BAB 3 OBJEK PENELITIAN 3.1
Objek penelitian Penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian penulis, maka objek penelitian yang digunakan adalah PT TPHE yang bergerak di bidang konstruksi. Penulis akan meneliti penerapan pengakuan pendapatan jasa konstruksi dengan metode persentase penyelesaian dan metode kontrak selesai.
3.1.1 Sejarah Singkat PT. TPHE didirikan pada tanggal 23 Agutus 2008. TPHE merupakan Perusahaan swasta yang bergerak dibidang engineering, procurement, dan construction. PT. TPHE menyediakan jasa konstruksi untuk
memenuhi
kebutuhan
klien
dan
berkontribusi
terhadap
pembangunan Kepulauan Riau juga pembangunan Nasional. PT. TPHE memberikan dukungan teknis terhadap berbagai kebutuhan industri jasa konstruksi pipa bidang kelautan dan rekayasa (engineering) yang menjadi penyumbang terbesar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kepri 3 (tiga) Tahun terakhir. TPHE juga menyediakan jasa Project Management yakni, memberikan solusi rekayasa (engineering), design dan membangun berbagai jenis jasa konstruksi sesuai dengan kebutuhan klien. Dalam upaya selalu mengutamakan kualitas terdepan dalam hal apa pun, telah memungkinkan TPHE menjadi perusahaan jasa konstruksi yang dapat dipercaya di Batam dalam waktu yang singkat. PT. TPHE selalu memperbarui Sistem Manajemen Mutu perusahaan dengan
30
meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan kinerja. Ini menjadi indikasi yang kuat tentang bagaimana perusahaan memahami dan selalu berusaha
untuk
memenuhi
kebutuhan
spesifik
pelanggan
demi
meningkatkan nilai perusahaan. Adapun Visi dan Misi yang dimiliki oleh PT. TPHE, yaitu: 1) Visi Menjadi Perusahaan Jasa Konstruksi Berkualitas dan Terpercaya. 2) Misi • Menyediakan layanan yang berkualitas tinggi, inovatif, dan tepat waktu dalam bidang Construction, Engineering dan Procurement. • Mewujudkan lingkungan kerja yang menantang namun tetap mengutamakan keselamatan kerja karyawan. • Meningkatkan Kompetensi Karyawan. • Berkontribusi kepada perekonomian negara dan meningkatkan nilai hidup masyarakat lewat pengembangan infrastruktur di tempat perusahaan beroperasi.
3.1.2 Bidang Usaha Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang perekonomian dan pembangunan daerah Kepri, khususnya industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, perdagangan, layanan jasa peningkatan teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembangan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha seperti berikut: Pekerjaan pelaksanaan konstruksi, jasa pekerjaan terintegrasi Enginering, Procurement and 31
Construction (EPC), merancang dan membangun (design and build), layanan jasa konsultasi manajemen, bulding manajemen, pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi, pabrikasi barang logam, penyewaan peralatan konstruksi, layanan jasa keagenan bahan dan komponen bangunan serta peralatan konstruksi, pengelolaan usaha di bidang sarana dan prasarana dasar serta, perdagangan umum, pengelolaan kawasan, system development, layanan jasa bidang teknologi informasi dan kepariwisataan. Kegiatan usaha perusahaan yang saat ini telah dijalankan adalah kegiatan pelaksanaan konstruksi dan pekerjaan terintegrasi Engineering, Procurement and Consultation (EPC).
3.1.3 Produk-produk Pelanggan atau Customer adalah aset terbesar didalam suatu perusahaan.
Hal
ini
dikarenakan
pelanggan
dapat
menentukan
kelangsungan hidup perusahaan. Untuk itu produk-produk jasa konstruksi yang telah ditawarkan oleh PT. TPHE meliputi: a. Pemipaan, b. Pabrik dan Industri, c. Pekerjaan Mekanikal dan kelistrikan pada gedung dan industri Shipyard, d. Kelistrikan: Transmisi kelistrikan, Gardu Induk, Power Plant e. Pembangunan on – shore / off – shore
32
3.1.4 Struktur Organisasi Berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan 0352/PerindagBTM/PM/IX/2009 pada tanggal 20 Agustus 2008, PT. Teng Po Huat Engineering menetapkan struktur organisasi perusahaan sebagai berikut:
President Director
Human Resource Department
Finance & Accounting Department
General Advisor
Business and Development Department
Technical Department
Project Operational
Staff
Staff
Engineering
Business and Development
Procurement
Risk & Control Management
Construction
Marketing
Corporate Strategy
Sumber: PT. TPHE
3.1.5 Uraian Tugas Berikut ini merupakan uraian dari tugas yang dimiliki masing – masing bagian yang ada dalam PT. TPHE: 1) Human Resource Department: Mengelola sumber daya manusia yang sesuai dan dibutuhkan atas proyek tertentu berdasarkan keahliannya masing – masing dan mengoptimalkan serta memberdayakan kinerja dari sumber daya manusia yang ada. 2) Finance and Accounting Department: Melakukan pencatatan, menyiapkan laporan keuangan, serta mengatur kegiatan kas dan non kas perusahaan selama jalannya kegiatan
33
operasional
perusahaan
yang
mempengaruhi
posisi
financial
perusahaan secara keseluruhan. 3) General Advisor: Bertugas mengevaluasi dan memberikan saran kepada manager untuk mengatasi suatu masalah yang timbul dalam perusahaan. General advisor perusahaan juga membantu pimpinan perusahaan dalam menentukan perencanaan atas segala sesuatu untuk mendukung rencana yang telah diatur Direktur Utama baik dibidang teknik maupun manajerial. 4) Technical Department: Terbagi menjadi tiga divisi yang masing – masing menangani dan mengatur permasalahan teknis dan EPC (Engineering, Procurement, Construction). a. Engineering Division: Melaksanakan pekerjaan rekayasa teknik yang meliputi perencanaan sistem, design, estimas harga, pengadaan perangkat yang dibutuhkan, instalasi di lapangan, testing, commissioning, perawatan dan perbaikan. b. Procurement Division: fokus kepada pertanggung jawaban pekerjaan
pengadaan
barang
sebagai
bahan
kebutuhan
keberlangsungan dari satu proyek untuk dilakukan proses pembangunan. c. Construction Division: bertanggung jawab atas pekerjaan proyek konstruksi / pembangunan.
34
5) Business Development Department: Bertanggung jawab atas proses pengembangan dan pengelolaan bisnis perusahaan dalam hal penilaian resiko dan studi kelayakan proyek. Divisi ini juga bertanggung jawab dalam merancang strategi perusahaan. Menjalankan komunikasi perusahaan dengan pemangku kepentingan serta kontrol atas segala aktivitas pelaksanaan proyek.
3.1.6 Kebijakan Akuntansi Perusahaan Sesuai dengan PSAK 34 tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi. Pendapatan
atas
jasa
konstruksi
diakui
berdasarkan
persentase
penyelesaian pekerjaan. Persentase penyelesaian konstruksi ditetapkan berdasarkan kemajuan fisik proyek yang dituangkan dalam Berita Acara Prestasi Pekerjaan (BAPP) yang ditandatangani kedua belah pihak. Terhadap pendapatan usaha konstruksi yang telah diterbitkan fakturnya (telah ditagih kepada pemberi kerja) diakui sebagai piutang usaha, sedangkan yang belum diterbitkan fakturnya (belum ditagih kepada pemberi kerja) diakui sebagai tagihan bruto kepada pemberi kerja.
3.1.7 Prosedur Akuntansi Pendapatan dan Beban Perusahaan Pengakuan
pendapatan
konstruksi
didasarkan
atas
tingkat
penyelesaian pekerjaan (persentase penyelesaian pekerjaan) yang pencatatannya dilakukan dengan berdasarkan pada Berita Acara Prestasi Pekerjaan. Pelaksanaan pencatatan pendapatan dilakukan sebagai berikut: 1) Setiap prestasi pekerjaan pada akhir periode tertentu dicatat sebagai pendapatan dengan memperlihatkan Berita Acara Prestasi Pekerjaan.
35
2) Pada akhir periode pembukuan, untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya jangka panjang, pendapatannya diakui sesuai dengan tingkat penyelesaian pekerjaan. Beban adalah segala biaya baik secara langsung atau tidak langsung telah dimanfaatkan di dalam kegiatan perusahaan dalam rangka memperoleh pendapatan dalam siklus normal perusahaan, atau aktiva yang sudah tidak memberikan manfaat ekonomis bagi kegiatan perusahaan pada periode berikutnya. Kebijakan pengakuan beban sebagaimana ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan, yaitu: 1) Biaya yang dapat dihubungkan langsung dengan pendapatan harus dilaporkan dalam periode diakuinya pendapatan. 2) Beban
yang
berhubungan
dengan
periode
terjadinya
(tidak
berhubungan langsung dengan pendapatan atau jasa yang dijual) diakui/dilaporkan pada periode terjadinya biaya mengingat biaya tersebut memberikan manfaat pada periode yang bersangkutan atau tidak memberikan manfaat pada periode berikutnya. Penerapan kebijakan pengakuan beban tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Biaya yang dapat dihubungkan langsung dengan pendapatan. Biaya-biaya yang dapat dihubungkan langsung dengan pendapatan dikelompokan dalam perkiraan biaya usaha. Biaya tersebut harus diakui dalam periode diakuinya pendapatan. Untuk itu pada akhir periode pembukuan perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
36
• Apabila terhadap suatu pemberian jasa telah diakui pendapatannya (baik seluruhnya maupun sebagian) maka beban/biaya usaha yang berhubungan dengan pencapaian tingkat penyelesaian pekerjaan tersebut harus dilaporkan/diakui sebagai beban/biaya usaha pada periode dimana pendapatan tersebut diakui. Untuk keperluan tersebut, maka
pada
akhir
periode
pelaporan
harus
dilakukan
inventarisasi/penelitian terhadap beban/biaya usaha yang menjadi beban pelaksanaan pekerjaan sampai tingkat pelaporan tersebut yang belum dilaporkan/dicatat sebagai beban. • Apabila terdapat beban/biaya usaha yang belum tercatat pada periode tersebut maka harus dilakukan koreksi penambahan beban/biaya usaha untuk periode pelaporan tersebut. • Pada keadaan sebaliknya, apabila terdapat beban/biaya usaha yang sudah dicatat namun atas prestasi pemberian jasa tersebut belum diakui pendapatannya, maka beban/biaya usaha yang telah dicatat tersebut harus dikoreksi/dikeluarkan dari beban perusahaan dan dicatat sebagai biaya dibayar dimuka. 2) Biaya yang berhubungan dengan periode terjadinya. Biaya yang berhubungan dengan periode terjadinya adalah: • Biaya administrasi dan umum. • Biaya umum. Terhadap biaya tersebut diatas perlakuannya adalah sebagai berikut: Apabila biaya-biaya tersebut memberikan manfaat hanya sampai dengan periode terjadinya biaya, maka biaya tersebut menjadi beban periode bersangkutan. Apabila biaya yang telah dikeluarkan tidak lagi
37
memberikan manfaat pada periode yang akan datang, maka biaya tersebut dilapokan/diakui sebagai beban periode dimana diketahui bahwa biaya tersebut sudah tidak memberikan manfaat lagi pada periode berikutnya. Apabila biaya yang terjadi/dibayar memberikan manfaat pada periode berikutnya, maka biaya-biaya tersebut harus dialokasikan secara sistematis pada periode berikutnya. Apabila manfaat telah diperoleh perusahaan pada periode yang bersangkutan, sedangkan beban belum dicatat, maka beban/biaya yang berkaitan dengan manfaat tersebut harus dihitung/diestimasi dan selanjutnya harus dicatat menjadi beban periode dimana manfaat diperoleh. Perusahaan tidak melakukan estimasi atas taksiran rugi dalam pelaksanaan pekerjaan, baik berupa rugi tahun berjalan (Loss on Current Period) ataupun rugi atas kontrak pekerjaan (Loss on Unprofitable Contract). Perusahaan melakukan akumulasi atas pendapatan dan beban dari seluruh proyek yang dimiliki. Jika secara kumulatif kontrak yang dimiliki mendapat keuntungan, maka hal tersebut merupakan keuntungan tahun berjalan. Sedangkan, ketika secara kumulatif terjadi kerugian, maka akan menjadi kerugian perusahaan ditahun berjalan.
3.1.8
Jurnal Standar Periode Berjalan
1) Jurnal Penerimaan Kas/Bank (Cash/Bank Receipt Journal) A. Pencatatan pencairan atas penjualan kredit konstruksi: a.
Kontrak Rupiah Dr Kas/Bank Cr Piutang Usaha Jasa Konstruksi
XXX XXX 38
b.
Kontrak Valas Dr Kas/Bank
XXX
Cr Piutang Usaha jasa Konstruksi
XXX
Cr Piutang Beda Kurs
XXX
B. Penerimaan uang muka proyek: a.
Kontrak Rupiah Dr Kas / Bank
XXX
Cr Uang Muka Proyek b.
XXX
Kontrak Valas Dr Kas / Bank
XXX
Cr Uang Muka Proyek
XXX
2) Jurnal Pengeluaran Kas/Bank (Cash/Bank Payment Journal) A. Pembayaran beban kepada pihak ketiga yang terutang: Dr Utang Pihak Ketiga
XXX
Cr Kas/Bank
XXX
B. Pembayaran hutang bunga bank: Dr Hutang Bunga Bank
XXX
Cr Kas/Bank
XXX
C. Pembayaran hutang pemasok: Dr Hutang Pemasok Cr Kas/Bank
XXX XXX
3) Jurnal Memorial (Memorial’s Journal) Pengakuan Pendapatan Pencatatan untuk pengakuan pendapatan untuk kontrak dalam mata uang rupiah dilakukan pada saat laporan proyek ditandatangani oleh pihak terkait:
39
Dr Tagihan Bruto
XXX
Cr Pendapatan Usaha Jasa Konstruksi
XXX
Jika ada transaksi tambahan berupa piutang retensi, maka jurnal yang didebet ditambah dengan akun piutang retensi. Dan apabila terdapat uang muka proyek yang telah diterima perusahaan, maka dilakukan pengkreditan uang muka proyek.
3.1.9 Kode Akun Beberapa kode-kode akun yang digunakan PT. TPHE. Kode akun ini disajikan menurut ukuran likuiditas dan dikelompokkan berdasarkan urutan dalam penyajiannya dalam laporan keuangan.
110111 Kas – Rupiah
310111 Utang Pemasok
110112 Kas – Valuta Asing
310121 Utang Upah Kerja
110311 Bank – Rupiah
310141 Utang Sewa Alat
110312 Bank – Valuta Asing
510111 Pendapatan Usaha
110521 Piutang Termin
610111 Beban Bahan
110521 Piutang Retensi
610112 Beban Upah Kerja
111231 Uang Muka Pihak Ketiga
610114 Beban Sewa Alat
111511 Persediaan
610116 Beban Administrasi Proyek
111611 Tagihan Bruto
40
