BAB 4 PEMBAHASAN 4.1.
Penyusunan Target Penerimaan PBB KPP Pratama Serpong Dengan melihat komitmen nasional yang selalu mengupayakan penerimaan dari sektor
pajak semakin besar dan semakin penting yang memiliki arti untuk membiayai pembangunan, sehingga pemerintah menyusun rencana anggaran penerimaan tersebut agar penerimaan dapat menutupi pengeluaran selama satu tahun anggaran yang dibutuhkan. Penyusunan target penerimaan PBB setiap tahunnya pasti akan selalu meningkat mengingat aparat pajak cenderung dibebani target yang harus dicapai dalam satu tahun. Bukan hanya dari target saja yang ingin ditingkatkan, dari penerimaan PBB pun juga diharapkan untuk selalu meningkat tiap tahunnya dari target yang di tetapkan tersebut, karena hal itu disebabkan oleh perkembangan kemampuan perekonomian masyarakat sekitar yang dalam kenyataannya pembangunan dan penguasaan lahan semakin pesat di lakukan oleh masyarakat. Target penerimaan PBB sebagai target nasional didalam merealisasikannya dibebankan kepada seluruh daerah-daerah di wilayah Indonesia. Penetapan target penerimaan PBB di setiap daerah didasarkan pada ketetapan PBB yang dikirim oleh daerah ke pusat (Dirjen Pajak ) dan berdasarkan inilah Dirjen Pajak menetapkan besarnya target yang harus dicapai/direalisasikan daerah yang bersangkutan selama satu tahun anggaran. Adapun cara penetapan target secara keseluruhan dengan melihat data-data yang ada dari setiap objek pajak dan melihat perkembangan di masing-masing wilayah serta menentukan objek tersebut termasuk golongan berapa. Hal ini menjadikan peningkatan target yang berbeda satu sama lain.
Target PBB
akan menggambarkan perkiraan jumlah yang akan direalisasikan tiap
tahunnya dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam pendapatan PBB. Perkembangan target PBB di KPP Pratama Serpong dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.1 Target Penerimaan PBB di KPP Pratama Serpong Tahun 2008 - 2011 Tahun
Target PBB
Laju Pertumbuhan
2008
79.164.321.000
-
2009
86.093.430.871
7,93%
2010
98.735.202.400
14,83%
95.937.698.479 2011 Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Serpong, data diolah
(2,91)%
Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah target PBB mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 target PBB sebesar Rp. 79.164.321.000 ini sebagai dasar untuk mengetahui berapa besarnya kenaikan tahun berikutnya. Tahun 2009 mengalami kenaikan target PBB di KPP Pratama Serpong sebesar Rp. 86.093.430.871 , kenaikan tahun ini sebesar 7,93% . Tahun 2010 target PBB sebesar Rp. 98.735.202.400, pada tahun 2010 mengalami kenaikan yang terbesar apabila kita melihat tabel diatas dengan presentase 14,83%. Dan tahun 2011 target PBB sebesar Rp. 95.937.698.479 , pada tahun 2011 ternyata terjadi penurunan dikarenakan adanya wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Serpong meninggalkan daerah tersebut dalam jangka waktu yang panjang tapi tanpa melapor atau memberitahukan ke pihak tertentu yang bertanggung jawab atas pembayaran PBB nya . Target Pajak Bumi dan Bangunan mengalami perubahan setiap tahunnya disebabkan oleh adanya perubahan pada jumlah wajib pajak karena adanya mutasi objek pajak atau karena wajib
pajak yang terdaftar meninggalkan daerah tersebut dalam waktu yang cukup lama tanpa melaporkan atau menunjuk pihak tertentu yang bertanggung jawab atas pembayaran atas pembayaran tersebut. Disamping itu, perubahan target PBB juga bisa di sebabkan oleh terjadinya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Penetapan target itu berdasarkan pokok ketetapan PBB tahun berjalan dan besarnya target yang ingin dicapai adalah 80% dari ketetapan pokok tahun tersebut. Rencana target yang sudah disusun ini menjadi acuan atau tujuan bagi KPP Pratama Serpong untuk merealisasikan penerimaan pada setiap tahun . Penyusunan besarnya rencana penerimaan ditetapkan oleh kanwil Banten dengan metode Top Down yaitu perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan sebagai pemberi gagasan awal serta berperan lenih dominan dalam mengatur jalannya program yang berawal dari perencanaan hingga proses evaluasi. 4.2.
Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Serpong KPP Pratama Serpong adalah salah satu instansi pemerintah Direktorat Jendral Pajak
Kantor Wilayah (Kanwil) Banten yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tugas dari KPP Pratama Serpong adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tentang pajak dan melakukan sebagian tugas – tugas pokok dari Direktorat Jendral Pajak dalam penerimaan Negara . Untuk mengetahui seberapa besar penerimaan PBB di KPP Pratama Serpong dapat di lihat dari tabel berikut ini :
Tabel 4.2 Realisasi Penerimaan PBB Di KPP PRATAMA SERPONG Tahun Anggaran 2009 – 2011 Target
Realisasi
Laju Pertumbuhan
NO
Tahun
1
2008
79.164.321.000
70.536.300.216
-
2
2009
86.093.430.871
96.607.706.288
36,96%
3
2010
98.735.202.400
112.554.022,502
16,50%
4
2011
95.937.698.479
130.954.106.694
16,35%
Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Serpong, data diolah Dari tabel di atas pada tahun 2009 sampai dengan 2011 realisasi Pajak Bumi dan Bangunan mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2009 laju pertumbuhan PBB mencapai 36,96% yaitu realisasi dari Rp 70.536.300.216 pada tahun 2008 menjadi Rp 96.607.706.288 pada tahun 2009. Hal ini disebabkan oleh realisasi pendapatan yang melebihi target karena adanya pembangunan di wilayah Kota Tangerang Selatan sehingga tingkat penjualan tanah dan bangunan meningkat atau NJOP di daerah ini pun juga meningkat. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2010 laju pertumbuhan PBBnya menurun menjadi 16,50% berarti mengalami penurunan hingga 20,46% dari tahun sebelumnya, ini disebabkan karena target PBB tahun ini meningkat tetapi adanya banyak tunggakan dari Wajib Pajak sehingga realisasi menurun sangat tajam di tahun 2010 ini, dengan melihat realisasi di tahun 2010 yaitu Rp 112.554.022.502. Pada tahun 2011 realisasi PBB menurut laju pertumbuhan mengalami penurunan lagi walaupun penurunan itu sangat tipis yaitu 0,15% (16,50% turun menjadi 16,35%) dengan total realisasinya Rp 130.954.106.694 . Penurunan sangat tipis ini disebabkan oleh masih ada beberapa tunggakan PBB yang masih belum tertagih pada tahun 2010 hingga 2011. Dengan melihat dari anaslisis
diatas apabila dihitung kenaikan realisasi PBB dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 memiliki rata-rata laju pertumbuhan PBB di KPP Pratama Serpong yaitu sebesar 22,98%. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Serpong pada tahun 2009 – 2011 mengalami penurunann karena masih ada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayar Pajaknya dan masih kurangnya pengontrolan dari KPP Pratama Serpong karena terjadi tunggakan PBB di tahun 2009, 2010 dan 2011 , sehingga pengontrolan dari pihak KPP Pratama Serpong harus di intensifkan dan sosialisasi ke Wajib Pajak pun harus di tingkatkan agar tidak terjadi penunggakan PBB di tahun- tahun pajak berikutnya. 4.3.
Analisis Efektifitas Penerimaan PBB Berdasarkan Target Di KPP Pratama
Serpong Analisis Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jelas bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, hal ini dikatakan efektif. Untuk mengetahui seberapa efektifnya penerimaan PBB di KPP Pratama Serpong dengan menggunakan cara perhitungan seperti ini : Efektifitas =
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan x 100% Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Data laporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Serpong pada tahun 2009 sampai dengan 2011 dapat dilihat dari tabel 2 berikut :
Tabel 4.3 Laporan Penerimaan PBB di KPP Pratama Serpong Tahun 2009-2011 Tahun
Target
Realisasi
2009
86,093,430,871
96,607,706,288
2010
98,735,202,400
112,554,022,502
2011
95,937,698,479
130,954,106,694
Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Serpong, data diolah Dari tabel 4.3 , kita dapat menghitung seberapa efektifnya pemungutan yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Serpong sebagai berikut :
Dari hasil data diatas, kita dapat melihat peningkatan dari tahun 2009 sampai dengan 2011 dimana terlihat tingkat eketifitas, dengan adanya kenaikan tanpa ada penurunan setiap tahunnya. Dari pengolahan data tersebut Kepmendagri dalam mengukur Keuangan Daerah Otonom : Tabel 4.4 Rasio Tentang Kemampuan Keefektifan Kemampuan Efektifitas
Rasio
Sangat Efektif
>100
Efektif
90 - 100
Cukup Efektif
80 – 90
Kurang Efektif
60 – 80
Tidak Efektif
≤ 60
Sumber : Kepmendagri No.690.900-327 Tabel 4.5 Efektifitas Penerimaan PBB berdasarkan Target di KPP Pratama Serpong Tahun 2009 – 2011 Tingkat Persentase (%) Kefektifitas
NO
Tahun
Target PBB
Realisasi PBB
1
2009
86.093.430.871
96.607.706.288
112,2%
Sangat Efektif
2
2010
98.735.202.400 112.554.022.502
113,99%
Sangat Efektif
3
2011
95.937.698.479 130.954.106.694
136,50%
Sangat Efektif
Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Serpong, data diolah Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat efektifitas dari tahun 2009 – 2011. Dari 3 Tahun data diatas terlihat bahwa dari tahun 2009 – 2011 mempunyai tingkat yang Sangat Efektif , namun data yang didapat sebelum diolah yaitu dari tahun 2009 – 2011, ada target PBB yang mengalami penurunan tetapi di realisasi tetap stabil meningkat sebagai berikut : 1. Pada Tahun 2009 Target sebesar Rp.86,093,430,871 dan Realisasi Rp.96,607,706,288. 2. Pada Tahun 2010 Target sebesar Rp.98,735,202,400 dan Realisasi Rp.112,554,022,502. 3. Pada Tahun 2011 Target sebesar Rp.95,937,698,479 dan Realisasi Rp.130,954,106,694. Tahun 2009 – 2010 mengalami peningkatan target PBB tetapi di tahun 2011 terlihat target PBB di KPP Pratama Serpong berkurang sedikit walaupun berkurang, itu tidak berpengaruh pada penerimaan PBBnya karena realisasi di tahun 2011 adalah realisasi terbesar di antara 3 tahun itu.
Sehingga dengan melihat data yang saya olah dapat membantu saya untuk mengatakan bahwa efektifitas penerimaan PBB berdasarakan target di KPP Pratama Serpong itu sangat efektif . 4.4.
Analisis Kontribusi PBB Terhadap Realisasi di KPP Pratama Serpong Berdasarakan hasil analisis Penerimaan PBB di KPP Pratama Serpong yang
menunjukkan presentase di atas 100% secara 3 tahun berturut – turut yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 menjadi bukti penting untuk penerimaan pajak di KPP Pratama Serpong sendiri, apakah pengaruhnya peran PBB dalam mendongkrak penerimaan pajak di KPP Pratama Serpong itu sangat besar atau malah sebaliknya dinilai sangat kurang pengaruhnya. Penerimaan pajak di KPP Pratama Serpong sebagai berikut Tabel 4.6 Total Realisasi Pajak Di KPP Pratama Serpong Tahun Anggaran 2009 – 2011 Tahun
Total Realisasi Pajak
Laju Pertumbuhan
2009
1.092.064.141.120
-
2010
1.431.658.097.503
31,09%
2011
1.725.640.641.063
20,53%
Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Serpong, data diolah Melihat dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak setiap tahunnya selalu meningkat. Pada tahun 2009 total penerimaan pajak sebesar yaitu Rp. 1.092.064.141.120 , sedangkan tahun 2010 berubah menjadi sebesar Rp. 1.431.658.097.503 mengalami kenaikan 31,09% dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.725.640.641.063 mengalami kenaikan 20,53% dari tahun 2010 . Dapat di katakana bahwa kenaikan terbesar dari tabel diatas mengacu pada tahun
2010 yaitu sebesar Rp. 339.593.956.383 atau dengan laju pertumbuhannya sebesar 31,09%. Untuk melihat seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap total realisasis pajak di KPP Pratama Serpong dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 4.7 Kontibusi Realisasi PBB Terhadap Total Penerimaan Pajak KPP Pratama Serpong Tahun Anggaran 2009-2011 Tahun
Realisasi PBB
Total Penerimaan Pajak
Kontribusi PBB
2009
96.607.706.288
1.092.064.141.120
8,84%
2010
112.554.022.502
1.431.658.097.503
7,86%
2011
130.954.106.694
1.725.640.641.063
7,59%
Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Serpong, data diolah Dari hasil perhitungan diatas maka akan diketahui kontribusi PBB terbesar ada di tahun 2009 yaitu sebesar 8,84% dan yang memiliki presantese terendah ada di tahun 2011 yaitu sebesar 7,59% . Hal ini dikarenakan masih banyaknya tunggakkan yang belum terselesaikan di tahun ini, seperti tidak ada peringatan yang tegas dari KPP Pratama Serpong sehingga banyak Wajib Pajak yang berani menunggak hingga bertahun – tahun dan adanya NOP ganda yang bisa menyebabkan realisasi menjadi kecil juga. Akan tetapi berdasarkan hasil analisis, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap seluruh penerimaan pajak di KPP Pratama Serpong dinilai sangat kurang berpengaruh karena hanya memiliki rata2 di bawah 10 % yaitu sebesar 8,1% setiap tahun 2009 – 2011.
4.5.
Analisis Kontribusi PBB KPP Pratama Serpong terhadap Pendapatan Daerah di
Kota Tangerang Selatan Berdasarkan hasil analisis penerimaan PBB di KPP Pratama Serpong yang mengatakan sangat efektif, maka dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Serpong juga telah berhasil dalam realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sesuai atau lebih dari target yang telah ditentukan. Di samping keefektifan KPP Pratama serpong itu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Tangerang Selatan adalah instansi yang menerima laporan tentang pendapatan daerah Kota Tangerang Selatan itu juga pastinya akan dapat mencapai target yang sudah ditentukan. Berikut ini adalah besarnya Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2009 sampai dengan 2011 : Tabel 4.8 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2009 – 2011 Tahun 2009 2010
Realisasi Pendapatan Daerah 191.794.414.474 918.197.436.176
1.494.990.970.280 2011 Sumber: DPPKD Kota Tangerang Selatan, data diolah
Laju Pertumbuhan 78,74% 62,81%
Dapat diketahui laju pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 mengalami penurunan. Pada tahun 2009 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 191.794.414.474 mengalami perubahan menjadi Rp. 918.197.436.176 pada tahun 2010 dengan
presentase 78,74%. Sedangkan pada tahun 2011 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 1.494.990.970.280 dengan laju pertumbuhan sebesar 62,81%, dengan melihat tabel diatas pada laju pertumbuhannya itu mengatakan penurunan dan jumlah penurunannya sebesar 15,93%. Penurunan tersebut diakibatkan ada beberapa sumber – sumber pendapatan asli daerah , dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan. Untuk terhadap Pendapatan Daerah dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 4.9 Kontribusi PBB Terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2009 – 2011 Tahun
Realisasi Penerimaan PBB (KPP)
Realisasi Pendapatan Daerah
Kontribusi PBB
2009
96.607.706.288
191.794.414.474
50,37%
2010
112.554.022.502
918.197.436.176
12,25%
130.954.106.694 1.494.990.970.280 2011 8,76% Sumber: KPP Pratama Serpong & DPPKD Kota Tangerang Selatan, data diolah Dari hasil perhitungan di atas dapat di ketahui bahwa kontribusi terbesar PBB pada tahun 2009 yaitu sebesar 50,37% dan terendah ada pada tahun 2011 yaitu sebesar 8,76% yang dinilai sangat kurang atau rendah. Melihat pada tahun 2009 merupakan kontribusi PBB yang terbesar apabila dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya tetapi PBB pada tahun 2009 ini masih termasuk pajak pusat dan didalam pendapatan daerah Kota Tangerang Selatan PBB (yang seharusnya masuk di dana perimbangan) belum diterima oleh daerah tersebut karena daerah ini adalah daerah baru pada tahun 2009 dari pemekaran kota Tangerang . Pada tahun 2010 menjadi kontribusi PBB yang terbesar untuk kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 12,25%. Selain itu Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bagian terkecil dari kelompok dana hasil bagi pajak, oleh karena itu kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah termasuk kurang
efektif. Apabila jika dilihat dari penerimaan pendapatan daerah, kontribusi terbesar penyumbang total pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan. Oleh karena itu seharusnya sumbangan atau manfaat yang diberikan oleh Pajak Bumi dan Bangunan KPP Pratama Serpong terhadap Pendapatan Daerah dinilai bagus dan baik . Akan tetapi berdasarkan hasil analisis, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan KPP Pratama Serpong terhadap Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan dinilai sangat kurang dengan rata – rata 10,50% (hanya mengambil rata-rata dari tahun 2010 – 2011). Dengan diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang mulai aktif diberlakukan di KPP Pratama Serpong dan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2014, mundur satu tahun lebih lama dari pengumuman nasional yang diberlakukannya PBB sebagai pajak daerah pada 1 Januari 2013 dikarenakan beberapa faktor seperti fasilitas – fasiltas di yang disediakan belum memadai dan belum siapnya pemerintah kota setempat. PBB yang selama ini pengaturannya diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1994, maka dengan diberlakukannya UU PDRD menjadi bagian dari pajak daerah khususnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan. Nantinya apabila kita melihat dari segi substansi pajak, pada hakikatnya kewenangan pemajakan atas tanah dan bangunan merupakan sepenuhnya hak pemerintah daerah bukan pemerintah pusat. Hal ini pun sudah disadari dan dipahami dengan baik oleh oleh pemerintah pusat sendiri dimana sebagaian besar hasil pungutan PBB dikembalikan lagi ke daerah melalui mekanisme Dana Hasil Bagi Pajak dalam APBN. Bahkan 9% penerimaan PBB yang merupakan biaya pungut sebagian besar juga kembali disalurkan kedaerah. Meskipun UU PDRD berada ditangan pemerintah pusat, namun hasil pungutannya kan di salurkan ke daerah melalui mekanisme APBN.
4.6.
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah sebagai berikut : Tabel 4.10 Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun anggaran 2009 - 2011
Tahun
Realisasi PBB
Pusat (10%)
Kab/Kota (64,8%)
Propinsi (16,2%)
Pemungutan (9%)
2009
96.607.706.288
9.660.770.628
62.601.793.674
15.650.448.418
8.694.693.565
2010
112.554.022.502
11.255.402.250
72.935.006.581
18.233.751.654
10.129.862.025
2011
130.954.106.694
13.095.410.669
84.858.261.137
21.214.565.284
11.785.869.602
Sumber: DPPKD Kota Tangerang Selatan, data diolah Pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2009 – 2011 cenderung naik setiap tahunnya . Pada tahun 2009 menjadi tahun yang kecil karena dana perimbangan masih nihil dikarenakan kota ini adalah kota pecahan dari Kota Tangerang atau baru berdiri tahun 2008 , sehingga dana perimbangannya masih masuk kedalam kota Tangerang. Kenaikan terbesar ada di tahun 2010 apabila melihat nominal di tabel tersebut dan pada tahun 2011 juga mengalami kenaikan yang cukup besar walaupun tidak sebesar pada tahun 2010. Berdasarakan hal tersebut maka penerimaan PBB dilakukan KPP Pratama Serpong mempunyai manfaat dan dampak nyata terhadapa masyarakat.
4.7.
Tingkat Pencapaian PBB di Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Selatan merupakan daerah pemekaran dari daerah Kota Tangerang dan
Kota Tangerang terkenal dengan daerah yang pengenaan PBBnya termasuk dalam sektor pedesaaan dan perkotaan. Kota Tangerang Selatan berkembang dengan sangat pesat sehingga pembangunan – pembangunan di Kota Tangerang Selatan tidak bisa terbendung lagi di karenakan Kota Tangerang Selatan masuk kedalam sasaran ekonomi banyak investor – investor yang membeli tanah dan menjadikan sebuah hunian , perkantoran maupun mall setelah melihat kondisi Jakarta yang tak lagi memungkinkan karena lahan yang tersedia di Jakarta semakin sedikit. Sektor pedesaan dan perkotaan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang salah satunya meliputi kawasan industri dan pemukiman. Untuk Mengetahui tingkat pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan maka harus membandingkan antara realisasi penerimaan PBB dengan target tetapi bisa juga dengan ketetapan pokok dari tiap – tiap kecamatan, karena target di dapat 80% dari jumlah ketetapan pokok kecamatan. Berikut adalah target , realisasi dan tingkat pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 : Tabel 4.11 Tingkat Pencapaian Penerimaan PBB Kota Tangerang Selatan Tahun Anggran 2009 No.
Kecamatan
Target
Realisasi
Presantase
1
Serpong
17.264.600.387
19.111.180.306
110,60%
2
Serpong Utara
20.419.749.224
19.485.779.966
95,42%
3
Pondok Aren
20.274.910.580
18.472.557.787
91,11%
4
Ciputat
11.698.557.482
8.274.381.715
70,72%
5
Ciputat Timur
15.642.971.094
13.598.948.625
86,93%
6
Pamulang
15.062.226.640
11.164.023.026
74,11%
7
Setu
3.868.013.844
3.242.520.741
83,82%
Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Serpong, data diolah Berdasarkan tabel 4.11 di atasdapat diketahui bahwa pada tahun 2009, Kecamatan Serpong merupakan Kecamatan yang paling besar tingkat pencapaian Pajak Bumi dan Bangunannya yaitu sebesar 110,60%, dimana targetnya sebesar Rp. 17.264.600.387 dengan realisasi penerimaan PBB Kecamatan Serpong mampu menembus sebesar Rp. 19.111.180.306. Sedangkan diurutan paling terendah pada Kecamatan Ciputat yaitu hanya mencapai presentase sebesar 70,72% dimana targetnya sebesar Rp. 11.698.557.482 dengan realisasi penerimaan PBB Kecamatan Ciputat hanya mampu menembus Rp. 8.274.381.715. Tabel 4.12 Tingkat Pencapaian Penerimaan PBB Berdasarkan Kecamatan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggran 2010 No.
Kecamatan
Target
Realisasi
Presantase
1
Serpong
20.100.162.063
22.021.519.166
109,55%
2
Serpong Utara
22.065.838.228
22.042.909.281
99,89%
3
Pondok Aren
24.063.847.361
21.573.858.421
89,65%
4
Ciputat
13.512.271.332
9.203.435.146
68,11%
5
Ciputat Timur
17.870.458.301
16.126.554.108
90,24%
6
Pamulang
17.326.134.028
14.390.708.265
83,05%
7
Setu
4.705.266.089
3.466.995.607
73,68%
Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Serpong, data diolah
Berdasarkan perhitungan tabel 4.12 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 Kecamatan Serpong masih memegang tingkat pencapaian yang paling terbesar diantara Kecamatan – Kecamatan yang lain. Tingkat pencapaian Kecamatan Serpong sebesar 109,55% dimana targetnya sebesar Rp. 20.100.162.063 dengan realisasi penerimaan PBB Kecamatan Serpong mampu menembus sebesar Rp. 22.021.519.166. Kemudian tingkat pencapaian terbesar kedua yaitu sebesar 99,89% pada Kecamatan Serpong Utara. Sedangkan dengan urutan yang paling rendah tingkat pencapaiannya masih tetap pada Kecamatan Ciputat yaitu dengan presentase sebesar 68,11% dimana target yang ditentukan sebesar Rp. 13.512.271.332 dengan realisasi penerimaan PBB Kecamatan Ciputat hanya mampu menembus Rp. 9.203.435.146. Tabel 4.13 Tingkat Pencapaian Penerimaan PBB Berdasarkan Kecamatan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggran 2011 No.
Kecamatan
Target
Realisasi
Presantase
1
Serpong
23.745.177.241
24.141.751.029
101,67%
2
Serpong Utara
25.371.481.998
23.580.785.188
92,94%
3
Pondok Aren
28.335.907.628
23.109.985.734
81,55%
4
Ciputat
15.977.519.643
10.472.877.113
65,54%
5
Ciputat Timur
21.301.701.614
17.873.100.654
83,90%
6
Pamulang
21.029.394.824
16.375.076.580
77,86%
7
Setu
6.022.873.888
4.899.808.179
81,35%
Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Serpong, data diolah Berdasarkan dari perhitungan Tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 Kecamatan Serpong masih menjadi tingkat pencapaian paling terbesar yaitu sebesar 101,67% dimana target yang direncanakan sebesar Rp. 23.745.177.241 dengan realisasi penerimaan PBB
Kecamatan Serpong mampu menembus sebesar Rp. 24.141.751.029. Kemudian tingkat pencapaian terbersar yang kedua pada Kecamatan Serpong Utara yaitu presentasenya mencapai 92,94% . Sedangkan tingkat pencapaian yang paling terendah pada Kecamatan Ciputat yaitu sebesar 65,54% dimana target yang direncanakan sebesar Rp. 15.977.519.643 dengan realisasi penerimaan PBB Kecamatan Ciputat hanya mampu menembus sebesar Rp. 10.472.877.113. 4.8.
Analisis Tingkat Pencapaian Realisasi PBB di Kota Tangerang Selatan Berdasarkan hasil analisis dari 7 kecamatan tersebut yang berada di Kota Tangerang
Selatan, Kecamatan Serpong dan Pondok Aren merupakan kecamatan yang wilayahnya terdapat banyak pemukiman yang mewah seperti di BSD dan Bintaro, bukan hanya itu saja di 2 Kecamatan ini juga merupakan kawasan pusat hiburan di Kota Tangerang Selatan sehingga banyak pembangunan gedung – gedung bertingkat seprti kantor, universitas, ruko dan pusat pembelanjaan. Kecamatan Serpong Utara dan Setu terdapat kawasan industri selain hanya pemukiman dan pertokoan. Sedangkan Kecamatan yang lain rata - rata didominasi oleh pemukiman dan pertokoan. Kecamatan Serpong selama tahun 2009 sampai dengan 2011 selalu berada di urutan pertama dalam tingkat pencapaian PBB tertinggi. Hal ini di sebabkan karena wajib pajak di kawasan pusat hiburan dan pemukiman mewah ini lebih taat membayar pajak. Sedangkan Kecamatan yang daerahnya di dominasi dengan pemukiman dan pertokoan salah satunya adalah Kecamatan Ciputat dan Kecamatan Ciputat Timur. Kecamatan Ciputat menjadi Kecamatan yang paling terendah dalam tingkat pencapaian PBB pada tahun 2009 sampai dengan 2011 dan Kecamatan Ciputat Timur berada pada urutan ketiga tertinggi 2 tahun selama tahun 2010 sampai dengan 2011. Sehingga tidak hanya kawasan yang menjadi pusat hiburan dan industri (Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Setu) saja yang lebih taat membayar pajaknya,
kawasan pemukiman dan pertokoan juga tidak menutup kemungkinan taat dalam membayar pajaknya. 4.9.
Analisis Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Wilayah Kecamatan Serpong Kecamatan Serpong merupakan kecamatan yang wilayahnya sangat memiliki potensi
investasi yang besar. .Di Kecamatan Serpong ini mempunyai developer seperti PT. Bumi Serpong Damai .Tbk sehingga daerah ini juga banyak berdiri mall – mall yang skala menengah maupun skala atas (mewah dan modern) dan di samping itu kawasan pemukimannya banyak digolongkan pemukiman yang mewah tapi ada juga pemukiman yang standar. Di Kecamatan Serpong ini juga memiliki universitas dan sekolah swasta standar internasional Hal ini sangat memacu tingginya kepatuhan dalam pembayaran PBB. Karena wajib pajak di kawasan ini sudah mengerti dalam hal kewajibannya membayar pajak. Untuk Mengetahui sampai sejauh mana realisasi PBB yang telah dicapai atas target yang telah direncanakan, berikut ini adalah tabel – tabel target realisasi dan tingkat pencapaian penerimaan PBB di Kecamatan Serpong tahun 2009 – 2011 sebagai berikut : Tabel 4.14 Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Serpong Tahun Anggaran 2009 - 2011 Tahun
Target
Realisasi
Tingkat Pencapaian
2009
17.264.600.387
19.111.180.306
110,60%
2010
20.100.162.063
22.021.519.166
109,55%
2011
23.745.177.241
24.141.751.029
101,67%
Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Serpong , data diolah Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 realisasi penerimaan PBB pada Kecamatan Serpong ini selalu mengalami peningkatan setiap
tahunnya dan target tersebut dapat dicapai dengan maksimal bahkan melebihi target yang telah direncanakan. Pada tahun 2009 tingkat pencapaian sebesar 110,60% , sedangkan pada tahun 2010 tingkat pencapaiannya menurun kurang lebih 2% menjadi 109,55%
namun masih
mencapai target yang sudah direncanakan. Dan pada tahun 2011 tingkat pencapaiannya kembali menurun hingga 7,83% menjadi 101,67% namun masih tetap mampu menembus target yang sudah direncanakan. Di samping itu apabila dihitung rata – rata tingkat pencapaian PBB Kecamatan Serpong dari tahun 2009 – 2011 sebesar 107,27%. Dari analisis ini dapat dikatakan bahwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 target yang telah ditetapkan mampu dicapai oleh Kecamatan Serpong. Hal ini disebabkan karena wilayah Kecamatan Serpong ini adalah kawasan yang modern di Kota Tangerang Selatan sehingga tingkat kesadaran dalam memabayar PBB di Kecamatan Serpong lebih tinggi di bandingkan kecamatan yang lainnya. Jarak yang berdekatan dengan KPP Pratama Serpong memudahkan sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Serpong juga sangat penting untuk masyarakat dan juga Kecamatan Serpong oleh karena itu dari pihak kecamatannya pun selalu mengadakan rapat dengan mengundang pihak dari KPP Pratama Serpong setiap 2 minggu sekali, sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana PBB sudah terealisasi. Dengan adanya himbauan yang intensif dari KPP Pratama Serpong kepada Kecamatan Serpong , maka tugas kecamatan menjalankan himbauan itu untuk membagi tugas ke tiap kelurahan – kelurahan di daerah Kecamatan Serpong untuk melakukan penagihan dan ditunjuk juga koordinator untuk memantau setiap lurahnya. Namun Kecamatan Serpong juga memiliki kendala juga dalam penagihan PBB. Di antaranya ada beberapa SPPT yang tidak diketahui alamatnya dengan jelas atau bisa dikatakan salah alamat, sehingga membingungkan petugas penagih dalam menyampaikan SPPTnya.
Kendala yang lain yaitu perumahan yang tidak dihuni lagi oleh pemiliknya. Penyebab lainnya adalah ditemukannya kesalahan dalam perhitungan luas tanah dan bangunan, sehingga wajib pajak merasa keberatan untuk membayar PBBnya karena dianggap tidak sesuai dengan besarnya PBB yang sebenarnya. Wajib Pajak di Kecamatan Serpong ini terutama di daerah hunian Graha Raya dan Alam Sutera ini kebanyakan membayar PBBnya langsung ke Bank yang sudah bekerja sama dengan KPP Pratama Serpong. Walaupun pada dasarnya tingkat kesadaran wajib pajak di Kecamatan Serpong sangat tinggi sehingga petugas penagih pajaknya hanya sekedar mengingatkan untuk membayar PBBnya dan wajib pajak yang datang sendiri ke kelurahan – kelurahan untuk membayar PBBnya atau bisa juga dengan membayar ke petugas penagih pada saat penagihan berlangsung, membayar langsung ke KPP Pratama Serpong atau melalui sistem pembayaran online yang telah disediakan. Di Kecamatan Serpong memiliki 9 kelurahan dimana untuk Buku I , II , dan III yang jumlah PBBnya kurang dari Rp. 2.000.000 ditagih oleh kelurahan sedangkan Buku IV dan V yang jumlah PBBnya diatas 2.000.000 ditagih oleh kecamatan. Setiap kelurahan pun memiliki target dan realisasi PBB yang berbeda. Berikut ini tabel target, realisasi dan tingkat pencapaian penerimaan PBB Kecamatan Serpong dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 : Tabel 4.15 Target dan Realisasi Penerimaan PBB Per Kelurahan di Kecamatan Serpong Tahun Anggaran 2009 No.
Kelurahan
Target PBB
Realisasi PBB
Tingkat Pencapaian
1
Buaran
871.413.532
638.169.279
73,23%
2
Ciater
1.274.803.728
1.228.603.256
96,37%
3
Serpong
900.792.233
949.598.840
105,41%
4
Cilenggang
1.092.705.380
1.197.088.252
109,55%
5
Rawa buntu
2.277.207.369
2.322.373.822
101,98%
6
Lengkong Gudang Timur
1.175.047.406
1.118.257.400
95,16%
7
Lengkong Wetan
5.084.298.918
6.435.373.063
126,57%
8
Lengkong Gudang
3.527.430.862
4.122.012.300
116,85%
9
Rawa Mekarjaya
1.068.100.955
1.099.704.094
102,95%
17.271.800.327
19.111.180.306
110,65%
Total
Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Serpong, data diolah Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kecamatan Serpong pada tahun 2009 yang terbesar terdapat di Kelurahan Lengkong Wetan yaitu sebesar Rp. 6.435.373.063. Sedangkan untuk penerimaan PBB yang terendah terdapat di Kelurahan Buaran yaitu sebesar Rp. 638.169.279. Di samping itu apabila dilihat dari tingkat pencapaiannya 2 kelurahan ini pun juga tetap berada di posisi masing – masingnya seperti Kelurahan Lengkong Wetan mendapatkan tingkat pencapaian yang tertinggi dibandingkan kelurahan lainnya yaitu sebesar 126,57% yang dimana target PBBnya sebesar Rp. 5.084.298.918
dengan
realisasi
penerimaan
PBBnya
dapat
menembus
sebesar
Rp.
6.435.373.063 dan Kelurahan Buaran menjadi urutan yang paling terendah di tingkat pencapaian yaitu sebesar 73,23%. Yang dimana target yang direncanakan sebesar Rp. 871.413.532 dengan realisasi penerimaan PBBnya hanya dapat dicapai sebesar Rp. 638.169.279. Dengan kata lain apabila kita melihat rata – rata dari tingkat pencapaiannya Kecamatan Serpong pada tahun 2009 yaitu sebesar 110,65% yang dimana ada 7 kelurahan yang dapat mencapai target yang sudah ditetapkan dan ada 3 kelurahan yang tidak mencapai target penerimaan PBB.
Tabel 4.16 Target dan Realisasi Penerimaan PBB Per Kelurahan di Kecamatan Serpong Tahun Anggaran 2010 No.
Kelurahan
Target PBB
Realisasi PBB
Tingkat Pencapaian
1
Buaran
1.085.549.959
747.809.902
68,88%
2
Ciater
1.425.859.701
1.281.120.200
89,84%
3
Serpong
998.773.774
1.044.527.061
104,58%
4
Cilenggang
1.466.156.775
1.658.517.197
113,12%
5
Rawa buntu
2.539.424.554
2.581.476.841
101,16%
6
Lengkong Gudang Timur
1.343.192.612
1.275.222.879
94,93%
7
Lengkong Wetan
5.203.372.612
6.569.412.760
126,25%
8
Lengkong Gudang
4.856.868.134
5.144.878.922
105,92%
9
Rawa Mekarjaya
1.180.963.693
1.152.401.438
97,58%
20.100.162.063
21.455.367.260
120,11%
Total
Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Serpong, data diolah Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kecamatan Serpong pada tahun 2009 yang terbesar terdapat di Kelurahan Lengkong Wetan yaitu sebesar Rp. 6.569.412.760. Sedangkan untuk penerimaan PBB yang terendah terdapat di Kelurahan Buaran yaitu sebesar Rp. 747.809.902. Di samping itu apabila dilihat dari tingkat pencapaiannya 2 kelurahan ini pun juga tetap berada di posisi masing – masingnya seperti Kelurahan Lengkong Wetan mendapatkan tingkat pencapaian yang tertinggi dibandingkan kelurahan lainnya yaitu sebesar 126,25% yang dimana target PBBnya sebesar Rp. 5.203.372.612
dengan
realisasi
penerimaan
PBBnya
dapat
menembus
sebesar
Rp.
6.569.412.760 dan Kelurahan Buaran menjadi urutan yang paling terendah di tingkat pencapaian yaitu sebesar 68,88%. Yang dimana target yang direncanakan sebesar Rp. 1.085.549.959 dengan realisasi penerimaan PBBnya hanya dapat dicapai sebesar Rp. 747.809.902. Dengan kata lain apabila kita melihat rata – rata dari tingkat pencapaiannya Kecamatan Serpong pada tahun 2010 yaitu sebesar 120,11% , pada tahun 2010 mengalami peningkatan 10% tetapi yang dapat mencapai target yang sudah ditetapkan hanyalah 5 kelurahan dan ada 4 kelurahan yang tidak mencapai target penerimaan PBB.
Tabel 4.17 Target dan Realisasi Penerimaan PBB Per Kelurahan di Kecamatan Serpong Tahun Anggaran 2011 No.
Kelurahan
Target PBB
Realisasi PBB
Tingkat Pencapaian
1
Buaran
1.377.663.792
1.155.669.772
83,88%
2
Ciater
1.857.726.981
1.620.013.526
87,20%
3
Serpong
1.191.033.300
1.263.013.526
106,08%
4
Cilenggang
1.706.646.254
1.858.987.387
108,92%
5
Rawa buntu
2.963.309.610
2.819.077.079
95,13%
6
Lengkong Gudang Timur
1.573.599.460
1.422.966.685
91,69%
7
Lengkong Wetan
5.857.810.636
6.226.725.661
106,29%
8
Lengkong Gudang
5.759.060.522
6.558.250.661
113,87%
9
Rawa Mekarjaya Total
1.418.326.686
1.196.528.536
84,36%
23.705.177.641
24.141.751.029
101,84%
Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Serpong, data diolah Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kecamatan Serpong pada tahun 2009 yang terbesar terdapat di Kelurahan Lengkong Gudang yaitu sebesar Rp. 6.558.250.661. Sedangkan untuk penerimaan PBB yang terendah terdapat di Kelurahan Buaran yaitu sebesar Rp. 1.155.669.772. Di samping itu apabila dilihat dari tingkat pencapaiannya 2 kelurahan ini pun juga tetap berada di posisi masing – masingnya seperti Kelurahan Lengkong Gudang mendapatkan tingkat pencapaian yang tertinggi pada tahun 2011 apabila dibandingkan kelurahan lainnya yaitu sebesar 113,87% yang dimana target PBBnya sebesar Rp. 5.759.060.522 dengan realisasi penerimaan PBBnya dapat menembus sebesar Rp. 6.558.250.661 dan Kelurahan Buaran menjadi urutan yang paling terendah di tingkat pencapaian yaitu sebesar 83,88% yang dimana target yang direncanakan sebesar Rp. 1.377.663.792 dengan realisasi penerimaan PBBnya hanya dapat dicapai sebesar Rp. 1.155.669.772. Dengan kata lain apabila kita melihat rata – rata dari tingkat pencapaiannya Kecamatan Serpong pada tahun 2011 yaitu sebesar 101,84% yang dimana cenderung menurun 19% berarti ada 4 kelurahan yang dapat mencapai target yang sudah ditetapkan dan ada 5 kelurahan yang tidak mencapai target penerimaan PBB. 4.10.
Hambatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Serpong Menurut penelitian di lapangan oleh petugas dari KPP Pratama Serpong, penyebab apa
saja yang membuat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan itu mengalami gejala fluktuasi (naik dan turun) pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, yaitu : 1. Terdapat masih adanya tunggakan dari Wajib Pajak.
2. Adanya masalah salah perhitungan luas tanah dan bangunan sehingga Wajib Pajak merasa keberatan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunannya. 3. Banyak ditemukannya perumahan yang tidak dihuni oleh Wajib Pajak atau ditinggal oleh pemiliknya dalam jangka waktu yang panjang dan Wajib Pajak tidak melapor ke pihak yang bertanggung jawab mengenai pembayaran PBBnya. 4. Adanya SPPT salah alamat, sehingga membuat bingung petugas penagih PBBnya. 5. Masih terdapat SPPT Ganda, sehingga target penerimaan PBB menjadi lebih besar. 6. Masih ada Wajib Pajak yang tidak mau membayar PBB karena dengan alasan melihat pembangunan di sekitar wilayahnya kurang diperhatikan seperti misalnya jalanan di wilayah perkotaan lebih cepat di tangani daripada pedesaan sehingga menimbulkan pemikiran dari Wajib Pajak untuk menomor duakan pembayaran PBBnya.
4.11. Upaya – Upaya Yang Dilakukan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Serpong Berikut ini adalah upaya – upaya yang telah dilakukan pada KPP Pratama Serpong yang didapatkan oleh penulis selama penelitian : 1. Melakukan penyuratan ke Wajib Pajak dengan tanda tangan oleh Walikota Tangerang Selatan, agar Wajib Pajak merasa mendapatkan perhatian berupa teguran sehingga Wajib Pajak segera untuk membayar PBBnya . Penyuratan ini dilakukan dari terutang PBB yang paling besar dulu karena KPP Pratama Serpong merasa punya tanggung jawab
untuk mencapai target yang sudah ditetapkan apabila Wajib Pajak yang terutang itu besar jumlahnya jadi semakin cepat untuk KPP Pratama Serpong dalam mencapai targetnya. 2. Mengingatkan kembali para developer di Kota Tangerang Selatan untuk selalu taat dalam membayar apa yang menjadi kewajibannya yaitu membayar PBBnya. 3. Adanya pemasangan iklan dari Direktorat Jendral Pajak. Dengan slogan seperti ini “ Hari gini ga bayar PAJAK ? APA KATA DUNIA ? “ . Slogan ini mengajak masyarakat untuk mematuhi peraturan pajak yang berlaku. 4. Pemasangan pamflet pembayaran PBB di setiap kecamatan dan jalan – jalan utama di Kota Tangerang Selatan . Pamflet ini hasil dari kerja sama DPPKD Tangerang Selatan dengan KPP Pratama Serpong. Hal ini dilakukan agar Wajib Pajak diningatkan dan disadarkan untuk segera melakukan pembayaran PBB. 5. Melakukan himbauan ke setiap kecamatan di Kota Tangerang Selatan yang menjadi jangkauan atau bagian dari KPP Pratama Serpong. Sosialisasi ini diharapkan mampu membuat pegawai di kecamatan agar termotivasi dalam mengejar target PBB yang telah di tetapkan. Dan dari kecamatan pun juga di himbau untuk melakukan sosialisasi dengan setiap kelurahan – kelurahannya agar himbauan dari KPP Pratama Serpong diteruskan hingga ke Wajib Pajak.
