BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori 2.1.1. Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan pada pasal 6 ayat 2 bagian (c) di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/ walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber

penerimaan

yang

cukup

kepada

daerah,

dan

mengacu

pada

undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat

Skripsi

11 DAN PEMANFAATAN ANUGERAH NURFITRIA ANALISIS KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur)


12

dan pemerintah daerah. 2.1.2. Pengelolaan Keuangan Daerah Nordiawan (2007:79) mengemukakan, dalam pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan beberapa pihak yang ditunjuk sebagai pejabat perbendaharaan, baik tingkat pusat maupun daerah, yakni Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur/Bupati/Walikota, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Menteri Keuangan. Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daeah (SKPKD), dan Bendahara. Dalam konstruksi keuangan negara, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu SKPD dan SKPKD. Dalam struktur Pemerintah Daerah (Pemda), Satuan Kerja (Satker) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dilingkungan satuan kerja (Nordiawan, 2007:288-289). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Ayat 6 menjelaskan, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Halim (2007:19) menjelaskan, keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan undangundang yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Skripsi

ANUGERAH NURFITRIA ANALISIS KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur)


13

Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi

perencanaan,

pelaksanaan,

penatausahaan,

pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik sangat diharapkan untuk terciptanya perekonomian daerah yang mandir meningkatan kemakmuran rakyat yang merata. Keuangan daerah dikelola oleh manajemen keuangan daerah. Arti dari keuangan daerah itu sendiri yaitu pengorganisasian dan pengelolahan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Halim (2001:20) juga menyebutkan, “sedangkan alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal dengan akuntansi keuangan daerah”. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan daerah melingkupi : 1. Hak daerah untuk melakukan pemungutan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman 2. Kewajiban daerah untuk mengadakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga 3. Penerimaan daerah 4. Pengeluaran daerah 5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan

Skripsi



14

daerah 6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan atau kepentingan umum. 2.1.2.1. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menurut Indra Bastian (2010:297), laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah menurut Nordiawan (2007:174) adalah sebagai berikut. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan yang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, komponen laporan keuangan adalah sebagai berikut: a) Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola

oleh

pemerintah

pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan

Skripsi



15

realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari: a.

Pendapatan-LRA

b. Belanja c.

Transfer

d. Pembiayaan b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. c) Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh aset, kewajiban, dan ekuitas terdiri darit: a.

Kas dan setara kas

b. Investasi jangka pendek c.

Piutang

d. Persediaan e.

Investasi jangka panjang

f.

Aset tetap

g. Kewajiban jangka pendek h. Kewajiban jangka panjang i.

Skripsi

Ekuitas



16

d) Laporan Operasional Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. e) Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut: 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah. 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah f)

Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g) Catatan atas Laporan Keuanga (CaLK) CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Skripsi



17

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi harus menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: 1.

Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;

2.

Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

3.

Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;.

4.

Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

Skripsi



5.

18

Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;.

6.

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.1.2.2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Menurut Yosefrinaldi (2008), harus disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

Skripsi



1.

19

Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan : a.

Memiliki manfaat umpan batik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. c.

Tepat Waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah

Skripsi



2.

20

Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: a.

Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (verifiability) Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. c.

Netralitas bInformasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3.

Dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari

Skripsi



21

tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 4.

Dapat Dipahami Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Sedangkan karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Indra Bastian

(2003:48), dapat dikategorikan sebagi berikut: 1.

kualitas tertinggi; dapat dipahami dan berguna

2.

kualitas primer; relevan (nilai prediksi, nilai umpan balik, tepat waktu), andal (daya uji, netral, tepat saji)

3.

kualitas sekunder; konsisten, komparatif

4.

kendala; materialitas, konservatif, biaya manfaat. Dalam menyusun laporan keuangan dibutuhkan informasi yang dapat

mendukung keputusan para pemakai, sehingga informasi yang disajikan akurat dan bebas dari kesalahan. Informasi dikatakan akurat dilihat dari rendahnya tingkat kesalahan, semakin rendah tingkat kesalahan, maka semakin tinggi pula

Skripsi



22

keakuratan informasi tersebut. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tujuan laporan keuangan pemerintah sebagai sarana untuk kepentingan: 1.

Akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan

2.

Manajemen untuk memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah

3.

Transparasi untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders

4.

Keseimbangan

antargenerasi

untuk memberikan

informasi

mengenai

kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi yang ada ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. 5.

Evaluasi kinerja untuk mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan

2.1.3. Kompetensi Sumber Daya Manusia Menurut Sutrisno (2010:202), kompetensi menggambarkan keahlian atau keunggulan seorang pemimpin, ataupun keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang baik yang dimiliki oleh karyawan/staf suatu organisasi. Robbins (2006:52) juga menjelaskan, kompetensi atau kemampuan sumber daya manusia diartikan sebagai berikut. Kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemampuan keseluruhan seseorang pada hakikatnya terdiri dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Dalam pekerjaan terkait kegiatan administrasi pada suatu organisasi, kemampuan intelektual

Skripsi



23

tentu lebih dominan. Kemampuan intelektual seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu bersumber dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya. Manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. Dikatakan oleh Susanto dalam Nogi (2005:189) bahwa asset organisasi yang paling penting dan harus diperhatikan oleh manajemen adalah manusia (sumber daya manusia atau human resource). Karena itu, kunci keberhasilan pencapaian kinerja adalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat pada suatu organisasi. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Widodo, 2001 dalam Kharis, 2010). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagai sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi,

pengalaman,

serta

informasi

yang

memadai),

disamping

pengembangan kapasitas organisasi (Insani, 2010). Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004), untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumberdaya tersebut. Hevesi (2005) menegaskan, bahwa kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Skripsi



24

Hal ysng diperlukan untuk dapat menerapkan sistem akuntansi yang ada untuk mengelola keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten (Warisno, 2008), didukung dengan: 1.

Latar Belakang Pendidikan Pendidikan merupakan aspek utama untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia. Dengan dilatar belakangi pendidikan yang sesuai, maka akan memudahkan seseorang untuk dapat menjalankan tugas-tugasnya. Oleh sebab itu, untuk menghasilkan hasil kinerja yang baik dan mampu mencegah atau mengurangi kesalahan dalam melaksanakan penyajian laporan keuangan maka SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten terutama dengan latar belakang pendidikan akuntansi/ keuangan.

2.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Menurut Hasibuan (1997:75) pendidikan dan pelatihan adalah sama dengan pengembangan yaitu merupakan proses peningkatan ketrampilan kerja baik teknis maupun manajerial. Pendidikan berorientasi pada teori, dilakukan dalam kelas, berlangsung lama. Sedangkan Pelatihan berorientasi pada praktek, dilakukan dilapangan, berlangsung singkat. Pelatihan (training) merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja (Simamora, 2006:273). Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya. Pendidikan dan pelatihan diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan yang dimiliki sumber daya

Skripsi



25

manusia, dan juga guna membantu meningkatkan kemampuan dan pemahaman sumber daya manusia sesuai bidangnya agar menjadi lebih baik. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik, pendidikan dan pelatihan sangat berguna bagi sumber daya manusia yang dimiliki oleh SKPD. Dalam mengelola keuangan daerah diperlukan pemahaman untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah, baik mengenai teori maupun prosesnya secara langsung. 3.

Pengalaman SKPD setidaknya memiliki sumber daya manusia yang memiliki pengalaman kerja sesuai bidangnya. Begitu juga dalam penyusunan laporan keuangan, sumber daya manusia diharuskan memiliki pengalaman dibidang akuntansu/keuangan. Karena, dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan diperlukan sumber daya manusia yang benar-benar memahami akuntasi dan mengerti serta memahami aturan penyusunan laporan keuangan daerah. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten dibidang

akuntansi sangat mendukung untuk lebih memahami sistem akuntansi dengan baik, sehingga dapat mencegah terjadinya kekeliruan dalam penyusunan laporan keuangan. Fadilah dkk (2013) menambahkan, untuk dapat menguasai sistem akuntansi tersebut setiap pegawai harus mempunyai kinerja yang baik, karena diharapkan pertanggungjawaban laporan keuangan dapat meningkat. 2.1.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi

Skripsi



26

apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan atau menyebarkan informasi (Williams dan Sawyer 2007:4). Mustafa dkk (2011) menjelaskan bahwa, Penggunaan teknologi informasi yang tepat akan bisa mendukung terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatwaktuan. Kadir (2005:5) mengelompokkan teknologi informasi menjadi 6 kelompok, yaitu teknologi masukan (input), teknologi keluaran (output), teknologi perangkat lunak (software), teknologi penyimpan (storage), teknologi telekomunikasi (telecomunication) dan teknologi mesin pemroses (process). Menurut Bodnar (2006:3), sistem merupakan sekumpulan sumber daya yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan Mulyadi (2001:2) mengemukakan, sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah sistem informasi menyiratkan penggunaan teknologi komputer dalam suatu organisasi untuk menyediakan informasi bagi pengguna (Bodnar, 2006:6). Romney (2010:16) mengemukakan, Sistem informasi adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya dalam melakukan penyimpanan, pengolahan pengendalian, dan pelaporan suatu informasi sedemikian rupa. Dapat disimpulkan, bahwa teknologi informasi dapat membantu berjalannya proses akuntansi secara efektif dan menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu. Dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan SAP diperlukan adanya teknologi informasi yang dapat memproses dan mengolah berbagai informasi/transaksi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

Skripsi



27

2010, Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 232 Ayat 2, Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. 2.2. Penelitian Terdahulu Beberapa penelitian dengan topik yang hampir sama telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. 1.

Penelitian yang dilakukan oleh Desmiyanti (2014) tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Study Empiris Pada SKPD Pemda Riau). Hasil dari penelitian ini adalah membuktikan bahwa SDM dan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Waktu laporan keuangan.

2.

Penelitian yang dilakukan oleh Rustam Hanafi (2013) tentang Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan. Hasil dari penelitian tersebut adalah sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan, kondisi ini terjadi karena tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan bidangnya, maka pegawai tidak bisa lebih cepat memahami apa yang harus dikerjakan. Sedangkan

Skripsi



28

Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatwaktuan dan keterandalan pelaporan keuangan. Kondisi ini terjadi karena selain keterandalan hasil operasi dan kemampuan untuk mengurangi human error. 3.

Penelitian Wiwik Andriani (2010) tentang Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

4.

Penelitian Wayan, Ni Kadek dan Nyoman (2014) tentang Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Latar Belakang Pendidikan terhadap Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman SAP dan latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh positif terhadap penyajiam laporan keuangan pemerintah.

5.

Penelitian Andra, Herawati dan Yunilma (2014) tentang Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini tentang pengaruh kapasitas sumber daya dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, dapat disimpulkan bahwa secara empiris kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Skripsi



6.

29

Penelitian Darwanis dan Desi (2009) tentang Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang dirumuskan mendapatkan hasil bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan

pengendalian

intern

akuntansi

secara

simultan

mempengaruhi

keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 7.

Penelitian Santiadji (2011) tentang Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas SDM tidak berpengaruh terhadap keterandalan, akan tetapi adanya kapasitas SDM yang berpengaruh terhadap keterandalan bisa disebabkan karena karateristik SDM di Kota Kendari masih memiliki kapasitas yang rendah dan taraf pendidikan yang masih relatif rendah khususnya dalam bidang akuntansi.

2.3. Kerangka Pemikiran Proses pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam suatu instansi harus tertata dengan baik agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan baik dalam pemahaman atas penerapan SAP maupun pengolahan informasi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia atas penerapan SAP dan pemanfaatan sistem informasi terhadap kualitas laporan

Skripsi



30

keuangan banyak dilakukan. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada metodologi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan prosedur pengumpulan data langsung dilakukan dengan pengamatam serta wawancara langsung dengan subjek penelitian. Dan yaang menjadi subjek penelitian adalah Subbagian Akuntansi/Keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur agar lebih mudah memahami sekaligus mengerti bagaimana kegiatan atau aktivitas pegawai. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data Primer, 2014

Skripsi


BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents