92
BAB 4 UPAYA MEREFLEKSIKAN PREFERENSI LOKAL DALAM PENYUSUNAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG
4.1
Penyusunan Prioritas Pembangunan Kota Pada Era Otonomi Daerah Penyelenggaraan
otonomi daerah di
Indonesia
diharapkan
dapat
meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di daerah. Dengan diberlakukannnya otonomi daerah, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan selain mengharapkan bantuan dan sharing dari pemerintah pusat. Di samping itu, daerah juga dituntut untuk menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, dalam menunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kota, peranan masyarakat baik local resident maupun local business di suatu kota menjadi sangat penting. Pada dasarnya, pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik di daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dengan demikian, seiring dengan upaya untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam alokasi sumber daya publik. Upaya tersebut sudah seharusnya dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Oleh sebab itu, pembangunan kota yang efektif membutuhkan keterlibatan yang nyata mulai dari tahap perencanaan oleh seluruh stakeholder pembangunan dalam suatu kota. Hal ini pada akhirnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahap perencanaan, tidak hanya dibutuhkan aparat daerah atau profesional pembangunan yang berkualitas tinggi serta memiliki moral yang baik dalam mengelola pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan kota juga memerlukan pelibatan masyarakat lokal dalam menyatakan preferensinya
93
sehingga pembangunan benar-benar mencerminkan atau merefleksikan apa yang menjadi preferensi masyarakat lokal. Demikian juga halnya dalam proses pengelolaan dan keuangan daerah, harus disesuaikan dengan apa yang menjadi preferensi
lokal.
Dengan
demikian,
perlu
dipahami
bahwa
kebijakan
pembangunan kota bukan persoalan teknis yang dapat diselesaikan secara teknokratis oleh profesional pembangunan, tapi merupakan ruang bagi seluruh anggota masyarakat untuk melakukan interaksi, menggabungkan pengetahuan dan menyatakan preferensinya. Ketika stakeholder yang terlibat dapat menyatakan preferensinya dan kemudian preferensinya terefleksikan dalam pembangunan, maka efektivitas dan efisiensi pembangunan kota akan meningkat. Pelibatan masyarakat dalam merumuskan sasaran-sasaran fundamental, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan juga akan meningkatkan rasa memiliki dalam diri masyarakat. Dengan adanya rasa memiliki dalam diri masyarakat, maka dukungan masyarakat terhadap pembangunan juga akan meningkat sehingga pembangunan dapat berjalan lancar. Pada umumnya, di kota-kota di Indonesia termasuk Kota Bandung, keterlibatan masyarakat hanya terlihat dalam pelaksanaan program-program pembangunan seperti program penanggulangan kemiskinan atau proyek-proyek pembangunan lainnya. Meskipun sudah ada Musrenbang yang telah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan kota (termasuk dalam penyusunan prioritas pembangunan kota), namun tidak seluruh hasil musrenbang tersebut telah direalisasikan oleh pemerintah kota. Selain itu, tidak seluruh segmen masyarakat mau turut terlibat dalam musrenbang tersebut. Untuk Kota Bandung, serapan hasil Musrenbang Kecamatan pada tahun 2006 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
94
Tabel IV.1 Hasil Musrenbang Kecamatan di Kota Bandung
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nama SKPD Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Koperasi Dinas Pertanian Badan Pemberdayaan Masyarakat Bagian Kesra* Badan Keluarga Berencana Dinas Pengairan Dinas Bina Marga* Jumlah
Usulan Pada Musrenbang 2006
Realisasi Pada Tahun 2007
114 485 6 23 82
64 358 6 13 40
% Realisasi Murenbang Pada Tahun 2007 56,14 73,81 100 56,52 48,78
84 31
31
0 100
80 216 1121
126 140 778
157,5 64,81 69,4
Sumber : Bidang Data dan Statistik Bappeda Kota Bandung 2007 *) Masih dalam konfirmasi
Hasil musrenbang yang terealisasi untuk tahun 2007 baru sekitar 69,4 %. Dari hasil realisasi musrenbang tersebut, belum terlihat jelas bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses Musrenbang di Kota Bandung. Di samping itu, komponen masyarakat juga bukan hanya resident, tapi juga terdiri dari business yang preferensinya juga perlu diperhatikan dalam penyusunan prioritas pembangunan kota. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa hasil Musrenbang dalam menyusun prioritas pembangunan kota, belum mencerminkan preferensi lokal yang sesungguhnya.
4.2
Mekanisme dalam Merefleksikan Preferensi Lokal Terhadap Prioritas Pembangunan Kota Berdasarkan hasil survey, hampir seluruh local resident dan local business
merasa bahwa
preferensinya sangat penting untuk diperhatikan dalam
pembangunan. Akan tetapi, hanya sebagian kecil local business maupun local resident di Kota Bandung yang menyuarakan preferensinya melalui Musrenbang
95
maupun media partisipasi lainnya seperti Jaring Asmara. Salah satu faktor penyebabnya yaitu sebagian besar masyarakat baik local business maupun local resident tidak mengetahui tentang keberadaaan Musrenbang ataupun media partisipasi lainnya untuk menyatakan preferensinya. Oleh sebab itu, perlu diupayakan agar preferensi lokal yang sebenarnya dapat terefleksikan dalam penyusunan prioritas pembangunan di Kota Bandung. Upaya merefleksikan preferensi lokal dalam penyusunan prioritas pembangunan kota bandung bisa dilihat dari sudut pandang local resident maupun local business. Menurut local resident, upaya tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut.
Gambar 4.1 Upaya Merefleksikan Preferensi Lokal Dalam Penyusunan Prioritas Pembangunan Kota Bandung Menurut Local Resident
pelibatan masyarakat langsung
22% 44%
34%
forum RT/RW atau forum musyaw arah lainnya jajak pendapat
Sumber : Hasil Analisis, 2007
Sebagian besar local resident berpendapat bahwa preferensinya dapat terefleksikan melalui pelibatan masyarakat secara langsung dalam penyusunan prioritas pembangunan kota. Selain itu bisa melalui forum RT/RW atau forum musyawarah lainnya atau melalui jajak pendapat. Local business juga memiliki pendapat yang hampir sama dengan local resident. Upaya merefleksikan preferensi lokal dalam penyusunan prioritas pembangunan kota bandung menurut local business dapat ditunjukkan sebagai berikut.
96
Gambar 4.2 Upaya Merefleksikan Preferensi Lokal Dalam Penyusunan Prioritas Pembangunan Kota Bandung Menurut Local Business pelibatan masyarakat langsung
25%
35%
forum RT/RW atau forum musyaw arah lainnya jajak pendapat
40%
Sumber : Hasil Analisis, 2007
Dengan demikian, upaya yang dapat dilakukan agar preferensi local resident dan local business di Kota Bandung dapat terefleksikan dalam penyusunan prioritas pembangunan kota yaitu : 1. melalui pelibatan masyarakat secara langsung dalam penyusunan prioritas pembangunan kota yang dilakukan pemerintah 2. melalui forum RT/RW atau forum musyawarah lainnya 3. melalui jajak pendapat Akan tetapi, sebelum dilakukan upaya merefleksikan preferensi lokal tersebut dalam penyusunan prioritas pembangunan kota, masyarakat dan pemerintah perlu dijelaskan mengenai hasil studi preferensi lokal. Penjelasan tersebut dapat dilakukan pada proses musrenbang, forum musyawarah, dan penyusunan prioritas pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dan pemerintah dapat memahami pentingnya preferensi lokal untuk diperhatikan dalam mencapai alokasi sumber daya publik yang efektif dan efisien. Upaya pelibatan masyarakat secara langsung dalam penyusunan prioritas pembangunan kota sebenarnya dapat dilakukan melalui Musrenbang. Akan tetapi, proses musrenbang itu sendiri seharusnya melibatkan seluruh segmen masyarakat (local resident maupun local business). Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi
mekanisme
Musrenbang
kepada
masyarakat
dan
mendorong
97
masyarakat lokal untuk menyatakan preferensinya melalui keterlibatan dalam Musrenbang. Forum RT/RW atau forum musyawarah lainnya juga dapat digunakan sebagai media bagi pemerintah untuk mengetahui apa yang menjadi preferensi lokal terhadap prioritas pembangunan kota. Akan tetapi, agar tidak terjadi tumpang tindih dan kesulitan dalam mengidentifikasi preferensi lokal tersebut, maka perlu dilakukan pendataan yang akurat, pembagian jalur penyampaian preferensi, dan sosialisasi kepada seluruh anggota masyarakat lokal (local resident maupun local business). Masing-masing anggota masyarakat sebaiknya hanya diperbolehkan memilih salah satu media untuk menyatakan preferensinya. Dengan demikian, diperlukan upaya sosialisasi baik kepada local resident maupun local business mengenai mekanisme penyampaian preferensi mereka terhadap prioritas pembangunan kota. Bentuk forum musyawarah tampaknya lebih efektif digunakan sebagai media local business untuk menyatakan preferensinya. Sedangkan Musrenbang dapat difokuskan untuk local resident sebagai media local resident dalam menyatakan preferensinya. Untuk anggota masyarakat lokal yang tidak bisa terlibat dalam Musrenbang atau forum musyawarah dikarenakan kesibukan (profesi, kegiatan belajar, bisnis, dsb), maka dapat dilakukan jajak pendapat di lingkungan kerjanya atau melalui media informasi (media cetak maupun media elektronik). Dengan demikian, seluruh segmen masyarakat dapat menyatakan preferensinya terhadap prioritas pembangunan kota. Selanjutnya, pemerintah menghimpun preferensi masyarakat lokal tersebut berdasarkan pendataan dari hasil musrenbang, forum RT/RW atau forum musyawarah dan jajak pendapat, kemudian memasukkannya ke dalam penyusunan prioritas pembangunan kota. Selain itu, dengan merefleksikan preferensi lokal dalam prioritas pembangunan kota, maka anggaran pembangunan juga seharusnya ditetapkan berdasarkan prioritas pembangunan yang disusun. Untuk lebih jelas, mekanisme merefleksikan preferensi lokal tersebut dalam penyusunan prioritas pembangunan kota dapat dilihat pada Gambar 4.3.
98
Gambar 4.3 Mekanisme Penyusunan Prioritas Pembangunan Kota Yang Merefleksikan Preferensi Lokal
Sumber : Hasil Analisis, 2007
Sebagai alternatif lain, pemerintah bisa melakukan jajak pendapat kepada seluruh segmen masyarakat (local resident maupun local business) mengenai prioritas pembangunan yang sesuai dengan preferensi mereka. Akan tetapi, jika hanya dilakukan jajak pendapat, terdapat kemungkinan tidak terjadi interaksi antar anggota masyarakat ataupun interaksi antara pemerintah dan masyarakat secara langsung. Hal ini bisa berimplikasi pada kurangnya rasa keterlibatan masyarakat dalam penyusunan prioritas pembangunan kota. Apalagi jika ternyata hasil jajak pendapat tersebut tidak disosialisasikan ataupun belum direalisasikan.
