91
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas rumusan masalah ditambah dengan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Perbedaan perlindungan hukum karya musik menurut Undang-undang Nomor
19 Tahun 2002 dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diantaranya yaitu: a. Hak-hak dalam hak cipta
1) Hak ekonomi
Dalam UUHC 2002 tidak mengatur secara spesifik hak ekonomi dari pencipta hanya menyebutkan hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan sedangkan pada UUHC 2014 pengaturan hak ekonomi dari pencipta lebih spesifik karena pencipta dapat menarik imbalan atas beberapa perbuatan yang telah disebutkan dalam Pasal 9 UUHC 2014. 2) Hak moral
Dalam UUHC 2014 perlindungan terhadap hak moral seorang pencipta diinterpretasikan lebih luas yaitu tetap mencantumkan nama alias atau samarannya yang tidak diatur dalam UUHC 2002, karena
92
seorang pencipta khususnya lagu biasanya tidak menggunakan nama asli melainkan nama samarannya. 3) Hak terkait
Perlindungan hak terkait pada sebuah lagu diatur lebih spesifik dengan UUHC 2014 karena telah mengkasifikasikan hak-hak terkait yang didapatkan baik oleh pelaku pertunjukan, produser rekaman maupun lembaga penyiaran. Selain itu, UUHC 2014 telah memuat adanya perluasan hak dari UUHC 2002 yang hanya memuat perlindungan hukum hak terkait secara umum. b. Jual Putus
Pengaturan jual putus merupakan pengaturan yang baru untuk melindungi pencipta khususnya terkait lagu. Di dalam UUHC 2002 tidak mengatur mengenai jual putus sehingga apabila menjual lepas ciptaan kepada orang lain maka 100 tahun pun hak tersebut masih menjadi milik pemegang hak. Berbeda halnya dengan UUHC 2014 yang mengatur mengenai jual putus, apabila pencipta menjual karyanya tanpa batas waktu/jual lepas maka hak tersebut akan kembali kepada pencipta setelah jangka waktu 25 tahun. Hal tersebut bertujuan agar seorang pencipta masih tetap akan mendapatkan kembali ciptaannya. c. Lembaga Manajemen Kolektif
93
Di dalam UUHC 2002 tidak mengatur mengenai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), berbeda dengan UUHC 2014 yang memuat aturan baru mengenai LMK. Tujuan adanya LMK di sini yaitu menarik, menghimpun, dan medistribusikan royalti kepada para pencipta agar pencipta tetap mendapatkan haknya dan masyarakat juga tidak perlu meminta izin secara langsung kepada pencipta untuk menggunakan ciptaannya. Izin yang dimaksud dalam UUHC 2014 yaitu sepanjang pihak yang menggunakan karya orang lain tersebut membayar royalti kepada LMK. 2. Faktor yang menghambat aparat penegak hukum dalam memberantas
download lagu illegal di Internet yaitu: a. Masyarakat khususnya pelajar tidak mempunyai uang yang cukup untuk mendapatkan lagu secara berbayar; b. Downloader yang akan mengunduh lagu secara berbayar harus melakukan beberapa tahap untuk mendapatkan lagu sehingga menyulitkan para pengguna; c. Lagu yang muncul di Internet lebih banyak unduh gratis daripada lagu yang berbayar; d. Banyaknya situs yang menyediakan unduh secara gratis; dan e. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak cipta yang dilindungi. Di dalam UUHC 2014 mengatur mengenai perlindungan hukum karya musik melalui media elektronik yang sebelumnya tidak diatur dalam UUHC 2002. Perlindungan hukum dapat diberikan secara preventif ataupun represif
94
dari pemerintah. Perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan cara memblokir berbagai macam website/link yang menyediakan lagu dan dapat diunduh secara gratis. Hal ini direalisasikan dengan dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Sedangkan perlindungan hukum secara represif yaitu Pemerintah menegakan sanksi bagi pelaku pelanggaran hak cipta, baik sanksi pidana maupun sanksi denda, seperti yang tercantum dalam Pasal 113 ayat (3) UUHC 2014 yaitu setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan baru dalam UUHC 2014 yaitu dikedepankannya perdamaian, sepanjang pihak yang melanggar bisa koperatif untuk membayar dendanya, maka dapat tidak ditindaklanjuti pidananya. Sanksi perdata yang diterapkan dalam undang-undang bermaksud untuk mengganti semua kerugian yang telah dialami pencipta semasa karya ciptanya disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, terdapat perpanjangan perlindungan hukum terhadap karya musik yang dalam UUHC 2002 hanya diatur seumur hidup
95
ditambah 50 tahun menjadi seumur hidup ditambah 70 tahun oleh UUHC 2014. Perpanjangan pengaturan perlindungan tersebut sebagai wujud apresiasi Negara terhadap para musisi khususnya pencipta lagu.
