BAB 2 URAIAN PENDEKATAN, METODE STUDI DAN PROGRAM KERJA

Penyusunan KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP Strategis Untuk evaluasi RTRW P R O V I N S I J A W A B A R A T

BAB 2 URAIAN PENDEKATAN, METODE STUDI DAN PROGRAM KERJA 2.1. Landasan Hukum Kajian Lingkungan Hidup Strategis Landasan hukum KLHS adalah Undang – Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengertian yang berkaitan dengan KLHS seperti tercantum pada Pasal 1 adalah sebagai berikut: a. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. b. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. c. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian

analisis

yang

sistematis,

menyeluruh,

dan

partisipatif

untuk

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pasal 15 memberikan amanah kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan KLHS sebagaimana tercantum pada Gambar2.1, dimana; (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi; a. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan pencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; b. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

PT. ECOTERRA MULTIPLAN

II- 1


(3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme : a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; b. Perumusan alternative penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan c. Rekomendasi perbaikanuntuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 19 diketahui, bahwa tujuan KLHS adalah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan KLHS ini adalah : a. Memperkuat proses pengambilan keputusan, baik berdasarkan informasi hasil kajian, kondisi riil, maupun masukan dari para pemangku kepentingan. b. Menjadi

bahan

akuntabilitas

publik

mengenai

diintegrasikannya

prinsip

pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan/rencana/ program. c. Mengurangi implikasi negatif pada tingkat kegiatan usaha/proyek melalui perbaikan arahan pada tingkat kebijakan/rencana/program. d. Lebih memberikan kepastian bagi investasi pembangunan. Pasal 16 menyebutkan, bahwaKLHS akan memuat kajian antara lain : a. kapasitas

daya

dukung

dan

daya

tampung

lingkungan

hidup

untuk

pembangunan; b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; c. kinerja layanan/jasa ekosistem; d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Dengan demikian, KLHS akan menghasilkan rekomendasi dalam memenuhi ketentuan pada Pasal 17, yaitu menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.


II- 2


Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka: a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Selain Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, peraturan yang melandasi pelaksanaan KLHS adalah Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, terutama dari beberapa pasal berikut : a. Rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Pasal 19, 22, 25 dan 28). b. Pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan standar kualitas lingkungan dan daya dukung dan daya tampung lingkungan (Pasal 34). c. Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (Penjelasan Pasal 25)

2.2.

Pedoman Teknis Penyusunan KLHS: PERMEN LH No.9 Tahun 2011 Pelaksanaan teknis penyusunan KLHS berpedoman pada Peraturan Menteri

(PERMEN) Negara Lingkungan Hidup No. 09 Tahun 2011, tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Strategis. Merujuk pada pedoman umum tersebut, diketahui bahwa tahapan pelaksanaan KLHS diawali dengan mengidentifikasi apakah perlu dilakukan KLHS terhadap suatu kebijakan, rencana, dan/atau program. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang wajib KLHS tanpa proses penapisan adalah RTRW dan rencana rincinya, serta RPJP dan RPJM nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.Mekanisme pelaksanaan KLHS seperti tercantum pada Gambar 2.1. Sesuai

dengan

tujuan

KLHS

yaitu

untuk

memastikan

bahwa

prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan


II- 3


suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program, maka dalam rangka revisi rencana tata ruang wilayah, KLHS menjadi salah satu instrumen untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian terhadap permasalahan atau issue lingkungan hidup. Kerangka kerja penyusunan KLHS secara umum merupakan hubungan antara komponen kerja KLHS, sesuai dengan tahapan kerja pada Gambar 2.2. Uraian kerangka kerja KLHS secara umum adalah sebagai berikut; a. Penapisan Kegiatan penapisan menentukan perlu atau tidaknya dilakukan KLHS terhadap sebuah konsep/muatan rencana tata ruang. b. Pelingkupan Pelingkupan

merupakan

prosesyang

sistematisdan

terbuka

untuk

mengidentifikasi isu-isu penting atau konsekuensi lingkungan hidup yang akan timbul berkenaan dengan rencana KRP-RTR Wilayah dan Kawasan. c. Telaah dan Analisis Teknis Telaah dan analisis teknis adalah proses identifikasi, deskripsi, dan evaluasi mengenai konsekuensi dan efek lingkungan akibat diterapkannya RTRW; serta pengujian efektivitas RTRW dalam menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. d. Pengembangan Alternatif Alternatif yang dikembangkan dapat mencakup: a) substansi pokok/dasar RTRW, b) program atau kegiatan penerapan muatan RTRW, c) kegiatan-kegiatan operasional pengelolaan efek lingkungan hidup. e. Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan dilakukan untuk memilih alternatif terbaik yang bisa dilaksanakan, yang dipercaya dapat mewujudkan tujuan penataan ruang dalam kurun waktu yang ditetapkan. f. Pemantauan dan Tindak Lanjut Pada dasarnya efektivitas penerapan rekomendasi KLHS berkaitan langsung dengan efektivitas RTRW bagi wilayah rencananya, sehingga tata laksananya bisa mengikuti aturan pemantauan efektivitas RTRW. g. Partisipasi dan Konsultasi Masyarakat Seluruh rangkaian KLHS bersifat partisipatif, yaitu

semua dalam

bentuk

partisipasi dan konsultasi masyarakat. Bila KLHS diaplikasikan untuk tingkat kabupaten, kota, atau kawasan, maka proses pelibatan masyarakat atau konsultasi publik harus


II- 4


dilakukan sedini dan seefektif mungkin. Hal ini disebabkan cakupan muatan RTRW yang bersifat operasional memiliki ragam penerapan yang variatif dan bersinggungan langsung dengan kegiatan masyarakat. Secara spesifik, harus ada ketersediaan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk menelaah, memberikan masukan, dan mendapatkan tanggapan dalam proses KLHS. Kegiatan ini juga mensyaratkan adanya tata laksana penyaluran aspirasi masyarakat, termasuk pada tahap pengambilan keputusan. h. Internalisasi KLHS dalam Proses Penyusunan RTRW KLHS bisa dijadikan bagian yang tak terpisahkan dari langkah-langkah pekerjaan penyusunan RTRW, yaitu untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tahap akhir proses perencanaan dan proses kerjanya bisa terpisah (stand alone).

Gambar 2.1. Mekanisme Pelaksanaan KLHS


II- 5


Gambar 2.2. Kerangka Kerja KLHS Sumber : Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai Kerangka berfikir dalam Perencanaan Tata Ruang, Ir. Bambang Setyabudi, MURP

2.3. Rencana Tata Ruang Wilayah Pasal 29 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa : (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 persen dari luas wilayah kota. Sedangkan menurut Pasal 18 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman diketahui, bahwa menyusun dan menyediakan


II- 6


basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota adalah kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, oleh karenanya alokasi pemanfaatan ruang harus mengindahkan kemampuan lahan. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air di suatu wilayah menentukan keadaan surplus atau defisit lahan dan air yang mendukung kegiatan pemanfaatan ruang. Hasil penentuan daya dukung lingkungan hidup dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah. Mengingat daya dukung lingkungan hidup tidak dapat dibatasi berdasarkan batas wilayah administratif, maka penerapan rencana tata ruang harus memperhatikan aspek keterkaitan ekologis, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang, serta dalam pengelolaannya memperhatikan kerjasama antar daerah.

2.4. Baku Mutu Lingkungan Hidup Berdasarkan Pasal 20, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 antara lain diketahui bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup dan

kegiatan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup

harus memenuhi persyaratan : a. baku mutu lingkungan hidup; dan b. izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Baku mutu lingkungan hidup yang akan menjadi acuan antara lain: a. Baku mutu air b. Baku mutu air limbah Selain itu, kegiatan yang dilakukan tidak boleh menyebabkan kerusakan lingkungan yang disyaratkan dengan kriteria baku kerusakan ekosistem sebagaimana ditentukan pada Pasal 21, antara lain: a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa; b. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baku mutu air diatur dalam Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Peraturan tersebut memuat kelas air yang dapat digunakan untuk penetapan baku mutu air sesuai dengan


II- 7


peruntukannya. Selain itu telah ditetapkan berbagai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Air Limbah. Skema pada Gambar 2.3 berikut, menunjukkan kaitan antara Kelas Air dan Baku Mutu Air serta Daya Tampung Beban Pencemaran Air, yang digunakan untuk keperluan perizinan, seperti izin lokasi dan izin pembuangan limbah.

Gambar 2.3. Skema Alur Peraturan Perundang- Undangan Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air


II- 8


2.5.

Daya Dukung Lahan dan Sumber Daya Air: PERMEN Lingkungan

Hidup No. 17 Tahun 2009 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penentuan Ruang Wilayah menyebutkan, bahwa Penataan Ruang Wilayah mengatur daya dukung dan daya tampung lahan (Gambar 2.4 dan Gambar 2.5). Selanjutnya, menurut peraturan menteri tersebut, daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu: a. kapasitas penyediaan (supportive capacity) b. kapasitas tampung limbah (assimilative capacity). Sesuai dengan definisi, daya dukung lahan adalah maksimum jumlah penduduk yang didukung oleh sumberdaya pada suatu wilayah tanpa menimbulkan degradasi sumberdaya tersebut. Perhitungan daya dukung yang menyangkut aspek penduduk merupakan hal yang sangat kompleks, karena tidak hanya menyangkut aspek fisik tetapi juga berkaitan dengan aspek lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan PERMEN tersebut di atas pada Lampiran Bab IV, cara mengetahui daya dukung lahan, yaitu melalui perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan bagi penduduk yang hidup di suatu wilayah

(Lampiran 1). Dengan metode ini dapat

diketahui gambaran umum apakah daya dukung lahan suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan lahan setempat di suatu wilayah masih dapat mencukupi kebutuhan akan produksi hayati di wilayah tersebut,sedangkan keadaan defisit menunjukkan bahwa ketersediaan lahan setempat sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan akan produksi hayati di wilayah tersebut. Hasil perhitungan dengan metode ini dapat dijadikan bahan masukan/pertimbangan dalam penyusunanrencana tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang, terkait dengan penyediaan produk hayati secara berkelanjutan melalui upaya pemanfaatan ruang yang menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pada Lampiran Bab IV PERMEN tersebut juga diketahui, cara menentukan daya dukung sumber daya air adalah melalui perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air bagi penduduk yang hidup di suatu wilayah (Lampiran 1). Ketersediaan dan produktivitas lahan dikonversikan dengan beras, dimana besarnya konsumsi beras yang diekivalensikan dengan besarnya jumlah penduduk merupakan cara untuk mengetahui daya dukung. Hal ini juga dilakukan terhadap


II- 9


air,dimana air dibutuhkan untuk jasa (transportasi, ruang kerja, perdagangan), tempat tinggal, industri, penampungan limbah dan tempat rekreasi. Teknologi dan manajemen yang menentukan produksi dan produktivitas dapat digunakan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan metode ini dapat diketahui secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air di suatu wilayah tercukupi, sedangkan keadaan defisit menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan akan air. Guna memenuhi kebutuhan air, fungsi lingkungan yang terkait dengan sistem tata air harus dilestarikan. Hasil perhitungan dengan metode ini dapat dijadikan bahan masukan/pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyediaan sumber daya air yang berkelanjutan. Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sementara itu, kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak.

Gambar 2.4. Skema Penentuan Daya Dukung Lahan


II- 10


Gambar 2.5. Daya Dukung Lingkungan Sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan (Sumber : Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2009)

Dengan demikian, kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air, sehingga penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam pedoman ini dilakukan berdasarkan 3 pendekatan, yaitu :

2.6.

a.

Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang.

b.

Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan.

c.

Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air.

Penentuan Daya Tampung Beban Pencemaran Air: KEPMEN LH

No. 110 Tahun 2003 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.1 Tahun

2010 menetapkan

sebuah metodologi perkiraan beban pencemaran untuk sumber titik dan sumber tersebar (diffuse source). Pedoman teknis tersebut menunjukkan garis besar prosedur dan metodologi sesuai dengan peraturan di atas dan memberikan tambahan penjelasan seperti pada Lampiran 2. Perhitungan DTBP sungai mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air. Perhitungan tersebut didasarkan pada debit air sungai dan baku mutu air sungai/anak sungai atau mutu air sasarannya atau kriteria kualitas air sesuai dengan pemanfaatan air sungai, dengan beberapa acuan sebagai berikut:


II- 11


a. Perhitungan daya tampung beban pencemaran air sungai juga mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.1 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran Air, dimana dalam lampirannya memuat cara perhitungan daya tampung beban pencemaran air sungai. Debit sungai musim kemarau diperoleh dari data pemantauan Provinsi Jawa Barat; b. RTRW serta kebijakan lainnya untuk pembangunan Provinsi Jawa Barat. c. Daya dukung dan daya tampung Ekoregion Jawa Barat.

PENGUMPULAN DATA SEKUNDER KARAKTERISTIK SUNGAI Debit Air Kualitas Air Pemanfaatan Air

PENGUKURAN LAPANGAN Debit Air Sungai Kualitas Air KoefisienPenguraianZat Pencemaran Air

PENGOLAHAN DATA PERHITUNGAN DEBIT AIR PERENCANAAN Debit Minimal Periodik

PENGUMPULAN DATA SUMBER DAN BEBAN PENCEMARAN AIR Point Source Non Point Source (DAS)

PENGOLAHAN DATA PERHITUNGAN BEBAN PENCEMARAN AIR Beban Pencemaran Sungai

PERHITUNGAN DAYA TAMPUNG SUNGAI Berdasar Ruas Sungai Point Source Non Point Source (DAS)

PERSYARATAN KUALITAS AIR KELAS AIR BAKUMUTU AIR

REKOMENDASI ALOKASI BEBAN PENCEMARAN SUNGAI Segmen: Kecamatan Ruas: Sungai &Anak Sungai Sektor: Industri, penduduk,dll

Gambar 2.6. Skema Metode Kajian Daya Tampung Beban Pencemaran Air Sungai

2.7. Pelaksanaan Kajian KLHS Provinsi Jawa Barat Pengkajian pengaruh RTRW, RPJP, RPJM dan KRP terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui

tahapan berikut

(Gambar2.7 dan Gambar 2.8):


II- 12


(1). Identifikasi kondisi lingkungan hidup dan permasalahannya, dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta instansi terkait: a. Identifikasi isu permasalahan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. b. Identifikasi peraturan, program dan kebijakan yang ada untuk dievaluasi dan direvisi. c. Evaluasi atau telaah peraturan, program dan kebijakan tersebut terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan menggunakan hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

(2). Perumusan alternatif penyempurnaan peraturan, program dan kebijakan. (3). Rekomendasi revisi RTRW, RPJP, RPJM dan KRP, termasuk pengendalian beban pencemaran lingkungan, terutama dari sektor industri dan penduduk.


II- 13


UU 32/2009 PEMANFAATAN PENGENDALIAN RPPLH, KLHS

Pasal 12,13,14,15,16,1 7

Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Perubahan/ Revisi Rencana dan Program

Kebijakan, Rencana, dan Program yang berpotensi menimbulkan Dampak dan Risiko Lingkungan hidup Penduduk, Lahan, Air, Sumber Daya Alam, Beban Lingkungan

Sesuai Daya Dukung Lingkungan ?

BML, BKL Kapasitas Lingkungan

Sesuai Daya Tampung Beban Pencemaran?

Laksanakan Rencana dan Program

Gambar 2.7. Skema Pelaksanaan Kajian KLHS RTRW Provinsi Jawa Barat


II- 14


KEBIJAKAN PROVINSI JAWA BARAT RTRW

BEBAN LINGKUNGAN

DAYA DUKUNG & DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN

BAKU MUTU & SYARAT LINGKUNGAN

REVISI KEBIJAKAN, RENCANA DAN PROGRAM pada RTRW a. Zonasi pemanfaatan lahan sesusi DDL, DTBPL b. Zonasi jenis kegiatan sesuai DDL, DTBPL c. Pengendalian konversi lahan pertanian dan RTH

PENGENDALIAN BEBAN LINGKUNGAN

PENINGKATAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN

a. IPAL individual dan komunal permukiman b. IPAL individual dan komunal pusat perdagangan c. IPAL industri dan daur ulang limbah d. Izin lokasi sesuai BPL dan DTBPL e. Revitalisasi TPA sampah dan IPAL leachate

a. Pengembangan rasarana jaringan drainage dan air limbah b. Penetapan ruas sungai tertentu untuk penampung limbah c. Penetapan ruas sungai tertentu untuk konservasi dan penyediaan air baku d. Zonasi lahan industri sesuai BPL dan DTBL e. Imbuhan air tanah

REKOMENDASI KONSERVASI LINGKUNGAN

Gambar 2.8. Skema Penyusunan Rekomendasi KLHS RTRW Provinsi Jawa Barat


II- 15

Penyusunan KAJIAN LINGKUNG AN HIDUP Strategis Untuk evaluas i RTRW P R O V I N S I J A W A B A R A T

2.7. Program Kerja Program

kerjakajian

KLHS

Provinsi

Jawa

Baratselamaenam

bulanterdiridarikegiatan berikut:

a. Persiapan; Persiapan yang dilakukan adalah perumusan strategi rencana kerja dan menetapkan metode studi yang akan dilakukan, serta koordinasi pekerjaan yang dilakukan oleh tim agar terjadi sinergi sistem kerja.

b. Pengumpulan dokumen tata ruang, perencanaan pembangunan, dan dokumen lain yang relevan; Pengumpulan dokumen tata ruang mencakup naskah akademis RTRW Provinsi Jawa Barat yang dilengkapi dengan peta-peta spatial, peta spatial merupakan aktualisasi dari RTRW. Rencana pembangunan dan dokumen lainnya yang menunjang studi KLHS RTRW Provinsi Jawa Barat.

c. Survey lapangan yang diperlukan; Survey lapangan diperlukan dalam rangka melakukan pengamatan dilapangan sehingga akan dapat diketahui potensi dan permasalahan yang ada di Provinsi Jawa Barat.

d. Penyusunan dan Pembahasan Laporan Pendahuluan; Laporan pendahuluan berisikan mengenai latar belakang masalah, maksud dan tujuan studi, metode studi yang digunakan untuk KLHS evaluasi RTRW Provinsi Jawa Barat, selain itu menjelaskan gambaran umum wilayah studi, serta ulasan singkat mengenai RTRW Provinsi Jawa Barat.

e. Pelaksanaan sekurang - kurangnya 2 kali dialog partisipatif dengan para pemangku kepentingan (FGD), yaitu pada: (i) penghimpunan isu pembangunan berkelanjutan dan penetapan isu strategis; (ii) penyepakatan rekomendasi perbaikan KRP;

f. Pelaksanaan kajian : (i) Pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup dilakukan melalui 4 (empat) tahapan:  Identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang mewakili: pembuat keputusan, penyusun KRP, instansi terkait, masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian, dan masyarakat yang terkena dampak.


II - 16

Penyusunan KAJIAN LINGKUNG AN HIDUP Strategis Untuk evaluas i RTRW P R O V I N S I J A W A B A R A T  Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek sosial,

ekonomi, dan lingkungan hidup atau keterkaitannya dan terfokus pada isu utama. Secara umum isu pembangunan berkelanjutan sangat beragam dan kompleks, namun secara khusus beberapa isu

utama

diantaranya adalah masalah

masalah kawasan industri (terkait IPAL), pesisir (terutama terkait terminal khusus pertambangan pasir besi di pantai selatan), pembangunan infrastruktur strategis yang berindikasi

berdampak besar terhadap daya dukung dan

tampung lingkungan, seperti infrastruktur permukiman (perumahan skala besar, TPPAS),infrastruktur perhubungan (pembangunan bandara udara, pelabuhan, KA), infrastruktur transportasi (jalan tol) dan infrastruktur lainnya berskala regional maupun nasional yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat.  Identifikasi KRP yang akan disusun maupun yang akan dievaluasi. Identifikasi kebijakan, rencana, dan/atau program baik yang akan disusun maupun yang akan dievaluasi.Tujuan identifikasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang akan disusun adalah mengetahui dan menentukan muatan dan substansi rancangan kebijakan, rencana, dan/atau program yang perlu ditelaah pengaruhnya terhadap lingkungan hidup dan diberi muatan pertimbangan aspek pembangunan berkelanjutan. Sedangkan tujuan identifikasi kebijakan, rencana, dan/atau program pada saat evaluasi adalah mengevaluasi muatan dan

substansi

kebijakan,

rencana,dan/atau

program

yang

telah

diimplementasikan yang memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup. Setiap kebijakan, rencana, dan/atau program memiliki unsur korelasi satu sama lain yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu dipahami unsur korelasi tersebut, serta pada tingkatan apa (apakah pada tingkatan kebijakan, rencana, atau program) pengaruh terhadap isu pembangunan berkelanjutan dapat terjadi. Contoh kekhasan unsur korelasi tersebut adalah pada rencana tata ruang wilayah, dimana di dalamnya terdapat kebijakan, rencana, maupun program, dan korelasi satu sama lain adalah bahwa kebijakan menjadi arahan bagi rencana, serta rencana (yang berupa rencana pola ruang dan rencana struktur ruang)menjadi arahan bagi indikasi program.  Telaah pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat

menggunakan salah satu atau kombinasi dari kajian kapasitas daya dukung dan


II - 17

Penyusunan KAJIAN LINGKUNG AN HIDUP Strategis Untuk evaluas i RTRW P R O V I N S I J A W A B A R A T

daya tampung lingkungan hidup, perkiraan dampak dan resiko lingkungan hidup,

kinerja/layanan

ekosistem,

efisiensi

pemanfaatan

SDA,

tingkat

kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim, dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Tujuan telaahan pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah untuk mengetahui kemungkinan dampak kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan di satu wilayah. Pada tahap ini, dilakukan telaahan terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan atau kondisi lingkungan di suatu wilayah yang sudah diidentifikasikan pada tahap sebelumnya. Telaahan pengaruh ini diawali melakukan identifikasi dan memahami komponen apa saja dalam kebijakan, rencana, dan/atau

program yang potensial

berpengaruh terhadap isu

pembangunan berkelanjutan. Telaahan komponen kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi memberikan pengaruh pada lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana contoh berikut: No 1 2 3

Komponen Kebijakan, Rencana dan/atau Program Penetapan struktur ruang, misalnyapenetapan susunan pusat permukiman Penetapan sistem jaringan jalan, PenetapanKawasan Strategis Provinsi

Potensi Pengaruh pada Pembangunan Berkelanjutan Dapat berakibat pada perubahan daya dukung lingkungan hidup,yaitu berkurangnya kawasan lindung Dapat berakibat pada perubahan daya dukung lingkungan hidup yaitu berkurangnya kawasan resapan air, dan lain-lain Dapat berakibat pada perubahan daya dukung lingkungan hidup yaitu berkurangnya berkurangnya kawasan lindung, dan lain-lain.

Sumber: Pedoman KLH tentang KLHS

(ii)

Perumusan alternatif penyempurnaan KRP.

(iii)

Rekomendasi perbaikan KRP dan pengintegrasian hasil KLHS, dengan kriteria: bermanfaat bagi keberlanjutan pembangunan, sesuai dengan urgensi, konteks, dan situasi KRP, rasional dan dapat dilaksanakan dengan ketersediaan SDA, dan disusun secara jelas.

(iv) Pembuatan peta geospasial mengenai isu utama dan alternatif penyempurnaan KRP.


II - 18

Penyusunan KAJIAN LINGKUNG AN HIDUP Strategis Untuk evaluas i RTRW P R O V I N S I J A W A B A R A T Tabel 2.1. Alternatif Penyempurnaan KRP

No

1

2

Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang Prioritas untuk Diperbaiki 1 Pembanguna n Jalan Tol

Contoh lain......

Pengaruh terhadap Lingkungan Hidup 2 Mengurangi jasa ekosistem: penyediaan produksi pangan

Alternatif Penyempurnaan/Perbaikan Kebijakan, Rencana dan/atau Program Perbaikan Rumusan Kebijakan 3 Alternatif jalan kereta api

Perbaikan Muatan Rencana 4 Pengalihan jalur jalan tol pada wilayah yang tidak terdapat sawah produktif

Perbaikan Materi Program 5 Kajian program

Tabel 2.2. Rekomendasi Perbaikan KRP

No

1

2

Komponen Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang Prioritas untuk Diperbaiki 1 Pembangunan Jalan Tol

Isu Strategis yang prioritas

Mitigasi yang diperlukan

2 Kecukupan air Keanekaragaman hayati Alih fungsi lahan

3 Jalu jalan tol diupayakan tidak memanfaatkan resapan air

Alternatif Penyempurnaan KRP

4 Pengalihan jalan tol

jalur

Rekomendasi

5 Pengalihan jalur jalan tol untuk tidak menempati area konservasi

Contoh lain......

g. Penyusunan dan Pembahasan Laporan Kemajuan h. Penyusunan dan Pembahasan Konsep Laporan Akhir i.

Penyusunan Laporan Akhir


II - 19


1. Tenaga Ahli No 1 1

Nama Personil 2 DR. Ir. Badruddin Machbub, Dipl, SE

Perusahaan 3 PT. Ecoterra Multiplan

Tenaga Ahli Lokal/Asing

Lingkup Keahlian

Posisi Diusulkan

4 Lokal

5 Ahli Lingkungan

6 Ketua Tim

Uraian Pekerjaan

• • • • • • • • • • • •

2

Ir. Runtiarko, MT

PT. Ecoterra Multiplan

Lokal

Ahli Geologi/GIS

Tenaga Ahli Geologi dan GIS

• • • • •


7 Mengkoordinasikan Kegiatan Melaksanakan Diskusi Internal Melaksanakan Pembahasan / Rapat Melakukan Evaluasi Data Primer Melakukan Evaluasi Data Sekunder Membuat dan Koordinasi Laporan-Laporan Menyusun identifikasi potensi masalah isu berkelanjutan Analisa daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan Menyusun rekomendasi, perbaikan rencana dan program serta mitigasi pada KLHS RTRW Provinsi Jawa Barat. Mengkoordinir tim Melaksanakan diskusi dengan pengguna jasa Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan Melaksanakan evaluasi kondisi geologi Melaksanakan evaluasi geologis berkaitan dengan KLHS Melaksanakan pengumpulan data dan informasi tentang KLHS Menyusun evaluasi penilaian kriteria Properaspek teknik geologi Penyusunan peta spatial dengan menggunakan program GIS termasuk permasalahan kondisi lahan di Provinsi Jawa Barat

Jumlah Orang Bulan 8 6

II - 20

6


No

Nama Personil

Perusahaan

Tenaga Ahli Lokal/Asing

Lingkup Keahlian

Posisi Diusulkan

1

2

3

4

5

6

Uraian Pekerjaan

• •

• 3

Afi Yusuf Azhari, ST


Lokal

Ahli Planologi

Tenaga Ahli Planologi

• • • •


7 Membantu ketua tim dalam mengkaji terhadap daya dukung lahan terhadap aspek lingkungan Membantu ketua tim dalam menyusun rekomendasi mitigasi, perbaikan muatan rencana dan program pada KLHS RTRW Provinsi Jawa Barat Menyusun bahan pembahasan dan laporan kegiatan Melaksanakan evaluasi kondisi tata ruang wilayah Menyusun evaluasi kebijakan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat Menyusun laporan mengenai dampak lingkungan terhadap aspek tata ruang wilayah Membantu ketua tim dalam menyusun rekomendasi, mitigasi, perbaikan muatan rencana dan program pada KLHS RTRW Provinsi Jawa Barat

Jumlah Orang Bulan 8

II - 21

6

Penyusunan KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP Strategis Untuk evaluasi RTRW P R O V I N S I J A W A B A R A T 2. Tenaga Pendukung No

Nama Personil

Perusahaan

1

2

3

Tenaga Ahli Lokal/Asin g

4

Lingkup Keahlian

Posisi Diusulkan

Uraian Pekerjaan

Jumlah Orang Bulan

5

6

7

8

1

Nesya Asmasari


Lokal

Administrasi/ Keuangan

Tenaga Pendukung

2

Meldini Riandani


Lokal

Operator Komputer

Tenaga Pendukung


• Melaksanakan tugas administrasi teknis dan administrasi keuangan. • Melaksanakan tugas kesektariatan. • Melaksanakan tugas penyusunan pengetikan bahan laporan. • Membantu tugas kompilasi data lapangan. • Melaksanakan tugas pengetikan bahan laporan kegiatan. Menginput data dan membantu tim untuk mengedit laporan

II - 22

6

6

BAB 2 URAIAN PENDEKATAN, METODE STUDI DAN PROGRAM KERJA

Recommend Documents