BAB 5 PENUTUP
1.1 Simpulan Sebagai bahan akhir penulisan skripsi yang memberikan masalah tentang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah, maka peneliti memberikan simpulan sebagai pertimbangan bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan pendapatan daerah. Adapun simpulan-simpulan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: 1.
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu wajarlah jika pemerintah pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
2.
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3.
Pendapatan daerah adalah pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.
4.
Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan apakah dapat meningkatan
59
60
pendapatan daerah Pemerintah Kota Surabaya dan bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah pada Pemerintah Kota Surabaya dari tahun 2011 sampai 2013. 5.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi lapangan, sedangkan teknik analisis data peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Tujuan dari teknik analisis data tersebut adalah dengan memberikan batasan serta mempermudah di dalam memecahkan masalah yang sedang diamati.
6.
Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan negara yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan imbangan pembagian sekurang-kurangnya 90% untuk Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan. Sebagian besar hasil penerimaan PBB tersebut diarahkan kepada pemerintah daerah sebagai pendapatan daerah yang setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
7.
Struktur organisasi di bidang pendapatan daerah terdapat kepala seksi pajak penerangan jalan dan parkir dan didalamnya terdapat koordinator pelayanan PBB, koordinator pendataan PBB, koordinator penilaian PBB, koordinator penetapan PBB, koordinator pelayanan porporasi. Koordinator perekaman data.
8.
Beberapa bidang yang bersangkutan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu bidang anggaran dan perbendaharaan memiliki sub bagian yaitu seksi anggaran pendapatan, seksi anggaran belanja, dan seksi
61
perbendaharaan. Bidang kas dan akuntansi memiliki sub bagian yaitu seksi kas, seksi akuntansi, dan seksi evaluasi & pelaporan. 9.
Prosedur penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yaitu: Semua pendapatan daerah dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, Bendaharaan penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke kas rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja, dan Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.
10. Target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2011 sampai 2013 adalah tahun 2011 targetnya Rp 710.000.000.000 dan realisasinya Rp 498.640.108.498 tingkat persentasenya 70,23%, tahun 2012 targetnya Rp 790.613.785.000 dan realisasinya Rp 572.292.265.076 tingkat persentasenya 72,39%, tahun 2013 targetnya Rp 732.456.308.000 dan realisasinya Rp 633.727.929.627 tingkat persentasenya 86,52%. Dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 meningkat cukup baik. 11. Perbandingan penerimaan Pajak Daerah lainnya dengan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 adalah penerimaan Pajak Daerah lainnya lebih tinggi daripada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. 12. Tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2011 sampai tahun 2013 kurang efektif karena dari tahun 2011 hingga 2013 belum mencapai 100%.
62
13. Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2011 sampai tahun 2013 menurun, karena di tahun 2011 kontribusinya 33,50%, di tahun 2012 kontribusinya 30,88%, dan di tahun 2013 kontribusinya 28,90%.
1.2 Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, makasebagai bahan pertimbangan agar tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah dapat lebih optimal maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut: 1.
Karena kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan daerah menurun dari tahun 2011 hingga 2013 maka Pemerintah Kota Surabaya lebih meningkatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah ada sehingga penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat lebih meningkat.
2.
Pendataan ulang Wajib Pajak Bumi dan Bangunan agar potensi-potensi baru atas Pajak Bumi dan Bagnunan dapat terdata dengan baik.
3.
Memberikan pengarahan kepada wajib pajak tentang pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan.
4.
Meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan pembayaran pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.
5.
Meningkatkan kinerja pelayanan petugas pada saat menerima pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak, hal tersebut untuk menghindari wajib pajak
63
mempunyai sikap malas untuk membayar pajak karena pelayanan yang kurang baik dari petugas pajak yang dapat berdampak pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. 6.
Peran serta media, seperti membuat iklan tentang membayar pajak tepat waktu dan memberikan motivasi agar wajib pajak tertarik untuk membayar pajak.
7.
Pemberitahuan kepada wajib pajak agar membayar tepat waktu, atas kesadaran wajib pajak.
8.
Door To Door (dari rumah ke rumah) hendaknya Pemerintah Kota Surabaya segera melakukan tindakan ini agar wajib pajak segera membayar Pajak terutang Bumi dan Bangunan.
9.
Mobling (mobil keliling) lebih berperan aktif ke wilayah-wilayah kelurahan yang ada di Kota Surabaya pada saat satu atau dua bulan sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
10. Dibentuknya sub seksi baru dalam bidang Pajak Daerah yang menangani khusus tentang PBB dan BPHTB, karena selama ini penanganan PBB dan BPHTB masih berada di bawah naungan seksi Pajak Parkir dan Penerangan Jalan. 11. Pemanggilan bagi wajib pajak yang tidak membayar Pajak lewat dari batas waktu yang ditentukan, dan diberikan penyuluhan atau informasi langsung dari pihak yang bersangkutan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan cara sangat bijaksana untuk menggugah hati dan pikiran wajib pajak tentang arti penting Pajak Bumi dan Bangunan.
64
12. Pemerintah Kota Surabaya bekerjasama dengan aparat daerah seperti Kelurahan dan Kecamatan. Demikian saran-saran yang dapat peneliti sajikan didalam mengatasi masalah yang ada. Semoga semua ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan peningkatan pendapatan daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di
Kota Surabaya, serta
dapat
mengurangi
timbulnya
permasalahan-permasalahan seperti kurangnya pemahaman arti Pajak Bumi dan Bangunan, manfaat dari penerimaan Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, dan tidak tercapainya target yang ditentukan Pemerintah Kota Surabaya setiap tahun.
