrian BUMN.
62 5.5.2 Perspektif Keuangan Sasaran-sasaran strategis perspektif keuangan untuk Kementrian BUMN, dukur berdasarkan indikator-indikator dalam tiap sasaran sebagaimana yang tercantum dalam tabel 5.5. 1. Meningkatkan kontrol atas output dan rincian biaya setiap program Dalam proses penyusunan program-program selama tahun berjalan, Kementrian BUMN masih jauh dari kata efefektif. Dalam membuat programnya, Kementrian BUMN hanya menuliskan uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta rincian biayanya. Seperti terlihat pada tabel 5.9 dibawah ini adalah daftar DIPA tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Kementrian BUMN. Tabel 5.9 Daftar Dipa TA-2006 Kementrian BUMN (dalam rupiah) KODE 01.01.2204
URAIAN PROGRAM Program Pembinaan dan Pengembangan BUMN
BIAYA 141,193,358,000
3724
Pembinaan Perusahaan-Perusahaan Negara
141,193,358,000
0001
Administrasi Umum
0013
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
482,972,000
0024
Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya
120,000,000
19,115,318,000
Tahan Tubuh 0028
Pelatihan/Pengambilan Sumpah Jabatan
0029
Pembinaan
Administrasi
Pengelolaan
90,000,000 438,890,000
Kepegawaian 0034
Pengadaan Toga/Pakaian Kerja
32,680,000
Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga 0040
Teknis Lainnya
0050
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan/Updating/ Analisa Data dan Statistik
19,298,480,000
63 KODE 0051
Penyusunan
URAIAN PROGRAM Program dan
Rencana
BIAYA 934,228,000
Prosedur
4,100,725,000
Kerja/Teknis/Program 0052
Penyusunan/Perumusan
Sistem dan
Teknis A
Tindak Lanjut UU, Kepmen BUMN, RPP, DLL
B
Kajian Regulasi Sektoral Sehubungan Dengan
3,148,547,000 952,178,000
Hambatan dan Pasar BUMN 0055
Pendaftaran dan Seleksi
0061
Penyelenggaraan Humas dan Protokoler
0066
Pembudayaan dan Pemasyarakatan
A
Implementasi
Implikasi
13,500,000,000 342,240,000 14,618,803,000
OTDA
Terhadap
2,208,364,000
Pengelolaan BUMN B
Sosialisasi Kebijakan Kementrian BUMN
2,204,538,000
C
Promosi BUMN
6,390,781,000
D
Sosialisasi Melalui Media
3,815,120,000
0071
Bantuan
Hukum/Saksi/Penterjemah/Biaya
16,085,878,000
Pengacara/Penyelesaian Perkara Hukum A
Bantuan
Hukum/Saksi/Penterjemah/Biaya
15,000,000,000
Pengacara/Penyelesaian Perkara Hukum B
Litigasi dan Mediasi
0082
Dengar
1,085,878,000 Pendapat
Dengan
216,000,000
Organisasi/Lembaga/Tokoh Masyarakat 0087
Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu
0088
Rapat-Rapat
Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan
180,000,000 1,083,000,000
Kelompok Kerja 0089
Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah/Swasta
150,000,000
Lembaga Terkait 0106
Pengurusan Visa/Paspor
0108
Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan Barang
554,000,000
0116
Pembinaan
Pengelolaan
763,255,000
Penyusunan/Analisa/Evaluasi/Monitoring
392,340,000
Administrasi
38,400,000
dan
Keuangan A
Tim
Program Penyusunan RKA-KL
64
B
KODE
URAIAN PROGRAM Tim Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan
BIAYA 152,950,000
C
Tim Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah
217,965,000
(SAP) 0155
Pengembangan Hubungan Kerja Sama Luar
2,095,748,000
Negeri 0474
Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/Laminasi
0487
Monitoring
510,000,000
Pelaksanaan
7,464,315,000
Tim Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka
5,096,609,000
dan
Pengawasan
Program dan Kegiatan A
Audit Teknologi BUMN B
Tim Inventarisasi, Identifikasi Kewajiban BUMN
1,043,978,000
Pada RDI/SLA C
Tim Monitoring, Analisa dan Evaluasi PKBL
1,323,728,000
BUMN 0520
Penyelesaian Tugas Mendesak
285,000,000
0657
Pemantauan dan Evaluasi
23,415,108,000
A
Restrukturisasi BUMN
11,895,908,000
B
Proses Persiapan Privatisasi BUMN
1,692,664,000
C
Dalam Rangka Procurement System
2,618,948,000
D
Good Corporate Government (GCG)
3,311,136,000
E
Pemisahan PSO Dari Pengelolaan BUMN Secara
2,458,212,000
Komersial F
Konsolidasi BUMN
1,438,240,000
0967
Monitoring dan Evaluasi
7,417,218,000
A
Sekretariat Komite
1,096,928,000
B
Komite BUMN Sektor Pertambangan dan Energi
2,189,600,000
C
Komite BUMN Sektor Industri Strategis
2,255,170,000
D
Komite BUMN Sektor Perhubungan
1,875,520,000
01.03.0115
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
6,719,032,000
3724
Pembinaan Perusahaan-Perusahaan Negara
6,719,032,000
0578
Peningkatan Kemampuan SDM
4,402,886,000
0887
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2,316,146,000
01.03.0117
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
55,376,910,000
65 KODE
URAIAN PROGRAM Aparatur Negara
BIAYA 55,376,910,000
3724
Pembinaan Perusahaan-Perusahaan Negara
0001
Administrasi Umum
0162
Pembangunan Gedung Kantor
0272
Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung
210,000,000
0273
Pengadaan Meubeler
280,000,000
0277
Pengadaan Alat Pengolah Data
836,250,000
0287
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
422,500,000
0289
Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-2
54,300,000
0290
Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4/Roda-
603,860,000 50,000,000,000
2,970,000,000
6/Roda-10 01.03.0119
Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan
1,200,000,000
dan Kepemerintahan 3724
Pembinaan Perusahaan-Perusahaan Negara
1,200,000,000
0001
Administrasi Umum
1,200,000,000
Total
204,489,300,000
Sumber : Kementrian BUMN
Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa DIPA Kementrian BUMN tahun 2006 hanya mencantumkan nama program beserta rincian biaya yang tidak jelas asalnya, karena rincian biaya yang dikeluarkan dalam DIPA tersebut hanya berupa prediksi, bukan berupa hasil pencatatan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Tentu rincian biaya tersebut dapat dipastikan tidak akurat. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan pemberian anggaran untuk Kementrian BUMN. Untuk
mengatasi
masalah
ini,
Kementrian
BUMN
diharapkan
untuk
meningkatkan kontrol atas output dan rincian biaya setiap program, peningkatan kontrol ini akan meningkatkan efektifitas dalam penetapan program untuk tahun berikutnya. Ukuran hasil yang dapat digunakan untuk sasaran strategis ini adalah
66 penjabaran output dari program dan rincian biaya yang dikeluarkan saat melaksanakan program tersebut.
2. Meningkatkan optimalisasi biaya operasi Optimalisasi biaya operasi Kementrian BUMN bisa dilihat dari indikator Cost to Contribution Ratio (CC Ratio) atau lebih dikenal dengan rasio operasi. Cost to Contribution Ratio adalah perbandingan antara biaya operasi dengan pendapatan. Untuk kementrian BUMN, pendapatan diasumsikan sama dengan alokasi anggaran yang diberikan oleh Menteri Keuangan dan biaya operasi terdiri dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Kementrian, karena Kementrian BUMN sifatnya adalah fasilitator dan regulator untuk semua BUMN, jadi biaya pembinaan juga dihitung sebagai biaya operasi. Rasio Operasi =
Biaya Operasi x 100% * Anggaran
* Anggaran diasumsikan sama dengan pendapatan usaha Tabel 5.10 Rasio Operasi (CC Ratio) Kementrian BUMN Tahun 2004– 2006 Tahun 2004
Anggaran Rp 50,030,000,000.00
Biaya Operasi Rp 27,356,000,000.00
Rasio Operasi 54.68 %
2005
Rp 60,477,000,000.00
Rp 32,709,100,000.00
54 %
2006
Rp 211,489,300,000.00
Rp 162,846,761,000.00
77 %
Sumber : Kementrian BUMN ; diolah
Dari tabel 5.10 dapat dilihat bahwa rasio operasi Kementrian BUMN dari tahun 2004-2005 sekitar 54-55 %. Alokasi biaya terbesar adalah untuk pembinaan kepada BUMN. Untuk tahun 2006, anggaran Kementrian BUMN naik tiga kali lipat dan rasio operasinya mencapai 77 %, hal ini terjadi karena untuk tahun
67 2006 Kementrian BUMN melaksanakan program pembinaan dan peningkatan kinerja secara menyeluruh untuk setiap BUMN, melakukan pengalihan bisnis TNI dan Polri menjadi BUMN serta melakukan pembelian gedung PT Garuda Indonesia, pembelian tersebut dilakukan karena selama ini Kementrian BUMN menumpang di gedung Departemen Keuangan. Untuk lembaga pemerintahan seperti Kementrian BUMN, rasio operasi yang hanya mencapai 54-55% pada tahun 2004-2005 dan 77 % pada tahun 2006, dapat menunjukkan dua hal, pertama, Kementrian BUMN kurang akurat dalam menentukan program dan rincian biayanya sehingga menyebabkan Menteri Keuangan (dengan persetujuan DPR) mengeluarkan anggaran yang besarnya hampir dua kali lipat dari biaya operasi, atau yang kedua, program-program yang dibuat oleh Kementrian BUMN tidak berjalan dengan baik. Sehingga menyebabkan penggunaan anggaran menjadi kurang optimal.
3. Meningkatkan pengembalian investasi pemerintah Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian investasi adalah ROI (Return On Investment). ROI untuk Kementrian BUMN diperoleh dengan cara membandingkan antara laba akuntansi dengan total aktiva seluruh BUMN.
ROI =
Laba Akuntansi x 100% Total Aktiva
Laba akuntansi, total aktiva dan perhitungan ROI setiap BUMN tahun 2004 dan 2005 dapat dilihat dalam tabel 5.11 dan tabel 5.12.
68 Tabel 5.11 ROI Pemerintah di setiap BUMN Tahun 2004 (dalam Rp juta) Perusahaan PT Asuransi ABRI (ASABRI) PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) PT Asuransi Jasa Raharja PT Asuransi Jiwasraya PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI) PT Taspen Perum Pegadaian Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) PT Danareksa PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) PT PANN Multi Finance PT Permodalan Nasional Madani (PNM) PT Bank Ekspor Indonesia (BEI) PT Bank Mandiri, Tbk PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) PT Bank Tabungan Negara (BTN) PT Garam PT Industri Gelas (IGLAS) PT Industri Soda Indonesian (ISI) PT Biofarma PT Indo Farma, Tbk PT Kimia Farma, Tbk PT Industri Sandang Nusantara (INSAN) PT Primissima Perum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS) PT Adhi Karya PT Brantas Abipraya PT Hutama Karya (HK) PT Istaka Karya PT Nindya Karya PT Pembangunan Perumahan (PP) PT Waskita Karya PT Wijaya Karya (WIKA) PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) PT Kawasan Industri Makasar (KIMA) PT Kawasan Industri Medan (KIM) PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW) PT Pengembangan Daerah Industri (PDI) P.Batam PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)
LabaAkuntansi 53,934 15,989 30,426 122,585 65,435 230,054 2,898,564 6,844 165,523 222,583 31,489 77,118 1,516 (32,187) 79,689 266,480 7,520,599 3,090,177 5,287,266 477,710 8,964 (4,048) (24,158) 167,994 50,626 124,709 (50,446) (3,227)
TotalAktiva 2,569,542 579,320 1,398,828 1,345,297 3,356,879 2,219,473 33,403,076 465,833 15,540,469 3,473,778 382,205 2,365,619 12,151 1,695,260 2,016,738 7,437,725 248,155,827 136,582,071 107,040,172 26,743,114 300,299 249,291 163,982 523,107 523,923 1,173,438 249,399 64,945
ROI 2.099 2.76 2.175 9.112 1.949 10.37 8.678 1.469 1.065 6.408 8.239 3.26 12.48 -1.899 3.951 3.583 3.031 2.263 4.94 1.786 2.985 -1.624 -14.73 32.11 9.663 10.63 -20.23 -4.969
45,486 144,475 (43,209) 68,289 30,895 32,622 97,484 113,048 131,754 20,371 24,324 14,378 3,948 1,758 (5,052) 8,594
1,233,230 1,849,614 159,574 1,191,595 433,215 633,761 1,313,382 1,146,284 1,956,828 121,567 378,183 52,900 89,132 32,971 39,613 108,685
3.688 7.811 -27.08 5.731 7.131 5.147 7.422 9.862 6.733 16.76 6.432 27.18 4.43 5.333 -12.75 7.907
69 Perusahaan PT Bina Karya PT Indah Karya PT Indra Karya PT Virama Karya PT Yodya Karya Perum DAMRI Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) PT Kereta Api Indonesia (KAI) PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) PT Sucofindo PT Survai Udara Penas PT Surveyor Indonesia (SI) PT Angkasa Pura I (AP I) PT Angkasa Pura II (AP II) PT Bali Tourism & Development Corporation PT Hotel Indonesia Natour (HIN) PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko PT Pelabuhan Indonesia I (PELINDO I) PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II) PT Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III) PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV) PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) PT Djakarta Lloyd PT Pelayaran Bahtera Adhiguna PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO) PT Amarta Karya PT Jasa Marga PT PP Berdikari PT Sarinah PT Garuda Indonesia (GIA) PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) Perum Jasa Tirta I Perum Jasa Tirta II PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Perum Perhutani PT Inhutani I PT Inhutani II PT Inhutani III PT Inhutani IV PT Inhutani V PT Kertas Leces PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) PT Pos Indonesia (POSINDO) PT Varuna Tirta Prakasya (VTP) Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI) Perum Percetakan Uang RI (PERURI) PT Balai Pustaka (BP)
LabaAkuntansi 529 (331) (5,387) 1,744 3,348 (23,580) (66,390) (50,343) 14,486 45,311 (2,127) 16,622 262,271 539,616 13,911 (29,131) 5,024 121,466 521,486 606,545 72,437
TotalAktiva 17,907 19,864 21,042 21,348 27,231 213,419 75,030 3,871,660 49,384 496,116 9,679 262,268 3,634,378 3,553,147 213,610 180,465 92,977 1,045,140 4,476,107 2,679,907 646,959
ROI 2.952 -1.664 -25.6 8.171 12.29 -11.05 -88.48 -1.3 29.33 9.133 -21.98 6.338 7.216 15.19 6.512 -16.14 5.403 11.62 11.65 22.63 11.2
13,810 27,369 3,166 (138,599) (18,374) (133) 517,463 (10,486) 6,540 (631,236) (230,693) 3,666 23,116 847,988 173,539 (22,283) (8,305) (8,031) (5,727) (7,996) 63,413 14,738 (155,788) (1,885) 1,538 127,461 16,411
755,240 1,296,065 105,476 5,454,331 447,518 84,808 7,969,740 214,397 104,423 8,255,091 619,380 49,028 206,124 795,040 1,211,534 555,228 250,614 346,838 105,029 164,765 1,200,864 83,084 2,308,221 37,907 159,978 1,083,619 137,511
1.829 2.112 3.002 -2.541 -4.106 -0.157 6.493 -4.891 6.263 -7.647 -37.25 7.477 11.21 106.7 14.32 -4.013 -3.314 -2.315 -5.453 -4.853 5.281 17.74 -6.749 -4.973 0.962 11.76 11.93
70 Perusahaan PT Pradnya Paramita Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS) PT Perikanan Samodra Besar (PSB) PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX) PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI) PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) PT Pertani PT Sang Hyang Seri (SHS) PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) PT.Asean Aceh Fertilizer PT Barata Indonesia PT Boma Bisma Indra (BBI) PT Krakatau Steel (KS) PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) PT Industri Kapal Indonesia (IKI) PT PAL Indonesia PT Konversi Energi Abadi (KONEBA) PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (PTBA) PT Batan Teknologi PT Industri Kereta Api (INKA) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) PT LEN Industri PT Dahana PT PINDAD PT Aneka Tambang, Tbk (ANTAM) PT Sarana Karya PT Timah, Tbk PT Semen Baturaja PT Semen Gresik, Tbk PT Semen Kupang Perum Produksi Film Negara (PFN) PT Indosat, Tbk PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM) Sumber : Kementrian BUMN ; diolah
LabaAkuntansi (310) 709 (1,866) 24,035 (20,354) 197,908 231,870 51,950 195,294 66,904 180,090 165,352 32,204 63,375 60,766 117,442 (2,210) 163,581 9,528 6,351 1,346,130 (129,505) 2,175 (28,974) 922,300 (34,048) 4,523 7,555 5,981 56 997,833 2,562,295 503,347 818 (5,976) 40,890 2,294 13,440 49,520 1,096,572 318 285,010 57,080 957,837 (5,813) (5,713) 3,234,709 13,927,067
TotalAktiva 5,375 106,995 29,051 493,960 1,586,137 2,147,216 2,071,913 574,080 1,407,567 751,356 1,581,500 1,106,825 898,076 779,436 680,460 1,392,312 540,660 2,948,689 220,601 211,119 18,831,000 496,246 244,698 157,075 8,876,687 585,957 154,345 212,657 2,015,400 11,628 11,039,703 211,793,597 2,385,141 32,430 166,348 808,909 154,630 196,469 564,662 6,042,646 9,408 2,416,289 593,123 6,640,561 615,103 34,063 27,872,467 56,269,092
ROI -5.773 0.662 -6.423 4.866 -1.283 9.217 11.19 9.049 13.87 8.904 11.39 14.94 3.586 8.131 8.93 8.435 -0.409 5.548 4.319 3.008 7.148 -26.1 0.889 -18.45 10.39 -5.811 2.93 3.553 0.297 0.482 9.039 1.21 21.1 2.522 -3.593 5.055 1.484 6.841 8.77 18.15 3.38 11.8 9.624 14.42 -0.945 -16.77 11.61 24.75
71 Tabel 5.12 ROI Pemerintah di setiap BUMN Tahun 2005 (dalam Rp juta) Perusahaan PT Asuransi ABRI (ASABRI) PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) PT Asuransi Jasa Raharja PT Asuransi Jiwasraya PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI) PT Taspen Perum Pegadaian Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) PT Danareksa PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) PT PANN Multi Finance PT Permodalan Nasional Madani (PNM) PT Bahana PUI (BPUI) PT Bank Ekspor Indonesia (BEI) PT Bank Mandiri, Tbk PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) PT Bank Tabungan Negara (BTN) PT Garam PT Industri Gelas (IGLAS) PT Industri Soda Indonesian (ISI) PT Biofarma PT Indo Farma, Tbk PT Kimia Farma, Tbk PT Industri Sandang Nusantara (INSAN) PT Primissima Perum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS) PT Adhi Karya PT Hutama Karya (HK) PT Nindya Karya PT Pembangunan Perumahan (PP) PT Waskita Karya PT Wijaya Karya (WIKA) PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) PT Kawasan Industri Makasar (KIMA) PT Kawasan Industri Medan (KIM) PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW) PT Pengembangan Daerah Industri (PDI) Pulau Batam PT Bina Karya
LabaAkuntansi 54,708 32,976 104,713 169,504 44,515 132,153 3,112,787 55,051 360,603 312,564 32,227 (175,097) 2,922 5,829 55,932 261,721 293,682 1,187,573 2,265,620 5,312,309 449,014 12,145 (11,283) (17,626) 81,329 35,081 84,718 (32,369) 810
TotalAktiva 2,790,468 595,381 1,488,604 1,639,568 3,631,710 2,671,521 38,814,399 548,934 17,381,376 4,833,341 401,593 1,954,717 19,630 1,708,638 2,005,593 1,798,753 7,535,122 263,383,348 147,812,206 122,775,579 29,083,149 310,694 265,445 161,094 543,628 518,824 1,177,603 238,785 61,817
ROI 1.961 5.539 7.034 10.34 1.226 4.947 8.02 10.03 2.075 6.467 8.025 -8.958 14.89 0.341 2.789 14.55 3.898 0.451 1.533 4.327 1.544 3.909 -4.251 -10.94 14.96 6.762 7.194 -13.56 1.31
46,247 173,823 35,679 47,951 137,270 114,175 135,189 22,420 29,475 (1,568) 7,022 (1,005)
1,266,842 2,413,950 1,083,186 799,653 1,826,210 1,672,171 2,097,931 136,029 389,640 52,308 83,186 30,140
3.651 7.201 3.294 5.996 7.517 6.828 6.444 16.48 7.565 -2.997 8.441 -3.333
(3,089) 2,561
40,627 23,248
-7.603 11.02
72 Perusahaan PT Indah Karya PT Indra Karya PT Virama Karya PT Yodya Karya PT Atmindo PT Kereta Api Indonesia (KAI) PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) PT Sucofindo PT Surveyor Indonesia (SI) PT Angkasa Pura I (AP I) PT Angkasa Pura II (AP II) PT Bali Tourism & Development Corporation PT Hotel Indonesia Natour (HIN) PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko PT Pelabuhan Indonesia I (PELINDO I) PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II) PT Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III) PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV) PT Djakarta Lloyd PT Pelayaran Bahtera Adhiguna PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO) PT Amarta Karya PT Jasa Marga PT PP Berdikari PT Sarinah Perum Jasa Tirta I Perum Jasa Tirta II PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) PT Inhutani I PT Inhutani II PT Inhutani III PT Inhutani IV PT Kertas Leces PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) PT Pos Indonesia (POSINDO) PT Varuna Tirta Prakasya (VTP) Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI) Perum Percetakan Uang RI (PERURI) PT Balai Pustaka (BP) PT Pradnya Paramita Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS) PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX) PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI)
LabaAkuntansi (1,755) 1,301 1,633 2,258 1,266 (45,719) 16,443 39,150 34,737 287,315 673,792 17,826 (4,361) 5,502 162,839 659,654 698,584 83,415 37,241 769 (158,173) (48,143) 2,474 633,092 (2,151) 5,371 8,230 35,639 497,383 (19,548) (4,498) (3,454) (6,406) (32,502) 16,479 (78,258) 2,071 (5,980) 70,667 (15,985) (483) (516) 19,084 (15,352) 417,553 308,381 119,336 170,219 41,522
TotalAktiva 23,190 44,394 31,736 27,842 59,740 4,260,569 58,630 577,629 292,124 4,724,944 3,889,345 240,930 191,289 95,750 1,110,886 4,467,058 3,076,896 832,867 1,232,785 109,991 5,273,231 406,218 86,852 9,715,807 282,484 117,049 58,511 248,024 1,050,777 519,561 242,129 355,617 98,008 1,180,842 97,566 2,428,304 41,155 158,316 1,127,676 85,343 5,238 102,304 468,765 1,706,963 2,414,790 2,477,574 857,016 1,616,722 900,442
ROI -7.566 2.931 5.147 8.109 2.119 -1.073 28.05 6.778 11.89 6.081 17.32 7.399 -2.28 5.746 14.66 14.77 22.7 10.02 3.021 0.699 -3 -11.85 2.848 6.516 -0.762 4.589 14.07 14.37 47.33 -3.762 -1.858 -0.971 -6.536 -2.752 16.89 -3.223 5.033 -3.777 6.267 -18.73 -9.219 -0.504 4.071 -0.899 17.29 12.45 13.92 10.53 4.611
73 Perusahaan PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) PT Pertani PT Sang Hyang Seri (SHS) PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) PT Barata Indonesia PT Boma Bisma Indra (BBI) PT Krakatau Steel (KS) PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) PT Industri Kapal Indonesia (IKI) PT PAL Indonesia PT Konversi Energi Abadi (KONEBA) PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (PTBA) PT Batan Teknologi PT Industri Kereta Api (INKA) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) PT LEN Industri PT Dahana PT PINDAD PT Aneka Tambang, Tbk (ANTAM) PT Timah, Tbk PT Semen Baturaja PT Semen Gresik, Tbk PT Indosat, Tbk PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM)
LabaAkuntansi 268,404 198,080 161,858 262,638 100,768 73,022 2,936 (5,509) 8,020 1,367,094 3,399 (15,295) 638,563 (19,262) 13,178 6,824 11,708 2,905 1,552,281 519,723 560,998 296 (18,476) 21,822 11,452 27,731 10,543 1,135,804 211,721 77,142 1,563,780 3,651,917 17,170,750
TotalAktiva 1,828,875 1,251,844 1,161,271 1,073,400 716,875 1,487,061 575,644 214,948 252,302 19,873,156 251,778 126,221 10,689,077 563,929 192,392 231,329 2,542 17,566 12,574,761 220,842,735 2,839,690 35,265 167,672 742,684 229,625 231,445 611,992 6,402,714 2,748,157 611,536 7,296,964 32,787,133 62,171,044
ROI 14.68 15.82 13.94 24.47 14.06 4.911 0.51 -2.563 3.179 6.879 1.35 -12.12 5.974 -3.416 6.85 2.95 460.6 16.54 12.34 0.235 19.76 0.84 -11.02 2.938 4.987 11.98 1.723 17.74 7.704 12.61 21.43 11.14 27.62
Sumber : Kementrian BUMN ; diolah
Ada beberapa kendala dalam menghitung ROI keseluruhan dari setiap BUMN dalam setiap tahunnya, hal ini diakibatkan karena adanya keterbatasan data. Pada tahun 2004 tidak terdapat laporan keuangan PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Rekayasa Industri, PT Kertas Kraft Aceh, Perum Bulog, PT Perikani, PT Tirta Raya Mina, PT Usaha Mina, PT Pertamina, PT Socfindo, PT Bank Bukopin dan pada tahun 2005 tidak terdapat laporan keuangan PT Brantas Abipraya, PT Istaka Karya, PT Surabaya Industrial Rungkut, Perum Damri, Perum PPD, PT
74 Survei Udara Penas, PT Bank Bukopin, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebaran, PT Garuda Indonesia, PT Merpati Nusantara Air, Perum Perhutani, PT Inhutani V, PT Perikanan Samodra Besar, PT Asean Aceh Fertilizer, PT Sarana Karya, PT Semen Kupang dan Perum Produksi Film Negara. Laporan keuangan perusahaan jawatan (PERJAN) untuk tahun 2004 dan 2005 juga tidak ada. Untuk itu dalam membahas tentang ROI ini, akan dilakukan dengan cara membandingkan kinerja keuangan BUMN yang mengalami perubahan cukup signifikan antara tahun 2004 dan 2005. Pada tahun 2005 terdapat perusahaan yang mengalami penurunan laba akuntansi yang cukup signifikan, berbanding terbalik dengan jumlah investasinya, hal tersebut dialami oleh PT Bank Mandiri, Tbk yang pada tahun 2004 menghasilkan keuntungan Rp 7,520,599,000,000.00, pada tahun 2005 turun menjadi 1,187,573,000,000.00. Padahal jumlah investasi yang ditanamkan pada PT Bank Mandiri, Tbk meningkat Rp 248,155,827,000,000.00 menjadi Rp 263,383,348,000,000.00. Nilai ROI PT Bank Mandiri, Tbk turun dari 3.031 % menjadi 0.451 %. Tetapi penurunan laba akuntansi pada PT Bank Mandiri, Tbk juga diimbangi oleh peningkatan laba akuntansi pada BUMN lain yaitu PT Telekomunikasi Indonesia,
Tbk
mengalami
peningkatan
laba
akuntansi
dari
Rp
13,927,067,000,000.00 menjadi Rp 17,170,750,000,000.00. Peningkatan laba akuntansi PT TELKOM berbanding lurus dengan jumlah investasinya yang juga meningkat dari Rp 56,269,092,000,000.00 menjadi Rp 62,171,044,000,000.00. Yang berarti nilai ROI PT TELKOM, Tbk naik dari 24.75 % menjadi 27.62 %. Pengetahuan tentang ROI ini dapat menjadi indikator Kementrian BUMN untuk mengetahui kinerja BUMN. Selain itu pengetahuan mengenai kondisi kinerja
75 keuangan BUMN (kondisi internal BUMN) merupakan salah satu indikator (terdapat dua indikator, pertama, indikator internal berupa kinerja keuangan dan indikator eksternal BUMN (PELT = Politic, Economic, Legal and Technology) yang harus diperhatikan Kementrian BUMN dalam menyusun kebijakan dividen BUMN yang optimal. Selama ini, proyeksi penerimaan dividen BUMN terhadap penerimaan APBN dirasakan kurang optimal dari sisi pemerintah, hal tersebut dikarenakan kebijakan penetapan dividen yang ditentukan dengan angka tertentu (diasumsikan 40 % atau 50 %) masih kurang dari yang diharapkan. Dari data makro terlihat bahwa target penerimaan dividen hanya bisa diharapkan dari BUMN yang untung atau dalam kategori sehat/sehat sekali, dimana dari jumlah 139 BUMN hanya sekitar separuhnya yang mempunyai kategori seperti itu (dapat dilihat dari Return On Investment setiap BUMN-nya pada tabel diatas). Dari sisi BUMN penentuan kebijakan dividen yang terkesan sama rata (diasumsikan 40 % atau 50 %) dirasakan tidak adil, mengingat kondisi BUMN yang tersebar pada 36 subsektor usaha sangatlah berbeda-beda. Bila formulasi kebijakan dividen dilakukan secara tepat dan mengakomodasi kondisi usaha BUMN justru akan menguntungkan dua pihak, yaitu pemerintah pada target makro penerimaan APBN dan terciptanya sistem insentif yang kondusif bagi usaha BUMN. Kebijakan dividen yang tepat menjadi penting karena bila Kementrian BUMN tidak tepat dalam memberikan kebijakan dividen akan menimbulkan disinsentif bagi kinerja manajemen dan usaha BUMN itu sendiri yang pada hakekatnya akan berakibat negatif bagi perekonomian nasional (penurunan investasi nasional, penerimaan pajak, kesempatan kerja, dsb.). Oleh karena itulah diperlukan pendekatan yang profesional dari Kementrian BUMN
76 agar setiap evaluasi mengenai kinerja BUMN yang dilanjutkan dengan penetapan kebijakan dapat berjalan efektif, efisien dan mengakomodasi kondisi usaha BUMN. Untuk lebih jelasnya, gambar 5.6 berikut akan memperlihatkan perbandingan nilai ROI antara tahun 2004 dan 2005 di beberapa BUMN strategis. Perbandingan ROI BUMN Strategis Tahun 2004-2005 30
Nilai ROI
25 20 15
2004
10
2005
5 0 -5
Bank Mandiri
KAI
PERURI
KS
TELKOM
PLN
BUMN
Gambar 5.6 Grafik Perbandingan ROI BUMN Strategis Tahun 2004-2005 Sumber : Kementrian BUMN ; diolah
4. Meningkatkan pengembalian modal pemegang saham Rasio yang bisa digunakan sebagai indikator untuk mengetahui tingkat pengembalian modal pemegang saham adalah ROE (Return On Equity). ROE digunakan untuk mengetahui kontribusi laba akuntansi terhadap modal pemegang saham (ekuitas). ROE diperoleh dengan cara membandingkan antara besarnya laba akuntansi dengan modal pemegang saham. Secara matematis perumusan nilai ROE adalah sebagai berikut.
77 ROE =
Laba Akuntansi x 100% Total Ekuitas
Nilai ROE sangat diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan investasinya. Semakin tinggi nilai ROE akan semakin menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya. Tabel 5.13 dan 5.14 akan menunjukkan nilai ROE untuk setiap BUMN tahun 2004 dan 2005. Tabel 5.13 ROE Pemerintah di setiap BUMN Tahun 2004 (dalam Rp juta) Perusahaan PT Asuransi ABRI (ASABRI) PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) PT Asuransi Jasa Raharja PT Asuransi Jiwasraya PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI) PT Taspen Perum Pegadaian Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) PT Danareksa PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) PT PANN Multi Finance PT Permodalan Nasional Madani (PNM) PT Bank Ekspor Indonesia (BEI) PT Bank Mandiri, Tbk PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) PT Bank Tabungan Negara (BTN) PT Garam PT Industri Gelas (IGLAS) PT Industri Soda Indonesian (ISI) PT Biofarma PT Indo Farma, Tbk PT Kimia Farma, Tbk PT Industri Sandang Nusantara (INSAN) PT Primissima Perum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS)
LabaAkuntansi 53,934 15,989 30,426 122,585 65,435 230,054 2,898,564 6,844 165,523 222,583 31,489 77,118 1,516 (32,187) 79,689 266,480 7,520,599 3,090,177 5,287,266 477,710 8,964 (4,048) (24,158) 167,994 50,626 124,709 (50,446) (3,227)
TotalEkuitas 378,004 498,092 437,452 733,984 333,129 1,087,170 1,951,726 (74,123) 648,109 700,028 257,070 755,480 (88) (1,572,720) 421,943 3,729,931 24,934,707 12,623,832 12,450,294 1,212,228 208,715 83,365 (47,984) 442,850 255,665 814,584 (45,582) 28,713
ROE 14.27 3.21 6.955 16.7 19.64 21.16 148.5 -9.233 25.54 31.8 12.25 10.21 -1723 2.047 18.89 7.144 30.16 24.48 42.47 39.41 4.295 -4.855 50.35 37.93 19.8 15.31 110.7 -11.24
45,486
522,095
8.712
78 Perusahaan PT Adhi Karya PT Brantas Abipraya PT Hutama Karya (HK) PT Istaka Karya PT Nindya Karya PT Pembangunan Perumahan (PP) PT Waskita Karya PT Wijaya Karya (WIKA) PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) PT Kawasan Industri Makasar (KIMA) PT Kawasan Industri Medan (KIM) PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW) PT Pengembangan Daerah Industri (PDI) Pulau Batam PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) PT Bina Karya PT Indah Karya PT Indra Karya PT Virama Karya PT Yodya Karya Perum DAMRI Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) PT Kereta Api Indonesia (KAI) PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) PT Sucofindo PT Survai Udara Penas PT Surveyor Indonesia (SI) PT Angkasa Pura I (AP I) PT Angkasa Pura II (AP II) PT Bali Tourism & Development Corporation PT Hotel Indonesia Natour (HIN) PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko PT Pelabuhan Indonesia I (PELINDO I) PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II) PT Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III) PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV) PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) PT Djakarta Lloyd PT Pelayaran Bahtera Adhiguna PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO) PT Amarta Karya PT Jasa Marga PT PP Berdikari PT Sarinah PT Garuda Indonesia (GIA) PT Merpati Nusantara Airlines (MNA)
LabaAkuntansi 144,475 (43,209) 68,289 30,895 32,622 97,484 113,048 131,754 20,371 24,324 14,378 3,948 1,758
TotalEkuitas 330,478 (82,473) 214,160 63,060 67,676 203,440 260,863 292,347 94,146 326,269 45,352 37,807 25,483
ROE 43.72 52.39 31.89 48.99 48.2 47.92 43.34 45.07 21.64 7.455 31.7 10.44 6.901
(5,052) 8,594 529 (331) (5,387) 1,744 3,348 (23,580) (66,390) (50,343) 14,486 45,311 (2,127) 16,622 262,271 539,616 13,911 (29,131) 5,024 121,466 521,486 606,545 72,437
33,448 81,867 (16,159) 8,226 (6,162) 12,304 7,516 109,932 (114,348) 2,996,580 33,342 334,316 7,065 213,335 3,289,144 3,289,378 147,691 69,395 90,285 897,902 2,821,234 1,715,157 459,159
-15.1 10.5 -3.271 -4.019 87.42 14.18 44.54 -21.45 58.06 -1.68 43.45 13.55 -30.11 7.791 7.974 16.4 9.419 -41.98 5.564 13.53 18.48 35.36 15.78
13,810 27,369 3,166 (138,599) (18,374) (133) 517,463 (10,486) 6,540 (631,236) (230,693)
417,350 548,234 34,602 4,637,585 270,834 16,371 1,809,913 131,497 75,220 1,209,737 (912,406)
3.309 4.992 9.15 -2.989 -6.784 -0.813 28.59 -7.975 8.694 -52.18 25.28
79 Perusahaan Perum Jasa Tirta I Perum Jasa Tirta II PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Perum Perhutani PT Inhutani I PT Inhutani II PT Inhutani III PT Inhutani IV PT Inhutani V PT Kertas Leces PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) PT Pos Indonesia (POSINDO) PT Varuna Tirta Prakasya (VTP) Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI) Perum Percetakan Uang RI (PERURI) PT Balai Pustaka (BP) PT Pradnya Paramita Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS) PT Perikanan Samodra Besar (PSB) PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX) PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI) PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) PT Pertani PT Sang Hyang Seri (SHS) PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) PT.Asean Aceh Fertilizer PT Barata Indonesia PT Boma Bisma Indra (BBI) PT Krakatau Steel (KS) PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) PT Industri Kapal Indonesia (IKI) PT PAL Indonesia PT Konversi Energi Abadi (KONEBA) PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (PTBA)
LabaAkuntansi 3,666 23,116 847,988 173,539 (22,283) (8,305) (8,031) (5,727) (7,996) 63,413 14,738 (155,788) (1,885) 1,538 127,461 16,411 (310) 709 (1,866) 24,035 (20,354) 197,908 231,870 51,950 195,294 66,904 180,090 165,352 32,204 63,375 60,766 117,442 (2,210) 163,581 9,528 6,351 1,346,130 (129,505) 2,175 (28,974) 922,300 (34,048) 4,523 7,555 5,981 56 997,833 2,562,295 503,347
TotalEkuitas 43,859 172,821 502,423 1,006,410 328,859 180,009 336,538 84,587 47,735 (222,990) 57,422 433,647 (8,552) 82,726 465,931 33,602 4,438 84,716 24,035 132,166 484,694 903,383 1,182,746 (3,285) 584,218 286,512 652,952 687,639 487,348 214,590 343,027 671,473 1,825 575,568 63,457 46,961 7,547,924 297,682 30,220 (56,382) 5,116,268 (1,852,502) 43,661 9,859 1,304,657 11,464 3,177,611 142,348,843 1,689,263
ROE 8.358 13.38 168.8 17.24 -6.776 -4.614 -2.386 -6.771 -16.75 -28.44 25.67 -35.93 22.04 1.859 27.36 48.84 -6.992 0.837 -7.764 18.19 -4.199 21.91 19.6 -1581 33.43 23.35 27.58 24.05 6.608 29.53 17.71 17.49 -121.1 28.42 15.02 13.52 17.83 -43.5 7.198 51.39 18.03 1.838 10.36 76.63 0.458 0.489 31.4 1.8 29.8
80 Perusahaan PT Batan Teknologi PT Industri Kereta Api (INKA) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) PT LEN Industri PT Dahana PT PINDAD PT Aneka Tambang, Tbk (ANTAM) PT Sarana Karya PT Timah, Tbk PT Semen Baturaja PT Semen Gresik, Tbk PT Semen Kupang Perum Produksi Film Negara (PFN) PT Indosat, Tbk PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM)
LabaAkuntansi 818 (5,976) 40,890 2,294 13,440 49,520 1,096,572 318 285,010 57,080 957,837 (5,813) (5,713) 3,234,709 13,927,067
TotalEkuitas 31,258 96,175 520,314 56,907 101,146 136,578 2,442,468 (3,746) 1,509,256 122,364 3,660,356 62,100 33,448 13,184,592 20,261,342
ROE 2.617 -6.214 7.859 4.032 13.29 36.26 44.9 -8.489 18.88 46.65 26.17 -9.361 -17.08 24.53 68.74
Sumber : Kementrian BUMN ; diolah
Tabel 5.14 ROE Pemerintah di setiap BUMN Tahun 2005 (dalam Rp juta) Perusahaan PT Asuransi ABRI (ASABRI) PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) PT Asuransi Jasa Raharja PT Asuransi Jiwasraya PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI) PT Taspen Perum Pegadaian Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) PT Danareksa PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) PT PANN Multi Finance PT Permodalan Nasional Madani (PNM) PT Bahana PUI (BPUI) PT Bank Ekspor Indonesia (BEI) PT Bank Mandiri, Tbk PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) PT Bank Tabungan Negara (BTN) PT Garam PT Industri Gelas (IGLAS) PT Industri Soda Indonesian (ISI) PT Biofarma
LabaAkuntansi 54,708 32,976 104,713 169,504 44,515 132,153 3,112,787 55,051 360,603 312,564 32,227 (175,097) 2,922 5,829 55,932 261,721 293,682 1,187,573 2,265,620 5,312,309 449,014 12,145 (11,283) (17,626) 81,329
TotalEkuitas 297,858 517,649 514,254 954,960 335,783 1,225,809 1,880,352 (61,622) 1,025,249 867,102 270,590 572,587 5,449 (1,549,119) 429,318 (909,171) 3,837,169 23,214,722 11,894,914 13,352,982 1,480,885 211,972 58,466 (70,388) 447,520
ROE 18.37 6.37 20.36 17.75 13.26 10.78 165.5 -89.3 35.17 36.05 11.91 -30.6 53.62 -0.38 13.03 -28.8 7.654 5.116 19.05 39.78 30.32 5.73 -19.3 25.04 18.17
81 Perusahaan PT Indo Farma, Tbk PT Kimia Farma, Tbk PT Industri Sandang Nusantara (INSAN) PT Primissima Perum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS) PT Adhi Karya PT Hutama Karya (HK) PT Nindya Karya PT Pembangunan Perumahan (PP) PT Waskita Karya PT Wijaya Karya (WIKA) PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) PT Kawasan Industri Makasar (KIMA) PT Kawasan Industri Medan (KIM) PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW) PT Pengembangan Daerah Industri (PDI) Pulau Batam PT Bina Karya PT Indah Karya PT Indra Karya PT Virama Karya PT Yodya Karya PT Atmindo PT Kereta Api Indonesia (KAI) PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) PT Sucofindo PT Surveyor Indonesia (SI) PT Angkasa Pura I (AP I) PT Angkasa Pura II (AP II) PT Bali Tourism & Development Corporation PT Hotel Indonesia Natour (HIN) PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko PT Pelabuhan Indonesia I (PELINDO I) PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II) PT Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III) PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV) PT Djakarta Lloyd PT Pelayaran Bahtera Adhiguna PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO) PT Amarta Karya PT Jasa Marga PT PP Berdikari PT Sarinah Perum Jasa Tirta I Perum Jasa Tirta II PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA)
LabaAkuntansi 35,081 84,718 (32,369) 810
TotalEkuitas 265,245 844,220 (77,096) 28,452
ROE 13.23 10.04 41.99 2.846
46,247 173,823 35,679 47,951 137,270 114,175 135,189 22,420 29,475 (1,568) 7,022 (1,005)
512,453 370,850 210,065 70,844 239,372 287,339 329,383 102,989 340,411 41,165 41,622 24,276
9.025 46.87 16.98 67.69 57.35 39.74 41.04 21.77 8.659 -3.81 16.87 -4.14
(3,089) 2,561 (1,755) 1,301 1,633 2,258 1,266 (45,719) 16,443 39,150 34,737 287,315 673,792 17,826 (4,361) 5,502 162,839 659,654 698,584 83,415 37,241 769 (158,173) (48,143) 2,474 633,092 (2,151) 5,371 8,230 35,639 497,383
32,359 (14,413) 6,602 8,002 12,303 7,332 16,616 3,094,862 41,317 350,560 224,337 4,325,395 3,550,771 162,294 71,924 93,279 955,076 3,329,002 1,790,062 503,472 507,202 30,417 4,494,815 218,627 16,455 1,967,692 156,452 79,916 48,248 197,736 827,086
-9.55 -17.8 -26.6 16.26 13.28 30.79 7.62 -1.48 39.8 11.17 15.48 6.643 18.98 10.98 -6.06 5.899 17.05 19.82 39.03 16.57 7.342 2.529 -3.52 -22 15.03 32.17 -1.37 6.721 17.06 18.02 60.14
82 Perusahaan PT Inhutani I PT Inhutani II PT Inhutani III PT Inhutani IV PT Kertas Leces PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) PT Pos Indonesia (POSINDO) PT Varuna Tirta Prakasya (VTP) Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI) Perum Percetakan Uang RI (PERURI) PT Balai Pustaka (BP) PT Pradnya Paramita Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS) PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX) PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI) PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) PT Pertani PT Sang Hyang Seri (SHS) PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) PT Barata Indonesia PT Boma Bisma Indra (BBI) PT Krakatau Steel (KS) PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) PT Industri Kapal Indonesia (IKI) PT PAL Indonesia PT Konversi Energi Abadi (KONEBA) PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (PTBA) PT Batan Teknologi PT Industri Kereta Api (INKA) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) PT LEN Industri PT Dahana PT PINDAD PT Aneka Tambang, Tbk (ANTAM) PT Timah, Tbk
LabaAkuntansi (19,548) (4,498) (3,454) (6,406) (32,502) 16,479 (78,258) 2,071 (5,980) 70,667 (15,985) (483) (516) 19,084 (15,352) 417,553 308,381 119,336 170,219 41,522 268,404 198,080 161,858 262,638 100,768 73,022 2,936 (5,509) 8,020 1,367,094 3,399 (15,295) 638,563 (19,262) 13,178 6,824 11,708 2,905 1,552,281 519,723 560,998 296 (18,476) 21,822 11,452 27,731 10,543 1,135,804 211,721
TotalEkuitas 330,472 183,765 339,529 75,494 (217,824) 65,821 388,110 (8,477) 76,096 476,578 4,161 4,566 82,592 59,056 416,369 1,067,749 1,297,920 52,681 638,999 301,581 643,663 558,941 522,189 318,866 354,606 615,814 (6,854) 55,644 44,826 8,221,801 4,991 (74,763) 5,211,656 (1,935,412) 47,186 9,961 1,308 13,703 4,198,301 139,753,679 2,052,660 31,187 39,712 488,631 59,684 118,407 153,003 3,029,643 1,534,033
ROE -5.92 -2.45 -1.02 -8.49 14.92 25.04 -20.2 -24.4 -7.86 14.83 -384 -10.6 -0.62 32.31 -3.69 39.11 23.76 226.5 26.64 13.77 41.7 35.44 31 82.37 28.42 11.86 -42.8 -9.9 17.89 16.63 68.1 20.46 12.25 0.995 27.93 68.51 895.1 21.2 36.97 0.372 27.33 0.95 -46.5 4.466 19.19 23.42 6.891 37.49 13.8
83 Perusahaan PT Semen Baturaja PT Semen Gresik, Tbk PT Indosat, Tbk PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM)
LabaAkuntansi 77,142 1,563,780 3,651,917 17,170,750
TotalEkuitas 138,172 4,487,178 14,315,328 23,292,401
ROE 55.83 34.85 25.51 73.72
Sumber : Kementrian BUMN ; diolah
Karena keterbatasan data yaitu tidak adanya laporan keuangan BUMN-BUMN yang disebutkan pada saat membahas ROI, maka pembahasan ROE pemerintah untuk setiap BUMN juga akan dilakukan dengan cara membandingkan nilai ROE pemerintah antara tahun 2004 dan 2005. Dalam perbandingan ini, diambil contoh BUMN yang sudah menjadi perusahaan terbuka yang sebagian sahamnya sudah dimiliki oleh publik. Pertama, dari sektor perbankan yaitu PT Bank Mandiri, Tbk, PT Bank Negara Indonesia, Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk pada tahun 2005 mengalami penurunan ROE bila dibandingkan dengan tahun 2004. PT Bank Mandiri, Tbk mengalami penurunan dari 30.16 % menjadi 5.116 %, PT Bank Negara Indonesia, Tbk dari 24.48 menjadi 19.05 % dan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk dari 42.47 % menjadi 39.78 %. Penurunan ROE di tiga Bank tadi disebabkan oleh menurunnya laba akuntansi, kecuali PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk yang penurunannya disebabkan oleh bertambahnya jumlah modal pemegang saham. Kedua, dari sektor industri farmasi, ROE PT Kimia Farma, Tbk turun dari 15.31 % menjadi 10.04 %, hal ini disebabkan oleh menurunnya laba akuntansi dan bertambahnya jumlah modal pemegang saham. Ketiga, dari sektor energi, PT Perusahaan Gas Negara, Tbk mengalami kenaikan ROE dari 31.4 % menjadi 36. 97 %, kenaikan ini dipicu oleh naiknya jumlah modal pemegang saham yang diimbangi oleh naiknya laba akuntansi. Keempat, dari sektor telekomunikasi, PT TELKOM, Tbk mengalami kenaikan ROE
84 sebesar 4.98 %, yaitu dari 68.74 % menjadi 73.72 %. Sejauh ini PT TELKOM, Tbk adalah BUMN yang memiliki kinerja paling baik dibanding BUMN lainnya. Nilai ROE berkaitan dengan program Good Corporate Governance (GCG) yang sedang di galakkan oleh Kementrian BUMN. Dengan menggunakan indikator ROE ini diharapkan Kementrian BUMN dapat meningkatkan program GCG terhadap BUMN-BUMN yang nilai ROE-nya kecil, karena semakin tinggi nilai ROE sebuah BUMN, akan semakin menarik investor untuk menanamkan modalnya yang merupakan kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang tepat bagi program privatisasi BUMN. Perbandingan ROE BUMN yang sudah menjadi perusahaan terbuka antara tahun 2004 dan 2005 dapat dilihat pada gambar berikut. Perbandingan ROE BUMN Terbuka Tahun 2004-2005
Nilai ROE
80 60 2004
40
2005
20 0 Bank Mandiri
Bank BNI Bank BRI
Kimia Farma
PGN
TELKOM
BUMN
Gambar 5.7 Grafik Perbandingan ROE BUMN Terbuka Tahun 2004-2005 Sumber : Kementrian BUMN ; diolah
85 5.5.3 Perspektif Proses Operasi Internal
Strategi-strategi proses operasi internal diterjemahkan dalam tujuh buah sasaran strategis (lihat tabel 5.6). Sasaran strategis pada perspektif ini mencakup proses operasi dan inovasi yang dilakukan Kementrian BUMN. 1. Meningkatkan intensitas pembinaan ke BUMN Sesuai dengan visinya yang menyatakan bahwa Kementrian BUMN berfungsi membangun BUMN yang berdaya saing dan tangguh. Untuk mencapai visi tersebut tentu Kementrian BUMN harus melakukan usaha yaitu pembinaan kepada seluruh BUMN agar menerapkan semua kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan kinerja BUMN, peningkatan efisiensi dan keuntungan guna menunjang pemulihan ekonomi nasional serta meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan BUMN kepada masyarakat. Perumusan kebijakan Kementrian BUMN di bidang pembinaan BUMN diantaranya adalah menganalisis, mengevaluasi dan mengesahkan SCI (Statement of Corporate Intent), RJP BUMN dan RKAP BUMN, penggantian manajemen perusahaan, menganalisis dan mengevaluasi laporan triwulan, pengembangan usaha BUMN, menganalisis dan mengevaluasi rencana investasi, rencana pembentukan anak perusahaan dan rencana merger BUMN. Pembinaan juga dilakukan Kementrian untuk menentukan rencana strategik setiap BUMN setiap tahunnya, oleh karena itu ukuran hasil dari sasaran strategis ini adalah jumlah
BUMN
yang
dikunjungi
setiap
tahunnya.
Tabel
5.15
akan
memperlihatkan laporan realisasi jumlah kunjungan ke BUMN dalam rangka pelaksanaan pengelolaan BUMN pada tahun 2004 dan 2005.
86 Tabel 5.15 Rencana dan Realisasi Pembinaan Tahun 2004-2005 Tahun
Rencana
Realisasi
%Pencapaian Rencana
2004
Kunjungan ke 35
Kunjungan ke 22
62,86%
BUMN
BUMN
Kunjungan ke 19
Kunjungan ke 20
BUMN
BUMN
2005
105,26%
Sumber : Kementrian BUMN
2. Meningkatkan pelaksanaan Good Corporate Government (GCG) pada BUMN GCG adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders) seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas. Penerapan GCG pada BUMN akan memaksimalkan nilai BUMN, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional, meningkatkan iklim investasi serta menyukseskan program privatisasi. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan GCG pada BUMN, Kementrian BUMN, membuat program meliputi sosialisasi, assesment dan review atas pelaksanaan GCG pada BUMN. Ketiga program pokok tersebut dilaksanakan dengan maksud untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan baik di BUMN-BUMN. Indikator yang bisa digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ini adalah jumlah sosialisasi, assesment dan review yang berhasil terealisasi dalam setiap tahunnya. Jumlah
program peningkatan pelaksanaan GCG yang dapat direalisasikan pada tahun 2005 dapat dilihat di tabel 5.16.
87 Tabel 5.16 Rencana dan Realisasi Program Peningkatan Pelaksanaan GCG Tahun 2005 Tahun 2005
Rencana
Realisasi
1. Sosialisasi GCG
1. Sosialisasi GCG
ke 55 BUMN
ke 57 BUMN
2. Assesment GCG
2. Assesment GCG
ke 43 BUMN
ke 38 BUMN
3. Review
3. Review
Penerapan GCG
Penerapan GCG
di 24 BUMN
di 25 BUMN
%Pencapaian Rencana 103.64 %
88.37 %
104.17 %
Sumber : Kementrian BUMN
Selama tahun 2005 telah dilakukan sosialisasi kepada 57 BUMN, assesment ke 38 BUMN dan review di 25 BUMN. Dalam hal ini, sosialisasi dilakukan melalui workshop, assesment dilakukan melalui kegiatan evaluasi untuk mengetahui
gambaran awal implementasi GCG, dan review dilakukan untuk melihat sejauh mana progress dari penerapan GCG di BUMN.
3. Memperketat sistem seleksi calon direksi BUMN Sasaran strategis ini mengacu kepada usaha yang dilakukan oleh pihak Kementrian dalam hal menyeleksi calon-calon direksi yang layak untuk ditempatkan dalam posisi strategis di dalam BUMN. Pihak Kementrian saat ini sudah melakukan usaha dalam rangka memperketat sistem seleksi calon direksi BUMN yaitu dengan membuat alur proses fit and proper test yang melibatkan berbagai pihak seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Komisaris BUMN, Konsultan, Menneg BUMN, Presiden dan Wapres, Mensesneg serta Menteri Keuangan. Ukuran hasil dari sasaran strategis ini adalah jumlah
88 penemuan permasalahan hukum yang melibatkan calon-calon direksi BUMN baik tindak pidana maupun perdata. Karena adanya keterbatasan data pada indikator ini, maka pengukuran pencapaian sasaran strategis belum dapat dilakukan.
4. Meningkatkan pelayanan di bidang hukum Sasaran strategis ini merupakan hal yang penting bagi Kementrian Negara BUMN maupun bagi BUMN. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini indikator yang bisa digunakan adalah jumlah permasalahan hukum, baik yang berupa pembentukan peraturan perundang-undangan maupun pelayanan dan bantuan hukum yang telah diselesaikan. Adapun rencana strategis yang dikembangkan oleh Kementrian Negara BUMN dalam hal peningkatan pelayanan di bidang hukum adalah: 1. Penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan implementasi UU BUMN. 2. Penyelesaian masalah-masalah hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis Kementrian BUMN dalam meningkatkan pelayanan di bidang hukum, tabel 5.17 akan memperlihatkan rencana Kementrian untuk sasaran strategis ini beserta realisasinya pada tahun 2004 dan 2005.
89 Tabel 5.17 Rencana dan Realisasi Pelayanan HukumTahun 2004-2005 Tahun 2004
Rencana 1. 4 RPP
1. 4 RPP
pelaksanaan UU
pelaksanaan UU
BUMN
BUMN
2. 10 Rancangan Kepmen BUMN
2. 10 Rancangan
3. 1 Kepmen
BUMN
BUMN
4. Penyesuaian
4. Penyesuaian
Anggaran Dasar
Anggaran Dasar
18 BUMN
10 BUMN 5. Litigasi
terhadap 7
terhadap 7
kasus yang
kasus yang
terkait dengan
terkait dengan
BUMN
BUMN
6. Mediasi
6. Mediasi
terhadap 3
terhadap 3
masalah antar
masalah antar
BUMN
BUMN
7. Pendirian 3
7. Pendirian 3
BUMN
BUMN
1. 4 RPP
1. 4 RPP
pelaksanaan UU
pelaksanaan UU
BUMN
BUMN
2. 16 Rancangan Permen
%Pencapaian Rencana 100%
100%
Kepmen BUMN
3. 1 Kepmen
5. Litigasi
2005
Realisasi
2. 6 Rancangan
100%
55,56%
100%
100%
100%
100%
37,50%
Permen
3. 1 Standar AD
3. 1 Standar AD
100%
4. 1 Konsep RPP
4. 1 Konsep RPP
100%
Standar AD
Standar AD
90 Tahun
Rencana
Realisasi
5. Sosialisasi UU
5. Sosialisasi UU
BUMN dan PP
BUMN dan PP
pelaksanaannya
pelaksanaannya
di 14 kota
di 10 kota
6. Litigasi
6. Litigasi
terhadap 15
terhadap 8
kasus yang
kasus yang
melibatkan
melibatkan
Kementrian
Kementrian
BUMN
BUMN
7. Membantu
7. Membantu
penyusunan 22
penyusunan 20
SK Menteri
SK Menteri
BUMN tentang
BUMN tentang
Dirkom
Dirkom
%Pencapaian Rencana 71,43%
53.33 %
90.91 %
Sumber : Kementrian BUMN
5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain yang terkait Melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait merupakan bagian dari tugas Kementrian BUMN yaitu sebagai fasilitator bagi BUMN-BUMN. Indikator yang bisa digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ini adalah jumlah Memorandum of Understanding (MoU) yang di tanda tangani setiap tahunnya. Dalam tahun 2005, Kementrian BUMN menandatangani 2 MoU yaitu antar Kementrian BUMN dengan Departemen Perindustrian mengenai penggunaan produk dalam negeri, dan antara Kementrian BUMN dengan Menristek mengenai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terakhir pada tahun 2006 Kementrian BUMN melakukan penandatanganan MoU
91 dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka membongkar setiap indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di BUMN
6. Meningkatkan kualitas pengembangan teknologi untuk menunjang transparansi informasi BUMN Kementrian BUMN telah membangun portal publik www.bumn-ri.com. Sesuai saran Kementrian Komunikasi dan Informasi mengenai penggunaan domain go.id untuk situs lembaga pemerintah, maka pada tahun 2005, telah dilakukan registrasi domain bumn.go.id. Melalui portal publik www.bumn.go.id
atau
www.bumn-ri.com, masyarakat dan pemerhati BUMN telah dapat mengakses data dan informasi meliputi profil Kementrian BUMN, kegiatan dan press release yang diselenggarakan oleh Kementrian BUMN, berita, data SCI,
makalah, peraturan, dan profil serta laporan keuangan BUMN. Dalam BUMN online Kementrian juga melakukan building acceptence kepada masyarakat atas kebijakan yang ditempuh Kementrian BUMN dan adanya umpan balik secara langsung dari publik melalui jajak pendapat menggunakan media elektronika. Terdapat dua indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ini, yang pertama adalah teknologi yang digunakan untuk meningkatkan transparansi informasi BUMN dan yang kedua adalah jumlah administrator webpresence BUMN dalam melakukan updating secara kontinyu pada webpresence BUMN di portal publik, jumlah record yang telah di update berupa berita dan event perusahaan, afiliasi/anak perusahaan, produk, supplier, maupun rekanan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, kontribusi kepada negara (pajak-pajak) dan masyarakat, pengumuman lelang (pengadaan barang
92 dan jasa), Statement of Corporate Intent (SCI), data keuangan neraca dan laba rugi, dividen, kontribusi pajak, direksi dan komisaris BUMN. Gambar 5.8 menunjukkan tampilan situs BUMN OnLine, yang merupakan ukuran pencapaian indikator yang pertama.
Gambar 5.8 Tampilan Situs BUMN OnLine Sumber : Kementrian BUMN
Untuk mengukur capaian kinerja untuk indikator kedua, tabel 5.18 akan memperlihatkan jumlah BUMN yang telah melakukan updating secara kontinyu pada webpresence BUMN di portal publik dan jumlah BUMN yang telah melakukan updating record untuk tahun 2004 dan 2005.
93 Tabel 5.18 Rencana dan Realisasi Transparansi Informasi BUMN Tahun 2004-2005 Tahun 2004
Rencana 1. Jumlah record
1. Jumlah record
yang diupdate
yang diupdate
dalam database
dalam database
BUMN
BUMN
sebanyak 4692
sebanyak 4237
record
record
2. Jumlah BUMN
2005
Realisasi
2. Jumlah BUMN
yang
yang
mengupdate
mengupdate
webpresence
webpresence
sebanyak 125
sebanyak 24
BUMN
BUMN
1. 2059 record
1. 1382 record
yang diupdate
yang diupdate
dalam database
dalam database
BUMN
BUMN
2. 143 BUMN
2. 78 BUMN yang
yang
mengupdate
mengupdate
webpresence
%Pencapaian Rencana 90.3 %
19.20%
67.12 %
54.55 %
webpresence Sumber : Kementrian BUMN
7. Meningkatkan Sosialisasi Kebijakan Kementrian BUMN Sosialisasi kebijakan Kementrian BUMN sangat dibutuhkan, karena kebijakan yang berhubungan dengan BUMN merupakan isu yang sensitif di mata masyarakat kita. Bila tidak dijelaskan terlebih dahulu mengenai manfaat dari kebijakan-kebijakan baru yang akan dikeluarkan oleh Kementrian BUMN,
94 seperti kebijakan privatisasi BUMN, reaksi yang akan ditimbulkan oleh masyarakat kita biasanya reaksi negatif. Oleh karena itulah sosialisasi sangat di perlukan. Saat ini Kementrian BUMN melakukan sosialisasi dengan cara kunjungan ke daerah-daerah dan melakukan workshop-workshop. Lingkup area masyarakat yang mendapat dampak dari sosialisasi tersebut sangat kecil, sehingga dirasa kurang efektif. Oleh karena itu, untuk tahun 2007 mendatang Kementrian BUMN berencana melakukan sosialisasi kebijakan BUMN melalui media, baik elektronik maupun cetak yang memiliki jangkauan penyebaran informasi yang luas. Ukuran hasil dari sasaran strategis ini adalah jumlah iklan yang dibuat dan ditayangkan atau dicetak dalam setiap tahunnya. Karena baru dalam tahap rencana, maka pengukuran kinerja untuk sasaran strategis ini belum dapat dilakukan.
5.5.4 Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Proses pembelajaran dan pertumbuhan ini bersumber dari faktor sumber daya manusia, sistem dan prosedur organisasi. Termasuk dalam perspektif ini adalah pelatihan pegawai dan budaya perusahaan yang berhubungan dengan perbaikan individu dan organisasi. Sebagaimana yang tercantum dalam tabel 5.7 dalam perspektif ini terdapat lima sasaran strategis Kementrian BUMN. 1. Meningkatkan kapabilitas pegawai kementrian Pegawai merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi bahkan pegawai adalah aset terpenting di dalam bergeraknya fungsi organisasi. Kementrian BUMN pada saat ini memiliki 345 pegawai yang tersebar pada
95 berbagai unit dan terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan. Adapun komposisinya adalah: i.
Pegawai dengan latar belakang pendidikan Strata 3 berjumlah 8 orang
ii.
Pegawai dengan latar belakang pendidikan Strata 2 berjumlah 79 orang
iii.
Pegawai dengan latar belakang pendidikan Strata 1 berjumlah 132 orang
iv.
Pegawai dengan latar belakang pendidikan Diploma 3 berjumlah 26 orang
v.
Pegawai dengan latar belakang pendidikan SLTA berjumlah 88 orang
vi.
Pegawai dengan latar belakang pendidikan SLTP berjumlah 2 orang
vii.
Pegawai dengan latar belakang pendidikan SD berjumlah 10 orang
2 10
8 79
88
S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP
26 132
SD
Gambar 5.9 Komposisi Pendidikan Pegawai Kementrian BUMN Sumber : Kementrian BUMN
Dalam hal kepegawaian ini, Kementrian BUMN menganggap perlunya peningkatan kapabilitas pegawai, yang meliputi eselon 1, 2, 3 dan 4. Hal tersebut dilakukan agar mereka terus dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi
96 Kementrian BUMN. Oleh karena itu, tolak ukur yang dipakai dalam mencapai sasaran strategis ini adalah jumlah pelatihan atau pendidikan yang bersifat meningkatkan kompetensi pegawai. Jenis-jenis pelatihan yang telah diberikan selama ini kepada pegawai Kementrian BUMN antara lain: Tabel 5.19 Pelatihan Untuk Meningkatkan Kompetensi Pegawai Kementrian Tahun 2004
Pelatihan 2004 Non Teknis
Teknis
1. Diklatpim tk II
1. Diklat Diplomasi Ekonomi
2. Diklatpim III
2. Bimbingan Teknis SAPP
3. Diklatpim IV
Kementrian Negara/Lembaga
4. KRA XXXVII LEMHANAS
3. SPIMNAS, LAN
5. KSA XII LEMHANAS
4. Kuliah bersama Prof. Michael
6. Diklatpim tk I 7. Prajabatan gol II 8. UD tk I
E. Porter 5. Export promotion strategy (Rep. Of Korea) 6. Training International Certification untuk WAW Designer dan program developer 7. Lokakarya Nasional prospek jabatan fungsional 8. Seminar sehari “Standar Audit Pemerintah”
9. Diklat bendaharawan PNBP, Diklat Bendaharawan Pengeluaran, Diklat Pengadaan barang & jasa dan Diklat Pimpro
10. Diklat Pengurusan Barang persediaan, Bendahara pengeluaran dan Bendahara
97 Pelatihan 2004 Non Teknis
Teknis PNBP
Sumber : Kementrian BUMN
Tabel 5.20 Pelatihan Untuk Meningkatkan Kompetensi Pegawai Kementrian Tahun 2005
Pelatihan 2005 Non Teknis 1. KRA XXXVIII LEMHANAS 2. KSA XIII LEMHANAS
Teknis 1. Diklat pengadaan barang dan jasa pemerintah 2. Course on Public-Private
3. Diklat PIM tk II LAN
Partnership Strategies,
4. Prajabatan gol II
methods, and project
5. UDth I
structuring techniques (USA)
6. UPKP II 7. UPKP V
3. Pelatihan contract laweuromoney legal training (UK) 4. Pelat modelling in project finance 5. Bimbingan teknis penggerak produktivitas sektor pemerintah 6. Pelatihan teknologi informasi melalui penugasan SIM perpustakaan 7. Sosialisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat 8. Workshop audit investigasi 9. Seminar sehari bertema sosialisasi UU kepailitan Nomor 37 tahun 2004 10. Seminar pemahaman teknis RUU perpajakan 2005 11. Kursus komputer CCNA 12. Kursus komputer CISA review
98 Pelatihan 2005 Non Teknis
Teknis course 13. Diklat manajemen keprotokolan 14. Bimbingan teknis proses penyelesaian pelanggaran disiplin PNS 15. Malaysian technical cooperation programe 16. Penyuluhan penyusunan SAI 17. Diklat anggaran pemerintah pusat berbasis kinerja 18. Diklat pengadaan barang dan jasa 19. Diklat audit pengadaan barang dan jasa 20. Diklat pengelolaan APBN, Diklat pengurusan belanja pegawai dan diklat pengelolaan barang 21. Diklat Bendahara pengeluaran
Sumber : Kementrian BUMN
Tabel 5.21 Pelatihan Untuk Meningkatkan Kompetensi Pegawai Kementrian Tahun 2006
Pelatihan 2006 Non Teknis
Teknis
1. Diklat PIM tk II
1. Diklat service excellence
2. PRAJABATAN gol II
2. Diklat bendahara pengeluaran
3. UPKP II
dan Diklat pengadaan barang
4. UD tk I
dan jasa
5. DiklatPim tk IV 6. DiklatPim tk III 7. KSA XIV LEMHANNAS
3. Program capacity building dan training 4. Beasiswa Monbuka Gakusho
99 Pelatihan 2006 Non Teknis 8. KRA
Teknis XXXIX
LEMHANNAS
5. Program post graduate bisnis properti CPA ( Certified
9. Diklat teknis bidang investasi
Property Analyst) angkatan
10. UPKP VI
XXVIII
11. UPKP V
6. Pendidikan/Kursus Finnon 1
12. UD tk II
7. Seminar “Remuneration System : Strategy & Policy (Best Practice) 8. Kursus administrasi kepegawaian 9. Microsoft office angkatan I tahun 2006 10. Learning & Sharing on the strategies & organizations of public sector 11. Placement test diklat fungsional penjenjangan (DFP) 12. Workshop : Mengelola kompetensi dan perubahan budaya kerja angkatan III 13. Diklat penilaian internal 14. Pelatihan audit hukum keuangan negara/Daerah dan keuangan BUMN/D 15. Seminar dan workshop 2 hari “Optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk perpustakaan. 16. Diklat manajemen resiko (MR) 17. Sosialisasi “Hak kekayaan Intelektual di Indonesia sebagai bagian peningkatan penegakan
100 Pelatihan 2006 Non Teknis
Teknis hukum dan ham di Indonesia” 18. Diklat 2 hari pembinaan kepribadian dan disiplin PNS 19. Diklat pengembangan pegawai 20. Diklat orientasi kebijaksanan kepegawaian 21. Diklat pengelolaan APBN 22. Seminar nasional sehari implementasi PP no.24/2005 23. Semiloka tentang “pelaporan dan audit atas laporan keuangan & kinerja instansi pemerintah berdasarkan PP no.8/2006 tentang penyusunan laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah” 24. Round table discussion holding company management 25. Diklat sekretaris yang efektif
Sumber : Kementrian BUMN
Pencapaian kinerja Kementrian BUMN dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai untuk tahun 2004 dan 2005 dapat dilihat pada tabel 5.22. Tabel 5.22 Rencana dan Realisasi Buku Pengembangan Kualitas SDM Tahun 2004-2005 Tahun
Rencana
Realisasi
%Pencapaian Rencana
2004
1. 149 pegawai
1. 83 pegawai
55.70 %
yang mengikuti
yang mengikuti
diklat struktural
diklat struktural
dan teknis
dan teknis
fungsional
fungsional
101 2. 10 pegawai yang mengikuti
yang mengikuti
pendidikan S2
pendidikan S2
3. 60 pegawai
2005
2. 13 pegawai
3. 60 pegawai
yang mengikuti
yang mengikuti
on the job
on the job
training
training
4. 33 pegawai
4. 31 pegawai
yang mengikuti
yang mengikuti
short course
short course
luar negeri
luar negeri
1. 74 pegawai
1. 74 pegawai
yang mengikuti
yang mengikuti
diklat struktural
diklat struktural
dan teknis
dan teknis
fungsional
fungsional
2. 5 pegawai yang
2. 5 pegawai yang
mengikuti
mengikuti
pendidikan S2
pendidikan S2
3. 40 pegawai
3. 40 pegawai
yang mengikuti
yang mengikuti
on the job
on the job
training
training
4. 28 pegawai
4. 28 pegawai
yang mengikuti
yang mengikuti
short course
short course
luar negeri
luar negeri
Sumber : Kementrian BUMN
130 %
100 %
93.94 %
100 %
100 %
100 %
100 %
102 2. Meningkatkan fungsi sistem informasi internal Kementrian BUMN memerlukan sebuah sistem informasi internal untuk memudahkan pegawainya untuk melihat data dan membagi data, hal ini penting karena pekerjaan antara bagian saling berkaitan, misalnya bagian perencanaan dengan bagian administrasi dan informasi, mereka harus saling berbagi data. Jika tidak menggunakan sistem informasi internal, tentu akan sulit karena perencanaan terletak di lantai dua dan administrasi terletak di lantai sepuluh. Oleh karena itu dalam usaha meningkatkan fungsi sistem informasi internal, Kementrian BUMN melakukan penyediaan jaringan LAN (Local Area Network) dan internet berikut perawatan hardware dan software. Kementrian BUMN juga terus melakukan penyempurnaan aplikasi db BUMN versi 1.0 yang telah dibangun dari tahun 2004. Ukuran hasil dari sasaran strategis ini adalah jumlah record BUMN pada database Kementrian BUMN dan jumlah keluhan pengguna
komputer di Kementrian BUMN, semakin sedikit keluhan berarti kinerjanya semakin baik. Jumlah record dan jumlah keluhan untuk tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 5.23 berikut ini. Tabel 5.23 Jumlah Record Data dan Keluhan Pengguna Komputer Untuk Tahun 2005 Tahun
Rencana
Realisasi
%Pencapaian Rencana
2005
1. 715 jumlah
1. 531 jumlah
74.27 %
record Lapkeu 2. 915 jumlah record direksi
record Lapkeu 2. 548 jumlah
59.89 %
record direksi
3. 429 jumlah
3. 303 jumlah
record data
record data
pajak BUMN
pajak BUMN
70.63 %
103 4. 90 unit
4. 140 unit
komputer
komputer
mengalami
mengalami
masalah
masalah
155.56 %
Sumber : Kementrian BUMN
3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur serta meningkatkan kinerja administrasi Pada saat sekarang ini, Kementrian BUMN sedang merancang sistem yang dapat meningkatkan produktivitas penyajian data dan informasi dalam menunjang pengambilan keputusan. Persentase penggunaan aplikasi program akan mendukung keakurasian dan ketepatan laporan. Jumlah temuan menjadi indikator terjadinya pelanggaran terhadap sistem dan prosedur yang telah diterapkan Kementrian BUMN. Indikator yang bisa digunakan dalam mengukur kinerja sasaran strategis ini yaitu persentase pemanfaatan aplikasi program dan jumlah temuan pelanggaran. Karena keterbatasan data pada indikator ini, maka pengukuran kinerja untuk pencapaian sasaran strategis ini tidak dapat dilakukan.
4. Meningkatkan koordinasi dalam lingkungan internal Indikator utama untuk menilai pencapaian sasaran strategis ini adalah jumlah Standart Operating Procedure (SOP) yang disetujui oleh para pegawai eselon 1,
2, 3 dan 4. Bagian dari SOP antara lain adalah job description, wewenang, penggambaran bagian-bagian yang saling terkait di Kementrian BUMN. Didalam Kementrian BUMN hal-hal tersebut belum ada, masih dalam tahap perancangan
104 oleh bagian perencanaan. Pada saat ini bagian perencanaan masih dalam tahap pengujian SOP dengan mencoba menunjukkan SOP tersebut kepada pegawai eselon 2 dan 3, dan ternyata masih banyak komplain atas SOP yang dibuat oleh bagian perencanaan.
5. Meningkatkan fungsi perpustakaan Kementrian BUMN Dalam Kementrian BUMN terdapat perpustakaan yang berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan informasi tentang BUMN. Tetapi fungsi pelayanan perpustakaan Kementrian BUMN belum dilakukan secara efektif dan optimal. Keterbatasan ruangan, koleksi buku yang sedikit dan minimnya jumlah SDM pengelola merupakan faktor dominan yang menyebabkan kegiatan perpustakaan tidak berjalan dengan baik. Ukuran hasil yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ini adalah jumlah buku yang dapat dikoleksi oleh perpustakaan dalam setiap tahunnya. Jumlah buku yang dapat dikoleksi oleh perpustakaan dari tahun 2004-2005 dapat dilihat pada tabel 5.24 berikut ini. Tabel 5.24 Rencana dan Realisasi Buku Untuk Koleksi Perpustakaan Tahun 2004-2005 Tahun
Rencana
Realisasi
%Pencapaian Rencana
2004
472 buku pertahun
73 buku pertahun
15.47 %
2005
358 buku pertahun
347 buku pertahun
96.93 %
Sumber : Kementrian BUMN
105 5.6 Penentuan Inisiatif Strategis
Setelah pengukuran kinerja dilakukan, tahap selanjutnya adalah perumusan inisiatifinisiatif strategis. Inisiatif strategis ini meliputi tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran.
5.6.1 Inisiatif Strategis Perspektif Stakeholders
1. Melakukan survey terhadap wakil rakyat untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap kinerja Kementrian BUMN dan meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan parlemen. 2. Perbaikan sistem layanan publik untuk pengawasan terhadap BUMN. Dengan meningkatkan sistem ini diharapkan masyarakat dapat ikut berperan serta dalam membangun BUMN. 3. Peningkatan perananan BUMN dalam program-program kemitraan dan bina lingkungan
yang
secara
langsung
berhubungan
dengan
peningkatan
kesejahteraan masyarakat diwilayah BUMN berada. 4. Meningkatkan kinerja BUMN agar mampu memberikan kontribusi yang besar untuk penerimaan APBN.
5.6.2 Inisiatif Strategis Perspektif Keuangan
1. Melakukan pencatatan biaya dan output untuk setiap program Kementrian agar untuk tahun-tahun berikutnya tidak terjadi lagi penentuan biaya yang hanya berdasarkan prediksi. 2. Memantau efektifitas dan efisiensi di dalam tubuh BUMN agar mampu mendukung penerimaan dividen pemerintah.
106 3. Memantau transparansi, kemandirian dan akuntabilitas di dalam tubuh BUMN agar mampu mendukung peningkatan nilai saham pemerintah.
5.6.3 Inisiatif Strategis Perspektif Proses Operasi Internal
1. Meningkatkan jumlah pembinaan terhadap BUMN agar dapat memberikan pengarahan, penilaian kinerja dan pemberian solusi atas permasalahan yang terjadi untuk setiap BUMN dengan tujuan meningkatkan kinerja BUMN. 2. Melakukan
update
teknologi
informasi
untuk
meningkatkan
kualitas
pengembangan dan aplikasi teknologi. 3. Meningkatkan kerjasama dengan instansi lain yang terkait untuk mempermudah Kementrian BUMN dalam melakukan proses operasinya. 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi kebijakan Kementrian BUMN dengan menggunakan media cetak maupun elektronik.
5.6.4 Inisiatif Strategis Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
1. Peningkatan koordinasi didalam lingkungan internal. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme pegawai. 2. Melakukan upaya penyempurnaan struktur organisasi Kementrian BUMN untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan siap untuk bersaing. 3. Melakukan peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak dengan tujuan untuk peningkatan kompetensi pegawai. 4. Peningkatan sistem informasi dengan tujuan optimalisasi pekerjaan.
107 5.7 Rancangan Balanced Scorecard Kementrian BUMN
Setelah inisiatif-inisiatif strategis ditentukan, maka selanjutnya didapatkan rancangan scorecard Kementrian BUMN . Rancangan scorecard ini diperoleh dengan menggabungkan sasaran strategis, indikator, dan inisiatif strategis yang sudah didapatkan tersebut. Rancangan scorecard Kementrian BUMN seperti terlihat pada tabel 5.25 dan tabel 5.26.
5.8 Keterkaitan Sasaran Strategis dan Peta Strategi Tiap Perspektif Rancangan Balanced Scorecard Kementrian BUMN
Salah satu karakteristik balanced scorecard adalah adanya keterkaitan antar masingmasing sasaran strategis dan juga rancangan peta strategi. Untuk mengetahui keterkaitan tiap sasaran pada rancangan balanced scorecard Kementrian BUMN, dibuatlah diagram keterkaitan pada gambar 5.10 dan peta strategi untuk Kementrian BUMN pada gambar 5.11.
108
Tabel 5.25 Rancangan Balanced Scorecard Kementrian BUMN Untuk Perspektif Stakeholders dan Keuangan
Tabel 5.26 Rancangan Balanced Scorecard Kementrian BUMN Untuk Perspektif Proses Operasi Internal dan Pembelajaran & Pertumbuhan
109
110
Gambar 5.10 Keterkaitan Sasaran Strategis Tiap Perspektif Rancangan Balanced Scorecard Untuk Kementrian BUMN
111
Gambar 5.11 Peta Strategi Untuk Kementrian BUMN
5.9 Area Fokus Tiap Perspektif Rancangan Balanced Scorecard Untuk Kementrian BUMN
112 Setelah melakukan pengukuran kinerja Kementrian BUMN dengan menggunakan konsep balanced scorecard yang dilanjutkan dengan pembuatan inisiatif strategis, hubungan keterkaitan tiap sasaran strategi dan peta strategi untuk Kementrian BUMN. Maka didapatkanlah suatu area fokus tiap perspektif rancangan balanced scorecard untuk Kementrian BUMN. Seperti terlihat pada gambar 5.12.
Gambar 5.12 Area Fokus Tiap Perspektif Rancangan Balanced Scorecard Untuk Kementrian BUMN
Formulasi area fokus ini dapat mengarahkan dan mengendalikan sumber daya anggaran dan pedoman kerja dari Kementrian BUMN.
