VI KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya maka terkait pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Wosi Rendani dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Kawasan Hutan Lindung Wosi Rendani memiliki potensi biofisik berupa keanekaragaman flora dan fauna indemik khas Papua, terdapat aneka tumbuhan yang berkhasiat obat/herba, dan fisik kawasan yang sangat potensial untuk dikelola sebagai Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) dan Areal Edukasi Lingkungan, sebagai areal meditasi/mengasingkan diri sesaat,, karena memiliki Goa Alam Tembus/Unik, terdapat Air Terjun yang indah serta hamparan terjunan air tersebar secara parsial dan bertingkat – tingkat dalam kawasan, potensi pemanfaatan jasa lingkungan (sumber air bersih dan aliran air bersih) dan penyuplay aliran air bersih untuk kepentingan budidaya ikan pada Balai Benih Ikan (BBI) DKP Kabupaten Manokwari untuk mendukung penerimaan Retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manokwari di masa yang akan datang, serta potensi strategis kawasan bagi pemerintah daerah, nasional dan internasional bagi pengembangan Bandara Rendani Manokwari. 2. Berdasarkan hasil analisis data primer kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berinteraksi dengan kawasan HLWR, kontribusi tertinggi dari total pendapatan responden yaitu berasal dari pemanfaatan jasa seluruh kawasan hutan sebesar 88% atau 65% diantaranya bersumber dari pemanfaatan jasa lingkungan, pendapatan dari hasil tani dan ternak sebesar 2% serta pendapatan lainnya sebesar 10%. Interaksi masyarakat dengan kawasan HLWR terjadi dalam beberapa hal
antara lain; Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Pengambilan kayu pertukangan, Perburuan satwa,
pengambilan obatan herba, pengambilan jamur hutan,
pengambilan kayu bakar,
Pengambilan sayuran hutan (paku-pakuan),
pengambilan buah, Pengambilan Madu Hutan, Pengambilan jenis Ikan Air Tawar serta Pengambilan tanaman hias. 3.
Berdasarkan analisis Tugas Pokok dan Fungsi serta Wewenang pada
masing
masing SKPD Terkait, termasuk instansi teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari ditemukan bahwa pengelolaan kawasan HLWR belum terbangunnya koordinasi antar pihak sehingga konflik dalam pengelolaan sumber daya kawasan terjadi beberapa hal yaitu : Pertama ;
Adanya ketidakpastian mengenai status hukum kawasan (belum
ditetapkan sebagai Hutan Tetap) dari pihak Kementerian Kehutanan, sehingga banyak pihak ingin terlibat secara langsung untuk menduduki dan memanfaatkan kawasan dan pada sisi yang lain Pihak Pengelola Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari dirasakan belum memiliki kewenangan sepenuhnya tentang pengelolaan kawasan. Kedua
:
terkoordinasi
Adanya Tumpang Tindih Tupoksi serta kewenangan yang tidak dengan baik dijajaran SKPD Terkait Kabupaten Manokwari
sehingga mengarah pada penyalahgunaan kewewenangan yang mengutamakan kepentingannya terkait pengelolaan kawasan Hutan Lindung Wosi Rendani. Ketiga;
Adanya konflik kepentingan sumber daya hutan oleh banyak Pihak
Pengelola Dinas Kehutanan, Instansi Teknis Terkait dan Masyarakat Pemilik Hak Ulayat. Status kepatian hukum Kawasan Hutan Lindung Wosi Rendani
sampai saat ini
berfungsi sebagai kawasan hutan tetap, dengan mempertimbangkan :
134
(a) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang
Irian Barat No. 118/GIB/1969
Penunjukan Hutan Wosi Rendani Sebagai Hutan Lindung
Hydrology. (b) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan. (c) Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/RTRWK (2009 s/d 2029) sebagai Hutan Lindung Resapan Air. (d) Pemerintah Kabupaten Manokwari cq. Dinas Kehutanan diberikan kewenangan yang luas untuk ; (i) Pengusulan penunjukan terhadap semua fungsi kawasan (HP, HL, KPA/KSA dan Taman Buru), (ii) Pengusulan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) seperti untuk Masyarakat Adat, Penelitian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan kehutanan, Lembaga social keagamaan skala kabupaten/ kota dengan pertimbangan gubernur, (iii) Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan. 4. Hasil Analitical Hierarchi process (AHP) terhadap Alternatif Kebijakan Untuk Tujuan dan Fungsi Pengembangan Pengelolaan KPHL-WR setelah Pembentukan Kampung Pemekaran adalah Luas Kawasan HL. Wosi Rendani Dipertahankan dengan bobot 73,30%, dengan prioritas peranan Pelaku/Stakeholders sebesar 43% yaitu Pengelola/Dinhut didasarkan atas pengembangan pada prioritas Aspek Biofisik Kawasan sebesar 34,10% dan Aspek Interaksi, Partisipasi dan Pemberdayaan sebesar 35,80%, dengan menekankan pada 4 kriteria prioritas yaitu Landasan hukum, pemanfaatan jasa lingkungan dan usaha kepariwisataan, kompensasi dan pola kemitraan serta sarana home industry. Sedangkan hasil
135
Analitical Hierarchi process (AHP) terhadap Alternatif Kebijakan Penyelesaian Konflik Pengelolaan KPHL-WR setelah Pembentukan Kampung Pemekaran adalah Pemberdayaan Keberpihakkan Masyarakat (Empowering) sebesar 68% lebih besar dari Optimalisasi/Pengembalian Fungsi Kewenangan (Sharing) Pemangku
KPHL-WR
hanya
sebesar
32%.
Dengan
kriteria
Orientasi
Pengembangan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan dengan pola Kemitraan dan pola Kompensasi Hak Adat/Ulayat.
6.2. S a r a n Dalam rangka pengembangan pengelolaan kawasan Hutan Lindung Wosi Rendani, disarankan hal – hal sebagai berikut : 1. Agar pihak pengelola kawasan (instansi teknis) yaitu Dinas Kehutanan segera melakukan beberapa hal antara lain; Koordinasi teknis, penelusuran dokumen tata batas, pengusulan kawasan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kehutana Propinsi agar Peta Arahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung Wosi Rendani oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari desesuaikan dengan Peta Arahan RTRWK Manokwari (2009 s/d 2029) yaitu Peta Pola Pemanfaatan Ruang kawasan Hutan Lindung Wosi Rendani sebagai kawasan Fungsi Hutan Lindung Resapan Air tersebut dimediasi dan disekapati dalam Perda Propinsi Papua Barat tentang RTRW Propinsi sebagai kawasan Hutan Lindung.
Karena bagaimanapun atau
walaupun secara teknis pengusulan atau perubahan fungsi suatu kawasan kewenangan ada pada perangkat daerah kabupaten itu hanyalah bersifat pengusulannya, yang mempertimbangkan adalah Gubernur melalui telaahan Teknis Dinas Teknis/Kehutanan yang membidangi sebelum kemudian ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan tetap.
136
2. Keadaan Potensi Biofisik kawasan HLWR saat ini yang belum dioptimalkan dan belum tertata secara baik serta terancam kelestariannya, maka disarankan agar pihak Pengelola/Dinas Kehutanan segera melakukan atas dua hal yaitu ; (a)
Penguatan kepastian Kelola Hutan pada unit Kawasan HLWR dalam bentuk KPHL Model, serta Penyusunan Zonasi kawasan (Zona Inti, Zona Perlindungan, Zona Pemanfaatan dan Zona lainnya sesuai peruntukkan kawasan) serta membentuk penguatan kelembagaan masyarakat seperti ; Kelompok Pelestari Lingkungan (KPL), Kelompok Kader Rimba (KKR) dan Kelompok Kader Konservasi (K3) sebagai basis pertahanan operasional di lapangan.
(b)
Penataan atas perijinan pemanfaatan jasa lingkungan,
mengembangkan
usaha jasa kepariwisataan daerah dan optimalisasi pemanfaatan jasa hutan lainnya serta penertiban kawasan hutan untuk penyokong peningkatan retribusi PAD melalui pendekatan keberpihakkan masyarakat setempat (Empwering
Management)
dalam
berbagai
Pengembangan Hutan Kampung/Desa, dan
mediasi
usaha;
pola
Pola pengembangan Hutan
Kemasyarakatan (HKm) dengan wujud lainnya melalui pendekatan Pola Kemitraan dan Kompensasi Hak Ulayat serta Pola Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat. 3. Diperlukan koordinasi multi pihak antara instansi Teknis (Dinas Kehutanan), Instansi Teknis Terkait (BPKH, Dinas Kehutanan Propinsi, BAPPEDA, BLH dan Dinas PU, BPN) dan Masyarakat Pemilik Hak Ulayat untuk meninjau ulang tata letak kawasan dan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) lintas kabupaten, kesesuaian lahan menurut pembagian Wilayah DAS/Sub DAS, deliniasi kawasan sesuai Arahan Pola Pemanfaatan Ruang RTRWK Manokwari untuk diusulkan
137
menjadi tambahan luas kawasan HLWR yang optimal untuk menjamin pasokan Air Terjun maksimal dan Air Minum yang akan diusulkan menjadi ODTW ketiga Kota Manokwari setelah Taman Wisata Alam Gunung Meja dan Wisata Religi Pulau Mansinam yang letaknya cukup Strategis berada di Jantung Kota Manokwari.
138
