BAB. V. KESIMPULAN DAN SARAN
A.
Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka selanjutnya akan disampaikan kesimpulan sebagai berikut : 1.
Bahwa pengaturan mengenai peluang swasta dalam berinvestasi di bidang perkeretaapian sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, masih sangat membatasi peluang swasta untuk dapat berinvestasi secara langsung (sendiri-sendiri) dalam penyelenggaraan perkeretaapian atau masih bersifat tertutup dan monopolistik, disebabkan adanya kewajiban untuk melakukan kerjasama dengan Badan Penyelenggara yang sudah ada pada saat itu yaitu PT. Kereta Api (Persero) atau dengan kata lain tidak ada regulasi yang memberikan peluang atau kesempatan bagi swasta untuk dapat berinvestasi secara langsung (sendiri-sendiri) dalam penyelenggaraan perkeretaapian.
2.
Bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, maka peluang swasta atau badan usaha untuk berinvestasi di bidang penyelenggaraan perkeretaapian menjadi sangat terbuka lebar, karena swasta atau badan usaha telah diberikan peluang dan kesempatan yang seluasluasnya untuk dapat berinvestasi di bidang penyelenggaraan perkeretaapian baik secara langsung (sendiri-sendiri) maupun bekerjasama dengan badan usaha penyelenggara perkeretaapian. Dengan kata lain bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian telah menganut paradigma baru yaitu membuka kesempatan
138
yang seluas-luasnya bagi badan usaha atau swasta dalam penyelenggaraan perkeretaapian (bersifat terbuka) atau era multi operator. 3.
Bahwa pelaksanaan peluang investasi swasta dalam bidang penyelenggaraan perkeretaapian setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, belum dapat berjalan dengan baik, yang disebabkan oleh adanya hambatan, antara lain sebagai berikut : a.
belum berjalannya secara konsisten pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang berkenaan dengan upaya untuk mendorong tumbuhnya peluang swasta dalam berinvestasi di bidang penyelenggaraan perkeretaapian, khususnya kewajiban Pemerintah untuk menuntaskan pelaksanaan dari amanah ketentuan Pasal 214 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang menegaskan bahwa dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak UndangUndang ini berlaku (diundangkan pada tanggal 25 April 2007), penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian yang dilaksanakan oleh Badan Usaha dalam hal ini PT. Kereta Api Indonesia (Persero) serta penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atas Prasarana Perkeretaapian milik Pemerintah, wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian ini.
b.
Pelaksanaan iklim multi operator yang kondusif dalam penyelenggaraan perkeretaapian belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara konsisten oleh Pemerintah, khususnya penyelenggaraan perkeretaapian umum, yang hingga saat ini masih dilaksanakan oleh PT. Kereta Api Indonesia
139
(Persero) atau masih bersifat monopoli, baik melalui penugasan maupun melalui pemberian kewenangan tertentu dari Pemerintah. c.
belum adanya penyederhanaan pengaturan penyederhanaan persyaratan, tahapan/prosedur dan kepastian jangka waktu penyelesaiaan dalam proses pelaksanaan penetapan penyelenggara perkeretaapian dalam Peraturan Pemerintah
Nomor
56
Tahun
2009
tentang
Penyelenggaraan
Perkeretaapian dan peraturan pelaksanaannya, guna terciptanya kepastian dan kejelasan prosedur dalam berinvestasi di bidang penyelenggaraan perkeretaapian, karena penyiapan persyaratan, tahapan prosedur yang panjang serta belum jelasnya jangka waktu penyelesaian dari setiap tahapan atau prosedur bagi pihak swasta atau badan usaha akan menimbulkan ketidakpastian dalam berinvestasi serta dapat menimbulkan biaya tinggi, sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kurangnya minat swasta dalam berinvestasi di bidang penyelenggaraan perkeretaapian. d.
belum adanya regulasi baru di bidang perkeretaapian yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang memberikan kesempatan atau peluang bagi swasta atau badan usaha yang mempunyai kemampuan
sendiri
untuk
membiayai
seluruh
kegiatan
dalam
penyelenggaraan perkeretaapian umum untuk dapat ditetapkan sebagai penyelenggara perkeretaapian umum tanpa melalui proses pelelangan. e.
belum adanya pengaturan secara tegas dan spesifik di bidang perkeretaapian yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagai peraturan pelaksanaan
140
dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang membuka peluang pihak swasta atau badan usaha (yang bidang usahanya bukan sebagai badan usaha penyelenggara perkeretaapian) untuk dapat berpartisipasi seluas-luasnya dalam penyediaan infrastruktur di bidang perkeretaapian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna kereta api dengan biaya sepenuhnya dari pihak swasta itu sendiri, misalnya pengembang perumahan yang akan membangun stasiun di sekitar kawasan perumahannya
untuk
mempermudah
aksesibiltas
pengguna
jasa
transportasi kereta api.
B.
Saran Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka perlu disampaikan saran sebagai berikut : 1.
Peluang investasi swasta dalam penyelenggaraan perkeretaapian dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian tersebut, telah terbuka lebar dengan dianutnya prinsip multi operator dan bersifat terbuka dalam penyelenggaraan perkeretaapian, namun dalam pelaksanaan pengaturan peluang investasi swasta dalam penyelenggaraan perkeretaapian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian tersebut, masih ditemui banyak hambatan, sehingga diperlukan adanya konsistensi, dukungan dan komitmen yang kuat dari semua pihak baik dari Pemerintah maupun dari para pemangku kepentingan (stake holder) untuk mendorong
pelaksanaan
pengaturan
peluang
investasi
swasta
dalam
penyelenggaraan perkeretaapian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, guna terciptanya iklim peluang investasi swasta dalam penyelenggaraan perkeretaapian yang kondusif. 141
2.
Adapun upaya untuk menghilangkan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan peluang swasta dalam berinvestasi di bidang penyelenggaraan perkeretaapian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian beserta peraturan pelaksanaannya, maka : a.
perlu peran Pemerintah secara konsisten dan komitmen yang kuat untuk menjalankan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
yang
berkenaan
dengan
upaya
untuk
mendorong
tumbuhnya peluang swasta dalam berinvestasi di bidang penyelenggaraan perkeretaapian, khususnya kewajiban Pemerintah untuk menuntaskan pelaksanaan dari amanah ketentuan Pasal 214 ayat (2) yang dimaksudkan untuk menyesuaikan penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atas Prasarana Perkeretaapian milik Pemerintah dan dalam rangka memberikan kesempatan kepada Pemerintah memperbaiki kondisi PT. Kereta Api Indonesia (Persero), sehingga dengan adanya kejelasan status atau kedudukan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap penyelenggaraan perkeretaapian yang ada saat ini berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian beserta peraturan pelaksanaannya, termasuk kejelasan status kepemilikan aset di bidang perkeretaapian antara Pemerintah dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), akan memberikan kepastian hukum dan peluang yang sebesar-besarnya bagi badan usaha lain atau swasta yang berminat dalam berinvestasi dalam penyelenggaraan perkeretaapian umum, termasuk dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang ada saat ini (eksisting).
142
b.
perlunya dukungan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah untuk mendorong
dan
menumbuhkan
iklim
multi
operator
dalam
penyelenggaraan perkeretaapian, khususnya terhadap penyelenggaraan perkeretaapian umum yang ada saat ini, sehingga memberikan kesempatan atau peluang bagi badan usaha lain (BUMN, BUMD atau Swasta) untuk dapat berperan serta dalam berinvestasi di bidang penyelenggaraan perkeretaapian umum yang ada saat ini, baik prasarana perkeretaapian umum maupun sarana perkeretaapian umum. c.
perlu
adanya
penyempurnaan
pengaturan
yaitu
penyederhanaan
persyaratan, tahapan/prosedur dan kepastian jangka waktu penyelesaiaan dalam proses pelaksanaan penetapan penyelenggara perkeretaapian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan peraturan pelaksanaannya, guna terciptanya kepastian dan kejelasan prosedur dalam berinvestasi di bidang penyelenggaraan perkeretaapian; d.
perlu adanya regulasi baru di bidang perkeretaapian yaitu dalam Peraturan Pemerintah
Nomor
56
Tahun
2009
tentang
Penyelenggaraan
Perkeretaapian sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang memberikan kesempatan atau peluang bagi swasta atau badan usaha yang mempunyai kemampuan
sendiri
untuk
membiayai
seluruh
kegiatan
dalam
penyelenggaraan perkeretaapian umum untuk dapat ditetapkan sebagai penyelenggara perkeretaapian umum tanpa melalui proses pelelangan.
143
e.
perlu adanya pengaturan secara tegas dan spesifik di bidang perkeretaapian yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang membuka peluang pihak swasta atau badan usaha (yang bidang usahanya bukan sebagai badan usaha penyelenggara perkeretaapian) untuk dapat berpartisipasi seluas-luasnya dalam penyediaan infrastruktur di bidang perkeretaapian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna kereta api dengan biaya sepenuhnya dari pihak swasta itu sendiri, misalnya pengembang perumahan yang akan membangun stasiun di sekitar kawasan perumahannya
untuk
mempermudah
transportasi kereta api.
144
aksesibiltas
pengguna
jasa
