BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

25   

BAB 2

TINJ AUAN PUSTAKA

Sesuai tujuan penelitian ini, bab 2 tinjauan pustaka diuraikan dengan sistematika sebagai berikut: 1. Definisi Sikap. 2. Teori Pembentukan Sikap. 3. Agama dan Sikap. 4. Hukuman Mati secara Global. 5. Praktik Hukuman Mati di Indonesia. 6. Metode Eksekusi Hukuman Mati 7. Pro dan Kontra terhadap Hukuman Mati. 8. Agama dan Hukuman Mati. 9. Mahasisw a Fakultas Hukum.

2.1. Definisi Sikap

Allport (1935) menyatakan bahw a sikap merupakan kata yang sering digunakan untuk menggambar kan seseorang atau menjelaskan tentang perilaku. Seseorang tidak dapat bertahan hidup tanpa sikap, dan psikolog tidak dapat membuat gambaran lengkap tentang perilaku manusia tanpa sikap (Crano & Prislin,

 

26   

2008). Dengan demikian, sikap merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Sikap meliputi semua perasaan, keyakinan, dan informasi perilaku tentang semua hal dari objek-objek sikap (Crano & Prislin, 2008). Untuk mengetahui lebih mendalam tentang sikap. Dibaw ah ini adalah beberapa definisi sikap: a. Sikap adalah sebuah kecenderungan untuk merespon dengan cara mendukung atau tidak mendukung sehubungan dengan objek tertentu (Oskamp & Schultz, 2005). b. Sikap adalah tendensi untuk berreaksi dalam cara suka atau tidak suka terhadap suatu objek ( Hanuraw an, 2010). c. Sikap

adalah

kecenderungan

psikologis

yang

diekspresikan

dengan

mengevaluasi entitas tertentu dengan derajat positif atau negatif (Eagly & Chaiken, 1993, dalam Albarracin, Johnson, & Zanna, 2005). d. Sikap adalah sebuah organisasi yang relatif stabil dari keyakinan, perasaan, dan kecenderungan terhadap sesuatu atau seseorang ( Morris & Maisto, 2002). Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahw a sikap merupakan

kecenderungan

reaksi

seseorang

yang

diekspresikan

dengan

mengevaluasi suatu objek tertentu berupa mendukung atau tidak mendukung. Pada penelitian ini, sikap mendukung direpresentasikan dengan “setuju”, sedangkan tidak mendukung direpresentasikan dengan “tidak setuju”. Sikap terdiri dari dua jenis yaitu explicit attitudes dan implicit attitudes (Oskamp & Schultz, 2005). Explicit attitudes atau sikap eksplisit diartikan sebagai evaluasi bahw a seseorang menyadari dan dapat mengekspresikan sikapnya.

 

27   

Implicits attitudes atau sikap implisit diartikan sebagai evaluasi yang otomatis dan berfungsi tanpa disadari oleh individu, sehingga berada diluar kendalinya. Dalam penelitian ini, penulis membatasi kajian pada sikap eksplisit (explicit attitudes) individu. Pembatasan ini dilakukan, karena sesuai dengan pandangan Positivisme, hanya sikap yang dieksplisitkan sebagai konstruk terukur dan teramati yang dianggap ada sehingga pantas dijadikan sebagai variabel penelitian. Menurut Bornstein & Miller (2010), proses pengambilan keputusan oleh hakim sering digambarkan sebagai keputusan berdasarkan fakta dan teladan hukum, kendati temuan empiris juga menunjukkan bahw a faktor psikologis seperti sikap dan latar belakang hakim berperan dalam proses tersebut.  Sikap dapat membuat seseorang mengambil keputusan dengan cepat dan tanpa usaha yang berat (Sanbonmatsu & Fazio, 1990). Hal ini membuat keputusan individu cenderung kongruen dengan sikapnya. Dalam konteks hukuman mati, McKelvie (2006) menjelaskan, orang yang bersikap positif

terhadap hukuman

mati akan lebih cenderung

menerima

pemberlakuan vonis mati dibandingkan orang yang bersikap negatif. Hal ini terjadi karena sikap mengarahkan perilaku pengambilan keputusan dengan memengaruhi penilaian individu terhadap pilihan keputusan (Sanbonmatsu & Fazio, 1990).  

 

28   

2.2. Teori Pembentukan Sikap

Pada tahun

2004,

Haddock dan

Maio

merumuskan sebuah teor i

pembentukan sikap yang dikenal dengan sebutan Multicomponent Model of Attitude. Teori ini menjelaskan bahw a prinsip dasar pembentukan sikap adalah penilaian global terhadap suatu stimulus objek yang berasal dari tiga sumber informasi yaitu affective information, cognitive information, dan behavioral information. Affective information (informasi afektif) merujuk pada perasaan atau emosi yang diasosiasikan dengan suatu objek. Misalnya seseorang menolak untuk mendonorkan darah karena merasa takut atau cemas.

Cognitive information

(informasi kognitif) merujuk pada keyakinan tentang suatu objek. Misalnya orang yang menolak untuk mendonorkan darah karena percaya bahw a donor darah sangat menyakitkan. Sedangkan behavioral information (informasi perilaku) merujuk pada kecenderungan perilaku seseorang terhadap suatu objek yang diciptakan dar i pengalaman masa lalu. Misalnya orang yang menolak untuk mendonorkan darah karena pernah melihat orang lain kesakitan karena mendonor kan darah. Untuk memper mudah penjelasan, teori pembentukan sikap diuraikan pada bagan berikut ini:

 

29   

COGNITIVE INFORMATION

ATTITUDE

AFFECTIVE INFORMATION BEHAVIOR INFORMATION Gambar 2.1 Teori Pembentukan Sikap

Dalam pembentukan sikap, ketiga informasi tersebut memiliki kaitan yang kuat satu sama lain. Eagly dan Chaiken (dalam Haddock & Maio, 2004), menyatakan bahw a ketiga sumber informasi tersebut memiliki hubungan yang sinergis yakni perasaan positif akan diikuti dengan keyakinan positif dan pengalaman perilaku yang positif juga. Penjelasan serupa juga dijabarkan oleh Oskamp & Schultz (2005). Mereka menggunakan istilah tri-componential viewpoint, menjelaskan bahw a ada tiga aspek atau komponen dalam pembentukan sikap yaitu affective (emotional) component, behavioral

component

dan

cognitive

component.

Komponen

afektif

(affective/emotional component) merujuk pada perasaan atau emosi seseorang terhadap suatu objek. Komponen perilaku (behavioral component) meliputi kecenderungan tindakan seseorang terhadap suatu objek. Terakhir, komponen kognitif (cognitive component) merujuk pada ide atau keyakinan seseorang terhadap suatu objek.

 

30   

2.3. Agam a dan Sikap

Agama adalah aspek utama dari masyarakat dan merupakan komponen integral dari kehidupan banyak orang (Miller, Singer, & Jehle, 2008). Ajaran agama telah menjadi panutan orang-orang yang menganutnya. Keyakinan seseorang akan ajaran agamanya dapat mengantar kan individu tersebut pada sikap terhadap suatu hal, baik dalam isu sosial maupun legal (Bornstein & Miller, 2010). Pada dasarnya sikap keagamaan seseorang dapat membentuk cara seseorang memproses informasi. Individu akan cenderung lebih fokus pada informasi yang menegaskan sikap dan keyakinannya, serta cenderung mengabaikan informasi yang tidak sesuai (Miller, Singer, & Jehle, 2008). Heuristic-Systematic model merupakan sebuah model pembentukan sikap yang dapat menjelaskan alasan agama dapat memengaruhi pemikiran seseorang (Miller, Singer, & Jehle, 2008). Menurut Miller, dkk (2008), ada dua cara dalam memproses informasi yaitu systematic dan heuristic. Proses systematic merupakan cara seseorang menerima informasi dan memprosesnya secara cermat dan rasional untuk menilai keabsahannya. Proses heuristic merupakan cara seseorang menerima pesan dan

memprosesnya dengan usaha yang sedikit.

Seseorang yang

menggunakan cara heuristic pada umumnya tidak menganalisa informasi yang sudah diterimanya secara mendalam. Misalnya, seseorang mungkin mempercayai pernyataan ahli atau beranggapan bahw a penjelasan yang diberikan adalah benar. Jika seseorang pada aw alnya memproses informasi secara systematic dengan menganalisa setiap hal yang diajarkan, namun pada akhirnya mereka mungkin

 

31   

merasa tidak perlu untuk memproses segalanya secara cermat. Begitu juga dalam ruang lingkup keagamaan, seseorang bisa saja memproses informasi secara systematic pada aw alnya, namun selanjutnya akan bergeser pada proses heuristic. Jika seorang petinggi agama yang disegani menyampaikan suatu pernyataan keagamaan, maka umat tidak akan mempertanyakan pernyataan tersebut. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap perilaku individu. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahw a jika agama seseorang hakim mendukung praktik hukuman mati, maka hal tersebut dapat memengaruhi keputusan dibuatnya dalam persidangan.

2.4. Hukum an Mati Secara Global   Hukuman mati sudah dilakukan sejak zaman Babilonia pada masa kerajaan Hammurabi abad ke-18 Sebelum Masehi. Pemikiran tentang pelaksanaan hukuman ini berdasarkan filosofi “an eye for an eye, and a tooth for a tooth” (Golston, 2009). Jika seseorang mengambil nyaw a orang lain, sebagai gantinya dia juga harus diambil nyaw anya. Pada aw alnya eksekusi hukuman mati dilakukan dengan cara merajam pelaku kejahatan (Golston, 2009). Di w ilayah Asia, berdasarkan penjelasan Golton (2009), hukuman mati sudah diberlakukan di China sejak 551-479 Sebelum Masehi. Informasi ini diperoleh dari tulisan Confucious dan pengikutnya yang percaya bahwa hukuman mati dilakukan untuk mencegah perilaku kejahatan dengan memberikan contoh daripada sanksi itu sendiri. Jadi hukuman mati dilakukan pada zaman itu guna memberikan contoh kepada masyarakat sipil agar tidak melakukan kejahatan serupa.

 

32   

Henderson (dalam Marzilli, 2008) menjelaskan bahw a kematian merupakan hukuman standar untuk kejahatan utama di seluruh Eropa. Metode eksekusi yang digunakan juga tergolong kejam, bar bar 1, dan sering kali melibatkan beberapa bentuk penyiksaan. Penggunaan hukuman mati bertujuan untuk membalas perbuatan yang sudah dilakukan oleh pelaku kejahatan ( Marzilli, 2008). Pada abad ke-17 hingga abad ke-18, eksekusi untuk kejahatan umum di Eropa semakin berlimpah. Pada tahun 1700, terdapat 222 jenis kejahatan yang dijatuhkan hukuman mati, ter masuk para pencuri domba, dan penebang pohon liar, (Golston, 2009). Pada abad ke-18 muncul gerakan yang disebut Enlightment yang membaw a perubahan terhadap tradisi penggunaan hukuman mati di Eropa ( Golston, 2009). Kelompok ini mulai menggantikan tradisi dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagai penentu kebenaran dan kesalahan dalam masyarakat. Pada tahun 1786, Komunitas Sant’Egidio menginisiasi suatu kegiatan yang dikenal dengan nama Cities for Life yaitu terjadinya penghapusan hukuman mati oleh suatu otoritas negara di Eropa, Great Duchy of Tuscany (Kontras, 2007). Kemudian pada tahun 1794, Pennsylvania menjadi negara bagian pertama di Serikat Baru yang melakukan penghapusan terhadap praktik hukuman mati untuk semua kejahatan, kecuali pembunuhan tingkat pertama. Seiring dengan berjalannya w aktu berbagai negara mulai menghapus hukuman mati. Berdasarkan data Amnesty International, hingga Desember 2010 terdapat 96 negara yang menghapus hukuman mati untuk seluruh kategor i kejahatan, 9 negara menghapus hukuman mati untuk kejahatan biasa, 34 negara                                                                             1

 Bar ba r adalah tindakan yang tidak beradab 

 

33   

yang menghapus hukuman mati secara praktik yaitu tidak melakukan eksekusi selama 10 tahun terakhir. Walaupun demikian, masih terdapat 58 negara yang masih memberlakukan hukuman mati, salah satunya adalah Indonesia.

2.5. Praktik Hukum an Mati di Indonesia

Di Indonesia terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan terkait dengan hukuman mati. Berikut adalah daftar undang-undang yang memiliki ancaman hukuman mati:

Tabel 2.1. Pasal-Pasal yang Mencantumkan Ancam an Hukum an Mati NO 1

UNDANG-UNDANG

PASAL

Kitab Undang-Undang Hukum

Pasal 104, 111 ayat (2), 124, 140 ayat

Pidana KUHP.

(3), 340, 365 ayat (4), 444, 124 bis, 127, 129, 368 ayat (2).

2

Kitab Undang-Undang Hukum

Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68,

Pidana Militer (KUHPM).

Pasal 73 Ke-1, Ke-2, Ke-3, dan Ke-4, Pasal 74 Ke-1 dan Ke-2, Pasal 76 (1), Pasal 82, Pasal 89 Ke-1dan Ke-2, Pasal 109 Ke-1 dan Ke-2, Pasal 114 ayat (1), Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (1) Ke-1 dan Ke-2, ayat (2), Pasal 137 ayat (1) dan (2), Pasal

 

34   

138 ayat (1) dan (2), dan Pasal 142 ayat (2). 3

Undang-Undang No. 12 Tahun

Pasal 1 ayat (1)

1951 tentang Senjata Api. 4

Pasal 2

Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1959 tentang Wew enang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.

5

Pasal 1 ayat (1) dan (2)

Perpu No. 21 Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.

6

Undang-Undang No.

Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 1 ayat

11/PNPS/1963 tentang

(1)

Pemberantasan Kegiatan Subversi 7

Pasal 23

Undang-Undang No. 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Tenaga Atom

8

Undang-Undang No. 4 tahun 1967

Pasal 3, Pasal 479 huruf (k) dan (o)

tentang Perubahan dan

 

35   

Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP bertalian dengan Per luasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap SaranaPrasarana Penerbangan 9

Undang-Undang No. 5 tahun 1997

Pasal 59 ayat (2)

tentang Psikotropika 10

11

Undang-Undang No. 22 tahun

Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 82

1997 tentang Nar kotika

ayat (1), (2), dan (3)

Undang-Undang No. 31 tahun

Pasal 2 ayat (2)

1999 tentang Pembrantasan Korupsi 12

Undang-Undang No. 26 tahun

Pasal 36, 37, 41, 42 ayat (3)

2000 tentang Pengadilan HA M 13

Pasal 6, 8, 9, 10, 14, 15, dan 16.

Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris me

Sumber: Supriyadi Widodo Eddyono, S.H. & Wahyu Wagiman, S.H. (2008). Semua legislasi yang tercantum di atas berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, kecuali Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang berlaku hanya bagi personil militer. Dari legislasi yang ada, penulis membuat dua

 

36   

pengelompokan kejahatan, yaitu kejahatan vertikal dan kejahatan horizontal. Kejahatan vertikal merupakan perbuatan jahat yang bersifat melaw an otoritas, dalam hal ini adalah negara. Sedangkan kejahatan horizontal adalah perbuatan jahat yang dilakukan oleh sesama masyarakat. Berikut ini merupakan ilustrasi pengkategorian kejahatan vertikal dan horizontal: Kejahatan Vertikal

Kejahatan Horizontal

MASYARAKAT

MASYARAKAT

OTORITAS

MASYARAKAT

Gambar 2.2. Kejahatan Vertikal dan Horizontal.

Kategori kejahatan vertikal yang tercantum dalam undang-undang antara lain: 1. Kejahatan Terhadap Keamanan Negara: KUHP Pasal 104, Pasal 111 ayat 2, Pasal 124, Pasal 129. 2. Kejahatan-Kejahatan Terhadap Negara Sahabat dan Terhadap Kepala Negara Sahabat Serta Wakilnya: KUHP Pasal 140 ayat 3. 3. Kejahatan Senjata Api: Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Pasal 1 ayat 1. 4. Kegiatan

Subversi:

Undang- Undang

No.

11/PNPS/1963

Tentang

Pemberantasan Kegiatan Subversi. Undang- Undang ini sudah dicabut pada tahun 1999 dengan Undang- Undang No. 26 tahun 1999 Tentang

 

37   

Pencabutan

Undang-Undang

Nomor

11/PNPS/1963

tentang

Pemberantasan Kegiatan Subversi. 5. Ketentuan Pokok Tenaga Atom: Undang- Undang No. 31/PNPS/1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom Pasal 23 6. Kejahatan Korupsi: Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi Pasal 2 ayat 2. 7. Tindak Pidana Teroris me: Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris me Pasal 6, 8, 9, 10, 14, 15, dan 16. Perpu ini sudah menjadi Undang- Undang pada tahun 2003 melalui Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindan Pidana Terorisme, Menjadi Undang- Undang. Kategori kejahatan horizontal yang tercantum dalam undang-undang antara lain: 1. Kejahatan Terhadap Nyaw a: KUHP Pasal 340. 2. Pencurian: KUHP Pasal 365 ayat 4. 3. Kejahatan Pelayaran: KUHP Pasal 444. 4. Pemerasan dan Pengancaman: KUHP Pasal 368 ayat 2. 5. Ketentuan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana- Prasarana Penerbangan: KUHP Pasal 479k ayat 2, Pasal 479o ayat 2. Perubahan dan penambahan legislasi ini ke dalam KUHP dinyatakan melalui UndangUndang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP bertalian dengan Per luasan Berlakunya

 

38   

Ketentuan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana- Prasarana Penerbangan. 6. Kejahatan Narkoba: a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Ps ikotropika: Pasal 59 ayat 2. b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika: Pasal 80 ayat 1, 2, dan 3; Pasal 82 ayat 1, 2, dan 3. Pada tahun 2009 kedua undang-undang tersebut diganti menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada

undang-undang

ini

terdapat

10

pasal

yang

mencantumkan ancaman hukuman mati yaitu Pasal 113 ayat 2, Pasal 114 ayat 2, Pasal 116 ayat 2, Pasal 118 ayat 2, Pasal 119 ayat 2, Pasal 121 ayat 2, Pasal 126 ayat 2, Pasal 132 ayat 3, Pasal 133 ayat 1, dan Pasal 144 ayat 2. 7. Tidak Pidana Ekonomi: a. Penetapan Pr esiden Nomor 5 tahun 1959 tentang Wew enang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan: Pasal 2. b. Perpu Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi: Pasal 1 ayat 2. 8. Kejahatan Hak Asasi Manusia: Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41, Pasal 42 ayat 3.

 

39   

Penegakan hukum yang bersifat adil terjadi ketika ada kesetaraan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya (Kant dalam Ladd, 1999). Dalam kejahatan vertikal terdapat ketidaksetaraan antara pihak satu dengan pihak yang lain yakni otoritas

dengan masyarakat. Sedangkan kejahatan horizontal

memiliki titik

kesetaraan satu pihak dengan pihak yang lain yaitu masyarakat dengan masyarakat. Pada penelitian ini, penulis hanya mengkaji mengenai kejahatan hor izontal. Dalam kejahatan hor izontal, penulis mengeluarkan dua kategori kejahatan yang dianggap lebih tepat dilakukan penelitian secara khusus karena cakupan tindak kejahatan tersebut sangat luas. Dua kategori kejahatan itu adalah tindak pidana ekonomi dan kejahatan hak asasi manusia. Atas dasar itu, jenis kejahatan yang paling tepat sebagai bahan kajian dalam penelitian ini antara lain kejahatan terhadap nyaw a, pencurian, kejahatan pelayaran, pemerasan dan pengancaman, ketentuan penerbangan dan

kejahatan terhadap sarana-prasarana penerbangan, dan

kejahatan narkotika. Adanya ancaman hukuman mati terhadap kejahatan- kejahatan tertentu pada dasarnya merupakan peraturan yang diturunkan oleh Kolonial Belanda. Tujuan diberlakukannya hukuman mati hingga saat ini adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran ( Husein, 2003). Hingga saat ini A mnesty International yang juga merupakan organisasi perlindungan hak asasi manusia terbesar di dunia mengkategorikan Indonesia sebagai negara retentionist (Amnesty International, 2011). Negara retentionist merupakan negara yang masih memberlakukan hukuman mati baik secara hukum maupun praktik. Pengkategorian tersebut dilakukan berdasarkan hasil pantauan

 

40   

eksekusi mati yang pernah dilakukan oleh Indonesia selama sepuluh tahun terakhir terhitung dari tahun 2000. Selama tahun 1998 hingga akhir 2008, jumlah terpidana mati yang telah dieksekusi sebanyak 21 orang (Imparsial, 2009). Berdasarkan data tersebut dijelaskan bahw a tiga besar kasus yang melatari eksekusi mati adalah pembunuhan (13 kasus), narkotika (5 kasus), dan terorisme (3 kasus). Penentuan vonis dan hukuman mati di Indonesia dilakukan oleh hakim. Hal ini menunjukkan bahw a hidup atau mati seorang terdakw a berada di tangan seorang hakim. Hakim memiliki tanggungjaw ab yang sangat besar dalam proses persidangan dan proses hukum. Dengan tugas yang sedemikian rupa, tidak mungkin sembarang orang bisa menjadi pemangku otoritas tertinggi di setiap persidangan. Atas dasar itu, apa sajakah syarat untuk menjadi seorang hakim? Berdasarkan Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 14 ayat 1, syarat untuk menjadi hakim adalah 1. Warga Negara Indonesia. 2. Bertakw a kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Setia kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Sarjana Hukum. 5. Lulus pendidikan hakim. 6. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kew ajiban.

 

41   

7. Berw ibaw a, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. 8. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun. 9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Seorang calon hakim w ajib menempuh jenjang pendidikan sarjana terlebih dahulu, selanjutnya menyelesaikan pendidikan hakim yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Pendidikan hakim bukan dalam bentuk sekolah, melainkan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang diselenggarakan oleh internal organisasi masing- masing (Rachmadsyah, 2010). Dari semua itu, syarat pendidikan minimal yang w ajib dimiliki oleh seorang hakim adalah sarjana hukum.

2.6. Metode Eksekusi Hukum an Mati

Menurut Syd Golston (2009), ada beberapa metode eksekusi yang paling sering digunakan dalam praktik hukuman mati adalah a. Rajam (stoning) yaitu eksekusi hukuman mati yang dilakukan oleh massa dengan melempar batu ke pelaku kejahatan. b. Penggal kepala (beheading) yaitu eksekusi hukuman mati yang dilakukan dengan memotong kepala pelaku kejahatan. c. Tembak (shooting) yaitu eksekusi hukuman mati dengan menggunakan senjata api dan ditembakan ke arah jantung pelaku kejahatan.

 

42   

d. Gantung (hanging) yaitu eksekusi hukuman mati yang dilakukan dengan menggantung pelaku kejahatan di tiang gantungan. e. Suntik (lethal injection) yaitu eksekusi hukuman mati yang dilakukan dengan menyuntikan obat yang dapat membunuh kepada pelaku kejahatan. f. Sengatan listrik (electrocution) yaitu eksekusi hukuman mati yang dilakukan dengan meminta pelaku kejahatan duduk di atas kursi kemudian dialiri listrik yang bertegangan tinggi. Metode eksekusi yang dilakukan di Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer yaitu ditembak sampai mati.

2.7. Pro dan Kontra terhadap Hukum an Mati   Hukuman

mati

merupakan salah satu jenis

hukuman yang paling

kontroversial dan selalu mendapat sorotan dari berbagai kalangan di seluruh dunia (Husein, 2003). Menurut Golston (2009) argumen masyarakat Amerika Serikat yang mendukung keberadaan praktik hukuman mati adalah a. Retribution: Hukuman mati memegang peran penting dalam konsep ganti rugi. Pihak yang sudah merugikan orang lain harus mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Konsep ini juga bertujuan untuk mencegah adanya pembalasan dendam secara pribadi sehingga hal yang berurusan dengan kemarahan dan kehilangan dapat dikendalikan melalui hukum.

 

43   

b. Detterence: Pelaksanaan hukuman mati dipertahankan dengan alasan dapat mencegah kejahatan. Dasar pemikiran tersebut terletak pada asumsi bahw a semua manusia takut mati, oleh karena itu keberadaan hukuman mati dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan dan menghindari hukuman mati (Marzilli, 2008). c. Protection of society from repeat killers: pelaksanaan hukuman mati bertujuan untuk melindungi masyarakat luas dari adanya ancaman yang berbahaya seperti pembunuh berantai. d. Cost: Biaya yang dikeluarkan untuk membiaya para penjahat seumur hidup lebih baik dihabiskan untuk perlindungan dan pendidikan. Berikut adalah argumen masyarakat Amerika Serikat yang menolak keberadaan praktik hukuman mati: a. Brutalization: pelaksanaan hukuman mati telah

meningkatkan kekerasan di

kalangan masyarakat. b. Execution of innocent people: juri dan hakim yang salah membuat keputusan dapat menyebabkan kematian seseorang yang tidak bersalah. c. Inconsistency of the death sentence: juri dan hakim yang tidak konsisten dala m menetapkan vonis dan hukuman. Beberapa narapidana yang dieksekusi mati melakukan kejahatan yang kurang mengerikan dibandingkan mereka yang masih hidup. d. Execution for juvenile, retardation, and mental illness: Remaja tidak memiliki penilaian seperti orang dew asa dan kontrol, sehingga perlu pemberian ampun

 

44   

terhadap mereka yang melakukan kejahatan. Pelaku kejahatan yang mengalami keterbelakangan mental atau gangguan jiw a tidak pantas diberi hukuman mati. e. Cruel and unusual punishment: hukuman mati merupakan hukuman yang keja m dan eksekusi merupakan suatu penyiksaan publik. Penjelasan tersebut merupakan gambaran argumen tentang hukuman mati di kalangan international. Bagaimana dengan situasi di Indonesia? Tidak dapat dipungkiri masih ada pihak yang mendukung dan menolak keberadaan hukuman mati di Indonesia. Berikut adalah beberapa argumen yang mendukung keberadaan praktik hukuman mati di Indonesia: a. Presiden

Susilo

Bambang

Yudhoyono

dalam

debat

Capres/Caw apres

menyatakan hukuman mati kepada pengedar narkoba, koruptor, dan pelanggar berat hak asasi manusia merupakan keadilan yang harus ditegakkan dan memberikan efek jera bagi para pelakunya ( Imparsial, 2004). b. Pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang dapat digunakan pada setiap masa revolusioner (Hazew inkel-Suringa, dalam Husein, 2003). c. Hukuman mati dilakukan untuk mencegah perbuatan pidana yang kejam terulangi lagi dan pidana sebaiknya dijatuhkan untuk tindak pidana yang jelas-jelas membahayakan masyarakat (Eddyono & Wagiman, 2008). d. Sebagai suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dar i bencana dan bahaya atau pun ancaman kejahatan besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum, dala m

 

45   

pergaulan manusia ber masyarakat dan beragama ( Hartaw i A. M, dalam Husein, 2003). e. Untuk mengontrol kejahatan masih diperlukan ancaman keras seperti hukuman mati, khususnya terhadap kejahatan yang bengis (Bambang Poernomo, dala m Hendar man Supandji, 2008). Pada sisi lain, para penentang hukuman mati juga memberikan argumen terkait dengan keberadaan praktik hukuman mati di Indonesia. Berikut adalah argumen penolakan terhadap keberadaan praktik hukuman mati di Indonesia: a. Hukuman mati telah melanggar hak asasi manusia yang paling penting, yakni hak untuk hidup (right to life). Hak fundamental (non-derogable rights) ini merupakan jenis hak yang tidak bisa dilanggar, dikurangi, atau dibatasi dalam keadaan apa pun, baik itu dalam keadaan darurat, perang, termasuk bila seseorang menjadi narapidana (Kontras, 2007) b. Hukuman mati memiliki turunan pelanggaran HAM serius lainnya, yaitu pelanggaran dalam bentuk tindak penyiksaan (psikologis), kejam dan tidak manusiaw i. Hal ini bisa terjadi karena umumya rentang antara vonis hukuman mati dengan eksekusi berlangsung cukup lama (Kontras, 2007). c. Praktek hukuman mati di Indonesia selama ini masih bias kelas dan diskriminasi. Hukuman mati tidak pernah menjangkau pelaku dari kelompok elit yang tindak kejahatannya bisa dikategorikan sebagai kejahatan serius atau luar biasa. Contohnya para koruptor, pelaku pelanggaran berat HAM (Kontras, 2007). d. Berdasarkan Supandji (2008), beberapa argumen yang menentang keberadaan hukuman mati adalah mencabut nyaw a seseorang merupakan hak Tuhan bukan

 

46   

hak negara/pemerintah, hukuman mati melanggar hak dasar manusia untuk hidup dan merupakan tindakan yang tidak manusiaw i, hukuman mati yang dijatuhkan tidak dapat memperbaiki kesalahan atau kekeliruan hakim yang hanyalah manusia biasa, tidak ada bukti ilmiah yang menjelaskan bahw a pemberlakuan hukuman mati dapat mencegah tingkat kejahatan. e. Negara

yang

memberlakukan

hukuman

mati

hanya

memperlihatkan

ketidakmampuannya, kelemahannya untuk memberantas kejahatan. Jika negara masih dapat mencapai tujuannya dengan melaksanakan penerapan pidana yang lain, maka negara ber kew ajiban menghapus hukuman mati. Selain itu, hal yang harus diperhatikan adalah jika terjadi kekeliruan atas vonis hakim, dan pidana mati telah dilaksanakan, maka kekeliruan itu tidak dapat diperbaiki lagi ( Roeslan Saleh, dalam Hendar man Supandji, 2008).

2.8. Agam a dan Hukum an Mati

Di Indonesia terdapat enam agama utama yaitu Islam, Kr isten Protestan, Katolik, Buddha, Hindu dan Kong Hu Chu. Agama-agama di Indonesia pada umumnya memiliki posisi unik tentang hukuman mati sebagai sanksi. Berikut merupakan pernyataan agama-agama di Indonesia ter kait dengan praktik hukuman mati:

 

47   

2.8.1. Agam a Islam

Merujuk pada Al-Qur’an, Surah ke-5 Al- Ma’idah ayat 45, “Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahw a nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan hak qisasnya, maka itu ( menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”. Dalam ayat di atas Qisas bermakna memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku pidana sebagaimana ia melakukannya terhadap korban. Menurut Rachman (2008), dasar berlakunya qisas ini adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah yakni kedua dari AlQuran, ayat 178 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diw ajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan w anita. Maka barangsiapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah yang diberi

 

48   

maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula”. Pada dasarnya dalam ajaran Islam pelaksanaan hukuman mati merupakan suatu bentuk retribusi. Kendati demikian, masih ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan suatu perkara yakni pemaafan atau kerukunan. Artinya asas rekonsiliasi lebih dimuliakan ketimbang retribusi.

2.8.2. Agam a Kristen Protestan

Hukum Perjanjian Lama memerintahkan hukuman

mati untuk

berbagai perbuatan pembunuhan (Alkitab Keluaran 21:12), penculikan (Alkitab Keluaran 21:16), hubungan seks dengan binatang (Alkitab Keluaran 22:19), perzinahan (Alkitab Imamat 20:10), homoseksualitas (Alkitab Imamat 20:13), menjadi nabi palsu (Alkitab Ulangan 13:5), dan pemer kosaan (Alkitab Ulang 22:25). Ada sebuah kisah menar ik yang dijelaskan dalam Perjanjian Baru. Ketika orang-orang Far isi membaw a kepada Yesus seorang wanita yang tertangkap basah sedang berzina dan bertanya kepadaNya apakah wanita itu perlu dirajam, Yesus menjaw ab “Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu” (Alkitab Yohanes 8:7). Dalam

sebuah

forum

komunitas

blogger

Kristen

(2009,

www.sabdaspace.org) dijelaskan bahw a ungkapan Yesus (Alkitab Yohanes 8:7) tidak dapat diartikan sebagai penolakan Yesus terhadap hukuman mati

 

49   

dalam segala hal, karena dalam bagian ini, Yesus hanya ber maksud untuk mengungkapkan kemunafikan orang-orang Farisi. Tindak Yesus tersebut merupakan tanggapan terhadap rencana orang Farisi yang ingin menjebak Yesus untuk melanggar Hukum Perjanjian Lama. Dukungan terhadap hukuman mati juga dicantumkan dalam Alkitab Kejadian 9:6 yang berbunyi “siapa yang menumpahkan darah manusia, oleh manusia darahnya akan dicurahkan, karena dalam gambar Allah menciptakan manusia”. Dari penjelasan tersebut ter lihat bahw a sesungguhnya agama Kristen Protestan memberlakukan hukuman mati. Kendati demikian, hukuman tersebut tidak dapat ditegakkan secara serta-merta untuk menghakimi perbuatan orang lain.

2.8.3. Agam a Katolik

Ayat-ayat Alkitab yang tercantum dalam perspektif agama Kristen Protestan juga berlaku bagi agama Katolik yakni Keluaran 21:12, Keluaran 21:16, Keluaran 22:19, Imamat 20:13, Ulangan 13:5, Ulang 22:4, Yohanes 8:7, Kejadian 9:6). Dalam ajaran Katolik, menurut Romo William P. Saunders (2001), hukuman seharusnya digunakan untuk

mencegah terjadinya

kejahatan di masa mendatang, artinya suatu hukuman ditegakan untuk kepentingan orang banyak. Pada prinsipnya Gereja Katolik menjunjung tinggi hak negara untuk melaksanakan hukuman mati atas penjahat-penjahat tertentu, namun selagi masih ada cara yang tidak berdarah untuk

 

50   

penghukuman tersebut, maka yang berw enang harus merealisasikan cara tersebut (Romo William P. Saunders, 2011). Agama Katolik juga menghendaki diberlakukannya hukuman mati sebagai alat pembuat jera pelaku kejahatan (deterrence effect). Meski begitu, jika ada solusi yang lebih baik tanpa harus mengorbankan nyaw a seseorang maka solusi tersebut harus dijalankan.

2.8.4. Agam a Buddha

Pancasila Buddhis 2 merupakan pedoman dasar bagi pemeluk agama Buddha. Membunuh merupakan hal yang paling dilarang dalam ajaran Buddha. Larangan membunuh terlihat pada pernyataan sila pertama Pancasila Buddhis yang berbunyi, “Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup”. Pada dasarnya ajaran Buddha tidak secara eksplisit membahas tetang keberadaan praktik hukuman mati. Namun, penjelasan tentang hukuman dalam agama Buddha sudah dicantumkan pada Kitab Suci Dhammapada Sutta Pitaka Khuddaka Nikaya, Danda Vagga (bab X) ayat 1 dan 2 yang berbunyi: Bait 129: “Semua orang takut akan hukuman; semua orang takut akan kematian. Setelah membandingkan orang lain dengan diri sendir i, hendaknya

seseorang

tidak

membunuh

atau

mengakibatkan

pembunuhan”.                                                                             2

 Pancasila Buddhis merupakan lima aturan yang diberlakukan untuk seluruh umat Buddha. 

 

51   

Bait 130: “Semua orang takut akan hukuman; semua orang mencintai kehidupan. Setelah membandingkan orang lain dengan diri sendir i, hendaknya

seseorang

tidak

membunuh

atau

mengakibatkan

pembunuhan”. Dari

penjelasan

sesungguhnya

ajaran

ayat

tersebut

Buddha

tidak

dapat

disimpulkan

menyarankan

adanya

bahw a praktik

pembunuhan.

2.8.5. Agam a Hindu

Hukuman mati dianggap perlu diberlakukan bagi siapa saja yang membakar rumah, meracuni sesama manusia, menenung sesama manusia, mengamuk, memfitnah raja dan merusak kehor matan w anita (Kitab Kutara Manaw a Pasal 11, dalam artikel Majalah Gumi Bali Sarad, 2008). Selain itu, penjelasan tentang pihak yang patut dihukum mati juga tercantum dalam kitab Manaw a Dharma Sastra bab VIII 350-379 (Gelgel, dalam Majalah Gumi Bali,

2008).

Menurut

Gelgel

(2008), hukuman

mati sesungguhnya

dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi masyarakat luas, agar kejadian itu tidak terulang kembali. Dengan demikian, dalam ajaran Hindu sesungguhnya

menghendaki pemberlakuan hukuman mati bagi mereka

yang pantas menerima hukuman tersebut.

 

52   

2.8.6. Agam a Kong Hu Chu

Agama Kong Hu Chu sepenuhnya tidak mendukung maupun menolak praktik hukuman mati (Sugiaman, 2009). Menurut Sugiaman, ada tiga syarat yang dipenuhi sebelum hukuman mati dilakukan. Pertama, berdasarkan ayat Meng Zi IIB. 8, pembuatan keputusan hukuman mati hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki w ew enang. Dalam konteks hukum, orang tersebut adalah hakim. Kedua, berdasarkan Sabda Suci IV.10, hukuman mati boleh saja dijatuhkan apabila kejahatan yang dilakukan setimpal dan layak untuk dijatuhi hukuman mati. Ketiga, berdasarkan Sabda Suci IV.10 juga, hukuman mati diharapkan bisa memberikan efek jera dan mencegah orang untuk berbuat kejahatan yang sama. Tiga syarat yang disampaikan tidak dapat diartikan secara “mentah” bahw a agama Kong Hu Chu mendukung praktik hukuman mati. Dalam Sabda Suci I. 5, Nabi Kong Zi bersabda, “Mengatur negeri yang mempunyai seribu kereta perang haruslah hormat kepada tugas dan dapat dipercaya, hemat dalam anggaran belanja dan mencintai sesama manusia serta dalam memerintah rakyat hendaknya disesuaikan dengan waktunya” (Sugiaman, 2009). Sugiaman menambahkan, agama Kong Hu Chu tidak berada pada posisi menerima atau menolak hukuman mati, namun pelaksanaan hukuman tersebut haruslah disesuaikan dengan kebutuhan dan w aktunya. 

 

53   

2.9. Mahasiswa Fakultas Hukum

Mahasisw a fakultas hukum adalah masyarakat terdidik yang memenuhi prasyarat akademis untuk berprofesi sebagai hakim. Untuk menjalani profesi tersebut, seseorang harus melangkahkan kakinya pertama kali ke perguruan tinggi yang mengadakan program studi ilmu hukum dan mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H). Artinya, gelar kesarjanaan merupakan fondasi keilmuan bagi seorang hakim. Pada penelitian ini, mahasisw a diberlakukan sebagai mock judges yang artinya seolah-olah hakim. Sehingga mahasisw a yang dilibatkan dalam penelitian harus memenuhi persyaratan tertentu. Mahasisw a yang terlibat merupakan mereka yang sudah atau sedang mengambil mata kuliah yang berhubungan dengan kejahatan atau hukuman mati pada perguruan tinggi berafiliasi agama. Yang dimaksud dengan perguruan tinggi berafiliasi agama adalah perguruan tinggi yang secara eksplisit mencantumkan agama di bagian namanya3. Fieldman, Parker, dan Hunsberger (dalam Junkin, 2001), berpendapat bahw a kuatnya penetapan pilihan agama seseorang banyak terjadi pada masa perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan pada masa perguruan tinggi mahasisw a memiliki pemikiran yang lebih kritis dalam menyikapi isu-isu keagamaan. Pernyataan ini diperkuat oleh Lee (2010) yang menjelaskan bahw a ketika seseorang memasuki tahap dew asa awal, ia akan lebih memahami makna keagamaan yang dipelajarinya ketimbang masa remaja. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahw a mahasisw a lebih                                                                             3

 Contoh: Universitas Kris ten Indonesia. Pencantumkan kata Kris ten sebagai tanda bahwa pe rguruan  tinggi te rsebut berafiliasi agama Kristen.  

 

54   

memahami makna keagamaan yang dipelajarinya pada perguruan tinggi berafiliasi agama. Selain itu, dapat diasumsikan bahw a perguruan tinggi yang berafiliasi agama memasukkan nilai-nilai keagamaan ke dalam kurikulum pendidikan, mereka termasuk kurikulum pendidikan hukum. Untuk mendapatkan gambaran mengenai mata kuliah yang disajikan kepada mahasisw a terkait dengan kejahatan atau hukuman mati, penulis menelusuri tiga 4 perguruan tinggi berafiliasi agama yakni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Kristen Indonesia, dan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Daftar mata kuliah yang penulis sajikan merupakan hasil w awancara dengan pihak yang berw enang pada perguruan tinggi tersebut. Berikut merupakan daftar mata kuliah yang ber kaitan dengan kejahatan atau hukuman mati:

Tabel 2.2. Daftar Mata Kuliah yang Berkaitan dengan Kejahatan atau Hukum an Mati Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta 5 Hukum Pidana

Universitas Katolik Universitas 6 Indonesia Atma Jaya Indonesia 7 Hukum Pidana Hukum Pidana

Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana

Hukum Pidana Islam

Hukum Penitensier

Hukum Penitensier

                                                                            4

 Di Indonesia te rdapat 6 agama utama yakni Islam, Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, dan  Kong Hu Chu, namun tidak semua perguruan tinggi be rafiliasi agama memiliki fakultas hukum atau  jurusan ilmu hukum.   5  Daftar mata kuliah dan penje lasan diperoleh da ri wawanca ra dengan Abu Tamrin,S.H.,M.H selaku  Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.   6  Daftar mata kuliah dan penje lasan diperoleh da ri wawanca ra dengan Siradj Okta,S.H.,LLM(kepala)  selaku Dosen FH UNIKA Indonesia A tma Jaya.  7  Daftar mata kuliah dan penje lasan diperoleh da ri wawanca ra dengan Richard J. Sahulata,S.H.,M.H  selaku Kepala Bagian Hukum Pidana FH UKI (Ke tua Program Studi Penanggulangan Kejahatan).  

 

Kristen

55   

Hukum & Manusia

Hak

Asasi

Kekuasaan Kehakiman

Krimonologi

Kriminologi

Tindak Pidana Tertentu

Tindak Pidana dalam KUHP Kemahiran Beracara Pidana

Sumber: Hasil wawancara Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing mata kuliah: a. Hukum Pidana Hukum Pidana merupakan mata kuliah yang membedah segala aspek yang berhubungan dengan hukum pidana yang ada di Indonesia. Aspek-aspek tersebut meliputi jenis tindak pidana, jenis-jenis delik, sanksi, kejahatan dan pelanggaran, hingga sistematika KUHP dan RUU KUHP. Kata pidana merupakan terjemahan dari kata Strafrecht yang merupakan kata dalam bahasa Belanda. Pada dasarnya hukum pidana mencakup segala aturan hukum yang mengandung keharusan dan tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar, maka kepada pelanggar akan dijatuhi hukuman dalam bentuk penderitaan fisik. Salah satu hukuman bentuk hukuman tersebut adalah hukuman mati. b. Hukum Acara Pidana Mata kuliah ini berisikan materi tentang proses dan prosedur penegakan hukum mulai dari adanya perkara, penyidikan, penyelidikan, penangkapan, penuntutan, pengadilan, penjatuhan hukuman, hingga pelaksanaan hukuman. Pada mata kuliah ini mahasisw a juga mempelajari pihak-pihak yang berperan dalam setiap langkah penegakan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, saksi, pelaku dan seterusnya.

 

56   

c. Kriminologi Mata kuliah ini mengkaji sebab musabab seseorang melakukan kejahatan, proses terjadinya kejahatan, dan perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. d. Hukum Penitensier Pada mata kuliah ini mahasisw a mempelajar i konsep dan jenis-jenis pemidanaan (sanksi atau hukuman) dalam konteks hukum pidana secara konkrit. e. Hukum Pidana Islam Mata kuliah ini membahas aspek hukum pidana dalam agama Islam. Pada mata kuliah ini, mahasisw a dapat mempelajari tentang pengertian hukum pidana Islam, sumber-sumber aturan pidana Islam, delik hukum pidana Islam, hukuman dan sebab-sebab dihapusnya suatu hukuman. f. Hukum dan Hak Asasi Manusia Mata kuliah ini membedah sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dibidang hak asasi manusia, hak asasi manusia dalam UUD 1945, teori dan praktik hak asasi manusia ditinjau dari perspektif hukum, dan hak asasi manusia dalam perspektif hukum islam. Kaitannya dengan hukuman mati, hak asasi manusia sering kali digunakan sebagai senjata untuk menolak pelaksanaan hukuman mati. Penghilangan nyaw a secara hukum dianggap telah merampas hak hidup pelaku kejahatan. Kendati demikian, pihak yang mendukung hukuman mati juga menyuarakan penegakan hak asasi manusia, karena menganggap hukuman mati ditegakan untuk kepentingan orang banyak.

 

57   

g. Kekuasaan Kehakiman Kekuasaan Kehakiman merupakan mata kuliah yang mengkaji tentang asasasas kehakiman dan pelaku kekuasaan kehakiman. Hal ini meliputi hak dan kew ajiban hakim dalam persidangan. h. Tindak Pidana Tertentu Mata kuliah ini berfokus pada tindak pidana dan unsur-unsurnya secara mendalam. i. Tindak Pidana Dalam KUHP Mata kuliah ini membahas tentang unsur-unsur tindak pidana dalam pasalpasal di KUHP. Unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud antara lain: 1. Subjek: Adanya pelaku pidana yang merupakan manusia. 2. Kesalahan: Kesalahan terdiri dari dua macam yaitu dengan niat atau keinginan dan kulpa (kelalaian). 3. Bersifat melaw an hukum: Tindakan yang dilakukan bersifat melanggar undang-undang. 4. Tindakan: Tindakan harus dapat dibuktikan. Tindakan terdiri dari dua macam yaitu tindakan aktif dan pasif. Tindakan aktif adalah tindakan yang dilarang secara hukum, misalnya pembunuhan ( melanggar KUHP Pasal 340). Sedangkan tindakan pasif adalah tidak melakukan tindakan yang diw ajibkan hukum, misalnya bayar pajak. 5. Tempat tindak pidana: adanya lokasi kejadian per kara secara spesif ik. 6. Waktu

kejadian:

w aktu

kejadian

per kara

internasional, misalnya pukul 01.00 WIB.

 

sesuai

dengan

w aktu

58   

7. Keadaan: Adanya catatan keadaan lokasi kejadian, misalnya posisi korban, posisi barang, dan lain-lain. Untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur di atas harus terpenuhi. Apabila ada salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pelaku akan dilepaskan. Sedangkan jika dakw aan terhadap subjek atau pelaku tidak didukung dengan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan, maka akan dibebaskan. j. Kemahiran Beracara Pidana Kemahiran Beracara Pidana merupakan mata kuliah yang berisikan praktik peradilan. Pada mata kuliah ini, mahasisw a mempraktikkan peran-peran dalam persidangan, seperti hakim, jaksa, pengacara, tersangka, dan seterusnya. Dari mata kuliah yang disajikan diyakini dapat memberikan w awasan kepada mahasisw a terkait dengan praktik hukuman mati di Indonesia. Hal ini juga yang membedakan mahasisw a fakultas hukum dengan mahasisw a non hukum ataupun non mahasisw a. Lester (1997, dalam A mbrioso 2005) menjelaskan bahw a orang yang sudah mempelajari ilmu hukum di bangku kuliah lebih memahami implikasi sesungguhnya dari penggunaan hukuman mati. Sehingga, dapat diartikan bahw a penilaian mahasisw a fakultas hukum terkait dengan hukuman mati merupakan hasil pertimbangan yang matang dan berlandaskan keilmuan. Pada perguruan tinggi berafiliasi agama juga terlihat adanya muatan nilainilai keagamaan pada kurikulum pendidikan mereka. Berikut ini merupakan gambaran mata kuliah yang berkaitan dengan keagamaan yang diajarkan kepada mahasisw a pada masing- masing perguruan tinggi:

 

59   

Tabel 2.3 Daftar Mata Kuliah yang Berkaitan dengan Keagam aan UIN Syarif Jakarta

Hidayatullah

Universitas Katolik Universitas Indonesia Atma Jaya Indonesia

Ulumul Qur'an dan Hadis

Agama Katolik

Etika Kristen

Aqidah Akhlak

Pendidikan Agama

Pendidikan Agama

Ushul Fiqih I Ushul Fiqih II

Pengantar Filsafat

Kristen

Fiqih / Praktik Ibadah Sumber: Hasil wawancara Daftar mata kuliah yang diperoleh berasal dari hasil yang sama dengan daftar mata kuliah yang berkaitan dengan hukuman mati. Berikut ini merupakan penjelasan dari masing- masing mata kuliah tersebut: a. Ulumul Qur’an dan Hadis Pada mata kuliah ini, mahasisw a mempelajari tentang ilmu Qur’an dan hadis secara umum. b. Aqidah Akhlak Mata kuliah ini membahas tentang teologi dalam ilmu Islam. c. Usuhl Fiqih I dan II Mata kuliah ini membedah tentang prinsip dasar dalam fiqih. Fiqih merupakan hasil olah pikir dalam hukum islam. d. Fiqih atau Praktik Ibadah Mahasisw a mempelajari tentang tata cara beribadah agama Islam pada mata kuliah ini. e. Agama Katolik Mata kuliah ini mengkaji tentang agama Katolik ter masuk Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.

 

60   

f. Pendidikan Agama ( UNIKA Atma Jaya) Pada mata kuliah ini, mahasisw a mempelajari tentang seluruh agama yang ada di Indonesia, namun tidak secara mendalam. g. Pengantar Filsafat Mata kuliah ini pada dasarnya bukan merupakan mata kuliah keagamaan murni, namun di dalam materinya banyak membahas tentang filsafat-filsafat yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh dalam agama Katolik. h. Etika Kristen Pada mata kuliah ini, mahasisw a mempelajari tentang etika dalam kekristenan yang berhubungan dengan profesi. i. Pendidikan Agama ( UKI) Mata kuliah ini mengkaji tentang agama Kristen.

 

61   

2.10. Kerangka Berpikir

Hukum mati merupakan hukuman yang paling berat di antara seluruh hukuman.

Terjadi berpedaan pendapat terhadap praktik hukuman mati di mata dunia.

Praktik hukuman mati juga menjadi perdebatan di Indonesia.

Hadirnya agama dalam

Latar belakang pendidikan

persidangan dikhawatirkan

merupakan faktor yang

dapat membiaskan keputusan

penting dalam berprofesi.

hakim.

Agama dan pendidikan dapat membentuk sikap yang merupakan dasar pembentukan perilaku seseorang.

Perlu adanya kajian tentang sikap orang-orang yang mempelajari ilmu hukum pada perguruan tinggi berafiliasi agama terkait dengan praktik  

hukuman mati.