Bab 5 Dinamika Merger BPR BKK

Bab 5 Dinamika Merger BPR BKK 5.1. Perkembangan BPR BKK Pada tahun 1969 pasca gerakan G 30'S PKI, kemiskinan masyarakat semakin meningkat, kemudian muncul pemikiran untuk mendirikan lembaga penyedia modal masyarakat di pedesaan. Pada mulanya BPR BKK adalah BKK yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II se Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan modal awal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dengan modal awal tersebut, BKK akhirnya berkembang menjadi seperti saat ini. Perkembangan BKK dipengaruhi oleh potensi daerah, organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia. Hal yang sangat menarik untuk diamati yaitu, adanya tanggapan serta dukungan materiil maupun non materiil dari masyarakat terhadap keberadaan BKK. Dukungan materiil berupa penempatan dana dari masyarakat di BKK, sedangkan dukungan non materiil yaitu membantu menjaga nama baik BKK. Gambaran tersebut di atas, merupakan titik awal dimulainya dinamika perkembangan BPR BKK. Pada tahun 1975-1979 merupakan masa mempertahankan kelembagaan, tahun 1979-1981 masa rehabilitasi, tahun 1981-1985 tumbuh dan proses menjadi Perusahaan Daerah, tahun 1986-1980 pemantapan kelembagaan, dan pada tahun 19912004 pilihan menjadi lembaga keuangan atau bank, dan yang terakhir dilakukan merger di setiap Kabupaten/kota. Dinamika perkembangan BPR BKK melalui tujuh tahap perkembangan yang ditampilkan dalam tabel 5-1. Sejalan dengan perkembangan perekonomian di Jawa Tengah dan perkembangan dunia usaha, kehadiran BPR BKK di tengah-tengah masyarakat ekonomi lemah sangatlah strategis. Berangkat dari pemikiran inilah Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah bersama dengan DPRD memantapkan status kelembagaan BKK menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kuat dan terpercaya.

87

Pengembangan Bank Lokal dengan Merger

Tabel 5-1 Tahap Perkembangan Kelembagaan BPR BKK Tahap 1 2

Periode 1970 - 1975 1975 - 1979

3 4

1979 - 1981 1981 - 1986

5 6

1986 - 1989 1991 - 2004

7

2005 - 2009

Keterangan:

Keterangan Pembukaan Unit BKK Masa Mempertahankan Kelembagaan BKK (Survival of The Fitest) Rehabilitasi Bertumbuh dan Pelembagaan (Perusahaan Daerah) Konsolidasi dan Diversifikasi Pilihan Menjadi BPR/Alternatif Kelembagaan (Badan Hukum) Gelombang Merger/Mega Merger BPR BKK

Tahap 1 s/d 4 lihat Patten R.H & Rosengard,J.K : 1991, hal 26-34 Tahap 5 & 6 lihat Sunarto H : 2007, hal 93

Untuk memperkuat kelembagaan tersebut perlu dilakukan penggabungan (merger), meskipun sebelumnya BPR BKK telah mempunyai payung hukum yaitu Perda No. 11 Tahun 1981. Perda tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Mendagri dengan SK No.581.053.3/884, tanggal 17 Desember 1981, diundangkan dalam lembaran daerah Jawa Tengah No. 107 tanggal 24 Desember 1981 seri D No. 103. Dengan terbitnya perda tersebut kelembagaan BKK berubah status dari proyek menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagai BUMD maka lembaga tersebut menjadi lembaga penyetor laba ke kas daerah. Setelah BPR BKK menjadi BUMD maka mempunyai 2 peran; peran pertama sebagai agen penggerak perekonomian, peran kedua sebagai lembaga penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan semakin berkembangnya perekonomian dan tumbuhnya bank perkreditan rakyat serta lembaga keuangan mikro lainnya maka BPR BKK menyesuaikan diri menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR BKK). Dalam perkembangannya muncul beberapa permasalahan mengenai permodalan dan semakin ketatnya persaingan, maka dengan berbagai pertimbangan dari pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten melakukan beberapa penelitian dan studi banding untuk persiapan merger.

88

Bab 5 | Dinamika Merger BPR BKK

5.1.1. Bentuk Badan Hukum BPR BKK Untuk mengetahui bentuk perusahaan atau bentuk yuridis (bentuk hukum perusahaan) khususnya tentang badan usaha milik pemerintah daerah, dapat dikemukakan ketentuan pasal 4 ayat (1) UU No. 5 tahun 1962 yang menyebutkan perusahaan daerah didirikan dengan peraturan daerah atas kuasa Undang-undang ini, sedangkan modal untuk keseluruhan atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan (pasal 2) sehingga pertanyaannya adalah bagaimanakah status kelembagaan BPR BKK sebagai lembaga keuangan di pedesaan Jawa Tengah. Selain status kelembagaan BPR BKK selalu dinamis, peran dan fungsinya selalu berubah-ubah, tergantung dari perda yang berlaku saat itu. Sejarah awal berdirinya BKK adalah untuk memberantas pengijon dan rentenir yang ada di pedesaan. Oleh sebab itu di setiap ibu kota kecamatan dibentuk lembaga kredit non bank bernama Badan Kredit Kecamatan (BKK). Pasca gerakan 30 September 1965 Indonesia dilanda kemiskinan, dimana suhu politik memanas, para pemegang kekuasaan saling mencurigai. Dalam kondisi yang serba sulit, Gubernur Jawa Tengah (Munadi) mencoba menggugah masyarakat Jawa Tengah untuk bangkit membangun perekonomian yang sedang terpuruk melalui gerakan Modernisasi Desa (Modes) dengan mendirikan BKK di setiap ibukota kecamatan. Sebanyak 510 BKK didirikan di Jawa Tengah, yang pada saat itu BKK tidak mempunyai status kelembagaan. Baru pada tahun 1981, BKK menjadi lembaga yang berstatus hukum berdasarkan Perda 11 tahun 1981 dengan status sebagai Perusahaan Daerah (PD). Dengan lahirnya Undang-Undang perbankan Nomor 7 tahun 1992, sebanyak 350 dari 510 BKK dinaikkan statusnya dari lembaga non bank, menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hal tersebut dilakukan dalam rangka melindungi lembaga dengan payung hukum sekaligus untuk efisiensi dan pemenuhan modal BPR BKK yang berasal dari APBD terhadap lembaga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

89


5.1.2. Dinamika Kelembagaan BKK Pencanangan merger BPR BKK di Jawa Tengah dimulai, dari 350 BPR BKK mandiri dimerger menjadi 35 BPR BKK Kabupaten/Kota. Pelaksanaannya secara bertahap per kabupaten/kota dalam rangka meminimalisasi gejolak atau dinamika yang timbul. Adapun alur sejarah perkembangan BPR BKK yang dimulai dari BKK disajikan pada diagram 5-1 berikut, Diagram 5-1 Dinamika Perkembangan BPR BKK (1970-2005)

Dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 20 tahun 2002, mendorong lembaga untuk lebih mandiri dan profesional, sehingga membuka kreativitas bagi direksi dan karyawan. Campur tangan pemerintah daerah sebagai pemegang saham sudah mulai berkurang, profesionalisme pengurus dan karyawan lebih diutamakan. Pada tabel 5-1 mengenai tahap perkembangan kelembagaan PD BPR BKK dan diagram 5-1 tentang dinamika perkembangan BPR BKK di Jawa Tengah memberikan gambaran singkat mengenai dinamika kelembagaan Perusahaan Daerah BPR BKK yang akan dibahas mulai sub bab berikut, serta dalam penulisannya ditulis BPR BKK. Pendirian BKK berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tidak memenuhi persyaratan dalam Undangundang Nomor 5 tahun 1962 maupun Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang antara lain memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk mendirikan perusahaan daerah (pasal 59 ayat 1), sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan UU No. 5 tahun 1962.

90


Karena adanya larangan pendirian bank baru masih berlaku yang tidak memberikan ijin pendirian bank, maka status BKK bukan badan hukum dan merupakan lembaga keuangan bukan bank (other financial intermediares) yaitu sebagai lembaga keuangan yang hanya memberikan kredit dan tidak diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat. Akan tetapi, dalam prakteknya BKK yang belum berstatus sebagai bank dalam operasionalnya melakukan hal yang sama persis dengan BPR BKK yang sudah berstatus bank, hal ini karena alasan historis, sudah terlanjur sejak awal berdiri.

Gambar 5-1. Peresmian Kantor BKK Ungaran tahun 1978

Untuk lebih meningkatkan peran BKK, maka status BKK ditetapkan dengan Peraturan Daerah No 11 tahun 1981, sehingga BKK merupakan Badan Usaha Milik Daerah (pasal 3) maka terdapat perbedaan dalam menggunakan istilah yaitu: • Perusahaan Daerah, digunakan dalam UU No. 5 tahun 1962 dan UU No. 5 tahun 1974 • Badan Usaha Milik Daerah, digunakan dalam Perda No. Gambar 5-2. Kondisi pelayanan di loket 11 tahun 1981. kantor BKK pada tahun 1981 Walaupun terjadi perbedaan, BKK secara jelas sudah berbentuk badan hukum karena telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.

91


Kondisi pelayanan BKK pada tahun 1981 masih sangat sederhana sekali, hal tersebut disebabkan kurangnya perhatian pemerintah daerah selaku pemegang saham. Hal itu terjadi karena saat itu belum ada pembagian persentase saham untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Sehingga terkesan saling menyerahkan tanggung jawabnya, dan terkesan tidak profesional. Tetapi setelah ada pembagian persentase modal, maka pemerintah provinsi dan kabupaten saling berlomba untuk setor modal. Ketentuan mengenai BKK dapat dirubah statusnya menjadi BPR jika memenuhi persyaratan (pasal 58) UU No 10 tahun 1998. Sedangkan jangka waktunya adalah 5 (lima) tahun. Dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 memberikan alternatif bentuk hukum bagi BPR BKK antara lain berupa: 1. Perusahaan Daerah (PD) 2. Koperasi 3. Perseroan Terbatas dan lembaga lain yang sah Bagi BKK yang telah ditetapkan bentuk hukumnya adalah Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Pendiriannya berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1962 dan Undang-undang No. 5 tahun 1974. Bagi BPR swasta banyak memilih berbentuk hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1995. Khusus untuk BPR yang berbadan hukum Koperasi jumlahnya relatif lebih sedikit, namun apapun bentuk hukum dari BPR telah memberikan arti dalam perkembangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, di satu sisi BPR sebagai lembaga keuangan yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana, di sisi lain terdapat hubungan hukum antara bank dengan nasabah yang meliputi hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan, dan hubungan kehati-hatian. 5.2. BPR BKK Kabupaten Semarang Pra Merger Kondisi kesehatan BPR BKK sebelum merger masih variatif. Hal tersebut terjadi karena kwalitas SDM yang mengelola tidak sama. Potensi daerah ikut mempengaruhi perkembangan bank dan tingkat kesehatan BPR BKK pra merger. Lemahnya pengawasan menjadi pelengkap tidak meratanya perkembangan BPR BKK pra merger.

92


5.2.1. Tingkat Kesehatan Pra Merger BPR BKK se Kabupaten Semarang Kondisi umum tingkat kesehatan PD BPR BKK Jawa Tengah dari 224 unit, 24 persen tidak sehat dan kurang sehat; sementara BPR Non BKK dengan jumlah 366 unit, 20 persen adalah tidak sehat dan kurang sehat. Terdapat 48 persen PD BPR BKK yang sehat (lihat Tabel 1-2). Sebelum merger 9 BPR BKK Kabupaten Semarang yang akan melakukan merger dilakukan audit dan evaluasi oleh akuntan publik dengan hasil sebagai berikut: Tabel 5-2. Tingkat Kesehatan BPR BKK Kabupaten Semarang Pra Merger No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nama PD BPR BKK UNGARAN PD BPR BKK KLEPU PD BPR BKK BANYUBIRU PD BPR BKK BAWEN PD BPR BKK BRINGIN PD BPR BKK SUMOWONO PD BPR BKK AMBARAWA PD BPR BKK JAMBU PD BPR BKK TUNTANG

Nomor Ijin Bank Indonesia/ No. Kep. Menkeu RI Kep-325/KM.13/1991 (8/10/91) Kep-327/KM.17/1993 (14/5/91) Kep-326/KM.13/1991 (8/10/91) Kep-325/KM.13/1991 (8/10/91) Kep-330/KM.13/1991 (8/10/91) Kep-329/KM.13/1991 (8/10/91) Kep-32/172/KEP/DIR (14/10/99) Kep-328/KM.13/1991 (8/10/91) Kep-32/179/KEP/DIR (14/5/99)

Tingkat Kesehatan Sehat Sehat Cukup Sehat Cukup Sehat Cukup Sehat Cukup Sehat Cukup Sehat Cukup Sehat Cukup Sehat

Berdasarkan tabel 5-2, bahwa sebelum dilakukan merger dari 9 BPR BKK di Kabupaten Semarang tidak semuanya sehat, dua BPR BKK dinyatakan sehat, 6 BPR BKK dinyatakan cukup sehat dan 1 BPR BKK tidak sehat. Fakta tersebut menunjukan bahwa BPR BKK yang sehat sebelum merger hanya dua dari Sembilan (22%). Berdasarkan simulasi, merger akan menyelamatkan PD BPR BKK Ambarawa (tidak sehat) dengan pengorbanan bagi PD BPR BKK yang sehat, sehingga pasca merger berpeluang tingkat kesehatan cenderung ke modalnya yaitu cukup sehat. 5.2.2. Dasar Hukum Merger BPR BKK Berangkat dari pemikiran awal dan pembicaraan yang dilakukan Bupati Semarang dengan Kabag. Perekonomian dan Direktur BPR BKK Ungaran sebelum merger, mengenai masalah penyimpangan yang terjadi di BPR BKK Ambarawa. Muncul pemikiran untuk menggabungkan 9 BPR BKK

93


di Kabupaten Semarang menjadi satu dan berkantor pusat di Ungaran. Yang menjadi pertanyaan saat itu apakah dasar hukum untuk melakukan penggabungan (merger) tersebut. Untuk mewujudkan rencana Bupati Semarang untuk melakukan merger terhadap 9 BPR BKK se Kabupaten Semarang ke BPR BKK Ungaran perlu ada landasan hukum yang mangaturnya. Koordinasi Kabag. perekonomian dengan bagian hukum Kabupaten Semarang menemukan beberapa dasar hukum yang bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan merger 9 BPR BKK se Kabupaten Semarang. Adapun dasar hukum dimaksud (diurutkan menurut urutan tahun bukan urutan perundangan): 1. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 278/KMK/01/1989 tentang peleburan usaha bank, yang diperbarui tanggal 26 Februari 1993, tentang tata cara merger, konsolidasi dan akuisisi. 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) (Bab VII, pasal 102-109). 3. Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 1998, (pasal 4-pasal 6) tentang tatacara merger, konsolidasi, dan akuisisi perusahaan. 4. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 (pasal 28 ayat 1 dan ayat 2, yaitu merger, konsolidasi, dan akuisisi harus mendapatkan ijin dari Pimpinan Bank Indonesia, adapun tatacaranya diatur dengan peraturan pemerintah. 5. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan akuisisi bank. 6. Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang persyaratan dan tatacara merger, konsolidasi, dan akuisisi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Berdasarkan 6 dasar hukum tersebut maka keinginan Bupati Semarang untuk melakukan merger 9 BPR BKK di Kabupaten Semarang ada dasar hukumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rencana merger 9 BPR BKK se Kabupaten Semarang bisa dilanjutkan. 5.2.3. Inisiatif Merger Tahun 2003 Menindak lanjuti keinginan Bupati Semarang untuk melakukan merger terhadap 9 BPR BKK guna mengatasi penyimpangan yang terjadi pada bulan Mei 2003 yang dilakukan oleh salah satu direktur

94


BPR BKK Ambarawa, Bupati Semarang bersama dengan Kabag Perekonomian bertekad untuk melakukan merger terhadap 9 BPR BKK. Karena kalau tidak dilakukan merger, BPR BKK Ambarawa diancam akan ditutup oleh Bank Indonesia. Kepala Bagian Perekonomian melakukan dialog dengan para direktur untuk mencari jalan keluar, inisiatif merger ini memancing gejolak dalam tubuh lembaga. Tabel 5-3

No 1

Inisiatif dan Dinamika Pra Merger BPR BKK Ungaran Tahun 2003 Nama BPR BKK

Jumlah Direktur 2

2

PD BPR BKK UNGARAN PD BPR BKK KLEPU

3

PD BPR BKK BAWEN

1

4

PD BPR BKK TUNTANG PD BPR BKK BRINGIN PD.BPRBKK SUMOWONO PD.BPRBKK AMBARAWA PD BPR BKK BANYUBIRU PD. BPR BKK JAMBU

1

5 6 7 8 9

1

1 1 1 1 1

Dinamika yang Terjadi . Berinisiati dan sepakat untuk di merger . Menolak, mohon merger diundur menunggu kabupaten lain. . Berinisiati dan sepakat untuk dimerger. . Menolak merger, akhirnya diwajibkan . Jadwal merger minta diundur . Sepakat dimerger karena banyak kasus . Sepakat dimerger karena banyak kasus . Tidak menjawab/tidak memilih . Sepakat merger kapan saja

Sumber: Data diolah dari BPR BKK Ungaran

Dari tabel 5-3 dapat disajikan grafik mengenai kesepakatan merger 9 Direksi BPR BKK Kabupaten Semarang sebagai berikut:

95


Grafik 5-1.

Kesepakatan Merger 9 Direksi BPR BKK Kabupaten Semarang

2 Dir/20% menolak Merger

1 Dir/10%Tidak menjawab

7 Dir/70% Sepakat Merger

Sumber : Bagian Perekonomian, Kab.Semarang

Dari tabel 5-3 dan grafik 5-1 dapat dilakukan analisa bahwa dalam pencetusan atau inisiatif merger tidak berjalan mulus, dari 10 direktur, 7 direktur atau 70 persen berinisiatif dan sepakat untuk merger, 2 Direktur atau 20 persen menolak, 1 tidak berinisiatif. Dari analisis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pra merger inisiatif merger BPR BKK Ungaran tidak semulus yang dibayangkan, timbul beberapa dinamika dan beda pendapat dari sebagian stakeholder. Selain alasan banyaknya penyimpangan, inisiatif merger juga berdasarkan pada tidak cukupnya jumlah karyawan yang ada untuk mengisi struktur organisasi yang sudah dibakukan, karena rata-rata personilnya BPR BKK dibawah 10 orang. Supaya lebih jelas disajikan struktur organisasi BPR BKK sebelum merger.

96


Grafik 5-2. Struktur Organisasi BPR BKK Sebelum Merger Dewan Pengawas (Ka Perekonomian & Camat)

Direktur BPR BKK

Kabag Pemasaran

Kabag Pelayanan

Seksi Dana

Seksi Pembukuan

Seksi Kredit

Seksi Umum/ Personalia

Seksi Kas

Seksi Humas

SPI

5.2.4. Motivasi Merger 9 BPR BKK se Kabupaten Semarang Strategi merger bank di Indonesia mulai populer sejak tahun 1997, saat itu krisis melanda Bank Umum di Indonesia, pasca krisis banyak bank umum yang masuk ke pasar Bank Perkreditan Rakyat (BPR), situasi tersebut membuat ketidaknyamanan operasional BPR termasuk BPR BKK di Kabupaten Semarang, sehingga timbul persaingan yang tidak sehat dan banyak penyelewengan. Oleh karena itu Bupati Semarang bersama dengan Kabag. Perekonomian tetap bertekad melakukan merger terhadap 9 BPR BKK yang ada di Kabupaten Semarang. Motivasi dilakukannya merger BPR BKK se Kabupaten Semarang adalah lemahnya kualitas SDM, lemahnya permodalan, in efisiensi pembiayaan dan tidak efektifnya pengawasan.

97


1. Lemahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia sangat membantu perkembangan bank. Sumber daya manusia yang kompeten harus didukung pula dengan integritas yang bisa dipertanggungjawabkan, karena kedua hal tersebut saling berkaitan. Tabel 5-4

No

Latar Belakang Pendidikan Pegawai 9 BPR BKK se Kabupaten Semarang Tahun 2004

Pendidikan pegawai

30 April 2004 3

Persentase (%) 2,48

1

Berpendidikan S2

2

Berpendidikan S1

37

30,58

3

Berpendidikan D3

10

8,27

4

Berpendidikan SLTA

61

50,40

5

Berpendidikan SLTP

7

5,79

6

Berpendidikan SD

3

2,48

121

100

Jumlah

Sumber : data diolah dari BPR BKK Ungaran

Berdasarkan data pada tabel 5-4, terlihat bahwa SDM BPR BKK se Kabupaten Semarang masih lemah, karena sebagian besar berpendidikan SLTA (50,40%). Untuk meningkatkan kemampuan SDM dengan mengirim staf ikut pelatihan. Kalau tidak melakukan merger, bank belum bisa memanfaatkan anggaran 5 persen dari total BTK untuk pendidikan, karena 5 persen dari biaya tenaga tersebut tidak mencukupi untuk mengirim SDM ke tempat-tempat pelaksana pelatihan. Biaya pelatihan mahal, sehingga anggaran 5 persen biaya tenaga tidak cukup, padahal tidak bisa diakumulasi dengan anggaran tahun berikutnya. Dengan demikian, proses peningkatan kualitas SDM terhambat karena biaya tidak mencukupi. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi merger untuk meningkatkan kualitas SDM BPR BKK. Program peningkatan kualitas SDM tidak bisa berjalan karena anggaran biaya pendidikan tidak mencukupi karena masih unit mandiri.

98


2. Lemahnya Permodalan Untuk bisa bersaing, bank harus memiliki modal yang kuat. Hal tersebut selain untuk mengatasi persaingan pasar, untuk meningkatkan jangkauan pelayanan, juga untuk mengantisipasi peraturan dari Bank Indonesia mengenai Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) bank dan pemenuhan (Capital Adequacy Rasio) CAR Bank. Untuk mendukung pernyataan tersebut disajikan posisi modal BPR BKK se Kabupaten Semarang sebelum merger dilakukan, yaitu sebesar Rp 2.747.497.000,- yang terinci sebagai berikut: Tabel 5-5. Modal 9 BPR BKK se Kabupaten Semarang Tahun 2004 No 1

BPR BKK BPR BKK Ungaran

Modal (Rp.000) 1.071.135

Ratio CAR (%) 17,58

2

BPR BKK Klepu

447.147

9,90

3

BPR BKK Bawen

215.050

6,97

4

BPR BKK Tuntang

210.170

7,29

5

BPR BKK Bringin

178.050

6,73

6

BPR BKK Sumowono

203.100

7,30

7

BPR BKK Ambarawa

(221.000)

(11,40)

8

BPR BKK Banyubiru

217.060

7,45

9

BPR BKK Jambu

207.040

7,96

2.527.752

-

Jumlah Sumber : BPR BKK Ungaran

Dari tabel 5-5 tersebut dapat dianalisa, dari 9 BPR BKK di Kabupaten Semarang yang ratio CAR nya lebih dari 8 persen hanya 2 BPR BKK yaitu BPR BKK Ungaran dan BPR BKK Klepu. Enam BPR BKK modalnya kurang dari 8, 1 BPR BKK yaitu BPR BKK Ambarawa modalnya minus. Salah satu penyebab minusnya modal BPR BKK Ambarawa adalah terjadinya penggelapan dana Antar Bank Aktiva (ABA) sebesar Rp 2.751.485.000,-. Setelah diadakan pengusutan dan penyitaan sisa harta hasil penggelapan harta milik bank oleh direktur sebagian modal bisa kembali. Selain itu ada kebijakan dari Bank Indonesia untuk menggunakan cadangan tujuan untuk menutup kekurangan modal. Modal masih tetap minus Rp 221 juta rupiah. Dari analisis

99


tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar BPR BKK di Kabupaten Semarang modalnya lemah, sebagian BPR BKK ratio CARnya kurang sehat. 3. In Efisiensi Pembiayaan Salah satu motivasi yang mendorong dilakukan merger BPR BKK se Kabupaten Semarang yaitu terjadinya in efisiensi pembiayaan, diantaranya gaji Direksi dan Badan Pengawas. Pemborosan itu terjadi karena jumlahnya yang tidak seimbang dengan asset bank. Asset bank Rp.63 milyar dikelola oleh 10 Direktur dan 18 Badan Pengawas. Untuk unit mandiri Ungaran dikelola 2 Direktur dengan asset Rp.23,5 milyar. Sedangkan untuk 8 unit mandiri yang lainnya dikelola 1 direktur karena assetnya kurang dari Rp.15 milyar. Untuk lebih rincinya disajikan tabel sebagai berikut: Tabel 5-6. Asset, Direksi dan Badan pengawas BPR BKK se Kabupaten Semarang sebelum merger N0

BPR BKK

Asset (000)

Direksi (orang)

Banwas (orang)

1

BPR BKK Ungaran

23.579.106

2

2

2

BPR BKK Klepu

11.712.110

1

2

3

BPR BKK Bawen

3.763.100

1

2

4

BPR BKK Tuntang

3.225.120

1

2

5

BPR BKK Bringin

3.909.100

1

2

6

BPR BKK Sumowono

3.907.200

1

2

7

BPR BKK Ambarawa

6.489.207

1

2

8

BPR BKK Banyubiru

7.453.100

1

2

9

BPR BKK Jambu

4.456.110

1

2

10

18

Jumlah

68.494.153

Sumber : BPR BKK Ungaran

Dari tabel 5-6, dapat dilakukan analisa sebagai berikut BPR BKK yang berasset di atas 23,5 milyard diurus oleh 2 orang Direktur dan 2 orang Banwas masih wajar dan masih efesien, tetapi kalau BPR BKK yang berasset dibawah 5 milyar diurus oleh tiga orang pengurus tidak efesien, maka yang terjadi adalah pemborosan biaya gaji Direktur dan Badan Pengawas. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa motivasi merger

100


BPR BKK yaitu untuk mengurangi terjadinya in efesiensi yang diakibatkan pembayaran gaji Direktur dan Badan Pengawas. 4. Tidakefektifnya Pengawasan Praktek operasional bank yang terjadi di BPR BKK sebelum merger yaitu adanya raja-raja kecil yang muncul dari kekuasaan mutlak yang dilakukan oleh para direktur dan pejabat lainnya. Intervensi dari penguasa daerah semakin menambah tidak efektifnya pengawasan, diantaranya adanya tekanan untuk para birokrat untuk menjadi Badan Pembina. Intervensi kekuasaan politik terhadap bank, akan berdampak pada penyimpangan-penyimpangan yang bisa mengakibatkan turunnya tingkat kesehatan bank. Lemahnya pengawasan menyebabkan terjadinya penyimpangan ABA sebesar Rp 2.751.485.000,- yang dilakukan oleh Direktur BPR BKK Ambarawa, sehingga BPR BKK Ambarawa terancam akan ditutup oleh Bank Indonesia. Hal tersebut terjadi karena tidak efektifnya pengawasan. Untuk memperjelas tidak efektifnya pengawasan tersebut disajikan tabel Badan Pembina dan Pembina Teknis yang tidak efektif sebagai berikut: Tabel 5-7. Asset, Investasi Modal, Badan Pembina, Pembina Teknis BPR BKK se Kabupaten Semarang No

Keterangan

1

Asset (Rp.000)

2

Investasi Modal (Rp.000)

3 4

Badan Pembina (orang) Pembina Tehnis (orang)

Pofil

Pengawasan

68.494.153

-

2.747.497

-

5 orang 2 orang

Tidak efektif Tidak efektif

Sumber: BPR BKK Ungaran

Dari tabel 5-7 tersebut di atas dapat dilakukan analisa sebagai berikut, dengan asset bank sebesar Rp.68,49 milyar dan investasi modal sebesar Rp.2,74 milyar melibatkan 5 personil Badan Pembina dan 2 Pembina Tehnis dari BPD. Tambahan personil tersebut tidak efektif, karena secara yuridis tidak diakui keberadaannya oleh Bank Indonesia. Badan Pembina dan Pembina Tenis tidak bisa efektif melakukan pembinaan karena personilnya berasal dari para birokrat dan pegawai BPD yang setiap harinya telah sibuk dengan kegiatan pokoknya, sehingga hasil pembinaanya tidak efektif terbukti penyimpangan relatif tidak diketahui.

101


Berdasarkan analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi melakukan merger yaitu untuk mendapatkan SDM yang berkualitas, memperkuat modal bank, melakukan efisiensi dan mengefektifkan pengawasan. Dalam penelitian ini yang telah mengkaji, menganalisis dan menyimpulkan motivasi merger BPR BKK Ungaran kualitas rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), lemahnya modal, efesiensi honor pengurus dan mengefektifkan pengawasan. Temuan ini apabila dipadukan temuan dari Zakir Mahmud (dalam Lay, Marbun et al. 2010: 93) yang menyatakan bahwa merger merupakan satu bentuk strategi perusahaan (coorporate strategy) dalam mencapai tujuan jangka panjang dengan cara mentranformasikan batas perusahaan perbankan (boundaries of firm). Secara rasional motivasi merger memaksimalkan laba dan meminimalkan biaya (to maximize profit and minimize cost) efisiensi dan meminimalkan penyelewengan/ mengefektifkan pengawasan. Berdasarkan fakta hasil penelitian ini dan teorinya Zahir Mahmud maka temuan ini mendukung teorinya Zahir Mahmud. 5.2.5. Polemik Bank Indonesia dan Gubernur wujud Dinamika Pra Merger Inisiasi merger BPR BKK Ungaran oleh Bupati Semarang kemudian diusulkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Pimpinan Bank Indonesia Semarang menimbulkan beberapa polemik di media massa. Karena Gubernur Jawa Tengah tidak setuju kalau BPR BKK Kabupaten Semarang dimerger. Sebelum proses merger disepakati sering terjadi perbedaan pendapat antara Gubernur Jawa Tengah (Mardiyanto) dengan Pimpinan Bank Indonesia Semarang (Muryono) serta DPRD Kabupaten Semarang (Hog Young) di media massa. Gubernur Jawa Tengah tetap menolak BPR BKK Kabupaten Semarang dimerger, tetapi Bank Indonesia minta BPR BKK Kabupaten Semarang harus dimerger, kalau tidak BPR BKK Ambarawa akan ditutup karena modalnya habis. 5.2.6. Studi Banding ke BI Surabaya Perbedaan pendapat antara Bank Indonesia dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Ketua Badan Pembina Provinsi) merupakan sebuah dinamika yang wajar terjadi. Salah satu solusinya adalah melakukan studi banding ke wilayah pengawasan Bank Indonesia yang telah melakukan merger. Akhirnya disepakati dibentuk tim studi banding. Tim tersebut terdiri dari Direksi BPR BKK Ungaran, Wakil 102


Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, wakil Pemerintah Provinsi Jateng, wakil dari BPD Jateng dan Bank Indonesia. Studi banding dipilih Bank Indonesia Surabaya yang telah melakukan merger BPR Jawa Timur, hasilnya akan dimanfaatkan sebagai salah satu referensi untuk melakukan merger. Sebagai kesimpulan, setelah melalui beberapa diskusi dan adu argumentasi akhirnya disepakati untuk melakukan merger BPR BKK Kabupaten Semarang ke BPR BKK Ungaran. 5.3. Proses Merger Setelah ada kata sepakat untuk melakukan merger BPR BKK Kabupaten Semarang ke BPR BKK Ungaran maka tahapan pertama dalam proses merger yaitu mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam RUPS tersebut diputuskan tentang siapakah yang akan melakukan tahapan-tahapan proses merger BPR BKK Kabupaten Semarang. Pada akhirnya dibentuklah panitia merger yang ditambah konsultan dari Akuntan Publik. Selain pembentukan panitia merger diputuskan pula struktur organisasi yang akan digunakan BPR BKK hasil merger, sebagai berikut: Grafik 5-3. Skema Struktur Organisasi BPR BKK Hasil Merger RUPS

BADAN PENGAWAS

DIREKSI

KABID PEMASARAN

KABID PELAYANAN

KABID UMUM & PERS

KASI DANA

AKUNTANSI

KASI UMUM & HUMAS

KASI KREDIT

PELAPORAN

KASI PERSONALIS

PINCAB

KASI DANA

PINCAB

KASI KREDIT

KASI DANA

PINCAB

KASI KREDIT

KASI DANA

PINCAB

KASI KREDIT

KASI DANA

KASI KREDIT


103


5.3.1. Panitia Merger 9 BPR BKK Kabupaten Semarang Panitia hasil keputusan RUPS yang akan melaksanakan tahapan-tahapan yang harus di tempuh. Fenomena tersebut terus berkembang, Pemerintah Kabupaten Semarang yang mendapat tugas sebagai pengawasan dalam pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh tim panitia dan konsultan yang berasal dari akuntan publik. Tahapan pertama yang dilakukan oleh panitia yaitu inventarisasi permasalahan dan memahami dinamika yang terjadi di lingkungan BPR BKK yang akan melakukan merger. Adapun permasalahan dan dinamika yang perlu diperhatikan yaitu, 1. Adanya beberapa BPR BKK yang sehat yang dapat menjadi bider dan sepakat untuk di merger 2. Yang kedua adanya BPR BKK yang kurang sehat dan tidak sehat sebagai target untuk dimerger. Undang-undang No. l0 tahun 1998 dan Keputusan Direksi Bank Indonesia 32/52/KEP/DIR, tanggal 14 Mei 1999 yang mengatur persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi dan akuisisi BPR. Selain itu pemerintah daerah masih bisa melakukan penambahan langkah-langkah penggabungan tersebut. Adapun susunan kepanitiaan merger BPR BKK Ungaran sebagai berikut:

Tabel 5-8. Panitia Merger BPR BKK se Kab. Semarang Komposisi Panitia No 1. 2.

Nama Drs. Sugeng,M.Si Drs.Husen

Jabatan Kepanitiaan

Jabatan Kedinasan

Ketua Wakil Ketua

Kabag BUMD Pengawas

3.

Joko Priyanto

Sekertaris

Pengawas BPD

4.

H. Zarul,SH,M.Si

Anggota

Dirut

5.

Slamet Widodo,A.Md

Anggota

Dirum

Sumber : Bag. Perekonomian Kab.Semarang (2004)

104


5.3.2. Sosialisasi Rencana Merger Untuk mengurangi gejolak di lingkungan karyawan maka sebelum merger dilakukan, panitia merger melakukan sosialisasi di lingkungan karyawan, melalui forum pembinaan yang disampaikan oleh Bupati Semarang. Dalam forum tersebut diberi kesempatan kepada karyawan untuk menyampaikan pendapat dan usulannya. Setelah beberapa karyawan dan direktur menyampaikan pendapatnya, disimpulkan pada intinya karyawan setuju untuk dilakukan merger, akan tetapi tidak ada pemutusan hubungan kerja dan tidak ada penurunan gaji. 5.3.3. Kesepakatan Direksi Melakukan Merger Setelah sosialisasi dilakukan oleh Bupati Semarang yang dikemas dalam kegiatan pembinaan karyawan BPR BKK se Kabupaten Semarang, maka diikuti gerakan kesepakatan merger para direksi, meskipun persetujuan merger sifatnya terpaksa. Pada pasca kesepakatan merger disepakati ada beberapa hal yang masih mengganjal dan meminta supaya proses merger diundur waktunya. Sebenarnya ada beberapa direktur yang tidak secara tulus menyetujui rencana merger, khawatir kalau tidak terpilih kembali menjadi direktur, meskipun saat direktur tersebut menjabat manajemen yang diterapkan tidak sehat. Selain itu direktur BPR BKK saat menjadi unit mandiri direksi sangat berkuasa dan tidak ada yang mengontrol, karena peran Badan Pengawas belum maksimal. Oleh sebab itu, kesepakatan merger merupakan solusi terbaik untuk menata manajemen supaya bank menjadi sehat dan bisa terwujudnya kelembagaan BPR BKK yang semakin solid. Kesepakatan tersebut diambil dari suara terbanyak, karena 7 Direksi sepakat merger maka diputuskan proses merger berjalan terus. 5.3.4. Kesepakatan Pemegang Saham Menambah Modal Sebelum dilakukan merger hampir 66,67 persen BPR BKK di Kabupaten Semarang modalnya kurang dari 8 persen, bahkan BPR BKK Ambarawa modalnya minus sehingga dilakukan pengawasan khusus oleh Bank Indonesia. Adanya penyimpangan di BPR BKK Ambarawa, terjadi gejolak dan turunnya kepercayaan masyarakat. Direktur BPR BKK Ambarawa diproses secara hukum, karena adanya penyimpangan yang mengakibatkan modal menjadi minus.

105


Berdasarkan penelitian yang lakukan, sebagian besar BPR BKK di Kabupaten Semarang sebelum dilakukan merger mengalami kekurangan modal. Merger antar BPR BKK di Kabupaten Semarang merupakan salah satu pilihan, yang menjadi permasalahan apabila tidak dilakukan merger, maka BPR BKK Ambarawa akan ditutup oleh Bank Indonesia. Pada BPR BKK Ambarawa CAR nya minus, secara operasional statusnya dibekukan. Untuk menghindari supaya tidak ditutup oleh Bank Indonesia, maka para pemegang saham harus menyetorkan modal, supaya CAR nya lebih dari 8 persen. Salah satu solusi yang harus dilakukan adalah penambahan modal dari para pemegang saham. Kondisi CAR dari 9 BPR BKK Kabupaten Semarang yang akan melakukan merger dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 5-9.

Posisi Rasio CAR BPR BKK se Kabupaten Semarang Dalam Proses Meger tahun 2004 Jumlah Posisi CAR

Frekuensi

Presentase (%)

No 1.

Minus

1

11,11

2.

Kurang dari 8 %

6

66,67

3.

Lebih dari 8%

2

22,22

9

100,00

Jumlah

Sumber : Bag. Perekonomian Kab, Semarang

Dari tabel 5-9 dapat dilakukan analisa, dari 9 BPR BKK di Kabupaten Semarang yang akan melakukan merger: 1 BPR BKK modalnya minus (BPR BKK Ambarawa), 6 BPR BKK (BPR BKK Bawen, BPR BKK Bringin, BPR BKK Tuntang, BPR BKK Banyubiru, BPR BKK Jambu, dan BPR BKK Sumowono) modalnya kurang dari 8 persen, sehingga perlu penambahan modal. Sedangkan BPR BKK Klepu dan BPR BKK Ungaran modalnya di atas 8 persen. Alternatif yang bisa digunakan untuk induk merger yaitu, BPR BKK Klepu atau BPR BKK Ungaran dengan CAR lebih dari 8 persen. Dapat disimpulkan bahwa pada saat akan merger BPR BKK Kabupaten Semarang masih perlu penambahan modal karena sebagian besar BPR BKK di Kabupaten Semarang modalnya kurang dari 8 persen.

106


5.3.5. Penetapan Calon Pengurus Bank Hasil Merger Dalam RUPS penetapan Direksi dan Badan pengawas ada satu permasalahan yang dilematis, di mana semua direktur merasa mempunyai hak untuk memimpin bank hasil merger. Untuk menyelesaikan masalah tersebut panitia merger mengajukan semua direktur untuk dilakukan uji kompetensi di Bank Indonesia (fit and proper test). Dari seluruh calon Direksi dan Badan Pengawas yang diajukan hanya lulus 2 orang calon Direksi dan 2 calon Badan Pengawas. Peran Bank Indonesia menjadi sangat penting dalam memberikan rekomendasi pengurus bank hasil merger. Bank Indonesia menuntut bank harus sehat. Bank yang sehat merupakan indikator utama keberlanjutan dari bank. Dua orang calon Direktur dan dua orang calon Badan Pengawas yang lulus fit and proper test kemudian ditetapkan sebagai pengurus bank hasil merger. 5.3.6. Rancangan Pengajuan Ijin Merger Setelah memilih pengurus, tahapan selanjutnya adalah membuat rancangan ijin merger. Proses perijinan merger dimulai dari penyusunan rancangan pengajuan ijin merger yang kemudian dikirim ke Bank Indonesia dengan dilampiri rancangan perubahan akte pendirian dan rancangan rencana kerja. Penyusunan rancangan merger membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Setiap langkah dikonsultasikan ke Bank Indonesia, agar rancangan yang diajukan ke BI pusat tidak ditolak. Rancangan merger yang diajukan ke Bank Indonesia memuat namanama BPR BKK yang akan dimerger. Rancangan perubahan status kantor PD. BPR BKK se Kabupaten Semarang menjadi BPR BKK Ungaran hasil merger ditampilkan pada tabel 5-10. Sembilan unit BPR BKK mandiri dimerger menjadi BPR BKK Ungaran. BPR BKK UNGARAN berubah statusnya dari kantor mandiri menjadi kantor pusat. Beberapa dasar yang digunakan sebagai alasan BPR BKK Ungaran untuk kantor pusat merger adalah sebagai berikut: 1. Melihat perkembangan selama 5 (lima) tahun terakhir BPR BKK Ungaran telah berkembang sehat dan wajar. 2. Potensi daerahnya memungkinkan untuk dikembangkan. 3. Letaknya berada di ibukota Kabupaten Semarang.

107


Tabel 5-10. Rancangan Merger BPR BKK se Kabupaten Semarang No

Nama Lama

Status

1

PD BPR BKK UNGARAN

Berubah

2

PD BPR BKK KLEPU

Berubah

3

PD BPR BKK BAWEN

Berubah

4

PD BPR BKK TUNTANG

Berubah

5

PD BPR BKK BRINGIN

Berubah

6

PD.BPRBKK SUMOWONO

Berubah

7

PD.BPRBKK AMBARAWA

Berubah

8

PD BPR BKK BANYUBIRU

Berubah

9

PD. BPR BKK JAMBU

Berubah

Rencana Nama Baru BPR BKK UNGARAN KANPUS BPR BKK UNGARAN CAB KLEPU BPR BKK UNGARAN CAB BAWEN BPR BKK UNGARAN CAB TUNTANG BPR BKK UNGARAN CAB BRINGIN BPR BKK UNGARAN CAB SUMOWONO BPR BKK UNGARAN CAB AMBARAWA BPR BKK UNGARAN CAB BANYUBIRU BPR BKK UNGARAN CAB JAMBU

Sumber: Data diolah dari BPR BKK Ungaran

5.3.7. Rancangan Perubahan Akte Pendirian BPR BKK Ungaran Status dan tempat kedudukan BPR BKK yang dimerger masih tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 20 Tahun 2002. Pasal 45 Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2002 sudah menyesuaikan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi Bank serta Surat Keputusan Bank Indonesia No. 32/52/ KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat. Dengan berubahnya status dan tempat kedudukan PD. BPR BKK Ungaran menjadi pusat bank hasil merger harus dilakukan perubahan akte pendiriannya. Adapun pokok-pokok perubahan akte pendirian BPR BKK Ungaran hasil merger adalah: 1. Sembilan Kantor BPR BKK di wilayah Kabupaten Semarang di merger menjadi satu dengan tetap mempertahankan BPR BKK UNGARAN sebagai kantor pusat dan 8 (delapan) BPR BKK lainnya menjadi kantor cabang. 2. Tempat Kedudukan BPR BKK UNGARAN hasil merger berada di Jl. Moh. Yamin No.1 Ungaran, Kecamatan Ungaran, Kabupaten 108


Semarang sebagai kantor pusat dan memiliki kantor cabang serta kantor pelayanan kas/kantor kas di wilayah kecamatan Kabupaten Semarang. 3. BPR BKK Ungaran hasil merger membuka kantor cabang baru di wilayah kecamatan-kecamatan di Kabupaten Semarang yang belum ada kantor cabangnya. 4. Modal dasar BPR BKK Ungaran hasil merger ditetapkan sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah). 5.3.8. Rancangan Rencana Kerja BPR BKK Hasil Merger Dalam penyusunan rancangan merger harus disertakan rancangan Rencana kerja BPR BKK Ungaran hasil merger yang diarahkan untuk mencapai sasaran sebagai berikut: a. Memperkuat struktur permodalan yang disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. b. Melakukan cost reduction sehingga mampu meningkatkan efisiensi biaya, pada akhir tahun buku berikutnya. c. Meningkatkan total aset akhir tahun merger mencapai target yang ditentukan yang dilakukan melalui peningkatan penghimpunan dana simpanan masyarakat pedesaan yang masih belum digarap secara baik, serta lingkage program dengan Bank umum yang akan disalurkan kepada pengusaha kecil yang produktif. d. Mempertahankan dan memperbaiki kualitas aktiva produktif, sehingga rasionya tidak melebihi 5 persen. e. Membentuk pencadangan aktiva produktif sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. f. Penataan susunan organisasi dan uraian tata kerja BPR BKK Ungaran. g. Pengisian/penempatan sumber daya manusia yang ada pada organisasi BPR BKK Ungaran sesuai kecakapan dan keahliannya. h. Pengadaan sarana kerja untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, termasuk sarana operasional kantor. 5.3.9.

Penggabungan Modal

Sebelum pengumuman mengenai merger di media massa, harus dilakukan penggabungan modal dari 9 BPR BKK se Kabupaten Semarang kepada BPR BKK Ungaran yang akan menjadi induk hasil merger. Penggabungan modal diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), modal hasil penggabungan 9 BPR BKK se Kabupaten Semarang sebesar Rp 6.300.152.634,- dengan komposisi

109


adalah sebagai berikut: a. Pem. Prop. Jateng : Rp 3.416.573.316,b. Pem Kab. Semarang : Rp 2.747.497.000,c. BPD Jateng : Rp 136.083.318,-

(54,23%) (43,61%) ( 2,16%)

Jumlah tersebut disepakati untuk diumumkan dalam pengumuman merger di Suara Merdeka dan media lokal lainnya. 5.3.10. Pengumuman Media Massa Pengumuman di media massa dan pengumuman dipasang di tempat umum merupakan suatu kewajiban bank yang akan melakukan merger. Pengumuman merger sudah dimuat di media massa lokal dan nasional sejak 15 Nopember 2004. 5.3.11. Dinamika yang Terjadi Pasca Pengumuman Merger Dinamika yang terjadi pasca pengumuman merger datang dari berbagai pihak. Diantaranya dari DPRD, karyawan, nasabah, dan masyarakat. Dari pihak DPRD sebenarnya tidak mempermasalahkan, karena fungsinya sebagai wakil rakyat di mana banyak yang mengadu dan menyampaikan aspirasinya kepada anggota dewan. Setelah mendapatkan penjelasan mengenai permasalahannya, akhirnya dewan tidak mempermasalahkan mengenai merger BPR BKK. Sedangkan yang terjadi di lingkungan karyawan karena ada kelompokkelompok yang agak merecoki proses merger dengan cara mengadu ke Dewan, membuat surat kaleng, membuat SMS gelap, bahkan membuat berita di media massa. Tetapi semua itu oleh pemegang saham, pengurus dan Bank Indonesia dipahami sebagai suatu dinamika yang harus diselesaikan. Di lingkungan nasabah juga terjadi sedikit ketidak nyamanan dengan adanya pengumuman merger. Banyak deposan yang datang ke kantor minta penjelasan tentang pengumuman merger tersebut, dan ada sebagian kecil yang terpengaruh oleh pengumuman merger tersebut dengan menarik sebagian dananya karena ada rasa kekawatiran terjadi apa-apa kalau sampai bank di merger. Namun, setelah mendapat penjelasan mengenai merger mereka akhirnya menempatkan dananya kembali di BPR BKK.

110


Ada sebagian kecil dari masyarakat yang bukan nasabah tetapi peduli dengan perkembangan BPR BKK, sempat melakukan klarifikasi adanya pengumuman merger tersebut, bahkan ada yang menafsirkan dibubarkan. Guntingan pengumuman di media massa dikirim ke Bank Indonesia Pusat di Jakarta. Berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan bahwa pemasangan pengumuman merger BPR BKK Ungaran memancing perhatian dari berbagai pihak diantaranya deposan, nasabah kredit, karyawan, dan pihak-pihak lain yang merespon terhadap merger BPR BKK.

111


5.4. Realisasi Merger BPR BKK Ungaran Setelah melalui proses yang panjang (pra merger dan proses merger ) maka turunlah ijin merger BPR BKK Kabupaten Semarang menjadi BPR BKK Ungaran. Pemegang saham BPR BKK Ungaran yaitu: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan BPD Jawa Tengah. Sampai dengan posisi merger komposisi pemegang saham masih dipegang oleh 3 pemegang saham yaitu: a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 54,23 persen b. Pemerintah Daearah Kab. Semarang 43,61 persen c. BPD Jawa Tengah 2,16 pesen. Untuk merealisasikan merger BPR BKK perlu tahapan yang cukup panjang, penuh dinamika yang terjadi dan perbedaan pendapat, kesimpulan akhir, bahwa semua permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dan pada akhirnya Gubernur Jawa Tengah menerbitkan surat persetujuan untuk proses merger bisa berjalan serta menunjuk personil dari Provinsi Jawa Tengah untuk mengurus sampai dengan realisasi merger BPR BKK Ungaran selesai. Pada diagram 5-2, menggambarkan dinamika inisiatif merger sampai memperoleh persetujuan dari Gubernur Jateng. Diagram 5-2 juga menggambarkan secara kronologis proses mulai rencana merger sampai ada titik temu dan pemahaman yang sama antara Bank Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah. Terbitnya surat Gubernur Jawa Tengah yang menyetujui proses merger dimulai dengan penunjukkan personil dari Provinsi untuk mengawal sampai merger BPR BKK Ungaran selesai. 5.4.1. BPR BKK Ungaran Merger Pertama Sahnya suatu bank yang dimerger apabila sudah memperoleh ijin prinsip dan ijin operasional dari Bank Indonesia. Turunnya surat keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 7/4/Kep DGS/2005, maka merger BPR BKK Ungaran sudah bisa dimulai secara operasional. Merger BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang merupakan merger yang pertama di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebagai merger percontohan. Kalau merger di BPR BKK ini berhasil dengan tanpa gejolak, maka akan segera dilanjutkan pada BPR BKK Kabupaten lain. Setelah merger BPR BKK berjalan, Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Surat Edaran Wajib

112


BPR BKK Ungaran Tanggapan dari Bank Indonesia (Tahun 2003) Bank Indonesia dan Pemegang Saham Provinsi : Kontroversi (oktober 2003) Studi Banding ke Jawa Timur Tercapai Titik Temu antara Bank Indonesia dan Pemegang Saham Provinsi SK Gubernur Jawa Tengah

Diagram 5-2. Dinamika Pra Merger - Merger BPR BKK Kab.Semarang

Merger. Usulan pertama untuk merger dari pengurus BPR BKK Ungaran dan menjadi acuan merger BPR BKK yang lain. Dengan diserahkannya surat Deputi Gubernur Bank Indonesia maka 9 unit mandiri yang dimerger telah sah secara hukum menjadi BPR BKK Ungaran.

113


Gambar 5-3.

Foto Penyerahan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia tentang Merger BPR BKK Ungaran

Keterangan : Merger BPR BKK Ungaran merupakan Merger Pertama

Setelah merger BPR BKK Ungaran berjalan dengan baik maka Gubernur Jawa Tengah mewajibkan semua BPR BKK di Jawa Tengah wajib merger, realisasi merger BPR BKK se Jawa Tengah disajikan pada tabel 5-11. 5.4.2. Konversi Modal Konversi modal milik BPD Jateng menjadi modal milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Semarang harus dilakukan. Hal dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 22 tahun 2006. Dalam pasal 7 mengatur bahwa BPR milik daerah harus dimiliki oleh pemerintah Daerah. Akhirnya dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk memutuskan melepaskan modal milik BPD dikonversi menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Semarang.

114

Tabel 5-11. Rekapitulasi PD BPR BKK Hasil Merger Periode 2005 - 2010


115

Lanjutan Tabel 5-11


116


RUPSLB memutuskan modal saham BPD sebesar 51persen dibeli oleh Pemerintah Provinsi (51% x Rp 136.083,318 = Rp 69.402.492). Untuk Kabupaten Semarang 49 persen (49% x Rp 136.083.318 = Rp.66.680.826). Sehingga komposisi modal pasca RUPSLB sebagai berikut: Tabel 5-12. Komposisi Modal Pasca Konversi Modal BPD

No

Pemegang Saham

MODAL (Rp.) Sebelum Setelah RUPSLB RUPSLB

1.

Pem Prov Jateng

3.416.573.316

3.485.975.808

54,7

2

Pemkab Semarang

2.747.497.000

2.814.177.826

45,3

3.

BPD Jateng

136.083.318

-

0

6.300.153.634

6.300.153.634

100

Jumlah

%

Sumber : BPR BKK Jateng

Konsekuensi dari keputusan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Semarang dan Provinsi Jateng melalui persetujuan DPRD harus membeli saham BPD Jateng melalui APBD Kabupaten dan Provinsi. APBD Kabupaten Semarang merealisasikan setoran modal Rp.750.000.000,-- termasuk untuk membeli saham yang dimiliki oleh BPD Jateng sebesar Rp.66.680.826,--. Sisanya sebesar Rp.683.319.174,- menjadi modal titipan yang belum di setujui RUPS, menunggu keputusan RUPS untuk penambahan modal. 5.4.3. Dinamika Tahun Pertama Merger BPR BKK Penyelewengan Dana Bank Setelah berjalan beberapa bulan merger BPR BKK Ungaran, tim pemeriksa menemukan beberapa temuan yang cukup signifikan dengan adanya sikap yang kurang mendukung, serta adanya penyimpangan dana dan kredit sebesar Rp.7.354.049.000,-- Berdasarkan temuan tersebut pihak manajemen mengambil keputusan memberhentikan karyawan yang telah melakukan penyimpangan dan menarik kembali dana yang sudah digunakan. Pemberhentian Pegawai Dengan berbagai pertimbangan dan alasan maka manajemen mengambil langkah pemberhentian karyawan yang melakukan penyelewengan. Satu mantan direktur yang terkena kasus penyelewengan dana diserahkan ke penegak hukum dan keputusan dari pengadilan yang besangkutan divonis 7 tahun penjara. 117


Tabel 5-13. Mantan Direktur dan Karyawan yang Diberhentikan No

1. 2 3. 4. 5. 6.

Nama Jabatan

Jumlah yang diberhentikan (orang)

Mantan Direktur Mantan SKAI Mantan Kasi Dana Mantan Kasi Kredit Mantan Kasi Akuntansi Staf, Kasir, sopir Jumlah

5 1 3 4 1 17 31

Alasan diberhentikan Penyelewengan/ Larangan BI Penyelewengan dan larangan BI Penyelewengan Penyelewengan Penyelewengan Penyelewengan Penyelewengan


Berdasarkan tabel 5-13 tersebut, ada 31 karyawan yang terdiri dari mantan direktur dan karyawan yang diberhentikan. Pemberhentian itu dilakukan bukan karena merger tetapi karena melakukan penyelewengan keuangan. Meskipun demikian tetap menjadi beban psikologis manajemen bank hasil merger. Berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam merger BPR BKK Ungaran terjadi beberapa dinamika yang terjadi diantaranya penolakan merger, polemik di media, studi banding, seleksi calon pengurus, perubahan anggaran dasar, perubahan rencana kerja, pemberhentian karyawan yang melakukan penyelewengan, dan mutasi jabatan. Menurut Jansen (1984) Merger menjadi perdebatan sejak lama oleh sebagian masyarakat, karena banyak gejolak yang terjadi dan dinamika yang dianggap sebagai tindakan yang tidak bermanfaat. Tetapi Jansen mematahkan opini tersebut dan memberikan argumentasi tentang gejolak dan dinamika merger yang posistif diantaranya merger mendorong pemegang saham meningkatkan kesejahteraannya. Merger tidak memperhentikan pegawai tetapi memanfaatkan pegawai dengan lebih baik. Merger melakukan pergantian pengurus yang lebih profesional serta tata kelola yang baik. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dinamika yang terjadi hampir sama dengan pendapatnya Jansen. Dapat dikatakan bahwa temuan dalam penelitian ini mendukung teori dari Jansen. 5.4.4. Perwujudan Motivasi Merger Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini maka pada sub judul ini kami sajikan hasil penelitian tentang motivasi merger. Untuk peran stakeholder kami bahas di sub judul selanjutnya.

118

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan perangkat yang paling penting dalam kemajuan perusahaan. Dengan SDM yang kompeten dan produktif, maka perusahaan akan memiliki modal yang lebih baik untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain. SDM yang kompeten ditunjukkan dengan adanya keahlian yang dimiliki oleh SDM yang bersangkutan. i. Peningkatan Kualitas SDM Bank Hasil Merger Untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan SDM salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan terhadap SDM perusahaan. Untuk meredam gejolak di tubuh internal lembaga mengenai rencana merger, maka manajemen melakukan sosialisasi, pendidikan, dan pembekalan kepada para karyawan. Merger yang dilakukan terhadap BPR BKK di Kabupaten Semarang diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki. Peningkatan ini terjadi karena jika BPR BKK memiliki seorang pegawai yang ahli dalam bidang tertentu, hal ini dapat ditransfer kepada pegawai lain. Hal ini dimungkinkan karena operasional BPR BKK sekarang sudah tergabung menjadi satu wilayah kabupaten, sehingga knowledge sharing akan lebih luas. Dengan ini peneliti sajikan hasil wawancara dengan HRD BPR BKK Ungaran sebagai berikut: Box 5-1. Wawancara dengan HRD Kanpus BPR BKK Ungaran (Fajar Ari) Tentang Kualitas SDM Hasil Merger Kualitas SDM bank hasil merger ini meningkat, kompetensi karyawan meningkat, karena kebijakan direksi hasil merger setiap karyawan harus ikut pendidikan jenjang karier yang dilaksanakan oleh Perbamida bekerja sama dengan pemerintah provinsi, selain itu di kantor pusat dilaksanakan pendidikan di bidang teknologi informasi, yang dikerjasamakan dengan LPK Yasa Luhur Salatiga. Kualitas SDM diikuti dengan peningkatan kesejahteraan karyawan, selain kenaikan gaji ada sistem reward yang diberikan kepada karyawan yang berprestasi, dan tunjangan pendidikan untuk anak-anak.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilakukan analisis bahwa kualitas SDM setelah merger menjadi lebih baik, karena karyawan diikutkan dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan untuk penjenjangan karier.

119


Tabel 5-14.

Peningkatan Kualitas SDM BPR BKK Ungaran Hasil Merger (orang)

1

Perkembangan Kepegawaian Jml pegawai pendidikan S2

Pra Merger 3

Bersertifikasi 1

Setelah Merger 3

Ber sertifikasi 3

2

Jml pegawai pendidikan S1

32

6

32

27

3

Jml pegawai level D3

9

1

9

7

4

Jml pegawai pendidikan SLTA

50

0

50

41

5

Jml pegawai pendidikan SLTP

7

0

7

0

6

Jml pegawai pendidikan SD

3

0

3

0

121

8

104

78

Jumlah

Sumber : data diolah dari PD. BPR BKK Ungaran

Dari tabel 5-14 dapat dilakukan penganalisaan data SDM sebelum dan sesudah merger secara kuantitas SDM mengalami penurunan sebesar 14,05 persen, yaitu dari 121 pegawai menjadi 104 pegawai. Sedangkan secara kualitas kompetensi SDM mengalami peningkatan, di mana sebelum merger pegawai yang bersertifikasi ada 8 orang dan setelah merger pegawai yang bersertifikasi sebanyak 78 orang. Adapun tingkatan sertikasi meliputi sertifikasi direksi, sertifikasi manajemen risiko, sertifikasi pengadaan barang, dan sertifikasi perpajakan. Berdasarkan analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya merger secara kwantitas jumlah pegawai menjadi berkurang karena diberhentikan, akan tetapi secara kualitas semakin meningkat karena sebagian besar telah mengikuti sertifikasi. Jansen (1984) menyatakan bahwa merger menguntungkan pemegang saham karena bank lebih produktif faktanya lebih banyak yang menciptakan peningkatan kesejahteraan pemegang saham, merger meningkatkan efisiensi dari pembayaran biaya gaji tetapi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan temuan sebagai pendukung teorinya Jansen. Penyelesaian Hak dan Kewajiban Karyawan Sumber Daya Manusia (human resources) sebagai salah satu asset organisasi mempunyai peranan yang penting dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dengan dimergernya 9 (sembilan) BPR BKK di Kabupaten Semarang menjadi 1 (satu) di BPR BKK Ungaran. Tindakan tepat dan bijaksana untuk menyelesaikan status para karyawan yang

120


berada di dalamnya adalah sebagai berikut: 1. Semua karyawan BPR BKK di Kabupaten Semarang ditempatkan kembali untuk mengisi struktur organisasi BPR BKK Ungaran hasil merger, sesuai dengan bidang keahlian/ kompetensi masing-masing. 2. Meningkatkan kualitas karyawan melalui pendidikan dan on the job training secara bertahap sesuai kebutuhan organisasi. 3. Seluruh karyawan yang ada di tiap-tiap PD BPR statusnya menjadi karyawan PD BPR BKK Ungaran. Dengan demikian seluruh karyawan BPR BKK di Kabupaten Semarang diharapkan akan tertampung untuk mengisi struktur organisasi BPR BKK Ungaran hasil merger. ii. Penambahan Modal Bank Hasil Merger Untuk mengatasi kekurangan modal, maka Pemda Kabupaten Semarang dan Pemda Provinsi Jawa Tengah selaku pemegang saham melakukan penambahan modal. Untuk bisa bersaing di pasaran bank harus memiliki modal yang kuat, hal tersebut selain untuk mengatasi persaingan pasar, meningkatkan jangkauan pelayanan, juga untuk mengantisipasi peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) bank dan pemenuhan Capital Adequacy Rasio (CAR) Bank. Modal yang disetor pasca konversi saham (modal BPD dilepas) sebesar Rp.6.300.153.634,-- dengan komposisi Pemda Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 3.485.975.808,- (54,7%) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang sebesar Rp.2.814.177.826,- (45,3%). Dengan merger Pemerintah Kabupaten Semarang menambah setoran modal sebesar Rp 750.000.000,-- termasuk yang untuk membeli saham milik BPD, sehingga akumulasi modal sebesar Rp 3.497.497.000,--. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam merger menyetor sebesar Rp 4.133.426.684,-- termasuk yang untuk membeli saham milik BPD Jateng, sehingga akumulasi modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 7.550.000.000,-. Tabel 5-15 menunjukkan komposisi modal BPR BKK Ungaran setelah adanya tambahan setoran modal dari 2 pemegang saham.

121


Tabel 5-15. Akumulasi Modal disetor BPR BKK Ungaran Hasil Merger tahun 2009 Modal (Rp.) No

Pemegang Saham

1.

Pem Prov Jateng Pemkab Semarang

3.485.975.808 2.814.177.826

3.497.497.000

32

Jumlah

6.300.153.634

11.047.497.000

100

2.

Pasca Konversi

Pasca Setoran

%

7.550.000.000

68


Dari data pada tabel 5-15, dapat dianalisis bahwa dengan dilakukan merger para pemegang saham termotivasi untuk menyetor modal ke BPR BKK Ungaran. Di mana sebelum dilakukan merger akumulasi modal sebesar Rp 6.300.153.634,-- dan setelah merger posisi tahun 2009 modal terakumulasi sebesar Rp 11.047.497.000,-- ada kenaikan sebesar Rp 6.154.705.000,-- atau 97,69 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan merger memotivasi pemegang saham untuk menambah setoran modal, sehingga bank menjadi lebih kuat permodalannya. Sebelum dilakukan merger 9 BPR BKK se Kabupaten Semarang dikelola oleh 10 Direktur dan 18 Badan Pengawas (komisaris), sehingga terjadi pemborosan pada biaya gaji pengurus, hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong BPR BKK di Kabupaten Semarang melakukan merger, karena bila dilihat dari total asset yang ada sebenarnya cukup dikelola oleh 2 Direktur dan 2 Badan Pengawas. iii. Efisiensi Untuk mengetahui tentang perwujudan motivasi dilakukan merger, pada tabel 5-16 disajikan data efisiensi gaji pengurus setelah merger. Tabel 5-16. Efisiensi Gaji Pengurus BPR BKK Ungaran Hasil Merger (dalam satu bulan) No

Pejabat

Sebelum Merger Gaji

Gaji Baru

Efisiensi

1

Direktur

10 Jt x 10 Dir = Rp.100 Juta

20 jt x 2 Dir =Rp.40 jt

60 juta

2

Badan Pengawas

3 Jt x 18 Banwas = Rp.54 Juta

9 Jt x 2 Banwas = Rp.18 jt

36 juta

Jumlah Sumber: data diolah

122

Perubahan Karena Merger

96 juta


Pada tabel 5-16 menunjukkan jumlah biaya yang dapat dihemat dengan adanya merger. Sebelum merger untuk BPR BKK Ungaran terjadi in efisiensi biaya pengurus bank sebanyak Rp 96 juta setiap bulan. Dengan melakukan merger, dalam satu tahun dapat melakukan efesiensi Rp.1,152 milyar. iv. Untuk Mengefektifkan dan Tranparansi Pengawasan Efektivitas Pengawasan Untuk mengefektifkan pengawasan bank hasil merger bersamaan dengan realisasi merger dibubarkan Badan Pembina dan Pembina Tehnis dari BPD. Pembubaran tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah 505/303/IV/2005, tentang Ijin Merger. Tranparansi Pengawasan Setelah merger dilakukan banyak ditemukan penyimpangan finansial yang selama ini tidak bisa diterobos oleh pemeriksa interen dan eksteren, karena pengawas yang ada tidak efektif bahkan ada yang diintervensi oleh badan pengawasnya sendiri. Karena BPR BKK milik pemerintah daerah maka terjadi pula tekanan politis dari penguasa daerah, diantaranya untuk memberikan kemudahan kredit kepada para pendukung gerakan politiknya. Adanya intervensi kekuasaan politik menjadi salah satu sebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan turunnya tingkat kesehatan bank. Pada tabel 5-17 menunjukkan beberapa data penyimpangan yang dilakukan sebelum merger dan baru diketahui setelah terjadi merger. Dalam kurun waktu pemeriksaan Juni 2005 sampai dengan Desember 2005 ditemukan adanya penyimpangan di cabang-cabang BPR BKK Ungaran hasil merger sebagai berikut:

123


Tabel 5-17.

Penyimpangan Finansial dan Rekayasa Laporan (Rp.000)

Pelaku Penyimpangan

Kredit Fiktif (Rp.)

Pelaporan sebelum Merger

Pelaporan setelah merger

Direktur BPR BKK Ambarawa

780.000

1 (lancar)

4 (macet)

Direktur BPR BKK Tuntang

570.000

1 (lancar)

4 (macet)

Direktur BPR BKK Jambu

893.600

1 (lancar)

4 (macet)

Direktur BPR BKK Banyubiru

388.578

1 (lancar)

4 (macet)

3 staf BPR BKK Klepu

786.286 1.184.10 0

1 (lancar)

4 (macet)

1 (lancar)

4 (macet)

Beda colectybility Jumlah

4.602.564

Sumber : data primer diolah

Dari tabel 5-17 dapat dilakukan analisa, bahwa sebelum merger terjadi rekayasa kredit fiktif dan perbedaan colectybility sebesar Rp.4.602.564.000,- kejadian tersebut berdampak pada nilai kualitas aktiva produktif bank, yang secara otomatis akan menurunkan tingkat kesehatan bank. Penyimpangan tersebut sebenarnya terjadi sebelum merger, karena pengawas tidak efektif maka tidak bisa mendeteksi penyimpangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya merger BPR BKK Ungaran terjadi pembubaran Badan Pembina dan Pembina Tehnis untuk mengefektifkan pengawas, ditemukan pula penyimpangan dan rekayasa laporan sehingga tranparansi bank semakin kelihatan. Dalam penelitian ini yang telah mengkaji, menganalisis dan menyimpulkan bahwa merger BPR BKK Ungaran terbukti dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dapat memperkuat modal, dapat melakukan efisiensi honor pengurus dan mengefektifkan pengawasan. Temuan ini apabila dipadukan temuan dari Zakir Mahmud (dalam Lay, Marbun et al. 2010: 93) yang menyatakan bahwa merger merupakan satu bentuk strategi perusahaan (coorporate strategy) dalam mencapai tujuan jangka panjang dengan cara mentranformasikan batas perusahaan perbankan (boundaries of firm). Secara rasional motivasi

124


merger memaksimalkan laba dan meminimalkan biaya (to maximize profit and minimize cost) efisiensi dan meminimalkan penyelewengan/ mengefektifkan pengawasan. Secara instistusional dan kebijakan organisasi perusahaan menjadi lebih besar modalnya dan lebih kuat. Secara institusional bank akan mendapatkan SDM yang lebih baik yang akan berdampak pada manajerial bank yang lebih profesional, karena dengan merger akan terseleksi SDM yang lebih profesional dalam mengelola bank. Tekanan persaingan pasar semakin berkurang sehingga harga dana yang dibeli semakin murah yang akan berdampak pada efesiensi harga dana sehingga pelayanan kredit kepada masyarakat semakin murah. Berdasarkan hasil penelitian ini berarti sesuai atau mendukung teorinya Zakir Mahmud. 5.4.5. Dampak Psikologis Pejabat yang tidak terakomodasi Salah satu konsekuensi dari merger yaitu adanya perampingan jabatan dalam struktur organisasi. Sebelum terjadi merger struktur organisasi BPR BKK terdiri dari: 2 orang Badan Pengawas, 1 orang Direktur, 2 orang Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), dan 3 orang Kepala Seksi. Setelah merger struktur organisasinya menjadi: 1 orang Pimpinan Cabang dan 2 orang kepala seksi, sehingga beberapa orang pejabat tidak bisa terakomodasi dalam struktur organisasi yang baru. Sementara jabatan yang ada di kantor pusat sudah diisi oleh pejabat sebelumnya. Akibat perampingan tersebut mengakibatkan beban psikologis bagi mereka yang sebelum merger menduduki jabatan, kemudian setelah terjadi merger hanya sebagai staff. Beban psikologis tersebut menjadi potensi sumber konflik kepentingan. Apabila manajemen yang terpilih tidak bisa mencarikan solusinya untuk mengatasinya, dikhawatirkan akan berpengaruh pada kinerja BPR BKK Ungaran. Sebagai data pendukung perampingan jabatan dalam struktur organisasi yang baru yang disajikan pada tabel 5-18 berikut,

125


Tabel 5-18. Perbandingan Pejabat Sebelum Merger dan Sesudah Merger pada BPR BKK Ungaran (orang) No 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3.

Nama Jabatan Direksi SKAI Kasi Dana Kasi Kredit Kasi Akuntansi Staf Ahli/Kabid Pimpinan Cabang Jumlah Banwas wakil Provinsi Banwas Wakil Kabupaten Banwas Wakil BPD Jumlah

Sebelum Merger 10 18 9 9 9 9 0 64 0 18 9 27

Sesudah Merger 2 3 9 9 9 3 8 43 1 1 0 2

Perubahan Pejabat (8) (15) 0 0 0 (6 ) 8 (21) 1 (17) (9) ) (25)


Dari tabel 5-18, menunjukkan adanya perampingan jabatan direksi dan pegawai sebanyak 21 jabatan dan 25 Badan Pengawas. Secara finansial lembaga diuntungkan karena adanya efisiensi gaji pejabat, akan tetapi dari sisi non finansial lembaga menghadapi masalah karena berhadapan dengan mantan pejabat yang tidak memperoleh posisi jabatan yang secara psikologis berpengaruh pada kinerja dan perkembangan BPR BKK Ungaran. Dalam proses merger terjadi dinamika komunikasi dan dampak psikologis yang berdampak terhadap penghimpunan dana, hal tersebut terjadi karena ada sebagian dana yang ditarik oleh pemiliknya yang terpengaruh atau dipengaruhi oleh pegawai yang sebelumnya menjabat dan kemudian tidak menjabat. Dinamika dan dampak psikologis yang lain adalah banyaknya surat kaleng, SMS yang isinya saling menghujat dan saling menjatuhkan. Selain itu ada mantan pejabat yang tidak puas kemudian mengadu kepada anggota DPRD. Bahkan terjadi pula tekanan lewat media massa berupa tuduhan korupsi dan penyalahgunaan uang. Kejadian tersebut hanya berkisar di triwulan pertama tahun pertama merger. Untuk tahun-tahun selanjutnya lembaga berjalan dan berkembang cukup signifikan. Berdasarkan fakta yang disajikan di atas

126


dapat disimpulkan bahwa perampingan jabatan dalam melakukan merger BPR BKK Ungaran terjadi gejolak di tubuh lembaga yang menimbulkan dampak psikologis karyawan dan para mantan pejabat yang tidak menjabat kembali. 5.4.6. Dinamika Berfikir Positif Tentang Merger Meskipun terjadi dampak psikologis dalam merger BPR BKK Ungaran tetapi para karyawan, Direksi dan Badan Pengawas menyadari bahwa proses merger tersebut ditempuh karena kebutuhan lembaga. Pada box 5-2 adalah hasil wawancara dengan Badan Pengawas (Aris Joko Priyanto), sebagai berikut: Box 5-2. Hasil Wawancara dengan Mantan Badan Pengawas dari BPD tentang Dampak Merger Hasil wawancara: Secara kedinasan dengan dimergernya BPR BKK se Kabupaten Semarang saya diuntungkan karena pekerjaan saya jadi ringan, tidak mengawasi 9 BPR BKK lagi, tinggal mengawasi 1 BPR BKK, tetapi dari segi penghasilan saya dirugikan, tetapi karena ini pembenahan lembaga maka saya siap berkorban demi kepentingan yang lebih besar. Apalagi sebentar lagi saham BPD akan ditarik dari BPR BKK otomatis saya akan berkurang penghasilannya. Saya paham bahwa hal ini dilakukan untuk kepentingan yang lebih besar. Oleh karena itu saya sebagai mantan pengawas dari BPD menghimbau semua barisan untuk tetap berfikir positif karena merger ini kebutuhan lembaga. Karena merger ini akan membawa lembaga lebih solid dan dipercaya masyarakat. Selamat berkerja kembangkan terus BPR BKK ( Juni 2009)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa dalam merger BPR BKK Ungaran harus terjadi penggantian pejabat bank atau pengurus bank. Penggantian pengurus merupakan dinamika yang harus terjadi, secara pribadi saya sebagai pengawas berfikir positif dan mengarah ke depan demi kepentingan lembaga. Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya merger BPR BKK Ungaran menimbulkan dampak positif bagi pegawai yang bisa berfikir positif ke depan karena itu merupakan kebutuhan lembaga. 5.4.7. Kelemahan Merger BPR BKK Ungaran Dalam melakukan merger BPR BKK Ungaran tidak mulus seperti apa yang direncanakan, tetapi banyak hal yang timbul dan itu menjadi 127


kelemahan diantaranya adalah: Proses keputusan setoran modal Sebagai perusahaan daerah, keputusan setoran modal baik oleh pemerintah tingkat kabupaten maupun propinsi membutuhkan waktu yang lama. Pada tahap awal panitia merger menjelaskan kepada Bupati dan Gubernur. Setelah Bupati dan Gubernur, keputusan setoran modal masih harus menunggu keputusan DPRD, baik DPRD Tingkat II Kabupaten Semarang, maupun DPRD Tingkat 1 Provinsi Jawa Tengah. Terjadi monopoli kebijakan Direksi bank mempunyai kekuasaan yang penuh maka sering terjadi monopoli kebijakan, bahkan terjadi karyawan yang kinerjanya tidak baik, karena dekat dengan para pejabat bank hasil merger bisa mendapatkan posisi yang strategis. Terjadinya penumpukan kredit bermasalah Sebelum merger seseorang dimungkinkan memiliki pinjaman di beberapa BPR BKK, kalau kredit yang diberikan lancar tidak menimbulkan masalah meskipun tetap harus dijadikan satu supaya tidak terjadi duplikasi pinjaman. Tetapi yang menjadi masalah apabila pinjaman tersebut bermasalah, setelah dijadikan satu menjadi jumlah yang cukup besar mengakibatkan angka NPL meningkat. Penilaian tingkat kesehatan Sebelum merger penilaian tingkat kesehatan BPR BKK dilakukan per unit mandiri. Dari sembilan BPR BKK yang melakukan merger, klasifikasi tingkat kesehatannya sebagai berikut: 1. Satu BPR BKK yaitu PD BPR BKK Ambarawa masuk klasifikasi tidak sehat 2. Enam BPR BKK yaitu: PD BPR BKK Banyubiru, Bawen, Bringin, Sumowono, Jambu dan Tuntang, masuk klasifikasi cukup sehat dan 3. Dua BPR BKK yaitu: PD BPR BKK Ungaran dan Klepu masuk klasifikasi sehat Setelah dilakukan penggabungan, pada awal merger hasil perhitungan tingkat kesehatannya masuk klasifikasi tidak sehat. Dengan demikian delapan BPR BKK tingkat kesehatannya justru menurun dengan adanya merger.

128


Beban pajak semakin besar Sebelum merger masing-masing cabang menghitung pajak sendirisendiri, yang rugi tidak menyetor pajak, sementara yang memperoleh laba menyetor pajak dengan tarif progresif. Setelah merger, laba konsolidasi menjadi lebih besar, sehingga kewajiban pajak perusahaan juga semakin besar. Citra kurang baik perusahaan Dengan merger, citra kurang baik dari perusahaan yang melakukan merger masih tetap melekat. Tidak mudah bagi BPR BKK setelah merger untuk menghilangkan citra negatif tersebut. Beberapa citra kurang baik antara lain : pelayanan, lokasi kantor yang tidak strategis dan suasana kantor tidak nyaman. 5.5. Peran Stakeholder dalam Merger BPR BKK Ungaran Berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yaitu mengenai peran stakeholder dalam merger BPR BKK Ungaran, perlu diperjelas bahwa pengertian peran dalam merger bisa dipahami pada pra, proses, dan pada realisasi merger. Supaya ada pemahaman yang sama maka dengan ini disajikan peran stakeholder sesuai dengan peran, tugas pokok, dan fungsi stakeholder sebagai berikut: Peran Stakeholder Stakeholder mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mewujudkan merger BPR BKK Ungaran. Merger merupakan salah satu strategi untuk menumbuhkan dan mengembangkan BPR BKK Ungaran serta memacu peran seluruh stakeholder untuk meningkatkan kesehatan bank dan memaksimumkan pelayanan permodalan masyarakat. Dengan peningkatan peran seluruh stakeholder dapat menumbuhkan sinergi dan mengkombinasikan seluruh aktivitas bank secara simultan untuk menghasilkan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat. Secara rinci peran dari masing-masing stakeholder adalah sebagai berikut: Peran Pemegang Saham dalam Penyetoran Modal Sebagai salah satu stakeholder, pemegang saham sangat menentu-kan dalam proses merger BPR BKK Ungaran. Kondisi internal bank dan kesehatan bank sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau tidaknya penggabungan bank. Selain motif ekonomi, merger BPR BKK mempu129


nyai motif yang lain, yaitu adanya ambisi dan kepentingan dari para pemegang saham yang menginginkan bank menjadi lebih besar, sehinga kompensasi deviden yang akan diterima sebagai pendapatan asli daerah juga besar. Keinginan tersebut harus disertai dengan pemenuhan kewajiban berupa penyetoran modal, karena salah satu syarat merger suatu bank yaitu adanya komitmen pemenuhan modal minimal 8 persen dari ATMR terhadap bank yang akan dilakukan merger. Ketentuan tersebut merupakan standart dari Bank for International Settlement (BIS) yang diterapkan seluruh bank di Indonesia. Pada akhir 2001, hal ini menjadi pemicu utama bank-bank yang tidak bisa memenuhi ketentuan (Capital Adequacy Rasio) untuk segera melakukan merger. Dukungan pemegang saham dalam proses merger dalam pemenuhan modal menjadi hal yang sangat penting. Pada box 5-3, kutipan hasil wawancara penulis dengan pemegang saham provinsi yang menyangkut menambah setoran modalnya. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah provinsi telah memenuhi perannya dalam proses merger sebagai pemegang saham. Sedangkan pemerintah Kabupaten Semarang dalam proses merger BPR BKK Ungaran belum memenuhi kuwajibannya untuk menyetor modal sesuai dengan perda No.19 tahun 2002. Dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran pemegang saham provinsi pada proses merger cukup besar, karena sudah menyetor modalnya sesuai dengan porsinya kepada BPR BKK Ungaran, sedangkan pemerintah kabupaten Semarang belum sesuai dengan porsinya. Hal tersebut disebabkan rata-rata APBD Kabupaten kecil, pos yang yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat biasanya didahulukan. Pemerintah Kabupaten Semarang baru menyetor modal tambahan sebesar Rp 750 juta termasuk untuk membeli saham milik BPD Jateng.

130


Box 5-3.

Hasil wawancara dengan : Bp Dwi Silo Raharjo, Kasubag BUMD Pemprov Jateng, Tentang peran Pemegang Saham dalam merger

Dalam Merger BPR BKK Ungaran, Pemprov harus mempertahankan posisinya sebagai pemegang saham mayoritas, sesuai dengan perda no 11 tahun 2008 sebesar 51 persen. Karena APBD Provinsi sangat memungkinkan untuk menyetor modal sesuai perda, pada tahun 2009, pemerintah provinsi menyetor sebesar 50 milyar. Semua kabupaten diharapkan dapat mengimbangi penyetoran yang dilakukan pemprov, kalau tidak nanti ratio saham provinsi akan melebihi porsinya. Pada perubahan tahun anggaran 2010 telah dianggarkan 25 milyar. Saya mewakili pemerintah provinsi, mengajak kabupaten/kota menyetor jatahe (kuwajiban setornya) Dalam pelepasan modal /konversi modal dari BPD telah diambil alih secara proporsional sebagaimana hasil RUPS, maka terjadilah keseimbangan. Lewat wawancara ini saya tegaskan semua direksi harus serius dalam mengelola bank hasil merger. Kalau ditambah modal kok banknya dadi jeblok (kalau jadi rusak) direksi akan saya ganti. Perkembangan asset bank sekarang bagus, assetnya melejit, sudah mencapai angka 4 trilyun. Semua direksi harus bisa momong (memimpin) anak buahnya dengan baik, iso nyontoni (bisa jadi contoh), ok selamat bekerja, harus sukses.

131


Box 5-4.

Hasil wawancara dengan Plt Bupati Semarang, Tentang Tambahan Modal

Tambahan modal untuk BPR BKK Ungaran sebesar 750 juta sudah saya setorkan pada akhir tahun 2005, karena sudah dianggarkan dalam APBD, sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD termasuk yang untuk mengambil alih modal saham BPD. Saya sangat setuju tambahan modal itu rutin setiap tahun, tetapi APBD Kabupaten Semarang itu kecil, harus dibagi-bagi. Saya perintahkan, Direktur jangan hanya krido lumahing asto (minta) ke APBD, harus bisa menggali potensi daerah. Saya harapkan setelah ditambah modal BPR BKK harus sehat dan tidak menimbulkan gejolak, tidak banyak laporan atau SMS gelap. Direksi yang terpilih harus bertanggung jawab atas penggunaan dana APBD tersebut. Dana itu harus bisa dipertanggung jawabkan. Nanti akhir tahun setoran PAD-nya harus meningkat, semua karyawan harus menggali dana dari masyarakat yang biasanya hanya diletakkan di bawah kasur. Saya perintahkan setelah merger BPR BKK harus lebih peduli terhadap para bakul di pasar, saya akan melakukan pengecekan ke pasar-pasar, untuk membuktikan informasi yang kami terima bahwa BPR BKK sudah tidak mau melayani kredit bakul yang kecil-kecil lagi, tolong nanti saya diantar turun ke pasar-pasar, kalau itu benar, itu satu hal yang keliru karena BPR BKK memang disediakan untuk para bakul di pasar-pasar, karena yang kecil belum tentu tidak baik. Saya perintahkan semua karyawan harus jujur, supaya uang pemerintah yang disetor ke BPR BKK ngreboko (berkembang) dan rejeki karyawan berkah (manfaat). Tolonglah para bakul itu, dihindarkan dari jeratan rentenir. Ok pak Zarul, selamat berkerja harus sukses, kalau dak tak jewer, Ungaran, 16 April 2009

132


Tabel 5-19. Akumulasi Modal disetor Ke BPR BKK Ungaran dan BPR BKK se Provinsi Jateng sampai dengan 2009 (000) No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Kabupaten

Kota Semarang Kab.Demak Kab.Semarang Kab.Kendal Kab.Grobogan Kab.Pati Kab.Kudus Kab.Rembang Kab.Jepara Kab.Blora Kota.Magelang Kab.Magelang Kab.Purworejo Kab.Temanggung Kab.Wonosobo Kab.Kebumen Kota Pekalongan Kab. Pekalongan Kab.Batang Kota Tegal Kab.Tegal Kab.Pemalang Kab.Brebes Kab.Cilacap Kab.Purbolinggo Kab.Banyumas Kab.Banjarnegara Kab.Wonogiri Kab.Klaten Kab.Sragen Kab.Karanganyar Kab.Sukoharjo Kab.Boyolali Kota Salatiga Kota Surakarta Jumlah

Modal dasar (Rp.000) 25.000.000 20.000.000 25.000.000 15.000.000 35.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 15.000.000 26.000.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 90.000.000 20.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 20.000.000 15.000.000 15.000.000 10.000.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 15.000.000 20.000.000 100.000.000 20.000.000 5.000.000 5.000.000 761.000.000

Akumulasi Modal disetor Pem Prov (Rp.000) 9.200.000 7.450.000 7.550.000 6.900.000 16.750.000 9.550.000 4.850.000 10.250.000 6.950.000 10.150.000 2.000.000 6.500.000 6.200.000 5.800.000 5.000.000 8.750.000 2.050.000 6.700.000 5.300.000 1.700.000 4.350.000 4.300.000 3.800.000 9.000.000 9.000.000 12.750.000 10.150.000 9.200.000 4.000.000 10.250.000 6.000.000 2.960.000 9.250.000 1.000.000 1.800.000 237.410.000

%

Akumulasi Setoran Modal (Rp.000) Kabupaten

56 45 68 60 53 51 73 75 55 62 57 52 56 52 55 57 60 66 47 50 50 56 55 63 63 55 61 54 67 71 53 36 57 44 59

7.349.999 9.135.000 3.497.497 4.580.000 14.639.611 9.111.085 1.809.000 3.430.000 5.643.000 6.140.000 1.530.000 6.000.000 4.873.241 5.260.000 4.035.290 6.680.000 1.357.109 3.480.000 5.980.000 1.684.529 4.350.000 3.370.000 3.070.000 5.220.010 5.210.000 10.550.000 6.477.686 7.802.616 1.960.000 4.150.000 5.400.000 5.357.982 6.870.000

164.082.022

%

Kota

1.250.000 1.255.428 14.427.066

44 55 32 40 47 49 27 25 45 38 43 48 44 48 45 43 40 34 53 50 50 44 45 37 37 45 39 46 33 29 47 64 43 56 41

Sumber : Biro Perekonomian Jawa Tengah

Berdasarkan data setoran modal pada tabel 5-19 nomor 3, dapat dianalisis bahwa pemerintah Kabupaten Semarang telah menyetorkan modal ke BPR BKK Ungaran sebesar Rp.3.497.497.000,-(32%) dari seluruh jumlah modal yang telah disetor, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Semarang belum berperan penuh sebagai pemegang saham. Jumlah saham yang disetor Pemerintah Provinsi sudah melebihi 51 persen, tapi tidak melanggar perda nomor 11 tahun 2008 karena porsi pemerintah Provinsi adalah 51persen dari modal dasar. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berperan dengan baik sebagai pemegang saham mayoritas di BPR BKK Ungaran.

133


Secara gabungan, pemerintah provinsi telah menyetor modal ke 31 Kabupaten/kota sebesar 237.410.000.000,- (57,08%) berarti setoran modal pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara gabungan telah melebihi porsi yang seharusnya yaitu 51persen, hanya 4 Kabupaten/kota atau 11,42 persen yang belum bisa mencapai 51persen. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam merger BPR BKK Ungaran, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemegang saham telah berperan dengan baik dalam penyetoran modal. ´Tabel 5-20. Data Pemenuhan Setoran Modal Sesuai Perda 11 Tahun 2008 BPR BKK Ungaran dan Jateng

No

Keterangan

1. 2. 3.

Telah sesuai Perda 11 tahun 2008 Belum sesuai Perda 11 tahun 2008 Tidak menyetor Jumlah

Perda 11 th 2008/ Pasca merger Pemerintah Pemerintah Provinsi Kabupaten 31 6 4 29 0 0 35 35

Sumber : Biro perekonomian Jateng

Berdasarkan tabel 5-20, Pemerintah Kabupaten Semarang termasuk salah satu dari 28 kabupaten/kota yang belum menyetor modal sesuai perda nomor 11 tahun 2008, dan sebaliknya pemerintah provinsi Jawa Tengah telah memenuhi kewajiban penyetoran modal sesuai perda 11 tahun 2008, karena 31 BPR BKK di Kabupaten telah disetor modal sesuai aturan yang berlaku, sedang yang 4 BPR BKK belum sesuai karena ada ganguan operasional di lapangan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten/kota yang telah memenuhi kewajibannya menyetor modal sesuai perda 11 tahun 2008 meskipun yang terpenuhi baru 6 kabupaten/kota, sedang yang 29 kabupaten/kota belum menyetor sesuai perda yaitu 49 persen, termasuk Kabupaten Semarang. Sedangkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah berperan aktif menyetor modalnya, 31 kabupaten/ kota setoran modalnya telah sesuai dengan Perda 11 tahun 2008, hanya 4 kabupaten/kota yang belum dapat memenuhi sampai 51 persen.

134


Peran Pemegang Saham Dalam RUPS Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 20 Tahun 2002, Bupati mempunyai kewenangan untuk mengangkat pengurus, pembagian deviden setelah pengesahkan laporan tahunan dan setoran modal. Dengan demikian, sebelum merger peran Bupati Semarang sebagai pemegang saham BPR BKK Ungaran mempunyai peran yang sangat dominan sehingga RUPS belum bisa berjalan dengan baik. Sebelum merger, pengangkatan direksi dan badan pengawas belum melalui RUPS. Semua masih menjadi kewenangan Bupati Semarang. Lebih lanjut, dalam Perda di atas juga mengatur keberadaan Badan Pembina, baik Badan Pembina Tingkat Kabupaten maupun badan Pembina Tingkat Provinsi. Peran pemegang saham Provinsi Jawa Tengah dalam penentuan pengurus dan kepegawaian belum ada. Bahkan sebelum merger badan pengawas dari provinsi belum ada, badan pengawas berasal dari bagian perekonomian Kabupaten, camat dan BPD. Perda Provinsi Jawa Tengah No 20 tahun 2002 tidak berlaku lagi dengan terbitnya Permendagri No 22 tahun 2005 yang mengatur kewenangan RUPS dan mencabut kewenangan Bupati. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Perda No 11 Tahun 2008 sebagai pengganti Perda Provinsi Jawa Tengah No 20 tahun 2002, yang mengatur khusus tentang pengelolaan BPR BKK di Jawa Tengah dan membubarkan keberadaan Badan Pembina. Dapat disimpulkan bahwa sebelum merger peran pemerintah Kabupaten Semarang (Bupati) sebagai pemegang saham BPR BKK Ungaran memegang otoritas tunggal dalam menentukan pengelolaan BPR BKK Ungaran, sehingga mekanisme RUPS belum berjalan sebagaimana mestinya. Setelah merger mekanisme RUPS berjalan dengan baik dengan adanya Permendagri No 22 tahun 2005. Peran Bank Indonesia Bank Indonesia sangat berperan dalam proses merger BPR BKK Ungaran, karena BPR BKK Ungaran merupakan BPR pertama yang melakukan merger. Peran BI dimulai dari penghitungan nilai tingkat kesehatan BPR BKK Ungaran Kabupaten Semarang yang akan melakukan merger. Salah satu syarat merger adalah CAR gabungan BPR yang akan dimerger minimal 8 persen atau sehat, karena tingkat kesehatan bank adalah modal utama bank yang akan di merger.

135


Untuk mengawasi keberlanjutan bank, pengawasan Bank Indonesia menjadi sangat penting. Bank Indonesia selalu menuntut bank harus sehat sebagai indikator yang utama untuk keberlanjutan operasional bank. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Bank Indonesia, sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Badan Pengawas Bank. Bank Indonesia dan Badan Pengawas menuntut bank harus sehat dan mempertahankan lima indikator bank sehat (CAMEL). Salah satunya adalah menjaga kesehatan Capital Adequacy Ratio (CAR). Bank Indonesia berperan dalam mengawasi sistem penjaminan lewat LPS. Dengan lahirnya Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) merupakan penyempurnaan program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban Bank (blanket garansi). Dengan berdirinya lembaga penjaminan oleh pemerintah dalam rangka memupuk kepercayaan masyarakat terhadap bank. Biasanya bank terlebih dahulu menentukan tingkat risiko tertentu yang dapat ditanggung. Bank Indonesia berperan sebagai regulator mewajibkan BPR BKK se Jawa Tengah dan BPR yang lain. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meminimalkan tingkat risiko yang akan terjadi. Perencanaan dan alternatif bentuk pelayanan yang akan dioperasionalkan harus masuk dalam rencana kerja atau rencana bisnis (bisnis plan). Tingkat risiko yang diprediksikan sudah diimbangi dengan produktifitas yang lain, karena pada dasarnya tidak ada bentuk aktiva yang sama sekali tidak berisiko. Bank Indonesia hanya mengakui pengurus bank yang terdiri dari Direksi dan Badan pengawas (komisaris). Komisaris harus berperan sebagai pengurus bank dan sebagai wakil pemegang saham, karena pemegang saham tidak bisa melakukan intervensi ke dalam pengelolaan bank, maka Badan Pengawas atau komisaris harus mampu mengawasi dan mengendalikan operasional bank. Dalam BPR BKK yang akan melakukan merger Badan Pengawas/Komisaris harus mampu menjembatani kemauan Direksi sebagai pengelola dan pemegang saham sebagai pemilik bank. Meskipun komisaris BPR BKK yang akan dimerger berasal dari birokrasi dituntut harus profesional, kalau tidak akan dilakukan fit and proper test ulang oleh Bank Indonesia.

136


Box 5-5. Hasil Wawancara dengan BI Bank Indonesia menghimbau kepada BPR BKK sebaiknya di merger, karena bank sebagai lembaga intermediasi dituntut menjaga kesehatan banknya. Selain perkembangan secara finansial bank dituntut meningkatkan kepercayaanya kepada masyarakat. Perkembangan bank sangat tergantung pada kepercayan masyarakat (trust society). Dengan merger bank akan lebih kuat, peran pengurus akan semakin jelas, bukan hanya simbol. Selain didukung oleh regulator yang mengatur sistem operasional bank, bank hasil merger harus melaksanakan kode etik Bankir Indonesia untuk mendorong terlaksananya good corporate governance. Sumber daya manusia (human reseources) bank hasil merger sebagai perangkat untuk mewujudkan sistem tata swakelola yang baik dan bersih. Profesional sumber daya manusia sangat dibutuhkan. salah satu cara peningkatan SDM yang baik dengan sertifikasi profesi khususnya Direktur. Dalam rangka mempercepat proses penguatan kelembagaan perlu dukungan masyarakat dan linkage program (bekerja sama dengan bank yang lebih kuat) dengan bank umum. Untuk memperkuat dan meningkatkan kepercayaaan terhadap BPR maka para pengurus bank harus mampu memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat dan beberapa kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung keberlanjutan (sustainable) kelembagaan BPR. BPR BKK hasil merger harus dikelola oleh personil yang akan di tes oleh Bank Indonesia. Tidak sembarang orang bisa menjadi pengurus bank. Modalnya harus selalu cukup, minimal 8 persen dari ATMR. Hasil Wawancara dengan Bp Bambang Murdadi Pegawai BI yang membantu Merger BPR BKK

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bank Indonesia tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan merger BPR BKK Ungaran lebih profesional, lebih sehat, dan dikelola oleh orang-orang yang bersih dan berkualitas sehingga kepercayaan masyarakat semakin meningkat.

137


Peran Pengurus (Badan Pengawas/Komisaris dan Direksi) Peran Badan Pengawas (Komisaris) Sebelum merger Badan Pengawas BPR BKK Ungaran, belum bisa berperan secara maksimal, karena tugas rutinnya sebagai pejabat pemerintah sehingga lebih berkonsentrasi pada tugas utamanya sebagai birokrat. Selain itu masa jabatannya sebagai pejabat birokrat belum ada kepastian, karena begitu terkena mutasi maka jabatan komisarisnya secara otomatis akan hilang, karena tidak dikuatkan dengan keputusan RUPS yang dilegalisasi oleh notaris. Bahkan ada yang hanya 6 bulan menjadi badan pengawas, karena mutasi jabatan. Setelah merger, sudah ada kepastian mengenai peran dari badan pengawas. Masa kerja Badan Pengawas yaitu 3 tahun, legalitasnya sudah terjamin karena sudah berdasarkan hasil RUPS yang dilegalisasi notaris. Selain itu adanya peran yang diadakan secara mendadak untuk keperluan merger. Dalam melakukan merger BPR BKK peran Badan Pengawas sangat penting, ada beberapa hal yang menjadi peran dan kewenanganya dalam proses merger antara lain: 1. Menandatangani rancangan merger bank yang mau dimerger 2. Melakukan evaluasi tingkat kesehatan BPR BKK yang akan dimerger. 3. Menyusun Rancangan Merger yang harus ditanda tangani seluruh Direksi BPR BKK dan Badan Pengawas. 4. Menanda tangani pernyataan bersama di depan notaris yang menyatakan tidak keberatan melakukan merger. Sejak proses merger berlangsung sistem pengangkatan Badan Pengawas harus melalui mekanisme RUPS, pejabat yang bisa diangkat adalah yang lulus Fit and propertest dari Bank Indonesia. Badan Pengawas dituntut untuk berperan aktif bukan sekedar simbolis, mampu melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja direksi, dan membuat laporan setiap akhir semester ke Bank Indonesia tentang pelaksaaan Rencana Kerja atau (business plan). Selain itu Badan Pengawas dalam proses merger mempunyai peran dalam penyusunan Rancangan Perubahan Akte Pendirian, setelah pemegang saham menyetujui merger maka harus dilakukan perubahan akte pendirian yang dibuat oleh notaris. Badan Pengawas bersamasama dengan direksi yang dicalonkan menyusun Rancangan Rencana

138


Kerja BPR BKK yang akan dimerger. Rancangan Rencana Kerja akan digunakan sebagai acuan kerja dalam tahun tersebut setelah ijin merger dari Bank Indonesia turun. Peran Badan Pengawas di pasca merger hanya mengevaluasi kerja direksi, kalau direksi bisa bekerja dengan baik maka tugas dan peran Badan Pengawas hanya sebagai pengawas operasional dan kebijakan yang dilakukan direksi. Box 5-6. Peran Badan Pengawas/Komisaris (Banwas Baru) Peran Badan Pengawas/Komisaris sangat penting dalam merger BPR BKK, setelah semua Direktur bank yang mau di merger menanda tangani kesepakatan merger, maka Badan Pengawas/ Komisaris harus mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada pemegang saham, kalau pemegang saham setuju maka Badan Pengawas/Komisaris menyetujui rencana merger tersebut. Secara pribadi kalau diperhitung-kan dengan jabatan dan honor kami kurang setuju, karena saya kalau tidak dimerger bisa menjadi Badan Pengawas di 3 BPR BKK, tetapi setelah di merger hanya bisa memegang 1 BPR BKK. Peran yang lain Badan Pengawas harus bisa meyakinkan pada pemegang saham bahwa dengan adanya merger BPR BKK, bank akan semakin sehat dan efisien. Berkaitan setoran modal yang harus dilakukan maka Badan Pengawas mengkonsultasikan dengan DPRD tentang perlunya menganggarkan dalam APBD untuk menyetor modal ke BPR BKK sampai modal mencapai rasio CAR 8 persen. Apabila DPRD setuju dalam penyetoran modal maka merger baru bisa dilanjutkan. Drs.Husen, 7 Juni 2009 tentang Peran Badan Pengawas

139


Box 5-7. Hasil Wawancara Agus Purwoko Jati Dengan adanya merger secara pribadi kami dirugikan dari aspek finansial, biasanya setiap bulan kami mendapat honor, tetapi yang menjadi tekad dan niat kita yaitu untuk penataan lembaga dan itu kebutuhan lembaga. Selain itu saya titip pesan bahwa jabatan itu amanah, pati, rizki, jodo (mati, penghasilan, jodoh) itu sudah ada yang mengatur. Oleh karena itu saya sebagai mantan Kabag Perekonomian dan mantan Banwas saya iklas lahir batin kalau BPR BKK ini dilakukan merger. Karena merger ini akan membawa lembaga lebih solid dan dipercaya masyarakat. Karena lembaga ini ditunggu masyarakat, kapan akan berbuat untuk masyarakat. Selamat bekerja kembangkan terus BPR BKK Ungaran, kalau terjadi masalah dan gejolak itu satu dinamika, setiap ada aksi biasanya ada reaksi. Terimakasih. Juni 2009

Berdasarkan wawancara tersebut, Agus Purwoko mengatakan merger adalah kebutuhan perusahaan, maka para mantan badan pengawas tidak mempermasalahkan. Dengan merger bank akan lebih kuat, peran pengurus akan semakin jelas, bukan hanya sebagai simbol. Selain didukung oleh regulator yang mengatur sistem operasional bank, bank hasil merger harus melaksanakan kode etik Bankir Indonesia untuk mendorong terlaksananya good corporate governance. Sumber daya manusia (human reseources) bank hasil merger sebagai perangkat untuk mewujudkan sistem tata kelola yang baik dan bersih. Peran Direksi Peran Direksi BPR BKK Ungaran dalam proses dan pasca merger sangat startegis, sebelumnya direksi harus memimpin bank secara mandiri di tingkat kecamatan, termasuk mewakili di luar perusahaan. Dalam proses merger baik yang terpilih maupun yang tidak terpilih sebagai direksi mempunyai peran dalam penanda tanganan kesepakatan merger. Dari beberapa Direktur bank yang dimerger mungkin terpilih sebagai Direksi, sebagai komisaris, atau sebagai pegawai biasa. Direksi terpilih selanjutnya menyiapkan busines plan bank hasil merger yang dikirim ke Bank Indonesia sebagai lampiran untuk mengajukan ijin merger. 140

Sebelum merger direksi berperan ganda, sebagai pelaksana dan pencetak laba bank. Laba bank sebagian dipergunakan untuk memperbesar modal, semua laba tidak disetor ke kas daerah tetapi sebagian masuk cadangan umum dan cadangan tujuan sebagai penggemdal, karena kalau menunggu setoran dari pemegang saham tidak bisa dipastikan dan akhirnya nilai CAR jadi rendah. Peran direksi dan badan karyawan, menjadi kunci keberhasilan merger, dinamika keinginan direksi dan karyawan untuk menjadi pemegang saham supaya kesewenang-wenangan pemegang saham dapat dihindarkan. Sedangkan kelemahanya apabila direksi tidak bisa menjadi mediator yang baik antara karyawan dan pemegang saham, akan berpotensi pemegang saham akan menarik dananya. Direktur yang tidak terpilih kalau tidak bisa mengendalikan akan menjadi sumber ancaman pula, tetapi kalau ditempatkan dengan baik akan menjadi potensi yang bisa dimanfaatkan atau diambil perannya. Gambaran tentang dinamika yang timbul dari para mantan direksi terpilih, bersama ini disajikan wawancara dengan direktur yang tidak terpilih kembali menjadi direktur sebagai berikut: Box 5-8. Wawancara dengan direksi yang tidak terpilih Secara psikologis, peran saya dan teman-teman direksi lebih bebas sewaktu lembaga mandiri, masing-masing kecamatan mengatur sendiri, tetapi karena itu kebutuhan perusahaan, supaya lebih kuat, modal lebih kuat meskipun dengan berat hati saya dan teman-teman siap di merger, tetapi dengan catatan tidak ada PHK dan tidak ada penurunan penghasilan. Karena semakin lama bekerja tuntutan kebutuhan semakin meningkat, diantaranya biaya pendidikan anak-anak, kebutuhan konsumsi semakin mahal, kebutuhan sosial kemasyarakatan semakin tinggi. Kalau gaji turun bisa jadi pendorong untuk terjadinya penyimpangan (froud). Meskipun saya dan teman-teman tidak terpilih kembali menjadi direktur mohon untuk bisa diajak berembuk dalam membesarkan bank hasil merger. Kami yakin masih mempunyai sisa-sisa kekuatan yang bisa dipergunakan sebagai pendongkrak perkembangan bank di kantor cabang, kami mohon usulan kami bisa dipertimbangkan. Heru Suharyanto, 3 Juni 2009. Mantan Direktur yang tidak terpilih kembali

141


Dari hasil wawancara tersebut di atas ada beberapa hal yang positif, di mana para mantan direksi tidak mengundurkan diri, dan masih bersedia menjadi karyawan. Mereka menyadari bahwa merger adalah kebutuhan lembaga, yang pada akhirnya manut dan setuju dengan keputusan merger. Secara singkat dapat disimpulkan menyetujui adanya merger, tetapi tidak ada PHK dan penghasilan tidak berkurang. Di samping itu, para mantan direktur masih diberi peran sebagai pimpinan cabang agar karier yang telah dibina sekian lama tidak hilang karena adanya merger. Karena menyangkut masalah perekonomian keluarga meskipun tidak menjadi direktur tetapi tetap masih bisa bekerja. Wawancara di atas sudah kita pahami bersama, supaya lebih netral maka bersama ini disajikan pula wawancara dengan direktur yang terpilih kembali menjadi direktur bank hasil merger, sebagai berikut Box 5-9. Wawancara dengan Widodo, Juni 2009 Direksi terpilih Mohon maaf saya tidak akan banyak komentar dulu, saya mencoba bekerja dulu, mohon dukungan dan partisipasi dari seluruh stakeholder, supaya kami bisa bekerja dengan baik, saya akan berperan seperti laut, kalau dalam bahasa jawa segoro kudu iso muat baito (laut harus berani menampung kapal), karena merger ini saya anggap kapal yang sudah berumur tetapi harus dijalankan. Oleh karena itu secara pribadi saya mohon dukungan karena masalah yang harus diselesaikan. (Widodo, 2009)

Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur yang terpilih dapat disimpulkan, yang bersangkutan menyadari bahwa dengan merger akan banyak masalah yang harus diselesaikan, perlu dukungan semua pihak untuk bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Peran Karyawan Peran karyawan sifatnya hanya membantu Direksi dalam mempersiapkan merger dan membantu Direksi bank merger terpilih menyiapkan busines plan yang akan dikirim ke Bank Indonesia, jadi karyawan tidak mempunyai peran yang penting dalam proses merger. Pada pasca merger, karyawan mempunyai peran dalam mencapai tujuan akhir (goal) bank hasil merger, yaitu keberlanjutan bank yang telah dimerger. Keberlanjutan bank hasil merger terletak pada sumber daya manusia yang mempunyai kompeten dan integritas yang tinggi.

142


Box 5-10. Wawancara Karyawan (Mashuri) Mei 2009 Kalau berbicara merger saya dan teman-teman tidak ada masalah, yang penting lembaga maju, kesejahteraanya naik, karier karyawan jelas. Karena yang terjadi selama ini, lembaga hanya mentok di tingkat kecamatan, karier tidak jelas, sehingga berpengaruh pada kinerja saya dan teman-teman. Karena ukuran prestasi juga tidak jelas maka yang terjadi siapa yang bejo yo penak (siapa yang bernasib baik) ya pasti enak, tetapi yang tidak beruntung mungkin mendapat tempat yang terpencil, tidak pernah masuk daerah perkotaan. Tetapi saya yakin dengan merger ada perubahan mengenai karier dan penempatan karyawan.

Apabila disimpulkan dari hasil wawancara dengan perwakilan karyawan, karyawan tidak mempermasalahkan akan merger atau tidak, yang penting bagi karyawan bisa bekerja tenang, kesejahteraan membaik, karier bisa berjenjang dan hari tuanya bisa terpikirkan adanya jaminan hari tua. Peran Nasabah Keberhasilan bank hasil merger diantaranya nasabah tidak menarik dananya yang ditempatkan di bank dan tetap mempercayakan dana yang dimilikinya ke dalam bank hasil merger. Perubahan kepercayaan nasabah adalah satu fenomena yang mengarah pada perbaikan dan peningkatan kepercayaan masyarakat. Selain itu akan terjadi saling percaya (trust relationship) atau hubungan timbal balik dengan bank, akan adanya saling percaya dan bank akan percaya kepada nasabah sebagai pengguna kredit. Untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah membutuhkan pemikiran baru yang memandang nasabah sebagai mitra bank. Kepercayaan nasabah adalah kunci dari kesuksesan bank, sebab bila kepercayaan nasabah turun maka dana-dana yang ditempatkan akan ditarik, dan akan terjadi penarikan dana secara besar-besaran yang berakibat habisnya likwiditas. Pada tahun 2008 nasabah BPR BKK terus meningkat dan tidak terpengaruh oleh merger BPR BKK dan hadirnya bank umum di daerah, yang menyalurkan kreditnya ke pangsa pasar BPR, karena bunga pinjaman BPR sudah menurun menyesuaikan dengan bunga pasar. Menabung di BPR BKK lebih dekat dan lebih mudah, setiap tahun diberi hadiah lewat undian, hal tersebut menambah kepercayaan masyarakat.

143


Nasabah sudah mulai tertanam kepercayaannya kepada BPR BKK, penabung BPR BKK terus meningkat meskipun ada isu merger bank, nasabah punya keyakinan dana yang disimpan aman, yang digunakan sebagai alasan nasabah tentang keamanan dananya disimpan di BPR BKK adalah pemegang sahamnya pemerintah daerah dan pengurusnya orang-orang yang tidak bermasalah. Karena peran nasabah sebelum merger, proses merger, dan pasca merger hanya sebagai pendukung dana dan tempat menyalurkan dana. Faktor pendorongnya adalah kepercayaan (trust). Box 5-11.

Hasil wawancara dengan Suratmin,14 Mei 2009 tentang Peran Nasabah BPR BKK Ungaran

Saya dan teman-teman sebagai nasabah ngertose (mengetahuinya) bank itu baik, saya tidak terpengaruh merger atau tidak, yang penting bagi saya punya dana lebih saya simpan di BPR BKK terdekat, kalau saya kekurangan dana mengajukan pinjaman. Dengan adanya BPR BKK ini saya dan konco-konco (temanteman) sangat tertolong, sebagai lembaga peminjam modal untuk masyarakat ekonomi lemah juga menerima Deposito dengan bunga yang cukup tinggi. Saya dan teman-teman cocok ada BKK untuk memberantas kemiskinan teng desa-desa (di desa-desa), bisa menyalurkan pinjaman ke masyarakat, sehingga sasaran penyaluran kreditnya bisa ke lapisan yang tidak terjamah bank. Saya dan konco-konco (teman-teman) semakin percaya dengan BPR BKK. Nasabah BPR BKK terus meningkat dan selot katah (semakin banyak) dan tidak terpengaruh oleh hadirnya bank lain. Saya dan teman-teman tidak mempermasalahkan bunga, bunga pinjaman BPR BKK tidak terlalu tinggi bisa menyesuaikan dengan bunga di pasar. Saya lebih suka menabung di BPR BKK lebih dekat dan lebih mudah, setiap tahun diberi hadiah lewat undian, hal tersebut menambah kepercayaan saya dan teman-teman nasabah. Saya dan teman-teman lebih percaya dengan BPR BKK dibanding dengan BPR lain, karena milik pemda, saya punya keyakinan dana kami aman, karena semakin banyaknya dana yang masuk ke bank maka akan memperluas penyaluran kredit kepada teman-teman nasabah yang mengambil kredit.

Dari hasil wawancara dengan bapak Suratmin, pengusaha (selep) penggilingan padi yang sekaligus mewakili teman-temannya, dapat disimpulkan bahwa dalam merger bank nasabah tidak punya peran yang

144


pokok, nasabah hanya sebagai peran pedukung yaitu yang mendukung terkumpulnya dana/tabungan, dan peran sebagai pemakai kredit. Dari peran 7 elemen stakeholder BPR BKK Ungaran dalam melakukan merger BPR BKK Ungaran mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjaga keberlanjutan bank (sustainable) yaitu mendorong perkembangan bank, bank lebih produktif dan efisien, kepercayaan masyarakat meningkat dan bank semakin sehat, hal ini membuktikan bahwa merger BPR BKK Ungaran mengarah pada perbaikan dan keberlanjutan bank. Hal tersebut bila dihubungkan dengan teori dari Muliaman D. Hadad (dalam Lay, Marbun et al. 2010) menyatakan bahwa merger adalah solusi untuk menjaga keberlangsungan industri/ bisnis bank, tanpa adanya tambahan modal dari para pemegang saham maka CAR akan turun bahkan bisa minus. Karena telah terbukti bahwa merger mendorong pemegang saham untuk setor modal maka temuan ini sesuai atau mendukung teorinya Muliaman Hadad. 5.6. Perkembangan BPR BKK Ungaran Pasca Merger 5.6.1. Perubahan BPR BKK satu tahun setelah Merger Perkembangan bank satu tahun setelah merger menunjukkan kinerja yang semakin baik. Grafik 5.4 menunjukkan perubahan BPR BKK Ungaran satu tahun setelah merger baik untuk Aset, Kredit, Dana Pihak Ketiga dan Laba. Grafik 5-4

Perubahan Asset, Kredit, Dana Pihak Ketiga dan Laba BPR BKK, Sebelum dan Sesudah Merger 90,0

82,7

80,0 70,0

68,2

72,4 63,1

70,8 59,6

60,0 50,0

Pra Merger (2005)

Pasca Merger (2006)

40,0 30,0 20,0 10,0

2,0

0,0 -10,0

Aset

Kredit

DPK

-2,8 Laba

145


Berdasarkan grafik 5-4, dapat terlihat bahwa aset meningkat dari Rp.68 milyar tahun 2005 menjadi Rp.82,7 milyar pada tahun 2006 atau meningkat 21,4 persen. Jumlah kredit meningkat dari Rp.63 milyar dari 2005 menjadi Rp.72,4 milyar pada tahun 2006 atau meningkat 14,7 persen. Peningkatan Dina Pihak Ketiga satu tahun setelah merger sebesar 18,7 persen, meningkat dari Rp.59,6 milyar pada tahun 2005 menjadi Rp.70,8 milyar tahun 2006. Perolehan laba terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Kalau pada tahun BPR BKK mengalami kerugian sebesar Rp.2,7 milyar, pada tahun 2006 sudah membukukan keuntungan sebesar Rp.1,97 milyar. Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa satu tahun setelah merger kinerja bank semakin baik ditunjukkan dari meningkatnya asset, kredit, dana pihak ketiga dan laba. 5.6.2. Perkembangan Tingkat Kesehatan BPR BKK Ungaran Pasca Merger Upaya peningkatan kesehatan BPR BKK Ungaran merupakan salah satu alasan melakukan merger sembilan BPR BKK di Kabupaten menjadi BPR BKK Ungaran. Sebelum merger kondisi kesehatan BPR BKK adalah sebagai berikut: 4 bank dalam kategori sehat, 2 bank kategori cukup sehat, 2 bank kategori kurang sehat, dan 1bank dalam kondisi tidak sehat. BPR BKK Sumowono tergolong tidak sehat dan BPR BKK Ambarawa serta BPR BKK Jambu tergolong kurang sehat. Pada tanggal 5 Mei 2005, secara resmi 9 (sembilan) BPR BKK se Kabupaten Semarang bergabung menjadi satu dengan BPR BKK Ungaran, adapun gambaran perubahan setelah 3 tahun merger yang meliputi tingkat kesehatan dari CAMEL disajikan pada tabel 5-21. Analisis Tingkat Kesehatan BPR BKK Ungaran dari unsur CAMEL Sebelum dan Sesudah Merger Untuk melindungi nasabah penyimpan dan deposan di BPR BKK Ungaran, Bank Indonesia melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Hasil pengawasan tersebut digunakan sebagai tolok ukur pengelolaan bank yang sehat. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank adalah Capital, Asset quality, Management, Earning dan Likuidity (CAMEL). Oleh karena itu berdasarkan data pada tabel 5-16 dapat dianalisis sebagai berikut :

146


Capital Adequacy Ratio (CAR) sebelum merger 8,75 persen sehat tetapi setelah dilakukan pemeriksaan CAR yang benar -2,03 persen dari ATMR (tidak sehat), setelah dilakukan merger selama 4 tahun terjadi peningkatan CAR menjadi 17,64 persen dari ATMR, peningkatan CAR ini karena terjadi penambahan setoran modal dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Semarang, dan akumulasi laba yang dicadangkan sebagai cadangan umum dan cadangan tujuan. Berdasarkan analisis tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa dengan merger peran pemegang saham meningkat dengan bukti menyetor modal tambahan sehingga CAR bank dari posisi minus menjadi positif sehingga terjadi pertumbuhan CAR yang signifikan. Asset Quality, untuk mengukur kualitas aktiva ada dua indikator yang digunakan sebagai standar penilaian yaitu KAP dan PPAP. KAP sebelum merger sebesar 6,73 persen, tetapi setelah pemeriksaan KAP meningkat menjadi 14,25 persen (tidak sehat). Peningkatan rasio KAP karena terjadinya penyimpangan ABA dan kredit fiktif. Setelah merger 4 tahun KAP turun menjadi 7,96 persen atau sehat karena masih dibawah 8,5 persen atau terjadi penurunan KAP 6,29 persen sehingga KAP membaik dan sehat. Pemenuhan PPAP sebelum merger 110,67 persen, setelah dilakukan pemeriksaan PPAP hanya 77,04 persen atau di bawah standar sehat 100 persen dari PPAPWD. Setelah merger terjadi peningkatan PPAP 22,96 persen menjadi 100 persen dari PPAPWD atau PPAP terpenuhi sesuai dengan PPAPWD membaik atau sehat. Berdasarkan 2 analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum merger KAP bank tidak sehat dan setelah merger selama 4 tahun KAP menjadi sehat. Sebelum merger PPAP kurang atau tidak bisa memenuhi PPAPWD sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan merger BPR BKK Ungaran dapat meningkatkan kualitas KAP dan terpenuhinya PPAP dari PPAPWD atau dapat dikatakan asset quality membaik menjadi sehat dari sebelumnya tidak sehat. Manajemen, manajemen yang berkualitas akan menjadi pengambil keputusan yang sehat, keputusan manajemen yang sehat akan mendorong operasional bank yang sehat dan produktif, untuk mengukur manajemen ada 25 pertanyaan yang digunakan sebagai acuan yaitu 10

147


untuk manajemen umum dan 15 managemen risiko, setiap pertanyaan akan mendapat penilaian antara 0-4. Nilai 0 mencerminkan kondisis yang lemah, sedangkan nilai 1 s/d 3 mencerminkan kondisi antara dan nilai 4 mencerminkan kondisi yang baik. Berdasarkan data pada tabel 5-20, manajemen sebelum merger mendapat nilai 75 dan pasca merger juga ternilai 86 persen. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam merger BPR BKK Ungaran terjadi peningkatan nilai manajemen dari cukup sehat menjadi sehat, atau manajemen bank menjadi sehat. Earning, laba bank yang besar akan menjamin adanya sumber modal yang stabil, indikator rasio yang digunakan adalah return on asset (ROA) dan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO). ROA sebelum merger -5,81persen setelah merger 4 tahun 4,04 persen atau terjadi peningkatan 9,85 persen sedangkan BOPO posisi sebelum merger 117,51persen (tidak sehat), setelah merger 4 tahun turun menjadi 79,49 persen. Berdasarkan 2 fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pasca merger ROA dan BOPO membaik dari posisi tidak sehat menjadi sehat atau dapat dikatakan bahwa earning bank pasca merger sehat. Liquidity, likuiditas yang tepat menjamin bank dalam memenuhi kewajibannya tepat waktu tanpa harus menggunakan pinjaman darurat. Ada dua alat penilaian yaitu cash ratio (CR) dan LDR. Berdasarkan data tabel 5-20, cash ratio sebelum merger 9,37 persen (tidak sehat) setelah pemeriksaan cash ratio naik menjadi 15,72 persen setelah merger meningkat menjadi 17,83 persen, (tidak sehat) terlalu banyak idle cash, acuan cash ratio yang sehat adalah 4,05 s/d 5 persen. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa cash ratio pasca merger sehat. LDR sebelum merger 94,52 persen (sehat) acuan LDR yang sehat sebesar 90-94,75 persen, LDR setelah pemeriksaan 102,71persen atau tidak sehat dan setelah merger 97,05 persen. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa LDR BPR BKK Ungaran sebelum merger tidak sehat setelah merger tergolong sehat. Dari analisis semua unsur CAMEL setelah ditambah dengan skor manajemen, penjumlahan nilai TKS bank pasca merger terjadi peningkatan dari nilai 49 sebelum merger menjadi 94 setelah merger. Berarti

148


dapat disimpulkan bahwa BPR BKK Ungaran sebelum merger tidak sehat setelah dilakukan merger selama 4 tahun menjadi sehat. Hasil kajian (Weston, Mitchell et al. 2004) menyatakan ada tiga kemungkinan dampak merger terhadap nilai perusahaan, yaitu meningkat, netral atau turun. Dari analisis unsur CAMEL dan TKS, setelah empat tahun melakukan merger, BPR BKK Ungaran semakin baik. Dengan nilai CAMEL dan TKS yang semakin baik, berarti nilai perusahaan juga meningkat karena pelayanan kepada nasabah juga akan semakin meningkat. Tabel 5-21. Perkembangan Tingkat Kesehatan BPR BKK Ungaran Pasca Merger

Elemen CAR KAP PPAP ROA BOPO LDR CR Manajemen Skor TKS

Peringkat

Pra Merger Apr 2005 8,75 6,73 110,67 4,26 79,06 94,52 9,37 75,00 90,60 SEHAT (Belum Riil)

Awal Merger April 2005 -2,03 14,25 77,04 -5,81 117.51 102,71 15,72 75,00 49,00 TIDAK SEHAT (Riil)

Pasca Merger April 2009

Kesehatan

17,64 7,96 100,00 4,04 79,49 94,61 17,83 86,00 94,00

sehat sehat sehat sehat sehat sehat tidak sehat sehat sehat

SEHAT

SEHAT


5.6.3.

Perbandingan Analisis Gabungan BPR BKK se Jawa Tengah dan BPR BKK Ungaran Pasca Merger

Sesuai dengan komitmen yang sudah disepakati oleh para Direksi BPR BKK yang dimerger, maka semua langkah yang sesuai dengan undangundang perbankan harus dilakukan. Adapun langkah ini diperlukan agar tidak ada penolakan baik dari pegawai maupun direktur dalam pengembangan bank pasca merger, karena sebelumnya terjadi persepsi yang berbeda tentang merger. Tingkat kesehatan bank secara gabungan yang berdasarkan pada neraca dan rugi laba gabungan se Provinsi Jawa

149


Tengah sehat, tetapi peneliti tidak meneliti tingkat kesehatan BPR BKK se Jawa Tengah pasca merger tetapi hanya membandingkan tingkat kesehatan pasca merger laporan gabungan se Jawa Tengah dengan BPR BKK Ungaran, disajikan pada tabel 5-22. Tabel 5-22.

Elemen

CAR KAP PPAP ROA BOPO LDR CR Manajemen Skor TKS Peringkat

Perbandingan Tingkat Kesehatan BPR BKK se Jawa Tengah dengan BPR BKK Ungaran Pasca Merger (%)

Pra Merger Apr 2005 (Jateng) 11,81 9,62 74,88 7,59 79,64 91,74 14,10 90,00 93,20

Pasca Merger April 2009 (Jateng) 16,79 10,06 100,00 5,74 76,74 98,57 8,04 94,00 93,41

SEHAT

SEHAT

Awal Merger Apr 2005 (Ungaran) -2,03 14,25 77,04 -5,81 117.51 102,71 15,72 75,00 49,00 TIDAK SEHAT

Pasca Merger April 2009 (Ungaran) 17,64 7,96 100,00 4,04 79,49 94,61 17,83 86,00 94,00 SEHAT

Sumber: Biro perekonomian Jateng dan BPR BKK Ungaran NB: Untuk data April digunakan data yang riil setelah pemeriksaan posisi Desember 2005.

Analisis Kesehatan (CAMEL) Gabungan BPR BKK se Jateng dan Ungaran Pasca Merger Capital Adequacy Ratio (CAR) sebelum merger sebesar 11,81persen dari ATMR (sehat), setelah dilakukan merger selama 4 tahun terjadi peningkatan CAR menjadi 16,79 persen dari ATMR, kenaikan ini terjadi karena adanya penambahan setoran modal dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan akumulasi laba yang dicadangkan sebagai cadangan umum dan cadangan tujuan. Sedangkan CAR di BPR BKK Ungaran awal merger minus 2,03 persen hal tersebut terjadi karena modal habis untuk menutup kerugian karena kredit macet dan kekurangan PPAP, tetapi setelah merger CAR menjadi 17,64 persen sehat atau dapat dikatakan CAR BPR BKK Pasca merger lebih baik dibanding dengan CAR gabungan Jawa Tengah. Berdasarkan dua analisis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan merger dapat menyehatkan CAR BPR

150


BKK gabungan se Jateng maupun untuk BPR BKK Ungaran yang jauh lebih baik. Asset Quality, untuk mengukur kualitas aktiva ada dua indikator yang digunakan sebagai standar penilaian yaitu KAP dan PPAP. KAP gabungan sebelum merger sebesar 9,62 persen, setelah merger KAP naik menjadi 10,06 persen terjadi peningkatan sebesar 0,44 persen berarti terjadi penurunan kualitas KAP. Sedangkan KAP BPR BKK Ungaran sebelum merger sebesar 14,25 persen, setelah 4 tahun merger KAP turun jadi 7,96 persen (sehat) KAP BPR BKK Ungaran pasca merger lebih baik kalau dibanding dengan KAP gabungan Jawa Tengah. Penurunan KAP di awal merger terjadi karena sebelum merger penilaian kualitas KAP belum obyektif atau terjadi rekayasa. Untuk dapat digolongkan KAP sehat adalah antara 7,5 -10,35 persen, berarti kualitas KAP gabungan setelah 4 tahun merger sehat, untuk yang BPR BKK Ungaran setelah 4 tahun merger juga sehat. Pemenuhan PPAP gabungan sebelum merger sebesar 74,88 persen atau kurang dari stadar sehat 100 pesen dari PPAPWD, setelah merger PPAP terpenuhi 100 persen dari PPAPWD, sedangkan untuk BPR BKK Ungaran PPAP sebelum merger sebesar 77,04 persen setelah merger terpenuhi 100 persen dari PPAPWD. Pemenuhan PPAP baik BPR BKK Ungaran maupun gabungan sama-sama sehat. Berdasarkan dua analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa merger dapat memperbaiki rasio KAP (sehat) dan memenuhi PPAPWD sesuai dengan aturan yaitu PPAP 100 persen dari PPAPWD (sehat) baik gabungan Jawa Tengah maupun untuk BPR BKK Ungaran. Manajemen, nilai manajemen BPR BKK gabungan Jawa Tengah sebelum merger sebesar 90,00 sehat setelah merger selama 4 tahun nilai manajemen sebesar 94 (sehat), sedangkan untuk BPR BKK Ungaran sebelum merger nilai untuk manajemen sebesar 75 kurang sehat setelah merger 4 tahun nilai manajemen naik menjadi 86 (sehat). Perkembangan manajemen pasca merger antara gabungan Provinsi dengan BPR BKK Ungaran lebih baik gabungan Jawa Tengah. Berdasarkan dua analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan merger nilai manajemen semakin meningkat atau dapat dikatakan dengan merger meningkatkan kualitas manajemen.

151


Earning, laba bank yang besar akan menjamin adanya sumber modal yang stabil, indikator rasio yang digunakan adalah return on asset (ROA) dan perbandingan antara Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO). ROA gabungan Jateng sebelum merger sebesar 7,59 persen setelah merger 4 tahun ROA sebesar 5,74 persen atau terjadi penurunan. Hal ini terjadi karena banyak terjadi penyimpangan yang berakibat menurunnya laba. Sedangkan ROA BPR BKK Ungaran sebelum merger sebesar -5,81 persen, setelah merger 4 tahun ROA BPR BKK Ungaran sebesar 4,04 persen atau terjadi kenaikan yang cukup signifikan. ROA gabungan BPR BKK se Jawa Tengah lebih dibanding BPR BKK Ungaran. BOPO gabungan sebelum merger sebesar 79,64 persen setelah merger 4 tahun BOPO menjadi 76,74 persen sehat. Sedangkan BOPO BPR BKK Ungaran sebelum merger sebesar 117,51persen setelah merger 4 tahun BOPO menjadi 79,49 persen (sehat). Berdasar dua analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan merger rasio ROA se Jateng terjadi penurunan, karena banyak terjadi penyimpangan yang menyebabkan penurunan laba, sedangkan untuk BPR BKK Ungaran dengan merger meningkatkan nilai ROA dari kondisi tidak sehat menjadi sehat. Liquidity, likuiditas yang tepat menjamin bank dalam memenuhi kewajibannya tepat waktu tanpa harus menggunakan pinjaman darurat. Ada dua alat penilaian yaitu cash ratio (CR) dan LDR. Berdasarkan data tabel 5-21, cash ratio gabungan sebelum merger sebesar 14,10 persen setelah merger turun menjadi 8,04 persen (sehat), acuan cash ratio yang sehat adalah 4,05 s/d 5 persen. Sedangkan untuk BPR BKK Ungaran cash rasio sebelum merger sebesar 15,72 persen (tidak sehat), dan setelah merger 4 tahun sebesar 17,83 persen (tidak sehat). Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa cash ratio pasca merger sehat. LDR juga menjadi cukup sehat, cash ratio gabungan lebih baik dibandingkan dengan cash ratio BPR BKK Ungaran. Dari analisis semua unsur CAMEL setelah dilakukan penjumlahan nilai tingkat kesehatan BPR BKK gabungan pasca merger terjadi peningkatan tingkat kesehatan dari nilai 93,20 sehat menjadi 93,41 sehat. Untuk

152


BPR BKK Ungaran dari 49 sebelum merger menjadi 94 setelah merger. Peningkatan kesehatan gabungan BPR BKK se Jateng dan BPR BKK Ungaran lebih baik BPR BKK Ungaran. Tingkat kesehatan BPR BKK Ungaran lebih baik dibanding tingkat kesehatan BPR BKK gabungan Jateng. Bila dilihat dari kasus per kasus dari masing-masing kabupaten dapat disajikan data sebagai berikut: Tabel 5-23. TKS BPR Gabungan Bank Pasca Merger No. 1 2 3 4

Kondisi Bank dari CAMEL Sehat Cukup Sehat Kurang Sehat Tidak Sehat Jumlah

Frekuensi Kabupaten 19 4 3 3 29

Sumber : Data diolah dari data primer (kuesioner)

Dari hasil kuesioner yang diberikan kepada direktur PD. BPR BKK bahwa secara umum direktur bank hasil merger menyatakan untuk 19 Kabupaten (54,28%) dalam kondisi sehat, untuk 7 Kabupaten (13,7%) cukup sehat, 3 kabupaten (10,3%) kurang sehat, dan 3 Kabupaten (10,3%) tidak sehat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dengan merger akan meningkatkan bank menjadi lebih sehat dan meningkatnya kinerja BPR BKK. Box 5-12 Supaya lebih akurat disajikan dokumentasi hasil wawancara dengan Direktur BPR BKK Mandiraja sebagai berikut: Box 5-12. Pengawasan dan Pengendalian Bank Hasil Merger BPR BKK Wawancara dengan ibu Sri Hayati Direktur BPR BKK Mandiraja Menurut mbak Sri, dengan digabungnya BPR BKK dalam setiap kabupaten dengan sentral manajemen dan konsep menejemen lebih baik. Unsur pengawasan orangnya terpisah antara yang melaksanakan pekerjaan dengan orang yang memeriksa pekerjaan berbeda, maka lebih aman dan terkendali, maksudnya aman, tidak banyak penyimpangan dan pemboros-an, berarti mengarah pada perbaikan, ya dong, Untuk selanjutnya saya optimis bank pasca merger ini baik dan berkembang. Karena kualitas menejemen baru lebih prospektif, dengan orang-orang yang sudah terpilih. Sri Hayati, 7 Juni 2009

153


Berdasarkan wawancara dengan direktur BPR BKK Mandiraja bahwa merger yang telah dilakukan akan memudahkan dalam pengelolaan dan pengendalian operasional BPR BKK. Didukung pula hasil kuesioner dari para direktur bahwa merger terhadap BPR BKK dipersepsikan dengan baik sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja. Namun dalam perjalanannya ternyata persepsi tersebut tidak bisa terwujud seketika, karena saat awal sempat terjadi dinamika yang cukup berarti. 5.6.4. Tren Perkembangan BPR BKK Ungaran Pasca Merger Selain analisis perbandingan, analisis lain yang perlu dilakukan adalah analisis tren. Analisis tren diperlukan untuk mengetahui tren perkembangan kinerja keuangan BPR BKK Ungaran pada masa mendatang. Dengan melihat tren perkembangan ini, pengelola dan pemilik bisa menentukan kebijakan apa yang akan diambil untuk pengelolaan BPR pada masa mendatang. Selain itu tren ini juga akan memberikan informasi mengenai bagaimana kecenderungan kinerja keuangan BPR BKK Ungaran serta solusi pemecahan masalah yang mungkin terjadi. Untuk menggambarkan tren perkembangan bank dengan ini disajikan grafik perkembangan aset, kredit, dana dan laba sebagai berikut: Grafik 5-5. Tren Perkembangan Aset BPR BKK Ungaran Pasca Merger, April 2005-April 2009 160.000

144.620

140.000 112.859

Nilai (Rp.000)

120.000 95.740

100.000

82.720

80.000

68.194

60.000 40.000

24.174

20.000 2004

2005

2006

2007

Periode

Catatan : Tahun 2004 sebagai pembanding

154

2008

2009


Dari grafik 5-5 tersebut dapat dianalisis bahwa aset bank mengalami perkembangan yang cukup signifkan, di mana pada tahun 2004 sebelum merger memiliki aset sebesar Rp 4.174.000,-- kemudian pada awal merger aset menjadi Rp 68.194.153,--, dan pada tahun pertama merger aset berkembang menjadi Rp 82,720,000,-- kemudian pada tahun kedua Rp 95.740.000,-. Pada tahun ketiga asetnya sebesar Rp 112.859.000,dan pada tahun ke empat merger aset bank menjadi Rp 144.620.000,- . Pelonjakan aset terjadi pada tahun ke 4 merger (2009). Berdasarkan analisis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa merger dapat meningkatkan aset BPR BKK Ungaran, tren perkembangan aset BPR BKK Ungaran pasca merger mengalami kenaikan secara stabil. Kredit. Selain jumlah aktiva salah satu indikator perkembangan yang perlu dianalisis untuk melihat perkembangan keuangan adalah tren perkembangan kredit dan jumlah aktiva produktif. Tren perkembangan jumlah kredit disajikan pada grafik 5-6 berikut, Grafik 5-6.

Tren Perkembangan Kredit BPR BKK Ungaran, April 2005-April 2009

140.000

123.570

120.000 95.955

Nilai (Rp.000)

100.000

84.733

80.000

63.081

72.371

60.000 40.000 20.000

21.443

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Periode


Dari grafik 5-6, terlihat bahwa jumlah kredit yang diberikan oleh BPR BKK Ungaran cenderung meningkat dari periode sebelum merger sampai dengan tahun 2009. Jumlah peningkatan kredit tertinggi yang diberikan terjadi pada periode April 2009. Peningkatan ini menunjukkan semakin baiknya kinerja keuangan bank. Dari grafik tren kredit 155


tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan merger kredit yang diberikan kepada masyarakat menjadi semakin baik. NPL dari jumlah kredit dalam grafik 5-6 mengalami kenaikan, dari sejumlah kredit yang diberikan sebagian ada yang kurang lancar, diragukan, dan macet (Non Performing Loan). Untuk melihat lebih jauh perkembangan NPL dapat dilihat pada grafik 5-7 berikut Grafik 5-7.

Tren Perkembangan NPL BPR BKK Ungaran, April 2005-April 2009

18,00

15,72

16,00

13,86

14,00 Nilai (%)

12,00 10,00

9,42

8,00

6,71 5,27

6,00

3,27

4,00 2,00 0,00 2004

2005

2006

2007

2008

2009

Periode


Berdasarkan grafik tren NPL BPR BKK Ungaran dapat dianalisis sebagai berikut angka NPL ada kecenderungan turun sejak tahun 2007, NPL tahun 2004 kecil (9,85%), tetapi angka tersebut tidak benar karena ada rekayasa laporan, adapun angka yang riil adalah angka NPL tahun 2005 sebesar 13,86 persen, tahun 2006 angka NPL sebesar 15,72 persen, tahun 2007 turun menjadi 6,71persen, tahun 2008 turun menjadi 5,27 persen dan tahun 2009 angka NPL turun menjadi 3,27 persen dari ATMR. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan merger angka NPL tren-nya naik karena ditemukan penyimpangan, mulai turun setelah tahun 2007 sampai dengan 2009, tren-nya cenderung turun atau membaik. Dana. Dana pihak ketiga adalah sumber dana untuk pembiayaan bank, untuk mengetahui tren perkembangan dana pihak ketiga yang dipercayakan kepada BPR BKK Ungaran maka disajikan grafik 5-8 sebagai berikut, 156


Grafik 5-8

Tren Perkembangan Dana BPR BKK Ungaran, April 2005 - April 2009

140.000

122.770

120.000

Nilai (Rp.000)

100.000

83.885

80.000

93.125

70.778 59.624

60.000 40.000 20.000

19.776

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Periode


Dari grafik 5-8 dapat dianalisis bahwa dana masyarakat atau dana pihak ketiga yang dipercayakan kepada BPR BKK perkembanganya naik, sejak tahun 2005 perkembanganya cukup cepat dan tren-nya naik. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan merger meningkatkan kepercayaan masyarakat hal ini terbukti dengan adanya tren pertumbuhan dana pihak ke tiga yang dipercayakan ke BPR BKK Ungaran di mana tren-nya semakin membaik. Selain Aset, kredit, NPL, dana pihak ke tiga juga terjadi kenaikan laba bank. Untuk memudahkan dalam melihat perkembangan tren laba BPR BKK Ungaran maka disajikan grafik 5-9. Grafik 5-9.

Tren Perkembangan Laba BPR BKK Ungaran, April 2005 - April 2009

7.000 5.501

6.000

5.751

4.333

5.000 4.000

Nilai (Rp.000)

3.000 2.000

1.968

1.729

1.000 (1.000)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

(2.000) (3.000) (4.000)

(2.791) Periode


157


Dari grafik 5-9, dapat dianalisis bahwa sebelum merger bank dalam kondisi laba sebesar Rp 1.729.243.000,--, setelah dilakukan merger tren laba justru turun, bahkan pada tahun 2005 mengalami kerugian, pada tahun 2006 laba bank trennya naik dan stabil. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan merger tren perkembangannya semakin baik. 5.6.5. Tren Tingkat Kesehatan BPR BKK Ungaran Pasca Merger Selain dilakukan analis tren perkembangan kwantitatif bank, juga dilakukan analisis kualitas tingkat kesehatan bank. Karena tingkat kesehatan bank merupakan sesuatu yang sangat penting bagi industri perbankan. Tingkat kesehatan yang semakin meningkat menunjukkan bahwa kondisi bank semakin membaik, sebaliknya bila kondisi kesehatannya semakin turun. menunjukkan semakin buruknya kinerja BPR BKK Ungaran. Tren tingkat kesehatan BPR BKK Ungaran yang berdasarkan pada penilaian CAMEL dapat disajikan pada tabel 5-24.

Tabel 5-24 Tren Tingkat Kesehatan BPR BKK Ungaran Pasca Merger (%) Tahun

CAR

KAP

PPAP

Manajemen

ROA

BOPO

LDR

CR

2005

-2,03

14,25

77,04

75

-5,81

117,51

102,71

15,72

2006

10,01

12,07

89,08

75

0,17

74,01

94,03

10,00

2007

14,03

14,7

84,02

75

1,051

75,01

92,5

13,78

2008

14,04

12,96

86,15

75

3,87

92,69

97,55

14,12

2009

17.64

7,96

100

86

4,04

79,49

94,61

17,83


Capital Adiquacy Rasio (CAR) adalah salah satu unsur tingkat kesehatan bank yang harus sehat, sebab kalau CAR-nya tidak sehat akan ditutup oleh Bank Indonesia. Modal akan berfungsi sebagai penyangga apabila terjadi kerugian bank. CAR akan dihitung dengan membandingkan antara modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Tren Perkembangan CAR periode April 2005 - April 2009 dapat dilihat pada Grafik 5-10 berikut,

158


Grafik 5-10 Tren Perkembangan CAR, April 2005-April 2009 20,00 17,64 15,00

14,07

Nilai (%)

14,03 10,00

10,01

5,00 0,00

-2,03 2005

2006

2007

2008

2009

-5,00 Periode

Berdasarkan tabel 5-23 dan grafik 5-10, CAR BPR BKK Ungaran dapat dianalisis bahwa tren perkembangan Capital Adequacy Ratio (CAR) BPR BKK Ungaran cenderung membaik yang dimulai CAR awal merger minus -2,03 persen. CAR BPR BKK Ungaran Tahun 2008 menjadi 14,04 sehat, dan pada tahun 2009 merupakan posisi yang tertinggi karena pemegang saham pada menyetor modalnya. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan merger tren perkembangan CAR BPR BKK semakin meningkat dan sehat. Asset Quality, unsur kedua tingkat kesehatan BPR adalah kualitas aktiva (asset quality). Ada dua indikator yang digunakan untuk menghitung kualitas aktiva produktif yaitu KAP dan PPAP, untuk memudahkan mengetahui tren perkembangan KAP BPR BKK Ungaran disajikan grafik 5-11 tren perkembangan KAP BPR BKK Ungaran sebagai berikut, Grafik 5-11

Tren Perkembangan Ratio Asset Quality (KAP), April 2005-April 2009

16,00 15,00 14,00

14,70

14,25

13,00

12,96

Nilai (%)

12,00 11,00 10,00

10,01

9,00 8,00

7,96

7,00 2005

2006

2007

2008

2009

Periode

159


Dari grafik 5-11, perkembangan rasio KAP dapat dianalisis bahwa pada awal merger rasio KAP tinggi, angka yang dihitung sebelumnya tidak benar, karena pada tahun 2005 banyak ditemukan perbedaan penghitungan colectybility yang berpengaruh pada rasio KAP, rasio KAP tertinggi pada pertengahan 2006 karena banyak ditemukan adanya penyimpangan kredit, termasuk penggolongan colectiblity. Berdasarkan analisis tersebut di atas dapat disimpulkan dengan merger, tren KAP selama 2 tahun merger mengalami kenaikan pada tahun ke-3, dan kemudian turun pada tahun ke-4. Dapat disimpulkan tren KAP BPR BKK menurun mengarah pada KAP. PPAP, untuk indikator yang kedua adalah terpenuhinya PPAP BPR. Tren perkembangan PPAP BPR BKK Ungaran sebagaimana dipaparkan pada grafik 5-12 berikut, Grafik 5-12. Tren Perkembangan Rasio PPAP, April 2005-April 2009 105,0 100,0

100,0 95,0 89,1

Nilai (%)

90,0

86,0

85,0 84,0

80,0 75,0

77,0

70,0 2005

2006

2007

2008

2009

Periode

Pada grafik 5-12, tampak bahwa tren perkembangan PPAP mulai dari 77,04 persen. Angka rasio PPAP yang sebelumnya tidak benar karena setelah pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan kredit, angka rasio PPAP yang benar adalah sebesar 77,04 persen. Pada tahun 2008, PPAP mulai menurun, kemudian pada bulan April 2009 PPAP terpenuhi 100 persen. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan merger BPR BKK Ungaran tren perkembangan pemenuhan PPAP untuk tiga tahun pertama merger masih ditemukan kekurangan PPAP, baru tahun 2009 PPAP terpenuhi 100 persen, bisa dikatakan bahwa trend pemenuhan PPAP semakin membaik.

160


Box 5-13. Perkembangan PPAP Bank Hasil wawancara peneliti dengan mbak Nonik bagian pelaporan Tren perkembangan 2 unsur tingkat kesehatan bank menurun, tetapi dalam jangka waktu yang tidak lama saya yakin akan naik, Karena pasca merger ini perencanaan jangka panjang bisa berjalan dengan baik dan berkesinambungan, maaf maksudnya berkesinambungan, setiap tahun bank kondisinya membaik, dan saya secara pribadi optimis tren perkembangan bank akan naik terus, ha… ha, biar bonusnya nambah, ok terima kasih. Ishardiyanto. Bagian Pelaporan BPR BKK Ungaran, 15 Juli 2009

Manajemen. Unsur yang ke tiga dari CAMEL adalah manajemen BPR. Keputusan manajemen yang sehat akan mendorong operasional bank menjadi sehat, ada 25 pertanyaan yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap manajemen BPR. Setiap pertanyaan memiliki bobot nilai 0 sampai dengan 4. Kalau semua pertanyaan terjawab dengan baik maka total nilai 100. Untuk memudahkan mengetahui tren nilai manajemen BPR BKK Ungaran disajikan pada grafik 5-13 sebagai berikut, Grafik 5-13. Tren Perkembangan Manajemen, April 2005 - April 2009 100,0 95,0

94,0

Nilai

90,0 85,0 80,0 75,0

75,0

79,0

75,0 75,0

70,0 2005

2006

2007

2008

2009

Periode

161


Berdasarkan grafik 5-13 tren perkembangan manajemen BPR BKK Ungaran dapat dilakukan analisis sebagai berikut, 2 tahun merger nilai manajemen sebesar 75, pada tahun ke 3 merger tahun 2008 manajemen sudah mulai cukup sehat, pada tahun ke empat manajemen sudah baik dengan total nilai 94 (sehat). Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan merger tren perkembangan manajemen BPR BKK Ungaran tren-nya naik. Earning, laba bank yang besar akan menjamin menguatnya permodalan bank, selain itu akan memudahkan menarik dana dari luar karena bank tergolong sehat dan dipercaya masyarakat. Rasio ROA dihitung dari laba berjalan sebelum pajak dibagi dengan rata-rata asset, apabila angkanya lebih dari 1,215 persen berarti ROA bank sehat. Untuk memudahkan mengetahui tren perkembangan ROA BPR BKK Ungaran dengan disajikan grafik 5-14 tren perkembangan ROA BPR BKK sebagai berikut, Grafik 5-14. Tren Perkembangan Ratio Earning (ROA), April 2005-April 2009 6,0 4,0

4,2

2,0

0,2

4,0

1,1

Nilai (%)

0,0 -2,0

2005

2006

2007

2008

2009

-4,0 -6,0 -8,0

-5,8 Periode

Berdasarkan grafik tren perkembangan ROA BPR BKK di atas dapat dianalisis awal merger ROA 4,26 persen tetapi angka itu tidak benar karena ada penyimpangan yang dapat menurunkan ROA, yang benar minus 5,81 persen, pada tahun 2008 ROA sudah positif 0,17 persen dan pada April 2009 rasio ROA sebesar 4,04 persen. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan merger tren rasio perkembangan ROA semakin riil dan tren perkembangannya naik.

162


BOPO. Perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional dalam waktu yang sama. BOPO tergolong sehat apabila nilainya antara 92-93,52 persen. Untuk memudahkan melihat perkembangan BOPO BPR BKK Ungaran maka dengan ini disajikan tren perkembangannya sebagai berikut, Grafik 5-15. Tren Perkembangan (BOPO), April 2005-April 2009 130,0 120,0

117,5

110,0

Nilai (%)

100,0 92,7

90,0 80,0

74,0

70,0

79,5

75,0

60,0 2005

2006

2007

2008

2009

Periode

Awal merger BOPO BPR BKK Ungaran sebesar 79,06 persen sebagaimana tertulis dalam tabel, tetapi angka tersebut tidak benar karena ada penyelewengkan yang mengakibatkan naiknya BOPO sehingga BOPO yang benar 117,51 persen, tiga tahun merger tahun 2008 BOPO sebesar 92,69 persen dan April 2009 rasio BOPO sebesar 79,49 persen. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa trend perkembangan BOPO bank pasca merger rasionya fluktuatif, pada tahun 2005 tinggi, kemudian pada tahun 2006 dan 2007 mengalami penurunan, dan pada tahun 2008 BOPO naik lagi kerena ada kenaikan gaji pegawai. Pada tahun ke-4 BOPO turun cukup signifikan. Dapat dikatakan bahwa dengan merger tren-nya turun dan mengarah pada perbaikan. Loan Deposit Rasio (LDR), adalah ratio kesehatan bank yang membandingkan antara rasio kredit yang disalurkan dengan dana masyarakat yang dihimpun. Pinjaman yang diberikan harus dikurangi dulu dengan kredit sindikasi yang diberikan bank dan kredit yang diberikan kepada bank lebih dari 3 bulan. Batas rasio LDR yang sehat sebesar 90-94,75 persen.

163


Pada Grafik 5-16 menunjukkan tren perkembangan LDR BPR BKK pasca merger. Grafik 5-16. Tren Perkembangan Likuiditas, April 2005-April 2009 104,0 102,0

102,7

100,0

Nilai (%)

98,0

97,1

96,0 94,8

94,0

94,6 92,5

92,0 90,0 2005

2006

2007

2008

2009

Periode

Likuiditas bank yang terdiri dari LDR dan cash ratio, LDR bank tidak stabil, LDR pada tahun pertama 94,52 persen, akan tetapi angka tersebut tidak benar karena ada penyimpangan yang berpengaruh pada LDR sehingga rasionya menjadi 102,71 persen. Pada tahun ke-3 merger terjadi kenaikan LDR mencapai angka 97,05 persen dan pada tahun ke 4 merger rasio LDR 94,61 persen, sehat. Dengan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan merger tren perkembangan LDR membaik ke arah yang sehat. Box 5-14 Kondisi LDR BPR BKK Ungaran Pasca Merger Hasil Wawancara dengan Bag Pelaporan BPR BKK Ungaran : Tambahan keterangan menurut pendapat saya tentang kenaikan LDR BPR BKK Pasca merger, karena dana bank terkumpul jadi satu, sementara realisasi kredit sangat ekspansif sekali sehingga LDR menjadi tinggi. Ishardiyanto, 15 Juli 2009

Cash Ratio atau rasio kas terhadap hutang lancar terdiri dari kas ditambah dengan tabungan dan saldo giro di bank lain, sedangkan hutang lancarnya kewajiban segera, tabungan dan deposito. Rasio kas

164


yang sehat adalah 4,05 - 5 persen dari hutang lancar. Untuk memudahkan melihat tren perkembangan rasio kas disajikan cash ratio BPR BKK Ungaran pasca merger sebagaimana pada grafik 5-17 berikut, Grafik 5-17. Grafik Tren Cash Ratio BPR BKK Ungaran, April 2005-April 2009 20,0 18,0

Nilai (%)

16,0

17,8 15,7

14,0

13,8

14,1

12,0 10,0

10,0

8,0 2005

2006

2007

2008

2009

Periode

Dari grafik 5-17, dapat dianalisis bahwa rasio kas (Cash Ratio) fluktuatif tetapi cenderung naik, cash ratio cenderung naik dan tidak sehat karena terlalu tinggi (idle cash), pada awal merger 9,37 persen tetapi angka ini tidak benar, yang adalah 15,72 persen, karena dalam pemeriksaan banyak penyimpangan yang berhasil ditarik kembali sehingga posisi likuiditas meningkat. Pada tiga tahun merger berjalan April 2008 CR 14,12 persen, dan April 2009 sebesar 17,83 persen. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah merger cash ratio cenderung tinggi dan semakin sehat, hal ini terjadi karena kepercayaan masyarakat meningkat dan penyimpangan yang terjadi sebagian bisa ditarik kembali. Dari analisis tren semua unsur CAMEL di BPR BKK Ungaran disimpulkan, bahwa dengan merger menunjukkan bahwa trend tingkat kesehatan BPR BKK Ungaran mengarah pada peningkatan tingkat kesehatan bank yang semakin sehat. 5.6.6. Kantor Pusat Bank Hasil Merger BPR BKK Ungaran sebelum merger berkantor di Jalan Moh.Yamin 01 Ungaran dengan luas bangunan 300 m2 di atas tanah seluas 400 m2.

165


Setelah merger dari ke-9 BPR BKK Mandiri ke BPR BKK Ungaran dibutuhkan kantor yang besar karena menjadi pusat kegiatan dan operasional bank hasil merger. Salah satu solusi yang diambil oleh Bupati Semarang yaitu dengan cara memindahkan Kantor Camat Ungaran ke bekas Kantor Dinas Pendidikan, bekas kantor camat tersebut untuk perluasan Kantor BPR BKK Ungaran hasil merger.

Gambar 5-4 Kantor Pusat BPR BKK Ungaran Hasil Merger

Dengan luas tanah 2000 m2 dan bangunan sekitar 1200 m2 memudahkan kantor pusat berkoordinasi dengan kantor-kantor cabang. Karena letaknya yang strategis yang berada di pinggir jalan alternatif Kota Ungaran dan di belakang pasar kota Ungaran, sehingga memudahkan masyarakat datang ke BPR BKK Ungaran untuk menabung maupun akan mengajukan pinjaman. Keberadaan kantor BPR BKK diterima oleh masyarakat, hal tampak dimana dana dari masyarakat setiap hari semakin meningkat. Masyarakat mempercayakan jaminan miliknya untuk diserahkan kepada bank sebagai jaminan pinjaman, hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank semakin membaik. 5.7. Intermediasi Dana dan Kredit Wujud Trust Relationship Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai tujuan utama dari kebijakan pemerintah di bidang perekonomian. Tersedianya lembaga intermediasi seperti BPR BKK sangat membantu minat masyarakat untuk memanfaatkan 166


lembaga penyedia modal yang ada, sebaliknya bagi masyarakat yang kelebihan dana bisa menempatkan dananya di BPR BKK Ungaran. Indikator dari berkembangnya ekonomi (economic development) adalah terbukanya akses lapangan kerja, meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. BPR BKK Ungaran merupakan Lembaga keuangan bank yang ada di daerah/bank lokal, sebagai lembaga pelayan modal masyarakat, sekaligus sebagai penggerak perekonomian masyarakat, khususnya di daerah yang memiliki potensi yang surplus. Dari beberapa uraian di atas nampak bahwa BPR BKK Ungaran keberadaanya sebagai salah satu unsur yang penting dalam rangka menggerakkan perekonomian. Dalam era persaingan pelayanan bank BPR BKK masih tetap menjadi idola masyarakat. Dengan tersedianya bank lokal/lembaga pembiayaan (perbankan) yang sehat dan kuat maka proses pemberdayaan masyarakat akan mudah terwujud dan peran lembaga pembiayaan lokal semakin tampak perannya. Dalam peningkatan peran bank diperlukan suatu lembaga yang kuat, salah satu sarana untuk mewujudkan bank yang kuat adalah melalui penggabungan atau merger. Penggabungan lembaga pembiayaan yang sudah ada (merger) diharapkan supaya kuat dan mampu membiayai perkembangan pembangunan. Faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah adanya akumulasi modal, investasi baru yang berujud lahan, peralatan fisikal, dan tersedianya sumberdaya manusia. Akumulasi modal akan terwujud jika ada proporsi pendapatan yang ditabung (saving). Akumulasi modal dapat menambah sumberdaya-sumberdaya baru dan meningkatkan sumberdaya yang sudah ada. Dukungan dan kepercayaan masyarakat untuk menanam modalnya atau menabungkan uangnya di bank, akan menarik masyarakat yang lain untuk melakukan hal yang sama. Selain dukungan yang sifatnya finansial dan non finansial, bank juga memberikan kepercayaan berupa kredit yang diberikan kepada nasabah. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung makna sebagai stimulan untuk menggerakkan perekonomian rakyat. Kondisi tersebut menggambarkan tentang dukungan yang sifatnya non financial, bank bisa juga memanfaatkan potensi yang bersifat

167


finansial di masyarakat, yang karena sifatnya bank sebagai lembaga intermediasi. Hubungan Kepercayaan (Trust Relationship) salah satu penggerak perekonomian pedesaan adalah BPR BKK lembaga tersebut bisa berkembang dengan adanya dukungan trust, reciprocity positive externalities. Bank bisa berkembang apabila ada kepercayaan dan hubungan dengan masyarakat, masyarakat bisa berperan dengan baik karena memiliki kelenturan dan keluwesan. Bersama ini disajikan data trust relationship BPR BKK Ungaran sebelum dan sesudah merger sebagai berikut, Tabel 5-25

Perbandingan Baki Debet, DPK, dan Laba BPR BKK Ungaran Sebelum dan Sesudah Merger (Rp.) Baki Debet

Tahun

Pra Merger

La ba

46.743.619.000

48.757.119.000

798.853.000

2003

49.759.221.000

51.662.756.000

853.711.000

2004

58.630.979.000

54.760.788.000

Rata-rata Pertumbuhan

Pasca Merger

DPK

2002

12,72%

6,16%

932.456.000 8,36%

2005

63.081.092.000

59.624.161.000

2006

72.370.778.000

70.778.415.000

(2.790.860.000) 1.967.809.000

2007

84.733.169.000

83.885.432.000

4.332.500.000

2008

95.955.311.000

93.124.629.000

5.500.876.000

2009

123.569.774.000

122.769.653.000

5.751.235.000


23,97%

26,48%

76,52%

Dari tabel 5-25 dapat dianalisis sebagai berikut : Baki Debet, sebelum merger baki debet tumbuh rata-rata sebesar 12,72 persen, setelah merger tumbuh rata-rata 23,97persen, atau dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan baki kredit pasca merger lebih baik dibanding sebelum merger atau dapat dikatakan dengan merger dapat meningkatkan pelayanan kredit kepada masyarakat. Dana Pihak Ketiga (DPK), DPK sebelum merger tumbuh rata-rata 6,16 persen, setelah merger DPK tumbuh sebesar 26,48 persen atau dapat disimpulkan bahwa pasca merger pertumbuhan dana semakin meningkat atau dapat dikatakan dengan merger BPR BKK kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Laba bank, laba bank sebelum merger tumbuh rata-rata 8,36 persen setelah (pasca) merger tumbuh rata-rata 76,52 persen atau dapat

168


disimpulkan dengan merger lembaga semakin efisien dan lebih produktif. Dari tiga kesimpulan tersebut dapat dinyatakan bahwa dengan merger BPR BKK Ungaran bank bisa meningkatkan pelayanan kredit kepada masyarakat karena didukung oleh peningkatan dana masyarakat. Dengan merger hubungan kepercayaan masyarakat (trust relation) semakin meningkat, bank lebih efisien dan produktif. Dari beberapa analisis dan kesimpulan tentang peningkatan trust relation bank hasil merger dapat digunakan sebagai bukti bahwa merger BPR BKK Ungaran dapat memaksimalkan laba dan meminimalkan biaya (to maximize profit and minimize cost) dan meminimalkan penyelewengan. Masyarakat semakin percaya kepada bank hasil merger. Menurut Zakir Mahmud (dalam Lay, Marbun et al. 2010: 93) merger merupakan satu bentuk strategi perusahaan (corporate strategy) dalam mencapai tujuan jangka panjang dengan cara mentranformasikan batas perusahaan perbankan. Perusahaan mencapai skala ekonomis (economies of scale) dan cakupan ekonomi (economics scope) yang lebih besar sekaligus mengurangi jumlah pesaing. Pangsa pasar menjadi lebih besar dan luas. Trust Relation BPR BKK se Jawa Tengah Dukungan masyarakat terhadap pengembangan bank sangat dipengaruhi oleh kebiasaan atau adat istiadat setempat. Setiap Kabupaten memiliki kebiasaan masing-masing dalam pengembangan bank. Ada sebagian masyarakat yang sampai sekarang masih terikat (bonding) oleh kelompoknya sendiri, sehingga mengalami hambatan dalam berperan di masyarakat karena cenderung eksklusif dan selalu berorientasi ke dalam (inward looking). Antara kabupaten satu dengan kabupaten lain berbeda dalam pemanfaatan potensi daerah. Ada yang masyarakatnya luwes, universal, bebas, terbuka, mandiri, dan menghargai kemajemukan. Kebiasaan yang seperti ini akan menjadi jembatan (bridging social and economic). Untuk mengetahui perkembangan trust relation dari Kabupaten lain di luar Kabupaten Semarang bersama ini disajikan tabel sebagai berikut,

169


Tabel 5-26 Perbandingan Baki Debet, DPK, dan Laba BPR BKK Gabungan se Jawa Tengah dengan BPR BKK Ungaran Sesudah Merger (Rp.) Baki Debet

Tahun

DP K

La ba

2005

63,081,092,000

59,624,161,000

(2,790,860,000)

2006

72,370,778,000

70,778,415,000

1,967,809,000

BPR BKK

2007

84,733,169,000

83,885,432,000

4,332,500,000

Ungaran Pasca

2008

95,955,311,000

93,124,629,000

5,500,876,000

M erger

2009

123,569,774,000

122,769,653,000

5,751,235,000


BPR BKK

23.97%

26.48%

76.52%

2005

1,980,069,391

824,128,000

2006

2,120,823,996

920,215,000

2007

2,680,802,594

1,978,000,000

51,413,000 104,799,000

Gabungan Jawa

2008

2,946,378,000

1,816,549,000

Tengah

2009

3,539,995,000

2,895,541,000

19.70%

62.84%


29,647,727 40,864,895

124,905,000 80.32%

Sumber : Data diolah dari BPR BKK se Jateng

Baki Debet, Kredit yang diberikan BPR BKK gabungan se Jateng terjadi kenaikan sebesar 19,70 persen sedangkan di BPR BKK Ungaran terjadi peningkatan kredit sebesar 23,97 persen. Dapat disimpulkan bahwa baki debet pasca merger BPR BKK Ungaran lebih baik dari pada kredit BPR BKK gabungan se Jawa Tengah. Dana Pihak Ketiga (DPK) di BPR BKK gabungan berkembang ratarata 62,84 persen sedangkan di Ungaran hanya 26,48 persen. Dapat disimpulkan dengan merger peningkatan dana BPR BKK gabungan menjadi lebih baik dari pada BPR BKK Ungaran. Laba gabungan BPR BKK se Jawa Tengah pasca merger tumbuh ratarata 80,32 persen sedangkan untuk Ungaran 76,52 persen atau dapat disimpulkan bahwa laba gabungan BPR BKK se Jateng lebih baik dibanding dengan rata-rata laba di BPR BKK Ungaran Kesimpulan, berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan dana dan laba bank pasca merger gabungan BPR BKK se Jawa Tengah lebih baik dibanding dengan BPR BKK Ungaran, tetapi untuk pertumbuhan kredit lebih baik di BPR BKK Ungaran. 5.8. Pemberdayaan Masyarakat (Kaum Wanita) Lewat Tahu Baxo Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa yang dimaksud pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki omset dibawah Rp.50 juta 170


pertahun, meskipun batas omset usaha kecil adalah sampai Rp.1 miliar. Program pemberdayaan masyarakat yang dislogankan pemerintah belum menjangkau usaha kecil terutama usaha kecil atau usaha mikro, yang semestinya secara khusus pemerintah mengarahkan perhatiannya pada kelompok UKM karena mereka mewakili lebih dari 33 juta pelaku usaha di Indonesia3. Tersedianya permodalan di tengah-tengah lingkungan pengusaha kecil sangat mendukung proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini tampak pada hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu nasabah yang sebelumnya hanya mendapatkan pinjaman BPR BKK Ungaran sebesar Rp 3.000.000,-- pada tahun 1995, sekarang assetnya sudah mencapai 10 milyard lebih, hal ini menunjukkan bahwa BPR BKK mempunyai peran dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat. Untuk melihat proses pemberdayaan masyarakat oleh BPR BKK Ungaran, khususnya tenaga wanita dan ibu rumah tangga dapat dilihat pada perusahaan tahu Baxo bu Puji. Meskipun prosesnya melalui penyaluran modal usaha. Alur usaha tahu baxo Bu Puji dan hasil wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut: Pada tahun 1995, Ibu Puji melalui suaminya Bapak Puji, mendapatkan fasilitas Kredit dari BPR BKK Ungaran sebesar Rp.3.000.000, dan secara bertahap plafonnya semakin besar. Beliau adalah seorang pegawai negeri sipil biasa, tetapi mempunyai pekerjaan sambilan yang dikelola oleh istrinya di rumah berupa Gambar 5-5 Saat memulai wawancara warung tahu dan baxo, semakin hari di Tempat Produksi di banyak pembeli yang berdatangan, Jl.Kutilang Raya Ungaran sehingga membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Selain dari BPR BKK ibu Puji juga mendapatkan tambahan modal, dari ASABRI sebesar Rp.5.000.000,-- (Lima Juta Rupiah). Dengan tambahan 3

Stepen Kakisina, Jurnal Studi Pembangunan, Kritis, 2001. Mengatakan lembaga ini juga menyelenggarakan latihan-latihan, konsultasi dan riset pengembangan usaha mikro dan kecil.

171


modal tersebut perkembangan usahanya semakin pesat, dan mampu menyerap tenaga kerja wanita untuk membantu pembuatan dan operasionalnya tahu Baxo tersebut. Semakin hari kebutuhan bahan baku dan tenaga kerja wanita semakin dibutuhkan. 5.8.1. Debitur Tahu Baxo Menjadi Nasabah Utama BPR BKK Ungaran Sejak penggantian nama dari Tahu Baxo Kepodang, menjadi Tahu Baxo perkembangannya semakin meningkat, dan memperoleh bantuan modal dari Dinas Koperasi untuk mengembangkan usaha. Pada bulan Februari 2002, Tahu Baxo Ibu Pudji menempati rumah produksi yang baru di Jl. Kutilang Raya 56, sebagai tempat aktivitas usaha. Peningkatan omset penjualan tahu bakso dari ratusan pc (potong)/hari meningkat menjadi 1500-2000 pc/hari. Dari tahun ke tahun produksi tahu bakso menunjukkan peningkatan. Setiap hari hasil dari penjualan disetorkan ke BPR BKK Ungaran sebagai tabungan, dan sebagai salah satu penabung utama di BPR BKK Ungaran. Setiap hari petugas BPR BKK Ungaran mengambil dana tabungan di kasir tahu Gambar 5-6 Ruangan Kasir Outlet Tahu Baxo Baxo Ibu Pudji. Dari ruang kasir ini petugas BPR BKK Ungaran mengambil atau mengantar dana tabungan milik tahu Baxo Ibu Pudji. Pada tahun 2005 dilakukan penambahan outlet untuk pelayanan, guna memenuhi kebutuhan bahan baku (tahu) yang setiap tahun terus bertambah. Di samping itu didirikanlah pabrik tahu di Ds. Kalisidi, Kec. Ungaran Barat, dengan kapasitas produksi pada awalnya 2800-4500 potong/ hari, yang saat ini telah mampu memproduksi 10.000 - 12.000 potong tahu atau sekitar 250 Kg kedelai/hari. Dengan bertambahnya outlet tahu Baxo Ibu Pudji, maka petugas BPR BKK Ungaran Gambar 5-7 Outlet Tahu Baxo Kuah

172


setiap hari mendatangi outlet-outlet tahu Baxo Ibu Pudji untuk mengambil dana yang akan ditabung. 5.8.2. Penyerapan Tenaga Kerja Wanita Pada tahun 2007 usaha tahu Baxo Bu Pudji meningkat sangat signifikan, dengan penambahan 2 gerai pelayanan. Untuk meningkatkan pelayanan serta memudahkan para pelanggan untuk mengaksesnya (menjangkau) khususnya yang dari luar kota, maka dibukalah Gerai/Toko Tahu Baxo ibu Pudji di. Jl.Letjen Suprapto no. 24 Ungaran, yang lebih dekat dari jalan raya Semarang - Solo (dari Gedung DPRD berjarak 200 meter kearah Timur). Bakso yang dijajakan Bakso Gambar 5-8 Pemberdayaan Wanita Goreng, Tahu Bakso Basah, harganya Rp 15.000,-- per dos berisi 10 potong. Dengan adanya penambahan 2 gerai dapat menyerap tenaga kerja wanita sebanyak 31 orang. Penggunaan tenaga kerja wanita mempunyai tujuan khusus karena tenaga kerja wanita lebih bisa menjaga kebersihan, tidak merokok, dan lebih efisien dari sisi biaya tenaga kerja. Tabel 5-27

Tahun

Perkembangan Tenaga Kerja Wanita Tahu Baxo Bu Pudji (orang) Pemakaian Tenaga Kerja

Bujang

Status Ibu Rumah Tangga

1995 - 1997

2

-

2

1998 - 2000

6

2

4

2001 - 2002

18

14

4

2004 - 2006

39

33

6

2008- 2010

66

51

15

Sumber : Data Karyawan Tahu Baxo

Dari data pada tabel 5-27, tampak bahwa ibu Pudji lebih senang mempekerjakan tenaga kerja wanita. Tenaga kerja pria yang dipekerjakan hanya 7 orang, terdiri dari sopir dan tukang giling. Di tempat penjualan

173


tahu baxo dan baxo semuanya tenaga kerja wanita. Pertimbangan menggunakan tenaga kerja wanita, karena lebih mudah diatur, lebih disiplin, lebih paham tentang kebersihan, tidak merokok, dan biayanya relatif lebih murah. Dengan modal usaha dari BPR BKK dan dorongan dari suaminya, usaha ibu Pudji bisa berkembang seperti sekarang ini, jumlah karyawan yang semula hanya 2 orang, saat ini sudah berjumlah 66 orang, dan 95 persen karyawannya adalah wanita dan ibu rumah tangga. 5.8.3.

Perluasan Usaha : Hulu - Hilir

Kemampuan manajerial dan daya juang Ibu Sri Lestari sebagai wiraswasta yang tangguh makin nyata ketika usahanya tidak lagi ditangani sendiri bersama suaminya. Pabrik tahu pringapus, milik adiknya yang berada di Pringapus, Karangjati tidak lagi mampu memasok kebutuhan Tahu Baxo, Ibu Sri Lestari pada tahun 2005 mendirikan pabrik tahu "Lestari" di Desa Kalisidi, Ungaran Barat dengan kapasitas 2.800-4.500 potong (pc) per hari. Kini pabrik tahu "Lestari" mampu memasok 70 persen total kebutuhan, sedangkan pabrik tahu yang dimiliki adiknya hanya mampu memasok 30 persen dari kebutuhan. Usaha hulu yang dimasuki Ibu Sri hanya pabrik tahu, sementara usaha penggilingan daging "Kunci Mulyo" dikelola oleh adiknya. Perkembangan kebutuhan bahan bahan baku per hari untuk Tahu Baxo nampak sbb : Tabel 5-28 Kebutuhan Bahan Baku Tahu Baxo (per hari) No

Jenis Usaha

1

Tahu

2

Daging

3

Tapioka

Awal Usaha

Tahun 2009

160 – 200 pc

10.000 – 12.000 pc

1 – 2 kg

100 – 120 kg

0,5 – 1 kg

50 – 60 kg

Sumber : Data Primer

Perluasan pasar (hilir) tahu baxo tampak nyata bukan hanya jumlah kios, akan tetapi juga jangkauan wilayah. Di Kota Ungaran, tahu baxo dipasarkan di toko dan rumah makan (akuisisi RM Jawas) Jl. Jenderal Sudirman 156 Langensari. Perluasan ke Semarang di mall Sarinah dan di Kota Solo Aspol Manahan RT 2/12 Solo. 5.9. Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Perekonomian keluarga adalah menjadi tanggungjawab suami, tetapi untuk menciptakan kebahagian dalam rumah tangga ibu-ibu rumah

174


tangga tidak mau ketinggalan mengambil bagian dalam pemenuhan nafkah keluarga. Dalam daftar nominatif pinjaman di BPR BKK Ungaran 53,5 persen adalah wanita, baik dari kalangan ibu rumah tangga, PNS, para bakul di pasar dan tenaga pabrik. Dari data non per- Gambar 5-9 Pedagang barang kelontong nasabah BPR BKK Ungaran formen loan (NPL) BPR BKK Ungaran kaum ibu dan wanita yang menunggak kreditnya sangat rendah. Dari angka NPL 3,73 persen peminjam wanita hanya 1,21 persen. Data tersebut menunjukkan wanita lebih hemat, efisien, dan lebih mudah diberdayakan. Gambar 5-9 adalah foto dan hasil wawancara dengan ibu Tatik yang membuka usaha sambilan di rumahnya. Box 5-15

Wawancara dengan Pedagang Barang Kelontong Penerima Kredit dari BPR BKK

Ibu Tatik menceriterakan bahwa dengan adanya kredit yang diterima dari BPR BKK bisa meningkatkan pendapatanya, meskipun sedikit. Dengan usaha sampingan tersebut ada beberapa kebutuhan yang bisa tercukupi dari laba usaha tersebut. Contoh, kebutuhan sabun mandi bisa dicukupi dari laba penjualan sabun mandi, odol dan sebagainya. Tidak terasa dengan perputaran uang tersebut sebagian kebutuhan tercukupi dan hutangnya bisa terbayar lunas. Kalau peningkatan modal ya tidak begitu kelihatan, tahu-tahu daganganya bertambah dan sebagian kebutuhannya tercukupi. Kalau dikaitkan dengan merger bank kami dan teman-teman cukup mendengar saja, yang penting kami bisa mendapatkan kredit dan menyisihkan sebagian hasil jualan untuk ditabung untuk persediaan biaya kuliah anak-anak. Kita cukup untuk makan, pirukun (sosial) sudah banyak bersyukur, tidak ngayahayah (memaksakan kehendak), yang penting keluarga ayem, tidak ada masalah. Terima kasih pak. Ungaran, Juni 2009

Kantor Cabang yang letaknya di sekitar Danau Rawapening (Bawen, Tuntang, Ambarawa dan Banyubiru) ikut membiayai kerajinan yang terbuat dari bahan baku enceng gondok. Barang kerajinan enceng gondok banyak dikirim ke luar kota. Masyarakat di sekitar rawa pening

175


tidak begitu tertarik dengan barang kerajinan ini, akan tetapi justru hotel-hotel di Jakarta banyak yang memesan kerajinan ini antara lain cerobong lampu untuk kamarkamar hotel. Dengan adanya bantuan modal dari BPR BKK Ungaran usaha ini semakin Gambar 5-10 Kerajinan tangan yang dibiayai maju, yang sebelumnya hanya dengan kredit BPR BKK melayani pembeli yang datang, dengan adanya penambahan modal pinjaman kami sudah bisa melayani, pesanan dan mengirim dalam jumlah yang cukup besar, dan bisa mengikuti pameran di kota-kota. Wawancara dengan ibu Yuyun Haryuni: Box 5-16 Hasil Wawancara dengan Ibu Yuyun Dengan adanya pinjaman modal dari bank usaha kami semakin membaik, kami bisa melayani pesanan, dan mengikuti pameranpameran yang diadakan pemerintah maupun swasta, dalam pameran saya bisa mempromosikan barang-barang kerajinan kami. Kalau mengenai penambahan aset saya tidak bisa mengikuti dengan pasti, yang jelas perputaran bertambah, bisa membayar tenaga, mengangsur pinjaman, dan masih bisa menabung meskipun tidak banyak. Kami sudah merasa bersyukur atas segala kemurahan Nya. Tuntang, Juni 2009

Penyaluran kredit kepada para pengusaha mikro di pedesaan atau masyarakat pinggiran menjadi tugas utama BPR BKK Ungaran dalam rangka pemberdayaan masyarakat. BPR BKK Ungaran Cabang Jambu dan Cabang Ambarawa telah menyalurkan kredit untuk sekitar 51 orang penjual serabi di pinggir jalan Ambarawa, Jambu dan Bedono. Dengan adanya pinjaman modal dari BPR BKK para penjual srabi bisa memiliki usaha lain, Gambar 5-11 Pedagang serabi yang dibiayai dengan kredit suaminya yang di rumah ada yang BPR BKK

176


beternak itik, lele, dan ada yang membuat brongsong klengkeng (pembungkus buah klengkeng yang masih di pohon) . Dengan adanya usaha sampingan tersebut ada yang bisa digunakan sebagai cadangan kalau pas musim tidak mendukung, seperti musim hujan. Tetapi kalau ditanyakan masalah perkembangan setelah menerima tambahan modal tidak bisa menunjukkan. Para penjual tersebut bisa mengatakan berkembang dan bisa membayar angsuran sampai lunas. Box 5-17 Hasil Wawancara dengan Penjual Serabi (ibu Warti) Kulo niku sadeyan srabi sampun turun temurun (sudah berganti generasi). Boten nyugehi tapi saget nyekolahke kenang ngantos kuliah (jualan srabi ini tidak membuat kaya tetapi bisa membuat cukup bisa membiayai anak sampai kuliah). Kulo mpun matur nuwun kalih bank BKK engkang sampun nambahi modal, kangge ngingah kambangan (mengucapkan terima kasih kepada BPR BKK yang telah memberi pinjaman modal yang digunakan untuk memelihara itik) Karena berjualan srabi tidak selamanya laris, kalau hari Sabtu dan Minggu tidak hujan banyak pembeli, tetapi kalau hujan juga sepi, Kalau bulan Romadhon rame, banyak yang makan di tempat, tetapi ada pula yang dibawa pulang, Tiga bulan berturutturut sangat rame yaitu (Ruwah, Poso, Sawal) karena banyak orang luar kota yang ziarah ke makam orang tua atau pulang kampung (diterjemahkan langsung) Juni 2009

Usaha sektor mikro (srabi, bakul) adalah sektor yang tidak membuat masyarakat kaya, tetapi bisa cukup dan berdaya. Masih banyak sektor perdagangan umum lainnya yang bisa mengangkat rakyat menjadi lebih berdaya, misalnya sekitar 80 persen usaha perdagangan eceran yang tidak berbadan hukum yang diwakili oleh 5,2 juta unit usaha hanya memiliki omset dibawah Rp. 5 juta/tahun. Jumlah usaha ekonomi rakyat lapis bawah ini benar-benar mencukupi dan meningkatkan menjadi lebih berdaya meskipun dengan skala gurem. Banyak program pemberdayaan dari pemerintah yang secara bersinggungan mencoba mengatasi masalah pemberdayaan ini yang masih 177


dikaitkan dengan program penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan seharusnya dipisahkan dengan pengentasan kemiskinan. BPR BKK Ungaran telah menyalurkan kredit sebesar Rp 6,7 milyard untuk para pengusaha mikro di Pasar Bandungan dan Ambarawa, fasilitas kredit tersebut untuk mendorong usaha mikro dan mencari solusi usaha yang baik dan produktif agar bisa memecahkan permasalahan yang dihadapi. Akan tetapi, hampir 15 persen menjadi kredit non lancar, karena tanpa jaminan. Kebijakan penyediaan permodalan yang secara mudah dan dapat dijangkau, kadang-kadang ada yang salah sasaran karena pemanfaatannya tidak untuk usaha akan tetapi untuk kebutuhan yang konsumtif, akibatnya angsuran tidak lancar. Biasanya kelompok inilah yang selalu menjadi korban eksploitasi oleh pelepas uang. Pembinaan manajemen keuangan bagi para pengusaha mikro perlu diberi pembekalan, ini menjadi paket tambahan untuk petugas bank. agar tidak menjadi lingkaran setan yang akan melahirkan jebakan ketidak berdayaan. Hal inilah yang menjadikan alasan penting mengapa lembaga keuangan mikro (BPR BKK) menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro menempati tempat yang sangat strategis. Berdasarkan penelitian yang diketemukan ada beberapa pengusaha mikro yang menemui kendala peningkatan dan pemberdayaan dirinya karena; 1. Pengusaha mikro mendapat pinjaman dari lembaga keuangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi usaha mikro. 2. Adanya anggapan berlebihan terhadap besarnya risiko kredit mikro; 3. Biaya transaksi kredit mikro relatif tinggi; 4. Persyaratan bank teknis kurang dipenuhi (agunan, proposal); 5. Terbatasnya akses usaha mikro terhadap pembiayaan equity; 6. Monitoring dan koleksi kredit UMKM tidak efisien; 7. Bantuan teknis belum efektif dan masih harus disediakan oleh bank sendiri sehingga biaya pelayanan UMKM mahal; 8. Bank pada umumnya belum terbiasa dengan pembiayaan kepada kredit mikro. Secara singkat kredit perbankan diselenggarakan atas pertimbangan komersial yang membuat UKM sulit memenuhi persyaratan teknis perbankan, terutama soal agunan dan persyaratan administratif lainnya.

178


5.10. BPR BKK Wujud Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat Di tengah kuatnya tarikan ekonomi pasar maka salah satu elemen penetralisir adalah keberadaan bank lokal yang mampu mendekatkan modal kepada masyarakat, kebijakan ekonomi yang pro rakyat apabila kebijakan tersebut mampu meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat. Di tengah perjalanan yang ditempuh pemerintah untuk mewujudkan program politik ekonominya adalah melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat Kecil (KUR). Salah satu kebijakan di bidang ekonomi yang pro rakyat adalah program yang disalurkan lewat bank umum yang bisa bekerjasama dengan Bank Perkeditan Rakyat atau bank lokal yang terkenal dengan sebutan BPR. KUR disalurkan lewat 6 bank pelaksana yaitu: BRI, BNI, Bukopin, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, dan BTN. Selanjutnya bank umum tersebut bekerjasama dengan BPR atau bank lokal seperti BPR BKK. Dana hasil kerjasama BPR BKK dengan bank umum dapat disalurkan lewat kantor yang ada disetiap kantor kecamatan sebagaimana tertera pada gambar 5.12. Dari gambar 5.12 dapat diilustrasikan, bahwa tersedianya BPR BKK di setiap kantor kecamatan merupakan suatu kebijakan ekonomi pemerintah yang pro dengan rakyat. Masyarakat Kabupaten Semarang tidak perlu harus jauh-jauh untuk mendapatkan pelayanan perbankan, cukup melalui bank lokal masyarakat di kabupaten Semarang masalah pinjaman permodalan dan penyimpanan dana bisa terlayani. 5.10.1. Target Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Lewat BPR BKK Ungaran Jumlah kepala keluarga pra sejahtera penerima program Raskin dan BLT di Kabupaten Semarang mencapai 36,5 persen (Lampiran 1). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan berusaha karena tidak punya modal, sehingga kehadiran BPR BKK sangat diperlukan dengan pendekatan modal yang lebih lunak, supaya dimasa mendatang bisa menjadi keluarga yang mandiri dan sejahtera. Dengan kehadiran BPR BKK dalam pelayanan permodalan kepada masyarakat, diharapkan bisa membuka kesempatan bagi para penerima Raskin mau memanfaatkan dan mengambil pinjaman untuk digunakan sebagai modal usaha agar dikemudian hari tidak menjadi penerima Raskin kembali.

179

Gambar 5-12 Peta Jarak antara Kantor Pusat dan Kantor Cabang


180


Grafik 5-18 Kepala Keluarga Penerima BLT dan Raskin

Sumber : BPS Kabupaten Semarang

Berdasarkan grafik 5-18 tersebut di atas dapat dilakukan analisis bahwa masih ada 4,6 persen rakyat Kabupaten Semarang yang menerima BLT dan 31,9 persen penerima BLT dan Raskin, ini menjadi tantangan BPR BKK untuk mengentaskan kemiskinan tersebut dengan cara memberi stimulan pinjaman tanpa agunan supaya merangsang sebagian rakyat tersebut supaya dikemudian hari tidak miskin lagi. Karena Pemberantasan kemiskinan adalah menjadi tugas pemerintah. BPR BKK dalam menjalankan tugasnya memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi (agent development) dan penawaran jasa pelayanan kepada masyarakat (agent of sevices). BPR BKK berkomitmen untuk melayani masyarakat berpendapatan rendah dan menganggur. Fakta dilapangan masyarakat yang berpenghasilan rendah adalah rumah tangga miskin (RTM). Sebaga Tabel 5-29 Nasabah Kredit BPR BKK Ungaran dan Penerima Program Pemerintah (orang) merupakan salah satu upaya untuk turut mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat BPR BKK hadir di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dengan memberikan pinjaman tanpa jaminan dan peluang bagi masyarakat yang ingin meningkatkan usaha untuk meningkatkan penghasilan. Pelayanan untuk menjadi nasabah BPR BKK adalah salah satu bentuk partisipasi pemberdayaan masyarakat, mulai dari para pengumpul enceng gondok, bakul, penjual srabi, petani sayur/jagung, petani padi dan nelayan. Jumlah nasabah BPR BKK Ungaran yang berpendapatan rendah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

181


Tabel 5-29 Nasabah Kredit BPR BKK Ungaran dan Penerima Program Pemerintah (orang)

Nasabah Kredit

Penerima Raskin dan

Penerima

BLT

Raskin

Bukan Penerima BLT/Raskin

No

Jenis Kelompok

1

Pengumpul Enceng Gondok

236

75

63

78

2

Bakul

425

105

245

435

3

Penjual Srabi

4

Petani Sayur/Jagung

56

56

56

17

654

319

157

116

5

Petani Padi

5.348

3.637

3.751

711

6

Nelayan

1.305

753

778

313

7

Pedagang/Pengusaha

3.833

781

549

199

8

PNS/TNI/POLRI/Swasta

1.839

139

177

186

13.696

5.865

5.776

2.055

Jumlah Sumber : Data diolah

Dari data tersebut dapat dianalisis sebagai berikut, Jumlah nasabah kredit BPR BKK Ungaran 13.696 orang. Sebanyak 5.865 orang atau 42,82 persen adalah penerima Raskin dan BLT, sebanyak 5.776 orang atau 42,17 persen hanya penerima Raskin, 2055 atau 15,01 bukan penerima BLT dan Raskin. Dari analisis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penerima kredit BPR BKK Ungaran adalah masyarakat yang tergolong miskin karena menerima BLT dan Raskin. 5.10.2. Jangkauan Layanan Modal BPR BKK Ungaran Bank secara politis digunakan sebagai lembaga untuk menimbulkan kepercayaan pemerintah kepada rakyatnya. Bahkan Bank sekaliber dunia pun terjadi tekanan politik seperti itu. Hal tersebut tersirat pada saat Wiliam Wallace, Lead Economist Word Bank menyampaikan sambutan dalam peluncuran World Bank Asia Up Date. Praktek itu juga berlaku di BPR BKK Ungaran. BPR BKK adalah bank lokal milik pemerintah daerah yang mempunyai tugas ganda. Pertama sebagai lembaga pelayanan modal masyarakat, yang kedua sebagai lembaga penghasil pendapatan daerah.

182


Dari dua kepentingan tersebut pemerintah sebagai penguasa disatu sisi untuk pelayanan modal masyarakat dan di sisi yang lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tetapi aspek pelayanan permodalan kepada masyarakat lebih didahulukan. Dengan adanya pendekatan pelayanan kredit dan tabungan kepada masyarakat di tingkat kecamatan bank akan mampu meningkatkan pelayanan ke masyarakat dan laba bank. Keputusan melakukan merger BPR BKK Ungaran merupakan keputusan di bidang ekonomi dan keputusan di bidang politik, agar bank bisa digunakan untuk menyalurkan dana APBD untuk meningkatkan pelayanan permodalan masyarakat dalam rangka merealisasikan program kampanye Bupati. Bank milik daerah yang besar dan sehat akan mampu memberi pelayanan modal kepada masyarakat yang jangkauannya lebih luas. Jangkauan pelayanan yang luas kepada masyarakat secara politis akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap penguasa tersebut. Terpenuhinya penyaluran modal ke masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Untuk melengkapi pernyataan tersebut disajikan grafik jangkauan layanan BPR BKK Ungaran kepada masyarakat sebagai berikut, Grafik 5-19 Distribusi Jarak antara Kantor BPR BKK Ungaran (pusat) dengan Tempat Tinggal Debitur

Jumlah Nasabah (orang)

2.500

2.257

2.000 1.500 951

1.000

521

500

67

27

18

< 30 - 40

< 40 - 50

> 50

≤ 10

< 10 - 20

< 20 - 30

Jarak (km)

Dari grafik 5-19, dapat dianalisis sebagai berikut: masyarakat yang rumahnya kurang dari 10 km dengan kantor pusat/cabang semakin banyak yang menjadi nasabah, semakin jauh jarak dengan kantor semakin sedikit, yang jarak rumah dengan kantor BPR BKK kurang dari 10 km berjumlah 2.300 nasabah semakin jauh semakin sedikit. Dari data tersebut dapat

183


disimpulkan bahwa semakin dekat jarak antara kantor dengan nasabah semakin banyak masyarakat yang mengambil kredit dan menabung. Jadi masyarakat sangat memerlukan kehadiran BPR BKK di lingkungan masyarakat untuk membangun perekonomian masyarakat. Secara rinci gambaran jarak antara nasabah dan nasing-masing kantor cabang BPR BKK Ungaran dapat dilihat dalam Lampiran-3 5.11. Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bank milik pemerintah tidak bisa terlepas dari kebijakan politik pemerintah, hal itu disampaikan Gubernur Bank Indonesia (Burhanudin Abdullah) dalam Hing Level policy meeting on Micro finance and rural Finance in Asia di Yogjakarta. Kebijakan dengan pendekatan konvensional sistem perbankan belum bisa berhasil tanpa didukung kebijakan politik yang mendukung perekonomian. Setiap daerah harus memiliki rural finance yang mempunyai peran ganda satu aspek mengatasi problem kemiskinan pada aspek yang lain rural finance akan menggerakkan perekonomian dan memberi kontribusi untuk daerah (PAD.) Pemerintah Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah sebelumnya telah melakukan kebijakan dengan mendirikan BPR BKK. BPR BKK didirikan dengan tujuan untuk penyediaan sarana modal masyarakat dan untuk memperoleh laba. Laba setelah dikurangi pajak dan laba ditahan (retined earning) merupakan deviden yang dibagi oleh Pemerintah Daerah sebagai pendapatan asli daerah. Untuk memperjelas pernyataan tersebut disajikan pada tabel 5-30 perkembangan kontribusi BPR BKK Ungaran ke kas daerah. Tabel 5-30

Kontribusi PAD BPR BKK Ungaran Ke Kasda Kab. Semarang dan Kasda Provinsi Jateng Th 2007 s/d 2009 (Rp.000)

Uraian Laba Laba dibagi 50% PAD Kab.Semarang PAD Provinsi Jateng

Tahun 2007 4.332.500 2.166.250 897.000 1.269.250

Sumber : Data Biro Perekonomian Jateng

184

Tahun 2008 5.500.876 2.750.438 905.000 1.845.438

Tahun 2009 6.571.235 3.285.617 1.288.000 1.997.617


Berdasarkan data tabel 5-30 pada tahun 2007 laba BPR BKK Ungaran Rp 4.332.000.000,-- yang merupakan laba bersih karena sudah dikurangi pajak. Dari laba bersih 50 persen untuk setoran ke kas daerah, sedangkan yang 50 persen untuk cadangan umum, cadangan tujuan dan jasa produksi pegawai. Dari pembagian deviden tersebut pemerintah Kab. Semarang mendapatkan deviden Rp 897.000.000,-- dan Pemerintah Provinsi Rp 1.269.000.000,-Pada tahun 2008 akumulasi laba Rp 5.500.876.000,-- pemerintah Kabupaten Semarang mendapatkan deviden sebesar Rp.905.000.000 dan Pemerintah Provinsi sebesar RP.1.845.000.000,--. Pada tahun 2009 BPR BKK Ungaran laba bersih Rp.6.751.235.000,--. Disetor ke kas daerah Kabupaten Semarang sebesar Rp.1.288.000.000,dan kas daerah Pemerintah Provinsi sebesar Rp.1.997.000.000,--. Dari data tersebut dapat disajikan grafik sebagai berikut: Grafik 5-20 Perkembangan PAD dari BPR BKK Ungaran ke APBD Kabupaten Semarang (ratusan juta Rupiah) 14 12

2007

9

2008

6

2009

3 0

PAD Pemkab Semarang

Sumber : Data diolah dari Biro perekonomian

Dari data tabel 5-30 dan grafik 5-20 tampak bahwa mulai tahun 2007 laba terus meningkat sehingga setoran PAD juga terus meningkat. Tahun 2007 kontribusi ke Kasda Kabupaten Semarang sebesar Rp 897 juta, kemudian tahun 2008 kontribusi Rp.905 juta dan pada tahun 2009 kontribusi ke Kasda sebesar Rp 1.288 juta. Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bank pasca merger memberikan kontribusi PAD Kabupaten Semarang cukup signifikan.

185


Grafik 5-21

Perkembangan PAD BPR BKK Ungaran ke APBD Provinsi Jateng

(Milyar Rupiah) 2,5 2

2007

1,5

2008

1

2009

0,5 0

PAD Pemprov

Sumber: Data diolah dari Biro perekonomian

Dari data tabel 5-30 dan grafik 5-21 diketahui bahwa mulai tahun 2007 peningkatan laba BPR BKK Ungaran terus meningkat. Tahun 2007 kontribusi ke Kasda Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Rp.1.269.000.000,- tahun 2008 kontribusi ke kasda Provinsi sebesar Rp.1.845.000.000,-- dan tahun 2009 kontribusi ke kasda Provinsi Jateng sebesar Rp.1.997.000.000,-Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bank pasca merger memberikan kontribusi PAD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cukup signifikan. Setoran ke Kas Daerah dari PAD BPR BKK yang berupa deviden ke pemerintah Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah akan berdampak positif pada APBD Kabupaten Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurut Sarwono merger bank dapat meningkatkan laba dan pajak untuk pemerintah. Merger BPR BKK Ungaran dapat meningkatkan laba dan deviden untuk peningkatan APBD dan pajak untuk peningkatan APBN. Dalam penelitian ini ditemukan temuan yang mendukung teorinya Sarwono.

186

Bab 5 Dinamika Merger BPR BKK

Recommend Documents