BAB 5 PENUTUP 5.1 Simpulan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada PT. BPR Syariah Karya Mugi Sentosa adalah bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan dan perlakuan akuntansi pada pembiayaan murabahah konsumtif yang diterapkan oleh PT. BPR Syariah Karya Mugi Sentosa. Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan adalah dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan pendekatan studi kasus. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara, pertama yaitu Direktur Utama PT. BPR Syariah Karya Mugi Sentosa, yaitu Bapak Drs. Ec. Didik Supardana. Kedua, adalah karyawan PT. BPR Syariah Karya Mugi Sentosa, untuk keamanan peneliti tidak mempublikasi nama karyawan yang bersangkutan. Ketiga adalah nasabah PT. BPR Syariah Karya Mugi Sentosa yang identitasnya dirahasiakan. Selain itu, peneliti juga menggunakan data sekunder, data sekunder diperoleh dari nasabah PT. BPR Syariah Karya yaitu berupa kuitansi realisasi al murabahah konsumtif, bukti penyerahan jaminan murabahah konsumtif dan bukti pelunasan piutang murabahah pada PT. BPR Syariah Karya Mugi Sentosa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka diketahui bahwa secara umum prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan oleh PT. BPR Syariah Karya Mugi Sentosa telah sesuai dengan PSAK 102
75
76
tentang murabahah. Namun, penyaluran pembiayaan murabahah konsumtif yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Karya Mugi Sentosa dirasa masih terdapat amanah dari Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang kurang sesuai. Akad murabahah konsumtif yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Karya Mugi Sentosa telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum murabahah. Kesepakatan awal sebelum akad menyepakati harga pokok, margin keuntungan dan denda. Penentuan harga pokok dan margin yang dilakukan sebelum akad telah sesuai dengan ketentuan PSAK 102 tentang karakteristik murabahah pada paragraf
9 dan 10. Sedangkan penentuan denda saat
kesepakatan tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 17/DSN-MUI/1X/2000
tentang nasabah
mampu
yang menunda-nunda
pembayaran point 5 menyebutkan bahwa sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dalam hal kesepakatan dalam akad mengenai pembiayaan murabahah konsumtif, baik penjual maupun pembeli mengungkapkan semua hal terkait dengan pembiayaan murabahah konsumtif. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada point 5. Selain itu, pernyataan ini juga sesuai dengan PSAK 102 tentang pengungkapan murabahah paragraf 40 dan 41 yaitu, baik penjual maupun pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah.
77
Cara penentuan margin keuntungan pada PT. BPR Syariah Karya Mugi Sentosa sebenarnya telah sesuai karena berdasarkan presentase, namun dilapangan perhitungan margin tidak berdasarkan dengan presentase melainkan hanya berdasarkan patokan pihak bank. Apabila bank menggunakan perhitungan keuntungan berdasarkan presentase maka telah sesuai dengan PSAK 102 paragraf 24, yang menyebutkan bahwa presentase keuntungan dihitung dengan perbandingan margin dan biaya perolehan aset murabahah. Berkaitan dengan pengenaan sanksi yang diberikan kepada nasabah yaitu denda (ta’zir), bank belum melakukan sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Karena bank menentukan besarnya denda saat kesepakatan sebelum akad dan tetap mengenakan denda jika nasabah tidak mampu melunasi denda. Karena jika merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 point 5 diketahui bahwa sanksi berupa denda adalah sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Jika nasabah belum/tidak mampu membayar angsuran bank akan memberikan keringanan jika nasabah meminta keringanan, keringanan yang diberikan adalah berupa pengurangan angsuran (elimimir) atau penjadwalan kembali lamanya jangka waktu angsuran. Ketentuan yang diberikan oleh bank ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah. Sedangkan masukknya denda kedalam dana sosial sudah benar karena sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.
78
17/DSN-MUI/IX/2000 point 6 yang menyebutkan bahwa dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Pelaksanaan murabahah konsumtif untuk pembelian barang dinilai tidak sesuai karena pada PT. BPR Syariah Karya Mugi Sentosa bank adalah penjual, dalam murabahah dimana bank sebagai penjual bank harus menyediakan pembiayaan dalam bentuk barang,
namun disini bank
menyediakan pembiayaan dalam bentuk uang. Pelaksanaan ini tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 point 4. Ada 2 kemungkinan jika nasabah membeli sendiri barang yang diperlukan, yaitu dengan kontrak urbun sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada point 7a atau dengan akad wakalah yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 10/DSNMUI/IV/2000 tentang wakalah. Pemberian ptotongan pelunasan taghan murabahah diperbolehkan selama tidak diperjanjikan di akad, ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional
MUI
No.
46/DSN-MUI/II/2005
tentang
potongan
tagihan
murabahah (khashm fi al murabahah). Pemberian potongan ini sesuai dengan fatwa tentang potongan tagihan murabahah, namun disini nasabah mengetahui adanya pemberian potongan tersebut berarti ini disepakati di awal. Dalam
hal
penyelesaian
masalah
yang
dikarenakan
penundaan
pembayaran yang disengaja bank memberi teguran berupa denda. Setelah denda diberikan namun nasabah belum juga membayar, bank akan melakukan musyawarah. Jika dalam musyawarah tidak terjadi kesepakatan pihak bank
79
akan melakukan penagihan kepada nasabah yang bersangkutan dengan menagih kerumah nasabah. Penagihan yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Karya Mugi Sentosa dirasa kurang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah penundaan dalam pembayaran pada point 2. 5.2 Saran Setelah peneliti menganalisis data-data yang telah diperoleh ada beberapa hal yang mungkin dapat dipertimbangkan terkait dengan penerapan pembiayaan murabahah konsumtif pada PT. BPR Syariah Karya Mugi Sentosa yaitu, pertama PT. BPR Syariah Karya Mugi Sentosa hendaknya tetap konsisten dalam menyesuaikan penerapan pembiayaan murabahah konsumtif yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang sesuai dengan Islam. Ini dimaksudkan agar semua kegiatan yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Karya Mugi Sentosa murni syariah dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, mengingat komitmen awal dari PT. BPR Syariah Karya Mugi Sentosa adalah menjadi bank yang sehat, tumbuh dan berkembang secara wajar dan sebagai bank yang rahmatul lil alamin. Selain itu, diharapkan PT. BPR Syariah Karya Mugi Sentosa menjadi bank yang amanah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua, peneliti berharap agar lebih banyak penelitian sejenis di bidang syariah mengingat kurangnya penelitian secara mendalam yang sesuai syariah serta peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan dapat dikembangkan lebih dalam sehingga hasil yang dihasilkan lebih maksimal.
