BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam konteks global, istilah Corporate Sosial Responsibility (CSR)

mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business (1998), karya John Elkington. Ada beberapa versi mengenai definisi tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan pemahaman mengenai tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Kotler dan Lee (2005) menyebutkan definisi CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktek bisnis yang baik serta melalui pemberian sumbangan sumberdaya yang dimiliki perusahaan. World bank sebagai lembaga keuangan global memandang CSR sebagai, “The commitment of business in contributing to sustainable economic development working with employees, their families, the local community and society as a whole to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development” (Leal, Marta dan Leonardo, 2007). Sementara itu, menurut The World Business Council for Sustainability Development (WBCSD), lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 120 multinasional company yang berasal lebih dari 30

9 SKRIPSI

DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM ...

WAHYU FIRMANDANI


10

negara, dalam publikasinya Making Good Business Sense mendifinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai, “Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workface and their families as well as of the local community and society at large” (Wibisono, 2007:7). Pengertian mengenai CSR juga disampaikan oleh Green Paper Unit Eropa, CSR merupakan sebuah, “...konsep dimana perusahaan memutuskan secara sukarela untuk memberikan sumbangsih untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih” (Wibisono, 2007). Ini menandakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban terhadap stakeholders untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pembangunan berkelanjutan, terutama bagi lingkungan sekitar yang terkena dampak dari kegiatan operasional perusahaan. 2.2

Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Ada beberapa prinsip yang melekat pada tanggung jawab sosial

perusahaan, Chowther David (2008) mengurai prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan tersebut menjadi tiga hal, yaitu : 1. Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitasnya tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. 2. Accountability, merupakan upaya perusahaan untuk terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan ketika aktivitas perusahaan dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan ekternal.

SKRIPSI


WAHYU FIRMANDANI


11

3. Transparency, merupakan prinsip yang penting bagi pihak eksternal karena bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. Penjelasan yang lebih mendetail mengenai prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dipaparkan oleh Alyson, seperti yang dikutip oleh Wibisono (2007:39) bahwa tanggung jawab sosial perusahaan harus diakui sebagai prioritas tertinggi korporat dalam melakukan pembangunan berkelanjutan dengan melakukan manajemen terpadu

yang mengintegrasikan program-program

tanggung jawab sosial perusahaan melalui berbagai aspek yang meliputi: proses perbaikan, pendidikan karyawan, pengkajian, produk dan jasa, informasi publik, fasilitas dan operasi, penelitian, pencegahaan, kontraktor dan pemasok, siaga menghadapi darurat, transfer best practice, memberi sumbangan, keterbukaan, hingga pencapaian dan pelaporan aktivitas sosial perusahaan kepada stakeholders. 2.3

Konsep Triple Bottom Line Istilah Triple Bottom Line dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun

1998 melalui bukunya “Cannibals with Fork, The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business”. Elkington mengembangkan konsep Triple Bottom Line dalam istilah economi prosperity, environmental quality dan social justice. Melalui buku tersebut, Elkington memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, harus memperhatikan “3P”, singkatan dari profit, planet dan people. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit) melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people).

SKRIPSI


WAHYU FIRMANDANI


12

Sosial (people)

Lingkungan (planet)

ekonomi (profit)

Gambar 2.1 Ilustrasi konsep Triple Bottom Line Sumber: Wibisono (2007:32)

2.4

Visi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Visi dari program CSR tersebut diungkapkan oleh Wibisono dalam

bukunya Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (2007): (1) Terciptanya

tanggung

Responsibility)

terhadap

jawab

sosial

komunitas

korporat

lokal

untuk

(Corporate berkomitmen

Social dan

berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kehidupan. (2) Menumpuk tanggung jawab seluruh stakeholders di dalamnya termasuk unsur pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. (3) Pengembangan masyarakat (community development) untuk membangun kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani (civil society) yang mandiri secara berkelanjutan. Visi ini yang menjadi landasan bagi enterprise dalam menjalankan program-program tanggung jawab sosial perusahaannya. Di dalam visi tanggung jawab sosial perusahan dinyatakan bahwa dalam lingkungan bisnis enterprise, perusahaan tidak hanya berorientasi kepada keuntungan bisnis (profit) semata, tetapi melalui tanggung jawab sosialnya, perusahaan dituntut untuk mampu

SKRIPSI


WAHYU FIRMANDANI


13

melakukan pengembangan masyarakat sekitar agar dapat hidup lebih sejahtera dan mandiri. 2.5

Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Ruang lingkup program tanggung jawab sosial perusahaan merupakan

pengklasifikasian dari bidang-bidang utama perusahaan atas perbuatan sosial untuk memudahkan perusahaan untuk mengetahui item mana saja yang merupakan tanggung jawab sosialnya. Ada beberapa pendapat mengenai berbagai macam aspek program tanggung jawab sosial yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Tabel 2.1 Contoh Lingkup Program CSR 1.

a. Pendidikan/ pelatihan b. Kesehatan c. Kesejahteraan sosial d. Kepemudaan/ kewanitaan e. Keagamaan f. Kebudayaan g. Penguatan kelembagaan h. Dan lain-lain 2. Bidang Ekonomi a. Kewirausahaan b. Pembinaan UKM c. Agribisnis d. Pembukaan Lapangan Kerja e. Sarana dan Prasarana ekonomi f. Usaha Produktif lainnya 3. Bidang Lingkungan a. Penggunaan energi secara efisien b. Proses produksi yang ramah lingkungan c. Pengendalian polusi d. Penghijauan e. Pengelolaan air f. Pelestarian alam g. Pengembangan ekowisata h. Penyehatan lingkungan i. Perumahan dan pemukiman Sumber : Wibisono, Yusuf. 2007. Membedah Konsep&Aplikasi CSR. Gresik: Fascho Publishing.

SKRIPSI

Bidang Sosial


WAHYU FIRMANDANI


14

Beberapa contoh program tanggung jawab sosial perusahaan menurut Yusuf Wibisono (2007:133) yang disarikan dari beberapa perusahaan terkemuka dibagi menjadi tiga bidang utama yaitu bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang lingkungan seperti ditunjukkan tabel 2.1. Dalam pelaksanaan program CSR sebagaimana yang telah dikelompokkan oleh Yusuf Wibisono ke dalam beberapa aspek utama yang penting, digunakan berbagai macam model pendistribusian bentuk tanggung jawab sosial perusahaan tersebut ke dalam langkah-langkah taktis yang diambil oleh perusahaan. Secara global Kotler dan Lee (2005: 23) menggunakan istilah corporate social initiatives untuk mendeskripsikan usaha yang paling utama di bawah payung CSR. Corporate social initiatives adalah aktivitas utama yang dijalankan oleh perusahaan untuk mendukung masalahmasalah sosial dan memenuhi komitmen untuk tanggung jawab sosial perusahaan. Keenam inisiatif sosial tersebut ialah: 1. Promotion adalah aktivitas sosial yang dilakukan melalui persuasive communications dalam rangka meningkatkan perhatian dan kepedulian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan isu sosial yang sedang berkembang. 2. Marketing, dilakukan melalui commitment perusahaan untuk menyumbangkan sebesar presentase tertentu hasil penjualannya untuk kegiatan sosial. 3. Corporate Social Marketing, dilakukan dengan cara mendukung atau pengembangan dan atau penerapan suatu behavior change dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. 4. Corporate Philantropy, merujuk pada kegiatan yang diberikan langsung atau kontribusi langsung untuk sumbangan.

SKRIPSI


WAHYU FIRMANDANI


15

5. Community Volunteering, merupakan bentuk aktivitas sosial yang diberikan perusahaan dalam rangka memberikan dukungan bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Dukungan tersebut dapat diberikan berupa keahlian, talenta, ide, dan atau fasilitas laboratorium. 6. Social Responsibility Business Practice, merupakan kegiatan penyesuaian dan pelaksanaan praktik-praktik operasional usaha dan investasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dan melindungi atau menjaga lingkungan, misalnya membangun fasilitas pengelolahan limbah, memilihmemilih suplier dan atau kemasan yang ramah lingkungan, dan lain-lain. Di Indonesia pola pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering dilakukan memiliki perbedaan dengan yang disampaikan Kotler dan Lee. Ada kecenderuangan tersendiri yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaannya. Menurut Abidin dan Said (2004:69), terdapat empat pola pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahan yang umum diterapkan di Indonesia, yaitu: keterlibatan langsung, melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, bermitra dengan pihak lain, dan mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Saidi (2003) mengemukakan bahwa dalam perkembangannya telah terjadi pergeseran paradigma pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang meliputi corporate charity, corporate philantripy, dan corporate citizenship seperti ditunjukkan tabel 2.2. Tahap pertama, corporate charity merupakan dorongan amal berdasarkan motivasi keagamaan. Tahap kedua adalah corporate philantropy, yakni dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma

SKRIPSI


WAHYU FIRMANDANI


16

dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial. Tahap ketiga adalah corporate citizenship, yaitu motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial. Tabel 2.2 Karakteristik Tahap-Tahap Kedermawanan Sosial Paradigma

Corporate Citizenship Motivasi Agama, tradisi, Norma, etika, dan Pencerahan diri dan adaptasi hukum universal rekonsiliasi dengan keterlibatan sosial Misi Mengatasi Mencari dan Memberikan masalah setempat mengatasi akar kontribusi kepada masalah masyarakat Pengelolaan Jangka pendek, Terencana, Terinteralisasi dalam mengatasi terorganisir dan kebijakan masalah sesaat terprogram perusahaan Pengorganisasian Kepanitiaan Yayasan/ dana Keterlibatan bank abadi/ dana maupun profesionalitas sumber daya lain Penerima Orang miskin Masyarakat luas Masyarakat luas dan manfaat perusahaan Kontribusi Hibah sosial Hibah Hibah pembangunan (pembangunan seta keterlibatan sosial) Inspirasi Kewajiban Kepentingan bersama Sumber: Anatan, Lina. 2009. Corporate Sosial Responsibility (CSR): Tinjauan Teoritis dan praktis di Indonesia. Jurnal Jurusan Manajmen-Universitas Kristen Maranatha, Vol.8 No.2 Hal 5. 2.6

Charity

Philantropy

Pengembangan Masyarakat (Community Development) Dalam

bukunya

Ambadar

(2008)

mendefinisikan

pengembangan

masyarakat sebagai sebuah aktualisasi dari CSR yang lebih bermakna daripada hanya sekadar aktivitas charity. Pemberdayaan masyarakat intinya menurut Shardlow (1998) adalah bagaimana individu atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai keinginan mereka. Keragaman dalam menginterpretasikan beberapa

SKRIPSI


WAHYU FIRMANDANI


17

pendekatan pengembangan masyarakat semakin luas mulai dari perbedaan orientasi sampai dengan berbagai tujuan-tujuan. Menurut Suharto (2005) pengembangan masyarakat adalah satu model pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Sebuah metode pekerjaan sosial dan masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi

suatu

program

pembangunan

kesejahteraan

sosial

atau

usaha

kesejahteraan sosial. Pengembangan masyarakat memiliki fokus terhadap upaya membantu anggota mayarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, dengan mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian dilakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pengembangan masyarakat sering diimplementasikan

dalam

bentuk

proyek-proyek

pembangunan

yang

memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya atau melalui kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab (Payne, 1995). Dunham (1958) menyatakan lima prinsip dasar yang amat penting bagi mereka yang berminat pada pengorganisasian masyarakat atau pengembangan masyarakat, yaitu: 1. Penekanan pada pentingnya kehidupan masyarakat 2. Perlu adanya pendekatan antar tim dalam pengembangan masyarakat

SKRIPSI


WAHYU FIRMANDANI


18

3. Kebutuhan akan adanya community worker yang serba bisa pada wilayah pedesaan 4. Pentingnya pemahaman akan pola budaya masyarakat lokal 5. Adanya prinsip kemandirian yang menjadi prinsip utama dalam pengembangan masyarakat Sedangkan Jack Rothman (1968) berpendapat bahwa model-model pengembangan masyarakat mengembangkan tiga model yang berguna dalam memahami konsep tentang pengembangan masyarakat yaitu, pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial, dan aksi sosial. Di sisi lain yang perlu diperhatikan ialah lancar atau terhambatnya jalan sebuah korporasi tergantung pada kepekaan perusahaan dalam memperhatikan dan mengingat gejala sosial budaya yang ada disekitarnya, seperti munculnya kecemburuan sosial akibat dari pola hidup dan pendapatan yang sangat jauh berbeda antara perusahaan (karyawan perusahaan) dengan komunitas sekitar (Rudito dan Famiola, 2007). Dalam kenyataannya, komunitas lokal tidak hanya berdiri pada sisi lingkungan sosial perusahaan, akan tetapi juga berada di dalam perusahaan sebagai karyawan. Untuk itu diperlukan suatu wadah program yang berguna untuk menciptakan kemandirian komunitas lokal untuk menata sosial ekonomi mereka sendiri, maka diciptakan suatu wadah yang berbasis pada komunitas yang sering disebut community development yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan komunitas (enpowerment).

SKRIPSI


WAHYU FIRMANDANI


19

2.7

Tujuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sesuai dengan prinsip pertama tanggung jawab sosial yang dikemukakan

oleh Chowther David (2008) yaitu mengenai sustainability, Unruh (2008) berpendapat bahwa sustainability harus merupakan tujuan akhir perusahaan. Tujuan

akhir

tersebut

diantaranya

menyeimbangkan

kinerja

ekonomi,

kesejahteraan sosial dan peremajaan serta pelestarian lingkungan hidup yang keseluruhannya itu dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Sehingga penting bagi seluruh pelaku bisnis untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya. Selain itu, isu mengenai pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan memaksa para pelaku bisnis untuk lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kegiatan operasionalnya sesuai prinsip CSR berikutnya. Oleh karena itu, tujuan dari tanggung jawab sosial perusahaan menurut Budiman, Prasetyo dan Rudianto (2004:72) adalah agar hubungan antara perusahaan dan stakeholders tidak lagi bersifat pengelolahan saja, tetapi sekaligus melakukan kolaborasi, yang dilakukan secara terpadu dan fokus kemitraan. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Leal, Marta dan Leonardo (2007) yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial: “...is necessary to have public participation at the local, national, even international level; it is necessary to have process of education and achievement of awareness of the community involved, in order to continue beyond the existence of plant.”

SKRIPSI


WAHYU FIRMANDANI


20

Dengan pengelolaan secara terpadu dan kolaborasi antara pelaku bisnis dan masyarakat ini diharapkan dapat meredam isu dan konflik interest antara stakeholders dan pelaku bisnis, sehingga perusahaan dan masyarakat sekitar dapat menyelaraskan posisinya dan saling bersimbiosis mutualisme. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Wibisono (2007) bahwa terdapat tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon CSR agar sejalan dengan keberlangsungan operasional perusahaan. Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat, sehingga wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya mempunyai hubungan simbiosis mutualisme untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Ketiga, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. 2.8

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) Sesungguhnya konsep pembangunan berkelanjutan dikenal lebih awal

dibanding CSR. Konsep pembangunan berkelanjutan inilah yang mengembangkan konsep triple bottom line yang dipopulerkan oleh John Elkington bahwa seharusnya dalam melaksanakan praktik bisnisnya suatu perusahaan juga mempertimbangkan

aspek

pembangunan

berkelanjutan.

Pembangunan

berkelanjutan (sustainable development) ini ada pada awalnya didefinisikan secara umum oleh World Commision on Economic Devlopment (WCED), “Sustainable development is defined as development that meet the needs of the present without comprosing the ability of future generations to meet their own needs” (Abdurrahman, 2003). Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai

SKRIPSI


WAHYU FIRMANDANI


21

pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi definisi ini dirasa kurang operasional. Kemudian Ismail Seragaldin dari World Bank mengemukakan definisi yang yang lebih operasional, yaitu pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari jumlah total kapital -sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, politik, personal- yang ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya minimal sama (Seragaldin, 1996). Sedangkan Sofyan Effendi dalam Abdurrahman (2003) berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, arah investasinya, orientasi pengembangan teknologinya dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Namun pandangan lain diungkapkan Sonny Keraf (2002) bahwa paradigma pembangunan berkelanjutan adalah sebuah kritik pembangunan di satu pihak tetapi di pihak lain adalah suatu teori normatif yang menyodorkan praktik pembangunan yang baru sebagai jalan keluar dari kegagalan developmentalisme selama ini (Abdurrahman, 2003). Sehingga pada dasarnya perlu disadari bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan tujuan bersama bagi setiap pelaku bisnis bahwa sebagai entitas yang berupaya memaksimalkan laba, mereka tidak boleh mengabaikan kepentingan stakeholders. 2.9

Manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan memiliki

manfaat yang tidak hanya akan dirasakan oleh perusahaan, tetapi lebih dari itu

SKRIPSI


WAHYU FIRMANDANI


22

masyarakat sekitar juga akan mendapatkan keuntungan dari pembangunan berkelanjutan yang merupakan tujuan dari tanggung jawab sosial perusahaan. Hosmer dan Jones (1995) menyatakan bahwa “In the long run, CSR can increase trust and possibly reduce transaction costs.”.

Kotler dan Lee (2005) juga

berpendapat bahwa partisipasi perusahaan dalam berbagai bentuk tanggung jawab sosial dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, antara lain: meningkatkan penjualan dan market share, memperkuat brand positioning, meningkatkan image dan pengaruh perusahaan, meningkatkan kemampuan untuk menarik hati, memotivasi dan mempertahankan (retain) karyawan, menurunkan biaya operasional, dan meningkatkan hasrat bagi investor untuk berinvestasi. Sedangkan bagi masyarakat sekitar, tanggung jawab sosial perusahaan memiliki dampak yang positif (Erni, 2007). Pertama, mengentaskan kemiskinan, dengan menggunakan pekerja yang berasal dari sekitar perusahaan, mereka dapat menyumbangkan kenaikan angka angkatan kerja dengan menciptakan lapangan kerja, menyediakan pelatihan dan menyediakan produk-produk yang disediakan untuk golongan ekonomi lemah, secara langsung akan memberikan dampak kepada golongan tersebut. Kedua, meningkatkan standar pendidikan, dengan memberikan beasiswa bagi yang benar-benar membutuhkan dan membantu dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan khususnya untuk pendidikan dasar. Ketiga, meningkatkan standar kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kesehatan terutama bagi masyarakat sekitar perusahaan.

SKRIPSI


WAHYU FIRMANDANI


23

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan ini menjadi sangat penting dilakukan sebagai bentuk timbal balik dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar melalui distribusi profit untuk kepentingan stakeholders. Selain itu, perusahaan juga dapat mengambil keuntungan dari pelaksanaan tanggung jawab sosialnya untuk kelanjutan usahanya (going concern) sebagaimana yang disampaikan oleh Martinez dan Ana (2005) bahwa pelaksanaan CSR bisa jadi akan membawa keuntungan bagi perusahaan, dimana seringkali keuntungan tersebut tidak berwujud (intangible). Keuntungan tidak berwujud inilah yang sering kali dikaitkan dengan keselarasan dan dukungan sosial terhadap operasional perusahaan yang mengakibatkan perusahaan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. 2.10

Landasan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dilaksanakan sejak tahun

1983 seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan Perjan, Perum dan Persero. Pada saat itu BUMN yang melaksanakan pembinaan usaha kecil dikenal dengan sebutan “Bapak angkat usaha kecil/industri kecil”. Seiring dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan RI No.: 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara, nama program dikenal sebagai “Program Pegelkop”. Kemudian berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No.: 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui

SKRIPSI


WAHYU FIRMANDANI


24

Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba badan usaha Milik Negara, nama program diubah menjadi “PUKK”. Program kemitraan juga dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil yang selanjutnya pada tahun 2003 diterbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Kemudian sebagai tindaklanjut dari Pasal 2 dan Pasal 88 UU BUMN No.19/2003, diterbitkan Keputusan Menteri BUMN No.: Kep236/MBU/2003 tentang PKBL. Keputusan tersebut disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per-05/MBU/2007 yang merupakan tindak lanjut dari UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disinggung pada pasal 74 yang berbunyi: (1) Perseroan

yang

menjalankan

kegiatan

usahanya

dibidang

dan/atau

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung

Jawab

Sosial

dan

Lingkungan

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan

sebagai

biaya

Perseroan

yang

pelaksanaannya

dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan dimaksud

yang pada

tidak ayat

melaksanakan

(1) dikenai

sanksi

kewajiban sesuai

sebagaimana

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

Tanggung

Jawab

Sosial

dan

Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

SKRIPSI


WAHYU FIRMANDANI


25

Untuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan penjabaran lebih terperinci ada pada Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2.11 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Indonesia PKBL adalah bentuk program pembinaan usaha kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan. Pemberian pinjaman dana bergulir atau kredit lunak kepada mitra binaan bukan bantuan cuma-cuma, tetapi dana ini merupakan dana bergulir yang harus dikembalikan. Kemudian dana tersebut akan disalurkan kepada masyarakat ekonomi lemah lainnya yang sangat membutuhkan. Menurut Arief Mufthie (2007), secara konsepsi, PKBL merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para stakeholders, baik internal (tenaga kerja dan manajemen perusahaan) maupun eksternal (masyarakat sebagai kelompok sasaran dan penerima manfaat). PKBL terbagi menjadi dua kategori yaitu Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, definisi mengenai PK dan BL ini dipaparkan oleh Wibisono (2007:83). PK adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil untuk pinjaman baik untuk modal usaha maupun pembelian perangkat penunjang produksi agar usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri. PK diberikan dalam bentuk pinjaman untuk pembiayaan modal kerja, pinjaman khusus yang biasanya bersifat jangka pendek dan hibah untuk membiayai pendidikan,

SKRIPSI


WAHYU FIRMANDANI


26

pelatihan, pemagangan, pemasaran promosi, serta penelitian. Sedangkan, BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN yang bersangkutan. Program BL karena pemberiannya lebih berdimensi sosial diberikan dalam bentuk bantuan korban bencana alam, pendidikan dan atau pelatihan, peningkatan kesehatan pengembangan prasaran atau saran umum dan sarana ibadah. Peran PKBL BUMN menurut Kementrian Negara BUMN (2010) merupakan cakupan yang lebih luas dibanding praktik CSR yang dilakukan oleh perusahaan swasta karena PKBL BUMN juga diharapkan mampu mewujudkan 3 pilar utama pembangunan (triple tracks) yang telah dicanangkan pemerintah dan merupakan janji politik kepada masyarakat, yaitu: pengurangan jumlah pengangguran,

pengurangan

jumlah

penduduk

miskin

dan

peningkatan

pertumbuhan ekonomi. Melalui PKBL diharapkan terjadi peningkatan partisipasi BUMN untuk memberdayakan potensi dan kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat dengan fokus diarahkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pemerataan pembangunan. 2.12

Penelitian Sebelumnya Secara umum penelitian mengenai penerapan CSR sudah banyak ditulis

oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Salah satu penelitian yang telah membahas mengenai dampak pelaksanaan program CSR terhadap masyarakat lokal ialah penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2010). Penelitian ini berjudul Dampak Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Indocement

SKRIPSI


WAHYU FIRMANDANI


27

Tunggal Prakarsa Tbk Terhadap Masyarakat Lokal (Studi kasus di Desa Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat). Penelitian ini berisi mengenai pelaksanaan program CSR PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program CSR terhadap masyarakat lokal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program CSR PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk yang dilaksanakan di desa binaan (kasus Desa Nambo) adalah kegiatan Community Development yang mencakup aspek: pendidikan, ekonomi, kesehatan, keamanan, sosial, budaya, dan agama dan Sustainable Development Project. Dampak yang dirasakan oleh warga adalah meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berusaha, serta meningkatkan penghasilan. Namun dampak yang ditimbulkan lebih terasa hanya kepada para penerima program saja, karena data pengangguran yang berkurang hanya sebesar 15 orang dari total 3657 orang pengangguran, sehingga dampak atau perubahan sosial yang ditimbulkan tidak begitu besar. Adapun faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan Program CSR PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk ialah cara pandang CSR sebagai komitmen, visi misi CSR, perencanaan, divisi CSR yang baik, dan alokasi dana yang tersedia. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi adalah karakteristik dan kebutuhan masyarakat, serta persepsi masyarakat terhadap perusahaan dan program CSR. Persamaan antara penelitian Utomo dengan penelitian sekarang terdapat pada metode penelitiannya dan masalah yang diteliti, yaitu menggunakan metode

SKRIPSI


WAHYU FIRMANDANI


28

penelitian kualitatif dengan studi kasus, sedangkan untuk masalah yang diteliti sama-sama meneliti mengenai dampak pelaksanaan program CSR. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu adanya perbedaan subjek penelitian yaitu peneliti yang terdahulu meneliti dampak pelaksanaan program CSR PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dengan studi kasus Desa Nambo, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan subjek penelitian di PT Petrokimia Gresik dan Desa Roomo. Selain penelitian tersebut masih ada penelitian yang membahas mengenai penerapan CSR yang kaitannya dengan pengembangan masyarakat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muryaningrum (2010). Penelitian ini berjudul Analisis Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Dalam Upaya Pengembangan Masyarakat (Studi Kasus Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat). Penelitian ini berisi mengenai evaluasi pelaksanaan program CSR PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk yang berbasis pemberdayaan dan pengembangan masyarakat melalui evaluasi Proyek Bengkel Sepeda Motor yang merupakan salah satu program CSR di PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dalam mengembangkan masyarakat sekitar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun pedoman dan landasan pelaksanaan CSR sudah terintegrasi pada kebijakan perusahaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum mendasarkan pada konsep pengembangan masyarakat. Proyek Bengkel Sepeda Motor Terpadu PT Indocement termasuk ke dalam Philantropy yang tercermin dari misinya untuk mencari dan mengatasi

SKRIPSI


WAHYU FIRMANDANI


29

masalah. Pengelolaan program brsifat terencana dan terorganisir oleh Departemen CSR dan penerima manfaat adalah masyarakat sekitar lingkup pabrik PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Sedangkan berdasar tingkat partisipasi, partisipasi masyarakat dalam keseluruhan pelaksanaan Proyek Bengkel Sepeda Motor Terpadu termasuk pada tingkatan ke-5 yaitu penentraman atau peredaman dimana saran masyarakat diterima tetapi tidak selalu dilaksanakan yang menunjukkan bahwa program tersebut masih belum dalam pengembangan masyarakat. Persamaan antara penelitian Muryaningrum dengan penelitian sekarang terdapat pada metode penelitiannya yakni menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Selain itu, penelitian Muryaningrum juga mengupas mengenai pelaksanaan CSR pada suatu perusahaan dalam mengembangkan masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu evaluasi CSR yang diteliti Muryaningrum hanya sebatas dalam mengembangkan masyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai dampak CSR terhadap masyarakat sekitar dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Selain itu subjek penelitian yang digunakan juga berbeda, Muryaningrum meneliti pelaksanaan CSR di PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dengan studi kasus Desa Bantar Jati, sedangkan penelitian ini meneliti pelaksanaan CSR di PT Petrokimia Gresik dengan studi kasus di Desa Roomo.

SKRIPSI


WAHYU FIRMANDANI


30

2.13

Kerangka Berpikir Corporate Sosial Responsibility

BUMN

Kebijakan Pemerintah : 1. UU No. 40 tahun 2007 2. Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per-05/MBU/2007 3. Undang-undang No.32 Tahun 2009

PT Petrokimia Gresik

Pelaksanaan CSR

Masyarakat Sekitar (Desa Roomo)

Menganalisis dampak pelaksanaan program CSR terhadap masyarakat sekitar

Sosial

Ekonomi

Wibisono (2007)

Lingkungan

Menyimpulkan hasil penelitian

Sumber: data diolah penulis, 2012

SKRIPSI


WAHYU FIRMANDANI


31

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

SKRIPSI


WAHYU FIRMANDANI

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents