BAB 2 LANDASAN TEORI
2.1 Teori–teori Umum Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai pembuatan KTP secara online, maka akan dijelaskan terlebih dahulu teori-teori umum mengenai internet dan istilah-istilah umum lainnya dari berbagai sumber yang merupakan landasan dalam pembuatan aplikasi untuk membuat KTP secara online. 2.1.1 Internet Internet adalah kependekan dari perkataan inter-network. Pengertian dari internet adalah lingkungan jaringan global yang menghubungkan mayoritas orang banyak yang menggunakan komputer. (Turban, 2002, p3) Sumber lainnya juga menyebutkan pengertian internet adalah jaringan yang menghubungkan berjuta-juta pengguna komputer dari seluruh dunia dengan seperangkat
protokol
standar
yang
memungkinkan
komputer
untuk
berkomunikasi satu dengan yang lainnya. (Feit, 1997, p13-14) Dan ada pula yang menyebutkan bahwa internet merupakan sebuah sistem komputer umum yang menggunakan TCP/IP (Transmission Control Panel/Internet Protocol) sebagai protokol komunikasi pertukaran paket (Packet Switching Comunication Protocol ). TCP/IP dalam jaringan internet merupakan protokol yang sangat penting, karena melalui protokol TCP/IP inilah komputer yang berada dalam sebuah jaringan internet dapat saling berkomunikasi. (Andi, 2006, p15)
10
Dari beberapa pengertian internet di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa internet adalah merupakan suatu jaringan komunikasi digital global yang dapat menembus batas geografis dan menghubungkan banyak komputer di berbagai negara dengan menggunakan suatu bahasa atau protokol standar yang dikenal dengan nama TCP/IP. 2.1.2 TCP/IP (Transmission Control Panel / Internet Protocol) Internet akan terbentuk bila ada kesepakatan sekumpulan besar jaringan komputer untuk berbicara dengan bahasa yang sama. Untuk menunjang hal tersebut ditetapkanlah TCP/IP sebagai bahasa yang ditetapkan untuk digunakan. TCP/IP merupakan sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data komputer di internet. Dengan adanya protokol ini maka perbedaan jenis komputer dan sistem operasi tidak menjadi masalah. Alasan TCP/IP dapat diterima oleh kalangan luas dan telah menjadi standart de facto jaringan komputer karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a. Standar protokol TCP/IP dalam bentuk request for comment (RFC) dapat diambil oleh siapa saja tanpa biaya. b. TCP/IP dikembangkan tanpa tergantung pada perangkat keras maupun sistem operasi apapun. c. TCP/IP memiliki fasilitas routing yang memungkinkan sehingga dapat diterapkan pada internetwork. d. Pengembangan TCP/IP dilakukan secara konsesus dan tidak tergantung pada suatu vendor tertentu.
11
2.1.3 Fasilitas – fasilitas yang ada pada internet 2.1.3.1 World Wide Web (WWW) World Wide Web merupakan suatu sistem yang terhubung dengan serverserver di internet terutama yang mendukung dokumen-dokumen dalam format multimedia seperti teks, suara, foto, dan video. Web merupakan bagian yang paling banyak dikenal dari internet (Brian K, 2005, p35) WWW merupakan suatu kumpulan informasi pada beberapa server komputer yang terhubung satu sama lain dalam jaringan internet. Informasiinformasi dalam web memiliki banyak link yang menghubungkan informasi yang satu ke informasi lain di dalam jaringan internet. Link ini memiliki suatu tanda khusus, yang biasanya dinyatakan dalam teks berwarna biru dan digaris bawahi atau dalam bentuk icon maupun gambar yang dikelilingi oleh suatu kotak ( border). (Kamarga, 2002, p13) 2.1.3.2 Browser Browser adalah suatu program atau perangkat lunak yang berfungsi untuk menghubungkan suatu komputer untuk mengakses internet. Browser disebut juga web client sejak mereka menerima informasi dari sebuah server. 2.1.3.3 Electronic Mail (e-mail) Merupakan surat elektronik yang dikirim melalui internet. Melalui fasilitas ini dapat dilakukan pertukaran informasi dimana pengirim dan penerima bisa berasal dari berbagai bagian dunia. Selain itu, proses pengirimannya juga sangat cepat dan dapat mengirimkan file secara attachment juga.
12
2.1.3.4 HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Protokol yang membuat browser dapat membaca data dari internet. HTTP adalah protokol tambahan yang mendukung fungsi dari TCP/IP. Beberapa protokol ini adalah File Transfer Protokol (FTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), dan HTTP. Protokol HTTP digunakan oleh World Wide Web untuk transfer dan memproses file HTML. Protokol ini secara keseluruhan beroperasi tanpa sepengetahuan pemakai, tidak setiap pemakai perlu tahu TCP/IP bila hanya sekedar menggunakan internet atau web. 2.1.3.5 FTP (File Transfer Protocol) Merupakan suatu koleksi spesifikasi untuk transfer file dalam internet. FTP memberikan pelayanan untuk menyalin file-file dari suatu host ke host lain dengan menggunakan sistem client/server. 2.1.3.6 URL (Uniform Resource Locators) URL merupakan cara standar untuk menentukan situs atau halaman pada internet dan menampilkan informasi tentang jenis isi dan lokasi file: nama file, lokasi komputer di internet, letak file didalam komputer, dan protokol internet yang digunakan untuk mengakses file itu. Internet sangat besar, merupakan interkoneksi, terdistribusi, tempat yang sangat tidak seragam, dan URL menstandarkan dari keanekaragaman ini. Web terdiri atas 2 komponen, yaitu: a. Web Server Sebuah komputer dan perangka lunak yang menyimpan dan mendistribusikan data ke komputer lainnya melalui internet.
13
b. Web Browser Perangkat lunak yang dijalankan pada komputer pemakai (client) yang meminta informasi dari web server dan menampilkan sesuai dengan data yang diminta. 2.1.3.7 Internet Service Provider Suatu organisasi atau lembaga yang menyediakan akses ke internet dengan biaya tertentu. ISP menyediakan akses dial-up lokal dari komputer pribadi ke jaringan komputer yang tersambung ke internet. (www.liv.ac.uk/webteam/glossary/) 2.1.4
Cara Kerja Internet Pada dasarnya, jaringan komputer pada internet dikategorikan menjadi dua, yaitu web-client dan web-server. Web-server merupakan komputer yang menyimpan file-file web pages yang nantinya akan diakses oleh web-client. Web pages sendiri adalah halaman informasi tentang segala sesuatu yang ingin ditampilkan oleh orang yang membangun sebuah situs web sesuai dengan tujuan pembangunannya. Sedangkan yang dimaksud dengan web client adalah komputer-komputer yang mengakses dan membaca web pages yang terdapat dalam web server. Dalam menjalankan tugasnya, web server melayani permintaan web client untuk menampilkan informasi baik yang berupa teks, gambar ataupun suara. Untuk itu web server mengirimkan perintah-perintah ke web client tentang cara menampilkan informasi tersebut (dalam bentuk hypertext). Untuk menampilkan web page, diperlukan program penampil 14
yang sering disebut dengan nama web browser. Web browser merupakan software yang digunakan untuk membaca instruksi hypertext dari web pages dan mengeksekusinya sehingga dapat diakses oleh end user. Proses Kerja Internet Sebagai berikut (Gambar 2.1): a. User melakukan permintaan alamat web melalui web browser. Sebagai contoh, request dilakukan dengan sebuah HTTP standar dengan sebuah address tertentu. b. Dengan sebuah request, web browser akan mengambil sebuah web pages dari web server. c. Web server memberikan dokumen web pages yang diminta juga menggunakan HTTP dan mengirimkan instruksi yang bersifat hypertext. d. Web browser membaca instruksi hypertext dari web pages dan mengeksekusinya sehingga dapat diakses oleh end user. Document Web Pages
Web Server
Web Pages display
Web Client
Gambar 2.1 Cara Kerja Internet
15
End User
2.1.5
Software dan Basis Data
2.1.5.1 Macromedia Dreamweaver Macromedia
Dreamweaver
adalah
sebuah
HTML
editor
professional untuk mendesain secara visual dan mengelola situs web maupun halaman web. Dreamweaver membuatnya jadi lebih mudah dengan menyediakan tool-tool yang sangat berguna dalam meningkatkan kemampuan dan pengalaman dalam membuat web. 2.1.5.2 PHP (Personal Home Page Tools) PHP adalah kependekan dari PHP Hypertext Preprocessor, bahasa interpreter yang mempunyai kemiripan dengan Bahasa C dan Perl yang mempunyai kesederhanaan dalam perintah. PHP digunakan bersama dengan HTML sehingga memudahkan dalam membangun aplikasi web dengan cepat. PHP dapat digunakan untuk meng-update dan menciptakan basis data serta mengerjakan perhitungan matematika. Seperti halnya dengan program open source lainnya, PHP dibuat dibawah GNU. (Indrajit, Prastowo, Syukri, 2002, p6) PHP adalah sebuah server-side dengan bahasa teks yang tertanam. Ini berarti PHP dapat bekerjasama dengan HTML untuk diserahkan menurut kapasitas dari unit yang umum berdasarkan permintaan. 2.1.5.3 Basis Data Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan, yang diatur sedemikian rupa sehingga berkaitan dengan struktur dan kebutuhan 16
dari suatu perusahaan/organisasi, serta digunakan oleh lebih dari satu orang dan lebih dari satu aplikasi. (http://www.wicakep.net/database.htm) Basis data merupakan salah satu komponen penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi bagi pemakainya (Subekti, 1997, p1). Tujuan dari basis data adalah untuk menyimpan informasi serta untuk mengambilnya dengan cepat dan efisien. Jadi basis data merupakan kumpulan dari file-file data yang terkomputerisasi dan terdiri dari record-record dan field-field. 2.1.5.4 MySQL MySQL adalah sebuah database server yang dibuat oleh perusahaan Swedia bernama T.c.X Data Consultant AB. MySQL database dipergunakan dengan sangat luas karena kemampuankemampuannya, yaitu : a. Tidak membutuhkan tempat penyimpanan yang besar. b. Standard Support – MySQL support ANSI SQL-92 dan ODBC level 0-2 SQL standard entry level. c. Language Support – Database server MySQL mampu menampilkan pesan kesalahan (error message) dalam berbagai macam bahasa. MySQL menggunakan karakter dari ISO-8859-1. d. Bahasa pemrograman API untuk akses basis data - Aplikasi basis data MySQL dapat ditulis didalam beberapa bahasa pemrograman yang umum seperti C, PHP, Perl, dan lain-lain.
17
e. Ukuran tabel yang besar – Ukuran maksimum dari sebuah tabel adalah 4 GB. f. Cepat, bertenaga, dan bersahabat – MySQL lebih cepat tiga bahkan empat kali dibandingkan dengan database server komersial lainnya. MySQL sangat mudah untuk digunakan dan tidak membutuhkan DBA (Database Administrator) yang terlatih untuk menginstall-nya. g. Keunggulan harga-MySQL adalah basis data relasional yang open source, karena didistribusikan secara gratis untuk UNIX/Linux, OS/2 dan Windows. MySQL adalah perangkat lunak pengolah basis data yang sangat populer, terutama dikalangan pengguna sistem operasi yang berbasiskan LINUX. MySQL merupakan perangkat lunak yang open source yang gratis untuk kalangan umum. Sesuai dengan namanya, bahasa yang digunakan adalah SQL (Structured Query Language) yang merupakan standar bahasa pemrograman untuk mengolah basis data. Perintah yang digunakan tidak case sensitive, jadi baik huruf kapital/huruf kecil tidak dipermasalahkan. Setiap perintah harus diakhiri dengan tanda titik koma (;). 2.1.5.5 PHPMyAdmin PHPMyAdmin ialah sebuah program web-based open source yang digunakan untuk aplikasi PHP. Program ini digunakan untuk mengakses MySQL database. Program ini membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih efisien ketika menggunakan MySQL. 2.1.5.6 Apache Web Server 18
Apache adalah sebuah HTTP server yang sebenarnya didesain untuk sistem UNIX. Sejarah Apache berawal dari sebuah grup proyek web server NCSA HTTPd yang dikembangkan oleh sebuah grup di National Center for Super Computing Activities (NCSA) di University of Illinois di Urbara Champaign. Pada tahun 1994, Rob McCool, yang mengembangkan NCSA HTTPd, keluar dari NCSA sehingga proyek tersebut menjadi terbelangkai, sejak saat itu source code dari NCSA HTTP disebarluaskan ke masyarakat sehingga individu perusahan yang masih memakainya mulai mengembangkan sendiri aplikasi ini dan menambahkan fitur-fitur baru. Jalur-jalur tersebut disebarkan melaui Usenet, tapi sayang tidak ada organisasi yang mengatur penyebaran jalur tersebut. 2.2 Teori – teori khusus 2.2.1 E-Government 2.2.1.1 Pengertian E-Government The World Bank Group mendefinisikan e-Government berkaitan dengan penggunaan oleh agen–agen pemerintahan dalam teknologi informasi ( seperti wide area network, internet, dan mobile computing) yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan hubungan dengan penduduk, bisnis dan pemerintahan, lainnya digunakan oleh pemerintah. Sedangkan definisi lain dari referensi lainnya adalah Electronic Government atau e-Government adalah proses transakasi bisnis antara publik dan pemerintahan melalui penggunaan sistem. Pada intinya e-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak–pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian 19
menghasilkan hubungan bentuk baru seperti G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business Enterprises) dan G2G (inter-agency relationship). E-Government ini dapat diimplementasikan dalam berbagai cara. (http://www.sourceuk.net/sectors/egovernment).
E-Goverment
pada
prinsipnya
harus:
1. Terbuka & Transparan
Terbuka dan Transparan, membuka akses informasi dan interaksi pada semua stakeholder yang berperan pada pemerintahan dan pengambilan kebijakan. Infrastruktur jaringan komunikasi, internet, dan media website jika e-gov menggunakan pilihan ini maka mendukung terciptanya interaksi terbuka dan transparan pada stakeholder kota tersebut. Komunikasi tersebut memungkinkan masukkan dari publik dapat ditampung dan ditindaklanjuti untuk mendapatkan solusi pembangunan kota/daerah.
2. Efisien & Efektif
Efisien dan efektif, mengembangkan sistem informasi administrasi yang lebih mudah, murah, cepat dan akurat tanpa menghilangan aspek legalitas administratifnya. Pada saat tertentu akan tercapai kepercayaan publik pada pelayanan administrasi pemerintah yang bersih dan akurat.
3. Jaringan Kerja
Jaringan kerja, memudahkan pertukaran data dan pengolahan informasi yang terdistribusi pada bagian-bagian dalam pemerintahan. Dengan cara ini 20
dimungkinkan secara mudah dan cepat mendapatkan data dan informasi sesuai kebutuhan sehingga waktu dan hasil yang diperoleh menjadi lebih cepat dilakukan dengan jaringan kerja.
4. Integritas
Integritas, memelihara integritas sistem dan data yang ada dalam administrasi pemerintahan. Keterpaduan sistem menjadi tuntutan untuk memperoleh informasi yang akurat dalam mengambil kebijakan dan menyikapi situasi dan kondisi wilayahnya.
Mengingat pengembangan e-Government merupakan sebuah proses transformasi dari manual ke elektronik, maka dibutuhkan upaya-upaya sistematis yang menyangkut subyek, obyek, dan metode yang terkait dengan proses transformasi tersebut. Proses transformasi ini mengacu pada tiga hal, yaitu perundang-undangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, kondisi saat ini dan pengaruh lingkungan yang bersumber pada tuntutan layanan publik serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan kerangka berpikir untuk tingkatan tahapan pengembangan e-Government mengacu pada usulan tahapan pengembangan oleh Hermawan Kertajaya, dimana pengembangan e-Government
mengarah ke kuadran IV yaitu berorientasi ke
pembangunan ekonomi jangka panjang dan semua layanannya lewat internet (ekstranet). 2.2.1.2 Konsep Pengembangan E-Government Lembaga Pemerintahan Dalam penerapan e-Government di setiap lembaga pemerintah harus mengacu kepada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government (INPRES No.3 Tahun 2003) Model penerapan e-Government di setiap lembaga
21
pemerintah disusun dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga dan memuat tahapan pengembangan dan penerapan e-Government dalam bentuk yaitu: a. Kerangka pemikiran dasar lembaga (e-Government Conceptual Framework). b. Cetak Biru Pengembangan (e-Government Blue Print). c. Solusi Pentahapan Pengembangan (e-Government Roadmap). d. Rencana Implementasi (e-Government Implementation Plan). Dasar pelaksanaan penerapan e-Government adalah: a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. b. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong. c. Keputusan Presiden RI nomor 101 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja menteri negara. d. Kerangka
kerja
Teknologi
Informasi
Nasional
(National
IT
Framework/NITF). e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia. f. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2003, tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan e-Government. Konsep pengembangan e-Government di setiap lembaga pemerintah sangat ditentukan oleh tugas pokok dan fungsi dari setiap lembaga, jenis informasi sumber daya, dan jenis layanan yang diberikan oleh masing-masing lembaga. Hal inilah yang menentukan struktur data dan proses bisnis yang menjadi dasar penyusunan rencana 22
induk e-Government di setiap lembaga pemerintah. (Jurnal Panduan Penyusunan Rencana Penduduk Pengembangan E-Government Lembaga) Dalam pengembangan e-Government lembaga, perlu diperhatikan dan disiapkan aspek kepemimpinan (e-Leadership), aspek kesadaran akan manfaat e-Government (awareness building), aspek sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan yang mendukung seluruh aspek yang berperan dalam menentukan arsitektur sistem informasi yang akan dibangun ( enterprise architecture) Pengembangan e-Government di suatu lembaga pemerintah, dilandasi oleh 4 (empat) infrastruktur utama meliputi: a. Infrastuktur e-Government yang memuat antara lain kepemimpinan manajemen lembaga (e-Leadership), sumber daya manusia (human resources), dan peraturan di tingkat lembaga yang terkait dengan pengembangan e-Government (regulation). b. Infrastuktur jaringan yang memuat antara lain protokol komunikasi, topologi, teknologi, dan keamanan yang lebih lanjut dapat dilihat pada Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah. c. Infrastruktur informasi yang memuat antara lain struktur data, format data, metode berbagai data (data sharing), dan sistem pengamannya. d. Infrastruktur aplikasi yang memuat antara lain aplikasi layanan publik, aplikasi antar muka (interface) dan aplikasi back office yang lebih lanjut dan dapat dilihat pada Panduan Standar Mutu, Jangkauan Layanan, dan Pengembangan Aplikasi.
23
Dalam penerapan e-Government di setiap lembaga pemerintah mengacu kepada tahapan pengembangan e-Government secara nasional, dan disesuaikan dengan kondisi yang ada pada setiap lembaga pemerintah yang mencakup: a. Prioritas layanan elektronik yang akan diberikan. b. Kondisi infrastuktur informasi yang dimiliki. c. Kondisi kegiatan layanan saat ini. d. Kondisi anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki. Jangka waktu penerapan e-Government di setiap lembaga pemerintah bervariasi sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi tetap dalam kerangka rencana penerapan eGovernment secara nasional. Tahapan dalam penerapan e-Government di setiap lembaga pemerintah meliputi : 1. Tingkat Persiapan, antara lain : a. Pembuatan situs web pemerintah. b. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia menuju penerapan e-Government. c. Penyediaan sarana akses publik antara lain dalam bentuk Multipurpose Community Center (MCC), warung, dan kios internet. d. Sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik, baik untuk publik maupun penggunaan internal. e. Pengembangan motivasi kepemimpinan (e-Leadership) dan kesadaran akan pentingnya manfaat e-Government (awareness building). f. Persiapan peraturan pendukung. 24
2. Tingkat Pematangan antara lain: a. Pembuatan situs informasi layanan publik interaktif, antara lain dengan menambahkan fasilitas mesin pencari (search engine), fasilitas tanya jawab dan lain–lain. b. Membuat hubungan dengan situs informasi lembaga lainnya (hyperlink). 3. Tingkat Pemanfaatan antara lain: a. Pembuatan (Government
berbagai to
aplikasi
Government),
untuk G2B
pelayanan
G2C
(Government
to
Bussiness) dan G2C (Government to Community) yang terintegrasi. b. Pengembangan proses layanan e-Government yang efektif dan efisien. c. Penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik (best practice). 2.2.1.3 Analisis SWOT Agar hasil penyusunan rencana induk pengembangan e-Government dapat mencapai kondisi ideal yang diharapkan maka perlu dilakukan analisis SWOT. Ada beberapa komponen pokok yang akan dianalisis yaitu sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak/aplikasi, jaringan komputer/internet, Data dan informasi, pelayanan masyarakat, dan organisasi. Komponen tersebut dianalisis letak kekuatannya (Strengths), kelemahannya (Weaknesses), peluang (Opportunities) dan ancaman (Threaths). Analisis SWOT ini dipakai sebagai dasar penentuan rencana pengembangan e-Government. Dari analisis ini maka dapat dilakukan evaluasi diri untuk berbenah diri 25
membangun sistem e-Government yang handal dan terpadu. Selain itu, dengan analisis SWOT tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah utama yang perlu mendapatkan perhatian untuk dapat mencapai kondisi yang memungkinkan untuk membangun dan mengembangkan e-Government. Strategi pengembangan e-Government menurut prioritas selanjutnya dapat dibangun berdasarkan analisis SWOT yang telah disusun, disesuaikan dengan kondisi nyata yang ada di Pemerintah Kota Bekasi. Analisis SWOT yang disusun, selain dari hasil kuisioner juga hasil dari survei langsung terhadap masyarakat, kalangan bisnis, dan instansi pemerintah, serta hasil dari survei terhadap dokumen-dokumen pendukung (data sekunder) yang terdapat di Pemerintah Kota Bekasi. 2.2.2 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 2.2.2.1 Latar Belakang Penjabaran tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dicanangkan pada program rintisan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK), yang pada hakikatnya berkaitan erat dengan arah program pembangunan nasional. Mengingat penertiban di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan mendayagunakan sistem dan teknologi informasi, secara langsung maupun tidak langsung turut berperan dalam mempertahankan kesatuan dan persatuan NKRI, melanjutkan
proses
reformasi
dan
demokratisasi,
penegakan
hukum
serta
mewuujudkan rasa aman. Pencanangan Program Rintisan SAK juga dimaksudkan untuk merealisasikan amanat Ketetapan Majerlis Permusawaratan Rakyat NO: VI/MPR/2002 yang merekomendasi kepada pemerintah, untuk segera menciptakan sistem pengenal tunggal dan terpadu atau nomor induk tunggal dan terpadu bagi seluruh penduduk Indonesia dari lahir hingga meninggal dunia, serta tidak bisa 26
digantikan oleh orang lain. Sejak tahun 2003 Dit.Informasi Kependudukan, Ditjen Administrasi Kependudukan memandang strategis mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan mendayagunakan teknologi informasi tepatguna melalui pengembangan prototype SIAK Online. Melalui SIAK Online diharapkan dapat merealisasikan bank data kependudukan nasional guna terwujudnya amanat MPR mengenai nomor induk tunggal dan terpadu (Nomor Induk Kependudukan) bagi seluruh penduduk Indonesia, baik WNI maupun WNA. SIAK Online diharapkan dapat mengintegrasikan seluruh pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dari dan ke Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) yang tersebar di berbagai penjuru dan keseluruhannya berinteraksi untuk kepentingan verifikasi dan validasi data secara online ke dan dari Pusat Data Kependudukan. Dengan demikian, diharapkan dapat mengeliminasi dokumen identitas penduduk (KK, KTP, Biodata, dan Register/Kutipan Akta Catatan Sipil) ganda, asli tapi palsu yang pada akhirnya dokumen yang diterbitkan mempunyai nilai legalitas tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan pengguna data kependudukan, SIAK Online diharapkan dapat menyediakan data mikro (data penduduk) dan menyajikan data olahan (data informasi kependudukan dan statistik vital) yang berkelanjutan karena pemutakhiran (updating) data sesuai hasil transaksi harian. Disamping itu mutu data yang disajikan tetap tinggi dan akurat serta relevan (sesuai dengan kondisi nyatanya) karena perekaman data langsung memutakhirkan data tersaji dan tanpa ada unsur intervensi terhadap data. 2.2.2.2 Konsep Sistem Informasi Administasi Kependudukan Pembangunan dan pengembangan data kependudukan nasional melalui SIAK Online, ditujukan untuk mengelola serta mendayagunakan data identias penduduk dari 27
hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menerapkan teknologi informasi (perangkat keras dan perangkat lunak), dan teknologi komunikasi data yang tepat guna untuk: a. Meningkatkan efisensi kerja dan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan atau pencatatan sipil. b. Meningkatkan kualitas dan jaminan keamanan data yang terhimpun serta dapat memperluas cakupan pelayanan. c. Menghasilkan data individu penduduk akurat karena pemutakhirannya relasional dan terintegrasi dengan pelayanan pendaftaran penduduk lainnya maupun pencatatan sipil. d. Menyediakan data olah yang akurat, lengkap, dan berkelanjutan dinamis sesuai tingkatan wilayah administrasi pemerintahan karena perubahan data sesuai dengan transaksi harian dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Berpijak pada tujuan pembangunan bank data kependudukan nasional tersebut, dipandang perlu diuraikan konsep pengembangan bank data kependudukan, tempat perekaman data kependudukan, aplikasi SIAK yang dikembangkan, serta integrasi penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan dan pendayagunaan data penduduk hasil P4B, sebagai upaya penyamaan persepsi dan komitmen. A. Konsep Pengembangan Bank Data Kependudukan Konsep pengembangan bank data kependudukan yang diterapkan terpusat (centralized database), artinya TPDK (client) tersebar di berbagai penjuru, namun terpadu dan berinteraksi untuk kepentingan verifikasi dan validasi data secara online ke dan dari Pusat Data Kependudukan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena 28
itu, seluruh transaksi data baik dari hasil pelayanan pendaftaran pendudukan maupun pencatatan sipil direkaman/disimpan di pusat data kependudukan. Ide dasar penerapan konsep bank data kependudukan terpusat dimaksudkan untuk: a. Merealisasikan amanat MPR untuk membuat sustem penomoran identitas penduduk tunggal dan terpadu serta unik (NIK) secara nasional. b. Mempercepat pertukaran data antar wilayah administrasi pomerintahan (antar provinsi, antar kabupaten/kota atau antar kecamatan) seluruh Indonesia untuk kepentingan pelayanan pendaftaran penduduk (asas domisili) atau pelayanan pencatatan sipil secara nasional. c. Mempermudah pelacakan data individu penduduk secara nasional untuk kepentingan verifikasi/validasi data dan dokumen. Misalnya operator memasukkan NIK atau No KK melalui suatu aplikasi kemudian sistem informasi menampilkan pesan validasi antara lain penduduk yang bersangkutan telah atau belum terdaftar dan sebagainya. d. Mengeliminasi kepemilikan dokumen KTP/KK ganda, asli tapi palsu atau palsu secara nasional. e. Mempermudah dan mempermurah pengembangan prototype SIAK. Misalnya
bila
terjadi
perubahan
peraturan
perundang-undangan,
kebijakan, masukan dari para pengguna atau dari hasil evaluasi dan analisis prototype. Penyempurnaan tersebut cukup dilaksanakan di pusat, maka aplikasi SIAK di seluruh TPDK atau pusat data akan berubah secara sistematis. f. Mempermudah
pengembangan
koneksitas
antara
bank
data
kependudukan dengan pelayanan publik terkait lainnya antara lain 29
pelayanan sosial, perpajakan, kepolisian, pelayanan perbankan dan asuransi dan usaha perizinan. Mengingat SIAK Online akan diakses oleh ribuan pengguna secara serentak, untuk itu diterapkan teknologi informasi berebasi 3-tier technology, sebagai upaya percepatan akses dan peningkatan untuk kerja. Untuk mewujudkan bank data kependudukan nasional berbasis web, beberapa pakar dan praktisi teknologi informasi menganjurkan agar penerapan konsep pembangunan bank data dilakukan secara bertahap, yaitu pengkajian konsep penyelenggaraan, pembangunan protype, simulasi serta uji coba di lapangan. Di samping itu, untuk mengeliminasi stagnan penyelenggaraan administrasi kependudukan, dianjurkan pula bahwa penerapan sistem baru paralel dengan sistem lama. Artinya seiring uji coba sistem baru, sistem lama tetap berjalan
sampai
sistem
baru
dinyatakan
berlaku
efektif
untuk
selanjutnya
diimplementasikan ke seluruh Indonesia. Berpijak dari rancangan pembangunan bank data, sejak tahun 2003 telah dikembangkan prototype SIAK Online 2003, yang diujicobakan di beberapa kantor Kecamatan atau Kelurahan dan Kantor/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada enam propinsi melalui Program Rintisan Tahun 2003. Pada tahun berikutnya, daerah rintisan semakin diperluas yang diiringi dengan penyempurnaan prototype sampai sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lapangan, yang selanjutnya diharapkan dapat berjalan secara efektif. Seiring dengan perluasan daerah rintisan dan penyempurnaan prototype SIAK, diharapkan pula Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat mempersiapkan prasarana dan sarana Pusat Data Kependudukan duplikat (database mirror) yang merekan data penduduk di wilayahnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada Pusat Data Kependudukan Nasional. 30
B. Tipe Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) Secara garis besar tipe TPDK dibedakan berdasarkan: 1. TPDK Berdasarkan Kewenangan Tipe ini dibedakan berdasarkan pada kewenangan yang mengatur (Perda) tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten/kota. Dari hasil inventarisasi, teridentifikasi tipe TPDK berdasarkan kewenangan sebagai berikut: a. Pendaftaran Penduduk b. Pencatatan Sipil 2. TPDK Berdasarkan Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi Tipe ini dibedakan berdasarkan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, yaitu ketersediaan listrik, komputer, dan jaringan telepon (komunikasi data online). Untuk itu terbagi atas Tipe A, B, dan C sebagai berikut: a. Tipe A Pada tipe ini tersedia listrik, komputer, dan jaringan komunikasi data di Kabupaten/Kota, Kecamatan, atau Kelurahan, sehingga operasional transaksi data dapat berlangsung secara online dengan Pusat Data Kependudukan Nasional. b. Tipe B Pada tipe ini ketersediaan listrik, komputer, dan jaringan komunikasi data hanya di Kabupaten/Kota, maka operasional transaksi data di TPDK Kabupaten/Kota secara online dengan Pusat Bank Kependudukan Nasional. Sementara di kecamatan atau di kelurahan yang tersedia listrik 31
dan komputer, maka operational SIAK di TPDK kecamatan atau kelurahan dilakukan secara offline, artinya data yang disimpan dalam kepingan CD. Selanjutnya kepingan CD tersebut dibawa ke TPDK kecamatan atau kabupaten/kota yang online guna sinkronasi data (upload) secara online dengan Pusat Data Kependudukan Nasional. Bagi kecamatan atau kelurahan yang tersedia listrik saja atau tidak tersedia
listrik
dan
komputer,
maka
formulir
yang
telah
di
verifikasi/validasi dibawa ke TPDK kabupaten/kota untuk direkam datanya secara online dengan Pusat Data Kependudukan Nasional. c. Tipe C Pada tipe ini, di kabupaten/kota dan kecamatan atau kelurahan hanya tersedia listrik dan komputer, maka operasional SIAK di TPDK kabupaten/kota dan kecamatan atau kelurahan dilakukan secara offline, sehingga data direkam ke dalam kepingan CD untuk selanjutnya dibawa ke Ibukota Provinsi guna sinkronasi data (upload) secara online dengan Pusat Data Kependudukan Nasional . Bagi kecamatan atau kelurahan yang tersedia listrik saja atau tidak tersedia
listrik
dan
komputer,
maka
formulir
yang
telah
diverifikasi/validasi dibawa ke TPDK kabupaten/kota untuk direkam datanya secara offline selanjutnya kepingan CD dibawa ke Ibukota Provinsi yang online untuk sinkronasi data (upload) secara online dengan Pusat Data Kependudukan Nasional. C. Aplikasi SIAK Online Secara garis besar aplikasi SIAK yang dikembangkan meliputi: 32
a. Pendaftaran Penduduk Pendaftaran penduduk ditujukan untuk perekaman data dan pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Biodata, dan pindah-datang (KK dan KTP sesuai alamat baru), baik untuk WNI maupun WNA Ijin Tinggal Tetap. b. Aplikasi Pencatatan Sipil Aplikasi pencatatan sipil ditujukan untuk perekaman data dan pelayanan penerbitan kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. c. Data Kependudukan, Statistik Vital, Data Penduduk Aplikasi ini merupakan produk (output) dari perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. D. Integrasi Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan Konsep
SIAK
Online
yang
dikembangkan
adalah
memfasilitasi
dan
mengintegrasikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam kerangka penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan
(SAK) secara
nasional. E. Pendayagunaan Data Penduduk Hasil P4B untuk Percepatan Tercakupnya Data Identitas Seluruh Penduduk Indonesia Sistem Administrasi Kependudukan merupakan sistem pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah, yang pendataannya menerapkan verifikasi/validasi secara bertatap muka dengan penduduk yang bersangkutan dan terhadap dokumen persyaratan, untuk pembuktian legal atas data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk maupun atas peristiwa penting dan perubahan status kependudukan yang dialaminya. Dalam rangka percepatan cakupan dan penyempurnaan data seluruh 33
penduduk Indonesia diperlukan strategi perluasan jangkauan pelayanan serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi. Di lain pihak, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, perlu dikembangkan sistem manfaat atas kepemilikan dokumen kependudukan. Mengingat perekaman data seluruh penduduk ke Bank Data Kependudukan Nasional beserta penyempurnaannya memerlukan waktu yang relatif lama, karena proses pendataannya dilaksanakan melalui pelayanan harian. Oleh karena itu, pendaftaran pemilih tahun 2003 dinilai sangat strategis untuk percepatan dibangunnya Bank Data Penduduk Nasional. Dalam kaitan pemanfaatan momentum pendaftaran pemilih Tahun 2003, maka ditandatangani Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, dan Kepala BPS Nomor 119.404 Tahun 2002, Nomor 17/15-A/X/2002 dan Nomor 003/KS Tahun 2002 tentang Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B). Selanjutnya Nota Kesepahaman tersebut diperkuat oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 pasal 147, bahwa Pemilu Tahun 2004, KPU dalam melakukan pendaftaran pemilih bekerjasama dengan Pemerintah untuk melakukan kegiatan pendataan penduduk. Pada Nota Kesepahaman tersebut, antara lain disepakati bahwa setelah berakhirnya rangkaian Pemilu 2004, BPS bertanggungjawab untuk mentransfer data penduduk hasil P4B ke basis data Departemen Dalam Negeri dan Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan. 2.2.3 Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2.2.3.1 Latar Belakang Secara umum Kartu Tanda Penduduk atau KTP bisa diartikan sebagai kartu identitas seseorang di Indonesia yang diperoleh setelah seseorang berusia 34
di atas 17 tahun atau yang sudah menikah. KTP ini digunakan pada berbagai bidang sebagai bukti identitas resmi yang diakui. Pada dasarnya setiap orang hanya memiliki satu KTP dan bersifat unik. Tetapi ada pihak yang dengan sengaja memalsukan KTP ini untuk maksud-maksud tertentu. Jika KTP palsu tersebut digunakan untuk suatu tindak kejahatan dengan mengatas namakan orang lain, maka tentu saja perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Sumber lain juga menyebutkan bahwa Kartu Tanda`Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah alat bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Petunjuk Pengoperasian SIAK di TPDK Kecamatan/Kelurahan, vol 05, hal 5) Syarat pembuatan KTP , bagi para memohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada camat dengan menggunakan formulir permohonan yang disediakan dengan melampirkan: a. Surat pengantar RT / RW setempat untuk: 1. Pengganti KTP karena KTP hilang; 2. Pembuatan KTP karena mutasi penduduk; 3. Pembuatan KTP karena Mutasi Biodata; 4. Perpanjangan KTP karena habis masa berlakunya; 5. Penggantian KTP karena rusak; 6. Pembuatan KTP yang untuk pertama kalinya / telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan telah memiliki NIK. b. Kartu Keluarga; c. KTP yang telah habis masa berlakunya bagi permohonan 35
pembaharuan / perpanjangan KTP; d. KTP yang telah rusak, bagi permohonan penggantian KTP karena rusak; e. Surat Tanda Bukti Kehilangan dari Kepolisian, bagi permohonan penggantian KTP karena hilang; f. Surat
permohonan,
bagi
penduduk
yang
permohonan
perpanjangan masa berlaku KTP-nya terlambat; Kriteria permohonaan terlambat, sebagai berikut: 1. Permohonaan KTP untuk yang pertama kali disebut terlambat
apabila pada
saat pengajuan KTP di
Kelurahan telah melampaui 14 (empat belas) hari kerja sejak yang bersangkutan mencapai usia genap 17 (tujuh belas) tahun; 2. Bagi yang berstatus kawin tetapi usianya belum mencapai 17 tahun, disebut terlambat apabila pada saat mengajukan permohonaan KTP telah melampaui 14 (empat belas) hari kerja sejak yang bersangkutan melaksanakan perkawinan; 3. Bagi pembaharuan / perpanjangan masa berlaku KTP, disebut terlambat apabila pada saat pengajuan KTP di Kelurahan telah melampaui 14 (empat belas) hari kerja sejak KTP-nya habis masa berlakunya. g. Pas Foto. 1.
Bagi yang bisa datang sendiri di Foto di Kecamatan 36
digital; 2.
Bagi yang tidak bisa datang sendiri membawa pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
2.2.3.2 Fasilitas Cetak KTP Fasilitas Cetak KTP yang dikembangkan terdiri dari 3 (tiga) daftar cetak, yaitu: 1.
Manual (pas foto ditempelkan pada KTP);
2.
Kertas Sekuriti (hasil pemotretan pas foto tersimpan di hardisk komputer);
3.
PVC;
4.
Teslin (baik PVC dan Teslin, hasil pemotretan pas foto dan scan tanda tangan penduduk serta pejabat penandatangan disimpan di hardisk komputer).
Pada setiap daftar cetak terdapat tiga pilihan yaitu: 1.
Cetak KTP Baru, diperuntukkan untuk mencetak KTP yang telah direkam data keluarga dan biodata penduduknya serta memenuhi syarat untuk memiliki KTP. Apabila pada saat perekaman data, penduduk belum memenuhi syarat, dan beberapa waktu kemudian telah berusia 17 tahun atau telah kawin, maka secara sistem data penduduk yang bersangkutan akan tercantum dalam daftar cetak KTP baru.
2.
Cetak KTP Penggantian, diperuntukkan untuk mencetak KTP karena rusak/hilang atau kesalahan cetak (misalnya hasil cetakan miring atau huruf tidak jelas). 37
3.
Cetak KTP Perpanjangan, diperuntukan sebagai fasilitas mencetak KTP yang masa berlakunya habis. Dalam hal ini diatur, bahwa 14 hari sebelum masa berlaku habis, data penduduk telah tercantum pada daftar Cetak KTP Perpanjangan.
2.2.3.3 Penerapan E-Government Pada Pemrosesan KTP Tahapan yang harus dilaksanakan:
1.
Membangun Komitmen
Langkah awal untuk menerapkan e-Government adalah membangun kesepakatan antar komponen yang terlibat. Tanpa komitmen, penerapan e-Government hanya merupakan proyek dari atas yang dipaksakan dan sulit untuk menjaga keberlanjutannya.
2.
Penyiapan Prosedur dan Pelatihan Tim Pelaksana
Pemerintah Kota memilih Tim Pelaksana yang beranggotakan dari instansi yang berkaitan dengan administrasi Data Kependudukan (BPS atau
Bapeda),
administrasi
dan
keuangan,
dan
pelaksana
berkemampuan pada bidang Teknologi Informasi dari Infokom. Kemudian menyiapkan prosedur dan perangkat kerasnya. Beberapa perangkat pendukung yang dibutuhkan dalam hal ini adalah komputer, printer, kamera digital atau scanner rancangan Formulir Isian, rancangan Form KTP.
3.
Pengembangan Sistem Komputerisasi dan Basis Data
38
Tim Pelaksana mendeskripsikan prosedur, bisnis proses dan rancangan basis data kependudukan yang ada ke dalam spesifikasi rancangan sistem komputerisasi. Deskripsi rancangan sistem tersebut menjadi acuan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak oleh pihak lain atau konsultan.
4.
Pemantauan Validasi dan Verifikasi Data Penduduk
Dalam pelaksanaan prosedur terse but perlu lebih diperhatikan dan diuji adalah validasi dan verifikasi data kependudukan tersebut untuk menjamin bahwa data tersebut dapat dipercaya. Ada 3 kondisi dari data yang akan diterima belum pernah ada, sudah pernah ada tetapi ada perubahan, dan sudah pernah ada akan diperpanjang. Jika pemerintah kota memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan murah maka masyarakat akan puas dengan pelayanan tersebut karena terbantu dalam memenuhi kewajibannya seperti halnya KTP sebagai identitas diri penduduk kota. Hasilnya Pemerintah kota akan mempunyai Basis Data Kependudukan yang cukup akurat untuk membuat laporan statistik perkembangan penduduk kota tersebut.
5.
Koordinasi Pengelola Sistem dan Kelurahan-Kelurahan.
Pengelola Sistem atau Tim Pelaksana perlu melakukan koordinasi dengan kelurahan pada setiap periode tertentu yang disepakati untuk saling memberikan hasil verifikasi dari semua data kependudukan yang diproses. Laporan periodik tentang data penduduk pada kelurahan39
kelurahan tersebut yang sudah diproses KTP-nya oleh unit ini akan membantu kelurahan untuk melihat dan mengamati perkembangan data penduduk pada keluarga masing-masing.
6.
Pemantauan, Pemeliharaan dan Evaluasi Pemantauan dilakukan terus menerus oleh anggota tim Pelaksana yang berwenang mengawasi dan memberikan catatan untuk evaluasi atas kejadian yang menyimpang dari prosedur atau tidak diprediksi sebelumnya. Secara periodik Tim Pelaksana melakukan evaluasi dan pengembangan sistem dan melakukan pelatihan kembali pada personil yang terlibat langsung dengan sistem ini. Pemeliharaan data harus selalu dilakukan untuk menjaga keseluruhan sistem baik basis data, sistem komputerisasi, dan perangkat keras dapat bekerja baik dan konsisten.
2.2.3.4 KTP di Negara Lain Contoh pembuatan KTP yang modern pada saat ini telah diterapkan di Inggris yaitu dengan cara melakukan registrasi dengan menggunakan biometric. Tetapi bagaimanapun juga pemerintah harus berpikir dengan cermat bagaimana data biometric tersebut dikumpulkan dan juga dengan harusnya pemerintah melakukan wawancara kepada masing-masing individu untuk memastikan siapa mereka, dan hubungannya dengan biometric yang dikumpulkan. Diperlukannya pemikiran ulang dikarenakan untuk menghindari pembekakan biaya dan pemborosan waktu. (The Future of Privacy in Law Enforcement; The United Kingdom’s Experience, September,2004)
40
Dengan adanya KTP di Inggris Pemerintahan Inggris menginginkan bahwa KTP tersebut berguna untuk memudahkan kontrol imigrasi, mengatasi terorisme, mengurangi kriminalitas dan meningkatkan pelayanan masyarakat. (Proceedings of The International Association for Biometrics, September,2004) Contoh lain adalah dari segi keamanan KTP
di Amerika. Setelah
kejadian 11 September konsep dari sistem KTP yang ada lebih diperhatikan lagi. Secara garis besar didukung oleh orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari segi keuangan ataupun politik dari implementasi sistem KTP tersebut atau oleh individu–individu yang tidak mengerti rumitnya implikasi seperti perencanaan sistem. Identifikasi yang unik dan otentik memiliki beberapa tujuan yang berguna seperti menghindari salahnya identifikasi dan salah tangkap. Bagaimanapun juga terdapat resiko–resiko yang cukup jelas yang berhubungan dengan masalah-masalah akan KTP. Secara khusus, kita harus mencocokkan antara identitas yang terdapat pada sebuah KTP dengan identitas asli dari individu tersebut. Dengan ID yang tidak terstruktur ditakutkan adanya masalah pada passport dan SIM (Surat Izin Mengemudi). 2.2.4 Metode Perancangan 2.2.4.1 State Transition Diagram (STD) State Transition Diagram (STD) adalah suatu diagram yang menggambarkan urutan dan variasi layar yang muncul pada saat pengguna sistem menggunakan terminal tersebut. (Whitten, Bentley dan Dittman, 2001, p593)
41
State Transition Diagram digambarkan dengan sebuah state yang berupa komponen sistem yang menunjukkan bagaimana kejadian-kejadian tersebut dari satu state ke state yang lain. Komponen-komponen utama dalam State Transition Diagram yang mewakili sebuah perubahan-perubahan state, yaitu : a. State Melambangkan keadaan sebuah objek, baik atribut itu sendiri maupun hubungan objek tersebut dengan objek lain dari sistem. State ini berfungsi menggambarkan tampilan pada layar serta menggambarkan tampilan yang dapat muncul selama dialog berlangsung. State digambarkan dalam bentuk persegi panjang.
Simbol transisi dalam STD b. Transition Melambangkan suatu kejadian yang menyebabkan perubahan state dalam sistem. Setiap transition merupakan penghubung 2 buah state. Transition digambarkan dalam bentuk anak panah. Tiap anak panah diberi label dengan ekspresi aturan. Transition ini berfungsi menampilkan arus dari kontrol dan memicu suatu peristiwa yang mengakibatkan layar menjadi aktif serta mengidentifikasi perintah yang terjadi sehingga suatu layar tampil. Label yang diatas menunjukkan kejadian yang menyebabkan transisi yang terjadi. Label dibawah menunjukan aksi yang terjadi akibat dari kejadian tadi.
42
Simbol transisi dalam STD c. Condition Adalah suatu kejadian pada lingkungan eksternal yang dapat dideteksi oleh sistem. Misalnya sebuah sinyal, penekanan tombol atau data. Hal ini dapat menyebabkan perubahan terhadap keadaan. d. Action Adalah hal yang dilakukan oleh sistem bila terjadi perubahan state atau merupakan reaksi terhadap kondisi. Aksi akan menghasilkan keluaran yang merupakan pesan pada layar, cetakan pada printer ataupun alat keluaran lainnya.
43
