BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. Notoatmodjo (2007) dalam Encylopedia of the Sosial Sience mengatakan

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Manajemen Promosi Kesehatan 2.1.1

Definisi Notoatmodjo (2007) dalam Encylopedia of the Sosial Sience mengatakan

bahwa manajemen adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Selanjutnya, Hilman dalam Notoatmodjo (2007) mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut G.R. Terry manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuantujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata (Notoatmodjo, 2007). Manajemen juga berarti seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan (Ernie & Kurniawan, 2005). Manajemen kesehatan adalah manajemen yang diterapkan pada pelayanan kesehatan demi terciptanya keadaan sehat. Manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau suatu seni untuk mengatur para petugas kesehatan dan non petugas kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan. “Dengan kata lain manajemen kesehatan masyarakat adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan

Universitas Sumatera Utara

masyarakat sehingga yang menjadi objek dan sasaran manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat” (Notoatmodjo, 2003). 2.1.2. Kegiatan Manajemen Promkes Menurut Notoatmodjo (2007), komponen fungsi manajemen dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Planning (perencanaan) adalah sebuah proses yang dimulai dengan merumuskan tujuan organisasi sampai dengan menetapkan alternatif kegiatan untuk pencapaiannya. b. Organizing (pengorganisasian) adalah rangkaian kegiatan manajemen untuk menghimpun semua sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh organisasi dan memanfaatkannya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. c. Actuating (directing, commanding, motivating, staffing, coordinating) atau fungsi penggerakan pelaksanaan adalah proses bimbingan kepada staff agar mereka mampu bekerja secara optimal menjalankan tugas-tugas pokoknya sesuai dengan keterampilan yang telah dimiliki, dan dukungan sumber daya yang tersedia. d. Controlling (monitoring) atau pengawasan dan pengendalian (wasdal) adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi penyimpangan.


2.1.3. Tujuan Promosi Kesehatan Green (1991) dalam Maulana (2009), tujuan Promosi Kesehatan terdiri dari tiga tingkatan yaitu: a. Tujuan Program Refleksi dari fase sosial dan epidemiologi berupa pernyataan tentang apa yang akan dicapai dalam periode tertentu yang berhubungan dengan status kesehatan. Tujuan program ini juga disebut tujuan jangka panjang. b. Tujuan Pendidikan Pembelajaran yang harus dicapai agar tercapai perilaku yang diinginkan. Tujuan ini merupakan tujuan jangka menengah, contohnya : cakupan angka kunjungan ke klinik perusahaan meningkat 75% setelah Promosi Kesehatan berjalan tiga tahun. c. Tujuan Perilaku Gambaran perilaku yang akan dicapai dalam mengatasi masalah kesehatan. Tujuan ini bersifat jangka pendek, berhubungan dengan pengetahuan, sikap, tindakan, contohnya: pengetahuan pekerja tentang tanda-tanda bahaya di tempat kerja meningkat 60% setelah Promosi Kesehatan berjalan 6 bulan. 2.1.4. Ruang Lingkup Promosi Kesehatan Adapun ruang lingkup promosi kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Pendidikan Kesehatan (perubahan perilaku) 2. Kampanye Sosialisasi (sosial marketing) 3. Penyuluhan (komunikasi, informasi dan edukasi) 4. Upaya peningkatan (upaya promotif)


5. Advokasi (upaya mempengaruhi lingkungan) 6. Pengorganisasian dan penggerakkan dan pemberdayaan masyarakat 7. Upaya lain sesuai dengan keadaan dan kebutuhan 2.1.5. Indikator Keberhasilan Promosi Kesehatan Indikator keberhasilan perlu dirumuskan untuk keperluan pemantauan dan evaluasi Promosi Kesehatan (Notoadmodjo, 2007). Indikator keberhasilan mencakup indikator masukan (input), indikator proses, dan indikator (output). 1. Indikator Masukan Masukan yang perlu diperhatikan adalah yang berupa komitmen, sumber daya manusia, sarana/peralatan, dan dana dengan sasaran individu, kelompok, dan masyarakat. Oleh karena itu, indikator masukan ini perlu diperhatikan secara detail sebelum melakukan Promosi Kesehatan. 2. Indikator Proses Proses yang dipantau adalah proses pelaksanaan Promosi Kesehatan yang akan mempengaruhi orang lain. Hal ini bisa merupakan media dan metode yang digunakan dalam Promosi Kesehatan. 3. Indikator Keluaran Keluaran yang diharapkan dari Promosi Kesehatan yaitu perilaku kesehatan yang kondusif untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan yang terbagi atas: a. Perubahan perilaku, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesehatan dirubah.


b. Pembinaan perilaku, yaitu perilaku masyarakat yang sudah sehat tetap dilanjutkan. c. Pengembangan perilaku, yaitu membiasakan perilaku hidup sehat dimulai bagi anak-anak. 2.1.6. Promosi Kesehatan 2.1.6.1 Pengertian Promosi Kesehatan Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2007), Promosi kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental dan sosial. Promosi kesehatan juga dirumuskan sebagai “upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan” (Depkes RI, 2005). Sedangkan WHO memberi pengertian bahwa promosi kesehatan merupakan “the process of enabling individuals and communities to increase control over the determinants of health and thereby improve their health” (proses mengupayakan individu-individu

dan

masyarakat

untuk

meningkatkan

kemampuan

dalam

mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, dengan demikian meningkatkan derajat kesehatan).


2.1.6.2. Jenis Promosi Kesehatan Ewlest & Simnet (1994) dalam Heri.D.J. Maulana (2009) halaman 26, mengidentifikasi tujuan area kegiatan Promosi Kesehatan yaitu : a.

Progam Pendidikan Kesehatan Program pendidikan kesehatan adalah kesempatan yang direncanakan untuk belajar tentang kesehatan, dan melakukan perubahan-perubahan secara sukarela dalam tingkah laku.

b.

Pelayanan Kesehatan Preventif Winslow (1920) dalam Level & Clark (1958) dalam Heri.D.J. Maulana (2009) hal. 27, mengungkapkan 3 tahap pencegahan yang dikenal dengan teori five levels of prevention, yaitu: 1) Pencegahan Primer Dilakukan saat individu belum menderita sakit, meliputi: a) Promosi Kesehatan (health promotion) Kegiatan pada tahap ini ditujukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap masalah kesehatan. b) Perlindungan Khusus (specific protection) Berupa upaya spesifik untuk mencegah terjadinya penularan penyakit tertentu, misalnya melakukan imunisasi, dan peningkatan keterampilan remaja

untuk

mencegah

ajakan

menggunakan

narkotik,

dan

penanggulangan stress.


2) Pencegahan Skunder a) Diagnosis dini dan pengobatan segera. b) Pembatasan kecacatan 3) Pencegahan Tersier Pada tahap ini upaya yang dilakukan adalah mencegah agar cacat yang diderita tidak menjadi hambatan sehingga indiviu yang menderita dapat berfungsi optimal secara fisik, mental, dan sosial. c. Kegiatan Berbasis Masyarakat Promosi kesehatan menggunakan pendekatan “dari bawah”, bekerja dengan dan untuk penduduk, dengan melibatkan masyarakat dalam kesadaran kesehatan. d.

Pengembangan Organisasi Pengembangan

organisasi

berhubungan

dengan

pengembangan

dan

pelalaksanaan kebijakan dalam oranisasi-organisasi yang berupaya meningkatkan kesehatan para staf dan pelanggan. e.

Kebijakan Publik yang Sehat Upaya ini melibatkan badan resmi atau sukarela, kelompok profesional, dan masyarakat umum yang bekerja sama mengembangkan perubahan-perubahan dalam situasi dan kondisi kehidupan.

f.

Tindakan Kesehatan Berwawasan Lingkungan Upaya yang dilakukan adalah menjadikan lingkungan fisik penunjang kesehatan, baik di rumah, tempat kerja, atau tempat-tempat umum.


g. Kegiatan Ekonomi yang Bersifat Peraturan Kegiatan politik dan edukasional ini ditunjukan pada politisi untuk kebijaksanaan dan perencana yang melibatkan upaya lobi dan implementasi perubahan perubahan legestalatif. Seperti peratuaran pemberian lebel makanan halal mendorong praktek etik yang sukarela. Jenis Promosi Kesehatan meliputi: a. Pemberdayaan masyarakat b. Pemgembangan kemitraan c. Upaya advokasi d. Pembinaan suasana e. Pemgembangan SDM f. Pemgembangan IPTEK g. Pengembangan media dan sarana h. Pengembangan infrastruktur

2.2. PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat) Perilaku sehat adalah pengetahuan, sikap dan tindakan proaktif untuk memelihara dan mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat (Depkes, 2008). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan


kesehatan di masyarakat (Depkes, 2008) . Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah sebagai wujud operasional Promosi Kesehatan dalam upaya mengajak, mendorong kemandirian masyarakat berPerilaku Hidup Bersih dan Sehat (Fatma, 2008). Berdasarkan beberapa defenisi PHBS adalah upaya untuk mewujudkan kesehatan anggota keluarga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 2.2.1. Indikator-indikator dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dalam masa kedaruratan, diperlukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat untuk melindungi kesehatan para pengungsi. Indikator-Indikator dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat/ PHBS (KEMENKES, 2012) yaitu: 1. Terus memberikan ASI pada bayi 2. Biasakan cuci tangan pakai sabun 3. Menggunakan air bersih 4. Buang air bersar/ kecil di jamban dan buang sampah di tempatnya 5. Memanfaatkan pelayanan kesehatan 6. Melindungi anak 7. Makan makanan bergizi 8. Tidak merokok di pengungsian 9. Mengelola stress 10. Bermain sambil belajar Menurut (Karkhi, 2011), Perilaku hidup bersih sehat di Rumah Sakit (PHBS) 1) Tidak membuang sampah sembarangan 2) Tidak meludah di lantai 3) Tidak merokok di ruangan


2.2.2. Tujuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masyarakat Menurut Fatma (2008), tujuan perilaku hidup bersih dan sehat dimasyarakat sebagai berikut : 1. Masyarakat mampu mengupayakan lingkungan sehat. 2. Masyarakat mampu mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya. 3. Masyarakat

memanfaatkan

pelayanan

kesehatan

yang

ada

untuk

penyembuhan penyakit dan peningkatan kesehatan. 4. Masyarakat mampu mengembangkan upaya kesehatan untuk pencapaian PHBS di rumah tangga. 2.2.3. Manfaat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Menurut Fatma (2008) manfaat PHBS sebagai berikut : 1. Setiap individu meningkatkan kesehatannya dan tidak mudah sakit 2. Pengeluaran biaya dapat dialihkan untuk pemenuhan gizi, pendidikan, modal usaha dan peningkatan pendapatan keluarga 3. Produktivitas kerja meningkat 4. Anak tumbuh sehat dan cerdas 2.2.4. Manajemen Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Menurut Fatma (2008) manajemen yang ada di dalam PHBS yaitu Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan.


1. Puskesmas Merupakan pusat kegiatan promosi kesehatan dan PHBS ditingkat kecamatan dengan sasaran baik individu yang datang ke Puskesmas maupun keluarga dan masyarakat di wilayah Puskesmas. 2. Rumah Sakit Bertugas melaksanakan Promosi Kesehatan dan PHBS kepada individu dan keluarga yang datang ke Rumah Sakit. 3. Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota harus dapat mengkoordinasikan dan menyusun kegiatan Promosi Kesehatan dan PHBS diwilayah dengan melibatkan sarana-sarana kesehatan yang ada di kabupaten/kota tersebut. 2.2.5. PHBS dalam Kedaruratan Bencana PHBS adalah Semua perilaku yang dilakukan atas kesadaran sendiri untuk menolong diri sendiri, keluarga dan masyarakat untuk menjaga, melindungi dan meningkatkan kesehatan. Sementara Kedaruratan bisa berupa konflik di masyarakat, bencana alam, atau wabah penyakit yang biasanya menyebabkan orang menderita, baik karena akibat langsung dari kedaruratan tersebut maupun akibat tidak langsung seperti terjangkit oleh penyakit, malnutrisi, atau tindak kekerasan (Dinkes Kab.Karo, 2012). Rahman (2013) mengatakan PHBS diutamakan pada kelompok rentan yaitu anak-anak termasuk bayi dan balita, Ibu hamil dan ibu menyusui, lansia/orang tua,


orang-orang cacat dan orang-orang berkebutuhan khusus dan orang sakit. Manfaatnya PHBS dalam kedaruratan adalah: 1. Tiap orang dapat menjaga kesehatannya. 2. Masyarakat mampu mengupayakan agar lingkungan tetap sehat. 3. Masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. 4. Anak dapat terlindungi dari kekerasan dan stres. 5. Setiap ada masalah dapat diatasi segera. Ada kelompok-kelompok tertentu di pengungsian yang menjadi kelompok rentan terkena penyakit dan harus menjadi perhatian. Kelompok rentan tersebut adalah

Anak-anak termasuk bayi dan balita, ibu hamil dan ibu menyusui,

lansia/orang tua, orang-orang cacat dan orang-orang berkebutuhan khusus dan orang sakit. Kementrian Kesehatan yang bekerjasama dengan UNICEF mengeluarkan sebuah buku tentang 10 pesan hidup sehat dalam kedaruratan. Buku ini diperuntukkan bagi tenaga medis maupun relawan untuk memudahkan penyampaian informasi atau penyuluhan mengenai pentingnya perilaku hidup bersih pada masa kedaruratan. Sepuluh pesan kedaruratan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Terus memberikan asi pada bayi 2.

Biasakan cuci tangan pakai sabun

3.

Menggunakan air bersih

4.

Buang air besar/kecil di jamban dan buang sampah di tempatnya

5.

Memanfaatkan pelayanan kesehatan


6. Melindungi anak 7.

Makan makanan bergizi

8.

Tidak merokok di pengungsian

9. Mengelola stres 10. Bermain sambil belajar

2.3. Tanggap Darurat Bencana 2.3.1. Pengertian Tanggap Darurat Bencana Menurut Pedoman Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana, Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Sedangkan menurut Ramli (2010: 35), tanggap darurat bencana (respons) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.


2.3.2. Manajemen Bencana Menurut Mary Paker Folet, manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Selain itu, UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Bab I Pasal 1 angka 1, bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Disaster manajemen is ”An applied acience which seeks, by the systematic observation and analysis of disaster, to improve measures relating to prevention, mitigation, preparedness, emergency response and recovery.” (Carter, 1991: xxiii). Menurut Willian Nick Carter bahwa penanggulangan bencana alam (disaster Manajement)

perlu

diselenggarakan

(preparation), penghadangan/penanganan

melalui (facing

tahapan-tahapan: disaster),

persiapan

perbaikan

akibat

kerusakan (reconstruction), pemfungsian kembali prasarana dan sarana sosial yang rusak (rehabilitation), dan penjinakan gerak alam yang menimbulkan bencana (mitigation). Manajemen bencana adalah sebuah ilmu pengetahuan terapan yang berupaya meningkatkan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan dengan menggunakan pengamatan dan analisa yang sistematis atas bencana. Pada dasarnya manajemen bencana merupakan sebuah proses yang dinamis, proses tersebut terdiri dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan,


pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian, dan pengawasan. Proses tersebut juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerja sama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiap-siagaan, tanggap darurat, dan pemulihan akibat bencana. Pasal 33 Undang-Undang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari 3 (tiga) tahap meliputi: a. Prabencana; b.Saat tanggap darurat; dan c. pasca bencana. Selanjutnya Pasal 48 Undang-Undang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; b. Penentuan status keadaan darurat bencana; c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; d. Pemenuhan kebutuhan dasar; e. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Sementara itu Pasal 49 menyebutkan bahwa pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi: a. Cakupan lokasi bencana; b. Jumlah korban; c. Kerusakan prasarana dan sarana; d. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;


e. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan. Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya: a. Pencarian dan penyelamatan korban; b. Pertolongan darurat; dan/atau c. Evakuasi korban. Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 d meliputi bantuan penyediaan: a. Kebutuhan air bersih dan sanitasi; b. Pangan; c. Sandang; d. Pelayanan kesehatan; e. Pelayanan psikososial; dan f. Penampungan dan tempat hunian. 2.3.3. Masalah Kesehatan pada Tanggap Darurat Bencana Setiap bencana memiliki karakteristik dan sangat berkaitan erat dengan masalah yang dapat diakibatkannya (Pedoman Bencana edisi revisi 2012). Masalah yang dimaksud salah satunya adalah masalah kesehatan pada tanggap darurat bencana seperti:


a.

Pelayanan kesehatan korban, yaitu pelayanan untuk mencegah atau mengurangi kecacatan yang diderita oleh korban dengan membuat Pusat Pengendali Kesehatan (PUSDALKES).

b.

Pelayanan kesehatan pengungsi, yaitu pelayanan untuk mengendalikan kesehatan lingkungan dan penyakit yang rawan didaerah pengungsian seperti ISPA, Malaria, Diare, dan Campak.

c.

Air bersih dan sanitas, merupakan masalah yang sering muncul di daerah bencana. Kurangnya akses air bersih serta sanitasi yang buruk bisa menyebabkan terganggunya kesehatan pengungsi.

d.

Pelayanan kesehatan gizi, merupakan hal yang penting untuk dipenuhi karena ketika suatu bencana melanda suatu daerah, itu berarti juga melumpuhkan perekonomian daerah tersebut. Pemenuhan gizi per hari perlu diperhatikan untuk mendukung kelangsungan hidup pengungsi.

e.

Pengelolaan obat bencana

f.

Kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana

g.

Penanganan kesehatan jiwa

2.3.4. Promosi Kesehatan pada Masa Tanggap Darurat Bencana Penyehatan Lingkungan darurat dilakukan melalui upaya mengawasi kualitas kesehatan lingkungan serta menyediakan fasilitas sanitasi dasar, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan orang banyak pada suatu tempat penampungan pengungsi, serta mengawasi kondisi kualitas kesehatan lingkungan di tempat penampungan pengungsi tersebut.


1. Pengawasan dan perbaikan kualitas kesehatan lingkungan 2. Pemberdayaan masyarakat untuk dapat menolong diri sendiri dan keluarganya 3. Penyuluhan Kesehatan dengan lingkup kegiatan: a) Pengawasan dan perbaikan kualitas air bersih b) Pengawasan dan perbaikan kualitas sarana pembuangan kotoran c) Pengawasan dan perbaikan pembuangan sampah dan limbah d) Pengendalian vektor e) Pengawasan hygiene dan sanitasi makanan/minuman f) Tempat penampungan pengungsi/tenda g) Penyuluh kesehatan lingkungan (PHBS) Penyelenggaraannya dilakukan sejak sebelum peristiwa keadaan darurat, bencana dan perpindahan penduduk secara besar-besaran terjadi, terjadinya peristiwa sampai tahap pasca peristiwa terjadi. Penyehatan lingkungan darurat pada situasi darurat, kejadian bencana dan lokasi perpindahan penduduk secara besar-besaran ini dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Pengawasan dan Perbaikan Kualitas Kesehatan Lingkungan Upaya ini dilakukan terhadap: a. Pengawasan dan perbaikan kualitas sarana dan kualitas air bersih. Penyediaan air bagi para pengungsi adalah memanfaatkan potensi air yang ada dilokasi penampungan pengungsi maupun mendatangkan air dari luar daerah


dengan mobil tangki air atau dengan cara mengalirkan melalui pipa yang disediakan oleh instansi lain maupun LSM. Dinas kesehatan kabupaten/kota berkewajiban melakukan pengawasan dan perbaikan kualitas air yang disediakan bagi pengungsi dengan menggunakan Penjernih Air Cepat (PAC) sehingga air menjadi jernih dan dilakukan desinfeksi air dengan menggunakan Aquatab maupun Kaporit dengan dosis sesuai aturan dan untuk keperluan air minum harus tetap dimasak. Jumlah air yang disediakan bagi pengungsi sesuai standar adalah: -

Pada hari pertama mengungsi, harus tersedia 5 L/org/hari

-

Hari ke dua dst, harus tersedia 20 L/org/hari

b. Pengawasan dan penyediaan sarana pembuangan kotoran (jamban) Pengawasan terhadap pembuangan kotoran manusia terutama ditujukan untuk mengurangi pencemaran terhadap sumber/penyediaan air bersih yang ada dari tinja, sedangkan penyediaan sarana dilakukan dengan membuat sarana pembuangan kotoran darurat dengan berkoordinasi dengan instansi pekerjaan umum dan LSM serta melibatkan pengungsi. Jumlah sarana pembuangan kotoran yang harus disediakan bagi pengungsi adalah : 1 buah jamban bagi 20-100 orang pengungsi. c. Pengawasan dan pengendalian pembuangan sampah Pengawasan terhadap pembuangan sampah dilakukan untuk mengisolir sampah sehingga tidak menimbulkan masalah bagi kesehatan pengungsi,


disamping untuk mengurani risiko pencemaran lingkungan dan mengurangi tingkat kepadatan vektor. Upaya penyehatan lingkungan darurat yang dilaksanakan adalah menyediakan tempat sampah yang tertutup yang mudah diangkut, dan membuat lubang sampah darurat. Berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab untuk kebersihan dan LSM serta melibatkan pengungsi, untuk mengangkut sampah lokasi TPA yang ada. Tempat sampah di tenda-tenda penampungan hendaknya kedap air, anti serangga, dan anti tikus, sampah harus tertutup rapat dengan tutup plastik atau logam. Kapasitas tempat sampah 50-100 liter untuk 25-50 orang. Pembuangan akhir sampah hendaknya dengan pembakaran atau penanaman. d. Pengawasan dan pengendalian vektor Vektor di tempat penampungan pengungsi yang perlu mendapat perhatian adalah lalat, tikus dan nyamuk. Upaya yang sangat perlu dilakukan oleh instansi kesehatan adalah perbaikan pembuangan sampah/sisa makanan dan bilaman perlu dilakukan dengan menggunakan insektisida. Cara yang paling baik untuk mengendalikan serangga dan tikus adalah dengan pencegahan melalui kebersihan pribadi, sanitasi, penyaluran air limbah dan pembuangan sampah yang baik serta penyimpanan makanan dan kebiasaan penanganan.


e. Pengawasan dan pengamanan makanan dan minuman, temasuk pengolahannya yang disediakan bagi pengungsi bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit melalui makanan/minuman. Upaya yang perlu dilakukan adalah menjaga kebersihan dalam pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan dan dengan cara-cara penanganan yang benar. Penyimpanan bahan makanan maupun makanan yang matang tidak menjadi bersarangnya vektor dan bibit penyakit. f. Sanitasi tempat penampungan pengungsi perlu mendapat perhatian, sehingga tidak menjadi tempat berkembangnya penyakit yang ditularkan melalui pernafasan dan udara. Tempat penampungan minimal harus menyediakan ruang untuk tinggal, tempat menyimpan barang, privasi dan keamanan emosional. Jenis tempat penampungan dapat berupa barak atau tenda. Penyediaan tempat penampungan pengungsi perlu memperhatikan standar minimum, meliputi: 1) Luas tanah: a) Tempat penampungan (barak) minimum 3,5 m2/orang b) Tenda dengan ukuran 85 m2 dapat mengakomodasi 14-25 orang 2) Fasilitas air bersih dan sanitasi a) Jamban : 1 (satu) jamban untuk 20 orang b) Pancuran mandi : 1 (satu) unit untuk 50 orang c) Jarak maksimum ke jamban : 50 meter d) Tempat Tandon air : 1 buah untuk 200 orang (71/org/hr)


e) Jarak tendon air ke jamban: 100 meter 3) Pencahayaan : Cukup 2) Pemberdayaan Masyarakat untuk dapat Menolong Dirinya Sendiri dan Keluarganya Upaya pemberdayaan masyarakat pengungsi ini ditujukan untuk meningkatkan peran mereka dalam menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh mereka sendiri beserta keluarganya dengan cara melibatkan dalam setiap kegiatan penyehatan lingkungan darurat yang dibangun atau dilaksanakan di tempat penampungan khusus. 3) Penyuluhan Kesehatan Kegiatan penyuluhan ini diarahkan untuk mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat agar pengungsi terhindar dari penularan penyakit baik melalui air, tangan, serangga maupun tanah, dengan menganjurkan: a. Peningkatan kebersihan pribadi termasuk kebersihan pakaian dengan menggunakan sabun. b. Cuci tangan sebelum makan dan menjamah makanan c. Cuci tangan setelah buang air besar d. Membuang sampah pada tempat sampah yang tertutup e. Minum air yang telah dimasak sampai mendidih f. Buang kotoran bayi/anak-anak ke lubang WC/jamban


Upaya penyehatan lingkungan darurat ini tidak hanya dilaksanakan oleh petugas kesehatan sendiri, melainkan harus bekerjasama dengan lintas program maupun lintas sektor terkait.

2.4. Profil Dinkes Kabupaten Karo 2.4.1. Visi Misi Dinkes Kabupaten Karo Visi

Dinas

Kesehatan

Kabupaten

Karo

Tahun

2011-2015

adalah

“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seoptimal mungkin melalui upaya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau dan berkesinambungan serta didukung perilaku hidup bersih dan sehat untuk menuju Indonesia sehat 2015”. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan Misi sebagai berikut: 1. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau pada individu, keluarga dan masyarakat. 2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam lingkungan yang sehat. 3. Menumbuh

kembangkan

keikutsertaan

masyarakat

dan

swasta

dalam

pembangunan berwawasan kesehatan termasuk pendanaan. Untuk mencapai visi dan misi ditetapkan strategi sebagai berikut: 1. Memantapkan tata kerja dan prosedur kerja 2. Memantapkan ketersediaan sarana penunjang pelayanan kesehatan 3. Meningkatkan system pelayanan kesehatan 4. Meningkatkan pencapaian cakupan pemberantasan penyakit


5. Terlindunginya masyarakat akibat penyakit lingkungan 6. Meningkatkan pencapaian indikator kesehatan dari kesehatan ibu dan anak 7. Meningkatkan pencapaian indikator kesehatan dari program Gizi dan Usila 8. Meningkatkan pencapaian indikator kesehatan dari program PKM 9. Terlindunginya masyarakat dari kemungkinan penyakit dan gangguan kesehatan akibat obat dan makanan 10. Meningkatnya ketertiban perizinan dan akreditasi sarana yanmed 11. Meningkatkan cakupan perlindungan kesehatan masyarakat melalui JPKM 12. Tersusun dan terlaksananya keserasian pelaksanaan program 13. Meningkatkan secara bermakna usia harapan hidup. Tujuan pembangunan kesehatan Kabupaten Karo adalah: a. Terwujudnya percepatan menuju Kabupaten Karo Sehat 2015 b. Tercapainya kualitas aparatur dan pelayanan yang diharapkan c. Tercapainya kualitas kesehtan yang optimal secara individu, masyarakat dan lingkungan d. Tercapainya pelayanan kesehatan yang berkualitas demi kesejahteraan masyarakat e. Terwujudnya mobilisasi dan pembangunan di bidang kesehatan


2.4.2. Struktur Dinkes Kabupaten Karo

Gambar 2.1. Struktur Dinkes Kabupaten Karo Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Karo


2.4.3. Tugas dan Fungsi Setiap Bidang Dinkes Kabupaten Karo Tugas Pokok dan Fungsi dalam Jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dapat diuraikan sebagai berikut (Profil Dinkes Kab.Karo, 2012) : A. Kepala Dinas Kesehatan Kepala dinas kesehatan mempunyai tugas pokok yaitu: 1. Melaksanakan Tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan

oleh

Pemerintah Daerah (Bupati dan Sekretaris Daerah). 2. Memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan yang diberikan kepada Unsur-unsur dibawahnya (Kepala bagian umum, Kepala bagian keuangan, Kepala bagian program, dan Kepala bagian lainnya). Fungsi : 1. Mengadakan Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi dan Kolaborasi, baik dalam Lingkungan Dinas Kesehatan maupun dengan Instansi – instansi lainnya diluar Dinas sesuai dengan Tugas bagian dan Bidang masing-masing. 2. Mengevaluasi seluruh Program dan kegiatan bagian dan Bidang-bidang di Lingkungan Kerja Dinas Kesehatan dan Unit-unit Pelaksanaan Teknis Dinas. 3. Memberikan Laporan Kegiatan Program secara berkala kepada Bupati Kepala Daerah. 4. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor/Instansi terkait di lingkungan kerja Pemerintah Kab. Karo. 5. Melaksanakan Konsultasi dengan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekertaris Daerah atas pelaksanaan kegiatan dilingkungan kerja Dinas Kesehatan.


B. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas pokok yaitu: merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan serta aset. Fungsi : 1. Penyusunan perencanaan anggaran belanja satuan organisasi di lingkuangan dinas. 2. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi dan kepustakan. 3. Pelayanan teknis administrasi kepada semua satuan organisasi dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dinas. 4. Pelakasaan koordinasi secara lintas program dan lintas sektor dalam rangka menggariskan kebijakan di bidang tugasnya. 5. Pelaksanaan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan administrasi. 6. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan dinas. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program


C. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu: Urusan Umum 1. Menyusun perencanaan kebutuhan dan pengelolaan urusan umum rumahtangga dinas dan UPTnya. 2. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian barang inventaris milik dinas, daerah dan negara. 3. Melaksanakan persiapan rapat-rapat dinas dan arsip serta kehumasan. 4. Melaksanakan penataan administrasi barang inventaris. 5. Melaksanakan pembinaan terhadap petugas kehumasan dan bendahara barang. Urusan Kepegawaian/Nakes 1. Merumuskan kebutuhan pegawai / nakes pada dinas dan UPTnya. 2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian/nakes dan penempatannya. 3. Merencanakan peningkatan sumber daya manusia (SDM) nakes melalui pendidikan dan pelatihan serta kursus-kursus profesi. 4. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan kesejahteraan pegawai. 5. Melaksanakan pembinaan disiplin pegawai negeri sipil /nakes secara keseluruhan. 6. Melaksanakan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian. D. Kepala Sub Bagian Keuangan Kepala sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu: 1. Membuat perencanaan kebutuhan anggaran dinas kesehatan dan UPTnya.


2. Menyusun/merumuskan ramperda retribusi pelayanan kesehatan. 3. Melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan bagian tata usaha. 4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan keuangan di lingkungan dinas dan UPTnya. 5. Melaksanakan penataan dan pelaporan administrasi keuangan. 6. Melaksanakan pengawasan verifikasi administrasi kuangan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 7. Melakukan konsultasi dengan sekretaris dinas atas pelaksanaan penyusunan program/perencanaan dan urusan keuangan. E. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan (Yankes) Kepala sub bagian pelayanan kesehatan mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu: Melaksanakan

sebagian

tugas

Kepala

Dinas dibidang Pelayanan

Kesehatan Fungsi : 1.

Merencanakan dan merumuskan program yankes di bidang Promosi Kesehatan dan jaminan pemilihan kesehatan masyarakat.

2.

Merencanakan dan merumuskan program farmasi dan alkes.

3.

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

4.

Melaksanakan koordinasi program bimbingan kesehatan masyarakat, Promosi Kesehatan serta program farmamin dan alkes baik lintas program maupun lintas sektor.


5.

Melaksanakan penataan sistim informasi kesehatan (SIK) di lingkungan bidang yankes.

6.

Melaksanakan pembinaan dan monitoring mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Puskesmas dan sarana kesehatan lainnya baik pemerintah maupun milik swasta.

7.

Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan program di lingkungan bidang Yankesmas.

8.

Melaksanakan konsultasi dengan kepala dinas terkait dengan tugas pokok dan fungsi bidang Yankesmas.

9.

Mengambil kebijaksanaan apabila terjadi masalah/kasus di bidang pembinaan dan pelayanan masyarakat.

10. Melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan dinas. F. Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu: Melaksanakan sebagian tugas

kepala

dinas

kesehatan

dibidang

Pemberantasan Penyakit (P2) dan kesehatan lingkungan. Fungsi : 1. Mengkoordinasikan program P2M-PL secara lintas program maupun lintas sektor. 2. Melakukan pembinaan terhadap wasor di lingkungan P2M-PL. 3. Melakukan penataan sistim informasi manajemen kesehatan (SIK) pada program P2 Kesling . 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program P2 Kesling


5. Melakukan konsultasi dengan kepala dinas atas pelaksanaan program/kegiatan P2 Kesling 6. Mengambil kebijaksanaan bila terjadi masalah/kasus luar biasa di bidang P2 Kesling. Bidang P2 Kesling terdiri dari : 1. Seksi Pemberantasan Penyakit (P2) 2. Seksi Kesehatan Lingkungan G. Kepala Seksi Promkes Kepala seksi bina PromKes mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu: 1. Merencanakan dan merumuskan

maupun mengkoordinasikan pelaksanaan

Promosi Kesehatan dan pesran serta masyarakat secara lintas program dan lintas sektoral dengan melibatkan langsung unsur masyarakat dalam upaya peningkatan status derajat kesehatan masyarakat. 2. Menyusun dan merencanakan secara lebih profesional pengelolaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam menanggulangi masalah kesehatan yang mereka hadapi seperti posyandu, dana sehat, pos obat desa, polindes, poskesdes dan lain-lain. 3. Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan untuk memotivasi dan mendorong pembentukan masyarakat untuk berbudaya / berPerilaku Hidup Bersih dan Sehat. 4. Melakukan advokasi dalam pembuatan kebijakan publik yang memberikan dampak positif pada pembangunan kesehatan.


5. Merencanakan,

merumuskan

maupun

mengkoordinasikan

pelaksanaan

kelembagaan dan kepesertaan JPKM secara lintas program dan lintas sektor dengan tujuan dapat memotivasi masyarakat dalam kepersertaan JPKM. 6. Menyusun dan merencanakan secara lebih profesional pengelolaan JPKM sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, efisien dan efektif serta membina peserta JPKM dan keluarganya dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. 7. Melakukan advokasi dalam memperoleh persetujuan dan dukungan terhadap kegiatan kelembagaan dan kepesertaan JPKM bagi masyarakat secara luas. 8. Membuat pencatatan dan pelaporan maupun analisa-analisa dalam bidang promosi kesehatan. 9. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas kesehatan. H. Kepala Seksi Bidang Farmasi dan Alkes Kepala seksi bidang farmasi dan alkes mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu: 1. Membuat perencanaan dan merumuskan program Farmamin, dan Alkes. 2. Melaksanakan Pembinaan terhadap Program Farmamin dan Alkes. 3. Melakukan Pengawasan dan pengendalian kepada Fasilitas dan Pengelolaan Kefarmasian, Makanan, Minuman dan peralatan Kesehatan. 4. Melaksanakan Pendataan, Registrasi dan perijinan pada fasilitas farmasi, Rumah makan/Industri, Rumah Tangga, PDAM/industri air minum dan Alat Kesehatan.


5. Mengkoordinasikan Program Farmasi dan Alkes baik Lintas Program maupun Lintas Sektor. 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program Farmamin dan Alkes 7. Melaksanakan konsultasi dengan kepala bidang Yankesmas atas pelaksanaan kegiatan farmamin dan alkes. 8. Membuat pencatatan dan pelaporan maupun analisa-analisa di bidang farmasi dan alkes. 9. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Yankesmas maupun oleh Kepala Dinas Kesehatan.

2.5 Kerangka Pikir Proses Perencanaan Pengorganisasian Pemantauan dan Evaluasi Input -

Out Put

Kebijakan Tenaga Kesehatan Metode Dana Sarana dan Prasarana

Penerapan PHBS Kedaruratan

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian


Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa kerangka penelitian ini di lakukan berdasarkan metode input, proses dan output manajemen promosi kesehatan khususnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada masa tanggap darurat erupsi Gunung Sinabung tahun 2014 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karo. Adapun yang dinilai dari komponen input meliputi: 1. Kebijakan adalah seluruh aktivitas pemerintah yang dilakukan oleh badan/ kantor pemerintah, secara langsung ataupun tidak langsung, dan berpengaruh pada masyarakat/ individu/kelompok. 2. Tenaga Kesehatan merupakan komponen yang diperlukan dalam mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kondisi tanggap darurat bencana. 3. Metode dan Media. Metode adalah suatu cara yang digunakan dalam melakukan Promosi Kesehatan PHBS. Sedangkan media adalah suatu alat atau bahan yang digunakan selain metode dalam menyampaikan pesan-pesan promosi kesehatan. Metode dan media yang dipilih harus disesuaikan dengan kelompok sasaran yang dituju dengan mempertimbangkan perilaku, budaya atau kebiasaan mereka agar keberhasilan dari Promosi Kesehatan tersebut tercapai. 4. Dana merupakan kebutuhan finansial untuk suatu program atau kegiatan yang ingin dilaksanakan. Kebutuhan dana ini sangatlah penting dalam melancarkan promosi kesehatan PHBS yang dirancang. 5. Sarana dan Prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan yang bisa berupa alat atau media.


Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Yang dinilai dari komponen proses meliputi: 1. Perencanaan adalah suatu proses penganalisaan dan pemahaman dari suatu sistem, merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus, memperkirakan kemampuan yang dimiliki, menguraikan segala kemungkinan rencana kerja yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan umum dan tujuan khusus tersebut, menganalisa efektifitas dari pelbagai rencana kerja ini, memilih satu diantaranya yang dipandang paling baik, menyusun perincian dari rencana kerja terpilih secara lengkap agar dapat dilaksanakan, dan mengikatnya dalam suatu sistem pengawasan yang terus menerus dalam

rangka dapat dicapainya hubungan

optimal antara rencana kerja itu dengan sistem yang ada. 2. Pengorganisasian adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolonggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan, penetapan tugas-tugas dan wewenang seseorang, dan pendelegasian wewenang dalam rangka mencapai tujuan. 3. Pemantauan Penggerakan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas mempengaruhi orang lain agar mereka suka melaksanakan usaha-usaha kearah pencapaian sasaran/tujuan administrasi. 4. Evaluasi adalah suatu tindakan yang dilakukan melalui proses pemantauan sehingga menghasilkan suatu hal yang dibandingkan dengan rencana kerja.


Sedangkan yang dinilai dari komponen output berupa keberhasilan program PHBS dinilai dari PHBS dilapangan dan targetnya yaitu penurunan angka kesakitan dan tidak terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB).


BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. Notoatmodjo (2007) dalam Encylopedia of the Sosial Sience mengatakan

Recommend Documents