BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Variabel-variabel penyebab terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah perencanaan anggaran yang buruk, faktor keterlambatan penyusunan dan penetapan APBD, serta proses anggaran berbelit-belit dan lama. Dari variabel-variabel tersebut, maka hasil yang diperoleh dari penelitian ini sebagai penyebab terjadinya SiLPA di Kabupaten Kepulauan Mentawai. a. Faktor perubahan anggaran (APBD). Rendahnya serapan anggaran di tahun berjalan membuat beberapa kegiatan dalam APBD murni akan berubah pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P). Setiap tahun sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) selalu tinggi, dan biasanya pada perubahan anggaran cenderung dialihkan pada kegiatan pengadaan barang dan jasa ataupun menambah anggaran perjalanan dinas. b. Optimalisasi anggaran. Pemerintah daerah harus memiliki komitmen kuat untuk melakukan berbagai terobosan, baik dalam optimalisasi alokasi anggaran, maupun dalam penggalian sumber-sumber dana non APBD. Selain itu, masalah terbatasnya anggaran juga terdapat pos-pos yang alokasi anggarannya seringkali kurang pas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, anggaran negara yang seharusnya bisa direalisasikan
83
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maupun dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi sia-sia, karena tidak mampu terserap dengan baik. c. Evaluasi anggaran. Berdasarkan evaluasi APBD tahun anggaran 2010-2012, maka APBD Mentawai selama tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut juga dibarengi dengan meningkatnya belanja daerah. Namun, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak mampu menyerap dan memaksimalkan penggunaan anggaran, ini terlihat dari SiLPA setiap tahun yang terus naik dan membengkak.
Membengkaknya
SiLPA
mengindikasikan
Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak mampu menggunakan APBD dengan sebaik-baiknya. Hal ini menjadi potret buruknya kinerja birokrasi. Adapun yang menjadi penyebabnya, karena buruknya perencanaan anggaran dan ini seringkali terjadi. Di mana sejak awal anggaran disusun, tidak memperhatikan kapasitas SKPD, pola penganggaran menganut sistem incremental, yakni setiap tahun jatah anggaran harus naik, tidak peduli kemampuan SKPD tersebut dalam menyerap anggaran tahun sebelumnya. d. Terkait adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang tiap tahun memiliki jumlah cukup besar. Menurut Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko, menjelaskan bahwa hal itu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah adanya dana abadi dalam APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu DAK DR yang jumlahnya mencapai Rp55 miliar dan dana tersebut tidak bisa digunakan. Dana DAK di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas
84
Pendidikan, Dinas Kelautan dan Perikanan yang jumlahnya mencapai Rp30 miliar dan tidak bisa dilaksanakan sehubungan dengan lambatnya petunjuk teknis dan petujuk pelaksanaan yang dikeluarkan pemerintah pusat serta dana bencana tahun 2007 sebesar Rp10 miliar yang tidak bisa dicairkan karena berbenturan dengan hukum. 2. Hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan metoda Importance Performance Analysis (IPA), maka penyebab munculnya SiLPA di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah variabel perencanaan yang buruk ternyata mendapat nilai prioritas yang perlu diperbaiki dengan nilai sebesar 82,35 persen. Menyusul kemudian faktor keterlambatan penyusunan dan penetapan APBD yang juga memiliki nilai prioritas yang sangat urgen diperbaiki dengan nilai sebesar 94,96 persen, sedangkan yang terakhir adalah variabel rendahnya serapan anggaran dan proses pengadaan barang/jasa yang berbelit-belit (kompleks) serta lama juga memiliki nilai prioritas yang harus diperbaiki dengan nilai sebesar 80,67 persen. Kemudian jika dilihat dari tingkat kepentingan (importance) menunjukkan bahwa indikator yang dianggap paling penting adalah indikator mengenai pengaruh kepala daerah, sedangkan indikator tidak optimalnya BPK dalam melakukan pemeriksaan dianggap cukup penting. Sementara jika dilihat dari tingkat kinerja (performance) bahwa indikator yang dinilai sangat baik adalah mengenai adanya kerjasama antara kepala daerah dan DPRD, sedangkan indikator jenis kegiatan dan cara pandang yang berbeda antara kepala daerah dengan DPRD dalam mengelola keuangan daerah dianggap kurang baik.
85
5.2 Implikasi Kebijakan Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka implikasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam hal ini adalah SKPD DPPKAD dan Bappeda perlu memperbaiki kinerja khususnya dibidang perencanaan anggaran. Dengan meningkatnya anggaran penerimaan dan mengurangi anggaran belanja sehingga angka SiLPA dapat ditekan. Karena besarnya selisih dari anggaran dan realisasi penerimaan merupakan faktor prioritas yang menjadi penyebab sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada perhitungan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus memperhatikan aspek perencanaan anggaran, ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD, serta kemudahan dalam proses pengadaan barang dan jasa terutama mengenai serapan anggaran.
5.3 Keterbatasan Untuk penelitian-penelitian selanjutnya penulis berharap perlu dilakukan perbaikan terhadap penelitian ini, sebab penelitian ini dilakukan dengan metoda survei, menggunakan kuesioner atau angket dan belum melakukan wawancara secara mendalam dan intens, sehingga kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil skor terhadap jawaban tertulis yang disampaikan oleh responden semata. Sekalipun penulis telah berusaha menyusun tesis ini dengan sebaik mungkin, namun penulis yakin dan menyadari bahwa masih terdapat kekurangan
86
dan kelemahan yang disebabkan karena terbatasnya kemampuan penulis dalam merujuk semua referensi dan informasi yang berkembang.
5.4 Saran Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 1. sebaiknya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dapat diminimalisir dengan menaikkan belanja daerah baik anggaran untuk belanja modal, belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa; 2. sebagai bentuk pengendalian, penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus sering dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu diperlukan analisis varians (selisih) agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya SiLPA dan tindakan antisipasi ke depan; 3. diharapkan bagi peneliti yang tertarik melakukan penelitian ini, dapat melakukan wawancara lebih intens dengan tim anggaran pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, guna meneliti dan mengetahui lebih jauh kinerja dari tim anggaran serta melakukan wawancara dengan bagian keuangan untuk mengidentifikasi alasan-alasan baik tertulis maupun lisan mengenai keterlambatan penyusunan dan penetapan APBD. Semakin ditekuni semakin baik. Oleh karena itu, diharapkan bagi yang tertarik melakukan penelitian dengan topik yang sama dan menelusuri permasalahan-permasalahan munculnya SiLPA agar diperoleh hasil yang lebih baik lagi serta memperoleh masukan kriteria-kriteria lain yang menjadi penyebab munculnya SiLPA pada perhitungan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang datang.
87
