BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan-penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Hambatan dalam pelaksanaan peralihan hak berdasarkan hibah wasiat di Kota Yogyakarta di sebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: a. Hambatan pertama terjadi pada kasus pembatalan akta hibah wasiat yang diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta no: 20/pdt.G/2008/PN.YK faktor penghambat pelaksanaan hibah wasiat adalah pewasiat saat membuat wasiat dalam kondisi tidak cakap hukum karena telah pikun dan berusia lanjut. Ketentuan mengenai kecakapan dalam membuat suatu wasiat atau testamen diatur dalam Buku II bab 13 bagian kedua Pasal 895 s/d Pasal 912 KUHPerdata. b. Hambatan kedua yang terjadi pada kasus Putusan Pengadilan Yogyakarta no. 66/pdt.G/2003/PN.YK, faktor penghambat pelaksanaan hibah wasiat adalah perbuatan hukum hibah wasiat yang dilakukan oleh pewaris tidak dituangkan dalam akta otentik sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
115
116
c. Hambatan
ketiga
adalah
kurangnya
pengetahuan
masyarakat mengenai perbuatan hukum hibah wasiat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat beranggapan dengan membuat hibah wasiat maka serta merta beralihlah hak atas tanah yang menjadi objek hibah wasiat tersebut, seharusnya masih ada perbuatan hukum lain yang harus dilakukan untuk melaksanakan hibah wasiat tersebut setelah pewasiat meninggal dunia, yaitu dengan pembuatan akta Hibah di hadapan PPAT oleh pelaksana wasiat kepada penerima hibah wasiat. Masyarakat juga tidak mengetahui mengenai pembatasan dalam pemberian hibah wasiat yaitu bagian mutlak bagi ahli waris ab intestato atau disebut dengab istilah legitime Portie. d. Pelaksanaan terhadap aturan Pasal 112 PMNA nomor 3 tahun 1997 yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya proses peralihan hak atas tanah/ bangunan terhadap hibah wasiat dilakukan dengan proses turun waris kepada seluruh ahli waris lalu para ahli waris baru membuat akta hibah/APHB kepada penerima
hibah
wasiat
tersebut,
sehingga
tidak
menggunakan akta hibah yang di tanda tangani oleh pelaksana wasiat seperti yang di amanatkan oleh pasal 112
117
PMNA nomor 3 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tersebut. 2. Perlindungan hukum bagi penerima hibah wasiat dalam hal pelaksana wasiat berkeberatan melaksanakan isi wasiat berkaitan dengan proses peralihan hak atas tanah di Kota Yogyakarta dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cara preventif dan represif, yaitu: a. Upaya Perlindungan Hukum Preventif Upaya perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan
memenuhi
syarat-syarat
formal
dalam
pembuatan akta otentik. Salah satu fungsi penting dari akta adalah sebagai alat pembuktian yang sah. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi pihak-pihak yang ada dalam akta dan merupakan bukti mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut yang harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap benar selama tidak ada pihak laian yang dapat membuktikan sebaliknya. b. Upaya Perlindungan Hukum Represif Upaya perlindungan hukum terhadap penerima hibah wasiat secara represif dapat dilakukan dengan cara penerima
hibah
wasiat
mempunyai
hak
untuk
melakukan penuntutan atas haknya yang diberikan
118
dengan Hibah wasiat berdasarkan aturan dalam Pasal 959 KUHPerdata. Notaris dapat membuat akta protes. Akta protes dibuat oleh notaris yang berbentuk berita acara yang menerangkan latar belakang seorang tersebut memperoleh haknya hingga hak tersebut tidak dapat dilaksanakan, kemudian akta protes tersebut dapat sebagai alat bukti untuk pihak tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat.
119
B. Saran Adapun saran yang diberikan penulis dalam permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Saran Kepada Pemerintah Diharapkan adanya sosialisasi tentang Hukum Tanah, khususnya dalam hal pelaksanaan pendaftaran peralihan hak karena hibah wasiat kepada masyarakat baik di tingkat kecamatan maupun desa dan hendaknya aparat pendaftaran tanah dalam hal ini Kantor Pertanahan diharapkan
membantu
masyarakat
yaitu
dengan
memberikan
pelayanan yang sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan serta perlunya tenaga yang profesional baik teknis maupun administrasi sehingga dalam melayani masyarakat dapat dilakukan secara cepat, akurat dan profesional.
2. Saran Kepada Notaris/PPAT Notaris/PPAT dituntut agar profesional dalam menjalankan jabatannya dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik notaris dan memenuhi syaratsyarat formil dalam pembuatan akta agar produk akta yang dibuatnya tidak cacat hukum sehingga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam akta.
120
3. Saran Kepada Masyarakat Masyarakat hendaknya menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pendaftaran tanah. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah untuk membuktikan pemilik dari hak atas tanah tersebut sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
