BAB VI PENUTUP 6.1. Simpulan Kajian tentang implementasi prinsip-prinsip university governance berlandaskan Tri Hita Karana di Universitas Mahasaraswati Denpasar menemukan: 6.1.1. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip University Governance 1. Pelaksanaan prinsip transparansi. Transparansi dalam konteks pendidikan tinggi berkaitan dengan kebutuhan untuk memberikan informasi tentang upaya dan kinerja lembaga pendidikan tinggi di berbagai bidang aktivitas yang dilakukan, serta informasi lainnya yang relevan dan berdampak signifikan pada kinerja perguruan tinggi secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Keterkaitan
antara
unsur-unsur
transparansi dengan nilai-nilai Tri Hita Karana, adalah: 1) Ketaatan dalam memberikan informasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 2) Kejujuran dalam memberikan informasi yang relevan, dan informasi
diberikan
sesuai
dengan
keadaan
sebenarnya
tanpa
disembunyikan; 3) Disiplin dalam memberikan informasi secara akurat dan tepat waktu; dan 4) Tanggung jawab. Mampu memberikan informasi dengan benar terkait pengelolaan sumber daya yang dipercayakan oleh pemangku kepentingan kepada universitas. Pelaksanaan prinsip transparansi di Universitas Mahasaraswati terlihat pada pemberian informasi tentang penerimaan mahasiswa baru, rekrutmen pegawai dosen dan non dosen, proses pengangkatan pejabat struktural, dan laporan pengelolaan dana universitas. Profil dan aktivitas Universitas Mahasaraswati dapat diketahui melalui website dengan 169
alamat http://unmas.ac.id. Pelaksanaan prinsip transparansi dalam hal keterbukaan di bidang keuangan dilakukan oleh Rektor Universitas Mahasaraswati terhadap yayasan, sementara pihak fakultas yang diwakili oleh dekan fakultas bertindak sebagai pendamping rektor. Laporan tahunan yang berisi laporan kinerja universitas dan laporan pengelolaan dana universitas yang disusun oleh Pimpinan Universitas hanya disampaikan kepada yayasan, tidak kepada stakeholder lainnya. 2. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan melalui sistem pelaporan tahunan dan dipublikasikan kepada masyarakat. Keterkaitan antara unsur-unsur akuntabilitas dengan nilai-nilai Tri Hita Karana, adalah: 1) Tanggung jawab, yaitu mampu mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada semua pemangku kepentingan; 2) Ketaatan. Melalui prinsip akuntabilitas dapat dipastikan bahwa pengambil keputusan telah melaksanakan kewajiban dengan mematuhi standar publik yang telah disepakati, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; 3) Kejujuran. Jujur dalam memberikan laporan terutama kejujuran dalam penggunaan sumber daya keuangan dan laporan yang diberikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; 4) Disiplin. Memberikan laporan secara tepat waktu. Prinsip akuntabilitas di Universitas Mahasaraswati ditunjukkan dengan adanya uraian tugas dan kewajiban dekan dan dosen di tingkat fakultas yang berpedoman pada statuta, adanya penilaian kinerja dosen yang melibatkan mahasiswa sebagai penilai, adanya proses pengawasan dan pelaporan kinerja yang dilakukan secara struktural. Sebagai bukti pelaksanaan prinsip akuntabilitas, Universitas Mahasaraswati menerbitkan buku laporan tahunan yang berisi tentang laporan kinerja universitas dan laporan pengelolaan dana universitas. Akan tetapi, buku laporan 170
tahunan ini hanya diperuntukkan bagi yayasan, bukan kepada semua stakeholder universitas. 3. Pelaksanaan prinsip responsibilitas Responsibilitas atau tanggung jawab mengacu kepada bertindak dengan cara yang tepat dalam menjalankan kewajiban yang berhubungan dengan suatu tugas. Responsibilitas mengacu kepada pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai dengan job description yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan prinsip responsibilitas memerlukan nilai-nilai yang berasal dari Tri Hita Karana, yaitu: 1) Tanggung jawab. Mampu mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada semua pemangku kepentingan; 2) Ketaatan. Melalui prinsip responsibilitas dapat dipastikan bahwa semua tugas dan kewajiban telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; dan 3) Disiplin. Melaksanakan tugas dan kewajiban secara tepat waktu. Pelaksanaan
prinsip
responsibilitas
di
Universitas
Mahasaraswati
ditunjukkan dengan adanya pedoman tertulis atas pembagian tugas di tingkat fakultas terkait dengan tugas dosen, tugas kepala program studi, karyawan, dan untuk mahasiswa. Bentuk lain pelaksanaan prinsip responsibilitas di Universitas Mahasaraswati adalah tanggung jawab sosial universitas yang diwujudkan dalam bentuk program layanan pengobatan gratis kepada masyarakat, program desa binaan, program bedah rumah, dan kegiatan sosial keagamaan dengan mengadakan Tirtayatra dan memberikan dana punia. 4. Pelaksanaan prinsip keadilan Prinsip keadilan dipromosikan melalui prinsip ekuitas, dimana setiap individu memiliki kesempatan yang sama. Dengan demikian ekuitas dalam pendidikan berarti memberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan terlepas dari umur, jenis kelamin, warna kulit, latar belakang sosial, latar belakang agama atau etnis, tempat tinggal, pendidikan 171
keluarga atau kondisi keuangan keluarga. Nilai-nilai Tri Hita Karana yang terkait dengan prinsip keadilan adalah ketaatan, yaitu taat untuk mengakui bahwa setiap orang memiliki hak sama di dalam memperoleh kesempatan dalam pendidikan. Prinsip keadilan di Universitas Mahasaraswati diwujudkan, antara lain, dalam bentuk pemberian kesempatan kepada perempuan untuk menjabat sebagai Rektor Universitas Mahasaraswati, dan pemberian reward and
punishment. Sedangkan keadilan dalam pemerataan pendidikan yang mengacu pada isu-isu kesempatan yang sama terhadap semua orang untuk mendapatkan pendidikan diwujudkan dalam bentuk pemberian beasiswa untuk mahasiswa berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu dalam hal biaya. 5. Pelaksanaan prinsip independensi Prinsip independensi (otonomi) terkait dengan kebebasan untuk mengelola
sendiri
lembaga
perguruan
tinggi
sebagai
pusat
penyelenggaraan Tridharma. Dalam konsep Tri Hita Karana, prinsip independensi (otonomi) membutuhkan nilai ketaatan dan tanggung jawab. Taat untuk mematuhi batasan-batasan kewenangan yang harus dilaksanakan
dan
mampu
mempertanggungjawabkan
pelaksanaan
kewenangan yang telah menjadi kewajibannya. Prinsip independensi (otonomi) di Universitas Mahasaraswati terkait dengan kebebasan untuk menunjuk pejabat kunci, menentukan kondisi pelayanan staf, bebas untuk menunjuk dosen, bebas untuk menerima pegawai, membuat keputusan tentang promosi, mengontrol penerimaan mahasiswa dan kurikulum akademik, kebebasan dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Namun demikian dalam menentukan persyaratan menjadi rektor mendapat campur tangan dari yayasan yang melakukan penurunan standar kualifikasi syarat kandidat rektor dari lektor kepala menjadi lektor. 172
6.1.2. Pelaksanaan Nilai-Nilai Tri Hita Karana Etos kerja berdasarkan ideologi Tri Hita Karana, dimensi parhyangan yang mengatur harmonisasi hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan dimensi pawongan yang mengatur harmonisasi hubungan antara manusia dengan manusia memunculkan nilai-nilai ketaatan, keadilan, kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Sedangkan dari dimensi palemahan yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan memunculkan nilai ketaatan, dan tanggung jawab. Prinsip keseimbangan hubungan dan tanggung jawab antara manusia dengan Tuhan (dimensi parhyangan) diwujudkan dalam bentuk aktivitas yang berhubungan dengan
pemujaan kepada Tuhan, seperti
pembangunan dan penyediaan tempat suci dan fasilitas keagamaan, serta penyelenggaraan peringatan hari raya keagamaan, sebagai perwujudan nilai ketaatan, keadilan, kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Prinsip keseimbangan hubungan dan tanggung jawab antar sesama manusia (dimensi pawongan) diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan mahasiswa, pemenuhan kebutuhan pegawai dosen dan nondosen, dan memberi kesempatan kepada perempuan untuk menjabat sebagai rektor. Dimensi palemahan berfungsi sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan, baik terhadap kondisi lingkungan di dalam universitas maupun lingkungan di sekitarnya (di luar universitas). Pelaksanaan dimensi palemahan di Universitas Mahasaraswati diwujudkan dalam bentuk pembangunan kampus yang sesuai dengan tri angga, dan Universitas Mahasaraswati memiliki serta menerapkan sistem Manajemen Lingkungan.
173
6.1.3. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip University Governance Berlandaskan Tri Hita Karana Pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dilandasi oleh nilai-nilai Tri Hita Karana di Universitas Mahasaraswati menggunakan sistem kepercayaan, dimana pimpinan universitas dipandang sebagai individu yang memiliki pemikiran dan perilaku yang baik, serta bekerja secara sukarela dengan mengabdikan diri sebagai pengayah di Universitas Mahasaraswati. Oleh karena itu seluruh sivitas akademika meyakini kejujuran pengabdian yang dimiliki oleh pimpinan universitas. Bentuk pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang lain adalah acara
Open House yang diprogramkan oleh Rektor Universitas Mahasaraswati. Acara open house merupakan perwujudan dimensi pawongan, yaitu menjaga harmonisasi hubungan antara manusia dengan manusia. Manfaat dari acara
open house ini adalah mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Prinsip responsibilitas atau
tanggung jawab terkait dengan
pelaksanaan tugas atau kewajiban. Pelaksanaan prinsip responsibilitas sebagai perwujudan dimensi pawongan di Universitas Mahasaraswati diwujudkan dengan memenuhi kebutuhan mahasiswa, kebutuhan pegawai dosen dan non-dosen, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial universitas berupa program layanan pengobatan gratis bagi masyarakat, program desa binaan dan program bedah rumah. Konsep tanggung jawab sosial universitas menekankan pada dua unsur, yaitu keharmonisan hubungan antara universitas dengan masyarakat (pawongan) serta keharmonisan hubungan universitas dengan lingkungan (palemahan). Dalam konsep Tri Hita Karana, prinsip keadilan yang menekankan persamaan derajat diatur di dalam dimensi pawongan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama. Di Universitas Mahasaraswati prinsip keadilan diwujudkan, antara lain, dalam bentuk pemberian kesempatan kepada 174
perempuan
untuk
menjabat
sebagai
Rektor
Universitas
Mahasaraswati. Sedangkan keadilan dalam pemerataan pendidikan yang mengacu pada isu-isu kesempatan yang sama terhadap semua orang untuk mendapatkan pendidikan diwujudkan dalam bentuk pemberian beasiswa untuk mahasiswa berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu dalam hal biaya, dipahami sebagai perwujudan ajaran yang ada di dalam ideologi
Tri Hita Karana tentang Empat Kebajikan Yang Luhur terdiri atas: cinta kasih (maitri), penuh perhatian terhadap yang menderita (karuna), mengampuni (upeksa), dan bersimpati terhadap yang berprestasi (mudita). Pelaksanaan prinsip independensi dalam konsep Tri Hita Karana, terkait dengan dimensi pawongan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama. Dalam menjaga keharmonisan, segala bentuk kegiatan harus menghormati hak-hak setiap individu, termasuk menghormati kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu untuk menentukan kehidupannya. Karena setiap individu berhak dan layak memperoleh hak dan kewajiban yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: pelaksanaan
prinsip-prinsip
university
governance
di
Universitas
Mahasaraswati dilandasi oleh nilai-nilai budaya Tri Hita Karana sebagai kearifan lokal di Bali.
6.2. Implikasi Teoritis Pelaksanaan prinsip-prinsip university governance yang efektif mendorong pengambilan keputusan lebih baik dan penggunaan sumber daya secara efisien, serta memperkuat akuntabilitas untuk pengelolaan sumber daya universitas. Pelaksanaan prinsip-prinsip university governance yang efektif ditandai dengan pengawasan yang kuat, yang memberikan tekanan penting untuk meningkatkan kinerja peguruan tinggi/universitas dan menanggulangi korupsi, serta dapat meningkatkan manajemen yang mengarah ke implementasi yang lebih efektif dari cara-cara yang dipilih, 175
pelayanan yang lebih baik, dan, pada akhirnya, hasil yang lebih baik. Namun demikian, prinsip-prinsip university governance dapat terlaksana dengan baik apabila nilai-nilai dan standar etika tertanam dan menjadi dasar semua kebijakan, prosedur, dan tindakan, serta perilaku pribadi dari semua staf dan stakeholder universitas. Nilai-nilai ini dapat diperoleh dari kearifan lokal dimana universitas berada. Nilai-nilai mewakili apa yang penting bagi manusia. Semua kelompok manusia mengembangkan norma-norma dan nilai-nilai. Setiap individu membawa nilai-nilai kemanapun individu pergi, termasuk ke tempat kerja. Ketika individu berada di tempat kerja, nilai-nilai menjadi motivator internal untuk melakukan hal yang terbaik dan memperkuat karakter dan moralitas yang baik. Nilai-nilai kemanusiaan memiliki peran penting di tempat kerja dan praktek karyawan sebagai etos kerja dan mantra untuk kesuksesan ekonomi. Etos kerja menyebabkan karyawan yang datang untuk menikmati pekerjaan menjadi bahagia dan puas. Karyawan juga mengembangkan perasaan kesetiaan dan keterikatan terhadap organisasi, sehingga tercipta tata hubungan yang harmonis. Teori stakeholder menyiratkan bahwa di dalam mengelola hubungan di antara stakeholder, manajer harus merumuskan dan menerapkan proses yang memenuhi semua kelompok yang memiliki kepentingan dalam bisnis tanpa
mengorbankan
stakeholder
harus
salah
satu
diperhatikan.
kepentingan. Manajer
tidak
Semua
kepentingan
dibenarkan
untuk
mengutamakan salah satu kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan stakeholder, maka manajer harus menemukan cara agar kepentingankepentingan ini bisa berjalan bersama-sama, sehingga dapat dibuat nilai lebih untuk setiap stakeholder. Oleh karena itu keputusan yang diambil oleh manajer harus mengedepankan keadilan terhadap semua stakeholder, sehingga tercipta tata hubungan yang baik, yang menyebabkan korporasi dapat bekerja secara efektif dan efisien. 176
Tata hubungan dalam konsep stakeholder dapat dianalogikan dengan tata hubungan dalam konsep Tri Hita Karana yang mempercayai bahwa setiap gerak langkah kehidupan manusia merupakan konsepsi hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Dari konsepsi hubungan Tri Hita Karana ini dapat diidentifikasi nilai ketaatan, kejujuran,
keadilan, disiplin, dan
tanggung jawab yang sangat bermanfaat bagi keberhasilan pelaksanaan prinsip-prinsip university governance. Oleh karena itu, prinsip-prinsip university governance dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, ketika kerangka university governance telah mengatur hubungan antara universitas dengan stakeholder, baik internal dan eksternal, yang diwujudkan dalam bentuk pembagian hak, wewenang, dan tanggung jawab dalam mengarahkan dan mengendalikan jalannya universitas, termasuk aturan dalam berinteraksi di antara stakeholder universitas, serta merinci aturan dan prosedur dalam membuat keputusan tentang kebijakan universitas untuk menentukan tujuan dan cara mencapai tujuan universitas yang telah ditetapkan dengan cara yang terkoordinasi.
Hubungan pimpinan universitas dan manajemen dengan
stakeholder harus ditandai dengan kejujuran, keadilan, disiplin, dan tanggung jawab; dan hubungan dengan pemerintah harus ditandai dengan komitmen untuk ketaatan. Kejujuran, keadilan, disiplin, tanggung jawab, dan ketaatan merupakan nilai-nilai yang melekat pada diri setiap individu dan tidak dibentuk oleh organisasi. Nilai-nilai ini, khususnya di Bali, dibentuk dan diwariskan secara turun temurun melalui ideologi Tri Hita
Karana sebagai kearifan lokal di Bali. Dengan demikian dapat dipahami bahwa nilai-nilai Tri Hita Karana dapat dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan prinsip-prinsip university governance. Karena, nilai-nilai Tri
Hita Karana mampu mengarahkan perilaku individu pengelola Universitas Mahasaraswati untuk melaksanakan prinsip-prinsip university governance 177
dengan baik dan benar sehingga tercipta good university governance. Sebagaimana diungkapkan oleh Wiana (2007), bahwa falsafah Tri Hita
Karana yang menekankan pada teori keseimbangan menyatakan bahwa masyarakat Hindu cenderung memandang diri dan lingkungannya sebagai suatu sistem yang dikendalikan oleh nilai keseimbangan dan diwujudkan dalam bentuk perilaku. Nilai-nilai yang diperoleh individu dari lingkungan budayanya dapat membentuk perilaku individu, termasuk membentuk perilaku
individu
dalam
melaksanakan
prinsip-prinsip
university
governance. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsipprinsip university governance di Universitas Mahasaraswati dilandasi oleh nilai-nilai Tri Hita Karana. Penelitian ini mengidentifikasi nilai-nilai yang diperlukan
untuk
melaksanakan
prinsip
transparansi,
akuntabilitas,
responsibilitas, keadilan, dan independensi (otonomi), yaitu nilai ketaatan, kejujuran, keadilan, disiplin, dan tanggung jawab. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putera dan Supartha (2013) yang menemukan bahwa budaya Tri Hita Karana berpengaruh terhadap budaya organisasi di lembaga universitas.
Tri Hita Karana sebagai kearifan lokal di Bali telah mengarahkan perilaku sivitas akademika Universitas Mahasaraswati untuk melaksanakan prinsip-prinsip university governance. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryadi dan Kusnendi (2010) yang menemukan bahwa tinggi rendahnya aktualisasi perilaku ilmiah, edukatif dan religius di kalangan sivitas akademika dipengaruhi oleh kuat lemahnya nilai-nilai kearifan lokal, dalam hal ini budaya Sunda. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, keadilan, dan independensi (otonomi), 178
telah
mengantarkan
Universitas
Mahasaraswati
sebagai
perguruan tinggi yang bermutu. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilyas dan Rafiq (2012:178) yang menunjukkan bahwa disiplin, kesadaran sosial, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan organisasi, dan hasil penelitian Todorović (2013:52) yang menunjukkan ada korelasi dan dampak penerapan
prinsip-prinsip
tata
kelola
perusahaan
terhadap
kinerja
perusahaan.
6.3. Implikasi Manajerial Meskipun penelitian ini memiliki banyak keterbatasan, tetapi penelitian ini telah menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip
university governance dapat dilandasi oleh nilai-nilai Tri Hita Karana. Implikasi manajerial yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian tersebut adalah: Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati telah menetapkan pelaksanaan lomba Tri Hita Karana Award yang diikuti oleh seluruh unit usaha yayasan dan mewajibkan sivitas akademika untuk melakukan persembahyangan setiap hari dengan tujuan untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai
Tri Hita Karana. Mengingat bahwa nilai-nilai Tri Hita Karana bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip university governance, alangkah baiknya jika pelaksanaan lomba Tri Hita Karana Award
dan
aktivitas persembahyangan dapat ditingkatkan. Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati telah menetapkan bahwa lahan dan bangunan kampus Universitas Mahasaraswati digunakan secara bersama-sama oleh seluruh unit usaha yang dimiliki oleh yayasan baik tingkat TK, SD,SMP, SMA/SMK, Akademi, Sekolah Tinggi dan Universitas, dikarenakan keterbatasan lahan yang dimiliki oleh yayasan. Meskipun hingga saat ini penggunaan lahan dan bangunan secara bersama belum menimbulkan perbenturan kepentingan karena semua pihak berkomitmen 179
untuk menjaga harmonisasi hubungan berdasarkan nilai-nilai Tri Hita
Karana, namun demikian mengingat pengembangan universitas dan mengantisipasi jumlah mahasiswa yang semakin banyak dimasa yang akan datang, alangkah baiknya jika pihak yayasan dapat mencari lahan baru yang dapat digunakan secara mandiri oleh Universitas Mahasaraswati. Yayasan telah memberikan otonomi sebagai bentuk prinsip independensi terhadap universitas, dan itu dirasakan oleh pihak rektorat sangat baik. Mengingat pemberian otonomi sangat dibutuhkan dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka akan lebih baik apabila pemberian otonomi tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, sehingga dapat memberikan kepastian dan tidak menimbulkan keraguraguan bagi universitas dalam mengambil keputusan. Rektor Universitas Mahasaraswati melaksanakan acara Open House adalah untuk menampung keluhan dan masukan atas semua kegiatan universitas akuntabilitas
sebagai serta
bentuk
pelaksanaan
perwujudan
dimensi
prinsip
transparansi
pawongan
yaitu
dan
menjaga
harmonisasi hubungan antara manusia dengan manusia. Maka semua pihak akan mendapatkan manfaat positif dari acara open house ini jika pihak Rektorat dapat menindak lanjuti kesepakatan-kesepakatan yang muncul dari acara open house ini. Rektor menetapkan, bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial universitas di Universitas Mahasaraswati diwujudkan dalam bentuk program layanan pengobatan gratis bagi masyarakat, program desa binaan, program bedah rumah, dan kegiatan sosial keagamaan dengan mengadakan Tirtayatra dan memberikan dana punia. Mengingat pelaksanaan program tanggung jawab sosial universitas yang berkelanjutan diharapkan dapat membentuk kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan terpeliharanya kelestarian lingkungan sekitar, maka akan lebih baik jika pelaksanaan 180
program tanggung jawab sosial universitas ini dapat dikembangkan dan ditingkatkan penyelenggaraannya.
6.4. Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian Mendatang Penelitian ini menemukan bahwa konsep Tri Hita Karana selaras dengan konsep stakeholder sehingga nilai-nilai yang teridentifikasi dari ideologi Tri Hita Karana dapat dijadikan sebagai landasan pelaksanaan prinsip-prinsip university governance. Penelitian ini belum mengkaji apakah nilai-nilai Tri Hita Karana mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pelaksanaan prinsip-prinsip university governance. Oleh karena itu terbuka peluang untuk melakukan penelitian lanjutan terkait adanya dugaan pengaruh nilai-nilai Tri Hita Karana terhadap peningkatan pelaksanaan prinsip-prinsip university governance.
181
182
