100
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
pembahasan
pada
bab-bab
sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Faktor Yang Menyebabkan Notaris Diperlukan Kehadirannya Dalam Perkara Pidana Atas Akta Yang Dibuatnya Faktor yang mengharuskan notaris menghadiri panggilan penyidik pada pemeriksaan pidana adalah untuk mendapatkan keterangan dari notaris
101
baik secara formil maupun materiil berkaitan dengan akta yang dibuat dan menimbulkan kerugian bagi para pihak maupun pihak lain, berdasarkan bukti awal bahwa proses pembuktian terhadap indikasi perbuatan pidana dalam akta otentik tersebut di atas, maka diperlukan kehadiran notaris dalam pemeriksaan perkara pidana mulai dari tingkat penyidikan di Kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan hingga proses pembuktian dalam sidang Pengadilan, dan jika notaris patut diduga turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana yaitu pemalsuan dokumen atau surat berdasarkan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana Notaris tetap membuat akta padahal mengetahui syarat-syarat untuk membuat akta tersebut tidak dipenuhi, maka status Notaris tersebut akan ditingkatkan menjadi tersangka. Suatu Proses sanksi Hukum pidana yang diterapkan adalah dimana jika notaris terbukti telah melakukan kejahatan Pemalsuan Akta dapat dikenakan Pasal 264 KUHP. Berdasarkan Perumusan unsur-unsur pidana dari bunyi pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris tidak bisa diterapkan kepada pelaku yakni Notaris yang memalsu akta otentik. Akan tetapi Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi dari pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebab pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan Pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuan ini mengandung nilai kepercayaan yang tinggi. Sehingga semua unsur yang membedakan antara pasal 263 dengan pasal 264 KUHP hanya terletak pada adanya obyek pemalsuan yaitu “Macam surat dan surat yang mengandung kepercayaan
102
yang lebih besar akan kebenaran isinya” Sedangkan pelaku yang menyuruh notaris membuat surat/akta palsu dapat dikenakan sanksi pidana pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Akibat Hukum Terhadap Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya. Akibat Hukum terhadap akta otentik yang dilakukan oleh Notaris yaitu dimana notaris terlibat dalam suatu tindak pidana apabila setiap akta yang dibuat Notaris tidak bersumber pada aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta apabila terdapat Notaris yang “nakal” dan berbuat curang dalam membuat akta maka notaris tersebut dapat dijatuhi hukuman, akan tetapi mekanisme yang perlu ditempuh adalah Harus menjalani Tiga (3) Ketentuan yaitu Berdasarkan ketentuan yang pertama Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat diterapkan tentang pemecatan jabatan/Notaris diberhentikan dari
jabatannya
oleh
Pemerintah/Menteri
dikarenakan
telah
melalaikan/melanggar Kode Etik Profesi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai
pejabat
umum
pembuat
akta.
Penerapan
sanksi
secara
adminstratif/kode etik notaris yang dijatuhkan berupa teguran lisan, tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari Majelis Kehormatan. Setelah melewati ketentuan pertama Kemudian ditingkatkan Berdasarkan ketentuan yang Kedua yaitu Menurut Sanksi Keperdataan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wajib membayar ganti
103
kerugian kepada para pihak yang dirugikan, dan kemudian dapat ditindaklanjuti Berdasarkan ketentuan yang ketiga Menurut Kitab UndangUndang Hukum Pidana pasal 264 ayat (1) yaitu pemalsuan surat yang diperberat sedangkan Pasal 266 ayat (1) yaitu pelaku penghadap atau klien yang menyuruh Notaris Melakukan untuk memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik, dan bunyi dari masing-masing ayat (2) antara pasal 264 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana isinya sama yaitu tentang pembuatan akta dengan kesengajaan memakai akta seolah-olah isinya benar.
B. Saran Sebagai Pejabat Umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian Tugas negara, Notaris seharusnya tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai profesionalnya. Notaris hendaknya benar-benar paham atas tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang dibebankan Undang-Undang kepadanya, oleh karena itu kualitas pelayanan dalam praktek kenotariatan hendaknya ditingkatkan dengan : 1. Perlu adanya penerapan sanksi tegas yang terdapat dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN serta Kode Etik Notaris bagi Notaris-notaris nakal. Dalam hal ini, diperlukan peran serta dari masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa
104
melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Maka perlu adanya Majelis Kehormatan Notaris yang menjadi kunci penting pemberhentian seorang notaris, baik karena melakukan, perbuatan pidana, perbuatan tercela, rangkap jabatan, maupun karena tidak mampu menjalankan tugas-tugas notaris secara jasmani dan rohani. 2. Majelis Kehormatan Notaris wajib menindak tegas dan secara transparan bagi Notaris yang telah melakukan pelanggaran dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Berdasarkan fakta dilapangan hasil pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Kehormatan Notaris terhadap notaris yang diduga melanggar aturan prilaku dan pelaksanaan jabatan sulit diketahui masyarakat karena sifatnya tertutup untuk umum. Ketertutupan ini pula yang membuat pelapor sulit mengetahui tindakan apa yang sudah diberikan kepada notaris teradu. Termasuk mengetahui apakah anggota Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Kehormatan Notaris benarbenar independen saat melakukan pemeriksaan atau tidak. Meskipun Undang-Undang memberikan perindungan hukum kepada Notaris dalam hal pemeriksaan perkara khususnya perkara pidana, hendaknya Notaris tetap menjaga kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuatnya dengan memperhatikan aspek lahiriah, aspek formal dan aspek materiil, sehingga aktanya mempunyai kekuatan hukum yang sempurna, dengan demikian Notaris terhindar dari perbuatan pidana dan sanksi pidana.
