BOKS PERKEMBANGAN KINERJA BPR MERGER DI JAWA TENGAH
1. Perkembangan Jumlah BPR Merger Sejak paket kebijakan bidang perbankan digulirkan pada bulan Oktober 1988 atau yang dikenal dengan Pakto 88, jumlah BPR meningkat cukup signifikan. Jumlah BPR di Indonesia posisi Desember 2004 sebanyak 2.158 BPR sedangkan jumlah BPR di Jawa Tengah pada posisi yang sama sebanyak 598 BPR (27,71% dari total BPR di Indonesia), sedangkan jumlah PD BPR BKK sebanyak 349. Jumlah BPR yang cukup banyak tersebut di satu sisi dapat memperlancar fungsi intermediasi namun di sisi lain memberatkan pemilik berkaitan dengan ketentuan pemenuhan modal disetor terutama bagi BPR yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kantor Bank Indonesia Semarang mendorong untuk dilakukan merger antar BPR, khususnya PD BPR BKK. Pelaksanaan merger PD BPR BKK dilakukan per kabupaten/kota, sehingga nantinya di setiap kabupaten/kota hanya terdapat 1 (satu) PD BPR BKK selain BPR berbadan hukum PT atau Koperasi. Sampai dengan posisi September 2008 telah dilakukan merger terhadap 352 BPR yang terdiri dari 332 PD BPR BKK dan 20 PT BPR yang tersebar di 28 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Jumlah PD BPR BKK yang telah mendapat persetujuan merger sebanyak 332 BPR (95,13% dari jumlah PD BPR BKK di Jawa Tengah). Dengan adanya merger tersebut, persetujuan pembukaan BPR baru, dan pencabutan izin usaha maka jumlah BPR di Jawa Tengah posisi September menjadi sebanyak 317 BPR (termasuk 16 PT BPRS). Di Jawa Tengah, terdapat 35 kabupaten/kota, sehingga sampai dengan Triwulan III/2008, terdapat 7 kabupaten/kota yang belum melakukan merger. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
KA
JIA N
EKO
N O M I REG IO N A L
TRIW
U LA N
III-2 0 0 8
1
TABEL 1 PERKEMBANGAN BPR MERGER DI JAWA TENGAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN III - 2008
No.
Status
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
PD BPR BKK PD BPR BKK PT BPR PD BPR BKK PD BPR BKK PD BPR BKK PD BPR BKK PD BPR BKK PD BPR BKK PT BPR PT BPR PD BPR BKK PD BPR BKK PD BPR BKK PT BPR PD BPR BKK PD BPR BKK PD BPR BKK PD BPR BKK PT BPR PD BPR BKK PD BPR BKK PD BPR BKK PD BPR BKK PD BPR BKK PD BPR BKK PD BPR BKK PD BPR BKK PD BPR BKK PT BPR PD BPR BKK PT BPR PD BPR BKK PD BPR BKK PD BPR BKK Total
Nama BPR Hasil Merger Mandiraja Purwokerto Utara Gunung Simping Artha TPI Klidang Lor Blora Boyolali Kota Banjarharjo Cilacap Tengah Demak Kota Swadharma Mranggen Karticentra Artha Purwodadi Jepara Kota Tasikmadu Artha Daya Kebumen Boja Jati Muntilan Dwiartha Sagriya Pati Kota Karanganyar Taman Purbalingga Kota Purworejo Lasem Ungaran Karangmalang Talang Nusumma Talang Temanggung Hidup Artha Graha Wonogiri Kota Magelang Utara Semarang Tengah
Kab-Kota Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak Kab. Demak Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar Kab. Kebumen *) Kab. Kendal Kab. Kudus Kab. Magelang Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Tegal Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kota Magelang Kota Semarang
Jumlah BPR 14 24 2 8 13 18 4 16 9 2 3 18 10 11 4 20 13 9 11 3 20 10 6 11 15 11 9 14 5 4 10 2 12 2 9 352
*) PD BPR BKK Kebumen telah mendapat persetujuan merger namun baru operasional tanggal 11 Oktober 2008.
KA
JIA N
EKO
N O M I REG IO N A L
TRIW
U LA N
III-2 0 0 8
2
TABEL 2 KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH YANG BELUM MELAKSANAKAN MERGER PD BPR BKK POSISI SEPTEMBER 2008 No 1 2 3 4 5 6 7
Kabupaten/Kota Kab. Wonosobo Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kota Tegal Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Surakarta
Keterangan Dalam Proses Merger Dimungkinan merger, karena terdapat 2 PD BPR BKK Dimungkinan merger, karena terdapat 4 PD BPR BKK Tidak dilakukan merger, karena hanya terdapat 1 PD BPR BKK Tidak dilakukan merger, karena hanya terdapat 1 PD BPR BKK Tidak dilakukan merger, karena tidak terdapat PD BPR BKK Tidak dilakukan merger, karena tidak terdapat PD BPR BKK
Dari data tersebut di atas, di Jawa Tengah hanya tinggal 2 kabupaten yang belum melakukan merger PD BPR BKK yaitu di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo. 2. Kinerja Keuangan BPR Merger a. Tingkat Kesehatan BPR Penilaian kinerja keuangan dan manajemen BPR dilakukan dengan menilai Tingkat Kesehatan (TKS) BPR dimaksud. Salah satu syarat BPR yang akan melakukan merger adalah TKS BPR hasil merger berpredikat “Cukup Sehat”. Kondisi tingkat kesehatan BPR merger di wilayah Jawa Tengah posisi September 2008 dibandingkan pada saat persetujuan merger secara umum menunjukan kinerja yang baik hal tersebut ditandai dengan sebanyak 28 BPR (82,35%) TKS-nya naik/tetap, sedangkan sisanya (6 BPR) TKS-nya menurun. BPR merger yang TKS-nya menurun antara lain disebabkan terdapat beberapa permasalahan keuangan yang baru terkuak setelah merger disamping meningkatnya jumlah kredit non-lancar. Kantor Bank Indonesia di Jawa Tengah (KBI Semarang, Solo, dan Purwokerto) terus melakukan pembinaan secara serius dan berkesinambungan terhadap BPR merger yang TKS-nya menurun sehingga diharapkan pada tahun 2009 BPR dimaksud meningkat kinerjanya. b. Kinerja Pos-pos Tertentu BPR hasil merger di Jawa Tengah pertama kali melakukan operasional pada tahun 2005, perkembangan jumlah BPR merger dikaitkan dengan tanggal operasional sebagai berikut: i. Jumlah BPR yang mulai beroperasi pada tahun 2005 sebanyak 8 KP BPR ii. Jumlah BPR yang mulai beroperasi pada tahun 2006 sebanyak 11 KP BPR iii. Jumlah BPR yang mulai beroperasi pada tahun 2007 sebanyak 9 KP BPR
KA
JIA N
EKO
N O M I REG IO N A L
TRIW
U LA N
III-2 0 0 8
3
iv. Jumlah BPR yang mulai beroperasi pada tahun 2008 (s.d. September) sebanyak 6 BPR Kondisi BPR hasil merger di Jawa Tengah, dari indikator seperti aset, dana pihak ketiga, dan kredit menunjukan kinerja yang meningkat dari tahun ke tahun. Persentase NPL meskipun masih di atas 5% namun menunjukan penurunan dibandingkan posisi sebelumnya. Rincian / Grafik perkembangan pos-pos tertentu sebagai berikut: GRAFIK 1 PERKEMBANGAN BPR MERGER DI JAWA TENGAH (POS TERTENTU) YANG MULAI OPERASIONAL PADA TAHUN 2005 (Nominal dalam miliar Rp)
GRAFIK 2 PERKEMBANGAN BPR MERGER DI JAWA TENGAH (POS TERTENTU) YANG MULAI OPERASIONAL PADA TAHUN 2006 (Nominal dalam miliar Rp)
KA
JIA N
EKO
N O M I REG IO N A L
TRIW
U LA N
III-2 0 0 8
4
GRAFIK 3 PERKEMBANGAN BPR MERGER DI JAWA TENGAH (POS TERTENTU) YANG MULAI OPERASIONAL PADA TAHUN 2007 (Nominal dalam miliar Rp)
Pada posisi Triwulan III/2008 pangsa aset, dana pihak ketiga, dan kredit BPR merger di Jawa Tengah masing-masing sebesar 30,69%, 35,18%, dan 31,19%. Permasalahan utama BPR merger adalah masih tingginya rasio NPL yaitu sebesar 13,12%, lebih tinggi dibandingkan NPL BPR non-merger. TABEL 3 PERBANDINGAN BPR HASIL MERGER DENGAN BPR BUKAN MERGER DI JAWA TENGAH, POSISI SEPTEMBER 2008 (Nominal dalam miliar Rp)
Pos2 Tertentu Aset DP III Kredit NPL % NPL % LDR
Hasil Merger 2.299 1.804 2.009 264 13,12 111,40
BPR Bukan Merger 5.194 3.324 4.433 367 8,27 133,37
Total 7.493 5.127 6.442 630 9,78 125,64
Pangsa BPR Merger 30,69 35,18 31,19 41,83
3. Pemenuhan Modal Disetor Sesuai Peraturan Bank Indonesia No.8/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 perihal Bank Perkreditan Rakyat, antara lain diatur pada Pasal 69 bahwa BPR diharuskan memenuhi ketentuan modal disetor 100% pada tahun 2010. Berdasarkan data laporan bulanan BPR posisi September 2008, terdapat 82 BPR yang belum dapat memenuhi ketentuan dimaksud. Dari jumlah tersebut terdapat 27 BPR (19 PD BPR BKK di Kabupaten Kebumen dan 8 PD BPR BKK di Kabupaten Wonosobo) dan sisanya sebanyak 55 BPR merupakan PT BPR. Apabila proses
KA
JIA N
EKO
N O M I REG IO N A L
TRIW
U LA N
III-2 0 0 8
5
merger PD BPR BKK di Kabupaten Wonosobo telah disetujui maka seluruh PD BPR BKK di Jawa Tengah dari sisi permodalan telah memenuhi ketentuan yang berlaku
KA
JIA N
EKO
N O M I REG IO N A L
TRIW
U LA N
III-2 0 0 8
6
