Bab. 4 Program Pengembangan Sanitasi Saat Ini dan yang Direncanakan

Bab. 4

Program Pengembangan Sanitasi Saat Ini dan yang Direncanakan

4.1. Promosi Higiene dan Sanitasi (PROHISAN) Promosi Kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui proses pembelajaran dari-oleh-untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Menolong diri sendiri artinya bahwa masyarakat mampu berperilaku mencegah timbulnya masalah-masalah dan gangguan kesehatan, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan serta mampu pula berperilaku mengatasi apabila masalah gangguan kesehatan tersebut terlanjur terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Banyak masalah kesehatan yang ada di negeri kita Indonesia, termasuk timbulnya Kejadian Luar Biasa (KLB) yang erat kaitannya dengan perilaku masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh KLB Diare dimana penyebab utamanya adalah rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat seperti kesadaran akan buang air besar yang belum benar (tidak di jamban), cuci tangan pakai sabun masih sangat terbatas, minum air yang tidak sehat dan lain-lain. Promosi kesehatan bukan hanya proses penyadaran masyarakat atau pemberian dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan saja, tetapi juga disertai upaya-upaya menfasilitasi perubahan perilaku. Dengan demikian promosi kesehatan adalah program-program kesehatan yang dirancang untuk membawa perubahan (perbaikan) baik di dalam masyarakat sendiri maupun dalam organisasi dan lingkungannya (lingkungan fisik, sosial budaya, politik dan sebagainya). Atau dengan kata lain promosi kesehatan tidak hanya mengaitkan diri pada peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku kesehatan saja, tetapi juga meningkatkan atau memperbaiki lingkungan (fisik dan non-fisik) dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

IV-1

Umumnya ada empat faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat agar merubah perilakunya, yaitu : a) Fasilitasi, yaitu bila perilaku yang baru membuat hidup masyarakat yang melakukannya menjadi lebih mudah, misalnya adanya sumber air bersih yang lebih dekat; b) Pengertian yaitu bila perilaku yang baru masuk akal bagi masyarakat dalam konteks pengetahuan lokal; c) Persetujuan, yaitu bila tokoh panutan (seperti tokoh agama dan tokoh agama) setempat menyetujui dan mempraktekkan perilaku yang di anjurkan, dan d) Kesanggupan untuk mengadakan perubahan secara fisik misalnya kemampuan untuk membangun jamban dengan teknologi murah namun tepat guna sesuai dengan potensi yang di miliki. Pendekatan program promosi menekankan aspek ”bersama masyarakat”, dalam artian: a) Bersama dengan masyarakat fasilitator mempelajari aspek-aspek penting dalam kehidupan masyarakat untuk memahami apa yang mereka kerjakan, perlukan dan inginkan; b) Bersama dengan masyarakat fasilitator menyediakan alternatif yang menarik untuk perilaku yang beresiko misalnya jamban keluarga sehingga buang air besar dapat di lakukan dengan aman dan nyaman, serta c) Bersama dengan masyarakat petugas merencanakan program promosi kesehatan dan memantau dampaknya secara terus-menerus, berkesinambungan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ditetapkan langkah-langkah penanganan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui Dinas Kesesahatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil dengan melaksanan program/kegiatan yang terkait dengan Promosi Higiene dan Sanitasi Tahun 2014 yaitu : Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Promosi Higiene dan Sanitasi Kabupaten Bantaeng Tahun 2014

No

Nama Program/Kegiatan

Sumber Pendanaan/ Pembiayaan

SKP Penanggung Jawab

Sumber Dokumen Perencanaan

100.000.000,-

APBD

Renja

Paket

85.000.000,-

APBD

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Paket

75.000.000,-

APBD

Dinas Kesehatan

Renja

Sat

Vol

1 Pengembangan Lingkungan Sehat 2 Upaya Kesehatan Masyarakat

1

Paket

1

3 Promosi Pemberdayaan masyarakat

1

Indikasi Biaya (Rp)

Renja

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Bantaeng

Adapun output/keluaran dari kegiatan yang direncanakan pada tahun 2014, yaitu : 1. Terlaksananya Sosialisasi STBM 2. Terlaksananya Kampanye Sanitasi dan CTPS di sekolah 3. Terjadinya Pemicuan CLTS 4. Terperiksanya Kualitas Air Minum

IV-2

Tabel 4.2 Kegiatan Promosi Higiene dan Sanitasi yang Sedang Berjalan Kabupaten Bantaeng Tahun 2013

No


Sat

Vol

Indikasi Biaya (Rp)



Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Renja

Dinas Kesehatan

Renja

1 Pengembangan Lingkungan Sehat 2 Upaya Kesehatan Masyarakat

1

Paket

60.000.000,-

APBD

1

Paket

75.000.000,-

APBD

3 Promosi Pemberdayaan masyarakat

1

Paket

45.000.000,-

APBD


Renja

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Bantaeng

Adapun outpun/keluaran pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2013, yaitu :  Pelaksanaan Study EHRA untuk 17 Desa/Kelurahan.  Pemeriksaan Kualitas Air Minum pada Depot Air Minum (Pemeriksaan Sampel).  Pembinaan Sekolah Sehat.  Inspeksi Sanitasi Sarana Air Bersih.

IV-3

4.2. Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik 4.2.1. Kondisi Umum Penanganan air limbah di Kabupaten Bantaeng bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (municipal wastewater) yang terdiri atas limbah domestik (rumah tangga) yang berasal air sisa mandi, cuci, dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Jaringan air limbah yang berasal dari limbah industri dan limbah rumah tangga biasa disebut dengan air buangan. Untuk air limbah rumah tangga dibuang melalui saluran drainase yang menyatu dengan air hujan, kecuali berupa tinja yang ditampung dalam satu septik tank dan galian tanah yang terdapat pada rumah penduduk. Dari beberapa jenis air limbah, membutuhkan wadah sebagai penampung yang disebut saluran buangan baik yang berasal dari air hujan, air limbah rumah maupun yang berasal dari air limbah indiustri. Dalam pengelolaan air limbah, saluran pembuangan sangat dibutuhkan sehingga dalam perencanaannya harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :  Pemilikan saluran yang digunakan  Peletakan saluran-saluran primer, sekunder dan saluran tersier  Arah pengembangan  Topografi wilayah  Daya resap tanah Berdasarkan hasil data yang diperoleh prasarana dan sarana pengelolaan air limbah di kabupaten Bantaeng secara umum bersifat septic tank individu atau jamban keluarga dan pengelolaannya masih dilakukan oleh masyarakat sendiri. Dalam arti bahwa ketersediaan prasarana berupa kendaraan truk tinja belum disediakan oleh pemerintah. Mengenai kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah di wilayah kabupaten Bantaeng secara umum, dimana untuk rumah penduduk yang bersifat permanen dan semi permanen kondisi sarana dan prasarana air limbah dinilai sudah memadai/permanen. Untuk lingkungan permukiman yaitu di kecamatan Bissappu (desa Bonto Jai) dan di kecamatan Pa’jukukang (desa Borong Loe dan desa Papan Loe), sarana dan prasarana pengelolaan air limbah dinilai tidak jauh berbeda dengan kondisi lingkungan permukimannya. Hal ini dipengaruhi oleh pola hidupnya yang sudah terbiasa dengan lingkungan permukiman sehingga dalam hal pengelolaan air air limbah masih bersifat darurat bahkan sebagian pula yang membuang tinja pada sembarang tempat khususnya masyarakat di daerah pesisir pantai. Adapun kondisi prasarana air limbah dapat dilihat pada foto dokumentasi berikut :

IV-4

Gambar 4.1 Kondisi Sarana Prasarana Air Limbah di Daerah Pesisir (Kecamatan Pa’jukukang dan Bissappu)

Kondisi prasarana air limbah di Kecamatan Pa’jukukang khususnya masayarakat yang bermukim di wilayah pesisir pantai.

Kondisi prasarana air limbah di Kecamatan Bissappu (Desa Bonto Jai kawasan pelabuhan).

IV-5

4.2.2. Permasalahan dan Alternatif Penyelesaian Masalah Pengolahan air limbah secara umum belum mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupaten, dengan demikian diharapkan penanganan sistem pengolahan air limbah ke depan dapat lebih diperhatikan, yaitu dengan pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT). Dimana sistem pengolahan air limbah oleh masyarakat di kabupaten Bantaeng pada umumnya masih menggunakan sistem setempat (onsite sanitation) yang berupa jamban pribadi (keluarga) dengan bak penampung (septic tank individu). Permasalahan yang dihadapi sekarang adalah pemerintah kabupaten belum memiliki truk tinja dan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT), sehingga bila septic tank penuh, maka masyarakat menggali dan membuat septic tank baru. Hal ini sangat berbahaya sebab dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi dengan air tanah dan tercemarnya sumber air bersih (sumur). Adapun alternative pemecahan persoalan, antara lain :  Pembangunan MCK pada kawasan permukiman penduduk yang tidak memiliki jamban khususnya di daerah pesisir dan lingkungan permukiman kumuh.  Perencanaan/pembangunan septic tank komunal pada kawasan permukiman yang padat penduduk.  Untuk menjaga agar gangguan kesehatan masyarakat tidak terjadi serta peningkatan kualitas lingkungan dapat terpelihara, maka air limbah dari setiap septic tank komunal, jamban keluarga (septic tank individu) dan MCK, setelah penuh akan diolah pada instalasi pengolahan Lumpur tinja dengan menggunakan vacuum truk. Dalam kebutuhan pengembangan pengelolaan mengenai air limbah, hal pokok yng harus dipertimbangkan adalah :  Jumlah penduduk pendukung  Jumlah penduduk yang terlayani  Pemakaian rata-rata air bersih  Prosentase air terbuang  Debit air limbah dan lumpur  Volume Lumpur tinja  Jumlah kebutuhan MCK, STK (Septic tank keluarga), STI (Septic tank individu), IPLT dan Dump truk.

4.2.3. Kebijakan dan Usulan Program Prioritas Kebijakan program pembangunan dalam kegiatan pengelolaan air limbah yang kaitannya dengan penyehatan lingkungan, antara lain :  Penyediaan sarana dan prasarana air limbah di perkotaan dan di pedesaan.  Peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta sebagai mitra pengelolaan kebersihan dan penyehatan lingkungan. Adapun usulan dan program prioritas yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini :  Pembangunan/pengadaan MCK khususnya pada permukiman penduduk di daerah pesisir pantai dan lingkungan permukiman yang padat penduduk.  Pengadaan prasarana pengolahan air limba dan lumpur tinja oleh Pemda.  Lokasi Lumpur tinja yang sesuai dengan standar yang berlaku.

IV-6

4.2.4. Pembiayaan Tabel 4.3 Rencana Program Dan Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Bantaeng Tahun 2014

No


Sumber Indikasi Biaya Pendanaan/ (Rp) Pembiayaan

SKP Sumber Penanggung Dokumen Jawab Perencanaan

Sat

Vol

1 Pembangunan MCK Dusun Jana-Jannayya

5

Unit

261.480.000,-

APBD

Dinas PUK

Musrenbang

2 Pembangunan MCK Desa Bonto Maccini

20

Unit 1.045.920.000,-

APBD

Dinas PUK

Musrenbang

3 Pembangunan MCK Kel. Bonto Rita

1

Unit

APBD

Dinas PUK

Musrenbang

4 Pembangunan Septik Komunal Kecamatan Eremerasa 5 Perencanaan dan Pengawasan Teknis

2

Unit

Dinas PUK

Seleksi Kampung

1

Paket

Dinas PUK

-

52.296.000,-

645.000.000,- DAK/APBD 70.164.360

APBD

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kab.Bantaeng

Tabel 4.4 Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Sedang Berjalan Kabupaten Bantaeng Tahun 2013

Sat

Vol


1 Pembangunan IPAL dan Perpipaan Kel.Pallantikang

1

Unit

464.047.000,- DAK/APBD

Dinas PUK

RKA

2 Pembangunan IPAL dan Perpipaan Kel.Bonto Atu

1

Unit

464.047.000,- DAK/APBD

Dinas PUK

RKA

No




IV-7

4.3. Peningkatan Pengelolaan Persampahan Sampah sebagai hasil buangan diperlukan pengelolaan lanjutan karena masih dapat dimanfaatkan atau masih memiliki nilai produktif jika dikelolah. Produksi sampah yang dihasilkan akan tergantung dari jenis dan frekwensi aktivitas yang berlangsung pada suatu wilayah/daerah. Sedangkan jenis produksi sampah masih kuat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya dan orientasi ekonomi. Penggolongan jenis sampah dan intensitas penanganannya antar kawasan dalam satu daerah sangat berbeda termasuk jumlah sampah yang dihasilkan. untuk mengestimasikan jumlah sampah yang akan dihasilkan dimasa mendatang (waktu/tahapan perencanaan) dianggap bahwa jumlahnya tergantung dari jumlah penduduk.

4.3.1. Kondisi Umum Secara umum kondisi persampahan di kabupaten Bantaeng, khususnya di daerah perkotaan, dimana dari semua sumber produksi sampah baik rumah tangga, sampah pasar, sampah rumah tangga industri, sampah perkantoran, sampah jalanan, sampah got, dan lain-lain dikumpulkan di tempat sampah sementara (TPS). kemudian dari tempat sampah sementara diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Lembaga atau instansi pengelola persampahan merupakan motor penggerak seluruh kegiatan pengelolaan sampah dari sumber sampah sampai TPA. Kondisi kebersihan suatu kota atau wilayah merupakan output dari rangkaian pekerjaan manajemen pengelolaan persampahan yang keberhasilannya juga ditentukan oleh faktor-faktor lain. Kapasitas dan kewenangan instansi pengelola persampahan menjadi sangat penting karena besarnya tanggung jawab yang harus dipikul dalam menjalankan roda pengelolaan yang biasanya tidak sederhana bahkan cendrung cukup rumit sejalan dengan makin besanya kategori kota. Dalam sistem kelembagaan pelayanan persampahan, yang menjadi roda penggerak dalam pengelolaannya adalah semua unsur/elemen masyarakat tanpa terkecuali. Dengan alasan bahwa masyarakat kebersihan merupakan tanggung jawab kita bersama demi terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan nyaman serta terhindar dari polusi apapun. Akan tetapi jika dilihat secara kelembagaan maka yang berperan penting adalah pemerintah dalam hal ini Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Bantaeng, organisasi/lembaga masyarakat baik dalam lingkup kabupaten, kecamatan, desa bahkan yang lebih kecil lagi adalah masyarakat itu sendiri. Sudah sejak lama masyarakat (individu maupun kelompok) sebenarnya telah mampu melakukan sebagian sistem pengelolaan sampah baik untuk skala individual maupun skala lingkungan terutama dilingkungan permukimannya. Upaya untuk menarik swasta kedalam komponen kegiatan pengelolaan sampah belum dilakukan secara memadai termasuk memberikan insentif baik berupa pengurangan pajak bea masuk bahan atau instalasi yang berkaitan dengan proses pengolahan sampah.

IV-8

4.3.2. Permasalahan dan Alternatif Penyelesaian Masalah Masalah persampahan memang merupakan sesuatu yang sangat rumit dan menjadi problema pembangunan yang selalu diperhadapkan oleh wilayah atau daerah manapun. Namun dari komplitnya permasalahan tersebut, maka perlu dipikirkan bagaimana sistem pengelolaannya sehingga problema yang ada dapat diperkecil atau bahkan dihilangkan. Dengan demikian, terdapat beberapa metode/sistem yang harus dilakukan dalam pengelolaan persampahan antara lain :

1. Sistem Pengumpulan Sampah Alat pengumpul yang cukup efesien adalah gerobak dorong dengan kapasitas 23 m2, maka gerobak dorong dapat mengangkut 34 bak sampah sekaligus. Waktu yang diperlukan untuk mengisi gerobak adalah ±100 menit. Bila 1 hari gerobak beroperasi 7 - 8 maka diperlukan 4 kali pulang pergi 1 gerobak sampah yang ditunjang oleh kondisi topografis. 2. Sistem Pengangkutan Sampah Cara pengangkutan sampah dari penampungan sementara digunakan truk sampah yang mengangkut sampah di bak-bak sampah pada jalan-jalan besar.Truk Pres mampu menampung sampah 8,5 m3 setelah dipres yang artinya mempunyai bobot 1.700 kg. berat total dengan kendaraan diperkirakan 4 ton. Disarankan supaya truk sampah dan muatannya kurang dari 9 ton. Melihat jenis-jenis truk sampah dengan pemadat yang terjual dipasaran yang dilengkapi convaictor mampu menekan sampah sehingga mempunyai kepadatan ±400 kg/m3, ini artinya daya tampung truk sampah sebesar ±15 m3. Selain truk pres diperlukan juga truk biasa yang mempunyai daya angkut setengah dari truk pres. Alternative lain dapat pula digunakan trailer sebagai kendaraan pengangkut sampah. Lazimnya trailer ini hanya digunakan untuk mengangkut sampah dari penampungan sementara ke penampungan akhir. 3. Penampungan Sementara Untuk sampah-sampah non rumah tangga, yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar sehari-hari membutuhkan penampungan sementara. Apabila hasil sampah kurang dari 6 m3 per hari diusulkan digunakan penampungan khusus dan apabila sampah yang dihasilkan lebih dari 6 m3 diusulkan untuk menggunakan container 5,6 m3 atau 8,5 m3, kemudian diangkut dengan truk container. Untuk penempatan container di pasar-pasar memerlukan areal parkir. Selain di pasar-pasar, container diperlukan juga oleh industri-industri, sepertitelah digunakan saat ini, container dengan kapasitas 8,6 m3 dan 8,4 m3 telah diusulkan untuk digunakan sebagai penampungan sementara.

IV-9

4. Pembuangan Akhir Alternatif penanganan sampah di pembuangan akhir adalah dengan mengolah menjadi pupuk, investasi pendahuluan yang besar jumlahnya sangat diperlukan dalam pengolahan sampah, kecuali pembakaran terbuka. Ditinjau dari sudut ekonomis hasilnya belum tentu memuaskan. Sampah dengan pengolahan composting memerlukan investasi yang sangat besar dan hasil akhirnya berupa pupuk yang harus bersaing dengan pupuk organic yang sudah beredar dipasaran. Pencemaran udara bisa terjadi dengan pembakaran sampah secara terbuka dan bila tidak terkendali bisa menyebabkan kebakaran disekitarnya. Dengan demikian alternative lain yang harus dilakukan adalah dibuang. Apabila dibuang kelaut efeknya dapat mencemari biota dilaut, terlebih lagi pantai dan laut disekitar kabupaten Bantaeng yang digunakan sebagai sarana rekreasi, perikanan laut dan budidaya rumput laut. Berdasarkan permasalahan diatas, maka alternative pemecahannya adalah : Penyediaan sarana dan Prasarana persampahan mulai dari proses pengumpulan sampah, system pengangkutan sampah, pengangkutan sementara serta ketersediaan lokasi tempat pembangunan akhir sampah. dimana lokasi TPA bukan berada di lingkungan permukiman, bukan dalam kawasan kota, sesuai dengan topografi wilayah, dan pertimbangan kondisi tanah.

4.3.3. Kebijakan dan Usulan Program Prioritas Guna menanggulangi masalah persampahan di kabupaten Bantaeng secara umum dan lokasi sasaran pada khususnya, maka system pengelolaan sampah terdiri dari; perwadahan, pengumpulan, pemindahan, pengakutan, pembuangan akhir dan penyapuan jalan. Adapun lokasi perwadahan atau Tempat pembuangan Sementara (TPS) disebar secara merata di lokasi-lokasi permukiman penduduk dan lokasi-lokasi yang dinilai memiliki sumber potensi sampah seperti; rumah makan, kios, pasar, pertokoan, jalan dan tempat-tempat aktivitas penduduk lainnya. Untuk tingkat kebutuhan mengenai prasarana persampahan, perlu diestimasi mengenai jumlah produksi sampah (liter/orang/hari) sehingga tingkat kebutuhan akan prasarana persampahan dapat diketahui. Berikut ini akan diuraikan mengenai analisis perhitungan mengenai produksi sampah dan prasarana yang dibutuhkan pada kawasan/lokasi tertentu. 

Jumlah Asal Sampah : o Produksi sampah dari kawasan permukiman sebanyak 2 liter/orang/hari o Produksi sampah dari pasar sebanyak 0,4 liter/orang/hari atau 25 % penduduk kota. o Produksi sampah dari kawasan pertokoan 0,2 liter/orang/hari atau 10 % penduduk kota. o Produksi sampah dari perkantoran 0,1 liter/orang/hari atau 10 % penduduk kota. o Produksi sampah dari jaringan jalan 0,2 liter/orang/hari atau 10 % penduduk kota.



Kebutuhan Prasarana Persampahan : o Gerobak 1 m3 untuk melayani 200 KK o Tempat Pembuangan Sementara (TPS) untuk melayani 150 KK o Container sampah dengan volume 6–8 m3 untuk melayani 2.000 KK

Dengan demikian dari estimasi tersebut di atas, maka dapat diketahui jumlah prasarana persampahan di lokasi sasaran baik lingkup kota kabupaten, kota kecamatan, kawasan permukiman dan kawasan-kawasan lain yang membutuhkan prasarana persampahan.

IV-10

Usulan dan Prioritas Program Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantaeng dengan tahapantahapannya adalah : 



Rencana Pola Pelayanan, terdiri dari : o

Pola pelayanan individual (rumah ke truk) Diterapkan di daerah perumahan terletak di pusat kota/kawasan perokotaan di sepanjang jalan protokol, pertokoan, bangunan institusional dan sumber-sumber sampah besar lainnya. Wilayah yang dilayani oleh pola ini meliputi permukiman atau sumber sampah di sepanjang jalan protokol.

o

Pola pelayanan individual (rumah ke rumah dengan truk) Diterapkan di daerah perumahan teratur, daerah proyek perintisan dengan transfer depo dan pasar.

o

Pola pelayanan komunal Diterapkan di daerah perumahan yang tidak teratur dan daerah permukiman dengan kondisi muka tanah bergelombang dan permukiman datar tetapi terletak pada lokasi yang tidak dilalui truk atau gerobak.

o

Penyapuan Operasi penyapuan jalan dilakukan di jalan-jalan protokol, jalan kolektor dan jalan lokal yang saat ini sudah dilayani oleh system lama, jadwal dan frekwensi disesuaikan dengan peningkatan pola pelayanan.

Rencana Operasional, terdiri dari : o

Pewadahan  Bak sampah (tong) Cara pengisian dan pengosongannya adalah sebagai berikut  Wadah di tempatkan di halaman depan rumah  Sampah dibuang ke dalam wadah, disarankan dalam keadaan terbungkus kantung plastik atau sejenisnya.  Pada saat pengumpulan tiba diletakkan di halaman muka rumah sedemikian rupa sehingga mudah diambil petugas.  Petugas datang mengosongkan wadah dan mengembalikannya ketempat semula.  Secara periodik wadah dibersihkan atau dicuci.  Kantung plastik bekas  Wadah ditempatkan di dalam rumah atau dapur dan sebaiknya dilengkapi dengan kerangjang.  Pada saat pengumpulan tiba, untuk daerah yang dilayani secara individual, kantung plastic yang telah terisi diletakkan dibagian halaman rumah dalam keadaan terikat sehingga mudah diambil oleh petugas dan tidak terganggu oleh hewan.  Pada daerah yang dilayani secara manula, kantung plastik yang telah terisi penuh sampah dalam keadaan terikat dibawah sendiri ke TPS terdekat dan diletakkan dibagian dalamnya.

IV-11

o

Pengumpulan, terdiri dari :  Secara rumah ke rumah dengan truk Untuk sumber sampah permukiman frekwensi pengumpulan sampah 2 x seminggu. Untuk sumber sampah komersial 3 x seminggu dan sumber sampah besar lainnya setiap hari. Pengumpulan dilakukan dengan menggunakan dump truk yang dapat menampung sampah sebanyak 8 m3.  Secara rumah ke rumah dengan gerobak Untuk sumber sampah permukiman, frekwensi pengumpulan 3 x seminggu, sumber sampah pasar dan pertokoan setiap hari.  Secara komunal Masyarakat mengantarkan sendiri sampah ke TPS.

o

Pemindahan  TPS (container) Adapun cara pengeporasian container adalah :  Container ditempatkan di tepi jalan diujung muka jalan kecil.  Setelah penuh petugas membawanya dengan menggunakan kendaraan penarik container ke TPA atau petugas memindahkan isi container dengan skop ke truk pengangkutan sampah dan setelah truk penuh lalu menuju ke TPA.  Bak sampah Bak sampah tersebut berfungsi untuk membuang sampah pada tiap unit lingkungan yang diletakkan di tiap unit lingkungan.

o

Pengangkutan Penggunaan dump truk dengan kapasitas 8 m3 sebagai sarana pengangkutan sampah yang paling tepat dalam mempercepat pembongkaran.

o

Pembuangan akhir

4.3.4. Pembiayaan Adapun pembiayaan untuk program/kegiatan yang direncanakan tahun 2014 dan yang sedang berjalan tahun 2013, dapat dilihat pada tabel berikut :

IV-12

Tabel 4.5 Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Persampahan Saat Ini Kabupaten Bantaeng Tahun 2014

No


Sat

Vol


Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan 1. Motor Gandeng 10 Unit 300.000.000,APBN 2. Kontrainer 8 Unit 280.000.000,APBD 3. Dump Truck 2 Unit 700.000.000,- APBD Prov 4. Tong Sampah 1 Paket 50.000.000,APBD 5. Mesin Pengolah 1 Paket 50.000.000,APBN 6. Alat Kebersihan 1 Paket 35.000.000,APBD 7. TPS 1 Paket 50.000.000,APBN 8. Msn Vacum Gendong 10 Unit 10.000.000,APBD 9. Msn Vacum Dorong 1 Unit 15.000.000,APBD 10. Excavator 1 Unit 1.500.000.000,APBN II Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan


I

1. Pemeliharaan 1 Tahun 2.945.509.000,Kebersihan Kota Bantaeng III Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan 1. Sosiaisasi Pengelolaan 8 Kel 90.000.000,Kebersihan

Bapedalda Bapedalda Bapedalda Bapedalda Bapedalda Bapedalda Bapedalda Bapedalda Bapedalda Bapedalda

Musrenbang Musrenbang

APBD

Bappedalda

RKA

APBD

Bappedalda

RKA

Musrenbang Musrenbang Musrenbang Musrenbang

Sumber : Bapedalda Kab.Bantaeng

Tabel 4.6 Kegiatan Pengelolaan Persampahan yang Sedang Berjalan Kabupaten Bantaeng Tahun 2013

No


Sat

Vol


Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan 1. Armroll 1 Unit 370.600.000,2. Dump Truck 1 Unit 327.400.000,3. Motor Gandeng 10 Unit 300.000.000,4. Hand Sprayer 2 Unit 3.000.000,5. Mesin Pencacah 1 Paket 80.000.000,6. Kontainer 3 Unit 105.000.000,7. Tong Sampah 1 Paket 56.000.000,8. Bangunan TPS 1 Paket 25.000.000,II Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan


I

1. Pemeliharaan Kebersihan Kota Bantaeng

1

Tahun 2.005.309.000,-

DAK/P DAK/P DAK APBD DAK/P DAK DAK DAK/P

Bapedalda Bapedalda Bapedalda Bapedalda Bapedalda Bapedalda Bapedalda Bapedalda

DPA DPA DPA DPA DPA DPA DPA DPA

APBD

Bappedalda

DPA

Sumber : Bapedalda Kab.Bantaeng

IV-13

4.4. Peningkatan Pengelolaan Drainase Lingkungan Pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang begitu cepat telah menyebabkan perubahan tata guna lahan. Banyak lahan yang semula berupa lahan terbuka atau hutan berubah menjadi areal permukiman maupun industri. Hal ini tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan namun sudah merambah ke kawasan budidaya dan kawasan lindung yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Dampak dari perubahan fungsi lahan tersebut adalah meningkatnya aliaran tanah. Akibatnya setelah distribusi air yang makin timpang antara musim hujan dan musim kemarau, debit banjir meningkat dan ancaman kekeringan semakin besar. Bertolak dari permasalahan tersebut maka konsep dasar pengembangan drainase berkelanjutan meningkatkan daya guna air, meminimalkan kerugian serta memperbaiki dan konservasi lingkungan. Diperlukan usaha-usaha konfrehensif dan integratif yang meliputi seluruh proses, baik yang bersifat struktural maupun non struktural untuk mencapai tujuan tersebut. Drainase memiliki fungsi sebagai saluran pembuangan air hujan yang jatuh ke bumi dalm bentuk aliran permukaan serta sebagai saluran pembuangan sisa-sisa buangan rumah tangga yang berbentuk air limbah. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dan mempunyai pengaruh dalam pembangunan drainase adalah :  Kepadatan penduduk.  Kondisi jaringan yang ada (ada atau belum ada jaringan).  Kemiringan lereng yang mempengaruhi arah aliran air.  Jumlah curah hujan

4.4.1. Kondisi Umum Bila dilihat dari kondisi topografi kota Bantaeng, arah pengaliran air sebagian besar langsung menuju kea rah laut Flores dengan melalui sungai-sungai kecil yang menjadi salurah drainase primer kota dan melayani area yang ada di hulu dan di sekitar sungai. Banyaknya saluran drainase primer tersebut menjadikan system drainase yang membentuk beberapa sub system yang langsung beehubungan dengan teluk sebagai pembuangan akhir. Bentuk topografi yang berbukit dan landai di daerah teluk mengakibatkan sungai-sungai yang menjadi pematus utama pada saat musim hujan juga membawa muatan sedimen pasir dan Lumpur di daerah hulu. Hal ini dinilai dapat menimbulkan permasalahan tersendiri terhadap pendangkalan laut Flores. Hal lain yang mempengaruhi system drainase di kota Bantaeng adalah pengaruh pasang surut. hal ini sangat dirasakan pengaruhnya apabila pada saat bersamaan terjadi hujan lebat dan air pasang. Pengaruh yang ditimbulkan adalah adanya limpasan di sekitar pantai antara lain di sekitar alur sungai yang mempunyai bantaran rendah dan sekitar pelabuhan kota.

4.4.2. Permasalahan dan Alternatif Penyelesaian Masalah Permasalahan sistem drainase yang ada di kabupaten Bantaeng secara umum, antara lain :  Beberapa wilayah/daerah memiliki kondisi topografi yang rendah sehingga jika terjadi hujan mudah terjadi banjir.  Sistem pengaliran air yang tidak jelas.  Jaringan drainase alami yang terkadang mengalami penyumbatan sampah.  Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah dan saluran drainase yang dijadikan sebagai tempat pembuangan.

IV-14

Beberapa alternatif Pembangunan drainase berupa saluran dengan berbagai type pada masingmasing kawasan/areal/lingkungan permukiman, serta normalisasi DAS berupa tanggul tergantung dari debit banjir dan luas areal kawasan. Sedang pada daerah hilir didekat muara dipasang klep otomatis yang bertujuan untuk mengatasi masuknya air laut pada saat pasang. Untuk menyelesaikan masalah banjir di kabupaten Bantaeng selama ini maka perlu penanganan secara sinergis terutama masyarakat dan pemerintah dengan memperhatikan segala yang terkait terutama aspek teknis dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Maka rekomendasi yang tertuang dalam Master Plan Drainase kota Bantaeng antara lain :     

Normalisasi saluran drainase pada jalan poros provinsi sepanjang 13.044 meter. Pembuatan drainase baru pada jalan lingkar dan jalan lingkungan (ruas dalam kota) sepanjang 12.300 meter. Normalisasi (peninggian) tanggul pada sungai Lembang Cina sepanjang 2.400 meter. Normalisasi (peninggian) tanggul pada sungai Tangnga-Tangnga sepanjang 1.500 meter. Pengerukan muara sungai Lembang Cina dan sungai Tangnga-Tangnga.

4.4.3. Kebijakan dan Usulan Program Prioritas Agar jaringan drainase yang direncanakan dan dilaksanakan maka setiap perencanaan yang dilakukan harus bersinergi dengan jaringan drainase yang sudah ada baik tersier, sekunder maupun primer, sehingga tidak ada satupun saluran drainase yang terputus dengan jaringan drainse lainnya. Oleh karena itu maka master plan drainase perlu lebih disempurnakan dan disosialisasikan keberdaannya bagi seluruh lapisan masyarakat. Seluruh tahapan pembangunan sistem drainase, mulai dari studi dan perencanaan rinci sampai pelaksanaan fisik dan siap dioperasasikan, direncanakan selesai dalam jangka waktu empat tahun. Umur teknis bangunan diperkirakan 50 tahun terhitung sejak dimulainya operasi. Biaya pembangunan terdiri dari biaya dasar pembangunan (investasi awal), biaya operasi, pemeliharaan dan penggantian (O/M & R). Sedangkan keuntungan yang diperoleh berasal dari hilangnya kerugian banjir dengan adanya pembangunan sistem drainase. Organisasi atau lembaga pengelola prasarana dan sarana pengendalian banjir diperkotaan harus dibentuk, tidak hanya pada kawasan perkotaan saja,tetapi juga diseluruh daerah tangkapan air dan kawasan perairan pantai dimana sumber persalahan berasal.Institusi ini mempunyai tanggung jawab mengendalikan peningkatan debit dari daerah hulu dengan jalan menurunkan aliran permukaan dan meregulasi debit puncak melalui berbagai macam cara dan bertanggung jawab untuk mengendalikan pengambilan air tanah yang berdampak pada keseimbangan tanah (land subsidence). Lembaga yang bertanggungjawab dalam pengelolaan sistem drainase adalah pemerintah sebagai lembaga yang melaksanakan pembangunan, masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan. Selain itu dibutuhkan pula adanya lembaga/ organisasi masyarakat pada tingkat desa khususnya pada daerah yang memiliki tingkat erosi atau banjir yang tinggi. Pembangunan drainase tidak memberikan keuntungan secara langsung kepada masyarakat, sehingga sulit dilakukan secra mandiri/swadaya kecuali yang sifatnya sangat sederhana bahkan di daerah kota masyarakat cenderung acuh dan kurang peduli, sehingga otomatis pembangunan drainase menjadi tugas pemerintah namun disisi pemeliharaan bisa saja dilakukan secara patisipasi oleh masyarakat . IV-15

Untuk dapat melaksanakan konsep penanganan banjir seara konprehensif berdasakan paradigma manajemmen air diiperlukan seperangkat peraturan. Dalam peraturan tersebut harus meliputi filosofi manajemen air (khususnya air hujan) dan implementasinya kedalam pendekatan teknis, susunan institusi, finansial, perilaku masyarakat yang diharapkan dan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar Peraturan harus disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh pengelola dan masyarakat yang menjadi stake holder. Untuk meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki masyarakat terhadap fasilitas yang akan dikembangkan perlu diperhatikan aspek sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini perlu untuk menghidari terjadinya pertentangan tujuan antara kehendak pemerintah danmasyarakat. Juga untuk menghilangkan kesan bahwa fasilitas yang dibangun semata-mata untuk pemerintah, sehingga masyarakat tidak peduli dengan keberhasilannya. Oleh karena itu perlu adanya pendekatan dan sosialisasi yang terus-menerus sebelum proyek dilaksanakan. Masyarakat perlu dilibatkan pada setiap tahap kegiatan pembangunan, mulai dari perumusan gagasan, perencanaan, pelaksanaan, sampai operasi dan pemeliharaan. Adapun beberapa usulan prioritas dalam penanganan drainase di Kab.Bantaeng, yaitu :  Pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase di setiap wilayah/daerah/kawasan/lingkungan permukiman.  Pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase di sekitas Daerah Aliran Sungai (DAS).  Normalisasi (peninggian) tanggul di daerah rawan banjir.


IV-16

Tabel 4.7 Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Drainase Lingkungan Saat Ini Kabupaten Bantaeng Tahun 2014

No


Sat

1 Penyediaan Prasarana 28 dan Sarana Air Limbah

Vol

Indikasi Biaya (Rp)

Paket 21.000.000.000,-




APBD/ APBD Prov/ DAK/ APBN

Dinas PUK

Musrenbang


Adapun output pekerjaan yang direncanakan pada tahun 2014, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Pembuatan Drainase Tamalangnge 100 meter Pembuatan Drainase Maarif Lasepang 500 meter Pembuatan Drainase dan Penutupnya di Sungai Calendu 500 meter Pembuatan Talud/Penahan Longsor Kayu Loe 2.500 meter Pembuatan Talud Poros Onto 2.000 meter Pembangunan Drainase Borong-Lembang-Lembang 2.000 meter Pembangunan Drainase Dusun Loka 1.000 meter Pembangunan Talud dan Drainase Morowa-Lapporo 3.000 meter Pembangunan Talud Pa’bulengang – Borong Tarampang – Batulanggayya 5.000 meter Pembangunan Drainase Mattoanging 220 meter Pembangunan Drainase Bonto Langkasa 5.000 meter Pembangunan Drainase Bonto Cinde 5.000 meter Pelebaran Drainse dan Plat Penutupnya Bonto Sunggu 1.250 meter Pembangunan Talud Bonto Sunggu 1.300 meter Pembangunan Drainase Jalan Poros Bonto Manai 3.000 meter Pembangunan Drainase Bonto Salluang 3.000 meter Pembangunan Talud Paranglabbua 2.000 meter Pembangunan Drainase Cambalojong Kaili 1.000 meter Pembangunan Talud Ruas Jalan Tanah Loe 7.000 meter Pembangunan Drainase Papanloe 4.000 meter Pembangunan Drainase Panoang 280 meter Pembangunan Drainase Dusun Korongbatu 2.000 meter Pembangunan Drainase Dusun Nipa-Nipa 2.000 meter Pembangunan Talud Jalan Rallang 2.000 meter Pembangunan Drainase Bangkengbuki Libboa 4.000 meter Pembangunan Drainase Dusun Teko 800 meter Rehabilitasi Drainase Bonto Sapiri 3.000 meter Pembangunan Drainase Jalan Lingkar Desa Lonrong 3.000 meter

IV-17

Tabel 4.8 Kegiatan Pengelolaan Drainase Lingkungan yang Sedang Berjalan Kabupaten Bantaeng Tahun 2013

No


Sat

1 Penyediaan Prasarana 17 dan Sarana Air Limbah

Vol

Indikasi Biaya (Rp)




Paket

2.800.000.000,-

APBD

Dinas PUK

Musrenbang


Adapun output pekerjaan yang sedang dilaksanakan pada tahun 2013, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Pembangunan Drainase Jalur Tombolo-Kaloling Pembangunan Drainase Kel.Karatuang Pembangunan Drainase Desa Mamampang Pembangunan Drainase Desa Ulugalung Pembangunan Drainase Tamalange Kel.Lembang Pembangunan Drainase Sungai Calendu Pembangunan Drainase Sungai Calendu II Pembangunan Drainase Desa Ulugalung II Pembangunan Drainase Bonde Pembangunan Lanjutan Drainase sekitar lapangan Kel.Campaga Pembangunan Drainase Poros Papan Camba Pembangunan Drainase Papan Loe Pembangunan Drainase Primer Sasayya I Pembangunan Drainase Primer Sasayya II Pembangunan Drainase Cambalojong Rehabilitasi Drainase Kel.Mallilingi Pembangunan Penutupan Got Saluran Kel.Letta

IV-18

4.5. Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi (Pelayanan Air Minum) Air bersih merupakan kebutuhan pokok manusia dari beberapa kebutuhan pokok lainnya dalam melangsungkan penghidupannya. Berdasarkan tingkat kebutuhan air bersih digunakan pedoman dari Program P3KT. Dimana sasaran estimasi kebutuhan air bersih dikategorikan berdasarkan jumlah penduduk pendukung dan kebutuhan aktivitas perkotaan (fasilitas umum dan sosial). Dengan demikian maka kebutuhan air bersih untuk perumahan digolongkan ke dalam kebutuhan per jiwa penghuni (jumlah penduduk). Jika diasumsikan bahwa tiap 1 unit rumah tangga dihuni oleh 1 KK dengan 5 jiwa, tiap 1 jiwa membutuhkan lebih kurang 60 liter/orang/hari.

4.5.1. Kondisi Umum Ditinjau dari sumber air baku dalam memnuhi kebutuhan hidup masyarakat dalam hal air bersih di wilayah kabupaten Bantaeng secara umum, potensi akan air bersih dinilai sangat mendukung. Hal ini dapat dilihat dari dimana pada umumnya masyarakat di kabupaten Bantaeng menggunakan air bersih yang bersumber dari mata air (air sumur dan bor) untuk konsumsi sehari-hari. Dalam penyediaan air minum sebagai kebutuhan pokok manusia dimana dalam suatu wilayah/daerah pasti memiliki tingkat kemampuan dan kebutuhan yang berbeda. Di wilayah perkotaan misalnya, kebutuhan akan air minum bersumber dari PDAM dan untuk wilayah pedesaan kebutuhan akan air minum bersumber dari sumur gali atau sungai. Beberapa wilayah di Kabupaten Bantaeng, sumber air minum yang dikonsumsi setiap hari bersumber dari sumur gali dengan kualitas air yang masih diragukan tingkat kesehatannya. Begitupun untuk wilayah yang berada di daerah pesisir, dimana masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk air bersih juga bersumber dari sumur gali dengan kualitas airnya terasa agak asin karena dekat dengan pantai. Selain itu terdapat juga beberapa lingkungan perumahan yang mendapat jatah akan air bersih dari PDAM namun kendala yang dihadapi oleh masyarakat mengenai pelayanannya yang tidak ditentukan karena air bersih dari PDAM tersebut diangkut oleh kendaraan dan ditampung dalam bak penampungan di lingkungan masyarakat. Tingkat kebutuhan dengan sistem tersebut dinilai belum dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat akan air bersih. Dengan demikian di wilayah tersebut keberadaan akan sumber air bersih masih sangat dibutuhkan.

4.5.2. Permasalahan dan Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, jelas akan diperhadapkan pada permasalahan-permasalahan. Adapun permasalahan pokok yang dihadapi dalam hal kebutuhan akan air bersih, antara lain ;    

Kemampuan dana yang terbatas dari Pemda bagi kebutuhan akan air bersih. Kurang atau tidak adanya sumber air baku dalam suatu wilayah/daerah. Perhatian terhadap kebutuhan akan air bersih dinilai masih kurang khususnya bagi masyarakat yang bermukim di pedesaan. Besarnya biaya/dana yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan penduduk akan air bersih.

IV-19

Jika ditinjau lebih jauh, salah satu aspek yang menjadi kendala bagi masyarakat adalah aspek pendanaan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan masalah kebutuhan hidup. Begitupun dengan masalah air bersih jelas akan diperhadapkan dengan kondisi yang demikian. Dari kendala tersebut dibutuhkan adanya kerjasama antara pemerintah sebagai penentu kebijakan dan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan. Dengan demikian dalam aspek pendanaan bagi kebutuhan akan air bersih, maka pemerintah dengan lingkup kewenangannya adalah memfasilitasi kebutuhan penduduk dan penduduklah yang bertanggungjawab dalam biaya pemeliharaan akan prasarana yang diberikan. Dalam arti bahwa untuk lokasi yang menggunakan sumur bor/sumur suntik sebagai sarana sumber air bersih, maka penanggulangan biayanya dibebankan kepada masyarakat khususnya BBM yang digunakan sebagai sumber energi. begitupun untuk lokasi yang menggunakan system perpipaan maka biaya penaggulangannya adalah tanggungjawab masyarakat. Terbatasnya dana APBD, dimana kebutuhan lain yang sifatnya lebih urgen sehingga hingga saat ini pemenuhan dana dalm memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terjangkau jaringan pipa belum dapat direalisasikan, disamping itu untuk penyediaan prasrana dan sarana memang memerlukan investasi yang cukup besar apalagi jika yang akan dihasilkan adalah air bersih yang layak minum. Ditinjau dari sisi kelembagaan sebenarnya sudah ada yaitu PDAM yang didukung oleh Perda. Namun dari sisi efektifitas lembaga itu sendiri perlu ditingkatkan, hal ini terindikasi dengan masih banyaknya wilayah/daerah khususnya di pedesaan yang belum tersentuh oleh air bersih yang bersumber dari PDAM.

4.5.3. Kebijakan dan Usulan Program Prioritas Sehubungan dengan uraian di atas mengenai kebutuhan akan air bersih, maka usulan dan prioritas bagi penyediaan pengelolaan air minum khususnya di daerah pedesaan, antara lain : 

 

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi daerah yang memiliki sumber air/sumber air baku yang memungkinkan untuk menjangkai kebutuhan masyarakat setempat yang terdiri dari pengadaan perpipan, dan Pembuatan bak penampungan air. Sumur bor/sumur suntik pada daerah perdesaan yang berada pada daerah yang memiliki muka air tanah yang cukup dalam. Sumur gali di daerah perdesaan yang permukaan air tanahnya cukup rendah dan kwalitas airnya tidak asin.


IV-20

Tabel 4.9 Rencana Program dan Kegiatan Pelayanan Air Minum Saat Ini Kabupaten Bantaeng Tahun 2014

No


1 Pembangunan dan Pengemb. Sistem Jaringan Air Minum

Sat

Vol

Indikasi Biaya (Rp)

17

Paket

5.500.000.000,-




APBD/ DAK

Dinas PUK

Musrenbang


Adapun output pekerjaan yang direncanakan pada tahun 2014, yaitu : 1. Peningkatan Air Bersih Borong Inru Balumbung 2.000 meter 2. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Bersih Pattallassang 6.000 meter 3. Pembangunan Jaringan Air Bersih Bonto Lojong 7.000 meter 4. Pembangunan Jaringan Air Bersih Bonto Daeng 2.000 meter 5. Pembangunan Jaringan Air Bersih Bonto Marannu 3.000 meter 6. Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Bersih Bonto Tiro 4.000 meter 7. Rehabilitasi Perpipaan Air Bersih Salu’ Tinggia 2.500 meter 8. Rehabilitasi Perpipaan Air Bersih Dangeng Sinoa 3.600 meter 9. Penambahan Kapasitas IPA Sinoa 1 Paket 10. Pembangunan Jaringan Air Bersih Persiapan PDAM Bonto Bulaeng 6.000 meter 11. Rehabilitasi Sarana Air Bersih di Bialo Batulanggayya 1 unit 12. Pembangunan Bak Air Bersih Desa Bonto Bulaeng 2 unit 13. Pembangunan Sarana Air Bersih Kel.Bonto Langkasa 1 paket 14. Pembangunan Sarana Air Bersih Kel.Bonto Atu 1 paket 15. Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Kampala 1 paket 16. Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Pa’bentengan 1 paket 17. Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Mappilawing 1 paket Tabel 4.10 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Air Minum yang sedang Berjalan Kabupaten Bantaeng Tahun 2013

No


1 Pembangunan dan Pengemb. Sistem Jaringan Air Minum

Sat

Vol

Indikasi Biaya (Rp)

7

Paket

1.487.580.000,-




APBD/ DAK

Dinas PUK

DPA


Adapun output pekerjaan yang sedang dilaksanakan pada tahun 2013, yaitu : 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Mamampang 2. Pembangunan dan Pemasangan Pipa Air Bersih Desa Kaloling 3. Pengadaan dan Pemasangan Pipa Air Bersih Desa Baruga 4. Pembangunan Perpipaan dan Bak Air Bersih Campagaloe 5. Peningkatan Jaringan Air Bersih Desa Bonto Tappalang 6. Rehabilitasi Perpipaan Air Bersih Kec.Pa’jukukang 7. Pengadaan Pipa Desa Pa’bumbungan

IV-21

Bab. 4 Program Pengembangan Sanitasi Saat Ini dan yang Direncanakan

Recommend Documents