BAB 2 TINJAUAN TEORITIS DAN PROPOSISI PENELITIAN
2.1 Konsep Dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Entitas Sektor Publik 2.1.1 Pengertian Entitas Sektor Publik dan Badan Layanan Umum Menurut Rai (2010 : 67) Secara sederhana sektor publik ( public sector ), dapat diartikan sebagai sektor pelayanan yang menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya, dimana kegiatannya banyak diatur dengan ketentuan atau peraturan. Sedangkan menurut Akadun (2009 : 11) Beberapa hal yang menarik dengan pengertian sektor publik. Pertama, sektor publik dapat diartikan Aktivitas pemerintah dan segala konsekuensinya. Kedua, sektor publik merupakan pengambilan keputusan secara umum oleh negara dan hasil-hasilnya. Ketiga, sektor publik adalah konsumsi, investasi dan transfer pemerintah (pendekatan ekonomi). Konsumsi dan transfer pemerintah menggambarkan aktivitas sektor publik dan pengalokasian sumber daya kedalam anggaran dan belanja negara. Menurut Nordiawan (2009:183) dalam siklus akuntansi sektor publik, setelah proses penganggaran selesai, anggaran itu kemudian direalisasikan sebagaimana yang telah direncanakan organisasi publik. Dengan kata lain, realisasi anggaran merupakan proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik.
7
8
Menurut Bastian (2010 : 168). dalam proses perencanaan publik dibagi menjadi dua yaitu: 1. Sistem Perencanaan Publik. Dalam
setiap
organisasi,
rencana
disusun
sesuai
dengan
struktur
organisasinya. Ada dua jenis rencana yaitu : a. Rencana stratejik, yang sering disebut rencana jangka panjang (long range planning) adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan jangka panjang organisasi, kebijakan yang harus diperhatikan, serta strategi yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk melaksanakan strategi tersebut, program kerja yang terinci harus disusun yang mencakup kegiatan yang harus dilakukan, kapan harus dimulai dan kapan harus selesai, siapa yang bertanggung jawab, serta sumber daya manusia yang diperlukan. b. Rencana operasional, terdiri dari, rencana sekali pakai yakni rencana yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu dan segera dibubarkan setelah tujuan itu tercapai. Rencana permanen, yakni pendekatan yang sudah di standarisasi untuk menghadapi situasi berulang dan dapat diramalkan sebelumnya. 2. Siklus Perencanaan Publik Unsur pengambilan yang sangat penting dalam perencanaan adalah proses mengembangkan dan memilih langkah-langkah yang akan diambil untuk menghadapi masalah yang dialami oleh organisasi sektor publik. Pemimpin harus
9
mengambil keputusan tentang ramalan situasi yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Di dalam kegiatan entitas sektor publik kegiatannya memfokuskan pada Badan Layanan Umum atau pelayanan umum kepada masyarakat berikut ini merupakan pengertian mengenai Badan Layanan Umum. Mursyidi (2009:372) menyatakan bahwa Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi dilingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan didalam melakukan kegiatannya didasarakan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Daerah. Menurut Nurlan (2009:133) BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementrian negara, lembaga SKPD atau Pemerintah Daerah. BLU
diberikan
kewenangan
untuk
mengelola
keuangannya
secara
desentralisasi (kewenangan pemerintah pusat kepemerintah daerah). Menurut Eva (2009) Pengelolaan keuangan BLU disebut dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), yaitu pola pengelolaan keuangan yang memberikan flesibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-prektek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan
10
kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan kecerdasan kehidupan bangsa.
2.1.2 Pengertian Anggaran dan Karakteristik Anggaran A. Pengertian Anggaran. Menurut Rudianto (2009:3) Anggaran adalah rencana kerja organisasi dimasa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Proses penyiapan anggaran disebut penganggaran. Rencana kerja tersebut ditulis dalam bentuk sederetan angka yang merupakan target pencapaian organisasi. Rencana kerja merupakan suatu sasaran resmi organisasi yang harus diupayakan untuk dicapai oleh seluruh anggota organisasi atau organisasi itu sendiri. Anggaran juga harus disusun menggunakan suatu urutan tertentu, bukan acakacakan. Menurut Sasongko (2010:81) Penyusunan anggaran yang baik adalah untuk mempermudah anggota organisasi memahami target yang harus dicapai oleh perusahaan dan untuk melihat hubungan antara satu begian rencana kerja dengan bagian lainnya. Dalam pengelolaan organisasi manajemen menetapkan Budget atau Anggaran. Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek dalam organisasi. Menurut Asri (2011:6) Definisi Anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen didalam perencanaan, koordinasi dan pengawasan.
11
Menurut Fardian (2012) Anggaran adalah rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode waktu tertentu. Nordiawan dan Hertianti ( 2010:69) Anggaran juga dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Dalam pembuatan anggaran sektor publik, terutama pemerintah, merupakan proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan. Beda dengan penyusunan diperusahaan suwasta yang muatan politisnya relatif lebih kecil. Bagi sektor publik seperti pemerintah. Anggaran tidak hanya rencana tahunan, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Dalam pengertian lain. Menurut Kurniawan (2011) Anggaran dapat dikatakan sebagai buah rencana finansial yang menyatakan hal-hal berikut: 1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan. 2. Entitas besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut. 3. Perencanaan sumber-sumber yang akan menghasilakan pemasukan serta besarnya pemasukan tersebut. Pengertian anggaran (budget) menurut Afiah (2010:166) adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran merupakan alat manajemen yang penting dalam perencanaan dan pengendalian keuangan organisasi. Sebagai alat manajemen, anggaran tidak akan
12
berfungsi dengan baik apabila manusia yang menggunakan alat tersebut tidak dapat menggunakannya dengan baik. Oleh karena itu anggaran memiliki fungsi yang sama dengan manajemen. Menurut Hartanto (2009:54) anggaran mempunyai beberapa fungsi yang meliputi, fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. 1. Fungsi Perencanaan Anggaran merupakan komponen utama dari perencanaan yang memuat tujuan dan tindakan dalam mencapai tujuan perusahaan. Anggaran memberikan gambaran yang lebih nyata atau lebih jelas dalam unit dan uang. 2. Fungsi Pelaksanaan Anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan. 3. Fungsi Pengawasan Anggaran merupakan alat pengendalian atau pengawasan (controlling), dilakukan dengan cara membandingkan hasil aktual dengan yang dianggarkan secara periodik serta dengan melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu. B. Karakteristik Anggaran Anggaran harus disusun dan dihitung dengan cermat agar operasionalisasi perusahaan dapat berjalan dengan efektif. Untuk mewujudkan hal tersebut anggaran harus mempunyai karakteristik tertentu. Menurut Samryn (2010:91) karakteristik-karakteristiknya adalah sebagai berikut:
13
1. Anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit usaha tersebut. 2. Dinyatakan dalam bentuk moneter, walau jumlah moneter didukung dengan jumlah nonmoneter (contoh: unit yanbg terjual atau diproduksi). 3. Biasanya meliputi waktu satu tahun. 4. Merupakan komitmen manajemen, manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. 5. Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh penjabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. 6. Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. 7. Secara berkala, kinerja keuangan akrual dibandingkan dengan anggaran, dan varians dianalisis serta dijelaskan. Menurut
Renyowijoyo
(2013:4)
menyatakan
bahwa
ada
beberapa
karakteristik anggaran, yaitu: 1. Dinyatakan dalam satuan moneter. 2. Umumnya mencakup kurun waktu satu tahun. 3. Mengandung komitmen manajemen. 4. Usulan anggaran disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksana anggaran. 5. Harus
dianalisis
pelaksanaannya.
penyebabnya,
jika
terjadi
penyimpangan
didalam
14
2.1.3 Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Menurut Peraturan Mentri Keuangan Nomor 44/PMK.5/2009 Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD atau RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu Badan Layanan Umum Daerah. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutanya disingkat BLUD menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 2.1.4 Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran 1. Dasar Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran disusun berdasarkan Rencana Strategi Bisnis (RSB) yang telah ditetapkan dan sebagai upaya mewujudkan bisnis yang sehat dalam penerapan PPK-BLUD. Menurut Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007. Rencana Strategi Bisnis Adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi misi, program, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD. Sedangkan PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keluasan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan
15
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 2. Proses Penyusunan Perencanaan dan penganggaran menjadi hal yang paling penting dalam menentukan arah organisasi untuk menjalankan aktivitas-aktivitas demi mencapai tujuan organisasi. Perencanaan yang dibuat tentunya harus selaras dengan visi, misi dan strategi organisasi sebagai arahan utama yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan merupakan langkah organisasi menentukan kegiatan yang tepat dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik. Sebagai organisasi yang akan menerapkan praktek bisnis yang sehat tentunya BLUD menerapkan pola-pola perencanaan dan penganggaran dengan menjadikan efisiensi dan produktivitas sebagai hal yang paling utama. Dalam RBA menyajikan informasiinformasi keuanggan secara komprehensif mencakup proyeksi laporan keuangan dan kinerja keuangan tahun berjalan. Tentunya Penyusunan RBA akan lebih praktis jika dihubungkan dengan Teknologi Informasi (TI) yang mendukung dan mengakomodir data-data yang diperlukan mengingat kompleksitas informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RBA. Selain dukungan TI dalam pengembangan
16
manajemen keuangan BLUD juga butuh dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai mengenai akuntansi dan keuangan. Dalam
penyusunan
RBA,
Badan
Layan
Umum
Dearah
harus
mempertimbangkan SPM yang telah ditetapkan, SPM atua Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat. 3. Subtansi Rencana Bisnis dan Anggaran Subtansi RBA meliputi: a. Kinerja tahun berjalan. b. Asumsi makro dan mikro. c. Sasaran, indikator, target kinerja dan kegiatan. d. Analisis dan perkiraan biaya satuan. e. Perkiraan harga. f. Perkiraan pedapatan, biaya, investasi, dan pendapatan. g. Presentase ambang batas. h. Prognosa dan proyeksi laporan keuangan. i. Perkiraan maju (forward estimate). j. Ringkasan penerimaan dan pengeluaran 1. Sistematika Dokumen Rencana Bisnis dan Anggara Tata Cara Penyusunan RBA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) berdasarkan Rencana Strategis
17
(Renstra) Bisnis dan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah. RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan disusun dengan sistematika sebagai berikut: 1. Halaman Sampul Memuat: 1) Nama pemerintah yang bersangkutan. 2) Rencana Bisnis dan Badan Layanan Umum Daerah SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang bersangkutan. 3) Tahun yang dianggarakan. 2.
Kata pengantar Memuat alasan pokok penyusunan RBA oleh pimpinan BLUD.
3.
Ringkasan Eksekutif Memuat pokok–pokok substansi RBA yang disusun.
4.
Daftar Isi Memuat urutan dan halaman dokumen RBA yang disusun.
5.
Bab I Pendahuluan Memuat: 1) Gambaran umum Berisi keterangan ringkas mengenai eksitensi dan kegiatan utama atau pokok BLUD. 2) Maksud dan Tujuan Memuat maksud dan tujuan BLUD. 3) Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas Memuat susunan dan nama pejabat pengelolaan dan dewan pengawas
18
6.
Bab II Kinerja Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran Berjalan Memuat: 1) Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja Digambarkan mengenai hasil kegiatan tahun berjalan secara keseluruhan yang berisi penjelasan mengenai pencapaian target–target kinerja dan uraian mengenai faktor–faktor yang mempengaruhi kinerja, meliputi: a) Faktor Internal Menggambarkan kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya, antar lain berkaitan dengan kondisi:
Pelayanan.
Keuangan.
Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
Sarana dan Parasarana
b) Faktor Eksternal Menggambarkan kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya, antar lain berkaitan dengan kondisi:
Peraturan perundang–undangan yang terkait dengan BULD.
Kebijakan pemerintah pusat atau daerah terhadap BLUD,
menyangkut keuangan, sumber daya manusia, kelembagaan dan lain – lain.
19
Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat.
Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi.
Keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan sejenis.
Keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional
2) Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran dengan Fakta yang Terjadi Meliputi: a) Aspek Makro, dapat terdiri dari:
Pertumbuhan ekonomi.
Tingkat inflasi.
Perubahan pasar.
Tingkat suku bungan pinjaman.
kurs
b) Aspek Mikro, dapat terdiri dari:
Kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam
pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi public service obligation (PSO).
Perubahan tarif layanan.
Pengembangan atau peningkatan pelayanan.
Asumsi yang berkaitan dengan analisis rasio keuangan
3) Pencapaian Kinerja Memuat pencapaian kinerja non keuangan dan keuangan, dapat menggunakan
pendekatan
Balanced
Scorecards,
Management
By
20
Objective (MBO), Result Oriented Management (ROM), Result Based Management, atau Outcome Best Performance Management. Jika menggunakan pendekatan Balanced Scorecards indikator kinerja terdiri dari: a) Non Keuangan, terdiri dari pencapaian kinerja berdasarkan unit layanan dan unit pendukung layanan, anatara lain berkaitan dengan prespektif:
Pelanggan.
Proses bisnis internal.
Pertumbuhan dan pembelajaran
b) Keuangan, memuat pencapaian semua aspek kinerja keuangan, dengan membandingkan antara prognasa dan anggaran tahun berjalan, sekurang – kuarngnya meliputi:
Realisasi pendapatan bnerdasarkan unit layanan.
Realisasi biaya berdasarkan unit layanan.
Realisasi biaya.
Realisasi investasio.
Realisasi pendanaan.
Serta dapat ditambahkan analisis keuangan lainnya , seperti: a. Likuiditas meliputi rasio lancar, rasio cepat, rasio kas. b. Solvabilitas meliputi rasio hutang terhadap ekuitas, rasio hutang terhadap aset. c. Aktivitas meliputi perputaran aset, perputaran piutang, perputaran persediaan.
21
d. Rentabilitas
meliputi
pendapatan
operasional
dibagi
biaya
operasional (POBO), rasio proporsi pendapatan. e. Produktivitas ( hasil produksi setiap unit layanan dibagi dengan sumber daya yang digunakan dalam rupiah). f. Efisiensi (output dibandingkan input) 4) Prognosa Laporan Keuangan Memuat: a) Neraca Disusun agar dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan BLUD sampai dengan 30 juni, dan prognosa sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan. b) Laporan Operasional Disusun untuk mengetahui realisasi sampai dengan 30 Juni dan prognosa sampai dengan 31 Desember atas jumlah pendapatan yang diakui dan biaya yang dibebankan pada akhir tahun anggaran berjalan. c) Laporan Arus Kas Disusun untuk mengetahui arus kas dan setara kas sampai dengan 30 juni, dan prognosa sampai dengan 31 Desember dari aktivitas operasional, investasi, pendapatan kenaikan atau penurunan kas dan setara kas bersih, kas dan setara kas awal, dan jumlah saldo kas dan setara kas pada akhir tahun anggaran berjalan. d) Catatan Atas Laporan Keuangan
22
Memuat penjelasan pos – pos laporan keuangan, dan informasi lainnya yang relevan dengan laporean keuangan 7.
Bab III Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun yang Dianggarkan Memuat: 1) Kondisi
Lingkungan
yang
Diprediksi
akan
Mempengaruhi
Pencapaian Kinerja a) Faktor Internal Menggambarkan kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung diprediksi akan mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam pencapaian tujuan sampai saat disusunnya RBA. Faktor internal antara lain:
Pelayanan.
Keuangan.
Organisasi.
Sumber Daya Manusia.
Sarana dan Prasarana
b) Faktor Eksternal Menggambarkan kondisi diluar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung diprediksi akan mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam pencapaian tujuan sampai saat disusunnya RBA. Faktor eksternal antara lain:
Perturan perundang-undang yang terkait dengan BLUD.
23
kebijakan
pemerintah
pusat
atau
daerah
terhadap
BLUD,
menyangkut keuangan, sumber daya manusia, dll.
perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat.
perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi.
keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis.
keadaan perekonomian nasional maupun internasional
2) Asumsi yang Digunakan Menggambarkan asumsi yang digunakan pada waktu menyusun RBA tahun yang dianggarkan meliputi: a) Aspek Makro, dapat terdiri dari:
Pertumbuhan ekonomi.
Tingkat inflasi.
Pertumbuhan pasar.
Tingkat suku bunga pinjaman.
kurs
b) Aspek Mikro, dapat terdiri dari:
Kemampuan
dan
tanggungjawab
pemerintah
daerah
dalam
pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi public service obligation (PSO).
Proyeksi rata-rata kenaikan tarif layanan.
Peningkatan pelayanan
24
3) Sasaran, Indikator , Target Kinerja dan Kegiatan a) Sasaran, indikator, target kinerja, dan kegiatan berdasarkan unit layanan BLUD dalam meningkatkan mutu/kinerja layanan pada tahun yang dianggarkan. b) Sasaran, indikator, target kinerja, dan kegiatan berdasarkan unit pendukung layanan BLUD dalam menunjang meningkartkan mutu atau kinerja layanan pada tahun yang dianggarkan. 4) Program Kerja dan Kegiatan a) Program Kerja Program kerja diisi 1 (satu) program yaitu “Program peningkatan kualitas pelayanan..” (disesuaikan dengan tugas dan fungsi BLUD) b) Kegiatan, meliputi:
Kegiatan pelayanan, memuat produk layanan utama BLUD..
Kegiatan pendukung layanan, memuat produk layanan yang mendukung layanan utama BLUD
5) Perkiraan Pendapatan Berisi prognasa pendapatan BLUD tahun anggaran berjalan dan proyeksi tahun anggaran yang dianggarkan dari setiap sumber pendapatan. 6) Perkiraan Biaya Biaya berdasarkan unit layanan dan unit pendukung layanan. 7) Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Investasi a) Penerimaan investasi untuk unit layanan dan unit pendukung layanan. b) Pengeluaran investasi untuk unit layanan dan unit pendukung layanan.
25
8) Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan a) Penerimaan Pendanaan. b) Pengeluaran Pendanaan. 9) Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Anggaran BLUD merupakan penjabaran program dan kegiatan dalam bentuk satuan mata uang berupa pendapatan dan biaya, yang dananya bersumber dari seluruh pendapatan BLUD a) Anggaran Pendapatan Disusun berdasarkan sumber pendapatan yang berasal dari:
Jasa layanan.
Hibah.
Hasil kerjasama.
APBD.
APBN.
Dan lain–lain pendapatan BLUD yang sah baik berbasis akrual maupun berbasis kas
b) Anggaran Biaya atau Belanja, disusun menurut:
Sumber dan alokasi dana, meliputi anggaran biaya atau belanja BLUD yang diperinci berdasarkan sumber dana yang diperoleh dan alokasi dana berbasis akrual.
Pengakuan pendapadan dan perkiraan biaya satuan menggunakan akuntansi berbasis kas
26
jenis anggaran, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
c) Anggaran penerimaan dan pengeluaran investasi Disusun menurut sumber dan alokasi dana d) Anggaran penerima dan pengeluaran pendanaan Disusun menurut sumber dan alokasi dana 10) Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran a) Anggaran BLUD yang tercantum dalam RBA dapat bertambah atau berkurang dari yang direncanakan sepanjang bertambah
atau
berkurangnya terkait dengan pendapatan secara proporsional (Flexible budget). b) Flexible budget batas,dihitung
tersebut ditetapkan dengan besaran ambang
bdengan
mempertimbangkan
fluktuasi
kegiuatan
operasional, antara lain kecenderungan (trend) naik atau turun selisih antara anggaran dan pendapatan jasa layanan dan realisasi dua tahun anggaran sebelumnya, serta selisih antara anggaran pendapatan jasa layanann dan prognosa tahun anggaran berjalan. c) Ambang batas ditetapkan dengan besaran prosentase dari pendapatan jasa layanan yang tercantum dalam RBA tahun anggaran yang dianggarkan . Hal tersebut dapat dilakukan apabila volume kegiatan pelayanan dan pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain–lain pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang dianggarkan.
27
8.
Bab IV Proyeksi Laporan Keuangan Tahun yang Dianggarkan Proyeksi sangat diperlukan untuk melihat kondisi dimasa yang akan datang.
Untuk proyeksi keuangan sangat diperlukan karena kondisi perekonomian yang selalu berubah. Dengan membuat proyeksi, maka Badan Layanan Umum Daerah dapat memperkirakan berapa pendapatan, biaya, investasi, hibah dan lain-lain yang akan diterimah dan dikeluarkan oleh rumah sakit. Proyeksi adalah gambaran laporan keuangan entitas atau Badan Layanan Umum Daerah yang terjadi pada tahun yang akan dianggarankan. Proyeksi laporan keuangan BLUD disajikan secara komperatif dengan membandingkan antara prognosa tahun berjalan dengan proyeksi tahun yang dianggarkan, trerdiri dari: 1. Proyeksi neraca. 2. Proyeksi Laporan Operasinal. 3. Catatan Laporan Arus Kas. 4. Catatan atas Laporan Keuangan Langka-langka dalam menyusun proyeksi laporan keuangan BLUD: 1. Dapatkan
pragnosa
laporan
keuangan
tahunan
anggaran
berjalan
sebagaimana tersaji pada Bab (Kinerja Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran Berjalan), terdiri dari prognosa: a. Neraca. b. Laporan Operasional. c. Laporan Arus kas. d. Catatan Atas Laporan Keuangan
28
2. Dapatkan kebijakan atau target-target, antara lain: a. Piutang akhir tahun yang dianggarkan. b. Persediaan akhir tahun yang dianggarkan. c. Hutang akhir tahun yang dianggarkan 3. Dapatkan dan analisis rencana kegiatan (usaha) pada tahun yang dianggarkan, berupa aktivitas-aktivitas (data dari Bab III): a. Aktivitas Operasinal, terdiri dari: 1) Aktivitas yang berpengaru terhadap akun pendaptan (basis akrual). 2) Aktivitas yang berpengaruh pada akun biaya (basis akrual). 3) Aktivitas yang berpengaruh kewajiban jangka pendek b. Aktivitas Investasi, terdiri dari: 1) Pembelian atau belanja aset tidak lancar. 2) Penerimaan hasil investasi. 3) Penjualan atau penghentian investasi c. Aktivitas pendanaan Aktivitas yang berpengaruh pada keputusan keuangan (sumber dana eksternal), sepertri penerimaan dan pembayaran utang. 4. Siapkan proyeksi jurnal transaksi tahun yang dianggarakan, untuk mencatat proyeksi aktivitas operasional, investasi dan pendanaa sebagaimana direncanakan pada butir 2 dan 3. 5. Siapkan kertas kerja (worksheet) laporan keuangn yang diproyeksikan, baik kertas kerja laporan operasinal maupun kertas kerja neraca.
29
6. Siapkan proyeksi jurnal penyesuaian dengan mengguanakan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan, antara lain: a. Penyisihan piutang. b. Pendapatan yang harus masih diterima. c. Penurunan nilai persediaan. d. Depresiasi dan amortisasi. e. Penurunan nilai aset tetap. f. Provisi atau kewajiban estimasian. g. Biaya yang masi harus dibayar. h. Reklasifikasi akun (misalnya utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun) 7. Menyajikan laporan keuangan yang diproyeksikan komparatif dengan laporan keuangan prognosa, dengan urutan penyesuaian : a. Proyeksi neraca: 1) Diperoleh dari kertas kerja kolom neraca. 2) Sajikan sesuai format neraca b. Proyeksi laporan operasinal: 1) Diperoleh dari kertas kerja kolom laporan operasinal. 2) Kolom kredit merupakan pos-pos pendapatan dan keuntungan. 3) Kolom deebit merupakan pos-pos biaya dan kerugian. 4) Sajikan sesuai dengan format laporan operasional. c. Laporan arus kas: 1) Mengguanakan metode tidak langsung.
30
2) Menggunakan metode langsung. 3) Catatan atas proyeksi laporan keuangan: Cukup menjelaskan pos-pos proyeksi laporan keuangan yang memuat info lebih lanjut tentang: 1) Penjelasan atas informasi-informasi keuangan Menjelaskan pos-pos laporan keuangan, termasuk rincian dan pengungkapan yang memadai (disclosur). Sebagai contoh pos kas, dan setara kas, dan piutang usaha. 2) Penjelasan atas infpormasi lainnya. 9.
Bab V Penutup Memuat: 1)
Hal-hal yang yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah, antara lain: penghapusan piutang, penghapusan persedsiaan, penghapusan aset tetap, penghapusan aset lain-lain, pemberian pinjaman, kerja sama dengan pihak ketiga, remunerasi pejabat pengelolah dan pegawai
serta dewan
pengawas. 2) Kesimpulan Berisikan seluruh rangkaian pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta hasil-hasil yang telah dicapai dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan yang telah ditetapkan serta upaya pemecahan masalah yang dihadapi dan mencoba memberikan saran-saran yang dipandang perlu.
31
10. Lampiran Memuat hal-hal yang perlu dilampirkan sebagai data pendukung dalam penyusunan RBA.
2.1.5 Mekanisme Pengajuan Rencana Bisnis dan Anggaran 1. Badan Layanan Umum Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (BLUDSKPD) RBA yang sudah disusun oleh BLUD, disampaikan kepada Penjabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Selanjutnya oleh PPKD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemeritah Daerah (TPAD) untuk dilakukan penelahaan. 2. Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (BLUD-Unit Kerja) RBA yang disusun disampaikan kepada kepala SKPD untuk dikonsolidasi dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD), dan selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelolah Keuangan Daerah (PPKD). Selanjutnya RKA-SKPD dan RBA yang diterima PPKD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) untuk dilakukan penelahaan. RBA BLUD-SKPD atau RKA-SKPD beserta RBA BLUD-Unit Kerja yang telah dilakukan penelahaan oleh TPAD, selanjutnya disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan kedalam Rencana Peraturan Daerah tentang APBD. Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan
32
Daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaina terhadap RBA untuk menjadi RBA definitif. RBA definitif dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD.
33
Tabel 1 BAGAN ALUR PENGAJUAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD-SKPD KE DALAM PERDA TENTANG APBD
URAIAN Pemda menyusun RPJMD
PEMDA / KDH
PEMIMPIN BLUD IMPLEMENTASI
PPKD
TAPD
RAPERDA
DPRD RAPERDA
RPJMD RESNTRA BISNIS
BLUD menyusun Renstra bisnis BLUD lima tahunan berdasarkan pada RPJMD dilengkapi dengan rencana implementasi 5 tahunan
RENCANA IMPLEMENTASI 5 TAHUNAN
Renstra bisnis BLUD lima tahunan dan rencana implementasi 5 tahunan dipakai sebagai dasar penyusunan RBA
RBA = RKA SKPD
RBA yang telah disusun disampaikan kepada PPKD
RBA
Oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan
RBA
RBA
RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD disampaikan ke PPKD untuk dituangkan ke Rancangan Perda tentang APBD
RAPERDA APBD
RBA BLUD dipakai sebagai dasar penyusunan Raperda tentang APBD RAPERDA APBD
Raperda APBD dibahas bersama DPRD Kepadal daerah menetapkan Raperda APBD menjadi perda APD
RAPERDA APBD PERDA APBD
34
BLUD melakukan penyesuaian RBA BLUD dengan Perda APBD
PENYESUAIAN RBA
RBA BLUD yang telah disesuaikan dengan Perda APBD menjadi RBA BLUD definitive
RBA DEFINITIF
RBA BLUD definitif sebagai dasar penyusunan rancangan DPA BLUD
RANCANGAN DPA-BLUD
Sumber : Buku panduan penyusunan rencangan bisnis dan anggaran badan layanan umum daerah.
35
Tabel 2 BAGAN ALUR PENGAJUAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD-UNIT KERJA KE DALAM PERDA TENTANG APBD URAIAN Pemda menyusun RPJMD BLUD unit kerja menyusun Renstra bisnis BLUD lima tahunan berdasarkan pada RPJMD dilengkapi dengan rencana implementasi 5 tahunan Renstra bisnis BLUD lima tahunan dan rencana implementasi 5 tahunan dipakai sebagai dasar penyusunan RBA RBA yang telah disusun disampaikan kepada kepala SKPD untuk di konsolidasikan ke RKA-SKPD RKA berserta RBA disampaikan kepada PPKD
PEMDA / KDH
PEMIMPIN BLUD IMPLEMENTASI
PPKD
TAPD
RAPERDA
DPRD RAPERDA
RPJMD RESNTRA BISNIS BLUD
RENCANA IMPLEMENTASI 5 TAHUNAN
RBA BLUD UNIT KERJA
RKA-SKPD RBA BLUD unit kerja
RKA-SKPD RBA BLUD unit kerja RKA-SKPD
RKA berserta RBA oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk di lakukan penelaahan
RBA BLUD unit kerja
RKA-SKPD
RKA SKPD berserta RBA dipakai sebagai dasar penyusunan rancangan Perda tentang APBD
RBA BLUD unit kerja
RAPERDA APBD oleh PPKD disampaikan ke KDH
RAPERDA APBD
36
Raperda APBD dibahas bersama DPRD Kepala daerah menetapkan Raperda APBD menjadi perda APBD BLUD melakukan penyesuaian RBA dengan Perda APBD
RAPERDA APBD RAPERDA APBD PERDA APBD PENYESUAIAN RBA
RBA yang telah disesuaikan dengan perda APBD menjadi RBA BLUD definitif
RBA DEFINITIF
RBA definitif sebagai dasar penyusunan rancangan DPA BLUD
RANCANGAN DPA-BLUD
Sumber : Buku panduan penyusunan rencangan bisnis dan anggaran badan layanan umum daerah.
37
2.2 Konsep Dasar Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Rumah Sakit. 2.2.1 Anggaran Rumah Sakit Semua perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil, seharusnya membuat anggaran karena perusahaan dapat menarik keuntungan dari perencanaan dan pengendalian yang berasal dari anggaran. Rumah sakit juga memerlukan anggaran, apalagi rumah sakit punya beban hutang sehingga secara sadar harus dipersiapkan bagaimana caranya agar dapat membayar tanpa memberatkan. Anggaran diperlukan rumah sakit agar bersiap diri untuk memenuhi kewajiban, mempersiapkan upaya pemasaran yang agresif, menjadi tolak ukur aktivitas pada tahun yang akan datang, serta menjadi pengalaman bagi masa depan. Menurut Prawironegoro (2009) anggaran pada rumah sakit selain berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan keuangan dan kegiatan di masa datang, juga merupakan bagian dari progam pengendalian keuangan organisasi. Tujuan pengendalian keuangan rumah sakit yaitu merencanakan dan mengendalikan kegiatan rumah sakit agar bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu pendapatan rumah sakit paling sedikit sama atau lebih besar dari biaya. Pendapatan harus diamankan baik dari pasien yang berobat jalan, rawat inap, kamar operasi dan sebagainya, serta adanya pasien-pasien yang tidak mampu. Menurut Triatmojo (2010) Anggaran pada rumah sakit terdiri atas: 1. Anggaran Statistik, meliputi keadaan volume kegiatan dalam bentuk kuantitatif untuk kegiatan di masa datang. Anggaran statistik diperlukan untuk
38
menghitung penerimaan dan pengeluaran. Bila diketahui tarif maka akan dapat diketahui penerimaan, bila diketahui biaya maka akan dapat diketahui pengeluaran. 2. Anggaran
Operasional,
meliputi
anggaran
penerimaan
dan
anggaran
pengeluaran. 3. Anggaran uang tunai, yaitu anggaran yang menunjukkan secara nyata kemungkinan uang tunai yang ada. Anggaran ini penting untuk menjaga kredibilitas rumah sakit terhadap kewajibannya. 4. Anggaran Modal, merupakan perencanaan untuk pembelian alat- alat, pembelian bangunan, dan penjadwalan pengeluaran uang. 5. Anggaran Neraca, merupakan perhitungan posisi kekayaan dan hutang pada akhir tahun yang akan datang. 6. Anggaran Sisa Hasil Usaha, merupakan anggaran yang menggambarkan berapa kemungkinan hasil usaha yang akan diperoleh. 7. Anggaran Tunai, menggambarkan arus masuk dan keluar uang tunai. 8. Anggaran Fleksibel, digunakan untuk kegiatan yang secara langsung terkait dengan jumlah orang yang dilayani. Hal ini berarti banyak sedikitnya jumlah orang yang dilayani akan berpengaruh secara langsung terhadap biaya variabel. Jadi anggaran fleksibel adalah anggaran yang nilainya pada biaya variabel sesuai dengan jumlah pelayanan yang dibutuhkan. 9. Anggaran Program, merupakan proses untuk menyusun kegiata dalam mencapai tujuan program di masa datang dalam bentuk nilai uang. Dalam pelaksanaannya, anggaran program membutuhkan waktu, keterlibatan
39
berbagai pihak, kemampuan dan keterampilan tertentu, serta data dan informasi yang objektif.
2.2.2 Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Pendapatan Rumah Sakit adalah penerimaan kas yang menambah kekayaan suatu entitas. Menurut Waluyo (2011) Rumah sakit umumnya mempunyai prinsip-prinsip dan standar yang sama dengan entitas non laba dan non pemerintahan yang lain. Namun rumah sakit mempunyai sumber-sumber pendapatan yang unik seperti pendapatan pasien dan fee premium, dan klasifikasi biaya relatif khusus. 1.
Pendapatan pasien. Pendapatan pasien termasuk kamar dan ruang perawatan, dan pelayanan profesi lainnya.
2.
Pendapatan premium. Pendapatan atas perjanjian yang dibuat oleh rumah sakit terhadap suatu pelayanan pasien (sebagai fee khusus)
3.
Rupa-rupa pendaptan operasi. Yang termasuk dalam pendapatan ini seperti pelayanan kepada pasien selain masalah kesehatan, atau pendapatan yang berasal dari bukan operasi normal, seperti tution and fee dari murid sekolah kesehatan, pendaptann sewa ruang rumah sakit, pendaptan beban adminitrasi (yang diterbitkan) biaya telefon, beban televisi, pendaptan cavetaria.
40
Menurut Agusalim, dkk (2013) Rumah sakit pemerintah merupakan lembaga yang dapat dikelolah sebagai mana rumah sakit swasta yang menerapkan prinsipprinsip akuntansi korporat (perbedaan) yang bersifat umum maupun spesifik. Prinsip ini merupakan gambaran penerapan desentralisasi dalam sebuah organisasi. Artinya rumah sakit merupakan unit yang tidak terpisahkan dari departemen kesehatan. BLU merupakan unit layanan umum yang tidak terpisahkan dari operasional Negara, seperti karakteristik yang dimiliki oleh organisasi nirlaba, artinya unit ini tidak mementingkan perolehan profit (keuntungan). Oleh karena itu apabilah menggunakan standar akuntansi keuangan, maka lebih tepat menggunakan pernyataan standar (PSAK) nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, atau standar akuntansi keuangan yang lebih spesifik, akuntansi untuk rumah sakit. Menurut Sandra (2013) menyatakan bahwa Pendapatan yang diterima oleh BLU diatur melalui prinsip-prinsip sebagai berikut : 1.
Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN atau APBD diberlakukan sebagai pendapatan BLU.
2.
Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan pendapatan operasional BLU.
3.
Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai yang diperuntukan.
4.
Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi BLU.
41
5.
pendapan yang dimaksud dalam angka 1, 2 dan 4 diatas dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA-nya).
6.
Pendapatan yang dimaksud pada angka 2, 3 dan 4 dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajak kementrian atau lembaga atau pendapatan bukan pajak pemerintah daerah. Menurut Gede (2009) Berdasarkan prinsip-prinsip pengakuan pendapatan,
maka BLU mempunyai kewenangan penuh untuk menggunakan pendapatnya sesaui dengan RBA-nya. Kewenangan menggunakan pendapatan dan sisa lebih dapat mendahului dari pengesahan RBA-nya. Prinsip perlakuan belanja Menurut Amira, dkk. (2009) Belanja yang dilakukan oleh BLU diatur melali prinsip-prinsip sebagai berikut : 1.
Belanja BLU terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA.
2.
Pengelolaan belanja BLU diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktik bisnis yang sehat.
3.
Fleksibilitas pengelolaan belanja sebagai mana yang dimaksud dalam angka 2 berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA.
4.
Belanja BLU yang mempunyai ambang batas fleksibilitas sebagai mana dimaksud pada angka 3 harus mendapat persetujuan mentri keuangan atau
42
gubenur atau bupati atau walikota atas usulan mentri atau pimpinan lembaga atau kepala SKPD, sesuai dengan kewenangannya. 5.
Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLU dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBN atau APBD kepada mentri keuangan atau PPKD melalui mentri atau pimpinan lembaga atau kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya.
6.
Belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa kemeterian negara atau lembagaatau SKPDatau pemerintah daerah.
2.2.3
Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi berbasis akrual, yaitu suatu basis akuntansi di mana transaksi
ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. IFAC Public Sector Committee (2002) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya.
43
Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumberdaya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumberdaya tersebut. Dengan demikian, perbedaan kongkrit yang paling memerlukan perhatian adalah jenis atau komponen laporan keuangan. Perbedaan mendasar SAP PP 24/2005 dengan SAP Akrual terletak pada PSAP 12 mengenai Laporan Operasional. Walaupun basis akrual berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban
pelaksanaan
anggaran mulai
tahun
2010,
tetapi
apabila entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010. Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan untuk pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (pasal 7 PP 71 tahun 2010).
2.2.4 Langka Penyusunan Anggaran Rumah Sakit Proses penyusunan anggaran yang berhasil dapat menjadikan setiap manajer dalam organisasi memiliki persepsi yang jelas mengenai peran mereka masingmasing dalam mencapai sasaran anggaran. Mardiasmo (2009:69) mengatakan tahap penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:
44
1. Penetapan sasaran oleh manajer atas. 2. Pengajuan usulan aktivitas dan taksiran sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut oleh manajer bawah. 3. Review oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh manajer bawah. 4. Persetujuan oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh manajer bawah. Empat pendekatan penyusunan anggaran menurut Nordiawan, dkk (2010) yaitu: 1. Pendekatan Tradisional. Pendekatan ini menggunakan asumsi bahwa setiap jenis biaya akan dinaikan jumlahnya pada tingkat kenaikan yang relative sama tanpa memperhatikan kebutuhan yang seharusnya. 2. Pendekatan Kinerja Pendekatan kinerja diperkenalkan untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam pendekatan anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. 3. Pendekatan Sistem Perencanaan, Program, dan Anggaran Terpadu (Planning, Programming, and Budgeting System-PPBS) PBBS merupakan upaya sistematis yang memperlihatkan integrasi dari perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran. 4. Pendekatan Anggaran Berbasis Nol (Zero Based Budgeting-ZBB)
45
Pendekatan pembuatan anggaran ini adalah setiap aktivitas atau program yang telah diadakan ditahun-tahun sebelumnya tidak secara otomatis dapat dilanjutkan. Setiap aktivitas harus dievaluasi setiap tahun untuk menentukan apakah aktivitas itu akan diadakan tahun ini dengan melihat kontribusi yang diberikan kepada tujuan organisasi. Menurut Andini (2010) dalam menyusun anggaran pada rumah sakit perlu diperhatikan tiga ruang lingkup utama, yaitu: 1. Keadaan lingkungan. Meliputi upaya mengetahui keadaan lingkungan secara jelas dari: a) Lingkungan eksternal, seperti: tingkat bunga, kebijakan pemerintah, dan kemajuan teknologi. b) Lingkungan pemasaran: kontraktor, kompetitor, dan lain-lain. c) Lingkungan internal: keadaan petugas, nama baik, hasil kerja yang lalu, dan kebijakan organisasi. 2. Pembuatan program Meliputi misi yang diemban, tujuan yang ingin dicapai, sarana dan sumber daya yang diperlukan. 3. Anggaran Meliputi jenis-jenis: a) Anggaran statistik b) Anggaran finansial c) Financial Statement
46
INTERNAL
PENGUMPULAN DATA
MISI
EKSTERNAL
KEGIATAN
PENYUSUNAN PROGRAM SUMBERDAYA
TUJUAN
ANGGARAN STATISTIK
ANGGARAN FINANSIAL
FINANCIAL STATEMENT
Gambar 1 PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PADA RUMAH SAKIT
Sumber: jurnal ilmia EVALUASI PENGANGGARAN BIAYA RUMAH SAKIT
(STUDI KASUS RUMAH SAKIT UMUM PALANG MERAH INDONESIA (RSU PMI) BOGOR) oleh Prita Andini
47
Penyusunan anggaran dilaksanakan secara bertahap dan melibatkan pihakpihak antara lain: 1. Bagian Keuangan Bagian keuangan bertugas menyiapkan data-data historis seperti anggaran tahun lalu dan kewajiban keuangan yang harus dibayar tahun yang akan datang. 2. Petugas Pelaksana Pelayanan Berupa pertanggung jawaban dari petugas pelaksana pelayanan bersama dengan bagian medical record dalam rangka penyusunan anggaran statistik. 3. Bagian Pemasaran Bagian pemasaran bertugas memberi masukan mengenai kecenderungan masa datang dan upaya pemasaran yang ditujukan dalam rangka peningkatan pemanfaatan. 4. Direksi Direksi menentukan kebijakan dan arah pengembangan dan penghematan. 5. Organisasi Organisasi bersama dengan Dewan Penyantun dan Dewan Medis melakukan tindakan koreksi, menyetujui dan memberikan dukungan yang diperlukan.
2.3 Penelitian Terdahulu Penelitia terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh Liya Andriyani (2012) dengan judul “ Proses Penyusunan Rencana
48
Bisnis Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Haji Surabaya”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah: 1. Rumah Sakit Umum Haji Surabaya telah membuat Rencana Strategis Bisnis (RSB) untuk periode 2009-2014. Hal ini disebabkan karena Rumah Sakit Umum Haji Surabaya baru dinyatakan oleh pemerintah sebagai Badan Layanan Umum Daerah pada tahun 2008. 2. Mekanisme pembuatan RBA pada Rumah Sakit Haji Surabaya menggunakan pendekatan buttom-up yaitu dari usulan daru bawahan disampaikan keatasan, dan menggunakan pendekatan top-down yaitu dari bagian atasan disampaikan kebawahannya. 3. Rencana Strategi Bisnis (RSB), Renacan Bisnis dan Anggaran (RBA) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) saling berkaitan. Indikator keberhasilan dan tolak ukur kinerja yang tertuang dalam RSB dan RBA dengan mempertimbangkan SPM yang telah ditetapkan.
2.4 Rerangka Pemikiran Berdasarkan tinjauan teoretis serta permasalahan yang telah dikemukakan, berikut ini digambarkan model (bagan) rerangka Proses Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran. Rerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam suatu bagan seperti yang tersaji pada Gambar I berikut ini:
49
PERMENDAGRI NOMOR 61 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD
Proses Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran
Komponenkomponen Rencana Bisnis dan Anggaran
Alur atau mekanisme Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
Sumber Daya Manusia yang Kompeten
Menghasilkan Proses Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Yang Baik
Gambar 2 Rerangka Pemikiran Sumber: Oleh Penulis Rerangka pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah apakah proses penyusunan rencana bisnis dan anggaran pada Rumah Sakit Sumberglagah sudah berjalan sesuai prosedur-prosedurnya atau belum. Dengan membandingkan proses penyusunan rencana bisnis dan anggaran yang diterapkan pada Rumah Sakit dengan teori-teori yang ada dalam literatur, sehingga kemudian dapat ditarik suatu
50
analisis deskriptif tentang bagaimana proses penyusunan rencana bisnis dan anggaran itu dijalankan meliputi: Komponen-komponen Rencana Bisnis dan Anggaran, Alur atau mekanisme Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan Sumber Daya Manusia yang Kompeten. Dengan berdasarkan pada unsur-unsur proses penyusunan rencana bisnis dan anggaran diharapkan untuk proses penyusunan rencana bisnis dan anggaran pada Rumah Sakit Sumberglagah berjalan dengan baik. Sehingga dapat menciptakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLUD) dengan baik dan tujuan Rumah Sakit dapat tercapai.
2.5 Proposisi Penelitian Dalam setiap penelitian ilmiah setelah menentukan rumusan masalah, maka perlu mengajukan proposisi. Proposisi adalah jawaban sementara yang perlu diuji kebenarannya dalam penelitian ilmiah tersebut. Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan teoritis yang telah disampaikan penulis tersebut diatas maka peneliti mengajukan proposisi sebagia berikut: Rumuah Sakit Umum Daerah Sumberglagah memanfaatkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebagai sarana dasar untuk Penyusunan Anggaran. Sehingga dengan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran di Rumuah Sakit Umum Daerah Sumberglagah yang maksimal dalam pengaplikasiannya, maka dapat menciptakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLUD) dengan baik dan tujuan Rumah Sakit dapat tercapai.
