BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori 2.1.1 Definisi Pajak Menurut Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Pajak Penghasilan Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia

maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Definisi lain dari yaitu “pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan , dapat dikenakan secara berkala dan berulang- ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak” (Suandy, 2003:38). 10

SKRIPSI

ANALISIS EFISIENSI ADMINISTRASI ...HAJAR HIDAYATI SETYORINI

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 11

Waluyo (2006: 57) menyatakan , ditinjau dari pengelompokkannya , Pajak Penghasilan dikategorikan sebagai Pajak Pusat, tetapi

ditinjau dari sifatnya

dikategorikan sebagai Pajak Subjektif. Dengan pengertian bahwa pajak penghasilan ini berpangkal atau mendasarkan pada subjek pajaknya”.

2.1.2.1. Objek Pajak Penghasilan Waluyo (2006: 66) menyatakan bahwa “objek pajak dapat diartikan sebagai sarana pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terhutang”. Yang termasuk objek pajak penghasilan menurut UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan , pasal 4 ayat 2 (1) mengelompokkan penghasilan dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak menjadi : a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya , kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan , dan penghargaan; c. Laba Usaha d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

SKRIPSI



2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham , sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah , bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan keapad keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajad dan badan keagamaan , badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak- pihak yang bersangkutan; dan 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan; e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang;

SKRIPSI



g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; l. Keuntungan selisih karena kurs mata uang asing; m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; n. Premi asuransi; o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan Pajak; q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan s. Surplus Bank Indonesia

SKRIPSI



2.1.2.2. Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan Final PSAK

46

(2009:07)

tentang

Akuntansi

Pajak

Penghasilan

,

mendefinisikan pajak penghasilan final sebagai : “ Pajak Penghasilan Final adalah pajak penghasilan yang bersifat final yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis pajak penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan , transaksi, atau usaha tertentu”. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Final adalah : a. Pajak dipungut oleh pemungut pajak pada saat penghasilan diterima atau didapatkan. b. Pajak yang dapat dibayar oleh pemungut pajak pada saat penghasilan diterima atau didapatkan. c. Pajak penghasilan final selalu dikenakan pada penghasilan bruto (penjualan) tanpa adanya pengurang atas penghasilan bruto. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final, antara lain: 1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara , dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; 2. Penghasilan berupa hadiah undian;

SKRIPSI



3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; 4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan 5. Penghasilan tertentu lainnya , yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.1.3. Pengalihan Tanah dan atau Bangunan 2.1.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Menurut Nasucha (1994:131) adalah sebagai berikut : Pajak Penghasilan atas penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sesuai dengan prinsip keadilan dalam pembebanan pajak, karena dengan memperoleh dan mempunyai hak atas tanah, seseorang memiliki hak dan kesempatan untuk menggunakan sumber daya tanah. Hal ini menyatakan bahwa dengan tanah maupun bangunan dapat memberikan hasil kepada orang atau badan yang memiliki hak atasnya baik berupa uang, peningkatan nilai, atau berupa kenikmatan pemakaian atas penggunaannya.

SKRIPSI



2.1.3.2 Sejarah Timbulnya Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting utamanya bagi pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan pembiayaan pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit sebagai syarat mutlak agar pembangunan nasional dapat berhasil . Selain itu, pentingnya penerimaan pajak bagi negara dibuktikan dengan adanya peningkatan APBN dari tahun ke tahun. Tanah dari segi ekonomis mempunyai nilai investasi yang menguntungkan sekaligus memberikan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya. Oleh karena itu, sangatlah wajar apabila mereka diwajibkan

memberikan

sebagian

dari

manfaat

yang

diperolehnya tersebut kepada negara melalui pembayaran pajak. Gejala meningkatnya investasi tanah baik pada masa kini maupun di masa yang akan datang tidak selamanya dapat memberikan keuntungan yang lebih baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politis. Hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya terjadinya akumulasi penguasaan dan pemilikan tanah oleh sebagian masyarakat untuk tujuan spekulasi tanah. Menurut Evers (1982:23) spekulasi tanah di pusat-pusat metropolitan Asia telah meningkat sedemikian rupa sehingga harga tanah di kota untuk negara yang sedang berkembang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga tanah di negara-negara maju. Perkembangan ini bila dibiarkan berlarut-larut akan berdampak negatif terhadap

SKRIPSI



pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diperlukan pencegahan terjadinya spekulasi tanah melalui instrument berupa Pajak Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Dengan dasar inilah maka pemerintah mengeluarkan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1996 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2008.

2.1.3.3 Objek Pajak Pengalihan Tanah dan atau Bangunan Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1996 jo Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2008

dan peraturan terkait objek pajak atas

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan dengan cara: a. Penjualan, tukar- menukar termasuk ruilslag, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bukan pemerintah. b. Penjualan, tukar-menukar termasuk ruilslag, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakatioleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Dalam pengalihan hak dengan cara lain termasuk Pengalihan Hak sehubungan dengan : 1. Warisan 2. Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi

SKRIPSI



3. Sale and Lease Back 4. Penyetoran Modal Saham dalam bentuk tanah dan/atau bangunan 5. Pengalihan hak sehubungan dengan bangun guna serah 6. Penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha 7. Pembubaran Badan Hukum 8. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang kuat c. Penjualan, tukar – menukar termasuk ruilslag, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus , yaitu pembebasan tanah oleh pemerintah untuk proyek –proyek jalan umum, saluran pembuangan air, waduk, bendungan

dan bangunan pengairan

lainnya, saluran irigasi, pelabuhan laut, bandar udara, fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan bencana lainnya dan fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

2.1.3.4 Pengalihan Objek Pajak Yang Tidak Terutang Pajak Penghasilan Pengalihan objek pajak yang tidak terutang atau dikecualikan pengenaan pajak Penghasilan menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 tahun 1996 jo. Peraturan Pemerintah (PP) No.71 tahun 2008 adalah : 1. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh hak Wajib Pajak Orang Pribadi kepada: a. Pihak bukan pemerintah; dan/atau

SKRIPSI



b.

Pihak pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum tidak memerlukan persyaratan khusus misalnya untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, atau kantor pemerintah.

Dengan ketentuan: a. Jumlah brutonya kurang dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); b. Bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah; dan c. Penghasilan lainnya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi : a. Kepada pemerintah, dan b. Dengan pembayaran ganti rugi, dan c. Yang akan digunakan untuk kepentingan umum,dan d. Yang memerlukan persyaratan khusus, yaitu jalan umum, saluran pembuanganair, waduk, bendungan, saluran irigasi, pelabuhan laut, bandar udara, dan fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan banjir, lahar, dan bencana lainnya, serta fasilitas TNI. Lokasi pembangunan sarana kepentingan umum tersebut memerlukan persyaratan khusus misalnya untuk pelabuhan laut diperlukan tanah tertentu untuk memenuhi persyaratan sebagai pelabuhan seperti kedalaman laut, arus laut, pendangkalan dan sebagainya.

SKRIPSI



3. Pengalihan tanah dan/atau bangunan oleh Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan cara: a. Hibah b. Wakaf Dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Diberikan kepada orang pribadi yaitu keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat. 2. Diberikan kepada badan yaitu : a) Badan kegamaan atau b) Badan pendidikan atau c) Badan sosial atau d) Pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Dengan syarat: 1. Tidak ada hubungan dengan usaha,atau 2. Tidak ada hubungan dengan pekerjaan,atau 3. Tidak ada hubungan dengan kepemilikan,atau 4. Tidak ada hubungan dengan pengusaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 4. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan penerimaan warisan

SKRIPSI



5. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan setoran pengganti saham atau pengganti penyertaan modal kepada Wajib Pajak Badan kecuali bentuk usaha tetap. 6. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara Bangun Guna Serah (Built Operate Transfer) apabila pemegang hak atas tanah adalah badan pemerintah. 7.

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha tidak terutang pajak penghasilan, sepanjang memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008.

8.

Tanah dan/atau bangunan milik pemerintah. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan milik pemerintah pusat/daerah dengan cara lelang tidak dikenakan pajak penghasilan.

2.1.3.5 Subjek Pajak Subjek pajak menurut Peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 1996 jo Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2008 adalah: 1. Orang pribadi atau Badan, dalam hal: a. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut kepada pihak selain pemerintah. b. Pengalihan tersebut tidak dengan cara pelelangan.

SKRIPSI



2. Pemungut Pajak, yaitu : a. Bendaharawan b. Pejabat yang melakukan pembayaran c. Pejabat yang menyetujui tukar-menukar d. Pejabat Lelang (Kepala Kantor Lelang Negara) Dalam hal : a. Pengalihan kepada pemerintah yang tidak memerlukan persyaratan khusus b. Pengalihan dengan cara pelelangan melalui Kantor Lelang Negara.

2.1.3.6 Tarif Pajak Penghasilan Tarif pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 1996 jo Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2008 adalah: 1. Tarif Pajak yang bersifat Final Tarif pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bagunan bersifat final adalah : a. Sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto pengalihan. Tarif ini dikenakan kepada: 1) Orang pribadi 2) Yayasan atau organisasi sejenis 3) Wajib Pajak Badan yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila melakukan

SKRIPSI



pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam kegiatan usaha pokok maupun bukan usaha pokok. b. Sebesar 1% (dua persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan. Tarif ini dikenakan kepada: 1) Pengalihan hak atas rumah sederhana 2) Pengalihan hak atas rumah sangat sederhana, dan 3) Pengalihan hak atas rumah susun sederhana.

2.1.3.7 Ketentuan Umum Beberapa ketentuan umum menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 1996 jo Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2008 dan peraturan terkait adalah: 1. Pajak penghasilan yang bersifat final berarti pajak penghasilan tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Tahunan. 2. Wajib pajak badan usaha yang pokoknya melakukan transaksi penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (Wajib Pajak Badan Real Estate) adalah Wajib pajak badan yang melakukan transaksi penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai barang dagangan, termasuk : a. Pengembang kawasan perumahan b. Pengembang kawasan pertokoan c. Pengembang kawasan industri d. Pengembang kondominium

SKRIPSI



e. Pengembang apartemen f. Pengembang rumah susun g. Pengembang kawasan gedung pertokoan 3. Rumah susun sederhana adalah rumah tidak susun dengan luas lantai bangunan tidak lebih dari 36 m2, yang dibangun di atas tanah kavling tidak lebih dari 54m2, sepanjang nilai penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut tidak lebih dari Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta). 4. Rumah susun sederhana adalah rumah dengan luas lantai bangunan tidak lebih dari 36 m2, di dalam suatu rumah susun; sepanjang nilai penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut tidak lebih dari Rp 30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah). 5. Rumah sederhana adalah rumah tidak susun dengan luas lantai bangunan tidak lebih dari 70m2, yang dibangun di atas tanah dengan luas kavling lebih dari 54 m2, sampai dengan 200m2, sepanjang nilai penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut tidak lebih dari Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta). 6. Pejabat yang berwenang menandatangani akta, keputusan perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang adalah : a. Notaris b. Pejabat Pembuat Akta Tanah c. Camat d. Pejabat Lelang

SKRIPSI



e. Atau Pejabat lain yang diberi wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Anggota keluarga sederhana dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah orang tua dan anak kandung. 8. Angsuran pembelian tanah dan/atau bangunan termasuk uang muka, bunga, pungutan, dan pembayaran tambahan lainnya yang dipenuhi oleh pembeli, sehubungan dengan penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. 9. Bangunan Guna Serah (Built Operate and Transfer) adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian bangunan serah (BOT), dan pengalihan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa guna serah berakhir. 10. Penggabungan adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang bergabung. 11. Peleburan adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan yang bergabung. 12. Pemekaran usaha adalah pemisahan satu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan

SKRIPSI



mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha yang baru tersebut tanpa melakukan likuidasi badan usaha yang lama. 13. Nilai pengalihan hak adalah nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan hak dengan nilai jual objek pajak tanah dan/atau untuk bangunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, kecuali: a. Dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan. b. Dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Stb.1908 Nomor 189 dengan segala perubahannya) adalah nilai menurut risalah tersebut.

2.1.4. Manajemen Pajak Suandy (2003:6)

menyatakan

bahwa,

“Upaya

dalam

melakukan

penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun

perlu diingat dari tax management tergantung dari instrument yang

dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Lumbantoruan (1996:483) mendefinisikan manajemen pajak sebagai “memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah

SKRIPSI



pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”. Tujuan dari manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu: menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuditas yang seharusnya. Tujuan manajemen pajak menurut Lumbantoruan (1996:483) dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas : 1. Perencanaan Pajak (tax planning) 2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) 3. Pengendalian pajak (tax control)

2.1.5. Perencanaan Pajak Menurut Larry dkk (1994), dalam Suandy (2003:7) mendefinisikan , “tax planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimation of tax liability in current and future tax periods”. Menurut Susan (1996), dalam Suandy (2003:7) juga mendefinisikan ,”tax planning arrangement of a person’s business and or private affairs in order minimize tax liability”. Sedangkan menurut Zain (2003:54), “ perencanaan pajak adalah suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan , untuk

kemudian diolah sedemikian rupa sehingga

ditemukannya suatu cara penghindaran pajak yang dapat menghemat pajak akibat cacat teoritis tersebut”.

SKRIPSI



Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah analisis di dalam suatu bisnis yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak baik untuk periode saat ini ataupun periode yang akan datang yang masih dalam lingkup berdasarkan peraturan perpajakan secara benar dan legal.

2.1.5.1 Langkah- Langkah Perencanaan Pajak Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Lumbantoruan (1996:489), yaitu: 1. Pergeseran pajak (shifting), adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya. 2. Kapitalisasi , adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli. 3. Transformasi, adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. 4. Tax Evasion, adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. 5. Tax Avoidance, adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

SKRIPSI



Kesimpulan yang diperoleh adalah terdapat strategi –strategi yang bisa diambil oleh Wajib Pajak utamanya badan, dalam usahanya melaksanakan perencanaan pajak dengan tujuan utuk mengatur atau dengan kata lain meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Menurut Lumbantoruan

(1996:495) ada beberapa strategi-strategi perencanaan pajak, salah satunya adalah strategi dengan cara legal yang sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Strategi ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal- hal yang tidak diatur dalam undang-undang atau dalam hal ini memanfaatkan celah- celah yang ada dalam undang-undang perpajakan (loopholes). Sedangkan strategi lainnya yaitu dengan cara tidak legal, cara ini tidak diperkenankan oleh undangundang perpajakan yang berlaku seperti penyelundupan (evasion) yang merugikan penerimaan negara.

2.2 Penelitian Sebelumnya Penelitian terdahulu tentang Pajak Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan telah banyak dilakukan, pada dasarnya dari beberapa penelitian tersebut membahas mengenai implikasi perpajakan dalam menentukan beban pajak yang terhutang pada pengalihan hak atas tanah dan bangunan pada perusahaan real estate. Yang membedakan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah pengaruhnya atas beban pajak yang terhutang tersebut, apakah kepada aspek keuangannya, pemungutan PPN finalnya, ataupun tax planningnya.

SKRIPSI



Adapun penelitian- penelitian yang dijadikan pertimbangan diantaranya sebagai berikut: Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya No

Nama Peneliti,

Judul

Hasil Penelitian

Tahun

Perbedaan

1

Analisis Pengaruh Muhammad Rachmat Putra Pemungutan PPh Final Atas Utama (2011), Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Pada Aspek Keuangan Perusahaan Real Estate PT.Baruga Asrinusa Development

Di dalam penelitian ini diuraikan tentang penerapan perpajakan yang dilakukan PT.Baruga Asrinusa Development apakah telah dijalankan sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang benar sebagai pihak developer yang bergerak di bidang pembangunan perumahan real estate.

2

Mei (2002),

Di dalam penelitian ini analisisnya lebih kepada Pengenaan PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan oleh Perusahaan Real Estate, dalam rangka menghitung besarnya taksiran PPh Terhutang dalam Laporan Keuangan Komersial yang diaplikasikan dengan menunjukkan contoh PPh Final dan contoh Penghitungan PPh tarif progresif.

SKRIPSI

Persamaan dan

Ling Evaluasi Aspek Perpajakan Pada Pengeasllan Atas Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan dengan Instrumen Tax Planning pada PT Belirang Kalisari di Pasuruan

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang pajak pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas pengaruhnya terhadap laporan keuangan, sedangkan penulis membahas lebih kepada penentuan efisiensi administrasi pajaknya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang pajak pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perbedaannya penelitian terdahulu membahas detail pajaknya yang diaplikasikan dalam penghitungan final dan tarif progresif, penulis membahas lebih kepada penentuan efisiensi administrasi pajaknya.



3

4

Ferry Irwanto Peran Fiskus Dalam (2004), Meneliti Pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Hal Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan : Studi di Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur

Vita Damarsari Implementasi Dasar Mardi Astuti Besaran Pajak (2012), Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang dibuat oleh PPAT di Kota Yogyakarta

SKRIPSI

Di dalam penelitian ini diuraikan mengenai beralihnya hak atas tanah dan/ atau bangunan dari pemilik hak atas tanah dan/atau bangunan kepada penerima pengalihan hak dikenakan pajak pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dengan adanya pengenaan pajak tersebut, aspek peraturan yang terkait dengan pengenaan pajak tersebut, peran fiskus dalam meneliti pembayaran pajak tersebut sangat dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana pengenaan pajak tersebut secara benar. Dalam penelitian ini membahas mengenai implementasi dasar besaran PPh terhadap Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang dibuat oleh PPAT di Kota Yogyakarta, dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPh seharusnya diambil dari nilai tertinggi antara harga transaksi dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Namun yang terjadi harga transaksi diperkecil agar dapat menekan besaran PPh yang seharusnya dibayarkan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang pajak pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perbedaannya penelitian terdahulu membahas tentang peran fiskus dalam mengelola pembayaran pajak, sedangkan penulis membahas tentang penentuan efisiensi administrasi pajaknya

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang pajak pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perbedaannya penelitian terdahulu membahas tentang dasar penghitungan pajak yang diambil dari NJOP, sedangkan penulis membahas tentang penentuan efisiensi administrasi pajaknya.



5

Agus Santoso Pengenaan Pajak Suryadi, (2000), Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atas Bangunan yang sesuai dengan Asas-Asas perpajakan.

Hal seperti ini merugikan bagi negara dan perlu pengawasan yang efektif dari pihak fiskus supaya tidak terjadi kecurangan dari pihak Wajib Pajak. Di dalam penelitian ini diuraikan mengenai transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan dari segi perpajakan masih belum berjalan secara efektif, hal ini dikarenakan tidak selalu dirasakan lebih baik bagi para Wajib Pajak dan masih banyak ditemui diantara para pejabat yang terkait dengan transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan tersebut kurang memahami peraturan perpajakan secara benar sehingga mengakibatkan tidak tercapainya maksud dari penerapan asasasas perpajakan yang telah diberlakukan dalam berbagai peraturan yang terkait.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang pajak pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perbedaannya penelitian terdahulu membahas tentang pentingnya pemahaman terhadap peraturan pajak terkait dengan penerapan asas-asas perpajakan yang benar, sedangkan penulis membahas tentang penentuan efisiensi administrasi pajaknya.

Sumber : Diolah oleh Penulis

SKRIPSI



2.3 Kerangka Berfikir Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Kebijakan Perusahaan

Perencanaan pajak

Penentuan Mekanisme Pemotongan Pajak yang tepat

Penghitungan PPHTB secara benar

Minimalisir Koreksi dan Kesalahan Penghitungan

Efisiensi Pajak

Sumber : Diolah oleh Penulis

SKRIPSI


BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents